RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KRITERIA WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH 14 JULI

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KRITERIA WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH 14 JULI 2006 BATANG TUBUH

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH

TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM 1.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sumber daya air merupakan sumber daya yang mengalir sehingga membentuk suatu sistem yang meliputi berbagai komponen sumber daya yang terkait satu sama lain. Keterkaitan berbagai komponen sebagai satu sistem tersebut antara lain nampak bahwa perlakuan di daerah hulu akan memberikan pengaruh terhadap kondisi daerah hilir, perlakuan terhadap air permukaan akan mempengaruhi keberadaan air tanah, kondisi di daratan (off stream) akan berpengaruh tarhadap kondisi aliran air (in stream), dan keberadaan sumber daya air secara kuantitas akan mempengaruhi keberadaannya secara kualitas, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air akan berpengaruh terhadap pendayagunaan sumber daya air. Dengan demikian sumber daya air tidak bisa dikelola secara partial berdasarkan lokus atau bidang/urusannya, sumber daya air harus dikelola sebagai satu kesatuan sistem dalam satu wilayah pengelolaan.


2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 2. Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-undang Nomor 32 Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran 3. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

PENJELASAN

Sebagai sumber daya yang mengalir, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah tanpa memperhatikan batas wilayah administrasi. Dengan terbentuknya keterkaitan berbagai komponen sumber daya sebagai implikasi dari sifat mengalir sumber daya air, maka sumber daya air yang secara fisik melintasi beberapa wilayah administrasi, pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan wilayah admiistrasi yang bersangkutan. Dengan demikian wilayah pengelolaan menjadi batasan wilayah yang penting bagi pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang terbaharui dan secara alami keberadaaannya di dalam wilayah hidrografis yang disebut daerah aliran sungai (DAS) mengikuti siklus hidrologis. Ketersediaan sumber daya air dalam setiap DAS sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan hidrogeologi setempat, sehingga mengakibatkan adanya DAS dengan ketersediaan air melimpah dan DAS yang sangat kekurangan air. Untuk mewujudkan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya air maka untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaannya perlu dilakukan penyatuan beberapa DAS dalam satu wilayah pengelolaan yang disebut wilayah sungai. Namun demikian, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan suatu DAS dapat merupakan satu wilayah pengelolaan apabila mampu


PENJELASAN

mencukupi kebutuhan sumber daya air di wilayahnya. Selain itu, dengan pertimbangan yang sama, kumpulan pulau-pulau kecil dapat pula menjadi satu wilayah pengelolaan

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.


bawah permukaan tanah. 6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah. 7. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 8. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi air tanah. 9. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

PENJELASAN


PENJELASAN

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. 14. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.

Pasal 2 (1) Penentuan kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagai dasar penetapan untuk menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 2 Cukup Jelas

(2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengelolaan air permukaan. (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengelolaan air tanah.

Pasal 3 (1) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

a. wilayah sungai lintas negara; b. wilayah sungai lintas provinsi; c. wilayah sungai strategis nasional;

Pasal 3 Cukup Jelas


PENJELASAN

d. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;dan e. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi : a. b. c. d.

cekungan cekungan cekungan cekungan

air tanah lintas negara; air tanah lintas provinsi; air tanah lintas kabupaten/kota;dan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

BAB II KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH SUNGAI Bagian Kesatu Kriteria Penetapan Wilayah Sungai

Pasal 4

Pasal 4

Kriteria penetapan wilayah sungai meliputi : a. efektivitas pengelolaan sumber daya air:

Huruf a.

1) pengelolaan sumber daya air pada wilayah tersebut memenuhi Angka (1) Cukup jelas. kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air; dan/atau 2) keberadaan prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang

Angka (2) Yang

dimaksud

dengan

“keberadaan

prasarana


PENJELASAN

sumber daya air” adalah terdapatnya prasarana sumber daya air yang menghubungkan DAS yang satu dengan DAS yang lain.

lain.

b. efisiensi pengelolaan sumber daya air;

Huruf b. Cukup jelas.

c. tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Huruf c. Penilaian potensi sumber daya air dipertimbangkan berdasarkan kondisi hidrologis daerah aliran sungai (DAS) yang bersangkutan (DAS kering diintegrasikan pengelolaannya dengan DAS basah). Yang dimaksud dengan “DAS kering” adalah DAS yang secara alami curah hujannya tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Yang dimaksud dengan “DAS basah” adalah DAS yang secara alami curah hujannya berlebih guna memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

PASAL 5 Kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c di samping memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan harus memenuhi parameter sebagai berikut:

Pasal 5


a. potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%;

PENJELASAN

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. b. banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah Yang dimaksud dengan “sektor” adalah sektor sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk pada provinsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional: 1) Sosial: a) tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling kurang 30% dari seluruh tenaga kerja di tingkat provinsi; atau b) wilayah sungai yang terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain; 2)

Lingkungan hidup: a) terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik pada sumber air, yang langka dan perlu dilindungi atau yang merupakan konvensi internasional;

Huruf c. Angka 1) Cukup jelas.

Angka 2) a) Yang dimaksud dengan “terancamnya keanekaragaman hayati” dalam ketentuan ini adalah yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya air. Yang dimaksud dengan adalah konvensi yang Pemerintah.

”konvensi internasional” sudah diratifikasi oleh

b) Yang dimaksud dengan ”koefisien regime” sungai


b) perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit air sungai minimum rata-rata tahunan sungai utama melebihi 75;atau

PENJELASAN

adalah perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit minimum rata-rata tahunan. Yang dimaksud dengan sungai utama adalah sungai yang terbesar, atau sungai yang memiliki peran utama dalam menunjang kehidupan di wilayah sungai tersebut. Huruf c.

c) perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5 (satu koma lima);atau d) seringnya timbul kejadian penyakit terkait dengan air yang mengakibatkan kematian/cacat tetap dalam jumlah besar.

3)

Ekonomi:

Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Angka 3) Cukup jelas.

a) Terdapat paling kurang 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 ha; b) Nilai produksi industri terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 20% dari nilai produksi industri di tingkat provinsi; atau c) Produksi pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang bersangkutan terkoneksi atau merupakan bagian dari jaringan listrik lintas provinsi.

d. besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kerugian ekonomi yang

Huruf d. Cukup jelas


PENJELASAN

diakibatkan paling kurang 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Wilayah Sungai

PASAL 6 (1) Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota atas inisiatif sendiri atau permintaan Pemerintah menyampaikan usulan tentang pembagian wilayah sungai kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Menteri yang membidangi sumber daya air atau pejabat yang ditunjuk menyusun rancangan penetapan wilayah sungai, setelah berkonsultasi dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data lain, Menteri yang membidangi sumber daya air atau pejabat yang ditunjuk menyusun rancangan penetapan wilayah sungai.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Rancangan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “data lain” misalnya data mengenai rencana pengembangan wilayah regional dan rencana tata ruang wilayah nasional. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.


PENJELASAN

diusulkan oleh Menteri yang membidangi sumber daya air kepada Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (5) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Nasional belum terbentuk, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional. (6) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, dan wilayah sungai lintas Negara.

Pasal 7 Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan/atau nonfisik di wilayah sungai bersangkutan yang berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengakibatkan perubahan batas wilayah sungai dan/atau perubahan kelompok wilayah sungai.

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 7 Yang dimaksud dengan perubahan fisik misalnya perubahan prasarana sumber daya air, perubahan luas tutupan lahan, perubahan debit air sungai maksimumminimum. Yang dimaksud dengan perubahan nonfisik misalnya perubahan wilayah administrasi kabupaten/kota atau provinsi, perubahan jumlah penduduk pada wilayah sungai.


PENJELASAN

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH Bagian Kesatu Kriteria Penetapan Cekungan Air Tanah

Pasal 8 1. Cekungan air tanah berada di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut.

2. Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidrolika air tanah;

b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan

Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)

Huruf a Batas Hidrogeologis dapat berupa antara lain batas dua batuan lulus dan tidak lulus air, batas pemisah air tanah, batas yang dibentuk oleh struktur geologi.

Huruf b Cukup Jelas


PENJELASAN

c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Huruf c Cukup Jelas

Bagian Kedua TATA CARA PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH

Pasal 9

Pasal 9

(1) Pemerintah atas inisiatif sendiri atau permintaan Pemerintah, Ayat (1) Pemerintah provinsi da kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Cekungan air tanah yang ditetapkan Presiden dituangkan Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Menteri yang membidangi Air dalam bentuk peta pada skala 1:250:000 Tanah atau pejabat yang ditunjuk menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah, setelah berkonsultasi dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data lain, Ayat (2) Cukup Jelas Menteri yang membidangi air tanah atau pejabat yang ditunjuk menyusun rancangan penetapan Cekungan Air Tanah.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Ayat (3) pemerintah

provinsi

bersangkutan.

dan/atau

pemerintah

kabupaten/kota

yang

Cukup Jelas

(4) Rancangan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ayat (4) diusulkan oleh Menteri yang membidangi air tanah kepada Cukup Jelas Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


PENJELASAN

(5) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Nasional belum terbentuk, Ayat (5) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Cukup Jelas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional.

(6) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi

cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, cekungan air tanah lintas Negara. Pasal 10

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 10

(1) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diubah Ayat (1) paling cepat dalam waktu 5 (lima) tahun. Cukup Jelas (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

data hidrogeologi hasil kegiatan inventarisasi.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan data hidrogeologi adalah data yang ditemukan dari hasil eksplorasi atau penyelidikan dan penelitian air tanah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kriteria dan tata cara penetapan

Pasal 11 Cukup Jelas


PENJELASAN

wilayah sungai dan cekungan air tanah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pasal 12 Cukup Jelas


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR ......

PENJELASAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KRITERIA WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH 14 JULI

Recommend Documents