Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara
ISI DRAFT
Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1 - 3)
Bab II : Perencanaan (Pasal 4 - 14)
Bab III: Pemanfaatan Ruang Udara (Pasal 15)
Bab IV: Pengendalian Pencemaran Udara (Pasal 16 -72)
Bab V: Pemeliharaan (Pasal 73 - 76)
Bab VI: Pengelolaan Informasi (Pasal 77 - 80)
Bab VII: Pengawasan dan Sanksi Administrasi (Pasal 81 - 89)
Bab VIII: Pembiayaan (Pasal 90)
Bab IX: Penutup (Pasal 91 - 94)
Lampiran I : Baku Mutu Udara Ambien Pencemar Udara Kriteria
Lampiran II: Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memasang Alat Pemantau Udara Ambien Menerus
Bab I: Ketentuan Umum
Pasal 1: Definisi Pasal 2 : Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara Pasal 3: Ruang Lingkup
Bab II: Perencanaan
Pasal 4 Tahapan Perencanaan: Inventarisasi, Penetapan WPPKU, Penyusunan RPPKU Pasal 5 – 7 : Inventarisasi Kualitas Udara Pasal 8 -9 9 : Penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara Pasal 10 – 14: Penyusunan RPPKU
Bab III Pemanfaatan Ruang Udara
Pasal 15: Pemanfaatan Ruang Udara wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup
Bab IV: Pengendalian Pencemaran Udara
Pasal 16: Umum
Pasal 17 – 41: Pencegahan
Pasal 42 - 66 : Pemantauan dan Pengujian
Pasal 67 - 70 : Penanggulangan
Pasal 71 - 72: Pemulihan
Bagian Kesatu: Pencegahan
Pasal 18 : Amdal - Izin Lingkungan Pasal 19-21 21 : Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-> Hidup Izin Pembuangan Emisi
Pasal 22 – 25 : Baku Mutu Udara Ambien
Pasal 26 - 28 : Baku Mutu Emisi
Pasal 29 - 31 : Baku Tingkat Gangguan
Pasal 32 : Standar Mutu Bahan Bakar Bersih
Pasal 33 - 36 : Kawasan Pencegahan Pencemaran Udara
Pasal 37 – 38 : Instrumen Ekonomi
Pasal 39 : Pengelolaan Sistem Transportasi Berwawasan Lingkungan
Pasal 40 : Pembinaan usaha dan/atau kegiatan skala kecil
Pasal 41: Penetapan Kewajiban Memilikii Manajer Pengendalian Pencemaran Udara
Bagian Kedua: Pemantauan & Pengujian
Pasal 42: Umum
Pasal 43 – 48: Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Pasal 49 – 51: Pemantauan oleh Penanggung Jawa usaha dan/atau kegiatan
Pasal 52: Pemantauan oleh Masyarakat
Pasal 53 - 54: Laboratorium Lingkungan
Pasal 55 : Pengujian Emisi dan Kebisingan Enjin
Pasal 56-59: 59: Pengujian Emisi dan Kebisingan Sumber Bergerak
Pasal 60-66: 66: Status Kualitas Udara Ambien
Bagian Ketiga: Penanggulangan
Pasal 67: Setiap orang yang menyebakan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara. Pasal 68: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan penanggulangan pencemaran udara Pasal 69: Bupati/walikota wajib menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara kabupaten/kota Pasal 70: ang menyebabkan terjadinya keadaan darurat pencemaran udara wajib: a.
Bagian Keempat: Pemulihan
Pasal 71 : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar akibat usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 72: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Bab V: Pemeliharaan
Pasal 73 : Umum
Pasal 74 : Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 75: Perlindungan Lapisan Ozon
Pasal 76: Perlindungan Ekosistem terhadap dampak deposisi asam
Bab VI: Pengelolaan Informasi
Pasal 77: Sistem Informasi terpadu dan terkoordinasi
Pasal 78: Publikasi Informasi
Pasal 79: Publikasi evaluasi RPPKU
Pasal 80: Kewajiban Dunia Usaha menyampaikan informasi yang benar dan akurat
Bab VII: Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Pasal 81: Kewajiban Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota Melakukan Pengawasan
Pasal 82: Kewenangan Pejabat Pengawas LH
Pasal 83-84: 84: Syarat PPLH
Pasal 85: sanksi penghentian sementara apabila tidak memiliki izin Pasal 86-89: 89: Sanksi pelanggaran izin
Bab VIII: Pembiayaan
Pasal 90: Pembiayan oleh penanggung jawab usaha, APBN, APBD
Bab IX: Penutup
Pasal 91: Peraturan Pelaksanaan yang ada tetap berlaku Pasal 91: PP 41/1999 dicabut Pasal 93: Peraturan Pelaksanaan ditetapkan Paling lambat 5 tahun. Pasal 94: PP berlaku sejak diundangkan
Lampiran I: BAKU MUTU UDARA AMBIEN NASIONAL UNTUK PARAMETER PENCEMAR UDARA KRITERIA
Lampiran II: USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMASANG ALAT PEMANTAU UDARA AMBIEN MENERUS NOMOR
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
1
PULP & PAPER
2
SEMEN
3
BESI DAN BAJA
4
PLTU BATU BARA
5
PUPUK
6
PETROKIMIA
7
SMELTER
8
CARBON BLACK
9
RAYON
10
PENGOLAHAN MIGAS
11
EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS DARAT DAN PESISIR
12
PERTAMBANGAN SKALA > 10.000 HA
13
OTOMOTIF
14
KAWASAN INDUSTRI
