RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR.. TAHUN. TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. TAHUN ……………. TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 20, Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 75, serta Pasal 83 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas udara.

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAN PENGELOLAAN KUALITAS UDARA.

PERLINDUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

1. 2.

3.

4. 5.

6.

Pasal 1 Udara adalah kesatuan ruang yang terdapat di atas permukaan tanah, termasuk pengertian stratosfer. Perlindungan dan pengelolaan kualitas udara adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menjamin terpeliharanya kualitas udara sesuai fungsinya. Kualitas udara adalah kondisi kualitas udara tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameterparameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria kualitas udara adalah tolok ukur kualitas udara. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di udara limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber udara dari suatu usaha dan atau kegiatan. 1

7. Status kualitas udara adalah tingkat kondisi kualitas udara yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik di udara dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu udara ambien yang ditetapkan. 8. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya mikroorganisme, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia yang tidak memenuhi baku mutu udara ambien dan/atau menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. 9. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam udara. 10. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan udara, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan kondisi udara tersebut menjadi cemar. 11. Inventarisasi sumber pencemar udara adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan udara limbah yang masuk ke dalam sumber udara. 12. Identifikasi sumber pencemar udara adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi. 13. Emisi adalah gas yang dibuang sebagai sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan. 14. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pasal 2 Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas udara bertujuan untuk: a. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; b. menjaga kelestarian fungsi ekosistem udara; c. mengendalikan pemanfaatan ruang udara secara bijaksana; dan d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas udara bersih sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 3 Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; 2

e. pengelolaan data dan informasi; dan f. pengawasan dan penegakan hukum. BAB II PERENCANAAN Pasal 4 Perencanaan perlindungan dan Pengelolaan Kualitas udara dilakukan melalui tahapan: a. inventarisasi kualitas udara; b. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; dan c. penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara. Bagian Kesatu Inventarisasi Kualitas Udara Pasal 5 Inventarisasi kualiatas udara dilaksanakan melalui: a. inventarisasi permukaan lahan atau tutupan lahan; dan b. identifikasi status kualitas udara. Pasal 6 (1) Inventarisasi permukaan lahan atau tutupan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengetahui sumber pencemar udara. (2) Sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Menteri pada tingkat nasional, b. gubernur pada tingkat provinsi, dan c. bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota Pasal 7 (1) Identifikasi status kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi udara berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi udara. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Menteri pada tingkat nasional; b. gubernur untuk tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi publik lingkungan hidup. Pasal 8 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data dan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Bagian Kedua Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara Pasal 9 3

(1) Rencana Perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari : a. rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara nasional; b. rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara provinsi; dan c. rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara kabupaten/kota. (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi kualitas udara nasional. (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: a. rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara nasional; dan b. inventarisasi kualitas udara provinsi. (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan: a. rencana perlindungan pengelolaan kualitas udara provinsi; b. inventarisasi kualitas udara kabupaten/kota. Pasal 10 (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disusun oleh Menteri. (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disusun oleh gubernur. (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disusun oleh bupati/walikota. Pasal 11 (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum ditetapkan, rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 12 (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara paling sedikit memuat rencana: a. pemanfaatan; b. pengendalian pencemaran udara; c. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi ekosistem udara; 4

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan e. pemantauan, pengawasan dan penegakan hokum; f. rencana transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan/atau g. rencana evaluasi pelaksanaan dan indikator keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah terhadap penurunan kualitas udara; f. aspirasi masyarakat; dan g. perubahan iklim. Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Pasal 14 Kewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap tahun untuk provinsi dan Menteri. Bagian Ketiga Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pasal 15 Penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelas: a. wilayah pengelolaan kualitas udara kelas I; b. wilayah pengelolaan kualitas udara kelas II; c. wilayah pengelolaan kualitas udara kelas III. Wilayah pengelolaan kualitas udara kelas I adalah area tertentu yang tidak boleh tercemar. Wilayah pengelolaan kualitas udara kelas II adalah area tertentu dengan perubahan kualitas udara yang masih dapat ditoleransi. Wilayah pengelolaan kualitas udara kelas III adalah area tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan industri, zona industri atau area dengan jumlah industri yang besar. Penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara sebagimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pasal 16 5

(1) Menteri menetapkan wilayah pengelolaan kualitas udara yang bersifat lintas batas provinsi dan lintas batas Negara. (2) Gubernur menetapkan wilayah pengeloaan kualitas udara yang bersifat lintas batas kabupaten/kota. (3) Bupati/walikota menetapkan wilayah pengelolaan kualitas udara di wilayahnya. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai rentang konsentrasi rona awal, kenaikan besaran konsentrasi yang diizinkan di setiap kelas, serta tata cara penetapan kelas wilayah pengelolaan kualitas udara diatur dalam Peraturan Menteri. BAB III PEMANFAATAN RUANG UDARA Pasal 18 (1) Pemanfaatan ruang udara dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. (2) Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan ruang udara menggunakan penetapan daya dukung dan daya tampung kualitas udara dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi ekosistem udara; b. keberlanjutan produktivitas ekosistem udara; dan c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung kualitas udara nasional dan pulau/kepulauan; b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung kualitas udara provinsi; atau c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung kualitas udara kabupaten/kota. (4) Dalam hal penetapan daya dukung dan daya tampung kualitas udara belum dilaksanakan, pemanfaatan udara harus mendapatkan: a. izin pemanfaatan udara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya udara; dan b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Menteri. Pasal 19 Pemanfatan ruang udara berdasarkan Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. ekosistem udara yang menjamin keberlanjutan makhluk hidup termasuk manusia; b. media informasi dan komunikasi; dan c. media transportasi. 6

Pasal 20 Penetapan pemanfaatan ruang udara pada: a. ruang udara lintas provinsi dan/atau lintas batas negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri; b. ruang udara lintas kabupaten/kota diatur dengan Keputusan Gubernur; dan c. ruang udara dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pasal 21 (1) Menteri melakukan kajian daya tampung beban pencemaran udara nasional. (2) Gubernur melakukan kajian daya tampung beban pencemaran udara provinsi. (3) Bupati/walikota melakukan kajian daya tampung beban pencemaran udara kabupaten/kota. Pasal 22 (1) Daya tampung beban pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan udara menampung beban pencemar dan kontribusi beban pencemaran udara dari masing-masing sumber pencemar udara. (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. kondisi udara; b. tata udara; c. status kualitas udara; d. baku mutu udara ambien; dan e. beban pencemar pada masing-masing sumber. (3) Pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pasal 23 Kajian daya tampung beban pencemaran udara pada sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai dasar: a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh bupati/walikota; b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan emisi ke udara oleh bupati/walikota; c. penetapan baku mutu emisi oleh Menteri dan/atau pemerintahan daerah provinsi; d. penetapan kebijakan dalam pengendalian pencemaran udara; e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan f. penentuan kualitas udara sasaran. Pasal 24 (1) Kajian daya tampung beban pencemaran udara pada sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Kajian daya tampung beban pencemaran pada sumber udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 7

dilaksanakan untuk menyesuaikan terhadap perubahan: a. kondisi udara; b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar udara; c. pemanfaatan ruang udara; d. sirkulasi udara; dan e. iklim yang dapat menyebabkan berubahnya daya tampung beban pencemar udara. Pasal 25 (1) Gubernur mengkomunikasikan hasil kajian daya tampung beban pencemaran udara kepada Menteri. (2) Bupati/walikota mengkomunikasikan hasil kajian daya tampung beban pencemaran udara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Pasal 26 (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi: a. pencegahan; b. pemantauan; c. penanggulangan; dan d. pemulihan. (2) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian Kesatu Pencegahan Pasal 27 (1) Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui: a. pengurangan emisi; b. pembatasan emisi; dan c. pemanfaatan kembali emisi menjadi energi. (2) Pelaksanaan pencegahan pencemaran sumber udara yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan instrumen: a. Amdal; b. baku mutu udara ambien; c. baku mutu emisi; d. baku mutu gangguan; e. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. instrumen ekonomi; g. perdagangan Emisi; h. mekanisme pembangunan bersih; i. penerapan teknologi ramah lingkungan; j. penerapan produksi bersih; k. standar mutu bahan bakar bersih; l. pengelolaan sistem transportasi perkotaan terpadu; m. tata ruang; 8

n. pembinaan usaha/kegiatan skala kecil; o. manajer pengendalian pencemaran udara; dan p. instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paragraf Kesatu Amdal dan UKL-UPL Pasal 28 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap udara wajib memiliki Amdal (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai: a. prakiraan sumber dan jumlah beban emisi yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; b. sebaran zat pencemar ke lingkungan atau udara ambien; dan c. pengaruh zat pencemar yang dihasilkan terhadap kenaikan konsentrasi zat pencemar tersebut di udara ambien. (3) Hasil prakiraan jumlah beban emisi sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk: a. mengklasifikasikan suatu usaha dan/atau kegiatan dalam kelas perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan b. menentukan kewajiban untuk memasang alat pengendalian pencemaran udara yang terbaik yang tersedia jika kualitas udara ambien akan terlewati. Paragraf Kedua Baku Mutu Udara Ambien Pasal 29 (1) Baku mutu udara ambien ditetapkan untuk menyatakan: a. kondisi cemar, apabila kualitas udara tidak memenuhi baku mutu udara ambien berdasarkan klasifikasi fungsinya; dan b. kondisi tujuan, agar kualitas udara memenuhi baku mutu udara ambien sesuai fungsi ekosistemnya. (2) Kriteria kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dalam: a. kadar pencemar udara atau parameter lingkungan; dan/atau b. keterangan atau deskripsi mengenai kualitas udara. (3) Pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri dari: a. pencemar udara kriteria (umum); b. pencemar udara berbahaya atau beracun; dan c. pencemar udara organik yang tidak mudah terurai. (4) Kriteria kondisi udara ditetapkan sesuai dengan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a. (5) Baku mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 9

(6) Baku mutu udara ambien nasional untuk pencemar udara kriteria adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu udara ambien untuk pencemar udara berbahaya/beracun dan pencemar udara organik yang tidak mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 30 (1) Atas pertimbangan kesehatan manusia dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, Menteri dapat menambahkan parameter dari kriteria kondisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Tambahan parameter baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari kementerian/lembaga terkait. Pasal 31 (1) Gubernur dapat menetapkan baku mutu udara ambien provinsi yang lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) pada ruang udara lintas wilayah Kabupaten/Kota. (2) Baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 32 (1) Bupati dapat menetapkan baku mutu udara Ambien yang lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) pada ruang udara dalam wilayah kabupaten/kota (2) Baku mutu udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota Paragraf Ketiga Baku Mutu Emisi Pasal 33 (1) Untuk mencapai status kualitas udara sesuai baku mutu udara ambien, Menteri menetapkan baku emisi nacional dari sumber pencemar tidak bergerak dan sumber pencemar bergerak sebagai rujukan baku mutu emisi daerah (2) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi: a. usaha dan/atau kegiatan sebagai persyaratan dan kewajiban dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan b. pemilik kendaraan bermotor sebagai persyaratan dalam registrasi dan perpanjangan registrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 10

Pasal 34 (1) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berdasarkan hasil kajian dengan mempertimbangkan parameter dominan dan kritis, kualitas bahan bakar, kualitas bahan baku, dampak terhadap kesehatan manusia, serta teknologi yang dapat diterapkan. (2) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat ditinjau kembali apabila terjadi perkembangan teknologi yang diterapkan dan perubahan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Paragraf Keempat Baku Mutu Gangguan Pasal 35 (1) Menteri menetapkan baku mutu gangguan baik yang berasal dari sumber tidak bergerak dan/atau sumber bergerak. (2) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. baku mutu kebisingan; b. baku mutu getaran; c. baku mutu kebauan; dan d. baku tingkat gangguan lainnya. (3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, kenyamanan terhadap manusia, dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan. (4) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Paragraf Kelima Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang pada tahap opersionalnya melakukan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin pembuangan emisi ke udara dari bupati/walikota. (3) Tata cara dan persyaratan perizinan yang berkaitan dengan pembuangan emisi ke udara atau pemanfaatan ruang udara diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 37 (1) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas jumlah beban emisi yang dihasilkan dan diterbitkan oleh: a. Menteri,untuk sumber emisi skala besar; b. gubernur, untuk sumber emisi skala menengah; dan c. bupati/walikota, untuk sumber emisi skala kecil. 11

(2) Ketentuan mengenai klasifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 38 (1) Pemegang izin emisi yang mempergunakan teknologi pengendalian pencemaran udara terbaik yang tersedia. (2) Batas beban emisi tahunan adalah batas paling tinggi jumlah emisi yang dapat dikeluarkan oleh usaha atau kegiatan yang tidak boleh terlampaui. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan ambang batas beban emisi dan batas paling tinggi beban emisi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf Keenam Instrumen Ekonomi Pasal 39 (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan instrumen ekonomi yang bersifat: a. insentif; atau b. disinsentif. (2) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi: a. pengenaan biaya pembuangan emisi yang lebih murah dari tarif baku, apabila melakukan minimasi pembuangan emisi; b. peringanan atau pembebasan bea dan/atau pajak untuk penggunaan sarana dan/atau prasarana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; c. pinjaman lunak untuk penggunaan sarana dan/atau prasarana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; d. pemberian penghargaan sebagai perintis, pengabdi, dan penyelamat di bidang perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; e. pengumuman peringkat baik atas riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat; dan/atau f. Pemberian hak untuk menjual alokasi ambang batas beban emisi tahunan. (3) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi: a. pengenaan biaya pembuangan emisi yang lebih mahal dari tarif baku secara progresif; b. penambahan bea dan/atau pajak untuk penggunaan sarana dan/atau prasarana yang menambah beban pencemaran udara; c. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau d. pengumuman peringkat buruk atas riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. 12

Pasal 40 (1) Alokasi ambang batas beban emisi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diperdagangkan diantara para pemegang izin dalam sektor industri yang sama. (2) Pemegang izin pembuangan emisi hanya dapat membeli tambahan alokasi pembuangan emisi selama tidak melebihi batas maksimum beban emisi tahunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan alokasi batas beban emisi tahunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Paragraf Ketujuh Standar Mutu Bahan Bakar Bersih Pasal 41 Menteri yang bertanggung jawab dibidang energi dan sumber daya mineral menetapkan standar mutu bahan bakar nasional dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Menteri. Paragraf Kedelapan Pembinaan Pasal 42 (1) Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan skala kecil dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain: a. menyebarluaskan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; b. mendorong upaya penerapan teknologi pengendalian pencemaran udara; c. mendorong upaya minimisasi emisi; d. mendorong upaya pemanfaatan emisi menjadi energi; e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; dan g. menyediakan dan menerapkan sistem evaluasi kinerja pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Paragraf Kesembilan Manajer Pengendalian Pencemaran Udara 13

Pasal 43 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk usaha dan/atau kegiatan skala besar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memiliki manajer pengendalian pencemaran udara yang bersertifikat. (2) Tata cara dan mekanisme sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf Kesepuluh Pemantauan Kualitas Udara

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 44 Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Evaluasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup status kualitas udara tahunan. Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. mengukur kualitas udara ; b. memastikan kualitas udara memenuhi baku mutu untuk penggunaan tertentu; c. menilai beban material yang masuk ke udara; d. mengetahui karakteristik biota udara; e. menilai status kualitas udara; f. menilai efektifitas perlindungan dan pengelolaan kualitas udara; g. mengidentifikasi kecenderungan kondisi udara; dan h. mengembangkan baku mutu udara ambien. Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penyusunan desain pemantauan; b. pengambilan sampel; c. analisa sampel di laboratorium; d. pengolahan data dan interpretasi data; dan e. pelaporan. Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Mekanisme dan/atau prosedur pemantauan kualitas udara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Pasal 45 melakukan

(1) Menteri pemantauan kualitas udara nasional; (2) Gubernur melakukan pemantauan kualitas udara provinsi; (3) Bupati/walikota melakukan pemantauan kualitas udara pada wilayah kabupaten/kota; (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), dikomunikasikan kepada Menteri. (5) Dalam melaksanakan pemantauan kualitas udara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pemantau kualitas lingkungan hidup yang merupakan jabatan fungsional. 14

Pasal 46 (1) Pemantauan kualitas udara ambien dapat menggunakan peralatan otomatis, metode aktif manual atau peralatan sederhana. (2) Penggunaan jenis peralatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan tipe lokasi atau area pemantauan. (3) Tipe lokasi atau area pemantauan ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, kondisi transportasi, dan jumlah industri dan status kualitas udara ambien. (4) Wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang wajib menggunakan peralatan pemantauan otomatis. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe lokasi atau area pemantauan serta jenis peralatan pemantauan yang digunakan pada masing-masing tipe lokasi atau area pemantauan diatur dalam peraturan menteri. Pasal 47 Wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta orang wajib menggunakan peralatan pemantauan otomatis. Pasal 48 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang diklasifikasikan sebagai usaha dan/atau kegiatan besar wajib memiliki alat pemantauan emisi berkesinambungan (continues emission monitoring). (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara langsung dan seketika kepada unit khusus dibawah instansi lingkungan hidup daerah dan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Paragraf Kesebelas Status Kualitas udara Pasal 49 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota wajib memberitahukan informasi mengenai status kualitas udara kepada masyarakat. (2) Pemberitahuan status kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan: a. kondisi cemar, apabila kualitas udara tidak memenuhi baku mutu udara berdasarkan klasifikasi fungsinya; dan b. kondisi baik, apabila kualitas udara memenuhi baku mutu udara sesuai klasifiksi fungsinya. (3) Pemberian informasi status kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi publik lingkungan hidup 15

Pasal 50 (1) Dalam hal status kualitas udara menunjukkan kondisi cemar, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pemulihan kualitas udara sesuai baku mutu udara ambien. (2) Dalam hal status kualitas udara menunjukkan kondisi baik, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mempertahankan atau meningkatkan kualitas udara. Pasal 51 (1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan mitigasi gas rumah kaca sesuai dengan kewenangannya. (2) Mitigasi gas rumah kaca meliputi a. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan b. memanfaatkan emisi gas rumah kaca sebagai energi. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang analisis mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Pasal 52 (1) Status mutu udara diperoleh dari stasiun pemantau mutu udara ambien secara berkesinambungan. (2) Status mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhtumbuhan, bangunan dan nilai estetika. (3) Menteri wajib menetapkan tata cara pemantauan, perhitungan, dan pelaporan serta informasi status mutu udara. (4) Status mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk : a. bahan informasi kepada masyarakat tentang mutu udara ambien di daerah tertentu dan pada waktu tertentu; b. bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara. Bagian Kedua Penanggulangan Pasal 53 (1) Setiap orang yang menyebakan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara. (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran udara kepada masyarakat; b. penghentian sumber pencemaran udara; 16

c. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; d. melaksanakan Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk penanggulangan pencemaran udara; e. menetapkan tindakan-tindakan lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara; dan f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggungjawab hukum bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan penanggulangan pencemaran udara meliputi: a. SOP untuk penanggulangan pencemaran sumber tidak bergerak; b. pemberian informasi peringatan pencemaran udara kepada masyarakat; c. pengisolasian pencemaran emisi sumber tidak bergerak; d. penghentian sumber pencemaran emisi sumber tidak bergerak; dan e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Tanggap Darurat Pasal 56 (1) Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara secara nasional. (2) Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan, pembentukan tim, prosedur kerja, parameter keadaan darurat dan tata cara penetapan keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Pasal 57 (1) Apabila terjadi keadaan darurat maka setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib: a. melaksanakan standar operasi prosedur tanggap darurat; dan b. melaksanakan ganti rugi pencemaran yang diakibatkan oleh keadaan darurat.

17

(2) Tata cara perhitungan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Bagian Keempat Pemulihan Pasal 58 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan pemulihan kualitas udara sesuai fungsinya akibat pencemaran usaha dan/atau kegiatannya (2) Pemulihan fungsi udara akibat pencemaran yang tidak diketahui penanggung jawab usaha dan atau/kegiatannya dilaksanakan oleh : a. Menteri apabila dampak pencemaran lintas provinsi b. gubernur apabila dampak pencemaran lintas kabupaten/kota c. bupati apabila dampak pencemaran terbatas dalam kabupaten/kota (3) Pemulihan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penghentian sumber pencemaran; b. pembersihan unsur pencemar; c. remediasi; d. rehabilitasi; e. restorasi; dan/atau f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Penanggungjawab usaha dan/atau yang melakukan pencemaran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan. Pasal 59 (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) dan ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem udara atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam melakukan pemulihan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menggunakan dana penjaminan yang disediakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan pada saat mengajukan permohonan izin lingkungan. (3) Apabila dana penjaminan yang disediakan tidak memadai untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem udara, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menanggung sisa biaya pemulihan kualitas udara. Pasal 60 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada 18

Pasal 58 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V PEMELIHARAAN Pasal 61 (1) Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya: a. konservasi kualitas udara; b. pencadangan ruang udara; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer. (2) Konservasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. pemanfaatan ruang udara secara lestari; b. perlindungan kualitas udara; dan c. pengawetan fungsi ekosistem udara. (3) Pencadangan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan ruang udara yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pasal 62 (1) Pemanfaatan ruang udara secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a melalui pemanfaatan sesuai RPPKU. (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan rencana perlindungan kualitas udara. (3) Pengawetan ekosistem udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan pada ruang udara sesuai tata ruang. BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 63 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan kualitas udara kepada masyarakat. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi ruang udara dan kualitas udara yang memuat: 1. arus udara; 2. baku mutu udara; 3. status kualitas udara; dan 4. daya tampung beban pencemaran udara; b. beban Pencemaran udara yang diperoleh dari hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; dan c. izin pembuangan emisi ke udara. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rangka memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 19

mengembangkan sistem informasi perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian dari sistem informasi lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Pasal 64 (1) Menteri dan gubernur wajib mempublikasikan laporan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. status pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. hasil inventarisasi emisi; c. hasil pemantauan udara ambien; dan d. status kualitas udara. Pasal 65 (1) Menteri menunjuk laboratorium lingkungan sebagai laboratorium rujukan nasional. (2) Pelaksanaan pengujian dalam rangka perlindungan dan pengelolaan kualitas udara wajib dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi sebagai laboratorium lingkungan rujukan nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang laboratorium lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 66 (1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil uji parameter baku mutu ambien, baku mutu emisi dan/atau baku mutu gangguan dari dua atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan. (2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional. BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 67 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas: a. Peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan kualitas udara; dan b. Persyaratan dan/atau kewajiban yang harus di penuhi yang tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 20

(2) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pasal 68 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Pasal 69 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup merupakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan kepangkatan paling rendah penata muda golongan/ruang IIIa. (2) Selain persyaratan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri sipil harus lulus dalam pendidikan dan pelatihan pengawas lingkungan hidup. Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 71 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan pembuangan emisi dan pemanfatan ruang udara tanpa memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan. Pasal 72 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar persyaratan dan kewajiban izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 21

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembayaran denda; d. pembekuan izin lingkungan; atau e. pencabutan izin lingkungan. (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghentian sementara kegiatan pembuangan dan pemanfaatan udara limbah; b. pemindahan instalasi pengolahan udara limbah; c. pembongkaran instalasi pengolahan udara limbah; d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi mencemari udara; dan/atau e. penghentian sementara seluruh kegiatan yang menghasilkan dan/atau memanfaatkan udara limbah. Pasal 73 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk menghentikan pencemaran udara. (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya penanggung jawab usaha/kegiatan. Pasal 74 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk memulihkan fungsi ekosistem udara. (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk memulihkan fungsi ekosistem udara atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 75 (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

22

BAB VIII PENUTUP Pasal 76 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 77 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 78 Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Pasal 79 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

23

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .... TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

BAKU MUTU UDARA AMBIEN NASIONAL No. 1.

Parameter Ozone (O3)

Waktu Pengukuran

1 jam 24 jam 1 tahun 8 Jam 2. Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam 24 jam 1 tahun 3. Sulfur Dioksida (SO2) 1 jam 24 jam 1 tahun 4. Karbon Monoksida (CO) 1 jam 24 jam 8 Jam 1 tahun 5. Hidrokarbon (HC) 3 jam 6. Total Suspended 1 jam Partikel (TSP) 24 jam 1 tahun 7. Timbal (Pb) 1 jam 24 jam 1 bulan 3 bulan 1 tahun 8. Ammonia (NH3) 1 jam 9. Hidrogen Sulfida (H2S) 1 jam 10. Partikulat Matter -10 1 jam 24 jam 1 tahun 11. Partikulat Matter -2.5 1 jam 24 jam 1 tahun

Usulan Angka BM (µg/Nm3) 200 100

320 100 90 750 300 60 30.000 10.000

160 200

2

1 1 0.5 150 50 60 15

1