RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan. Mengingat
: 1. 2.
3.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 2. Pendaftaran naskah kuno adalah suatu upaya pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi. 3. Pelestarian naskah kuno adalah penyimpanan, pemeliharaan, dan perawatan. 4. Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah berbagai upaya mendorong masyarakat agar gemar membaca.
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
15.
16.
Penghargaan perpustakaan adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsih pada pelestarian naskah kuno dan gerakan pembudayaan kegemaran membaca. Dewan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihakpihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan; Dewan Perpustakaan Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk gubernur untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihakpihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non -Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antarperpustakaan pada tingkat nasional maupun internasional, serta berkedudukan di ibukota negara. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antarperpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota provinsi. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Pasal 2
Lingkup peraturan pemerintah ini meliputi: a. Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno; b. Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus; c. Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca; d. Pembentukan Dewan Perpustakaan; dan e. Sanksi Administratif.
2
BAB II PENDAFTARAN DAN PENGHARGAAN NASKAH KUNO Bagian Pertama Pendaftaran Naskah Kuno Paragraf 1 Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pelestarian Naskah Kuno Pasal 3 (1) (2)
Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno. Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2)
Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional RI. Penanganan pendaftaran dan pengelolaan naskah kuno dilaksanakan oleh unit kerja khusus yang dibentuk Perpustakaan Nasional. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai : a. identitas pemilik; b. riwayat pemilikan naskah kuno; c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno. Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Nasional. Pasal 5 Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi surat bukti pendaftaran. Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila naskah kuno tersebut dialihkan pemilikannya; Paragraf 2 Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Pendaftaran Naskah Kuno Pasal 6
(1) (2)
Masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendaftaran naskah kuno. Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima. Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno Pasal 7
(1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.
3
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Pasal 8 Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional. Pasal 9 (1) (2)
Piagam dan/atau uang pembinaan diberikan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam usaha pelestarian naskah kuno. Penyerahan piagam dan/atau uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 10
Pendaftaran dan penghargaan serta pengelolaan naskah kuno dilaksanakan oleh Pusat Pernaskahan Nusantara Perpustakaan Nasional. BAB III PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS Bagian Pertama Penyimpanan Koleksi Khusus Pasal 11 (1) (2)
Perpustakaan Nasional RI mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus. Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 12
(1) (2)
Koleksi khusus disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu. Tempat dan/atau ruang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dengan memperhatikan faktor keamanan. Bagian Kedua Penggunaan Koleksi Khusus Pasal 13
(1) (2)
Penggunaan koleksi khusus dilakukan secara terbatas. Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Pasal 14
Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 diatur dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
4
BAB IV PENGHARGAAN KEGEMARAN MEMBACA Pasal 15 Penghargaan kegemaran membaca diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan/atau taman bacaan. Pasal 16 (1) (2) (3)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berupa piagam dan/atau uang pembinaan. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan. Penyerahan piagam dan/atau uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. BAB V PEMBENTUKAN DEWAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 18 (1)
Organisasi Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
(2)
Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi didukung dan difasilitasi sebuah Sekretariat. Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli yang bersifat ad-hoc.
(3)
Paragraf 2 Tata Kerja
Pasal 19 (1)
Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakan Provinsi bersidang setiap bulan.
5
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
Dewan Perpustakaan Nasional secara berkala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada Menteri. Dewan Perpustakaan Provinsi msecara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku kepala daerah, dan Kepala Perpustakaan Nasional RI dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Provinsi. Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis antar dewan. Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan komunikasi langsung serta membina kerjasama dengan perpustakaan dan/atau lembaga terkait atau masyarakat peduli perpustakaan yang ada di wilayah tanggung jawab masing-masing. Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi memiliki kewenangan menggali dan mengungkap permasalahan penyelenggaraan sistem perpustakaan serta menyampaikan pendapat yang bersifat obyektif dan konstruktif. Pasal 20
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dewan diatur dengan peraturan dewan perpustakaan. Pasal 21 (1) (2)
(3)
(4)
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perpustakaan Nasional dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja di Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perpustakaan Nasional. Pasal 22
(1) (2)
(3)
(4)
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perpustakaan Provinsi dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja di Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perpustakaan Provinsi.
6
Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Anggota Pasal 23 Keanggotaan Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 24 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun; e. mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang perpustakaan atau bidang lain sekurang-kurangnya sarjana/S-1 atau yang sederajat; f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing; g. memiliki pengalaman kerja dan/atau kepedulian di bidang perpustakaan atau informasi secara terus menerus (dengan tanda bukti) minimal 3 tahun; dan h. memiliki kinerja baik bagi perkembangan perpustakaan dan/atau pembangunan kemasyarakatan di Indonesia. Pasal 25 (1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dilakukan oleh tim paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan yang sedang berjalan selesai. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Perpustakaan Provinsi. Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi harus dilakukan secara transparan, terbuka, visioner, dan obyektif. Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI kepada Menteri untuk ditetapkan Presiden. Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Provinsi untuk ditetapkan Gubernur. Calon yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dan Gubernur menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, dilantik sesuai kewenangannya oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI atau Kepala Perpustakaan Provinsi. Pasal 26
(1) (2)
Menteri dan Gubernur dapat menolak Calon Anggota Dewan yang diusulkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon anggota dewan perpustakaan diatur dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
7
Pasal 27 Pemberhentian Anggota (1)
Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan dewan perpustakaan dapat diberhentikan apabila : a. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten; b. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; d. Tidak hadir dalam sidang dewan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau e. meninggal dunia.
(2)
Posisi anggota yang diberhentikan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Bagian Ketiga Pemilihan Pimpinan Dewan Pasal 28
(1)
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dipilih antar dan oleh para calon anggota dewan yang telah disetujui menteri atau gubernur.
(2)
Masa jabatan ketua dewan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
(3)
Dalam hal ketua berhalangan tetap atau meninggal dunia, Kepala Perpustakaan Nasional RI atau Kepala Perpustakaan Provinsi mengusulkan calon pengganti dari salah satu anggota dewan.
BAB VI SANKSI Pasal 29 (1)
Penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan i, Pasal 8 huruf a sampaidengan f, Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dikenai sanksi administratif berupa teguran.
(2)
Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
(3)
Teguran tertulis kepada yang bersangkutan diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
(4)
Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran tahap ketiga tetap tidak diindahkan, pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal....................2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
TAHUN 2009
9
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
I. UMUM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Salah satu usaha untuk mendorong berkembangnya perpustakaan adalah dibentuknya dewan sebagaimana diatur dalam pasal 44, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dewan perpustakaan provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah Undangundang nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
10
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 12
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas
11
Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas
12
Pasal 31 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009
13
