RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTIUNDANG ~ UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOM OR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO NESIA NOM OR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa dengan berIakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepaIa daerah diIakukan secara langsung maka telah dilakuka n perubahan terhada p Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. bahwa perubaha n sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam peIaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi;
Mengingat:
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Un dangUndang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
L
PasaI 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UN DANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 20 14 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGNOM OR 23 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG. PasaI 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 tentang Peru bah an atas Un dang-Undang Nomor 23 Tah u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5589) d itetap kan m enj adi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasa12 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p engundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
2
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN . TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG I. UMUM
Dengan berIakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota yang menga tur pemilihan kepa la daerah dilakukan secara Iangsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka teIah dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provin si dan DPRD Kabupaten / Kota yang diatur d a la m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten lang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerinta h Pengganti Undang-Undang ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka Peraturan Pemerinta h Pengganti UndangUndang tentang Perubaha n atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha n Daerah, perlu di tetapkan menjadi UndangUndang. II. PASAL DEMI PASAL PasaI 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
PRESIDEN REPUBLlI·, INDOhlESIA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERI NTAHAN DAE RAH
DENGAN RAI-lMAT TUI-lAN YANG MAI-lA ESA
PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA,
Men imba n g
a.
deng~11
bahwa
Pengganti
berlakunya
Undang-Undang
Peraturan Nomor
1
Penlerin tah Tahun
2014
ten tang Pernilihan Gube rnur, Bupati, dan Walikota yang
ll1engatur penlilihan kepaJa claerah dilakukan secara 1angsung maIm perlu diJalculcan peru bahan terhadap Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tenlang
Pemerintahan Daerah; b.
bahwa peru bah an sebagaimana dilnaksud dalalll huruf
perlu
dilakukan
dengan
segel-a
agar
8
menlberikan
kepastian hulnuTI dalazTI pelaksanaan peillilihan kepala
daerah
yang
berlanclaslcan
lceclaulatan
ralcyat
clan
demokrasi; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
c1 imalcsud daIam huruf a dan huruf b, perlu menetaplcan Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang ten tang .
PRESIDEN REPUSLH( H\JOONESIA
- 2 -
tentang
Perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat
1.
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
ten tang Republik
Indonesia Tahun 20l'l Nomo r 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
MEMUTUSKAN.
Menetapkan
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAI-IAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAI-lAN DAERAH.
Pasal I Beberapa
ketentuan
dalam
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja
NOlTIOr
5587), diu bah
sebagai berikut.
1. Keten tuan .
PI~ESIDEN
REPU8 L. H<'
!NDONESIA
-3 -
1.
Ketentuan Pasal 101 ayat (1) hur uf d di hapus, sehingga Pasal 101 berbunyi s e bagai beriku t:
Pasa! 101 (1)
DPRD pravinsi mempunyai tugas dan wewenang:
a. men1bentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
b. membahas
dan
memberikan
persetujuan
Rancangan Perda Provinsi ten tang APBD Provinsi yang diajukan o leh gubernur; c. ll1elaksanakan pcngawasan terhadap pelAksanaan
Perda Provinsi dan APBD provinsi;
d. dihapus; e. mengusulkan
pengangkatan
dan
pemberhentian
gube rnur kepada Presiden 111elalui Menteri untuk
lnendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; f.
merrlberikan pendapat dan pertim bangall. !cepada Pemerintah
Daerah
provinsi
terhadap
rencana
perjanjian internasional di Daer-ah provin si; g . membe ri kan persetujuan terhadap rell.cana lcerja sarna internasional yang dilakukan o leh Pemerintah Daerah provinsi;
h. memin ta laparan keterangan pertanggungjawaban gubernur
dalan1
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah provinsi;
i. n1em berikan
P I~ESIOEN
I=
- 4 -
l.
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja SalTIa dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga
yang men1bebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan J.
melaksanakan
tugas
diatur
ketentuan
dalam
dan
wewenang peraturan
lain
yang
perundang-
undangan. (21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagailnana dilnaksud
pada
ayat (JI diatur dalam peraturen DPRD provinsi tentang tata terlib.
2.
Ketentuan Pasal 154 ayat (II huruf d dihapus, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 154 (I I
DPRD
kabupaten/kota
111ernpunyai
tugas
dan
wewenang : a. membentuk
Perda
Kabupaten/Kota
bersarna
bupati/waJi kota; b. membahas
dan
n1elnberikan
persetujuan
rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan ole h bupati/waJi kota; c. melaksanakan pengawasan terhadap peiaksanaan
Perda dan APBD kabupaten/kota; d. dihapus; e. Inengusulkan
PRESIDEN REPUBLll" INDONESIA
~
5 -
e. rnengusulkan
pengangkatan
dan
pemberhenlian
bupatijwali kota kepada Men teri lnelalui gubernur
sebagai
wakil
Penlerin tab
Pusat
untuk
111endapatkan pengesaban pengangkatan danJa tElu penlberhentian; f.
mernberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota
terhadap
rencana perjanjian internasional di Daerah; g. nlelnberikan persetujuan terhadap rencana kerja sarna internasional yang dilakukan oleh Penlerintah
Daer ah kabupaten/kota; h. melninta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupatiJwali
dalanl
kota
penyelenggaraan
Pelnerintahan Daerah kabupatenJkota; L
menlberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sarna clengan paerah lain at au dengan pihak ketiga yang I11enlbebani n18syarakat dan Daerah; J.
clan
rnelaksanakan
tugas
diatur
ketentuan
dalam
wewenang peraturan
lain
yang
perundang-
undangan. (2)
Ketentuan ITlengenai tata car a pelalcsanaan tugas clan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota ten tang taLa terhb. Pasal II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.
Agar .
PREStDEN REPU8LtK INDONESIA
-6 -
Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 2 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, ltel. DR. I-l. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAl( ASASI MANUSJA REPUBLlK INDONESIA, ttel. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 246
Salin an sesl1ai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Depl1ti Perl1nclang-uncJangan ~~~~:Politik elan Kesejahteraan Rakyat,
Setiawan
PRESIDEN I~EPUBLlI-<::
INDO~.JESIA
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLJf( INDONESIA NOM OR 2 TAJ-JUN 2014 TE:NTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAf-lUN 2014 TENTANG PEME:F,INTAl-lAN DAERAI-I
r.
UMUM Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati; dan Walikota yang nlengatur pemiliban kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian h ukurn dalanl pelaksanaan pem ilil1 an
kepala daerah yan g be d andas k an k edau latan r akyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi clan DPRD Kabupaten//(ota yang diatur dalam Undang-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dengan l11enetapkan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-
Un dang tentang Perubahan atas Undang-Undang NomoI' 23 Tabun 20H tentang Pemerintahan Dae rah.
II. PASAL .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
II.
PASAL OEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal101 Ayat (1)
I-luruf a Cukup jeIas. Huruf b Cukup jelas. I-luruf c Cukup jelas. Huruf d Oihapus. Huru[e Cukup jelas. J-Juruf f dirnaksud
Yang
dengan
nperjanjian
internasional di Daerah provinsj" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara
Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang
berkaitan
dengan
kepentingan
Daerah provinsi.
Humf g
Yang
dimaksud
dengan
"kerja
sam a
internasional" dalam ketentuan ini adalah kelja
sama
prOVll1S1
dan
~ntara
pihak
Pelnerintah Iuar
Daerah
negeri
yang
meliputi kerja sanla provinsi "kembar", kerja .
PRESIDEN
REPU8L11,,\
II~JDONESIA
- 3 -
kelja
sarna
kernanu siaan,
te knik
kerja
tern1asuk
sarna
bantuan
penerusan
pinjarnan/hibah, kerja sarna penyertaan n10dal, dan kelja sarna lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.
Huruf h Cu kup jelas. Huruf i CUk~lP
jeJas.
Huruf j Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jeJas.
Angka 2 PasaJ 154 Ayat (1) I-Iuruf a
Cukup jeias. Huruf b Cukup jeJas. Huruf c Cukup jeJas. Huruf d Dihapus. Huruf e Cukup jeJas. Huruf f .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4 -
Huruf f Yang
dimaksud
clengan
"peljanjian
internasional di Daerah kabupaten /kola" dalan1 ketentuan ini adalah perjanjian
antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negen
yang
berkaitan
dengan
kepentingan Daerah kabupaten/kota. Huruf g Yang
dimaksud
dengan
"kerja
sarna
ll
internasional dalarn ketentuan ini adalah kerja sarna Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten / kota dan pihak lualnegen
yang
kabupaten/ko ta
111eliputi
"kembar",
kerja kel]a
sarna sarna
telcnik tennasulc bantuan kernanusiaan, lcerja salna penerl1san pinjaman/hibah, kerja sarna penyertaan modal, dan kerja
san18 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cuku p jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 11
PRESIDEN REPUBLlt, INDONEsr,a.
-5 -
Pasal
n Cukup jelas.
TAMBAJ-lAN LEMBARAN NEGARA REPU BLI K INDONESIA NOMOR 5589
