L
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKER.'AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 2r,
lKfrSlMl2OlS
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BANGI{A
MENTERI PEKER^'AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang
a.
bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M I2OOB tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten f Kota, dan Wilayah Sungai, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol2 *anlonc
f)enafonan
\llilar-ah
Qlnooi
\trIilarzol"
Qtr--oi
I?o--1.o
merupakan wilayah sungai Strategis Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah c.
Mengingat
;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka dengan Keputusan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2OI4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); J. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB5B); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; 5, Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; 1.
t
6.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2or2 tenta'g penetapan Wilayah Sungai;
7. Keputusan Presiden Nomor l2r lp Ta-hun 2or4
tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2OI4 - 2OI9; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M /2oog tentang Pedoman Pembentukan wadah Koordinasi pengelolaan ly_mber Daya Air pada Tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai; 9. Peraturan Menteri pekeq'aan umum Nomor Og/pRT/M /2oro tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 2l/pRT/M/2oro tentang organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian pekerjaan umum sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri pekerjaan tJrrrrl- Nomor 11"!"h 0elPRT/M /2017;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAIIAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BANGI{A.
KESATU
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Su:nber Da1,a ffr l\';la;.ah t*g,"r Bangka, yang selanjutnya disebut dengan TKpsDA ws u' dengan susunan keanggotaan sebagai-=mana tercantum lTgt dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
a. TKPSDA ws Bangka berkedudukan di Kota pangkal pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. b. TKPSDA ws Bangka bersifat non-itruktural, berada di bawah bertanggung jawab langsung {an Umum.
KETIGA
kepada Menteri pekerjaan
ws Bangka mempunyai tugas membantu Menteri pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan koordinasi: a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Bangka guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan -pola dan rencana
TKPSDA
pengelolaan sumber daya air;
b. pembahasan rancangan program kegiatan pengelolaan sumber daya
dan rancangan rencana air pada wilayah sungai
Bangka guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetap"an program dan rencana kegiatan sumber daya air; c. pembahasan usulan rencana arokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Bangka guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
.\
-L-
d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidroiogi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Bangka
untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi; e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai
f.
Bangka; dan pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka.
KEBMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA WS Bangka menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui: a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengeloiaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka; dan c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka.
KELlMA
Keanggotaan TKPSDA WS Bangka dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA WS Bangka, kecuali Ketua dan Ketua Harian.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA WS Bangka wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Gubernur dan Bup ati / Wa-likota terkait.
KETUJUH
a. Untuk membantu tugas TKPSDA WS Bangka, dibentuk sekretariat TKPSDA WS Bangka. b. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS Bangka ditetapkan oleh Ketua Harian TKPSDA WS Bangka. c. Sekretariat TKPSDA WS Bangka dipimpin oleh Kepala Sekretariat TKPSDA WS Bangka. d. Kepala Sekretariat TKPSDA WS Bangka dijabat oleh salah satu Kepala Bidang atau kepala seksi pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.
KEDELAPAN
TKPSDA WS Bangka bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
-
a
)-
KESEMBILAN : segala biaya Img diperlukan. sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada p;;;"tan dan Belanja Negara pada satuan Kerja Balai{ss*i' geJa, witayat'sungai sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Gubernur provinsi Bangka Belitung. 2. Sekretaris Jenderal Kementerian pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian pekerjaan Umum; 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; 5. staf Ahli Menteri pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga; 6. Kepala Biro Hukum sekretariat Jenderal Kementerian pekerjaan Umum; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; B. Direktur Bina penatagunaan Sumber Daya Air 9. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIIL 10. Walikota pangkal pinang. 1 1. Bupati Bangka Barat. 12. Bupati Bangka Tengah. 13. Bupati Bangka Selatan. 14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
pldata;:ggal
2l .re::r::j :f i.
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
fuvv7L,M. BASUKI HADIMULJONO
-4-
LAMPIRAN
Keputusan Menteri Pekerjaaa Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 2h/KpTS /NI/ZOI5 Tanggal : 22 Januar i 2or5 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BANGI(A NO 1
)
3
4 5
6
7
8 9 10 11
t2 13
T4
15
i6 I7
NAMA/UNIT KER.IAI JABATAN/ASOSIASI Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang Kepala Dinas Pekerjaan Umurn Kabupaten Bangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanalnan Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan Fadillah Sabri, ST, M.Eng. Anggota Forum Daerah Aliran Sungai Bangka Belitung Suyadi, BE. Bendahara Lembaga penelitianPengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pangkal Pinang Abd Khalid Tambunan, Ketua Serikat pekeda Bergabung Bangka Belitung H. Iskandar, SST. Ketua Asosiasi Tambang Timah Rakyat Bangka Belitung Saimi M. Liun, SP. Sekretaris DPD Tk. II Asosiasi Swara Wartawan Demokrasi Indonesia Kab. Bangka Tengah Ir. Syafril Yatta, Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
-5-
KEDUDUI{AN DALAM TIM
Ketua merangkap Anggota Ketua Harian merangkap Anggota
KETERANGAN
Pemerintah
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggcta
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
L
KER.IAI JABATAN/ASOSIASI
Sukasno, Ketua*.t@ Andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Sakinawa, Ketua@ Bangka Belitung Suherlan, Sekretarisffi Pedagang Ikan Kota pangkal pinang
fR..I!nuHadjar, Seni
EM@
Melayu Warisan Budaya Bangka
upri, Ketua
Gabungan@
KEDUDUI{AN DALAM TIM
Non Pemerintah Non Pemerintah Non Pemerintah Non Pemerintah
Non Pemerintah
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
M. BASUKI HADIMULJONO
6-
