Sekretaris Kota Administarsi Jaktim, M Anwar SSI M AP: Silahkan Konﬁrmasi Kohar Terkait Proyek Pembangunan Kantor Camat Kec

SURAT KABAR UMUM Pendiri: Berlin Siahaan Pemimpin Redaksi: Jenri, SH

Harga Rp 3.500 Luar Jawa + Ongkos Kirim

I N F O R M A S I ◆ Edisi

A S P I R A S I

R A K Y A T

Email: [email protected]

092 - Tahun V ◆ Senin, 23 - 8 Maret 2015

Ngumpet di Rumah Mertua

Ditangkap Tersangka Korupsi Buku SD dan SLB

Hotline Pasang Iklan, Pengaduan & Redaksi: 021-31902301, 081315338511

Sekretaris Kota Administarsi Jaktim, M Anwar SSI M AP:

”Silahkan Konfirmasi Kohar Terkait Proyek Pembangunan Kantor Camat Kec. Makasar Jaktim” METROPOLITAN POS, JAKARTA

METROPOLITAN POS, KALIMANTAN UTARA

Tersangka korupsi pengadaan buku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin (9/2). Kapolres Nunukan, AKBP Christian Tori mengatakan, tersangka atas nama Amal Masgur merupakan rekanan pengadaan buku dana alokasi khusus (DAK) untuk murid SD dan SLB setempat pada 2012. Dia mengungkapkan, penangkapan dilakukan terhadap yang bersangkutan karena selama ini selalu mangkir dari panggilan penyidik kepolisian sehingga dilakukan pencarian dan akhirnya berhasil ditemukan di rumah mertuanya di Pulau Batam, Kepri, pada Senin (9/2) sekitar pukul 01.30 waktu setempat. Dikutip dari Antara. Tersangka tiba di Bandara Nunukan sekitar pukul 16.00 wita dengan tangan terborgol mengenakan kaos oblong warna hitam dikawal ketat aparat kepolisian setempat. Christian Tori menambahkan, sebelum diterbangkan ke Kabupaten Nunukan sebelum menginap di Polda Kaltim untuk dimintai keterangan untuk menggali informasi sekaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukannya terhadap proyek pengadaan buku yang dibiayai APBN tersebut. “Jadi tersangka ini sempat diinapkan di sel Polda Kaltim satu malam sebelum diterbangkan ke Nunukan untuk dimintai keterangan sekaitan dengan keterlibatannya selaku rekanan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan buku yang dibiayai APBN tersebut,” ujar dia kepada sejumlah wartawan. Kasus yang disangkakan kepada Amal Mashur selaku dirut PT Cappa 27 pemenang tender pengadaan buku DAK 2012 ini, lanjut Kapolres Nunukan, karena ditemukan tidak merealisasikan seluruh jenis buku dan alat peraga sesuai yang ditentukan dalam kontrak kerja nomor 452/409/PPK/SPPP-Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan untuk SD/ SDLB Disdik V/11/2012, tanggal 5 November 2012. Akibat dari tindakannya, merugikan negara dengan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Samarinda. (RED)

Sekretaris kota Administrasi Jakarta Timur, M Anwar SSI M AP saat dikonfirmasi Metropolitan Pos terkait proyek pembangunan kantor Camat Kecamatan Makasar, beliau hanya menjawab silahkan konfirmasi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, Drs Andi Achmad Kohar. Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, Drs Andi Achmad Kohar, hanya menjawab saya mau rapat. Dari dirinya patut di curigai ada dugaan korupsi terkait proyek pembangunan

Kantor Camat Kec. Makasar Jaktim tersebut buktinya selalu mengelak saat dikonfirmasi. Dalam hal ini LSM Inves-

tigasi Fakta Hukum akan mendesak Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas proyek tersebut. Sekjen LSM Investigasi Fakta Hukum,

Berlin Siahaan mengatakan kepada Metropolitan Pos, kasus ini akan di laporkan ke Kejagung dalam waktu dekat. Jumat, (20/2). Pembangunan Kantor Camat Kecamatan Makasar Jakarta Timur dalam APBD tahun 2014 tidak beres, perlu di periksa Kejaksaan Agung, (Kejagung) proyek pembangunan Kantor Camat Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Kantor Camat Kecamatan Makasar Jakarta Timur terlantar dan tidak bisa digunakan berkantor, pasalnya, tidak selesai dikerjakan, dalam APBD tahun 2014 tahun lalu, pemborongnya dan pejabatnya perlu di usut tuntas diduga korupsi uang

Negara. Seperti tampak pada gambar, pembangunannya tidak sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disetujui dalam RAB. Proyek tersebut tidak selesai dikerjakan, telah melanggar Mekanisme Perpres No 70 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara, Kepala Inspektorat Jakarta Timur, Didi Sunardi melalui kasubag Tata Usaha, Dondi Simanjuntak, mengatakan, silahkan ke Inspektorat Propinsi DKI Jakarta terkait proyek pembangunan Kantor Camat Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dan itu bukan tugas kita, cetusnya. (JENRI)

Proyek Saluran Sistim Drainase PHB Rorotan, Kec.Pademangan Rp7.317.480.782

Wagiman Mantan Kasudin PU Tata Air Jakut Harus Diburu Kejagung METROPOLITAN POS, JAKARTA

Proyek pengembangan saluran Sistim Drainase PHB Rorotan, Kec. Pademangan sebesar Rp7.317.480.782 Wagiman Mantan Kasudin PU Tata Air Jakut harus di buru Kejagung. Kejaksaan Agung RI, HM Prasetyo, harus memburu Wagiman mantan Kasudin PU Tata Air jakut, terkait proyek pengembangan saluran sistim drainase PHB rorotan, Kecamatan Pademangan sebesar Rp7.317.480.782 dalam APBD tahun 2014. Bendungan Kali Betik persis di samping GOR Tugu Pegangsaan 2 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, dalam kurun waktu 15 tahun belum pernah ada normalisasi pengerukan lumpur dari Sudin Tata Air Jakarta Utara, kata warga setempat kepada Metropolitan Pos dilokasi. ”Bila musim hujan rumah selalu kebanjiran dan ibuibu yang tinggal dipinggiran Kali Betik harus turun ke kali untuk mengeruk sendiri lumpur-lumpur nya” cetus wartono. Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin Tata Air Ja-

Proyek pengembangan saluran sistim drainase PHB Rorotan, Kecamatan Pademangan, sebesar Rp7.317.480.782. APBD tahun 2014 lalu.

karta Utara, Bodimargo, saat dikonfirmasi mengatakan kepada Metropolitan Pos, bahwa kita akan ajukan anggarannya untuk tahun ini. Selain itu masih ada kasus yang menimpa pagar gedung sekolah roboh akibat pengerukan saluran air yang dilakukan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum, Tata Air, Jakarta Utara, Minggu 2 November 2014. Salah satunya, pagar SMAN 13 di Jalan Rawa

Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, roboh. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. “Itu masih di-police line. Masih diselidiki,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (3/11/2014) lalu. Pagar tersebut memiliki tinggi 3 meter dan panjang 150 meter. Dari panjang tersebut, pagar ambruk sepanjang 80 meter. Akibat

robohnya pagar tersebut, kerugian sekolah diprediksi mencapai Rp300 juta. Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Utara menduga pembangunan saluran air di samping sekolah itu dilakukan tanpa perencanaan matang. Itu terbukti dari tidak adanya tiang penyangga di sepanjang lokasi pengerjaan proyek. Mereka pun berencana melayangkan surat untuk meminta pertanggung-

jawaban dari PT Sigura Maju Jaya selaku penggarap proyek yang ditunjuk Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara. Selain itu, proyek pengembangan saluran sistim drainase PHB Rorotan, Kecamatan Pademangan, sebesar Rp7.317.480.782 pekerjaan penunjang pagar pengaman dengan seng gelombang tinggi min 1,8 meter dengan rangka kayu, sewa plat baja untuk jalan sementara 91,2x2,4 meter tebal 25 mm tidak dipasang dilapangan dan papan proyek tidak dipasang untuk mengelabui masyarakat. Kualitas dan volume pekerjaan tidak sesuai anggaran yang sudah direncanakan atau kontrak kerja. Selain itu masih banyak lagi galian lumpur terbengkalai dibiarkan kontraktor, hal ini mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, Wagiman harus bertanggungjawab. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, Kasna belum bisa dikonfirmasi Metropolitan Pos, terkait proyek tersebut. (MARPAN/ JENRI).

REDAKSI PENDIRI: Jenri, Berlin Siahaan, Robert N PEMIMPIN UMUM/USAHA: Berlin Siahaan PEMIMPIN REDAKSI: Jenri, SH REDAKTUR PELAKSANA: Firdaus Panjaitan REDAKTUR: Benny Manullang, Jamadin, Laris Naibaho MANAJER PEMASARAN: Hasudungan Siregar SEKRETARIS REDAKSI: Mula Tua BAGIAN KEUANGAN: Yessie M. Sani STAF REDAKSI: Jonni Sitanggang, Adetya Restu Febrian DEWAN REDAKSI: Jenri, SH, Peris, Parel N, Laris Naibaho, SH, Tumbur Limbong, Posman Sijabat REPORTER: Dep. Pertanian & Kehutanan: Renny Elvi Nita S, Evanvin Polda Metro Jaya: Mulyawan (Koord.) Mabes Polri: Mangampu S, A. Hasiholan Pengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH BIRO: Jakarta Pusat: Mulyawan Jakarta Selatan: Oslen Sinurat Jakarta Utara: Peris (Kabiro), Marpan S Jakarta Timur: Marisi Tua Malau Kab. Tangerang: Tumbur Limbong (Kabiro), G. Harry Simbolon, Alden Robertus Simbolon, Nara N Tangerang: Erwin Sinaga (Kabiro) Tangerang Selatan: PJ. Manorsa S Banten: Sihol MH Sitanggang (Kabiro) Karawang: Novi Andre Putra Bandung: M. Saragih Bandung Barat: Sahat Sitanggang Tasik Malaya: Adang Suparman (Kabiro), Asep Darman S Tapanuli Utara: Tongam Parapat (Kabiro) Samosir: KH Situmorang (Kabiro) Karimun: Rahotan Siahaan Ogan Komering Ilir: Hengky Lianto PERWAKILAN: Bekasi: Gibson Sibarani, Marisi Anggiat, Nikson Sibuea Jawa Timur: Ariyanto (Kepala), Aswin Sumut: Nelson Malau, Amd (Kepala), Wellman Morris Marbun SIRKULASI: Mulatua, Rinaldi, Josua LITBANG: Onasis, Robert N, Marlon N, SE, Tony N, SE, Parel Naibaho, Hotman Pardede STAF AHLI: Edison Sitanggang, William Satar, SH (Budaya, Pariwisata dan HAKI) DEWAN PENASIHAT: Andar Situmorang, SH, ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Purn.) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang, Drs. Rudolf Naibaho, Uba A. Sitanggang, Hakim Siahaan, Bindu Marbun, Drs. Lasander Sitanggang, MM

OPINI

Oleh: isson khairul IDE Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan untuk menghapus PBB rumah hunian, bukan tidak mungkin dieksekusi. Bupati Badung, Provinsi Bali, Anak Agung Gde Agung, malah sudah lebih dulu membebaskan petani dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini bisa menjadi cermin para pejabat yang tiada henti kerja, kerja, dan kerja memajaki rakyat. Sebagai bupati, ia menciptakan kebijakan untuk meringankan beban warganya. Ia sadar bahwa tugas utamanya adalah menyejahterakan rakyat. Bukan menaikkan pajak rakyat, bukan pula mengekang rakyat dengan berbagai larangan. Petani Bebas Pajak PBB

Kabupaten Badung, ada di selatan Provinsi Bali. Ada 6 kecamatan dalam lingkup wilayah tersebut: Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Wisatawan memang lebih banyak yang mengenal Pantai Kuta, tapi sesungguhnya secara keseluruhan, kabupaten ini masih memiliki areal pertanian yang lumayan luas. Karena, pada dasarnya, aktivitas bertani dalam masyarakat Bali, menjadi bagian dari adat-istiadat mereka. Setidaknya, ada 6 komoditas pertanian utama yang dilakoni masyarakat Kabupaten Badung selama ini. Rincian luas areal panen tiap komoditi, lengkapnya begini:

Oleh: Asep Sapa’at Aktivis Sekolah Guru

PERCETAKAN: CV. BINA KREASIDA

Hikmah Tersembunyi

BANK

Rekening Bank: BCA Rek. No. 0948118320 BRI Rek. No. 087201003057507 a/n. Jenri Sitanggang IKLAN

Kuping Ukuran Standar Warna Ukuran 3R Photo ◆ Warna Ukuran 4R Photo ◆ Kolom Ukuran Standar ◆ 1 Halaman Warna ◆ 1/2 Halaman Warna ◆ 1/4 Halaman Warna ◆ 1/8 Halaman Warna ◆ ◆

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

500.000 1.000.000 2.000.000 50.000 12.000.000 6.000.000 3.000.000 1.500.000

2

Padi 17.442 hektar, Kacang Tanah 527 hektar, Ubi Jalar 606 hektar, Ubi Kayu 270 hektar, Jagung 57 hektar, dan Kedelai 1.396 hektar. Dengan luas areal panen yang demikian, sebenarnya sudah cukup menggambarkan bahwa sebagian besar warga kabupaten ini ya mengandalkan hidup dari bertani. Meski demikian, godaan kehidupan kota, khususnya pada generasi muda, adalah realitas yang tak terelakkan. Anak Agung Gde Agung sangat memahami hal itu. Untuk menjaga agar kalangan muda tetap berminat menjadi petani, Bupati Badung membebaskan petani dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan cara ini, petani bisa menikmati hasil kerja keras mereka secara penuh, tanpa tergerus oleh pajak. Tak hanya sampai di situ. Pada tahun 2006 dia sengaja, mendirikan sekolah kejuruan bidang pertanian di wilayahnya. Setiap siswa diberi materi pelajaran yang relevan dengan pertanian, baik secara teori maupun praktik. Melalui cara ini, Bupati Badung ingin menanamkan pentingnya bidang pertanian sejak dini kepada warganya dan di masa depan, mereka mampu mengelola pertanian dengan basis ilmu pengetahuan yang memadai. Minim Alih Fungsi Lahan

Pembebasan petani dari PBB itu, rupanya juga mendatangkan dampak positif yang lain. Warga makin yakin dengan bidang pertanian, mereka

tenang bertani karena ada bupati yang melindungi, hingga alih fungsi lahan pertanian bisa diminimalkan. Keyakinan itu bukan semata-mata karena bebas PBB, tapi karena petani merasakan berbagai kebijakan yang diciptakan Bupati Badung, menunjukkan keberpihakan pada bidang pertanian. Para karyawan yang bekerja di berbagai bidang usaha di wilayah Kabupaten Badung, diwajibkan oleh bupati untuk membeli minimal 5 kilogram beras dari petani Badung. Yang tak kalah unik adalah kebijakan Bupati Anak Agung Gde Agung dengan memberikan dana insentif Rp 1,2 juta per bulan kepada Ketua Kelompok Tani. Ini merupakan bentuk apresiasi serta penghargaan Bupati kepada sang Ketua, karena waktunya sudah banyak tersita untuk mengurus kepentingan anggotanya. Keberpihakan bupati pada petani ini, disambut warga dengan sepenuh hati. Salah satu bukti nyatanya, para petani secara sukarela urunan untuk membangun terowongan dan saluran irigasi swadaya sepanjang 8,1 kilometer. Semua bergulir tanpa tekanan. Bupati sangat memahami karakter petani di wilayahnya, hingga ia leluasa berkomunikasi untuk mencari titik-temu, demi menyejahterakan warganya. Salah satu kunci Anak Agung Gde Agung dalam membina dunia pertanian Badung adalah inisiatif. Bu-

kan hanya inisiatif untuk berdialog dengan petani tapi juga berinisiatif membuka berbagai kemungkinan, demi mengembangkan pertanian Badung. Dalam berbagai kesempatan, sang Bupati bercerita tentang dunia pertanian di wilayahnya, untuk mendapatkan masukan serta ide-ide baru yang mungkin relevan dengan pertanian Badung. Salah satunya dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. “Kami sangat kagum dengan Bupati Badung, karena langsung mendatangi saya saat di Istana dan menyampaikan kondisi petani di sini, sehingga saya menjanjikan untuk datang ke Bali secepatnya,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Jumat (6/2/2015). Inisiatif Anak Agung Gde Agung rupanya bukan hanya membawa angin segar pada Kabupaten Badung, tapi turut memicu agenda positif Kementerian Pertanian terhadap sektor pertanian Provinsi Bali secara keseluruhan. Andi Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk pembangunan irigasi yang dibutuhkan oleh petani di Bali. “Total irigasi yang menjadi permintaan para petani, seluruhnya sekitar 69.000 irigasi. Itu seluruh Bali. Dana yang dianggarkan, ya sekitar Rp 70 miliar,” kata Andi yang menginginkan, dalam 3 bulan, irigasi tersebut sudah bisa dimanfaatkan petani. (KOMPASIANA)

setia pada integritas dan kebenaran. Maka, mustahil dia mengangkat orang-orang yang punya rekam jejak sontoloyo dan tak jelas integritasnya. Karena, jika soal integritas bisa dikompromikan, kepentingan rakyat dan bangsa akan tergadai. Hati nurani tercederai. Pemimpin harus lebih banyak melihat, mendengar, dan merasakan, merenung, dan membenahi diri. Pemimpin sejati tak menggunakan pedang untuk memenggal kepala lawan. Dia menggunakan isi kepa lanya untuk menanggalkan pedang. Itulah salah satu filosofi Hideyoshi yang penuh makna. Pedang bisa bermakna kekuasaan, jabatan, pengaruh, kekayaan, dan segala hal yang mempunyai unsur kekuatan bagi pemiliknya. Jika pemimpin menggunakan pedang untuk memperkaya diri, melanggengkan kekuasaan, menghantam lawan yang berseberangan, dan menyengsarakan rakyat, pemimpin macam apa ini? Kata-katanya selalu bilang atas nama rakyat. Tapi sepanjang ayunan pedang terus menyakiti tubuh rakyat, terjadilah inkosistensi antara kata dan perbuatan. Dialah pemimpin hipokrit. Pedoman samurai tanpa pedang, begitulah Hideyoshi menyebutnya, memiliki tiga prinsip penting. Pertama, prajurit terbaik tidak pernah menyerang. Kedua, petarung terhebat berhasil tanpa kekerasan. Ketiga, penakluk terbesar menang tanpa perang. Coba simak apa yang tengah terjadi saat ini, berapa banyak pemimpin kita yang memiliki prinsip-prinsip tersebut?

Buku The Swordless Samurai amat renyah dan nikmat untuk dibaca. Selain bergizi tinggi, gaya penulisan dengan cara bertutur dari sudut pandang orang pertama membuat kita serasa hidup di zaman Hideyoshi. Setiap kisah hidupnya merefleksikan prinsip-prinsip kepemimpinan, seperti jangan lupakan kesederhanaan, waspada akan kesombongan, bersikap tegas untuk menghindari pertikaian, kekang obsesimu, dan banyak hal prinsip lainnya yang patut dipelajari. Lengkap pula dengan kisah kegagalan Hideyoshi sebagai pemimpin. Maka, Hideyoshi pun berpesan di buku itu, “Aku banyak mengalami kegagalan, tapi terusmenerus menyesali kesalahan yang telah terjadi hanya akan menimbulkan kegagalan lagi. Kepemimpinan membutuhkan rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi.” Sudah lebih dari empat ratus tahun setelah kematian sang samurai tanpa pedang, semua anak sekolah di Jepang mengenal nama Hideyoshi melalui buku biografi, novel, film, bahkan video game yang menampilkan karakternya. Saya pikir hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Lantas, siapa sosok layaknya “samurai tanpa pedang” yang dimiliki bangsa ini dan dikenal oleh semua anak sekolah di Indonesia? Pertanyaan ini sangat mengganggu pikiran saya saat menutup halaman akhir buku The Swordless Samurai. Adakah yang tahu jawabannya?

Inisiatif

Samurai Tanpa Pedang

PENERBIT: PT. Sukses Parna Sejahtera SK MENHUM & HAM RI No. AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011 SIUP No. 03821-05/PM/1.824.271

ALAMAT REDAKSI: Jl. Kramat Raya No. 1, Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. : 021-51393635, 31902301 Faks. : 021-31902301 Email : [email protected]

Edisi 092 - Tahun V ◆ Senin, 23 - 8 Maret 2015

Petani Badung, Bali, Bebas dari Pajak PBB

ANDA ingin jadi pemimpin? Tak salah jika Anda membaca buku The Swordless Samurai-Pemimpin Legendaris Jepang Abad XVI yang telah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia (Zahir Books, 2010). Buku ini legendaris di Jepang. Hampir seluruh pelajar Jepang mengenal Toyotomi Hideyoshi, tokoh utama di buku The Swordless Samurai. Di salah satu bagian buku, Ken Belson (New York Times) berujar, ”Aku tinggal di Jepang selama lebih dari satu dekade, dan di sana The Swordless Samurai adalah bacaan berharga Jepang abad ke-16 merupakan zaman puncak kekacauan. Perang antarklan, saling bantai, era kegelapan. Satu-satunya hukum adalah hukum pedang.”

PENASIHAT HUKUM: Drs. Jatenangan Manalu, SE, MM, H.Hum, Hotman Sitorus, SH, MH, Paulus Subandi, SH, MH, Poltak Siringoringo, SH, MH, Sabar Siahaan, SH, Ferdinan Montorori SH, MH, F. Matondang, SH.

◆

Di tengah kemelut, ada hikmah tersembunyi. Seorang anak petani miskin, berbobot 50 kilogram, punya tinggi badan 150 sentimeter, serta tak punya kemampuan bela diri, mustahil menjadi seorang samurai. Tapi faktanya, dialah pemenang tunggal dari perang berkepanjangan dan berhasil menyatukan negeri yang sudah tercabik-cabik selama lebih dari 100 tahun. Menariknya, dia tak atasi persoalan itu dengan pedang. Berbekal kemauan sekeras baja, otak setajam silet, dan wawasan mendalam tentang manusia membuat orang-orang yang meragukan Hideyoshi malah menjadi pengikut setia, pesaing jadi

sahabat, serta lawan jadi kawan. Dialah Toyotomi Hideyoshi, sang samurai tanpa pedang. Karakter kepemimpinan Hideyoshi telah teruji. Pertama, terlahir dari petani miskin tak berarti Hideyoshi tak punya kualitas kepemimpinan. Soal kualitas hidup dan kepemimpinan, kehidupan yang sulit nyatanya menjadi pendidikan karakter terbaik bagi Hideyoshi. Kedua, meski tak sekolah, otaknya bukan hanya tajam tapi amat cerdik. Kemampuan negosiasinya menakjubkan hingga mengungguli para bangsawan Jepang. Ketiga, Hideyoshi amat tepat memilih Lord Nobunaga sebagai mentornya. Mentor hebat bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Hideyoshi itu pemimpin sejati. Pemimpin sejati tak text book thinking. Dia akui dirinya bukan kutu buku. Banyak persoalan bisa diatasi karena kecermatan mengamati inti masalah dari kehidupan nyata secara langsung. Bukan dari teori-teori di dalam buku. Itulah pemimpin bergaya pemikir kontekstual. Lingkungan kehidupan jadi sumber bacaan terlengkap. Kalaupun dia menemukan beberapa kebenaran tertulis, dia berupaya memahami dan mendeskripsikannya menjadi filosofinya sendiri. Dikuasai Pembisik

Pemimpin sejati tak mengandalkan silsilah, jabatan, dan kekuasaan. Pemimpin yang mengandalkan halhal ini akan dikuasai pembisik dan orang lain. Pemimpin sejati berpegang teguh pada kebenaran. Dia

METROPOLITAN Ahok Diminta Gandeng Pengembang Properti Atur Tata Ruang Kota METROPOLITAN POS, JAKARTA

Ketua Real Estate Indonesia DKI Jakarta Amran Nukman meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengajak pengembang properti mengatur tata ruang Ibu Kota. Pasalnya, selama ini, Pemerintah Provinsi DKI cuma melimpahkan idenya tanpa mendengar pendapat pengembang properti. “Perlu duduk bersama, REI DKI sebagai salah satu stake holder di pembangunan DKI, selayaknya diajak duduk bareng sama Pemprov DKI,” ujar Amran di Jakarta, Minggu (15/2/2015). Amran memaparkan saat ini Pemprov DKI membuat aturan, sedangkan pengembang properti hanya disuruh menunggu dan mengerjakan proyek jika ide tersebut sudah muncul. Amran menilai hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. “Yang terjadi miss, belum tentu bisa jalan, kita bagi porsi, developer DKI,” kata Amran. Amran mengungkapkan REI sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis properti tersebut. Hal yang bisa ditawarkan REI kepada Pemprov DKI adalah desain pembangunan kota yang merata dan tersebar di seluruh Jakarta. “REI harusnya diajak terlibat dengan pemprov DKI. Kami akan desain, dan asistensikan, karena yang memberi izin Pemprov DKI,” jelas Amran. (TRIBUNNEWS.COM)

Siswi SD Serahkan Sumbangan Untuk Ryuji METROPOLITAN POS, JAKARTA

Bertepatan dengan Hari Valentine atau hari Kasih Sayang, seorang siswi kelas IV sekolah dasa (SD), Ananda Wardah Wahidah berbagi kasih sayang kepada Ryuji. Siswi berumur 9 tahun yang bersekolah di SDIT Al Ikhsan, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, itu menyerahkan sumbangan yang telah dikumpulkannya di sekolah selama empat hari. “Nanda didampingi kedua orangtuanya mendatangi rumah Ryuji di kawasan Bintaro, Sabtu, kemarin. Akhirnya, dia dapat bertemu Ryuji, bayi menderita kelainan hati yang membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp 1,2 miliar?,” ujar Ketua Poros Wartawan Jakarta (PWJ) B Ali Priambodo yang akrab disapa Dodo di Jakarta, Minggu (15/2). Dikatakan, seusai berbincang beberapa saat dengan orangtua Ryuji, Nanda pun menyerahkan uang sumbangan sebesar Rp1.041.000 yang diletakkan di dalam kotak peralatan sekolah berwarna transparan, kepada orangtua Ryuji. “Semoga cepat sembuh ya Ryuji,” kata Nanda. Ibunda Nanda, Siska Anorita pun sempat menceritakan kepada orangtua dan nenek Ryuji perihal uang sumbangan yang dikumpulkan anaknya tanpa pemberitahuan kepada dirinya. (TRIBUNNEWS.COM)

◆


3

Melanggar Perda No 7 Tahun 2010

Ratusan Bangunan Liar di Tempat Fasilitas Umum di Bongkar METROPOLITAN POS, JAKARTA

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dari Kecamatan Duren Sawit dan dari Kelurahan Duren Sawit baru-baru ini menertibkan bangunan-bangunan liar yang berlokasi di Jalan Lingkar RW 08, di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit dan Jalan Samudra, bangunan liar itu ditertibkan sebab didirikan di tempat fasilitas umum

di sekitar wilayah Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, hal ini telah melanggar Perda No 7 tahun 2010 tentang IMB. Sebanyak 60 personel SatPol PP di bantu oleh Binmas dan Babinsa Kelurahan Duren Sawit di libatkan dalam penertiban tersebut.Dari pantauan Metropolitan Pos di lokasi, tidak terlihat adanya perlawanan dari warga yang bangunannya di bongkar. Pasaribu (40) salah seorang

pemilik lapak pisang Barangan tak bisa berbuat banyak saat diminta membereskan barang dagangannya, menurut Pasaribu, dia harus rela ditertibkan karena tempatnya adalah benar untuk fasilitas umum, kami sedang mencari lokasi yang bisa berdagang, kecuali dikasih tempat lapak baru,kata Pasaribu. Sementara Lurah Duren Sawit, H.R Sudirman SH,Msi,mengatakan, upaya pembongkaran ini adalah se-

lain melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, juga untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagai jalur taman dan jalur jalan dan seharusnya bebas dari bangunan liar, paparnya. Kita sudah minta agar warga membongkar sendiri bangunannya,namun tak kunjung dilakukan, akhirnya kita yang bongkar, ujarnya, Senin (16/2). Menurut Sudirman, pe nertiban akan terus dilaku-

kan selama bangunan liar didirikan di lahan fasilitas umum, termasuk di sepanjang Jalan Radin Inten sudah diberikan Surat Peringatan ke tiga, imbuhnya. Ditempat terpisah Ketua RT 011, RW.01 mendukung penertiban bangunan liar di sisi bantaran Banjir Kanal Timur tersebut dan berharap, penanaman pohon segera dilakukan agar terlihat indah dan menyejukkan, tuturnya. (MARISITUA MALAU)

Kejaksaan Diminta Usut Proyek Pembangunan Kantor Seksi Kebersihan Kec. Duren Sawit METROPOLITAN POS, JAKARTA

Kejaksaan di minta usut tuntas proyek rehab pembangunan Kantor Seksi Kebersihan Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp7 miliar. Pada hal hanya untuk menampung Mobil Truk Sampah dan Truk Tinja saja. Menurut analisis Controller Transparency and Accountability (CTA), pem-

bangunan kantor semewah itu hanya pemborosan uang rakyat semata, dan perlu di pertanyakan berapa jumlah truk sampah dan berapa truk tinja dan siapa pemiliknya sehingga sedemikian mewahnya kantor tersebut, kata John L.N Situmorang SH, sebagai Penasehat Hukum CTA kepada wartawan Metropolitan Pos, Selasa (17/2). Menurut John, sebagai perbandingan adalah Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta

Timur, dimana kantor tersebut sangat memprihatinkan pada hal fungsinya sangat penting karena menangani banyak hal se Wilayah Jakarta Timur. Sementara Seksi Kebersihan Kecamatan Duren Sawit hanya menangani sampah perumahan dan itupun tidak tertangani dengan baik namun kantornya sangat mewah. Saya meminta Kejaksaan untuk turun tangan dalam melakukan

pengkajian terhadap lolosnya pembangunan kantor tersebut, patut diduga ada campur tangan oknumoknum tertentu yang bermain sehingga anggaran bisa lolos, ujarnya. Disamping pemborosan uang rakyat yang begitu besar untuk membangun kantor tersebut, persoalan yang timbul adalah biaya perawatan yang sangat tinggi pada hal manfaatnya kurang efisien bahkan sebagian lantai

Ahok Blak-blakan soal Kisruh Anggaran dengan DPRD

(MARISITUA MALAU)

Harus Bersih, Angaran Operasional Satpol PP Jangan Di Korupsi

METROPOLITAN POS, JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan berlarut-larutnya masalah evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 karena adanya tarik-ulur kepentingan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Ia berujar, Dewan berkukuh melanjutkan pembahasan setelah APBD disahkan. “Setelah APBD diketok, setelah itu baru programnya mereka isi,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 16 Februari 2015. Ahok menuturkan, pengesahan DPRD berarti Dewan menyetujui susunan anggaran yang diajukan Pemerintah DKI. Saat disahkan, Pemerintah DKI sudah menyelesaikan penyusunan anggaran hingga tingkat kegiatan dan belanja (Satuan Tiga). Karena itu, Ahok memerintahkan anak buahnya segera mengirimkan anggaran yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri. Ahok menambahkan, penyerahan Perda itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah DKI menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PUU-XI/2013 dalam

banyak yang kosong. Kejaksaan dapat membuat perbandingan mulai dari Kantor Seksi Kebersihan Kecamatan Kramat Jati yang sangat prihatin, Kantor Seksi Kebersihan Kecamatan Cipayung. Kantor Seksi Kebersihan Kecamatan Pasar Rebo sudah mewah hanya Rp4 miliar dan Kantor Seksi Kebersihan Duren Sawit Rp7 miliar sangat mewah, paparnya.


surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Poin pertama dalam surat itu membatalkan kewenangan DPRD tak bisa mengintervensi penyusunan anggaran hingga Satuan Tiga dan membintangi anggaran. “Yang penting ada usulan dari satuan kerja perangkat daerah,” kata Ahok. Untuk itu, ia mengaku tak ambil pusing mengenai ancaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk menggulingkan dirinya. Ia justru mempersilakan Dewan untuk mengajukan hak yang menurut mereka sesuai. “Silakan ajukan hak angket, saya akan jelaskan

dan semua orang akan melihat apa yang terjadi,” kata Ahok. Rencana pengajuan hak interpelasi dan hak angket ini bermula saat Kementerian mengembalikan APBD Jakarta pada 7 Februari lalu. Kementerian menilai anggaran yang disampaikan pemerintah DKI tidak lengkap dan salah format karena menggunakan e-budgeting. Dua hari berselang, DPRD menyerahkan daftar APBD yang bentuknya dianggap sesuai dengan ketentuan—dicetak di kertas, ditandatangani pimpinan Dewan pada setiap lembarnya,

dan diklaim sesuai dengan hasil rapat paripurna APBD yang disahkan pada 27 Januari lalu. Wakil Ketua DPRD Jakarta Muhammad Taufik menuding Ahok telah melanggar hukum karena mengirim rincian APBD yang tak pernah dibahas bersama Dewan ke Kementerian. “Dia harus menjelaskan penyebab dikembalikannya APBD itu dan alasan mengirimkan versinya sendiri,” kata Taufik. Jika jawaban Ahok tak memuaskan, dia memperkirakan masalah ini bisa berujung pada pemakzulan. (TEMPO.CO)

PKL (Pedagang Kaki Lima) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tidak apa apa dibersihkan, tetapi anggaran operasional Satpol PP juga jangan dikorupsi pejabat terkait, hal ini dilontarkan Ketua Umum LSM Investigasi Fakta Hukum, Jakarta, Peris Arifin kepada wartawan di Balikota, Selasa, (17/2). Kalau anggaran operasional Satpol PP dikorupsi kami akan laporkan ke Kejagung, “harus bersih” angaran Operasional Satpol PP jangan di korupsi, cetus, Peris. Sementara, Kepala Satpol PP Jaksel, Silistiarto bersama Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jaksel,Bambang BW, belum bisa dikonfirmasi. Penertiban PKL Lebak Bulus Petugas Satpol PP menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) di trotoar di Kawasan Terminal Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (17/2). Pembersihan lahan dari bangunan liar yang sebagian besar kios PKL itu dilakukan dalam kaitan kelanjutan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). (TIM)

METROPOLITAN Kecamatan Tanah Abang Ciptakan Jakarta Peduli Bersih METROPOLITAN POS, JAKARTA,

Ciptakan Jakarta Peduli Bersih sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kecamaatan Tanah Abang Jakarta Pusat melaksanakan kerja bakti di beberapa Kelurahan yakni: Kelurahan Petamburan yang dipimpin oleh Lurah M.Rodi, Kelurahan Gelora yang dipimpim langsung oleh Lurah Ferry Abdillah Kadir, Rw. 06, Kelurahan Benhil yang oleh Luah Yogi, Kelurahan Kampung Bali oleh Lurah M.Saidi, Kelurahan Kebon Melati oleh Lurah Winetrin. (YESSIE SANY/ BENNY MANULLANG)

◆


4

Kasat Pol PP Jaktim Tunggu Laporan Pihak Perpajakan

Walikota Jaktim Tidak Serius Tanggapi Reklame Rokok METROPOLITAN POS, JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), harus benar-benar memperhatikan kinerja bawahannya, terkait program tiga bulan kerja yang menjadi target prestasi yang dapat membuktikan kerja nyata bawahannya. Ratusan iklan rokok masih terpajang di seluruh jalananjalanan protocol di Jakarta Timur, prapatan jalan dan gang-gang menjadi tempat strategis pemasangan iklan rokok. Pergub Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok sepertinya di anggap tidak berarti bagi beberapa oknum, penelusuran tim metropolitan pos beberapa waktu lalu, Ratusan Iklan Rokok ini beraneka ragam ada yang berbentuk baliho raksasa dan ada juga berbentuk plank berukuran

1 hingga 2 meter, prapatan jalan dan gang-gang menjadi tempat strategis. Walikota Jakarta Timur

Drs.Bambang Musyawardana M.Si, harus benar-benar serius menanggapi banyaknya Iklan Rokok di daerahnya

begitu juga dengan spandukspanduk Partai yang mulai marak bertebaran di beberapa wilayah Kecamatan

di Jakarta Timur. Kepala satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur Hartono Abdullah SH, saat di sambangi tim metropolitan pos, ‘’belum mempunyai tim khusus untuk menindak lanjuti terkait banyaknya iklan rokok yang menghiasi jalanan-jalanan di Jakarta Timur. Hartono juga menyayangkan laporan dari pihak perpajakan yang belum sampai hingga saat ini’’ ujarnya. Kejadian saling menyalahkan antara sesama Instansi Pemerintah ini seharusnya tidak terjadi dan bukan menjadi tanggung jawab siapa, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama dan pentingnya kesadaran diri dan rasa bertanggung jawab itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (BENNY MANULLANG / SANI PANGARIBUAN)

Sudin Perhubungan Jakut

Terapkan Perda 8 Tahun 2007

Tertibkan Pengendara Nakal di Fly Over Cilincing

Tanah Abang, Berantas PKL Liar Malam Hari


Menanggapi keluhan masyarakat terhadap pengendara Metromini dan angkot jurusan Tanjung PriukCilincing yang selama ini sering mangkal di sepanjang Fly Over Cilincing. Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Utara, Syamsudin memerintahkan tim tindak langsung sidak ke lokasi Jumat (20/02). Sekitar 30 lebih yang menjadi target operasi. Dikomfirmasi Metropolitan Pos di kantornya, Kasudin Syamsudin mengatakan, ’’kami menerima laporan dari masyarakat, dan langsung kami kerahkan pasukan untuk menindak tegas. ” Diharapkan ke depannya masyarakat Cilincing sadar akan ketentuan aturan yang


berlaku di Provinsi DKI Jakarta ini.

(YESSIE M. SANI/BENNY MANULLANG)

Terapkan Perda No 8 Tahun 2007, Kelurahan Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat berantas PKL (Pedagang Kaki Lima) Liar malam hari yang berada di sepanjang Jl. Asia Afrika Sabtu (14/02). Penertiban dikomandoi langsung oleh Camat Tanah Abang Drs.H. Hidayatullah yang sudah dikenal pasti dengan ketegasannya dalam

memimpin. Turut serta andil Lurah Gelora Ferry Abdillah Kadir, SE yang dibantu oleh pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penertiban berlangsung aman dan terkendali. Ke depannya, diharapkan para PKL Liar di Kecamatan Tanah Abang kapok berdagang sembarangan. Salam sukses untuk Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang.

Sudin Sosial Jakut Kerja Keras Tanggap Banjir

Aksi Jakarta Peduli Bersih di Kelurahan Petamburan, Kelurahan Gelora, Kelurahan Benhil, Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Melati.

Petugas Sudin Sosial Jakarta Utara sedang mempersiapkan makanan siap saji bagi korban banjir, bertempat di Gedung Walikota Jaktarta Utara. (YESSIE SANI/BENNY.M)

(SANI /BENNY)

METROPOLITAN Kasudin Sosial, Ucu Rahayu

Para Gelandangan, Pengemis Diciduk Langsung di Bawa Kepanti Sosial METROPOLITAN POS, JAKARTA

Sudin sosial Jakarta utara dalam beberapa bulan ini gencar melakukan Razia PMKS (Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial) yang ada di Jakarta Utara. Sasaran yang banyak PMKS nya diterminal Tanjung Priok, Stasiun Kereta Api, Prapatan Lampu Merah Mambo, Prapatan Plumpang dan tempat-tempat lain di Jakarta Utara. Dari hasil razia Sudin Sosial, para gelandangan dan pengemis yang berhasil di ciduk langsung dibawa kepanti sosial yang ada di Jakarta. Kasudin Sosial, Ucu Rahayu, sangat antusias dalam melakukan razia diwilayah Jakarta Utara, dan harapannya Jakarta Utara bebas dari PMKS. (MARPAN) Diduga Oknum PNS Beking Rehap Rumah

Rumah di Kramat Jati Tidak Sesuai IMB

◆

5


Walikota Diminta Copot Kasudin Kebersihan Jakut

Tanjung Priok Bau Busuk Sampah Berceceran METROPOLITAN POS, JAKARTA

Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi, di minta copot Kasudin Kebersihan Jakarta Utara, pasalnya, Tanjung Priok bau busuk sampah berceceran. Lokasi tempat penampungan sampah dijalan Bugis Kec Tanjung Priok sangat di keluhkan warga setempat dan para pengendara roda dua maupun roda empat. Pasalnya lokasi tempat pembuangan sampah tepat berada di prapatan ping-

gir jalan bugis. Disamping bau busuk aromanya pun sangat menyengat karena sampah-sampah yang dibuang berceceran dijalan karena tidak ada lagi DIPO penampungan sampah dilokasi dimana pihak Sudin Kebersihan jakut tidak pernah membangun DIPO sampah dilokasi untuk penampungan. Tapi entah kenapa DIPO sampah itu sudah dibongkar sehingga sampah-sampah berceceran, Camat Tanjung Priok Efiskal mantan Camat

Pademangan Jakut yang baru beberapa bulan bertugas saat dikunjungi wartawan Metropolitan Pos dikantornya menjelaskan, bahwa masalah sampah yang ada dijalan bugis prioritas utama kami dan pihaknya selalu berkomunikasi dengan pihak Sudin Kebersihan untuk selalu tanggap dalam menanggulangi. Warga Sekitar

Menurut Efiskal banyaknya volume sampah yang dibuang dilokasi bukan dari warga

Kel. Kebon Bawang saja tapi banyak juga dari warga sekitar seperti Kel Warakas dan Kel Tanjung Priok dan masalah lokasi pihak kecamatan masih mengkajinya menurut Efiskal untuk mencari lokasi untuk penampungan sampah warga kel kebon bawang belum ada karena sempitnya lahan, cuma area itu dulu yang dipakai, tunggu dapat lokasi ujarnya. Begitu juga tempat penampungan sampah di Rawa Badak Utara dimana lokasi

pembuangan sampah diapit 2 taman bermain, yang ada dilokasi disamping bau busuk yang menyengat juga mengganggu kesehatan warga sekitar terutama anak-anak yang bermain. DIPO sampah yang baru direhab juga sudah roboh akibat kena senggol truk sampah. Kasudin Kebersihan Jakut, Bondan mantan camat menteng Jakpus belum bisa dikonfirmasi terkait masalah sampah di Jakut. (MARPAN)

Camat Senen Masroni Tertibkan Pedagang Kaki Lima, Parkir Liar dan Razia Toko Obat Ilegal METROPOLITAN POS, JAKARTA,

Camat Senen Masroni satu bulan penuh membersihkan seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL), yang selama ini menghuni di seputaran pasar Senen begitu juga dengan parkir liar yang selama ini dengan sengaja parkir hingga berlapis ke jalan protokol, membuat macet tanpa memperdulikan kepentingan umum yang seharusnya kepentingan bersama, sikap tegas terhadap para PKL Senen ini memang telah lama dinanti-nanti banyak masyarakat, karena telah meresahkan dan diduga menjadi sarang pungli para preman. Toko Obat Kuat Pria yang berada persis bersebelahan dengan Kantor Kecamatan Senen ini pun menjadi target, dugaan kuat menjadi sarang

tempat pembelian obat kuat pria perkasa yang dibeli

oleh para anak remaja dan yang paling membahayakan

adalah izin obat-obatan tersebut tidak ada dan jelas

membahayakan masyarakat banyak. ( BENNY/SANI)

Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut. Fitri mengatakan, sungaisungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung. Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air. “Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki

green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang,” papar Fitri. Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung. Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.

Hasil Studi dari Rotterdam METROPOLITAN POS, JAKARTA

Rehab rumah juga tempat usaha ini tidak memiliki izin bangunan yang sedang dikerjakan ini beralamat di Kramat Jati Jl. Kalibata Jakarta Timur, bangunan yang tidak lengkap Izin Perehapannya ini masih berlangsung dengan tertibnya. Melihat kedatangan Wartawan, mandor bangunan Badar mengalihkan kepada Satpam yang berjaga di pos bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di depan pintu ini mengatakan Izinnya sudah diurus ke Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur bang, ketika ditanya tentang siapa nama pengurus pihak kecamatan Kramat Jati kepada bapak Kardo ’’ujarnya. Oknum Kecamatan Kramat Jati ini sungguh berani membekingi bangunan yang berdiri di wilayahnya, dan jelas sudah bersalah besar karena berani membangun yang seharusnya dapat dikerjakan bila IMB nya sudah ada. Terkait siapa Oknum Kecamatan ini sedang dalam penelusuran. (BENNY/SANI)

Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? METROPOLITAN POS, JAKARTA

Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia. Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta. Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program ber-

tujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut. “Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas.

Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik,” tutur Fitri, Jumat (13/2/2015). Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten. Minim pengawasan

Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air. “Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya,” kata Fitri. Saat ini, Pemerintah DKI

(KOMPAS.COM)

POLITIK Komjen BG Menang

Deddy Mizwar Sebut KPK Seolah Dipaksa SP3 METROPOLITAN POS, BANDUNG

Permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) dikabulkan Hakim Sarpin Rizaldi. Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar ikut berkomentar atas putusan tersebut. Pria yang akrab disapa Demiz itu merasa dengan hasil praperadilan BG, seolah KPK dipaksa mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). “Ini pertama kali penetapan tersangka oleh KPK, dan pertama kalinya KPK seolah dipaksa untuk melakukan SP3. Kalau ini dijalankan sebaiknya bubarkan saja KPK,” kata Demiz di Gedung Sate Bandung, Senin (16/2). Jika KPK sudah menetapkan status tersangka, artinya lembaga antirasuah tersebut sudah memiliki alat bukti. Tapi jika KPK kalah dipraperadilan artinya itu bisa menjadi sebuah goncangan penegakan hukum di Indonesia. “Kenapa bisa ada praperadilan. Kalau begitu semua masalah di KPK bisa dipraperadilan? Ini problem guncangan hukum di Indonesia,” tegasnya. Demiz berpendapat keputusan Hakim Sarpin tersebut bisa jadi preseden buruk bagi masalah hukum di Indonesia ke depannya. “Di Indonesia belum ada presedennya. Ini pertama kali loh,” ungkapnya. (MERDEKA.COM)

JK Sindir Kepengurusan Partai Gemuk dan Tak Efektif METROPOLITAN POS, JAKARTA

Dalam sambutannya membuka Musyawaran Kerja Nasional(Mukernas) I Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) selaku ketua umumnya sempat menyindir kepengurusan partai yang gemuk. Menurut JK, jumlah pengurus partai yang bisa mencapai ratusan orang cenderung tidak efektif. “Saya sering bersyukur bahwa justru dengan organisasi yang kecil kita bisa efektif. Lihatlah, organisasi yang besar, seperti organisasi sosial apalagi politik yang pengurusnya ratusan orang malah justru tidak efektif dan sering berkelahi,” ujarnya, Senin (16/2). Oleh karena itu, dalam konteks PMI, JK meminta pengurus yang jumlahnya 17 orang bisa bekerja lebih efektif. “Saya harapkan sekali lagi, harapan kita semua bahwa PMI bukan dinilai dari namanya, gedungnya dan bukan dari siapa yang ada di PMI itu. Tetapi, dinilai apa yang dikerjakan PMI untuk masyarakat,” tutupnya. Seperti diketahui, dua partai besar saat ini tengah bermasalah karena berebut kekuasaan. Sebut saja, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga Partai Golkar yang belum mencapai kesepakatan perihal kepengurusan partai. (SUARA PEMBARUAN)

◆


6

SBY: Di balik Prahara Ini Ternyata Berkaitan dengan Nafsu Kekuasaan METROPOLITAN POS, JAKARTA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi menerima gugatan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK. Artinya, penetapan tersangka Budi Gunawan dianggap tidak sah oleh pengadilan dengan sejumlah temuan dan bukti yang dimiliki. Tak lama berselang dar putusan ini, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdoa agar seluruh elite dan pemimpin bangsa diberikan akal sehat. Namun demikian, SBY tidak menjelaskan apa maksud kicauannya tersebut melalaui Twitter, apakah berkaitan dengan sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan atau tidak. “Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemimpin,

Jokowi terima kunjungan SBY di Istana. (MERDEKA.COM)

bangsa dan negara kami tengah Engkau uji sekarang ini. Tolonglah kami. *SBY*. Ya Allah, beri pencerahan batin & kekuatan akal sehat kpd para elite & pemimpin bangsa, agar dpt mengambil

pilihan yg tepat & bijak. *SBY*,” tulis SBY dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Senin (16/2). SBY mengaku malu dengan peristiwa-peristiwa yang

Peneliti Pukat UGM

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Hifzdil Halim menuding hakim Sarpin yang memimpin sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan masuk angin. Dia curiga ada sesuatu yang membuat putusan praperadilan jauh dari yang diharapkan masyarakat. Dari putusan hakim Sarpin, dia melihat ada beberapa kejanggalan seperti BG tidak termasuk pejabat negara dan hanya menerima sebagian permohonan BG. “Begini, kalau BG itu bukan aparat penegak hukum

(APH), yang masuk APH di polisi hanya yang melakukan lidik dan sidik, maka yang APH itu hanya Reskrim saja. Lantas bukan, Intel bukan,” katanya saat ditemui wartawan, Senin (16/2). Dia menyayangkan penafsiran yang sempit dari hakim Sarpin tentang definisi penyelenggara negara. Menurutnya, seharus BG merupakan seorang pejabat negara karena sudah eselon 2. “Eselonisasi, LHKPN, siapa yang harus melakukan LHKPN, eseolon 2 ke atas, legislatif dan yudikatif. Itu juga melekat ke kelembagaan.

Bagaimana bisa eselon 2 bukan penyelenggaraan negara. Ini merusak hukum tata negara. Hakim Sarpin masuk angin!” tandasnya. Meski demikian dia cukup lega, sebab Sarpin tidak menerima seluruh tuntutan praperadilan BG. “Paling penting Bareskrim tidak boleh meminta memaksa ke dalam KPK, tidak boleh menyita, mengembalikan dokumen itu. Sudah diputuskan ditolak, Bareskrim tidak boleh lagi. Kalau memaksa berarti melawan putusan pengadilan,” ungkapnya. (MERDEKA.COM)

PPP Kubu Romi Undang Kubu Djan Faridz Hadiri Mukernas METROPOLITAN POS, JAKARTA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Musyawarah Nasional Surabaya yang memilih M Romahurmuziy sebagai ketua umum berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional I (Mukernas). Kubu Munas Surabaya itu mengaku telah mengundang PPP kubu Djan Faridz. “Seluruh kader kita harapkan datang. Kita undang semua, KMP, KIH, silakan hadir. Mereka diundang sebagai kader juga. Soal dia (kubu Djan Faridz) datang atau enggak terserah mereka,” kata Ketua SC Isa Muchsin dalam konferensi pers Mukernas I PPP, Jakarta, Minggu (15/2). “Orang luar saja kita undang, apalagi yang masih

kader partai,” ujarnya. Namun Muchsin menjelaskan, surat undangan yang mereka kirim belum mendapatkan balasan. “Baru surat, belum ada klarifikasi,” ujarnya. Seperti diketahui, PPP akan

(MERDEKA.COM)

Tiga Kali Jadi Ketua Umum, Apa Prestasi Wiranto Buat Hanura?

Hakim Sarpin Masuk Angin METROPOLITAN POS, JOGJAKARTA

ada selama ini terjadi hanya karena nafsu untuk meraih kekuasaa. SBY meminta pertolongan kepada Tuhan agar diberikan petunjuk yang terbaik bagi bangsa ini. “Ya Allah, kami malu

mengatakan, di balik prahara ini, ternyata banyak kisah & drama yang berkaitan dengan nafsu untuk meraih kekuasaan. *SBY*,” lanjut dia. Dia berdoa, agar Tuhan menuntun para pemimpin bangsa ke jalan yang baik dan benar. Khususnya bagi para pemegang kekuasaan agar tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. “Meskipun banyak yang berkuasa di negeri ini, tetapi Engkaulah yang Maha Kuasa. Bimbinglah agar kekuasaan mereka digunakan dengan benar. *SBY*,” tulis dia lagi. “Dengan kekuasanMu pula ya Allah, semoga kemelut politik ini segera berakhir. Masih banyak tugas negara & pemimpin untuk rakyat Indonesia. *SBY*,” kata SBY.

menggelar Mukernas I PPP pada tanggal 17 hingga 19 februari di Jakarta. Mukernas bertujuan untuk menghadapi Pilkada serentak di 2015. Dari 204 Pilkada, PPP membidik pemenangan di 51 daerah. (MERDEKA.COM)

METROPOLITAN POS, SOLO

Musyawarah Nasional II Partai Hanura secara aklamasi menetapkan kembali Wiranto menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk ketiga kalinya. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Munas yang berlangsung di D’ Wangsa Solo Hotel, Sabtu (13/2) petang. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai Wiranto tidak layak menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura lagi. Hal itu karena dalam kepemimpinannya tidak mampu membawa Hanura menjadi partai politik yang besar. “Saya melihat Wiranto tidak ada satu prestasi yang menonjol. Wiranto hanya berjasa mendirikan partai itu,” kata Emrus saat berbincang beberapa waktu lalu. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Wiranto, perkembangan Partai Hanura jalan di tempat. Se-

lama dua kali mengikuti pemilu, Hanura tak mampu merangsek ke papan atas. “Hanura tidak pernah memenangkan pemilu apalagi menjadi partai menengah seperti NasDem. Ketokohan Wiranto tidak mempunyai nilai jual dan mendongkrak Hanura dari papan bawah ke papan menengah,” terang dia. Lebih jauh, Emrus menyatakan sampai saat ini Hanura memang belum memiliki tokoh buat menandingi Wiranto sebagai pemimpin. Ini menunjukkan adanya kemandekan dalam proses kaderisasi di tubuh Hanura. “Kalau kita lihat di Hanura sampai saat ini masih Wiranto menjadi tokoh pemersatu, masih Wiranto perekat bagi semua. Tetapi jangan salah ini kegagalan Wiranto dalam melahirkan pemimpin, kalau itu-itu saja pemimpinnya maka organisasi ini relatif pemikirannya seperti orang itu,” pungkas dia. (MERDEKA.COM)

HUKUM & KRIMINAL

◆


7

Kontras Minta Evaluasi Tata Cara Eksekusi Hukuman Mati

Barnabas Suebu Diperiksa Terkait Korupsi PLTA

METROPOLITAN POS, JAKARTA Lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah untuk mengevaluasi tata cara eksekusi hukuman mati dengan mengakui hak terpidana atas hidup dan untuk tidak disiksa. KontraS memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses eksekusi hukuman mati tidak menjamin ketiadaan rasa sakit bagi terpidananya, dan tidak bisa disimpulkan sebagai bentuk penyiksaan serta tidak melanggar hak atas hidup seseorang adalah bentuk kecatatan hukum. “Keputusan MK yang dijadikan pembenar dalam tata cara eksekusi terhadap terpidana mati memiliki kegagalan dalam membangun ruang edukasi publik dan jaminan non-diskriminatif atas dua hak fundamental yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara,” ujar Putri. Dia menekankan bahwa dalam eksekusi terhadap enam terpidana mati pada 18 Januari 2015, beredar kabar bahwa para terpidana bertahan 10 hingga 15 menit hingga dinyatakan meninggal dunia. Rasa sakit yang didera terpidana selama 10-15 menit itu tidak pernah menjadi pertimbangan negara dalam membuka ruang evaluasi atas praktik hukuman mati di Indonesia. Selain itu, terdapat pengingkaran jaminan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan ketika eksekusi dilakukan kepada salah seorang terpidana beragama Katolik, Marco Archer yang tidak mendapatkan ‘the last sacraments’ sebagaimana harus dimiliki setiap penganut agama Katolik. “Protes keras telah dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui Pastur Patrick Edward Burrows selaku pendamping spiritual Marco Archer,” kata dia. KontraS memandang eksekusi mati tahap selanjutnya adalah wujud inkonsistensi dan hipokrasi pemerintah Indonesia pada isu universalisme hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM beserta Polri, Ombudsman RI dan Mahkamah Agung dipandang harus mengevaluasi menyeluruh terhadap maraknya praktik rekayasa kasus, termasuk didalamnya penyiksaan dan vonis yang tidak mengedepankan rasa keadilan tersangka, pemalsuan dokumen, serta usia terpidana. KontraS mendorong lembaga eksekutif terutama Presiden RI untuk menghentikan argumentasi tidak transparan dalam menggunakan hak prerogatifnya (grasi) untuk memeriksa kasus yang telah divonis hukuman mati. Serta mendorong Komisi Yudisial terutama Mahkamah Agung dan sistem peradilan di bawahnya untuk mengedepankan independensi, menggunakan instrumen hukum nasional yang selaras dengan mekanisme hukum HAM internasional yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mengakses keadilan (KOMPAS.COM)

Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka Lamusi Didi, Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) terkait dugaan korupsi pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mambero dan Urumka tahun 2009 -2010 di Papua, Jumat (13/2). Seusai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB, Barnabas mengakui penyidik KPK telah mencecarnya seputar proyek senilai Rp 56 miliar itu. Namun, Barnabas menolak merinci materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. “Jadi saya dipanggil untuk diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dan saya sudah memberikan keterangan itu. Tentang isi dari keterangan itu, tentang isi dari keterangan yang saya


berikan itu, tak bisa saya jelaskan sekarang. Itu saja,”

kata Barnabas di Gedung KPK, Jakarta.

Barnabas menyatakan, ke terangan yang diberikan kepada penyidik akan dibuka seluruhnya di pengadilan. Untuk saat ini, keterangan yang diberikan sebaiknya ditanyakan kepada penyidik. “Saya tidak bisa mengatakan itu, itu hak penegak hukum,” kata Barnabas yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK pernah menggeledah rumah Barnabas pada 22 Oktober 2014 di Jalan Pinguin Sektor 3 Bintaro, Tangerang Selatan. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yaitu gubernur Papua 2006-2011 Barnabas Suebu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 Jannes Johan Karubaba dan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi. Barnabas diketahui sebagai calon anggota legislatif terpilih 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Diduga Mafia Tanah di Kab. Tangerang

Kejagung Diminta Periksa Bupati Kab. Tangerang Bersama Pejabat BPN METROPOLITAN POS, TANGERANG,

Diduga kolusi Tanah dengan penyalahgunaan wewenang jabatan, Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar B Bus, SE bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, Sudaryanto SH MM terkait Tanah milik PT Libros yang dibeli dari masyarakat sebagai ganti rugi dari Bandara Soekarno Hatta dialokasikan tukar guling ke Kampung Selatan Desa Dandang Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Sejak tahun 1997-2014 sertifikat yang sudah dipegang

PT Libros. PT. Libros tersebut sudah mendapatkan SK dari Bupati tahun 1997. Mengapa Bupati Kab. Tangerang, Ah-

mad Zaki Iskandar B Bus, SE yang menjabat sekarang jadi membuat surat permohonan ke Kepala BPN Kab. Tangerang, Sudaryanto SH MM BPN Kab. Tangerang untuk mencabut SK tersebut. Bupati Kab. Tangerang Ahmad Zaki Iskandar B Bus, SE bersama Kepala BPN Kab. Tangerang, Sudaryanto SH MM BPN diduga mafia tanah. Sementara, pengurusan Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kabupaten Tangerang mencekik leher masyarakat. Kantor BPN Kab.Tangerang tiba-tiba menaikan biaya pengurusan sertifikat untuk pengurusan kapling perumahan dengan kenaikan kurang

lebih 50 persen tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Biasanya setiap ada kenaikan 1-2 bulan sudah harus ada pemberitahuan sekarang masyarakat bingung dan kesal atas ulah oknum BPN tersebut. Surat permohonan Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar B Bus, SE ke Kepala BPN Kab. Tangerang, Sudaryanto SH MM BPN yang diduga terlibat mafia tanah dengan mengeluarkan surat pencabutan, lengkap dengan gambar-gambar situasi dan peta bidang pada tanggal 21 Maret 2014, No : 503/787-BP2T. (TIM).

50% Motor Harley di Indonesia Ditengarai “Bodong” METROPOLITAN POS, JAKARTA

Memiliki sepeda motor kelas premium Harley Davidson merupakan simbol gaya hidup papan atas, namun ternyata cara mencari pengakuan itu sering berlawanan dari status yang ingin dipamerkan pemiliknya. Menurut bos distributor resmi Harley Davidson di Indonesia, perbandingan antara yang resmi dengan yang bodong alias sepeda motor yang didatangkan secara ilegal, bisa dibilang 1:1. “Kami sebagai importir resmi harus melalui banyak proses perizinan dan membayar PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang tinggi, tapi yang ilegal tahu-tahu saja motornya ada di sini,” kata Djonnie Rahmat, Presiden Direktur PT Mabua Motor Indo-

nesia belum lama ini. Saat ini populasi sepeda motor asal Amerika Serikat tersebut, baik yang resmi maupun ilegal, mencapai sekitar 10.000 unit di Indonesia. Djonnie menduga motor-motor ilegal itu bisa bertebaran karena ulah para oknum di lembaga-lembaga terkait. Dia juga mengatakan telah melaporkan masalah

ini ke Polri. Keprihatinan ini dia ungkapkan karena kehadiran motor-motor bodong itu sangat tidak adil bagi para pemilik Harley Davidson yang membelinya dari jalur resmi dan taat pajak. Djonnie mengungkapkan para pembeli yang patuh aturan itu harus merogoh koceknya cukup dalam agar

bisa mendapatkan motor impiannya, sementara pemilik motor bodong mungkin membayar tak sampai setengahnya. Proses perizinan juga bisa dibilang tidak murah. Mabua mengenakan fee 10 persen dari harga motor untuk membantu kelengkapan surat, dan rata-rata butuh empat bulan sampai motornya sah bisa dibawa mengaspal. Dia juga menyoroti bahwa terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat dalam impor resmi motor ini dalam hal pajak sampai izin jalan, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Industri, Kementerian Perhubungan sampai Polri. “Kalau diterapkan kebijakan satu pintu kan bagus,” imbaunya. (BERITASATU.COM)

Kepada ketiga tersangka disangkakan Ppasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. Nilai proyek PLTA tersebut adalah sekitar Rp 56 miliar dengan kerugian negara senilai Rp 36 miliar. KPK menduga PT KPIJ melakukan penggelembungan harga proyek apalagi masih ada hubungan dengan Barnabas karena merupakan inner cycle dari Barnabas. (SUARA PEMBARUAN)

Koalisi Masyarakat Sipil

Kuasa Hukum BW Diteror Ancaman Bom METROPOLITAN POS, JAKARTA

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), Nusyahbani Katjasungkana mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengirimkan pesan pendek berupa ancaman bom. “Tadi malam ada teror bom terhadap kuasa hukum BW, Nusjahbani. Isi terornya ‘ada bom di halaman rumahmu, tunggu meledak’, begitu SMS-nya. Pesan itu dikirim dari nomor yang tidak dikenal,” kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil Wawan Sujatmiko di gedung KPK Jakarta, Kamis (19/2). Menurutnya atas ancaman tersebut, Nursyahbani langsung melapor kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Polisi pun diterjunkan ke lokasi untuk mengecek kebenaran isi teror tersebut. “Nursyahbani lalu SMS ke Badrodin Haiti dan dikirim beberapa polisi untuk menyisir sekitar rumah. Setelah disisir gak ada apa-apa,” terang dia. Diketahui, Nursyahbani merupakan kuasa hukum Bambang Widjojanto atas kasus kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Dia juga menjadi kuasa hukum Ketua KPK Abraham Samad atas kasus pemalsuan dokumen pembuatan paspor, (TIM)

PENDIDIKAN & IPTEK Iptek

Bahaya Hidupkan TV Saat Tidur

◆

Tidur berkualitas merupakan salah satu syarat untuk menata kembali metabolisme tubuh. Tidur juga memiliki fungsi mengistirahatkan otak dan memberikan kesempatan bagi organ yang sangat vital ini untuk beristirahat dan melakukan pembenahan. Namun kita sering kali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang disengaja atau tidak dapat mengganggu kualitas tidur. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah menghidupkan televisi bahkan dibiarkan hidup semalaman. Untuk sebagian orang, kebiasaaan ini sulit untuk dihilangkan karena dianggap sebagai salah satu cara yang membuat orang cepat tidur. Padahal aktivitas ini memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Ilmuan Thomas Andrillon dan Sid Kouider dalam jurnal Current Biology mempublikasikan bahwa otak tetap bekerja ketika tidur, bagian ini mampu memproses informasi dan secara efektif membuat keputusan saat di bawah alam sadar. Otak selalu menjalankan aktivitasnya walaupun tidak sesibuk seperti di saat bangun, yaitu menjalankan sistem metabolisme tubuh. Menurut studi ini, tidur menstimulus otak dan membuat seseorang mudah mengambil keputusan ketika terbangun dari tidur. Alat pemantau kinerja otak menunjukkan bahwa otak manusia tetap bisa merangsang kata-kata yang yang didengar saat tidur. Namun, saat bangun seseorang tidak bisa mengingat kata-kata atau suara yang didengar tersebut ketika mereka tidur. “Bukan hanya memproses informasi yang kompleks ketika sedang benar-benar tertidur, tetapi juga saat tanpa sadar,” ujar peneliti Thomas Andrillon dan Sid Kouider TV yang hidup dan volumenya masih terdengar bisa menjadi pengganngu tidur yang berkualitas. Gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan oleh peralatan tersebut tetap diterima oleh indera pendengaran dan penglihatan kita. Gelombang ini tetap dapat menembus kelopak mata dan diterima oleh retina dan lensa mata. Gelombang-gelombang tersebut akan diteruskan ke otak kita yang seharusnya beristirahat dan otak kembali terangsang untuk bekerja dan mengolah informasi yang masuk. Apabila hal ini berlangsung sepanjang malam, berarti kita hanya tidur menurut tubuh luar, tetapi tidak menurut otak. Otak akan terus bekerja mengolah informasi yang masuk tersebut. Para peneliti di University of Rochester menemukan kurang tidur membuat otak tak memiliki waktu yang cukup untuk pembersihan. Hal ini berpotensi membuat seseorang terkena penyakit neurodegenerative seperti parkinson dan alzheimer. (VIVA.CO.ID)

8

Anies Baswedan:

500 Sekolah Siap Gelar Ujian Online METROPOLITAN POS, YOGYAKARTA



Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan ada sekitar 500 sekolah yang telah siap dalam uji coba mekanisme ujian nasional (UN) online. Sebagian besar sekolah yang siap adalah sekolah menengah kejuruan. “Dari segi infrastruktur dan peralatan, mereka siap karena memiliki jurusan komputer dan laboratorium komputer,” kata Anies, di Yogyakarta, Sabtu lalu. Uji coba ini, menurut Anies, akan melibatkan seluruh provinsi. Namun ia mengatakan hanya sekolah yang memiliki infrastuktur mendukung yang diizinkan. Dia menuturkan, uji coba ini merupakan yang pertama kalinya. “Memang akan butuh

biaya infrastruktur sekolah lebih besar, tapi ini model yang lebih praktis sekaligus aman,” ujar mantan rektor Universitas Paramadina itu. Salah satu keuntungan yang bisa dirasakan adalah ujian online tak perlu melibatkan

banyak pihak, terutama ihwal distribusi soal. Selain itu, pelaksanaan ujian tak perlu dilakukan serempak dalam sehari, seiring dengan adanya pengelolaan bank data. Soal kekhawatiran akan penyusupan oleh

peretas, Anies mengatakan potensi hal itu juga sangat minim. Sebab, ujian berbasis komputer ini bukan ujian yang dikendalikan penuh oleh jaringan Internet. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Baskara Aji, mengatakan pihaknya mengajukan 37 sekolah sebagai rintisan. Sekolah di Kota Yogyakarta dianggap paling siap. Adapun di Kabupaten Gunung Kidul, ada empat sekolah yang telah siap. “Memang infrastrukturnya masih timpang, tapi kami tak memaksa mereka,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Murlan, mengatakan tiga sekolah menengah kejuruan negeri di kota tersebut mengajukan diri untuk diverifikasi sebagai pelaksana UN online, yakni SMKN 3, SMKN 4, dan SMKN 5. “Kami berharap

mereka bisa lolos,” ujarnya. Di Jawa Timur, 53 SMA/ SMK di Kota Surabaya siap melaksanakan UN online. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M. Ikhsan, persiapan sudah dilakukan sejak tahun lalu. “Kesiapan mereka sudah 70 persen,” kata dia. Saat ini, Dinas Pendidikan terus mensosialisasi UN dengan sistem ini kepada murid, guru, dan wali murid. Adapun, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Salam Soba, mengancam akan mundur dari pelaksaan ujian online. Sebab, 25 sekolah di Sulawesi Selatan saat ini menjalani proses verifikasi. Namun kementerian belum mengambil keputusan. “Waktu yang sempit bisa membuat pelaksanaan UN online tak maksimal.” (KORAN.TEMPO.CO)

Kebijakan UKT Meringankan Siswa Ekonomi Lemah METROPOLITAN POS, JAKARTA

Biaya masuk perguruan tinggi dari tahun ke tahun terus meningkat, yang membuat banyak generasi muda memilih melanjutkan ke perguruan tinggi swasta yang mutu pendidikan rendah dengan tujuan mendapat gelar srata satu tanpa dibekali skill yang matang. Adanya masalah itu, Menteri Riset teknologi dan pendidikan tinggi (Menristekdikti) mengeluarkan kebijakan adanya uang kuliah tunggal (UKT) bagi siswa ekonomi lemah sebagai pemupuk semangat belajar siswa dan meringankan beban siswa. Ada sejumlah universitas negeri seperti Unversitas Gajah Mada (UGM), Universitas Lampung (Unila), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Indonesia (UI) pada intinya mengatakan, biaya

Seleksi masuk perguruan tinggi. (ANTARA)

untuk masuk perguruan tinggi negeri tidak semahal yang dibayangkan karena terdapat sejumlah beasiswa yang akan diperuntukan bagi siswa yang membutuhkan. Humas kelompok kerja (pokja) SNMPTN 2015, Bambang Hermanto mengatakan manfaat UKT, bagi seluruh

peserta untuk semua kegiatan sebagai bentuk kemajuan pendidikan. Kesempatan tersebut Bambang sebagai panitia SNMPTN menuturkan, bahwa tidak benar dibutuhkan biaya yang besar untuk kuliah di PTN. “Di tiap kampus PTN

terdapat UKT. Adanya UKT memudahkan siswa ekonomi lemah dibebaskan dari uang pangkal dan pungutan, kata Bambang, di Auditorium Manggala Wanabakti, Minggu, (15/2). SNMPTN sudah dibuka 13 Februari. Bambang mengharapkan siswa yang telah mendaftarkan untuk segera menyelesaikan pengisian, baik verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) maupun pendaftaran sejak awal. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kesulitan atau kepadatan saat masa akhir paling banyak dipilih oleh para calon mahasiswa. Pada awal pendaftaran jumlah tersebut telah mencakup pendaftar calon mahasiswa program bidik misi. Ketua Seleksi Masuk Unpad, Denie Heriyadi, Ketua Seleksi Masuk Unpad, mengungkapkan tidak ada diskriminasi

bagi mahasiswa, walaupun ada persyaratan untuk siswa daerah Jawa Barat. “Pada 2014, terdapat 23 persen dari mahasiswa baru yang bayar Rp 500.000 per semester sebagai penerima UKT berdasarkan seleksi. Untuk bidik misi, Unpad mendapat jatah 1.320,” jelas Denie. Di tempat sama ketua panitia mahasiswa baru UI, Emil Budianto, mengungkapkan ada ujian mandiri, yang membuat masyarakkat berpikir bahwa ujian tersebut memakan biaya lebih mahal. Namun, Emil menegaskan baik mandiri maupun UKT tetap sama jumlahnya. Untuk proses pendaftaran Emil mengaku masih tetap sama seperti tahun lalu prosesnya dengan kuota sebanyak 4.200 siswa dan 20 persen dari jumlah tersebut mendapat UKT.

dan kota,” paparnya. Berdasarkan data Podes, tambah dia memperlihatkan sejumlah fakta-fakta statistik. Antara lain sebanyak 256 desa atau kelurahan yang berbatasan langsung darat dengan negara tetangga. Ditambah 313 desa yang berada di 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Pengamat sosial Unas, Nia Elvina menilai belum tersedianya fasilitas pendidikan tingkat dasar merupakan bukti kegagalan pembangunan. Pemerintah tak memiliki orientasi pendidikan tepat. Hingga masih terdapat desa yang belum memiliki sekolah. Padahal, sambung dia, penyiapan pendidikan meru-

pakan hak sipil yang harus dipenuhi pemerintah. Tidak tersedianya fasiltias tersebut memberi makna ketidak berhasilan pemerintah pada sisi pemenuhan hak sipil. “Orientasi politiknya yang tidak menyentuh kebutuhan sipil. Kesulitan anak bersekolah itu pelanggaran serius dari negara,” paparnya. Ditanya soal pemerintah daerah, dosen Sosiologi Unas ini menilai peran pemerintah daerah memang sangat dibutuhkan. Tetapi tidak bisa diharapkan dalam penyiapan fasilitas utama. Hanya sebatas pada ketersediaan tenaga pengajar dan alat pengajaran.

(SUARA PEMBARUAN)

Tragis, 10 Ribu Desa tak Punya Sekolah Dasar METROPOLITAN POS, JAKARTA

Memprihatinkan sekali kondisi anak-anak yang berada di pelosok desa. Data statistik mencatat, sebanyak 10.985 desa tak memiliki fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah. Itu masih ditambah 274 kecamatan tak memiliki pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan, fasilitas pendidikan yang berada di Indonesia memang belum merata. Banyak desa yang secara fisik tak memiliki fasilitas

tersebut. Bahkan pada fasilitas pendidikan tingkat dasar. “Itu bukan berarti anak tak bersekolah. Bisa saja anak desa itu bersekolah tetapi harus menempuh jarak jauh mencapai lokasi sekolah yang berada pada desa berbeda,” ujar Suryamin dalam pemaparan Tipologi wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa di kantor BPS, Jakarta, Senin (16/2). Menurut dia ketidak tersediaan fasilitas pendidikan di desa menjadi hambatan serius. Karena setiap anak perlu biaya tambahan untuk mencapai sekolah, bahkan bisa pula berpengaruh pada tingkat anak lulus sekolah. Tak itu saja, ketidak terse-

diaan fasilitas menyebar pada jenjang sekolah dasar dan lanjutan. Artinya kesulitan anak berlanjut setelah selesai pendidikan dasar. “Mau sekolah dasar tidak ada, mau sekolah lanjutan pun sulit. Ini persoalan yang tertangkap dalam data BPS,” paparnya. Lebih lanjut dia memaparkan Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Dengan mencatata 82.190 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa dan kelurahan. Masingmasing sebanyak 73.709 desa dan 8.412 kelurahan. “Pendataan ini mengcover 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten

(JPNN.COM)

EKONOMI Pariwisata Bakal Jadi Sektor Unggulan METROPOLITAN POS, BOGOR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pariwisata jadi sektor unggulan Indonesia. Oleh karena itu dalam rapat terbatas hari ini, visi pariwisata itu dibahas. “Jadi pemerintah berencana untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Dan kemudian kita semua Kementerian terkait dengan pariwisata, berkumpul menyamakan visi,” kata Anies di kompleks Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2). Tiap kementerian diminta mendukung rencana pemerintah tersebut sepenuhnya. Sementara perihal kasus hukum antara lain praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan kata Anies tak dibahas dalam rapat. “Parisiwisata saja,” kata dia soal agenda rapat terbatas hari ini. (BERITASATU.COM)

DPR Ahkirnya Setujui RAPBN 2015 Rp 1.984 Triliun METROPOLITAN POS, JAKARTA

DPR RI akhirnya menyetujui RAPBN Perubahan 2015 menjadi APBN Perubahan 2015 senilai Rp 1.984 triliun pada rapat parpurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat malam. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan yang menjadi pimpinan rapat paripurna ketika membuka kembali rapat paripurna pada pukul 20.30 WIB, menyampaikan hasil lobi dari pimpinan fraksifraksi dan pimpinan DPR RI. Ketika rapat paripurna dibuka kembali, setelah diskors sejak sekitar pukul 11.20 WIB, anggota DPR RI yang hadir di ruang rapat paripurna tidak sampai 100 orang, dan tidak ada lagi interupsi. Setelah menyampaikan hasil lobi, Taufik Kurniawan kemudian meminta persetujuan anggota yang hadir, dan anggota menyatakan setuju dengan beberapa catatan. Taufik Kurniawan kemudian menyatakan, RPABN Perubahan 2015 disetujui menjadi APBN Perubahan 2015. Sebelumnya, rapat paripurna yang mengagendakan persetujuan RAPBN Perubahan 2015 dibuka oleh Taufik Kurniawan sekitar pukul 11.00 WIB dihadiri lebih dari 300 anggota. Namun, ketika paripurna baru dibuka, anggota DPR RI yang hadir saling melakukan interupsi. Karena makin ramainya interupsi, Taufik kemudian menskors rapat paripurna yang mengatakan akan membukanya kembali sekitar pukul 15.00 WIB. Namun, pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan DPR RI kemudian melakukan lobi mulai sekitar pukul 15.30 WIB. Rapat paripurna kemudian dibuka kembali mulai pukul 20.30 WIB. (ANTARA)

◆


9

Omzet Satu Pedagang Batu di Rawa Bening Capai Ratusan Juta Rupiah per Bulan METROPOLITAN POS, JAKARTA

Setelah malang melintang di berbagai pekerjaan, Ade kini menikmati betul manisnya jadi penjual batu mulia. Di toko batu miliknya bernama Fortune, di Jakarta Gems Center (JGC), Rawa Bening, Jatinegara, Jakarta Timur, Ade kini menjadi penjual batu beromset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Menjadi penjual batu tak pernah terbayang oleh pria berusia 35 tahun itu. Dia sempat ganti-ganti pekerjaan mulai pekerja restoran, karyawan di perusahaan bidang distributor, dan beberapa lainnya. Dari penghasilan kerjanya, Ade mulai gemar membeli lalu mengoleksi batu. Lambat laun hobinya ini berubah menjadi lapangan pekerjaan baginya. “Mulanya ada yang tawar beli batu koleksi saya Rp 750.000. Waktu itu tahun 2000-an. (Padahal) Saya beli batunya cuma Rp 150.000. Uang segitu tahun 2000 kan lumayan dong. Akhirnya saya terjebak dari hobi dan menjadi penjual batu,” kata Ade, saat berbincang di

Seorang warga tengah mengamati batu alam di Pasar Palapa, Jalan Durian, Pekanbaru, Selasa (16/12/2014). Penggemar batu alam untuk dijadikan berbagai hiasan cincin, gelang, maupun kalung kini mulai meningkat, begitu juga dengan para perajin dan penjualnya, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin mudahnya didapatkan penjual batu alam atau batu akik di berbagai tempat di Kota Pekanbaru. (TRIBUN PEKANBARU)

kiosnya yang berada di lantai 1, JGC, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Mendapat untung besar dari menjual batu koleksinya, Ade akhirnya membuka toko batu di JGC mulai tahun 2002. Rupanya, perjalanan selanjutnya bagi Ade tak semulus perkiraannya. Sekitar 5 tahun, pasang surut bisnis ini dilaluinya, terutama dari segi harga. Pada tahun kelima sejak dia

Empat Kendala Pengembangan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa METROPOLITAN POS, YOGYAKARTA

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melihat saat ini ada empat kendala dalam mengembangkan industri di luar Pulau Jawa. Empat kendala tersebut seperti infrastruktur, tata ruang, Sumber Daya Manusia (SDM), dan minat pembangunan. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin, Imam Haryono, menjelaskan infrastruktur di luar Jawa sekarang kurang memadai dalam membangun industri. Sebab, infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan air kondisinya kurang memadai. Kemudian kendala kedua, kata Imam, terkait tata ruang. Di mana, belum semua kabupaten atau kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya kawasan peruntukkan industri. “Ini nanti perlu diwajibkan memiliki RT RW,” kata Imam saat Workshop Pendalaman Kebijakan Industri, Yogyakarta, Senin (16/2/2015).

Pekerja home industri lilin memproduksi lilin Natal di Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. (TRIBUNNEWS.COM)

Permasalahan berikutnya yaitu SDM, sebab kemampuan tenaga kerja dan SMD industrial yang terlatih di daerah masih kurang baik. Kondisi ini turut membuat pertumbuhan industri di luar pulau Jawa tidak seagresif Pulau Jawa. “Kemudian, minat swasta untuk membangun kawasan industri juga masih kurang. Kemenperin terus mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri yang baru, terutama ke luar Jawa,” tuturnya. (TRIBUNNEWS.COM)

memulai bisnis ini, harga batu melorot. Waktu itu, harga batu hanya berkisar ratusan ribu. Titik paling bawah dirasakannya pada tahun 2007. “Waktu itu banjir besar. Peminat batu turun dan sepinya lumayan lama. Bahkan pasokan bahan batu dari daerah pun terlambat karena akses jalannya kena banjir,” ujar Ade. Setelah 2007 berlalu, Ade

bersama para pedagang di JGC mulai merasakan manisnya perjuangan mereka. Pasalnya, harga batu mulai merangkak naik. Puncaknya, saat booming batu mulia yang terjadi pada tahun 2013. Keuntungan menjual batu, lanjut Ade, meningkat menjadi 50 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Ade menyebut, kehidupannya lebih baik sejak menjadi penjual batu.

Saat ini, rata-rata setiap bulan pria lulusan D3 Manajemen Informatika itu bisa meraup Omset ratusan juta per bulan. “Rata-rata Rp 100 juta per bulan ada,” ujar Ade ketika disinggung mengenai omset pendapatannya. Batu yang dijual Ade di tokonya beragam. Ada koleksi batu lokal yakni batu Bacan dari Ternate, Lumut Aceh dari Aceh, Sumatera Utara, batu Pandan yang banyak berasal dari Sukabumi, dan batu Akik Gambar asal beragam daerah, salah satunya dari Garut. Selain itu, ada pula batu yang berasa dari luar negeri seperti batu Ruby, Jamrud, hingga batu Sapphire. Ia mencontohkan, batu Akik Gambar di tokonya, mulai dari harga Rp 1.500.000 hingga puluhan juta rupiah. Untuk batu Ruby dan Jamrud, bahkan ada yang dijualnya Rp 25.000.000. Harga batu menurutnya bergantung kualitas dan natural-nya batu. “Semakin natural dan semakin berat batunya, harganya tentu lebih tinggi,” ujar pria yang kini genap 12 tahun berjualan batu di JGC. (TRIBUNNEWS.COM)

Menperin: Jangan Ekspor Kayu Gelondongan METROPOLITAN POS, SURAKARTA

Menteri Perindustrian (menperin), Saleh Husin mengatakan jangan sampai ada kebijakan ekspor kayu log (gelondongan), karena akan mematikan industri berbasis kayu, terutama mebel di dalam negeri. “Industri perkayuan bakal kesulitan bahan baku,” ujarnya, pada wawancara khusus di sela-sela kunjungan kerja ke sejumlah industri di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (15/2). Ia mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemperin) tengah mendukung penuh pengembangan industri mebel nasional (mebnas), terutama yang dikelola industri kecil dan menengah (IKM), agar memiliki daya saing yang tinggi di era perdagangan bebas dunia saat ini. “Jangan sampai ada aturan yang bisa mematikan industri di dalam negeri,” ujarnya menegaskan. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sedang mempertimbangkan untuk membuka kembali keran ekspor kayu log untuk jenis dan ukuran tertentu, karena harga di dalam negeri tidak bersaing. Saleh yakin Menteri LH

dan Kehutanan (menteri LKH), Siti Nurbaya tidak akan mengeluarkan kebijakan ekspor kayu log, karena membayakan industri mebel di dalam negeri yang tengah berkembang. “Saya akan berkoordinasi dengan Menteri LH dan Kehutanan. Saya yakin beliau juga sangat peduli dengan industri mebel kita,” kata Saleh. Ia menegaskan, industri mebel dan industri lain berbasis kayu merupakan salah satu industri prioritas yang akan dikembangkan Kemperin, karena selain menyerap tenaga kerja banyak, bahan bakunya pun melimpah di dalam negeri. Selain itu kelompok industri barang kayu dan hasil hutan juga memberi kontribusi pertumbuhan industri nasional kedua terbesar setelah kelompok industri makanan, minuman, dan tembakau (8,8 persen). Berdasarkan data BPS yang diolah Kemperin, pada 2014, pertumbuhan industri barang kayu dan hasil hutan lainnya mencapai 7,27 persen. Jumlah itu naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,18 persen. Pertumbuhan industri barang kayu dan hasil hutan tersebut terus mengalami

pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, yang sempat minus 1,38 pada 2009. Selain ingin menjamin pasokan bahan baku untuk industri mebel dan industri berbasis kayu lainnya, pemerintah melalui Kemperin, menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Euis Saedah, juga memberi fasilitas dan pembinaan agar industri tersebut berkembang dan berdaya saing tinggi. “Kami memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan mesin yang ada unit pelayanan teknis (UPT) kami,” kata Euis. Selain itu, Kemperin juga memberi bantuan pendampingan dan pembiayaan sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), guna meringankan IKM memenuhi standar ekspor mebel dan kerajinan kayu, terutama ke Eropa. “Tahun 2014, kami mengeluarkan sekitar Rp1,5 miliar membantu pembiayaan SVLK,” ujar Euis, yang memperkirakan tahun 2015 mengucurkan dana sekitar Rp2 miliar untuk hal yang sama. Kemperin, lanjut dia, memiliki Klinik HaKI (hak atas kekayaan intelektual) dan desain untuk membantu IKM mendaftarkan karya mereka ke Kementerian Hukum dan HAM. (ANTARA)

NUSANTARA Diduga Jual Tanah Gogol ke Investor

Perlu di Periksa Polisi Wiyanto Kepala Desa Kembangringgit

◆

Perlu diperiksa Polisi Wiyanto Kepala Desa Kembangringgit diduga menjual tanah Gogol ke Investor. Meski banyak pejabat yang masuk bui,namun terkadang masih banyak oknum pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk berbuat sesuatu yang mengarah ke tindak pidana. Seperti yang di lakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Pungging Mojokerto. Kepala Desa yang seharusnya dapat mengayomi dan melindungi serta memberikan rasa nyaman semua warganya, justru membuat masyarakatnya menjadi tidak kondusif. Hal ini dipicu oleh perbuatan Kepala desa yang diduga telah menjual tanah gogol yang bukan haknya. Informasi yang di dapat Metropolitan Pos mengatakan,sejumlah warga Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto resah. Keresahan itu terjadi lantaran tanah gogol yang menjadi hak mereka, tiba-tiba dijual oleh kepala desanya sendiri tanpa melalui musyawarah sedikitpun. Tidak tanggung-tanggung,tanah gogol yang dijual mencapai puluhan bidang. “Warga desa yang mempunyai hak atas tanah gogol sebanyak 109 orang.Tanah itu dikerjakan dengan cara bergiliran selama tiga tahun. Sedangkan untuk mendapatkan giliran diadakan undian,bisa jadi sekarang mengerjakan petak satu,tiga tahun kemudian bisa mengerjakan petak 20 dan ini sudah berjalan turun temurun sejak dulu,”Terang warga Desa Kembangringgit yang wanti-wanti namanya tidak mau dikorankan. “Tanah gogol yang dijual Pak Kades ke investor sebanyak 52 bidang dengan harga Rp 320 ribu permeter dan informasinya bekerjasama dengan Kepala Dusun Bajangan. Ini namanya penyerobotan hak atas tanah dan sekarang ini masyarakat menunggu penjelasan Pak Kades,kalau sampai tidak ada kejelasan masalah tanah tersebut,warga desa akan melaporkan masalah ini ke jalur hukum,”ancam warga yang lain. Wiyanto Kepala Desa Kembangringgit, hingga berita ini diturunkan belum berhasil di konfirmasi Metropolitan Pos, menurut salah satu perangkatnya,pak Kades belum datang. (ARIYANTO)

10

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

2015 Pemasangan LPJU Claket sampai Padusan Air Panas Pacet di Targetkan Selesai METROPOLITAN POS, MOJOKERTO

METROPOLITAN POS, MOJOKERTO


Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan. Satu persatu jalan menuju kawasan wisata diwilayah Kabupaten Mojokerto akhir tahun 2014 lalu,sudah terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Salah satu kawasan wisata yang baru saja dipasang LPJU adalah Jalan dari timur tepatnya di Desa Claket menuju Wisata padusan air panas Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan para wisatawan dan warga, apabila berkunjung kepadusan air panas pada malam hari. Melalui Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang (CKTR) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum yang berada di kawasan wisata Pacet tersebut, menelan anggaran Rp 972.833.000,00. Anggaran ini dipergunakan untuk pemasangan tiang listrik sebanyak 90 titik dan

kabel, sedangkan untuk lampu sudah di anggarkan tahun 2013. “Yang perlu diketahui, untuk tahun 2014 lalu sebenarnya ada dua tempat pemasangan yaitu wilayah Pacet dan utara sungai yang meliputi Kecamatan Gedek, Jetis, Kemlagi

dan Dawarblandong. Namun yang realisasi hanya untuk Pacet sedangkan wilayah utara sungai gagal dipasang karena dalam proses lelang mengalami kegagalan. Yang mendaftar hanya dua peserta, sehingga tidak bisa dilaksanakan lelang. Alasan tidak mendaftar karena waktunya sudah memasuki akhir tahun, dikhawatirkan kalau dipaksakan nanti malah tidak selesai,” Kata Ludfi Kepala Dinas melalui Yuni Laili Faizah, ST, Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pemasangan LPJU. Lebih lanjut Yuni mengatakan, target kita tahun 2015 ini pemasangan LPJU di Kawasan Wisata Claket sampai Padusan Air Panas harus se-

lesai. Karena tinggal penyempurnaan, yang didalamnya membuat dan mendirikan jaringan PLN, pasalnya di Pacet khususnya dikawasan wisata tersebut belum ada jaringan listriknya baik yang jaringan Tegangan Menengah (TM) maupun Jaringan Tegangan Rendah (TR),” Jelasnya pada Metropolitan Pos. Yuni juga menjelaskan bahwasanya proyek yang berada dalam tanggung jawab dan pengawasannya yang mengalami kerusakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan ke pelaksana kegiatan untuk segera dilakukan perbaikan, karena masih dalam masa pemeliharaan. Dan Alhamdulillah semua bisa menerima dan bertanggung jawab. (ARIYANTO).

Setiap Tanggal 15

PNS Pemprov Jateng Diwajibkan Berpakaian Adat Jawa METROPOLITAN POS, SEMARANG

Ada pemandangan menarik pada Senin (16/2) hari ini di sekitar lingkungan Kantor Pemprov Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebab, mulai hari ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jateng diwajibkan setiap tanggal 15 untuk mengenakan pakaian adat jawa. “Apabila, tanggal 15 setiap bulannya jatuh pada hari libur atau hari cuti bersama maka untuk hari berikutnya wajib menggunakan pakaian adat jawa beserta atribut dan perlengkapannya,” demikian salah satu item pernyataan tertulis Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sri Puryono, dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012, tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Selain mengenakan baju adat Jawa setiap tanggal 15, juga diwajibkan untuk mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual. Itu yang ter-

PNS Jateng berbusana adat.

kandung dalam budaya Jawa Tengah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan, dan pengembangan budaya nasional serta melestarikan (nguriuri) budaya Jawa Tengah. Tak pelak, jika pada Senin (16/2) pagi tadi pada acara upacara bendera, seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jateng seluruh pegawainya dari staf hingga eselon satu mengenakan pakaian adat Jawa. Suasana ‘Njawani’ pun tercermin ketika selama pelaksanaan upacara berlangsung, seluruh rangkaian upacara yang dipimpin oleh inspektur

upacara, Sri Puryono pagi tadi menggunakan aba-aba dan bahasa logat Jawa. Yang wanita, juga mengenakan kebaya dan selendang beserta jaritnya. Demikian juga dengan yang pria mengenakan beskap, surjan lengkap dengan atributnya. Mei, salah seorang staf PNS di Pemprov Jateng menyatakan sangat menyenangi dengan program Pemprov Jateng yang digagas oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selain bertujuan untuk memperkenalkan budaya Jawa Tengah, juga untuk menunjukkan pada

kalangan muda pentingnya ‘nguri-uri’ (memelihara dan melestarikan) budaya Jawa. “Saya sangat mendukung dan ini positif untuk melestarikan budaya Jawa. Nggak ribet karena pakaian adat Jawa tidak harus seperti di Keraton. Jadi kita nikmati dan enjoy and have fun aja,” ungkapnya. Dari pantauan merdeka. com, rata-rata, staf Pemprov Jateng hingga di level Kabag, mereka mengenakan baju tradisional Jawa biasa seperti surjan dan blangkon. Sementara untuk dilevel eselon 2 dan eselon 1, menggunakan baju breskap khas Semarang lengkap dengan pecinya. Sementara itu, Sekda Pemprov Jateng Sri Puryono yang membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, langkah Pemprov Jateng ini untuk menunjukkan bahwa di Jawa Tengah banyak aneka ragam kebudayaan. Meski berpakaian adat Jawa, tidak ada kesan kuno justru menunjuk-

kan jatidiri dan karakter orang Jawa itu sendiri. “Itu menunjukkan keanekaragaman budaya dan ikut melestarikan. Pakaian adat itu tidak kuno, dalam ketradisional ini ada jatidiri dan karakter,” kata Sekda Pemprov Jateng Sri Puryono saat membacakan amanat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Senin (16/2). Meski tidak memimpin upacara di Kantor Pemprov Jateng secara langsung namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana tetap akan mengenakan baju adat Jawa. Dia berhalangan hadir karena mengisi ceramah ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ganjar dalam sehari ini akan mengenakan baju adat masyarakat Samin, yang merupakan baju bernuansa warna hitam dengan sandal jepit hitam, dan ikat kepala khas masyarakat Pantura yang bermukim dan tinggal di lereng Gunung Kendeng, Jawa Tengah bagian Timur. (ARYANTO)

Menteri Yuddy:

17 Tahun PNS Rapat di Hotel, Negara Rugi Sangat Besar METROPOLITAN POS, JAKARTA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi gencar melakukan sosialisasi surat edaran yang telah dia keluarkan, yang di antaranya berisi larangan kepada kementerian dan PNS di lembaga pemerintahan lainnya menyewa hotel untuk menggelar rapat. Larangan yang sempat menimbulkan

kontroversi itu terus dia sosialisasikan. Hasilnya, saat ini tidak ada PNS yang berani menggelar acara di hotelhotel kecuali alasan yang sangat mendesak. Menurut Yuddy, dengan tidak melakukan rapat di hotel-hotel, pemerintah menghemat triliunan rupiah. Pemborosan anggaran pun bisa semakin ditekan. “Larangan rapat di hotel itu untuk mengubah perilaku, mengefisienkan anggaran, melatih kedis-

iplinan,” kata Yuddy kepada wartawan, dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Kamis (12/2) kemarin. Yuddy menegaskan, selama 17 tahun terakhir, PNS membiasakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah. Padahal mereka juga punya ruangan sendiri yang tak kalah bagusnya. Yang paling parah menurut Yuddy, menggelar acara di hotel mewah dianggap hal yang lumrah. “17 Tahun selama ini PNS

banyak rapat di hotel dan dianggap biasa. Padahal itu pemborosan anggaran luar biasa, penyalahgunaan wewenang, dan ada indikasi korupsi kuat, berdasarkan hasil laporan BPKP, laporan BIN, laporan manajer hotel yang selalu ada pembukuan ganda. Negara dirugikan sangat besar,” ungkap Yuddy. Selama ini, Yuddy pun telah menerapkan larangan rapat di hotel di kementerian yang dia pimpin. Hasilnya, selama dua

bulan kementeriannya hemat Rp 4 miliar, demikian juga di kementerian lain seperti ESDM. “Ini terjadi kurang 3 bulan di pemerintahan Presiden Jokowi. Ini artinya apa? Sebenarnya aparatur kita disiplin, tapi tinggal bagaimana bisa konsisten,” terang Yuddy. Ditanya soal kementerian yang pernah dia pimpin juga pernah menggelar acara di Balai Kartini, Yuddy membela diri. (JENRI)

NUSANTARA Kantor Nasdem Jawa Barat Dibongkar Satpol PP

◆

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama TNI, Polri, dan Linmas melakukan pembongkaran sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 13,5 hektar di Jalan Terusan Jalan Jakarta dan Jalan Ibrahim Adjie, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Selasa (17/2/2015). “Masa kontraknya sudah habis. Ini juga sudah melewati batas toleransi,” kata Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung Memet Rakhmantur, saat ditemui di sela-sela pembongkaran. Memet menambahkan, pembongkaran yang dilakukan hari ini merupakan tahap pertama. “Rencananya ada tiga tahap. Pemberitahuan (pembongkaran) sudah kita lakukan satu minggu lalu,” ungkapnya. Dari ratusan bangunan yang dibongkar di lokasi tersebut, selain rumah permanen dan semipermanen, terdapat juga bangunanbangunan besar, seperti pabrik dan bengkel. Salah satu bangunan besar yang ikut dibongkar adalah Kantor Perwakilan Partai Nasdem Jawa Barat. Kepala Bagian Hukum HAM Pemkot Bandung Arief Saepudin mengatakan, Pemkot Bandung sudah memberikan peringatan keras kepada para pengguna lahan sejak tahun 2009 bahwa lahan tersebut akan digunakan kembali oleh Pemerintah Kota Bandung untuk kepentingan warga. Pada tahun 2011, masa sewa lahan juga dinyatakan telah habis. “Total 13,5 hektar, tapi itu dilakukan secara bertahap. Saat ini pembongkaran dilakukan terhadap 8 dari 25 pabrik yang ada,” tuturnya. Di tempat yang sama, Jacob Anwar Lewi, anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat, mengatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan dengan pembongkaran tersebut meskipun sesuai kontrak dengan pemilik gedung sewa baru berakhir pada bulan Desember 2015. “Kita tidak keberatan, tapi sesuai kesepakatan besi-besi di sini boleh kita ambil,” ucapnya. Setelah dibongkar, Kantor Perwakilan Partai Nasdem Jawa Barat akan dipindahkan ke lokasi lainnya, seperti Pasir Koja atau Pasteur. “Kita minta diamankan juga berkas-berkas kita jangan sampai ada yang hilang. Satpol PP sudah mengamankan berkas-berkasnya dan disimpan di gudang,” tandasnya. (KOMPAS.COM)

11

Petugas Puskesmas Trawas Arogan Tolak Pasien Korban Kecelakaan METROPOLITAN POS, MOJOKERTO

METROPOLITAN POS, BANDUNG


Menteri di minta copot Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto, lalai terhadap pasien, malah petugas Puskesmas Trawas arogan dan menolak pasien korban kecelakaan. Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto akhirakhir ini dikeluhkan warga. Keluhan masyarakat Trawas tersebut dipicu oleh sikap arogan petugas Puskesmas yang menolak pasien korban kecelakaan yang terjadi beberapa hari lalu. Informasi yang dihimpun Metropolitan Pos menyatakan, Senen (16/2) kemarin, sekitar

pukul 15.00 wib, Dedi (25 th) warga Desa Kedungudi mengalami kecelakaan sepeda motor dengan Eni, warga setempat yang juga sesama pengendara motor. Akibat dari Kecelakaan itu, Dedi salah satu korban mengalami pendarahan dibagian kepalanya karena luka yang terlalu parah, yang sekarang di rawat di RS Sumberglagah Pacet. Mengetahui ada kecelakaan, warga segera memberikan pertolongan kepada semua korban, Eni yang hanya mengalami luka ringan langsung pulang kerumahnya. Sedangkan Dedi oleh warga dibawa ke Puskesmas Trawas dengan menggunakan mobil pick up

milik satu warga Kedungudi agar segera mendapatkan perawatan dan pertolongan pertama. Sesampainya di Puskesmas Trawas,bukan pelayanan atau pertolongan yang didapat, justru petugas Puskesmas menolak kedatangan korban dengan mengatakan,silahkan di bawa ke Sumber Glagah saja, disini tidak sanggup, tanpa melihat atau memeriksa korban. Yang lebih menjengkelkan warga, saat minta ijin mau pakai mobil ambulance tidak diperbolehan, dengan arogan, petugas tersebut bilang, ”berani bayar berapa pakai ambulance Puskesmas, ini ambulance mahal, kalau takut kehujanan, saya pinja-

min kerudung, ungkapnya dengan nada angkuh dan sombong. Jawer 36 tahun, salah satu warga Kedungudi yang ikut mengantar korban,sangat kesal dengan kelakuan dan pelayanan petugas Puskesmas Trawas yang tidak mecerminkan kemanusiaan. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa,siapa yang bertanggung jawab. ”Kejadian seperti ini sudah sering kali terjadi,” Ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan Darsono 40 Th juga warga sekitar,apa yang diucapkan petugas Puskesmas Trawas sangat menyinggung warga Kedungudi. Warga akan melakukan demo, kalau ke-

jadian semacam ini terulang kembali. Masyarakat Kedungudi Khususnya dan Trawas pada umumnya, tidak butuh petugas Puskesmas yang arogan dan sombong. Kita butuh pelayanan yang baik.Masalah ini sudah saya laporkan ke Pak Kades dan Pak Camat untuk bisa di tindak lanjuti ke Bupati,” Tandasnya pada Metropolitan Pos. Sementara itu Endang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mengaku masih berada di Bali mengikuti Rakernas dan belum mendapat laporan terkait penolakan korban kecelakaan, Jelasnya melalui SMS. Bagaimana tanggapan Bupati Mojokerto, ikuti edisi selanjutnya, (ARIYANTO)

Proyek Peningkatan Jalan Padusan Sampai Claket Rp13.974.108.000

Perlu Diperiksa Kejakasaan Zaenal Kadis PU Bina Marga Bersama PT. Gorib Nanda Guna METROPOLITAN POS, MOJOKERTO

Proyek Peningkatan Jalan Padusan sampai Claket sebesar Rp 13.974.108.000,00 yang dikerjakan PT.Gorib Nanda Guna, jalan Darmokali 65A Surabaya, akhirakhir ini menjadi pembicaraan dan kasak-kusuk hangat di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kasak-kusuk itu muncul lantaran pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Padusan – Claket tersebut di nilai tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan perencanaannya. Sepertinya proyek ini hanya sebagai bahan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan manfaat jangka panjangnya.Indikasi kerjasama saling mengun-

tungkan antara Satker, PPK dan Pelaksana Kegiatan sangat kental sekali. Ini terlihat dari hasil pekerjaan peningkatan jalan yang sudah mulai mengalami retak-retak. Belum lagi pemasangan kereb atau pengaman jalan yang terkesan asal pasang.

Hal ini dikatakan Renaldy, Ketua LSM Government Watch Jawa timur pada Metropolitan Pos beberapa hari lalu. Menurut Renaldy,proyek yang menelan anggaran hampir Rp 14 M itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasinya dan kemungkinan diluar

perencanaannya. ”Saya katakan demikian,karena disamping jalan sudah mulai rusak,banyak kereb yang sudah terpasang dibongkar lagi. Bahkan ada yang tidak dipasang kereb padahal lantai kerja atau tempat pemasangan sudah dikerjakan. Pertanyaannya kemana larinya dana itu,” Ungkapnya. Lebih lanjut Renaldy menandaskan, disinyalir Proyek Peninkatan Jalan Padusan – Claket itu menjadi ajang empuk dan berbau ke arah korupsi. Pihaknya, dalam hal ini LSM Government Watch akan melakukan koordinasi dengan pihak penegak hokum membahas permasalahan ini. Kita sudah kumpulkan foto-foto proyek dan data pendukung lainnya,

kalau nanti diperlukan kami siap membantu.Anggaran yang dipakai ini adalah uang rakyat,kalau cara penggunaannya tidak sesuai keperuntukkannya kasian masyarakat.Dan apabila nanti ditemukan ada kerugian Negara,oknum-oknum yang terlibat,bisa merakan pengapnya hotel prodeo,” Tandasnya. “Proyek itu sudah kita kerjakan sesuai aturan dan tidak ada masalah. Kalau masalah kereb, itu sebenarnya tidak ada. Kita pasang itu,anggarannya kita ambilkan dari Silpa dan itu diperbolehkan,” Kata Zaenal, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto saat di konfirmasi Metropolitan Pos di ruangannya.

sambutannya Bupati Mustofa Kamal Pasa, SE memaparkan perkembangan pertanian dan insfrastruktur yang ada di Kabupaten Mojokerto “Pertanian di Kabupaten Mojokerto saat ini mulai ada kenaikan 10 persen Untuk produksi Padi, Jagung dan Kedelai dan untuk infrastruktur. Jalan–jalan yang ada di sawah akan saya beton semua agar dapat mempermudah petani saat panen.” tambah Bupati MKP Prof.Dr.IrYogiSugitoBadan Pertimbangan Organisasi (BPO) menyampaikan bahwa diharapkan kepengurusan DPD HKTI Prov. Jatim solid dalam menjalankan tugas

untuk mewujudkan tujuan yang sama. “Melalui lembaga ini diharapkan juga dapat menjawab tantangan-tantangan untuk meningkatkan mutu kualitas pertanian di Jawa Timur. Baik tantangan global, dimana hasil pertanian lokal harus mampu bersaing dengan produk import. Juga tantangan alam, dimana dibutuhkan teknologi dan inovasi baru yang sesuai dengan musim atau kondisi alam yang tidak menentu. Yang tidak kalah penting adalah tantangan untuk meningkatkan mutu SDM petani,” ungkap Prof. Dr. Ir Yogi Sugito.

(ARIYANTO)

Hasil Pertanian Lokal Harus Mampu Bersaing Dengan Produk Import

Rapimda DPD HKTI Provinsi Jawa Timur METROPOLITAN MOJOKERTO

POS,

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Propinsi Jawa Timur, Sabtu 14 Pebruari 2015 mengadakan kegiatan Rapimda DPD HKTI Provinsi Jawa Timur di PCP Trawas. serta membahas hasil rapat di Jakarta. Bupati Mojokerto, H. Mustofa Kamal Pasa, SE juga selaku Ketua DPD HKTI Propinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa akan dirintis adanya anggaran dari pusat yang diturunkan pada tiap-tiap kabupaten di seluruh wilayah Jatim untuk

kemajuan pertanian. “Diharapkan DPD HKTI Prop Jatim dapat membuat program-program yang cerdas dan real yang merupakan kebutuhan para petani sehingga dapat

meningkatkan kualitas hasil pertanian di Jawa Timur dan Tahun ini saya membelikan batik dan jas untuk semua anggota DPD HKTI,” kata Bupati. Sebelum mengakhiri

(ARIYANTO)

NUSANTARA RS Tak Punya Genset, Gaji OB Rp 300 Ribu METROPOLITAN POS, INDERALAYA

Kondisi RSUD Kabupaten Ogan Ilir (OI) masih memprihatinkan. RS yang berstatus tipe D masih banyak kekurangan fasilitas penunjang, seperti listrik, air bersih, hingga office boy (OB) “Kami akui kalau listrik padam, maka yang terjadi pasien dan petugas akan bergelap-gelapan. Karena RSUD ini belum memiliki genset,” kata Direktur RSUD OI, drg Hj Irma didampingi Kabid Perlengkapan Medis dan Nonmedis, Nazori kepada Sumatera Ekspres (grup JPNN) kemarin (16/2). Untuk itu, lanjut dia, pihaknya telah mengajukan ke Pemkab OI untuk menganggarkan pembelian genset berkapasitas 300 kVA atau 300 ribu watt. “Anggaran dana pembelian genset beserta penunjang kelistrikan lainnya dibutuhkan sekitar Rp2,8 miliar,” timpal Nazori. Dampak bila terjadi listrik padam sangat terasa. Beruntung RSUD OI belum melakukan operasi besar. “Memang kita sudah memiliki ruang operasi. Tapi sifatnya masih uji coba fungsi dari alat yang kami miliki, sehingga belum melakukan operasi. Tapi kalau sudah siap semuanya, maka genset harus dibutuhkan. Karena tidak mungkin di saat dokter tengah melakukan operasi, tibatiba listrik padam tanpa bisa diatasi melalui genset,” jelas drg Hj Irma. Ditambahkannya, saat ini kunjungan pasien (poli rawat jalan) di RSUD belum begitu banyak. Rata-rata per harinya berkisar 20 sampai 40 pasien pada poli rawat jalan. Maklum untuk ke RSUD ini cukup jauh dan tidak ada kendaraan umum. Makanya pasien lebih memilih ke puskesmas. “Sedangkan untuk jumlah pasien rawat inap juga sekitar 10 sampai 20 pasien per harinya. Mereka inilah yang kasihan kalau listrik padam, karena pasti akan bergelap ria. Penyebabnya itu tadi, kami belum memiliki genset,” urainya. Selain masalah genset, RSUD juga masih minim air bersih karena masih tergantung dengan PDAM. “Soal air bersih, kami masih tergantung dengan PDAM. Daya tamping bak air kami hanya 50 kubik. Padahal kebutuhan air di RSUD ini sekitar 150 kubik,” jelasnya. Karenanya, lanjut dia, ke depan pihaknya tidak ingin air bersih tergantung dengan PDAM. RSUD OI harus memiliki instalasi air sendiri. Selain itu, ungkap Dirut RSUD OI ini, kebersihan di RSUD masih perlu pembenahan. Baru-baru ini banyak petugas OB RSUD berhenti karena honornya minim, yakni Rp 300 ribu per bulan. “Saat ini kami telah menganggarkan dana untuk OB sebesar Rp 500 ribu per orang per bulannya. Sekarang ada 40 orang yang melamar. Mudah-mudahan sesuai kebutuhan,” terang Irma. (JPNN.COM)

◆


12

Buruh Jabar Ajukan ‘Judicial Review’ untuk Perda Ketenagakerjaan METROPOLITAN POS, BANDUNG

Sebanyak 23 federasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Jabar) sepakat mengajukan judicial review terkait Peraturan Daerah (perda) Jabar Nomor 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Daeng Wahidin dari Aliansi Jabar menyatakan, perda tersebut disusun tanpa menyertakan naskah akademik untuk pertimbangan ilmiah perlu atau tidaknya peraturan tersebut. “Muatan materinya lebih banyak copy paste dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Malah banyak yang bertentangan dengan peraturan di atasnya,” kata Daeng usai kegiatan sosialisasi Perda Jabar Nomor 6 tahun 2014 di Bandung, Minggu (15/2). Daeng mengatakan, pengajuan materi judicial review ke Mahkamah Agung itu akan didampingi oleh Trade Union Rights Center (TURC) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. “Pengajuannya pada tanggal 4 Maret 2015 mendatang,” ujar Daeng. Pendaftaran materi gugatan judicial review itu, sambung Daeng, bakal di-

barengi dengan aksi dari 10 ribu buruh asal Jabar. Mereka akan menggelar long march dari Bundaran Hotel Indonesia , Jakarta hingga ke Tugu Proklamasi. “Kami juga akan mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri agar mereka melakukan intervensi dan mendesak Gubernur Jawa Barat membatalkan dan mencabut perda yang merugikan kaum buruh itu,” tegas Daeng. Berdasarkan kajian TURC, LBH Bandung serta nelayan, tani, dan mahasiswa ada beberapa pasal yang bertentangan di dalam perda itu dengan undang-undang. Sinta Romaida dari Divisi Advokasi TURC memaparkan, pasal 22 dalam perda itu bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. “Ini terkait masalah pemagangan yang tidak jelas mengenai kelanjutan hubungan kerja serta kepastian untuk tetap dapat pekerjaan setelah magang selama 6 bulan,” ujar Sinta. Perda itu juga, sambung Sinta, tidak mengatur akibat hukum terkait perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat. “Hal ini ada pada pasal

Bengkulu Siapkan Dana Beasiswa Ke Jerman Rp 4,7 Miliar METROPOLITAN POS, BENGKULU

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu mengalokasikan dana beasiswa ke Jerman sebesar Rp 4,7 miliar. Beasiswa ini akan diberikan kepada siswa lulusan SMA/SMK berprestasi di 19 kabupaten dan kota di Bengkulu. “Tahun ini, kita mengalokasikan dana beasiswa ke Jerman sebanyak Rp 4,7 miliar untuk 10 siswa dari 10 kabupaten dan kota di Bengkulu,” kata Kepala Disdikbud Bengkulu, Atisar Sulaiman, di Bengkulu, Rabu (4/2). Ia mengatakan, Disdikbu Bengkulu saat ini sedang menyuusun syarat penerima beasiswa ke Jerman, dan program ini akan direalisasikan pada bulan Februari ini. Dana beasiswa yang disiapkan Disdikbud Bengkulu sebesar Rp 4,7 miliar itu, akan dimanfaatkan untuk dana seleksi, karantina, biaya pengiriman dan biaya hidup selama berada di Jerman. Namun, dia tidak

menjelaskan secara rinci kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan. “Yang jelas, total dana beasiswa kita siapkan sebanyak Rp 4,7 miliar,” ujarnya. Terkait universitas di Jerman yang akan menjalin kerja sama dengan Pemprov Bengkulu, Atisat Sulaiman mengaku belum ditentukan. “Kemungkinan penentuan universitas yang akan pilih setelah selesai seleksi calon siswa yang akan diberikan beasiswa ke Jerman,” ujarnya. Program beasiswa ini, katanya akan terus berlanjut setiap tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkat sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bengkulu ke depan. “Pemberian beasiswa ke Jerman ini merupakan tahun pertama dan akan kita teruskan pada tahuntahun mendatang, termasuk jumlah siswa penerima beasiswa kemungkinan tahun depan akan ditingkatkan lagi dari sekarang,” ujarnya. (SUARA PEMBARUAN)

49 ayat 4 perda Jabar yang bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003,” kata Sinta. Dia menambahkan undang-undang mengatur perjanjian kerja dibuat atas kesepakatan dua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan aturan yang berlaku. Materi mengenai penyerahan penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kepada perusahaan atau serikat pekerja menjadi mekanisme pasar bebas. “Ini bertentangan dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Tenaga Kerja yang intinya pekerjaan waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun,” ungkap Sinta. Secara umum, Daeng dan Sinta memaparkan, perda ini mau melanggengkan sistem kerja outsourcing yang terus menerus menuai protes dan perlawanan dari serikat pe-

kerja atau buruh di Jabar. “Perda ini jelas dibuat bukan untuk kebutuhan nyata buruh tapi karena tekanan kepentingan pemilik modal yang menginginkan sistem kerja outsourcing tetap diberlakukan di Jabar,” ujar Daeng. Terkait proses pengajuan judicial review, Destri Istiqamah dari LBH Bandung mengatakan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tidak mengatur tenggat waktu terkait penerbitan perda. “Makanya tetap bisa diajukan ke Mahkamah Agung,” kata Destri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widiatmoko mempersilahkan buruh untuk mengajukan judicial review. “Hak setiap warga negara,” ujar Hening. Menurut Hening, penyusunan perda itu sudah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan buruh. “Ketika mereka sudah dilibatkan dalam proses tersebut, lalu membantah tidak pernah dilibatkan juga sebuah keniscayaan yang harus dijawab terlebih dulu oleh kawan-kawan aliansi,” ungkap Hening. Terkait materi perda

yang dinilai merugikan buruh, Hening menyatakan, pihaknya tidak bermaksud untuk itu. “Ketika pendapat berbeda itu muncul tentu saja kami siap untuk melayani bila hal tersebut memang dikehendaki,” terang Hening sembari menambahkan perda itu sejalan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan. Hening juga menjelaskan, peraturan mengenai magang dalam konsep pemerintah adalah bagian dari upaya mematangkan calon tenaga kerja agar memiliki pemahaman praktis dan pengalaman kerja. “Pemagangan yang dimaksudkan aliansi (buruh) adalah bentuk penyimpangan outsourcing yang berkedok pemagangan. Tentu kami sependapat apabila ditemukan oleh para pekerja atau buruh dan pengawas ketenagakerjaan layak ditindak karena itu bentuk penyimpangan,” tegas Hening yang menyatakan pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengkritisi dan memberi masukan tertulis perda itu pada saat penyusunan namun tidak mendapatkan respon sama sekali. (SUARA PEMBARUAN)

Menko PMK Dorong Dunia Usaha Banggakan Produk Indonesia METROPOLITAN POS, SUKOHARJO

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, industri nasional yang namanya sudah mendunia memiliki tanggung jawab untuk membawa dan mengenalkan nama Indonesia ke dunia internasional lewat produk-produk yang dihasilkan. “Rasa nasionalisme harus dibangun oleh setiap manusia yang mengatasnamakan dirinya sebagai warga negara Indonesia,” kata Puan saat meletakkan batu pertama perluasan pabrik tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (13/2). Hadir dalam acara itu Menteri Perindustrian Saleh Husin, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Presiden Direktur PT Sritex Tbk Iwan Setiawan Lukminto, pimpinan Pemerintah dan DPRD Jawa Tengah serta unsur TNI dan Polri. Puan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki tekad untuk membuka infrastruktur di segala bidang. Namun, kata

Puan, sayangnya sumber daya manusia Indonesia secara kualitas dan kuantitas masih tertinggal dari negara lain. Oleh karena itu, kata Puan, seluruh pihak tanpa terkecuali harus bergotong royong untuk mengangkat kembali harkat dan martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berkarakter, mandiri, berdaulat dan berkepribadian secara kebudayaan. “Kita harus bergotong royong antara pemerintah dan masyarakat melakukan revolusi mental,” ujar Puan. Pemerintah, kata Puan, memiliki fokus melahirkan dan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dalam kesempatan itu, Menko PMK mengapresiasi keberadaan Sritex yang ti-

dak hanya telah memberikan kemajuan bagi ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, tapi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. “Terus gunakan nama Indonesia. Kalau merek apa terserah, tapi ’made in’ harus Indonesia. Kalau saya menemukan ada produk merek internasional, tapi ’made in’ Indonesia, saya bangga,” ujar Puan Pemerintah, katanya, berkomitmen mendukung setiap industri nasional yang membantu kemajuan ekonomi masyarakat. “Apa pun harus kita tetap dorong selama pengusaha bisa memberikan kesejahteraan bagi pegawai dan memberikan devisa bagi negara,” ujar Puan. (SUARA PEMBARUAN)

NUSANTARA

◆

30 Koperasi di Pekalongan Terancam “Mati Suri”

Diknas OKI Minim Dana Perjalanan Dinas

METROPOLITAN POS, PEKALONGAN

Dunia Pendidikan sudah menjadi program prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kabupaten. Pendidikan merupakan jembatan bagi anak bangsa untuk menggapai prestasi. Pemerintah telah berupaya untuk selalu eksis dalam menangani dunia pendidikan perhatian pemerintah juga diwarnai dengan berbagai seperti sekolah gratis, penuntasan wajib belajar Sembilan tahun ini semua dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengikuti pendidikan sehingga masyarakat tidak merasa sebagai beban untuk menyekolahkan anaknya. Program seperti ini harus di dukung dengan dana yang memadai karena sampai saat ini masalah dana untuk pendidikan di Kabupaten OKI masih di rasakan sangat minim sekali. Sehingga program–program yang berjalan

Sebanyak 30 koperasi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah terancam ‘mati suri’ karena beberapa faktor yang menghambat perkembangan usahanya. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Edi Harsoyo mengatakan bahwa sebanyak 30 dari 270 koperasi kini terancam dibubarkan karena tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan (RAT). “Sebelumnya, sudah tercatat 38 dari 270 koperasi dengan status ‘mati suri’, artinya sudah tidak aktif tetapi juga sulit untuk dibubarkan. Kondisi mati suri di perkoperasian ini muncul lagi sebanyak 30 koperasi lagi,” katanya di Pekalongan, Minggu (15/2). Menurut dia, sebagian besar dari 30 koperasi yang kondisinya ‘sekarat’ itu adalah koperasi yang terbentuk saat akan ada bantuan dari pemerintah, seperti ada satu program bantuan yang akan turun dengan syarat harus punya koperasi. “Kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pengurus tetapi memang ada banyak kendala yang dihadapi,” katanya. Terkait dengan 38 koperasi yang sudah ‘mati suri’, ia mengaku kesulitan mengambil langkah karena masih adanya keterkaitan dengan berbagai pihak. Keterkaitan dengan pihak lain yang dimaksud, kata dia, antara lain hutang dengan pihak ketiga dan bagi hasil untuk anggotanya. “Untuk melakukan langkah itu, diperlukan dana yang cukup. Oleh karena itu kami masih kesulitan meski pengurus koperasi sudah beberapa kali dipanggil untuk mendiskusikan masalah itu,” katanya. (ANTARA)

Kurikulum Baru

Menteri Anies Akan Masukkan Muatan Budaya Lokal METROPOLITAN POS, YOGYAKARTA

Mendikbud Anies Baswedan memberikan gambaran mengenai kurikulum baru yang sedang digagasnya. Dia akan memasukkan muatan budaya masing-masing daerah dalam porsi yang cukup. “Sekarang ini ada perubahan kurikulum, dan perubahan kurikulum tidak semua bahan dimasukkan ke situ. Sebab anak kita bukan seperti cendawan yang berisi segala macam. Tetapi kita akan memberikan ruang yang cukup pada ekspresi lokal dan pada budaya seluruh nusantara agar pendidikan kita bukan penyeragaman,” ujar Anies di Yogyakarta, Sabtu (14/2/2015). Anies mengatakan, pendidikan memberikan ruang untuk tumbuhnya sikap kreasi dan munculnya produktifitas. Jadi tujuan mendidik bukan hanya sekedar menghasilkan lulusan dan ilmuwan. (DETIKNEWS)

METROPOLITAN POS, OKI

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten OKI

sekarang dilaksanakan sesuai dengan dana yang tersedia, hal ini di ungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI Drs. H. Zulkarnai,MM melalui Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten OKI Muhammad Ali di ru-

ang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain dana untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar dana pendukung lainnya juga masih sangat minim seperti dana Per-

13


jalanan Dinas. Banyak Kekurangannya

Dana perjalanan Dinas terlihat memang cukup besar nominalnya tetapi kalau di rinci satu persatu maka dana tersebut masih banyak

kekurangannya. Terbukti ketika ada kegiatan di Kabupaten maka para kepala sekolah, para UPTD dan Guru– guru sering mengeluhkan masalah dana transportasi ke Kabupaten padahal kegiatan tersebut guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia sebagai pengelolah dan pendidik di sekolah. Selain itu dana transportasi dilingkunga wilayah sendiri untuk melaksanakan kegiatan di dalam daerah. Oleh karena itu kami berharap kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten agar dana untuk perjalanan dinas dapat perhatian khusus dan kalau bisa dapat ditingkatkan sehingga kegiatan - kegiatan yang merupakan sarana pendukung dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan kualitas pendidikan dapat tercapai dengan baik, katanya. (HENGKY)

Masyarakat Bengkulu Keluhkan Harga Beras Terus Meningkat METROPOLITAN POS, BENGKULU

Masyarakat Bengkulu, terutama kalangan menengah kebawah mengeluhkan harga beras lokal sejak sebulan belakangan ini terus meningkat, sehingga daya beli masyarakat terhadap makanan pokok ini terbatas. Keterangan yang dihimpun SP di sejumlah pasar tradisional di Bengkulu, Minggu (15/2) menyebutkan harga beras lokal kualitas I dari Rp 12.000 menjadi Rp 14.000/kg, beras kualitas II dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.000/kg dan beras kualitas III dari Rp 10.000 menjadi Rp 11.000/kg. Bahkan di beberapa daerah pedalaman di Bengkulu harga beras kualitas III mencapai Rp 13.000/kg. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat terhadap makanan pokok ini terbatas. Untuk itu, masyarakat berharap agar pemerintah segera menyalurkan

raskin jatah 2015, sehingga kebutuhan beras dapat diatasi dengan baik. “Saya berharap pemerintah segera menyalurkan raskin sehingga kami rakyat kecil tidak sulit mendapatkan beras kebutuhan keluarga. Raskin yang diberikan pemerintah selama ini sangat membantu rakyat kecil dalam mendapatkan beras,” ujar Arpan (43), warga setempat. Sebab, selain harganya murah hanya Rp 1.600/kg juga jatah yang diterima masyarakat lumanya sebanyak 15 kg. “Jatah raskin yang saya terima selama ini cukup untuk kebutuhan satu bulan dengan dua anak. Karena itu, kami berharap raskin segera dibagikan sehingga kebutuhan beras dapat diatasi dengan baik disaat harganya mahal,” ujarnya. Sementara itu, sejumlah pedagang beras di Kota Bengkulu mengatakan, meningkatnya harga beras di

daerah ini, karena pasokan beras lokal ke pasar nyaris tidak ada sama sekali. Sebab, petani di Bengkulu barus selesai menanam padi. Dengan demikian, kebutuhan beras di Bengkulu, saat ini terpaksa dipasok pedagang lokal dari luar daerah, seperti Jambi, Lampung, Palembang. Hal ini menyebabkan harga beras di Bengkulu naik, karena ongkos angkut naik. “Jadi, naiknya harga beras sekarang bukan ulah pedagang mau mendapatkan keuntungan besar, tapi memang harga pembelian dari pedagang besar naik, sehingga kami terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen,” kata Aslan (36), pedagang beras setempat. Ia memperkirakan, harga beras di Bengkulu baru stabil pada bulan Juni mendatang, karena pada bulan tersebut para petani di sejumlah kabupaten di daerah ini,

Anggota Propam Polda Riau Tewas Dicekoki Narkoba METROPOLITAN POS, PEKANBARU

Tewasnya Brigadir Megi Satria (28) anggota Propam Polda Riau yang sempat ditelantarkan di sebuah klinik terjawab sudah. Ternyata karena mengonsumsi narkoba. Kasus kematian Megi tidak lepas dari peran dua teman satu angkatannya, yakni Bripda B dan Brigadir R. Kedua anggota kepolisian itu ternyata mengajak Brigadir Megi untuk mengkomsumsi narkoba. “Kita tahu, Brigadir Megi

Satria anggota Propam Polda Riau sangat baik. Dia tidak pernah neko-neko. Dia juga bukan pemakai narkoba. Tapi Almarhum diajak dua letingnya itu,” kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada detikcom, Minggu (15/2/2015). Menurut Guntur, dari hasil pemeriksaan di Propam Polda Riau, kedua rekannya Bripda B dan Brigadir R mengaku jika mereka mengajak Brigadir Megi untuk mengonsumsi narkoba. “Mereka menggunakan narkoba di rumah

Brigadir R, di kawasan Kulim,” terang Guntur. Masih menurut Guntur, Brigadir Megi bukan pencandu narkoba, sehingga ketika menggunakan kemungkinan over dosis. “Almarhum inikan bukan pengguna, jadi kemungkinan kondisi tubuhnya tidak tahan sehingga mengalami sesak dan akhirnya meninggal,” katanya. Masih menurut Guntur, Brigadir Megi selama bertugas termasuk anggota Polda Riau yang berprestasi yang baik. (DETIKNEWS)

sudah panen raya. Dengan demikian, pasokan beras ke sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu akan melimpah, sehingga harga beras di pasar bergerak turun. “Sesuai hukum ekonomi kalau stok melimpah dan permintaan stabil, maka harga akan turun,” ujarnya. Sementara itu, Humas Bulog Bengkulu, Hariswan mengatakan, untuk menekan kenaikan harga beras pihaknya segera menyalurkan raskin jatah bulan Januari dan Februari kepada masyarakat di daerah ini. Dengan disalurkanya raskin tersebut, maka permintaan beras dari masyarakat sedikit berkurang, sehingga harga dipasar menjadi stabil. Selain itu, masyarakat miskin tidak membeli beras lagi. “Jika tidak ada aral melintang dalam waktu dekat raskin segera kita salurkan ke warga miskin di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu. Sekarang kita

masih mempersiapkan administrasinya dan jika sudah selesai raskin segera kita salurkan,” ujarnya. Penerima raskin di Bengkulu tahun 2015 ini tetap seperti tahun lalu sebanyak 121.450 rumah tangga sasaran (RTS) tersebar di 10 kabupaten dan kota kecuali Mukomuko tetap menolak raskin. Demikian pula jatah dan harga tebus raskin di Bengkulu tetap tidak berubah, yakni 15 kg/RTS/ bulan dan harga tebus Rp 1.600/kg sampai ke titik bagi. Bagi yang warga yang tinggal di desa pedalaman dikenakan biaya angkut yang besarnya ditetapkan perangkat desa berdasarkan kesepakatan. Sebab, sampai sekarang Pemprov Bengkulu tidak mengalokasi anggaran pendistribusian raskin ke 1.524 desa dan 126 kecamatan yang ada di 10 kabupaten dan kota di daerah ini (SUARA PEMBARUAN)

STM di Purbalingga

Ada Pelajaran Membuat Cincin Batu Akik METROPOLITAN POS, PURBALINGGA

Tren batu akik Klawing yang kian membooming, ditangkap oleh para siswa STM YPT 1 Purbalingga sebagai peluang untuk menambah kreatifitas pembelajaran prakarya. Berawal dari suksesnya salah satu orang tua siswa berbisnis pembuatan batu akik Klawing, hingga mampu untuk membiayai sekolah anaknya. Peluang ini kemudian ditangkap oleh para siswa sekolah ini dengan meminta persetujuan guru untuk belajar

cara membuat batu akik. Kepala Sekolah STM YPT 1 Didi Agus SW mengaku, inisiatif pembelajaran pembuatan batu akik berasal dari siswa yang kemudian didukung sekolah sebagai satu mata pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pihak sekolah, lanjut Didi, memberikan fasilitas proses pembuatan yang meliputi tahap pemotongan bahan, dan pemolesan dengan menggunakan alat-alat yang biasa digunakan untuk praktek keseharian. (TRIBUNNEWS.COM)

NUSANTARA Kemana Menteri Jonan Saat Lion Air Delay?

◆


Marak Pemborong Nakal di Bekasi

Kejaksaan Diminta Usut Tuntas Bupati Bekasi Pembangunan Jalan Asal Jadi METROPOLITAN POS, BEKASI

Menhub Ignasius Jonan


Menteri di minta cabut izin Lion Air, ini sangat meresahkan penumpang Lion Air selama ini, pada hal bila keterlambatan penumpang Lion Air di Bandara, tiket langsung hangus, dan itu sanksi kepada penumpang. Sekarang ini gilirannya Lion Air harus di cabut izinnya dan sanksi tegas dari Menteri harus ada. Karut sengkarut jadwal penerbangan maskapai Lion Air memang sering kita jumpai. Puncaknya terjadi sejak kemarin, hampir seluruh bandara khusus penerbangan maskapai milik Anggota Wantimpres Rusdi Kirana ini delay dan merugikan ribuan penumpang. Para penumpang emosi karena tak mendapatkan kejelasan atau kompensasi dari pihak maskapai karena keterlambatan penerbangan ini. Pihak maskapai sulit dihubungi, sambungan telepon sejumlah pejabat Lion Air mati dan dialihkan dengan sejumlah alasan hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang kerap mengkritik dunia penerbangan dan sedang gencar memperbaiki penerbangan Indonesia tak kelihatan batang hidungnya. Berbeda sikap saat Jonan tiba-tiba melakukan sidak ke maskapai AirAsia dengan marah-marah kepada maskapai asal Malaysia itu. Hingga semalam Jonan tak muncul untuk memberikan solusi atas kesemerawutan jadwal penerbangan Lion Air yang merugikan ribuan orang. Bahkan gara-gara delay ini, puluhan massa di Bandara Soekarno-Hatta nyaris mengeroyok petugas Bandara karena hanya memberikan janji akan menerbangkan para penumpang yang sudah menunggu sejak pagi kemarin. Anehnya, pemerintah seolah tak bisa berbuat apa-apa ketika Lion Air sering berulah dan membuat rugi banyak orang. Lain halnya saat dulu Jonan mengancam akan membekukan izin terbang Air Asia karena tidak mengambil print-out prakiraan cuaca dari BMKG. Belakangan, Jonan pun habis dihujani kritik atas ancaman itu. (RED)

14

Marak pemborong nakal di Bekasi, Kejaksaan di minta usut tuntas Bupati Bekasi terkait pembangunan jalan asal jadi, laporan direkayasa dan dimanipulasi, semua perbaikan jalan tidak berkualitas. Rusak parah Jalan di Kabupaten Bekasi, pembangunan infrastruktur jalan asal jadi, Presiden Joko Widodo harus tinjau Jalan Raya Hankam Menuju Pondok Gede Bekasi yang selama ini tidak ada perhatian Gubernur dan Walikota Bekasi untuk memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut. Jalan sepanjang Raya Hankam menuju Pondok Gede, Bekasi sering mengalami kemacetan akibat jalan rusak tidak diperbaiki. Bekasi marak pemborong nakal, setiap perbaikan jalan warga tidak pernah sesuai nilai kontrak kerja selalu asal jadi dan tidak berbobot. Ini terbukti jalan warga yang diperbaiki tidak lama sudah rusak kembali akibat tidak berkualitas pemborongnya. Kejaksaan Agung, diminta segera usut tuntas Walikota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Walikota Bekasi, Tri Adhianto, terkait proyek peningkatan jalan di lokasi jalan Mabes Hankam Cilangkap, Rt 08

Proyek peningkatan jalan di lokasi jalan Mabes Hankam Cilangkap, Rt 08 Rw 05 Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dekat PLN Ujung Aspal Bekasi, menuju jalan Kramat Oyar Rt 06 Rw 04 Kelurahan Setu dikerjakan asal jadi.

Rw 05 Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dekat PLN Ujung Aspal Bekasi, menuju jalan Kramat Oyar Rt 06 Rw 04 Kelurahan Setu, proyek jalan Rawa Badak menuju Rumah Sakit Jatisempurna, Kelurahan Jati Ranggon, Bekasi rusak parah pembangunannya sepotong jalan. Pasalnya, proyek tersebut di kerjakan asal jadi dan tidak sesuai speksifikasi dan volume pekerjaan

dilapangan, anehnya lagi hanya dikerjakan sepotong dan tidak tuntas. Berdasarkan fakta gambar dilapangan, diduga laporan rekayasa dan manipulasi sehingga bisa ditagih seratus persen oleh kontraktor. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Walikota Bekasi, Rahmat Effendi harus bertanggungjawab terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Walikota Bekasi, Tri Adhianto.

Anehnya lagi, setelah selesai dikerjakan di biarkan, dan tidak ada karung di serakkan di atas pekerjaan jalan tersebut, sehingga jalan itu terkelupas belum berapa lama. Pengawas diduga terlibat kasus proyek peningkatan jalan Dinas Bina Marga dan Tata Air Walikota Bekasi. Proyek tersebut rawan korupsi uang Negara, buktinya setiap ada pekerjaan jalan di sepanjang jalan tersebut tidak

ada papan proyek terpapang, sehingga tidak mengetahui siapa pemborong atau kontraktornya dan berapa nilai proyek yang ada di RAB nya. Ini sengaja untuk mengelabui masyarakat di sekitar proyek. Segera Usut Tuntas Proyek Pembangunan Jalan Sepotong . Banyak jalan warga di Bekasi dikerjakan tidak sesuai bobot dan volume pekerjaan, proyek tersebut asal jadi dan sepotong sepotong. Hermawan, warga Bekasi mengeluh akibat jalan rusak parah dikerjakan tidak sesuai bobot dan volume. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Walikota Bekasi, Rahmad Effendi harus turun ke lapangan untuk melihat keadaan jalan tersebut. Sudah saatnya Presiden Joko Widodo, meninjau lokasi pembangunan jalan raya Hankam, Bekasi, dari Jati Sampurna menuju Pondok Gede Bekasi, belum dilaksanakan, jalan pun rusak parah, sangat mengganggu aktivitas pengendara. Begitu juga saluran tidak berfungsi, dan tidak ada pelaksanaan saluran di sepanjang jalan Jati Sampurna menuju Pondok Gede Bekasi. Kepala dinas Bina Marga dan Tata Air Tri Adhianto belum bisa di konfirmasi wartawan di ruangannya. (GIBSON/BENNY/ADANG/MARISI)

Didakwa Korupsi Pembebasan Tanah PLTU Eks Bupati Indramayu Terancam 20 Tahun Penjara METROPOLITAN POS, INDRAMAYU

Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance terancam hukuman 20 tahun penjara. Dia di dakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan Rp 5 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata (Riau) Senin (26/1) dengan terdakwa Yance. “Ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tutur JPU dari Jaksa Agung Sarjono Turin. Yance oleh JPU dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Irianto MS Syafiuddin alias Yance

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dakwaan subsidair, politisi Golkar itu dijerat Pa sal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin-

dak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JPU menuturkan kasus itu bermula saat Pemkab Indramayu menerima permintaan dari PT PLN (persero) dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan membentuk Tim Percepatan Proyek Diversifikasi Energy (Tim Y8) pada 2006 lalu. Yance dianggap telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu tidak

melakukan inventarisasi atau penelitian terhadap status tanah HGU milik PT Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan. Selain itu, Yance juga didakwa tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai/menaksir harga tanah dan tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada di sekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi. Tindakan Yance itu dianggap bertentangan dengan Keppres Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. JPU juga menyebut Yance telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Agung Riyoto sebesar Rp 4.150.644.321, Almon Kurniawan Budiman sebesar Rp 1.200.000.000 atau suatu korporasi yaitu PT Wiharta

Karya Agung yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 5.350.644.321. Terdakwa Yance juga oleh JPU disebutkan telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang tidak menggunakan Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Ia hanya menggunakan SK Bupati Indramayu No: 593.05/Kep1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004. Perbuatan Yance dianggap telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menanggapi itu kuasa hukum Yance, Ian Iskandar membantah dakwaan JPU. Saat menjabat Bupati Yance hanyalah fasilitator. “Jaksa menuduh dengan dakwaan itu, itu tidaklah terbukti. Tidak ada kerugian negara di sini karena Yance hanyalah fasilitator,” ungkapnya. (TIM)

SAMBUNGAN Penyidik Kasus Bupati Tobasa Dicurigai Main-main METROPOLITAN POS, JAKARTA

Pegiat antikorupsi Ucok Sky Khadafi mengeluarkan pernyataan keras terkait batalnya pelimpahan berkas penyidikan Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak, oleh penyidik Polda Sumut ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu). Pasalnya, pembatalan dilakukan karena penyidik Poldasu menerima surat keterangan yang menyebutkan Kasmin sakit tujuh hari, yang disebutsebut dikeluarkan sebuah klinik bernama “Klinik dan Apotik Gading Utama” yang beralamat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ucok mengatakan, patut dicurigai penyidik Poldasu “mainmain” dengan kasus ini. “Propam harus memeriksa penyidik karena begitu gampang percaya surat keterangan sakit yang dikeluarkan klinik. Saya curiga penyidiknya main-main,” ujar Ucok kepada koran ini di Jakarta, kemarin (3/2). JPNN pada Senin (2/2) mengecek langsung klinik Gading Utama. Klinik itu hanya menempati bangunan ruko berukuran 4x12 meter. Terletak persis di tengahtengah kota satelit, Kelapa Gading. Namun dipastikan, klinik itu memang tidak pernah untuk rawat inap. Ucok mendesak penyidik Poldasu bertindak tegas, dengan langsung menangkap Kasmin. Nantinya, setelah ditangkap, langsung berkasnya dan Kasmin, diserahkan ke kejatisu. Selanjutnya, biarlah pihak kejaksaan yang memeriksa kondisi kesehatan Kasmin. Jika memang sakit, penahanan Kasmin bisa ditangguhkan. “Yang penting prosedurnya bener, tidak asal-asalan, tidak main-main, tidak gampang percaya kepada koruptor. Sakit itu kan alasan klasik, kalo penyidik percaya begitu saja, ya pantas dicurigai, ada apa ini?” cetus Ucok, yang juga Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu. Sekadar perbandingan, penyidik Polda Sumut pernah bertindak tegas saat menangani kasus korupsi dana APBD Asahan sebesar Rp 923.506.706. Bupati Asahan saat itu, Risuddin, menjadi tersangka kasus markup dana pengadaan pakaian dinas tersebut. Risuddin sempat “sakit” dan dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Polda Sumut akhirnya mengirim tim ke rumah sakit terkenal itu, pada 9 Januari 2006. Kasmin pun diboyong personel Poldasu ke Medan, dan selanjutnya ditahan di Mapolda Sumut. “Dirawat di rumah sakit ternama pun harus dicek. Lah, ini (kasus Kasmin, red), kok penyidik Polda begitu gampang percaya surat keterangan sakit, apalagi hanya dari klinik. Hancurlah kewibawaan polisi kalau seperti ini. Kesannya polisi gampang sekali diatur-atur koruptor,” pungkas Ucok. (JPNN.COM)

◆


15

Tolak Penambangan, Warga Lereng Merapi Blokade Jalan METROPOLITAN POS, YOGYAKARTA

Ribuan warga menghadang truk-truk pengangkut pasir dengan memblokade pertigaan jalan Dusun Candi, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Selasa (17/2/2015). Selain memblokade jalan, warga juga mengelar sidang rakyat dan membentangkan spanduk menolak penambangan pasir yang merusak lahan produktif serta daerah resapan air. Dengan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Bela Lereng Merapi” sejak pukul 08.00 Wib, ribuan warga, tua, muda bahkan anak-anak mulai berkumpul di pertigaan Dusun Candi. Di tengah-tengah jalan para warga membentangkan spanduk-panduk bertuliskan, “Warga Lereng Merapi Menolak Penambangan” , “Lereng Merapi Ora didol” dan Turunkan Bego atau kami bakar”.

“Penambangan menggunakan alat berat telah terjadi sejak empat bulan lalu. Masyarakat resah alam lereng Merapi rusak,” ujar Basuki (51), warga Dusun Candi, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman. Basuki menuturkan, siang malam truk pasir melintas di jalan Dusun Candi. Setidaknya ada sekitar 800-an truk yang melintas setiap harinya.

Alat berat yang ada di daerah penambangan sekitar 18 buah. “Bayangkan saja, jalan dusun yang kecil dilewati 800-an truk setiap hari siang malam. Aspal jadi rusak, sementara ini jalur evakuasi warga jika sewaktu-waktu Merapi meletus,” tegasnya. Selain itu, penambangan dengan alat berat telah menyisakan lubang dalam.

Akibatnya, mata air di sekitar lereng selatan, khususnya wilayah Dusun Candi, debitnya sudah mulai berkurang. Bahkan, akibat penambangan menggunakan alat berat bantuan bibit pohon untuk penghijauan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu dirusak karena lahannya ditambang. “Bayangkan saja lubangnya itu dalamnya rata-rata sam-

pai sekitar 20 meter. Lereng Merapi kan daerah resapan, kalau rusak lalu apa anak cucu kita akan kesulitan mencari air,” tandasnya. Warga sudah resah apalagi di lokasi penambangan dijaga oleh preman-preman. Mereka sering mengancam warga yang protes penutupan penambangan. “Dalam sidang rakyat ini, warga menuntut penambangan pasir dihentikan. Alat berat yang ada di lokasi penambangan juga harus turun. Pemerintah harus bertindak demi alam lereng Merapi,” ungkap dia. Akibat pemblokadean ini, ada sekitar 100 truk pasir yang terpaksa berhenti karena tidak bisa lewat. Sampai pukul 11.49 Wib, ribuan warga Dusun Candi masih memblokade pertigaan jalan dusun sampai alat berat diturunkan dari area pertambangan. (KOMPAS.COM)

Baru Jalani Hukuman 8 Bulan, Napi Kasus Korupsi Meninggal METROPOLITAN POS, BOYOLALI

Haryono Samsuatmojo, terpidana kasus korupsi bendung Penggung, Wonosegoro, Boyolali, meninggal saat masih masa menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang, kemarin (16/2). Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Boyolali itu meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit Tugurejo, Semarang.

Informasi Jateng Pos (Grup JPNN), terpidana 14 bulan tersebut meninggal dunia sekitar pukul 03.00, karena sakit jantung. Jenazah mantan Kepala DPU-PPK Boyolali itu kemudian dibawa pulang ke kediamannya, Dukuh Satriyan RT 03/01, Desa Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Boyolali. Jenazah Haryono dimakamkan sekitar pukul 13.00. Ratusan pegawai dan pejabat Pemkab Boyolali tampak

datang melayat. Haryono sekitar dua pekan lalu baru saja membayar denda Rp 50 juta, sesuai putusan Pengadilan Tipikor Semarang. Dia divonis 14 bulan penjara. Hal itu dikemukakan mantan penasehat hukum Haryono, yakni Joko Mardiyanto. “Sekitar dua minggu lalu, saya diberi kuasa untuk membayarkan denda ke Kejaksaan. Denda Rp 50 juta itu sudah saya bayarkan,”

1.000 Rumah Tak Layak Huni Bakal “Dibedah” Oleh Pemkab Bireuen BIREUEN 1.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Bireuen, Aceh, bakal dibedah oleh pemerintah setempat, dalam waktu dekat. Menggandeng Karang Taruna (KT) Bireuen dan Forsi Asokaya, pelaksanaan bedah rumah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pembahasan itu mencuat dalam pertemuan antara Pemkab Bireuen dan dua LSM dan ormas, Selasa (17/2/2015). Bupati Bireuen, Ruslan M.Daud, mengaku, dalam waktu dekat tim verifikasi akan diturunkan ke 17 kecamatan di kabupaten tersebut. “Melibatkan organisasi ini penting guna meminimalisir terjadinya hal-hal tidak

diinginkan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Bupati Bireuen, Ruslan M.Daud. Diakuinya, niat baik itu akan ia lanjutkan hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 2017 mendatang. Setidaknya, akan ada tak kurangd ari 3.000 unit rumah tidak layak huni yang dibedah sehingga layak tinggal. Konsep membedah rumah dia maksudkan bukan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penerima, melainkan secara bergotong-royong rumah dibangun baik oleh masyarakat, pemerintah melalui dinas terkait serta LSM yang memiliki kepeduliaan terhadap kegiatan kemanusiaan tersebut. “Jadi ini bukan tender, melainkan swakelola dan ini adalah kerja social, tidak un-

kata Joko Mardiyanto, sembari menambahkan bahwa kliennya tersebut telah menjalani hukuman sekitar delapan bulan. Joko mengaku tiga kali ke LP Kedungpane membesuk Haryono. Saat itu, kata dia, Haryono sudah terlihat sakitsakitan. “Kondisinya memang agak pucat, mengeluh selalu gatal dan batuk gak sembuhsembuh. Saya sarankan untuk konsultasi ke dokter

LP,” imbuhnya. Haryono terakhir menjabat sebagai Kepala Disperindag Boyolali. Saat menduduki jabatan ini, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali dalam kasus korupsi Bendung Penggung Wonosegoro. Nilai proyek itu mencapai Rp 1,3 miliar dalam APBD 2011. Dia dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara senilai Rp 300 juta. (JPNN.COM)

Aktivis Antikorupsi Sumut Ditembak 4 Pria Berpistol

tuk mencari untung,” tambah dia, seraya menyebutkan plot alokasi dana masing-masing untuk satu rumah yang dibedah yakni Rp10 juta. Sementara itu, Zulkifli, Ketua KT Bireuen, menyambut, baik program bedah 1.000 rumah yang digulirkan Pemkab Bireuen. Apalagi pemerintah turut melibatkan organisasi agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. “Tentu ini sebuah apreasiasi karena sebelumnya kerja pemerintah hanya pemerintah saya yang lakukan, untuk itu bersama kita akan mengawal dari mulai proses verifikasi untuk melihat kelayakan rumah di lapangan, hingga saat pelaksanaan bedah rumah yang kita lakukan bergotong-royong,” tandas Zulkifli. (KOMPAS.COM)

METROPOLITAN POS, BELAWAN

Aksi teror penembakan terhadap aktivis antikorupsi kembali terulang. Setelah sebelumnya penembakan terjadi di Bangkalan, kini teror senjata dialami, Mukhtar Effendi (41) seorang aktivis Gerakan Rakyat Brantas Korupsi Sumatera Utara (Gebraksu). Mukhtar diberondong delapan kali tembakan oleh empat pria berpistol di halaman rumah ketuanya di Jalan Pancing 5 Gang Iman Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (15/2) sekira pukul 01.30 WIB. Mukhtar saat ini menjalani perawatan di RSU Delima Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 14 Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Dia mengatakan, peristiwa penembakan itu terjadi pada saat dirinya bersama rekan-

nya Munial berangkat dari rumahnya menuju ke kediaman Ketua Gebraksu. “Mobil yang saya kendarai punya ketua. Karena kami berencana menghadiri undangan Gerakan Anti-Narkoba di Al Kamal Center, Sibolangit pada Minggu pagi, dinihari itu saya bermaksud menjemput ketua di rumahnya,” ujar Mukhtar. Sesampainya di depan rumah Saharuddin, ada 4 pria tak dikenal berboncengan mengendarai 2 unit sepeda motor menghampirinya. Dengan modus berpura-pura menanyakan sesuatu, pelaku lalu menyapanya. Tanpa merasa curiga, Mukhtar pun turun dari dalam mobil. Belum sempat menjawab, korban langsung diberondong delapan kali tembakan pistol yang diduga jenis softgun. Dia pun tumbang. (SUMUTPOS)

S U R AT K A BA R U M U M

BUTUH PERWAKILAN, BIRO & WARTAWAN BAGI ANDA YANG BERMINAT HUBUNGI REDAKSI: I N F O R M A S I ◆ Edisi

A S P I R A S I

R A K Y A T

Email: [email protected]

16

092 - Tahun V ◆ Senin, 23 - 8 Maret 2015

Jenri, SH Pemimpin Redaksi

Jl. Kramat Raya No. 1 Blok B, Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450, Telp.: 0813 1533 8511, 021-31902301 Fax.: 021- 31902301 E-mail: [email protected]

Menteri Kesehatan Layak di Ganti

Kantor Puskesmas di Bekasi Seperti Rumah Hantu

Seluruh Staf dan Jajaran Pemda DKI Jakarta Mengucapkan

METROPOLITAN POS, BEKASI

Kantor Puskesmas Jati Ranggon Bekasi seperti rumah hantu, pasalnya menterinya saja tidak blusukan ke Puskesmas di daerah Bekasi. Pelayananpun tidak bagus, kasihan masyarakat yang berobat, akibat ketidak pedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat desa. Presiden Joko Widodo seharusnya mengganti Menteri Kesehatan, Prof Dr dr Nila Djuwita Anfasa Moeloek SPM (K), karena tidak memperhatikan Puskesmas di daerah, apalagi dokter yang melayani di Puskesmas tersebut galak -galak. Anehnya lagi setiap orang berobat, dokternya selalu marah marah duluan, gimana mau sembuh penyakit yang dibawa berobat. Hal ini di himpun wartawan di lokasi Puskesmas Jatiranggon, Bekasi. Pemerintah Pusat harus mencabut ijin dokter yang tidak mampu melayani masyarakat khususnya orang sakit, cetus sumber. Beda dokter Indonesia dengan dokter rumah sakit di Malaysia, Malaysia senang orang berobat karena benar benar dokter ahli yang bisa mengobati segala jenis penyakit dan biaya terjangkau. Setiap orang yang berobat di luar negeri atau di Negara Malaysia selalu sembuh dari berbagai penyakit yang tidak mampu di obati di Indonesia. Berobat di Negara Malaysia seperti penyakit asam lambung dan strok, jantung, selalu berhasil di obati tanpa operasi dan infuse, bisa sembuh dan pulih kembali dengan waktu yang ditentukan. Dokternya memang ahli semua bukan seperti dokter Indonesia setiap melakukan pertolongan selalu di Infuse, kalau di Malaysia semua tenaga medis, dilarang merumpi dan berbicara setiap bekerja di rumah sakit atau mengangkat handpone atau yang lain. Hal ini lah diuatarakan orang yang sudah berhasil di obati tanpa operasi yang dihimpun wartawan yang baru pulang dari Malaysia saat membawa saudaranya berobat yang sudah di vonis dioperasi di Indonesia. (PERIS)

Ketua Umum: Peris Sitanggang

Selamat Hari Ulang Tahun ke-IV “SKU METROPOLITAN POS” 21 Maret 2011 - 21 Maret 2015

“Semoga Sukses dan Maju Terus SKU Metropolitan Pos, Tetap Eksis dan Selalu Tampil Beda”.

LEMBAGA SWADAYA MASYRAKAT INVESTIGASI FAKTA HUKUM (INFAKUM) K O M I T M E N

M E M B E R A N T A S

K O R U P S I

Sekjen: Berlin Siahaan 082122195529

Sekretaris Kota Administarsi Jaktim, M Anwar SSI M AP: Silahkan Konﬁrmasi Kohar Terkait Proyek Pembangunan Kantor Camat Kec

Recommend Documents