SEKRETARIAT BPSDM KEBIJAKAN PEMBINAAN KEMENDAGRISDM PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH
Drs. LA ODE M. SALMAR, M.Si Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Diklat Bidang PUPR, BPSDM Kementerian PUPR Clarion Hotel, Makassar, 07 Maret 2017
Daftar ISI LATAR BELAKANG URUSAN PEMERINTAHAN STANDAR KOMPETENSI
SERTIFIKASI
LATAR BELAKANG HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Alinea ke 3 Pembukaan UUD 1945 tentang KEMERDEKAAN INDONESIA
Alinea ke 43 Pembukaan UUD 1945 pembentukan Pemerintahan Negara yang bertugas MENGATUR dan MENGURUS bangsa Indonesia
Pasal 1 UUD 1945 3 Pembukaan UUD 1945, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik, konsekuensinya dibentuklah Pemeerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tentang kewenangan Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Makna Otonomi adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan
Urusan pemerintahan berasal dari PRESIDEN selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, Konsekuensinya tanggung jawab akhir adalah Presiden
Agar pelaksanaan otonomi sesuai dengan tujuan, maka dilakukan Pembinaan dan Pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Negara selaku pembantu presiden
SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
• Menyusun NSPK Pemerintah Pusat (K/L) • Melakukan BINWAS berdasarkan NSPK
Pemerintah Daerah
• Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan berdasarkan NSPK
• Kemendagri Melaksanakan Binwas yang bersifat UMUM Kementerian/Lembaga • K/L melaksanakan Binwas yang bersifat teknis
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT
PRESIDEN DIBANTU OLEH MENTERI-MENTERI
Penyerahan Sebagian Urusan
laporan
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
PROVINSI
KAB/KOTA
GUB & DPRD
BUP/WL KOTA & DPRD
PUSAT
BINWAS
MENGATUR MEMBUAT PERDA DAN PERKADA
KEKUASAAN PEMDA
Urusan Rumah Tangga Daerah
MENGURUS MENYEDIAKAN BARANG DAN JASA PUBLIK
Urusan Wajib Urusan Pilihan
Urusan Pemerintahan
1 ABSOLUT
KONKUREN
Pemerintahan Umum
Pusat
Daerah
Kemendagri
Pilihan
Wajib
2
4
3 Peldas
Non Peldas
SKPD
Setwan
Setda
Inspektorat
Dinas
Jabatan Struktural
Fungsional
Sertifikasi
Badan
Kecamatan
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan Fiskal Nasional Agama
1
KONKUREN (Urusan Wajib/Pelayanan Dasar, UU 23/2014 Psl 12 (1))
1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial
2
KONKUREN
3
Urusan Wajib Non Peldas, UU 23/2014, Psl 12 (2)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pangan Pertanahan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan 10. Komunikasi dan Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan
PILIHAN (UU 23/2014, Psl 12 (3)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
4
Kementerian Negara
Kemenkes, Kemendes, Kementerian PUPR , dst
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
LPNK
BINWAS OLEH PEMERINTAH PUSAT
Pasal 7 - (1) Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Urpem oleh Daerah Pasal 373 - (1) Pem Pusat lakukan binwas thd penyelngg Pem-an Daerah Provinsi Pasal 373 - (2) Gub sbg Wakil Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah Kab/Kota
Pasal 374 - (2) Mendagri lakukan pembinaan yg bersifat umum yg meliputi : pembagian urpem, kelembagaan daerah, kepeg pd perangkat daerah, keuangan daerah, bangda, yan publik, kerjasama, KDH dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dg ketentn perundang-undangan Pasal 374 - (4) Pembinaan tsb dilakukan dlm bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta litbang
Urusan Pemerintahan
1
ABSOLUT
KONKUREN
Pemerintahan Umum
Pusat
Daerah
Kemendagri
Wajib
Pilihan
2
Peldas
Ditjen Bangda
4 UU 9/2015 UU 23/2014
3
Non Peldas SKPD
Setwan
Administrasi Pelaksanaan Setda(Asisten/Setda) Inspektorat Dinas (Dinas)
Koordinasi Badan (Badan/Kantor)
Kecamatan
Ditjen OTDA
Jabatan
Struktural
SKKNI (Standar)
Fungsional
Penyusunan Modul
Diklat (GAP)
Struktural
SERTIFIKASI (LSP)
Pejabat
UU 5/2014 Fungsional
Ditjen OTDA & BPSDM
HARAPAN •Reformasi pelayanan publik. •Pemerintahan yang demokratis •Percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar UUD’45 •Mewujudkan clean government dan good governance (Dapat memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat)
• Terwujudnya clean government yang ditunjukkan rendahnya tingkat korupsi • Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
• Tingginya tingkat korupsi • Rendahnya kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat • Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
FAKTA
TUJUAN
gap
Profesionalisme SDM Aparatur yang berbasis Kompetensi
UUD 1945 UU39/2008 ttg Kementerian Negara
Perpres 11/2015 ttg OTK Kemdagri
FILOSOFI PERUBAHAN DIKLAT MENJADI BPSDM UU 5/2014 TTG ASN
UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
ASN/PNS Kompeten PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SERTIFIKASI PERMENDAGRI NO 43 TAHUN 2015 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENDAGRI
STANDARDISASI
BPSDM
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang kompeten dan profesional harus memiliki kompetensi dan terlibat aktif di dalam setiap proses kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, berdasarkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai.
PENEMPATAN YANG TEPAT
KOMPETEN
Pegawai yang Kompeten Perform Memiliki performa pada tingkat keterampilan yang dapat diterima dalam jabatannya Orginize Memiliki kemampuan mengatur sejumlah tugas
React Merespon dan berperilaku tepat pada permasalahan kerja
Fulfill Memenuhi kriteria, norma, prosedur dan standar kerja Transfer Mampu mentransfer pengetahuan kepada pegawai lain
Kebijakan yang Relevan 1.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 68 dan 69 mengamanatkan adanya tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap aparatur: a) Kompetensi Manajerial b) Kompetensi Teknis c) Kompetensi Sosial Kultural
2.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 233 mengamanatkan adanya kompetensi pemerintahan.
3.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 2 mengamanatkan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
4.
Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; mengamanatkan tentang percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang dinamis.
5.
Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri; mengamanatkan adanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
KEMENDAGRI SELAKU PENANGGUNG JAWAB KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan Kementerian/LPNK terlibat dalam menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya (Pasal 44). Dalam hal ini bagi Kemendagri terkait dengan bidang pemerintahan dalam negeri. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi pemerintahan bagi kepala perangkat daerah maupun jabatan administrator dan jabatan pengawas (Pasal 233). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 (3))
SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMDAGRI BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
PENGEMBANGAN SDM APARATUR 1.
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR TERKAIT PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA SEBAGAIMANA GRAND DESAIN REFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR KE DEPAN BAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAUPUN PEMERINTAH DAERAH EKSPEKTASINYA ADALAH TERCIPTANYA SDM APARATUR YANG MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS FUNGSIONAL.
2.
MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI TINGKAT NASIONAL AKAN MENETAPKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM : PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI, PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN, SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI (MASIH HARMONISASI)
JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Diklat; Kursus; Penataran; Seminar; Lokakarya; Bimtek; Pembelajaran Elektronik; Pembelajaran Jarak Jauh; Magang; Pelatihan Dalam Jabatan; Pembekalan/Orientasi Tugas; dan Pendalaman Tugas.
Membangun SDM Aparatur pada hakekatnya adalah membangun keunggulan kompetensi diri dari SDM aparatur itu sendiri sesuai bidang tugas dan kegiatan yang dilakukan. Ketika PNS sebagai aparatur negara siap mereformasi dirinya atau dengan melakukan peningkatan kompetensi maka apa yang kita harapkan dalam pengembangan SDM aparatur tidak lagi sekadar menjadi suatu keniscayaan tetapi kenyataan
STANDAR KOMPETENSI ?
ACUAN / UKURAN YANG DISEPAKATI
STANDAR KOMPETENSI Kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan
STANDAR KOMPETENSI KERJA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (SKK-PDN) adalah rumusan kemampuan kerja di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mencakup antara lain: kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan.
Cakupan Pengetahuan Dalam Kompetensi Pengetahuan yang terkait dengan sistem pemerintahan dan manajemen pembangunan, yang dapat diperoleh: Pendidikan formal; Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi berdasarkan KKA-PDN , SKK-PDN dan LSP-PDN; Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP-PDN.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sertifikasi kompetensi kerja Pemerintahan Dalam Negeri adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri. KOMPETEN/ BELUM KOMPETEN
MATERI UJI SERTIFIKASI PROSES SERTIFIKASI
Sertifikasi: 1.
Sertifikat Kompetensi terhadap kompetensi pemerintahan dalam negeri dilakukan oleh LSP-PDN, berlaku pada kurun waktu tertentu (5 tahun).
2.
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh penyelenggara diklat, berlaku selamanya
SERTIFIKASI KOMPETENSI BERKAITAN DENGAN KOMPETENSI TERKINI ATAS PENCAPAIAN MASA LALU.
PIHAK YANG MENEMPATKAN SESEORANG DALAM JABATAN ADALAH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK).
BPSDM KEMENDAGRI DAN LSP-PDN KEMENDAGRI, BPSDM PROVINSI DAN LSP-PDN PROVINSI MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DAN MELAKUKAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIER ASN KEMENDAGRI DAN PEMDA.
DALAM HAL UJI KOMPETENSI, LSP-PDN KEMENDAGRI DAN LSP-PEMDA (LSP-PDN) PROVINSI DAPAT BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TEKNIS DALAM PENYELENGGARAANNYA.
KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI Koordinasi
K/L
KEMENDAGRI/BPSDM Asesor Lisensi Lisensi akreditasi
Pembinaan
LSPDNPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LSPDNPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LSPDN Asesor Lisensi
verifikasi
TEMPAT UJI KOMPETENSI TEMPAT UJI….,KOMPETENSI PROTAP BNSP ISO GUIDE 65 TEMPAT UJI PROTAP BNSP …., KOMPETENSI ISO GUIDE 65
Uji kompetensi/ Sertifikasi
PESERTA UJI KOMPETENSI PRSERTA UJI PROTAP BNSP …., KOMPETENSI ISO GUIDE 65 PESERTA UJI PROTAP BNSP ….,KOMPETENSI ISO GUIDE 65
Asesor Kompetensi
SINERGI MEWUJUDKAN SDM YANG KOMPETEN BPSDM Kemendagri dapat membantu mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan aparatur Pemdagri (Diklat & pengalaman) yang kompeten dan profesional. BPSDM Kemendagri akan memfasilitasi kerja sama pengembangan SDM dengan K/L teknis dan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri. 34
Fungsi BPSDM Kemendagri
Pengembangan Standardisasi Kompetensi
Sertifikasi Pengembangan Kompetensi
Sertifikasi
Pusat
Pusat
Pengembangan Kompetensi
Kabupaten/Kota
Provinsi
KOMPETENSI Kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas sebagaimana yang disyaratkan
Kompetensi tidak dapat diprediksi, harus dibuktikan untuk dijamin bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap personal sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar tersebut, disyaratkan oleh suatu posisi atau kualifikasi formal lainnya
Lingkungan Kerja
KOMPETENSI
Pengetahuan Pengalaman
Pendidikan
Keterampilan
Sikap Manajerial
Sosial Kultural
Pelatihan Teknis
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERSYARATAN KOMPETENSI ASN UU 5/2014 :
UU 5/2014 :
Pasal 69 - (1) Pengemb karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Inst Pemerintah Pasal 69 - (3) Kompetensi sbgm dimaksd meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kulturl
Pasal 70 - (1) Setiap pegawai ASN memiliki hak dan diberi kesempatan mengembangkan kompetensi Pasal 70 - (2) PK al melalui diklat, seminar, kursus dan penataran
UU 23/2014 : Pasal 233 - (1) Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural Pasal 233 – (2) Selain memenuhi kompetensi sbgm dimksd dlm ayat (1) harus memenuhi kompetensi pemerintahan
KOMPETENSI PEMERINTAHAN
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kompetensi Pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan: Kebijakan Desentralisasi; Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; Pemerintahan umum; Pengelolaan keuangan Daerah; Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; Etika pemerintahan. Kompetensi Pemerintahan Ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 233 ayat 4)
REGULASI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI UU 23/2014 & UU 5/2014
Permendagri 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tentang Pedoman Umum Perumusan Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3771/SJ tentang Pedoman Umum Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)
MANAJEMEN KOMPETENSI KEMENDAGRI DAN PEMDA Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan
Pengembangan Kompetensi
Uji Kompetensi
Persyaratan Kompetensi
Standar Kompetensi
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI LISENSI
1. KKNIPDN 2. SKKPDN
APARATUR KEMDAGRI DAN PEMDA
S E L E K S I
LSP-PDN
3. PROGRAM SDM BERBASIS KOMPETENSI
LULUSAN
LULUSAN PENGEMBA NGAN
Berjenjang Tdk Berjenjang
SDM
U J K
SERTIFIKASI KOMPETENSI
4 Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen
PENGALAMAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN SDM PEMDAGRI
AKREDITASI
LEMBAGA KOORDINASI PENGEMBANGAN SDM
1 SKKPDN RUMUSAN KEMAMPUAN KERJA YG MENCAKUP ASPEK PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN UTK MELAKSANAKAN TUGAS DAN SYARAT JABATAN SECARA KOMPETEN DI BIDANG URUSAN PEMDAGRI YG DITETAPKAN OLEH MENDAGRI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2
3
LSP-PDN
SP2PDN
LEMBAGA SERTIFIKASI YG DIBENTUK UTK MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BIDANG URUSAN PEMDAGRI BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
DOKUMEN STANDAR YG DIGUNAKAN SBG DASAR PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI URUSAN PEMDAGRI.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ROADMAP PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN DAERAH Visi MEWUJUDKAN PEMDA YANG DINAMIS (DINAMIC GOVERNMENT) respsif, PROFESIONAL, KOMPETEN, NETRAL, BERINTEGRITAS, BERKINERJA TINGGI & MELAYANI
Pemda yang Dinamis, Responsif, Berkinerja Unggul & Berdaya Saing
Pelembagaan Sistem Merit
Misi MEMBANGUN BIROKRASI PEMDA YANG EFEKTIF UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH MELALUI INTEGRASI PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN, DAN SDM APARATUR DALAM MEMEBERIKAN LAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH
Pembaharuan Mindset (RMB)
2020
2019 Sasaran : 1. Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif 2. Terwujudnya dukungan ASN yang tepat jumlah dengan kompetensi yang sesuai di Pemda 3. Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas 4. Terbangunnya Social Entreprenueur dalam penyelenggaraan Pemda p Strategi 1. Penataan Urusan Pemerintahan 2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 3. Percepatan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Pemda 4.. Penguatan Sinergitas antar Pemangku Kepentingan 5. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemda 6. Perbaikan tata kerja perangkat daerah dan Kompetensi SDM ASN Pemdagri dalam penyediaan layanan kepada masyarakat 7. Penyusunan Program & Anggaran Berbasis Kinerja
Internalisasi
2018 Akselerasi
2017
Birokrasi yang Sejahtera, & Pelayanan Publik Berkualitas Unggul
Inisiasi
2016
ROAD MAP
Birokrasi yang Efektif & Efisien Birokrasi yang Kompeten
Birokrasi yang Berintegritas & Akuntabel
Birokrasi yang Tepat Fungsi & Right Sizing Tercapainya Tujuan Reformasi Birokrasi
PENATAAN JABATAN DAN KOMPETENSI
1. Pemetaan Urusan Pemerintahan; 2. Pengembangan Instrumen Penataan Urusan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi; 3. Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Terkait Penataan Urusan Pemerintahan.
1. 2. 3.
Penataan Jabatan Revolusi Mental Birokrasi Penyusunan Kualifikasi Pegawai ASN
4. 5.
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Penyusunan Sistem Uji & Sertifikasi Kompetensi
6. 7.
Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai ASN Penyempurnaan Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi
4. Revolusi Mental Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Merit di Daerah 4
3 1. Penataan Urusan Pemerintahan
2 1. 2. 3. 4. 5.
1
Inisiasi 2016
3. Penataan Manajemen Pelayanan Pemda
2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Akselerasi
2017 Penyusunan Standar Pelayanan Berbasis Urusan Pemerintahan 2. Penyusunan Maklumat Pelayanan (Citizen’s Charter) 3. Perbaikan sistem layanan pengaduan dan tindak lanjutnya 4. Penilaian kinerja layanan yang akuntabel dan partisipatif
PP Perangkat Daerah (PP 18 Thn 2016) Pelaksanaan Penataan Kelembagaan OPD Pengembangan Sistem Inovasi Pemerintahan Daerah Otomatisasi dan Standarisasi Proses kerja Pemerintahan Daerah Penataan Jabatan (Restructuring & Rightsizing) termasuk Pelaksanaan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara terintegrasi 6. Standarisasi dan Otomatisasi Ketatalaksanaan dan proses layanan Pemerintahan 7. Pengembangan Knowledge Management
PRIORITAS KERJA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR BPSDM KEMENDAGRI & PEMDA
STANDARDISASI & SERTIFIKASI
• REVISI PERMENDAGRI NO. 2/2013 • TERSUSUN DAN TERLAKSANANYA PEDOMAN STANDARDISASI & SERTIFIKASI • PEDOMAN DESAIN & PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI • PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI • LISENSI DAN AKREDITASI LSP-PDN
• • • • •
PRIORITAS
AGENDA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
• • • •
OKKPD/DIKLAT BAGI KDH & WAKIL KDH DIKLAT SUSPIMDAGRI DIKLAT CAMAT PEMBEKALAN/DIKLAT REVOLUSI MENTAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMDAGRI (SUSPIMDAGRI) DIKLAT PENGELOLAAN KEUDA/BUMD DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONALPEMDAGRI DIKLAT UNGGULAN DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS ASN, DAERAH PERBATASAN DAN DAERAH OTSUS
• PENINGKATAN KOMPETENSI ASN BPSDM • PEMBENAHAN SARANA PRASANA • PEMANFAATAN IT/SIM/INTERNET • OPTIMALISASI PUSDIKLAT REGIONAL • UPT POL PP DAN DAMKAR DI KAMPUS ROKHAN HILIR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMDA
FASILITASI
PRIORITAS
• FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKJ) • PEMBENTUKAN & OPERASIONALISASI LSP-PEMDA (LSP-PDN) • PEMBENTUKAN & OPERASIONALISASI TUK • PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI • PENYUSUNAN MODUL PENGEMBANGAN SDM APARATUR
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
• PENGEMBANGAN SDM APARATUR DAERAH DAN PUSAT • KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR • PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN KEMENDAGRI DAN PEMDA YG TERINTEGRASI K/L, PEMDA PROV, KAB/KOTA. • KERJASAMA KEDIKLATAN DG PIHAK SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM/LUAR NEGERI
• PENYELENGGARAAN DIKLAT STRUKTURAL/KEPEMIMPINAN • PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI • PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS PEMDAGRI BERDASARKAN URUSAN DAERAH
PRIORITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2017 •
Perubahan Nomenklatur dari BADAN DIKLAT PROVINSI BPSDM PROVINSI mengandung konsekuensi bahwa tupoksi BPSDM bukan semata-mata melaksanakan diklat
• KEGIATAN YG DIHARAPKAN DIPROGRAMKAN PADA THN 2017 : • • • • • • • • • •
Penyusunan standar kompetensi jabatan SKPD bersama dg BPSDM Kemendagri dan K/L terkait Lebih memprioritaskan penyelenggaraan diklat teknis, sesuai dg kebutuhan daerahnya masing2 (berdasarkan urusan pemerintahan) Fasilitasi diklat/bimtek DPRD Diklat Camat Diklat bagi Lurah dan Kades Diklat Fungsional Binaan Kemendagri (Satpol PP, P2UPD, Pemadam Kebakaran) Penyelenggaraan Suspimpemdagri Diklat Revolusi Mental Diklat yg terkait dg pengelolaan keuangan daerah Penyelenggaraan diklat yg terkait penguatan SDM BPSDM (Diklat SP2PDN, MOT, TOT dan TOC, Diklat Perumus Standar, Diklat Asesor, dll)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.
Terima Kasih
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 49
