LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN

LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

0

A. Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan

capaian

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2015. BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusiamempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta BPSDM Hukum dan HAM

untuk

mewujudkan

akuntabilitas

dan

pencapaian

kinerja

dalam

pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPSDM Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam pengembangan aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM mengacu kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM, tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM Hukum dan HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas melalui kegiatan Pendidikan dan LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

1

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), serta kegiatan assesment center.

B. Visi, Misi Dan Tujuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Ada pun rumusan Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut : a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga. Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana

yang dicita-citakan

yaitu mewujudkan sistem hukum

nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi : 1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas; 2. Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;


2

3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas; 4. Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; 5. Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai 1. Profesional; 2. Akuntabel; 3. Sinergi; 4. Transparan; 5. Inovatif;

a. Tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi.Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah: 1. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana; 2. Terwujudnya layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat, dan murah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ; 3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan, serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum; 4. Terwujudnya

kebijakan

nasional

yang

mendorong

penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;


3

5. Terwujudnya

Manajemen

penyelenggaraan

Birokrasi

Organisasi Kementerian

yang Hukum

Akuntabel dan

dengan

HAM

yang

profesional; 6. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegrasi. b. Sasaran. Sasaran Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah Seluruh Aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas. Adapun Indikator Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah : No

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

2.347 Org

Persentase penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM yang Akuntabel Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

94%

2 3

4 5

6

7

8 9

10 11

12

1.400 Org 150 Org

1.412 Org 360 Org

240 Org

160 Org

2 Dokumen

12 Dokumen 60%

Prosentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat Tersusunnya dokumen Badan Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel

Dokumen

Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

2

2

Dokumen


4

13

14 15

Tersusunnya laporan profil kompetensi hasil assessment atau computer assisted test (CAT)

2.000 Dokumen 95%

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

95%

C. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 tahun 2015 tanggal 29September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut

BPSDM

Hukum

dan

HAM

menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan 5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia.

Struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat digambarkan pada diagram di bawah ini :


5

Catatan: BPSDM membawahi 2 satuan kerja yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi

D. Sumber Daya Manusia Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan akhir tahun 2014 di dukung oleh sumber daya manusia 259 orang yang terbagi dalam 3 satuan kerja, BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM, berikut perinciannya : GAMBAR 1 KOMPOSISI PEJABAT STRUKTURAL

40

31

30

TOTAL

19 20 10

13 1 1

4

1 3

12

9 4

9

PRIA 4 5

WANITA

0 ESELON I

ESELON II ESELON III ESELON IV ESELON V


6

GAMBAR 2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

BERDASARKAN PENDIDIKAN 5

58

65 SMA D3

24

S1 107

S2 S3

E. Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran

(DIPA)

BPSDM

Hukum

dan

HAM

Tahun

2015

sebesar

Rp.122.961.197.000,- terdiri dari DIPA BPSDM, DIPA AKIP dan DIPA AIM serta DIPA Kantor Wilayah. Adapun perinciannya sebagai berikut. GAMBAR 3 ANGGARAN BPSDM HUKUM DAN HAM


7

F. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM 1. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi SDM berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI; c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Kebijakan Instansi Pembina Diklat (Lembaga Administrasi Negara) a) Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pra Jabatan; b) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional c) Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; d) Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; e) Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; f) Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; g) Peraturan Kepala LAN Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; h) Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;


8

i) Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;

G. Kendala dan Hambatan Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 antara lain : 1. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah : a) Jumlah lulusan peserta diklat e-learning tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian output diklat BPSDM Hukum dan HAM berkurang; b) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung; c) Belum seluruh Kantor Wilayah mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilaksanakan ke BPSDM Hukum dan HAM; d) Belum seluruh Kantor Wilayah menginput kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kedalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA/KL sehingga menyulitkan BPSDM Hukum dan HAM dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah; e) Banyaknya revisi kegiatan sehingga banyak kegiatan menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal

2. Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada adalah : a) Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengijinkan pegawainya mengikuti diklat e-learning b) Menambah kuota jaringan internet yang ada;


9

c) Adanya peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; d) Perlu adanya sosialisasi ke daerah dan coaching atau pelatihan kepada operator penginput data kegiatan Kantor Wilayah; e) Membatasi jumlah revisi kegiatan dan anggaran pada Tahun 2016.


10

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di BPSDM Hukum dan HAM dengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya.Perencanaan Kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM. Berikut adalah rencanakerja dan anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015. Tabel 2.1 Rencana Kerja TahunanBPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 Sasaran Strategis Seluruh Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM dan HAM bagi APGAKUM


Anggaran (Rp) 14.785.314.000,-

6.711.490.000,-

11

Sasaran Strategis Seluruh Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis, Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, PK BAPAS, dan dibidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan profesional, dukungan SDM, Program dan Anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM

35.132.844.000,-

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasyarakatan

Prosentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian Teknis Pemasyarakatan

13.200.836.000-

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Keimigrasian

Prosentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian Teknis Keimigrasian

11.424.076.000,-


Anggaran (Rp) 10.207.049.000,-

12

Sasaran Strategis Seluruh Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kantor Wilayah

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor Wilayah

Anggaran (Rp) 36.031.493.000,-

Adapun Perincian Perencanaan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


13

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Seluruh Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya

KEGIATAN 1

2

3

4

5

INDIKATOR OUTPUT

Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

Tersusunnya dokumen rencana dan program pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

Pembahasan Kurikulum Kader Kepemimpinan

Tersusunnya Kurikulum Kader Kepemimpinan

Penyusunan Kurikulum Diklat Kepemimpinan dan Manajemen (Diklat Pengelola Keuangan orientasi PAS bagi anggota TNI, Diklat agen Perubahan)

Tersusunnya Kurikulum Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

Tersusunnya modul Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

Diklat Kepemimpinan Tingkat I

5 orang pegawai mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat I


ANGGARAN (Rp)

115.200.000

42.390.000

72.650.000

127.305.000

72.800.000

14

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME

Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

6

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

15 orang pegawai mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat II

7

Diklat Kepemimpinan TK.III Pola Baru

30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.III Pola Baru

826.920.000

30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt I Pola Baru

780.160.000

30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt II Pola Baru

780.160.000

30 orang pegawai mengikuti diklat Coach dan Mentor

175.885.000

30 orang pegawai mengikuti diklat Kader Kepemimpinan Akt I

179.280.000

8

9

10

11

Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt I Pola Baru

Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt II Pola Baru

Diklat Coach dan Mentor

Diklat Kader Kepemimpinan Akt I


670.215.000

15

SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

KEGIATAN

12

13

14

15

16

17

18

Diklat Prajabatan Golongan III

INDIKATOR OUTPUT

134 orang pegawai mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III

ANGGARAN (Rp)

1.350.580.000

Diklat Pimpinan Tinggi Pratama 2 Angkatan

60 orang pegawai mengikuti Diklat Pimpinan Tinggi Pratama

458.300.000

Diklat Reformasi Birokrasi Metode E-Learning

400 orang mengikuti Diklat Reformasi Birokrasi Metode E-Learning

123.700.000

Diklat Pengelola Keuangan

165 orang pegawai mengikuti Diklat Pengelola Keuangan

959.200.000

Diklat Orientasi PAS bagi Anggota TNI

212 orang mengikuti Diklat Orientasi PAS bagi Anggota TNI

Diklat Agen Perubahan

80 orang mengikuti Diklat Agen Perubahan

Diklat Implementasi/restrukturisasi Program dan kegiatan wilayah dengan metode e-learning

554 orang pegawai mengikuti Diklat Implementasi/restrukturis asi Program dan kegiatan wilayah dengan metode e-learning


1.158.010.000

384.500.000

85.590.000

16

SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

KEGIATAN

19

20

INDIKATOR OUTPUT

Kegiatan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Diklat Penyusunan Laporan per Kegiatan Kepemimpinan dan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Manajemen Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

ANGGARAN (Rp)

116.800.000,-

Laporan Kegiatan Diklat Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

Jumlah


37.529.000,-

8.742.909.000,-

17

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis

1

2

3

4

5

6

ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

Penyusunan Rencana dan Program Diklat Teknis

Tersusunnya Dokumen Rencana dan Program pengembangan Diklat Teknis

84.689.000

Penyusunan kurikulum diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Tersusunnya kurikulum diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu

80.710.000

Penyusunan Modul Assessment Bagi Pembina WBP

Tersusunnya Modul Assessment Bagi Pembina WBP

80.130.000

Penyempurnaan Kurikulum Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

Tersusunnya Kurikulum Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

65.015.000

Penyusunan Dan Penyempurnaan Modul PK BAPAS

Tersusunnya Modul PK BAPAS

Pembahasan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tersusunnya PedomanPenyelenggaraan Diklat Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)


218.890.000

35.430.000

18


INDIKATOR OUTCOME Persentase (%) lulusan yang meningkat Kompetensinya di bidang Teknis

KEGIATAN 7

8

9

10

11

12

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

Pembahasan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Tersusunnya PedomanPenyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

35.430.000

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Tersusunnya Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

35.930.000

Pelatihan Asessment Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

40 orang pegawai mengikuti Pelatihan Asessment Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

307.540.000

Seleksi Peserta TOT Diklat Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait

160 orang pegawai mengikuti Seleksi Peserta TOT Diklat Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait

195.200.000

Diklat Muatan teknis Substansi Lembaga Metode e-learning

280 orang pegawai mengikuti Diklat Muatan teknis Substansi Lembaga Metode e-learning

174.160.000

Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi BMN

30 orang pegawai mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi BMN

176.320.000


19



KEGIATAN 13

14

15

16

17

18

19

Diklat Bendaharawan TOT Diklat Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait

Diklat Assesor

INDIKATOR OUTPUT 60 orang pegawai mengikuti Diklat Bendaharawan 60 orang pegawai mengikuti TOT Diklat Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait

ANGGARAN (Rp) 589.060.000

678.880.000

20 orang pegawai mengikuti Diklat Assesor

170.100.000

Diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter

32 orang mengikuti Diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter

217.160.000

Diklat Basic Trauma and Cardiac Life support (BTCL) bagi tenaga medis dan perawat

30 orang pegawai mengikuti Diklat Basic Trauma and Cardiac Life support (BTCL) bagi tenaga medis dan perawat

137.175.000

Diklat Pelayanan Publik Tk. Dasar Metode E-learning

240 orang pegawai mengikuti Diklat Pelayanan Publik Tk. Dasar Metode E-learning

74.820.000

200 orang pegawai mengikutiDiklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode Elearning

68.800.000

Diklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-learning


20



20

21

22

23

24

25

KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

Diklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-learning

30 orang pegawai mengikuti Diklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-learning

Diklat Perencana Anggaran Berbasis Kinerja

30 orang pegawai mengikuti Diklat Perencana Anggaran Berbasis Kinerja


91.870.000

Diklat Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

30 orang pegawai mengikuti Diklat Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

148.870.000

Diklat Administrasi Perkantoran Modern Tk.Dasar Metode elearning

200 orang pegawai mengikuti Diklat Administrasi Perkantoran Modern Tk.Dasar Metode elearning

69.800.000

Diklat Administrasi Perkantoran Modern Tk.Lanjutan Metode elearning

160 orang pegawai mengikuti Diklat Administrasi Perkantoran Modern Tk.Lanjutan Metode e-learning

55.840.000

Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara

30 orang pegawai mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara

91.870.000


21



KEGIATAN 26

27

28

29

30

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS

240 orang pegawai mengikuti Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS

Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (angkatan 7 dan 8)

80 orang pegawai mengikuti Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS

710.500.000

Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum

40 orang pegawai mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum

276.000.000

Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait

360 orang pegawai mengikuti Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait

Kegiatan Evaluai dan penyusunan Laporan per Kegiatan Diklat Teknis

Laporan Teknis

Kegiatan


Diklat

2.131.500.000

3.636.790.000

97.200.000

22



KEGIATAN 31

INDIKATOR OUTPUT

Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis

Laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis

Jumlah


ANGGARAN (Rp)

33.000.000

35.932.844.000

23

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM

KEGIATAN 1

2

3

4

5

6

7

Kegiatan penyusunan Rencana dan Program Fungsional dan HAM

INDIKATOR OUTPUT

Pembahasan Pengembangan Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional dan HAM

Tersusunnya Dokumen Rencana dan Program pengembangan Fungsional dan HAM Tersusunnya laporan FGD Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional dan HAM

Penyusunan Kurikulum Diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan

Tersusunnya kurikulum diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan

Penyusunan Modul Diklat Penguatan Perancang Metode E-Learning

Tersususnnya modul diklat Elearning

Penyempurnaan kurikulum Diklat Penyuluh Hukum

Tersusunnya Kurikulum Diklat Penyuluh Hukum

Diklat Penyuluh Hukum (2 Angkatan)

60 orang pegawai mengikuti Diklat Penyuluh Hukum

Diklat Penguatan Perancang Perundang-Undangan

30 orang pegawai mengikuti Diklat Penguatan Perancang Perundang-Undangan



59.510.000

98.140.000

160.570.000

98.140.000

560.210.000 253.740.000

24



KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT


8

Diklat Audit Forensik

30 orang pegawai mengikuti Diklat Audit Forensik

9

Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan

90 orang Pegawai mengikuti Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan

2.438.325.000

10 Diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan

60 orang Pegawai mengikuti Diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan

463.430.000

11 Diklat Audit investigatif

30 orang pegawai mengikuti diklat Audit investigatif

122.650.000

12

Diklat Analis Kepegawaian Keahlian

13 Diklat Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning

14 Diklat TOT Perancang Perundang-undangan

15 Diklat Berbasis kompetensi di bidang HAM bagi aparatur penegak hukum

30 orang pegawai mengikuti diklat Audit investigatif 1.040 orang pegawai mengikuti diklat Dasar-Dasar HAM dengan metode Elearning 30 orang pegawai mengikuti diklat TOT Perancang Perundang-undangan 150 orang pegawai mengikuti Diklat Berbasis kompetensi di bidang HAM bagi aparatur penegak hukum


249.590.000

329.460.000

239.665.000

1.324.610.000

25



KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

16 Kegiatan Evaluasi dan

LaporanKinerja Alumni Penyusunan Laporan Kinerja Diklat Fungsional dan Alumni Diklat Fungsional dan HAM HAM

17 Kegiatan evaluasi dan

penyusunan laporan kegiatan diklat Fungsional dan HAM

Laporan Kegiatan Diklat Fungsional dan HAM

JUMLAH


121.000.000

95.500.000

6.711.490.000

26

Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

INDIKATOR OUTCOME Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu,Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel,tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu,Persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat, tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, tersusunnya dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran

ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

Penyusunan Program dan rencana Kerja Anggaran

Tersusunnya Dokumen Program dan rencana Kerja Anggaran

834.352.000

1

Penyusunan Anggaran

Tersusunnya Anggaran

Dokumen

206.001.000

2

Finalisasi Penyusunan Anggaran

Tersusunnya Anggaran

Dokumen

3

Penyusunan Kalender Kegiatan Daerah, Disbursement Plan Tahun 2016

Tersusunnya Dokumen kalender Kegiatan Daerah, Disburstmen Plan dan Procurement Plan Tahun 2016

Pembahasan Penyelenggaraan Diklat/Bimtek Kanwil tahun 2016

Terselenggaranya kegiatan Pembahasan Penyelenggaraan Diklat/Bimtek Kanwil tahun 2016

FGD Penajaman dan Penyusunan Program Kurikulum Diklat

Terselenggaranya FGD Penajaman dan Penyusunan Program Kurikulum Diklat

A

4

5


54.190.000

55.229.000

447.112.000

71.820.000

27

SASARAN STRATEGIS Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat


ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

B

Pengelolaan Evaluasi dan Laporan

Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Laporan

154.562.000

1

Penyusunan Evaluasi dan Laporan

Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan laporan Kinerja, tahunan dan Bulanan

154.562.000

2

Bimbingan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Terselenggaranya Bimtek Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

49.690.000

C

Pengelolaan Kerjasama

Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan Kerjasama

50.600.000

D

Pengelolaan Kepegawaian

Tersususunnya dokumen Pengelolaan Kepegawaian

428.340.000

1.

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

Tersusunnya dokumen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tersusunnya dokumen Pengelolaan Administrasi dan Seleksi Diklat Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Terselenggaranya FGD Evaluasi Analisis Jabatan Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai

2.

3. 4. 5

Pengelolaan Administrasi dan Seleksi Diklat Pengelolaan Perpustakaan FGD Evaluasi Analisis Jabatan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai


72.300.000

89.850.000 82.800.000 45.990.000 137.400.000

28



KEGIATAN E

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

Pengelolaan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional Widyaiswara

75.600.000

1

Pengelolaan Widyaiswara

Terselenggaranya Widyaiswara

43.800.000

2

Penerbitan Jurnal Ilmiah

Terbitnya Jurnal Ilmiah

31.800.000

F

Pengelolaan Jabatan Fungsional Medis dan Dokter

Terselenggaranya Pengelolaan Jabatan Fungsional Medis dan Dokter

80.600.000

Penguatan, Pembinaan dan Monitoring Diklat

Terselenggaranya Pembinaan dan Diklat

1

Penguatan, Pembinaan dan Monitoring Diklat

Terselenggaranya Penguatan, Pembinaan dan Monitoring Diklat

428.742.000

2

Coaching dan Mentoring Bagi Pegawai Kantor Wilayah

Terselenggaranya Coaching dan Mentoring Bagi Pegawai Kantor Wilayah

122.715.000

Pengelolaan Bagian Umum, Rumah Tangga, Kehumasan dan Tata Usaha

Terselenggaranya Pengelolaan Bagian Umum, Rumah Tangga, Kehumasan dan Tata Usaha

G

H


Pengelolaan

Penguatan, Monitoring

551.457.000

386.990.000

29



KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

2.

Pengelolaan Kehumasan

Terselenggaranya kehumasan

I

Evaluasi ISO

Tersusunnya Dokumen laporan International Standart Organisation (ISO)

53.800.000

J

Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tersusunnya laporan SPIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014

22.600.000

K

Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan

Terlaksananya pengelolaan Unit Layanan Pengadaan

129.680.000

L

Pengelolaan Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional

Terselenggaranya Pengelolaan Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional

575.360.000

M

1.

2.

Pengembangan SDM Pegawai dan Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM Peningkatan Kapasitas Pegawai BPSDM hukum dan HAM

kegiatan

ANGGARAN (Rp)

Terselenggaranya Pengelolaan Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional

286.000.000

575.360.000

Terselenggaranya Pengembangan SDM Pegawai dan Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM

393.360.000

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pegawai BPSDM hukum dan HAM

132.000.000


30



ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

3.

Penguatan Metode elearning

Terlaksananya penguatan Metode e-learning

50.000.000

N

Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengembangan SDM (CBHRIS)

Terselenggaranya Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengembangan SDM (CBHRIS)

60.100.000

Seleksi Penerimaan Calon taruna AKIP dan AIM

Terselenggaranya Seleksi Penerimaan Calon taruna AKIP dan AIM

810.150.000

P

Pengelolaan Keuangan

Terlaksananya Keuangan

168.730.000

1.

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Terlaksananyanya Pengelolaan Administrasi Keuangan

99.950.000

2.

FGD Keuangan

Terselenggaranya FGD Keuangan

37.890.000

3.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekon BPSDM Hukum dan HAM

Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan dan Rekon BPSDM Hukum dan HAM

30.890.000

O

Q

Pengelolaan Unit Penilai  kompetensi, Pelaksanaan Computer Assisted Test  dan asessment

Terlaksananya kantor wilayah Terlaksananya center

Pengelolaan

CAT


di

13

1.050.000.000

assessment

31



KEGIATAN 1 2

R

1. 2. S

1.

2.

Asessment Center

Pelaksanaan CAT 13 kanwil Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan Belanja Uang Lembur Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran Perawatan kendaraan Bermotor Roda 4,6 Perawatan Kendaraan roda 2

3.

Layanan Daya dan Jasa

4.

Perawatan Gedung Kantor

5.

Penunjang Sarana dan Prasarana kegiatan Perkantoran

INDIKATOR OUTPUT Terlaksananya Asessment Center

kegiatan


Terlaksananya kegiatan CAT di 13 kanwil

532.810.000

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai

18.008.313.000

Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan Pegawai Terlaksananya pembayaran uang lembur pegawai BPSDM Terselenggaranya Operasional dan pemeliharaan Perkantoran

Terlaksnanya Perawatan kendaraan Bermotor Roda 4,6 Terlaksananya Kendaraan roda 2

Perawatan

16.248.738.000 1.759.575.000

8.961.740.000

837.020.000

49.560.000

Terlaksananya Layanan Daya dan Jasa

2.105.000.000

Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan Perkantoran

1.254.000.000


2.747.300.000

32



KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

INDIKATOR OUTPUT

6.

Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

187.440.000

7.

Pengiriman Pos dan Giro

Tersedianya pengiriman Pos dan Giro

45.100.000

8

Keprotokolan

Terlaksananya kegiatan protokoler

90.970.000

9

Poliklinik dan Obat-obatan

Tersedianya Poliklinik dan Obatobatan

108.000.000

10

Fumigasi Ruang Perpustakaan dan Fooging Gedung

Terlaksananya Perpustakaan Gedung

11

Sewa Mesin FotoCopy

Tersedianya Mesin Fotocopy

12

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor

13

Perawatan Inventaris Kantor

Terlaksananya Inventaris Kantor

14

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM

Tersedianya pakaiana Dinas Pegawai BPSDM Hukum dan HAM

135.500.000

15

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Pengamanan, petugas Kebersihan dan Petugas Taman

Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Pengamanan, petugas Kebersihan dan Petugas Taman

69.700.000

Fumigasi Ruang dan Fooging


19.900.000 70.000.000

dan

Perawatan

243.000.000

699.250.000

33



KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

16

Sewa Jaringan Penguatan Metode E-learning

Tersedianya jaringan untuk Penguatan Metode E-learning

T

Perangkat pengolah Data dan Komunikasi

Tersedianya pengolah Data dan Komunikasi

1.

Perangkat pengolah Data

Tersedianya Perangkat pengolah Data

870.300.000

2.

Perangkat informasi dan komunikasi

Tersedianya Perangkat informasi dan komunikasi

225.000.000

U

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2.434.570.000

1.

Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan

Tersedianya Peralatan Penunjang Pendidikan

1.862.845.000

2.

Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran

Tersedaianya Peralatan dan Penunjang Perkantoran

300.000.000 1.095.300.000

571.725.000 35.932.844.000

JUMLAH


34

Tabel 2.6 Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

KEGIATAN 1

2

3

4

Lulusan Taruna AKIP

Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

Jumlah Lulusan Taruna AKIP yang menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis Pemasyarakatan

8.569.943.000,-

Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran

4.344.719.000,-

Tersedianya Perangkat Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Total


111.500.000

174.674.000

13.200.836.000,-

35

Tabel 2.7 Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR OUTCOME Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

KEGIATAN 1

2

Lulusan taruna Akademi Imigrasi (AIM)

Layanan Perkantoran

INDIKATOR OUTPUT Jumlah Lulusan Taruna AIM yang menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis Pemasyarakatan Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran

Total

ANGGARAN (Rp) 8.085.590.000,-

3.338.486.000,-

11.424.076.000,-

Tabel 2.8 Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME

Seluruh aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Jumlah lulusan yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti Diklat pada Kantor Wilayah

KEGIATAN 1

Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah

INDIKATOR OUTPUT Jumlah Lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi

Total


ANGGARAN (Rp) 36.031.493.000,-

36.031.493.000,-

36

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan

terukur dalam

rentang

waktu

satu

Tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah : 1. untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. BPSDM Hukum dan HAM telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Berikut Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2015:


37

Tabel 2.9 Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) Seluruh aparatur hukum 1 dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan 2 memperoleh pengembangan karir yang jelas.

3

4

(2) Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Teknis Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Target (3) 2.347 org

1.412 org

360 org

Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di 240 org bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi di 160 org bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di 1.400 org bidang Fungsional dan HAM Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di 150 orang bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Tersusunnya dokumen rencana program 2 dok dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu Persentase penyerapan anggaran yang 94% akuntabel Tersususnnya dokumen pelaksanaan 12 dok anggaran yang akuntabel dan tepat waktu Persentase tersedianya data pegawai 60% berdasarkan kompetensi yang akurat Tersususnnya dokumen BMN yang akurat 2 dok dan akuntabel Tersusunnya laporan keuangan yang 2 dok akuntabel dan tepat waktu Tersususnnya dokumen profil Kompetensi 2.000 hasil Test assessment atau Computer dok Assisted Test 12 bulan Layanan Perkantoran


38

Sasaran Strategis (1) Seluruh aparatur hukum 5 dan hak asasi manusia memiliki kompetensi 6 sesuai bidangnya dan memperoleh 7 pengembangan karir yang jelas.

Indikator Kinerja (2) Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di kantor wilayah

Target (3) 95% 95%

4.960 orang

Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM untuk Tahun 2015 sebesar Rp.122.961.197.000,-

Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing unitnya adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang kepemimpinan dan manajemen, dimana dijabarkan dalam Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.


39

Tabel 2.10 Penetapan Kinerja

Pusat Pengembangan Kepemimpinandan Manajemen Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang kepemimpinan dan manajemen

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan manajemen

2.347 org

Jumlah Anggaran

: Rp. 8.742.909.000,-

Program

: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM

2. Pusat Pengembangan Teknis Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Teknis adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Teknis, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Teknis dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Teknis adalah Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang Teknis, dimana

dijabarkan

dalam

4

(empat)

Indikator

Kinerja

Utama

Pusat

Pengembangan Teknis.


40

Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan yang meningkat Kompetensinya dibidang Teknis

1. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis 2. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 3. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas 4. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana terpadu

Anggaran

: Rp. 10.917.549.000,-

Program


TARGET

1.412 org

360 org

240 org

160 org

3. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Fungsional dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan


41

3. Bidang Evaluasi dan Laporan

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah Persentase lulusan yang meningkat Kompetensinya dibidang Fungsional dan HAM, dimana dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM. Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang Fungsional dan HAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM.

1.400 org

2. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang HAM bagi aparatur Penegak Hukum

150 org

Jumlah Anggaran

: Rp. 6.711.490.000,-

Program


4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendukung pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Indikator keberhasilan kinerja utama Sekretariat Badan adalah tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat

waktu,

persentase

penyerapan

anggaran

yang

akuntabel,

tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat


42

waktu, persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat,

tersusunnya

tersusunnya

laporan

dokumen

BMN

keuangan

yang

yang

akurat

akuntabel

dan

dan

akuntabel,

tepat

waktu,

tersusunnya dokumen profile kompetensi hasil assessment atau Computer Asissted Test, Layanan perkantoran.. Berikut rincian indikator kinerja utama Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tabel 2.12 Penetapan Kinerja

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA Terselenggaranya fungsi-fungsi organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM

1. Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu;

TARGET

2 dok

2. Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel;

94%

3. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu;

12 dok

4. Persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat;

60%

5. Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel;

2 dok

6. Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;

2 dok

7. Tersusunnya dokumen profile kompetensi hasil assessment atau Computer Asissted Test; 8. Layanan perkantoran

2000 dok

12 bln

Jumlah Anggaran : Rp. 35.132.844.000,Program



43

5. Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tugas dan fungsi AKIP adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan. Indikator keberhasilan kinerja AKIP diukur dengan Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan. Berikut Indikator kinerja utama AKIP selengkapnya : Tabel 2.13 Penetapan Kinerja

Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

TARGET

95%

Jumlah Anggaran :Rp. 13.200.836.000,Program

6.


Pendidikan Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) Tugas dan fungsi Akademi Imigrasi(AIM) adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Keimigrasian. Indikator keberhasilan kinerja Akademi Imigrasi diukur dengan Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian. Berikut Indikator kinerja utama Akademi Imigrasi selengkapnya :


44


Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2015

7.


INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

TARGET

95%

Jumlah Anggaran

: Rp. 11.424.076.000,-

Program


Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Pada Tahun 2015 seluruh Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjadi bagian dari Satuan Kerja (satker) BPSDM Hukum dan HAM dengan tugas melaksanakan pengembangan SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis.Indikator keberhasilan kinerja Kantor Wilayah diukur dengan Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah. Berikut Indikator kinerja utama Kantor Wilayah :


45


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015


INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) lulusan yang meningkat Kompetensinya setelah mengikuti Diklat berbasis Kompetensi

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah

TARGET

4.960 Oran g

Jumlah Anggaran

: Rp. 36.031.493.000,-

Program



46

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2015. Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja BPSDM Hukum dan HAM, aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerjaorganisasi pada tahun mendatang.

A. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja

masing-masing

Unit

Eselon

II

yang

secara

konsisten

dapat

melaksanakannya, baik dengan atau tanpa dukungan anggaran, dan hingga berakhirnya tahun anggaran 2015 berbagai upaya telahdilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran BPSDM Hukum dan HAM atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana dilapangan. Namun demikan bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas. akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik. Berkenaan dengan itu, BPSDM Hukum dan HAM terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan BPSDM Hukum dan HAM di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada tahun 2015dapat disampaikan sebagai berikut


47

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 TA.2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)


Kinerja Target

Anggaran

(3)

Realisas i (4)

% Capaian (5)

Pagu (Rp) (6)

Realisasi (Rp) (7)

% Capaian (8)


85%

88,35%

103,95%

8.742.909.000

6,671,243,530,-

76.30

2

Persentase (%) lulusan yang kompetensinya di bidang Teknis

meningkat

85%

94,79%

111,52%

10.917.549.000

9,775,534,600,-

89.54

3

Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM

85%

87,2%

102,58%

6.711.490.000

5,830,634,876,-

86.88

4

Persentase (%) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

85%

117,1%

137,76%

35.932.844.000

30.463.765.433,-

84.78

95%

0%

0%

13.200.836.000

11,035,984,398,-

83.60

62 org

(0 org)

95%

0%

9,284,119,667,-

81.27

(0 org)

0%

11.424.076.000

62 org** 4.960 org

5.501 org

110,91%

36.031.493.000

32,981,114,330,-

91.53

Total

566.72%

122.961.197.000

106,042,396,834,-

86,24

Total Capaian

80,96%

1

5

6

7

Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah


48

Tabel 3.2 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

RK 2014

(1)

(2)

(4)

Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

1

Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya

2

Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya

95,62%

3

Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya

96%

4

Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

94,48%

5

Persentase lulusan Pemasyarakatan

98,5%

6

yang

menguasai

ilmu

dan

di

keahlian

bidang

teknis

95%

64 org**

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

100% 65 org**


49

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

RK 2014

(1)

(2)

(4)


1


88,35%

2

Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis

94,79%

3


87.2%

4

Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

117,1%

5

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

0% (0 org)

6 7

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah


0% (0 org) 5.501 org

50

Tabel 3.4 Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Hasil Capaian Berhasil

(1)

(3)

Tidak Berhasil (4)


88,35%

0

Persentase lulusan meningkat kompetensinya bidang Teknis

94,79%

0


87,2%

0

Persentase (%) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

117.1%

0

Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

0%

95% (62 org)

Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

0%

95% (62 org)

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah

110,91

(2) 1


2

3

4

5

6

7

(%) yang

Tindak Lanjut

(5)

di


0

51

B. Analisa Capaian Kinerja Utama 1. Analisa Capaian Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 diketahui:

1. Capaian kinerja utama BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 sebesar 566.72%, jika dirata-rata capaiannya sebesar 80,96%, dengan rincian sebagai berikut: a) Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang

Kepemimpinan dan Manajemen sebesar 88,35% lebih besar dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 85%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2015 sebesar Rp.6,671,243,530,(75,26%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.8.742.909.000,b) Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang

Teknis pada unit kerjanya sebesar 94,79% lebih besar dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 85%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2015 sebesar Rp.9,775,534,600,- (89,54%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.10.917.549.000,a) Persentase

(%)

lulusan

yang

meningkat

kinerjanya

di

bidang

Fungsional dan HAM pada unit kerjanya sebesar 87,2% lebih besar dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 85%. Sedangkan realisai anggaran

yang

berhasil

diserap

pada

tahun

2015

sebesar

Rp.5.830.634.876,- (86,24%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.6.711.490.000,b) Persentase

(%)

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

sebesar 117.1% lebih besar dari target yang di

rencanakan yaitu sebesar 85%. Sedangkan realisai anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2015 sebesar Rp.30.463.765.433,(84,78%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesarRp. 35.932.844.000,-


52

c) Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan sebanyak 0 orang (0%) lebih kecil dari target yang direncanakan

yaitu

sebesar

62

orang

lulusan

Akademi

Ilmu

Pemasyarakatan atau 95%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2015 sebesar Rp.11.035.984.398,(83.60%) dari total anggaran yang ditetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.200.836.000,d) Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian sebanyak 0 orang (0%) lebih kecil dari target yang direncanakan yaitu sebesar 62 orang lulusan Akademi Imigrasi atau 95%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2015 sebesar Rp.9.284.119.667,- (81,27%) dari total anggaran yang ditetapkan

dalam

DIPA

BPSDM

Hukum

dan

HAM

sebesar

Rp.11.424.076.000,e) Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah pada Tahun 2015 sebanyak 5.501 orang lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 4.960 orang. Realisasi Anggaran yang berhasil

diserap

pada

DIPA

Kantor

Wilayah

sebesar

Rp.32.981.114.330,- atau 91,53% dari total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.36.031.493.000,-

2. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2014 terdapat 2 (dua) indikator yang memiliki tren menurun yaitu : a) Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

padaTahun

2015

lebih

kecilatau

menurun

dibandingkan dengan capaian di tahun 2014 yaitu sebesar 95%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2015 Akademi Ilmu Pemasyarakatan tidak melakukan kelulusan disebabkan oleh mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dimulai pada Bulan Januari menjadi Bulan Mei; b) Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian padaTahun 2015 lebih kecil atau menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2014 yaitu sebesar 95%, hal ini dikarenakan LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

53

pada Tahun 2015 Akademi Imigrasi tidak melakukan kelulusan disebabkan oleh mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dimulai pada Bulan Januari menjadi Bulan Mei

3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah : a) Jumlah lulusan peserta diklat e-learning tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian output diklat BPSDM Hukum dan HAM berkurang sebagai informasi jumlah lulusan diklat e-learning hanya 35-45% dari yang ditargetkan; b) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung; c) Belum seluruh Kantor Wilayah mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilaksanakan ke BPSDM Hukum dan HAM; d) Belum seluruh Kantor Wilayah menginput kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kedalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA/KL sehingga menyulitkan BPSDM Hukum dan HAM dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah; e) Banyaknya revisi kegiatan sehingga banyak kegiatan menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal

4. Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada adalah : a) Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengijinkan pegawainya mengikuti diklat e-learning b) Menambah kuota jaringan internet yang ada; c) Adanya peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;


54

d) Perlu adanya sosialisasi ke daerah dan coaching atau pelatihan kepada operator penginput data kegiatan Kantor Wilayah; e) Membatasi jumlah revisi kegiatan dan anggaran pada Tahun 2016.

2. Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

Sasaran Strategis (1) Seluruh aparatur 1 Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Indikator Kinerja Utama (2) Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensin ya di bidang Kepemimpin an dan Manajemen

TAHUN 2015 Kinerja Target

Realisasi

(3) 85%

(4) 88,35%

Anggaran % Capaian (5) 103,95%

Pagu (Rp) (6) 8.742.909.000

Realisasi (Rp) (7) 6,671,243,530

% Capaian (8) 76.30%

Analisis : Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM bertanggung jawab terhadap proses pengembangan aparatur Kementerian Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) sehingga diperoleh aparatur hukum dan HAM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat.

Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM ditargetkan dapat menghasilkan lulusan yang meningkat kompetensinya sebesar 85% dari keseluruhan jumlah yang mengikuti diklat. Dalam rangka hal tersebut BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap lulusan


55

diklat.Sasaran evaluasi diklat adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kompetensi peserta diklat seperti, peningkatan pengetahuan dan wawasan setelah mengikuti diklat di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Hasil penilaian atau pengukuran terhadap peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Peningkatan Kompetensi Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

6 org 7 org 9 org 4 org 0 org

Menurun/ Tidak lulus 11 org 13 org 12 org 15 org 0 org

40 org

0 org

0 org

30 org

30 org

0 org

0 org

Kader Pim Angkt. II

29 org

29 org

0 org

0 org

9

Pim Tinggi Pratama 1

26 org

26 org

0 org

0 org

10

Pim Tinggi Pratama 2

30 org

30 org

0 org

0 org

11 12

Prajabatan Golongan III Pim Tk.III Angkt. 51

150 org 30org

150 org 29 org

0 org 0 org

0 org 1 org

13

Pim Tk.III Angkt. 52

30 org

30 org

0 org

0 org

14

Pim Tk.III Angkt. 53

30 org

30 org

0 org

0 org

15

Pim Tk.IV Angkt.178

30 org

29 org

0 org

1 org

16

Pim Tk.IV Angkt.179

30 org

29 org

0 org

1 org

17

Pim Tk.IV Angkt.180

30 org

30 org

0 org

0 org

18

Pim Tk.IV Angkt.182

30 org

30 org

0 org

0 org

19

Pim Tk.IV Angkt.183

30 org

30 org

0 org

0 org

747 org

660 org 88,35%

26 org 3,48%

54 org 7,23%

No

Jenis diklat

Jumlah Peserta 44 org 41 org 38 org 39 org 40 org

Meningkat/ Lulus 25 org 19 org 16 org 18 org 40 org

1 2 3 4 5

Pengelola Keuangan 1 Pengelola Keuangan 2 Pengelola Keuangan 3 Pengelola Keuangan 4 Agen Perubahan 1

6

Agen Perubahan 1

40 org

7

Coach dan Mentor

8

Total % capaian

Tetap

Sumber : Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusbang Pimen


56

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen terhadap 747 orang peserta yang mengikuti diklat Kepemimpinan dan Manajemen dari 1.047 orang lulusan diklat diperoleh informasi bahwa 88,35% atau 660 orang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat dan 7.23% atau 54 orang tidak meningkat kompetensinya sedangkan

3,48%

atau

26

orang

peserta

tidak

mengalami

peningkatan/penurunan kompetensi.

Hasil ini diperoleh dengan mengukur dari hasil pre test peserta diklat sebelum mengikuti diklat dibandingkan dengan hasil post test peserta diklat setelah mengikuti diklat Kepemimpinan dan Manajemen dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: (1) Rumus Peningkatan Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat (2) Rumus Penurunan Kompetensi Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat

Dari data diatas dapat diambil simpulan bahwa pada Tahun 2015Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp.8,742,909,000,- telah berhasil melakukan pengembangan SDM hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen sebesar 88,35% lebih besar dari yang ditargetkan yaitu 85%, sehingga capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah sebesar 103,95%. Capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen jika dilihat dari jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen adalah sebagai berikut :


57

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama

Kinerja

Indikator Keberhasilan Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dibidang Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya

Anggaran (Rp)

T

R

Pagu

Realisasi

2.347 org

1.047 org

8,742,909,000,-

6,671,243,530 ,-

Total Persentase Capaian

44,61%

76,30%

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Output Diklat Kepemimpinan melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 danTahun 2015

Capaian 2014

Capaian2015

374 Orang

389 Orang

Persentase (%) 4,01%

Tabel 3.9 Persentase pencapaian target RPJMN Pada Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 Target RPJMN 2015-2019

2015

Total

% capaian target

7.147 Orang

1.047

1.047

14,65%


58

Analisisnya: Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa: 1. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan

dan

Manajemen

yang

dihasilkan

oleh

Pusat

Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen berjumlah 1.047 orang lulusan atau 46,61% dari yang ditargetkan dalam Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 sebesar 2.347 orang lulusan; 2. Apabila

dilihat

dari

realisasi

penyerapan

anggarannya

Pusat

Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2015 telah berhasil

melakukan

penyerapan

anggaran

sebesar

76,30%

atau

Rp.6,671,243,530,- dari pagu anggaran Rp.8.742.909.000; 3. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 pencapaian target output Diklat Kepemimpinan mengalami kenaikan sebesar 4,01%(lihat.Tabel 3.8). 4. Persentase capaian output Diklat Kepemimpinan dan Manajemen BPSDM Hukum dan HAM apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada Tahun 2015 capaiannya sebesar 14,65%;

Informasi lebih lengkap mengenai output yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dapat dilihat capaian kinerja pada masing-masing bagian yang terdapat pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen berikut ini:

1) Bidang Program Kinerja

yang

dihasilkan

Bidang

Program

Pusat

Pengembangan

Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini


59

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

Indikator Kinerja Tersusunnya program dan kegiatan 2016 Jumlah kurikulum diklat yang disusun/up date Jumlah modul diklat yang disusun/up date

Anggaran (Rp)

Kinerja Target

Realisasi

Target

1 dokumen

1 dokumen

115.200.000,-

68.266.500,-

4 kurikulum

4 kurikulum

115.040.000,-

104.199.500,-

1 Modul

1 Modul

127.305.000,-

126.134.000,-

6

6

357.545.000,-

298.600.000,-

Jumlah

100%

Persentase Capaian

Realisasi

83,51%

Analisa: Seluruh kegiatan telah dilaksanakan pada Tahun 2015 sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Program pada Tahun 2015 sebesar 83,15% atau Rp.298.600.000,- dari yang dianggarkan

dalam

DIPA

BPSDM

Hukum

dan

HAM

sebesar

Rp.357.545.000,-. Berikut capaian Bidang Program pada Tahun 2015, yaitu : a.

Tersusunnya

Rencana

dan

Program

Diklat

Kepemimpinan

dan

ManajemenPenyusunan Kegiatan tahun 2016 b.

Tersusunnya Kurikulum Kader Kepemimpinan

c.

Tersusunnya Kurikulum Diklat Pengelola Keuangan, Orientasi PAS bagi angota TNI, dan Diklat Agen Perubahan;

d.

Tersusunnya Modul Diklat Kepemimpinan dan Manajemen.

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat Kinerja Bidang Penyelenggaraan pada Tahun 2015 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dapat dilihat dari indikator kinerja Bidang Penyelenggaraan diklat berikut ini.


60

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Bidang Penyelenggara Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 Kinerja

Indikator Kinerja Jumlah Penyelenggaraan Diklat

Target

Realisasi

35

41

Anggaran (Rp) Target Realisasi 8,231,035,000,-

117,14%

Prosentase Capaian

6,229,473,930,-

75,68%

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Bidang Penyelenggaraan Diklat jika dilihat dari jumlah penyelenggaraan diklatnya maka diperoleh data sebagai berikut: 1. Dari 35 jenis penyelenggaraan diklat yang ditargetkan untuk dilaksanakan, Bidang Penyelengggaraan diklat pada Tahun 2015 menyelenggarakan sebanyak 41 jenis penyelenggaraan diklat, lebih banyak 17% dari yang ditargetkan pada Tahun 2015 karena selain menyelenggarakan diklat dengan

anggaran

dari

DIPA

BPSDM

Hukum

dan

HAM,

Pusat

Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen juga melaksanakan diklat dengan anggaran PNBP Ditjen Imigrasi, PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual, meskipun ada 1 (satu) kegiatan sehingga capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan diklat adalah sebesar 117,14%. 2. Realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan Diklat pada Tahun

2015

dianggarkan

sebesar dalam

75,68% DIPA

atau

BPSDM

Rp.6,229,473,930,Hukum

dan

dari

HAM

yang

sebesar

Rp.8,231,035,000,3. Berikut jenis diklat yang diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen


61

Grafik 3.1 Jenis Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 (DIPA BPSDM) 30

30

29

30

29

26 24

23

25

26

25

JUMLAH PEG

22

19

20

30 30 27

29

19

18

15

PRIA

10

10

6

55

5

11 0

0

6

8

7

WANITA

0

DIKLAT PIM DIKLAT PIM DIKLAT PIM DIKLAT PIM DIKLAT PIM KADER PIM KADER PIM PIMPINAN TK.I TK.II TK.III TK.IV GEL 1 TK.IV GEL 2 GEL 1 GEL 2 TINGGI PRATAMA 1

150

6

4

PIMPINAN TINGGI PRATAMA 2

COACH N MENTOR

150 JUMLAH PEG

100

97

53

50

PRIA

44 31

41 35 13

0

PRAJABATAN GOL III

PENGELOLA KEUANGAN I

6 PENGELOLA KEUANGAN 2

38 26 12 PENGELOLA KEUANGAN 3

4036

39 33

40 34

6

4

PENGELOLA KEUANGAN 4

AGEN PERUBAHAN I


6

WANITA

AGEN PERUBAHAN 2

62

Grafik 3.2 Capaian Diklat E-Learning Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40 39 40

32 28

30 20

20 2020 20

32 27

24

16

13

12

26 14

27

LULUS

13

8

10

JUMLAH PEG

8 1

0

DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL RB GEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40

40

40

40

40

40

40

40 35 27

30 25

27

30

28

2020

20 15

JUMLAH PEG

26

20 20 13

13

TIDAK LULUS

LULUS

14 10

12

10 TIDAK LULUS

5 0 IMPLE IMPLE IMPLE IMPLE IMPLE IMPLE IMPLE PROG KEG PROG KEG PROG KEG PROG KEG PROG KEG PROG KEG PROG KEG WIL 1 WIL 2 WIL 3 WIL 4 WIL 5 WIL 6 WIL 7


63

Grafik 3.3 Capaian Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 (PNBP Imigrasi)

30 25 20 15 10 5 0

30 28

30 29

30

30

30

27

27

JUMLAH PEG

22

PRIA

8 2

3

1

3 WANITA

DIKLAT PIM TK.III GEL 1

DIKLAT PIM TK.III GEL 2

DIKLAT PIM TK.IV GEL 1



Grafik 3.4 Capaian Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 (PNBP KI)

30 30

JUMLAH PEG

21

20

9

PRIA

10 0

DIKLAT PIM TK.IV

WANITA

3) Bidang Evaluasi dan Laporan Capaian

kinerja

Bidang

Evaluasi

dan

Laporan

Diklat

Pusat

Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dapat dilihat dari indikator kinerja bidangnya berikut ini:


64

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

Indikator Kinerja Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

Anggaran (Rp)

Kinerja Target

Realisasi

% capaian

2.347

1.047

44,61%

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diklat Tahun 2015

35 dok

35 dok

100%

Jumlah Laporan Pasca Diklat

1 dok

1 dok

100%

Total

100%

Target

Realisasi

154,329,000,-

143,169,600,-

244.61% 81,55

Persentase Capaian

92,76%

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh data Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 81,55% hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2015 telah berhasil

melakukan

penyerapan

anggaran

sebesar

92,76%

atau

Rp.143.169.600,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.154.329.000,-.


65

3. Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Teknis Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015

TAHUN 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja Target

(1) 1 Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembang an karir yang jelas

(2) Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensi nya di bidang Teknis

(3) 85%

Realisasi (4)

94,78%


Pagu (Rp) (6) 10,917,549,000

Realisasi (Rp) (7) 9,775,534,600

% Capaian (8) 89,54


Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM ditargetkan dapat menghasilkan lulusan yang meningkat kompetensinya sebesar 85%. Dalam rangka hal tersebut BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap lulusan diklat. Sasaran evaluasi diklat adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kompetensi peserta diklat seperti, peningkatan pengetahuan dan wawasan setelah mengikuti diklat di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.


66

Berikut jenis diklat dan hasil penilaian atau pengukuran peningkatan kompetensi: Tabel 3.14 Hasil Evaluasi Peningkatan Kompetensi Diklat Teknis Tahun 2015 No

Jenis diklat

Jumlah Peserta 39 org 40 org 40 org 29 org 28 org

Meningkat/ Lulus 39 org 40 org 39 org 28 org 28 org

Tetap 0 org 0 org 0 org 1 org 0 org

Menurun/ Tidak lulus 0 org 0 org 1 org 0 org 0 org

1 2 3 4 5

7

Pk Bapas Angkt.Vi Pk Bapas Angkt.Vii Pk Bapas Angkt.Viii Perencanaan Anggaran Pengelolaan Barang Milik Negara Manajemen Kepegawaian ASN Asesor

30 org

26 org

3 org

1 org

20 org

18 org

0 org

2 org

8

SPPA Angkt.VII

29 org

28 org

1 org

0 org

9

SPPA Angkt.VIII

38 org

33 org

5 org

0 org

10

SPPA Angkt.IX

40org

39 org

1 org

0 org

11

Sistem Barang (BMN) SPPT

30 org

24 org

4 org

2 org

40 org

40 org

0 org

0 org

403 org

382 org 94,79%

15 org 3,72%

6 org 1,49%

6

12

Milik

Akuntansi Negara

Total % capaian

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat Pengembangan Teknis terhadap 403 orang peserta yang mengikuti diklat Teknis dari 1.640 orang lulusan diklat diperoleh informasi bahwa 94,79% atau 382 orang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat dan 1,49% atau 6 orang tidak meningkat kompetensinya sedangkan 3,72% atau 15 orang peserta tidak mengalami peningkatan/penurunan kompetensi. Hasil ini diperoleh dengan mengukur dari hasil pre test peserta diklat sebelum mengikuti diklat dibandingkan dengan hasil post test peserta diklat setelah mengikuti diklat Kepemimpinan dan Manajemen dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:


67

(1) Rumus Peningkatan Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat (2) Rumus Penurunan Kompetensi Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat Dari data diatas dapat diambil simpulan bahwa pada Tahun 2015 Pusat Pengembangan Teknis dengan anggaran sebesar Rp.10.917.549.000,- telah berhasil melakukan pengembangan SDM (dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis sebesar 94,79% atau 382 orang meningkat kompetensinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu 85%, sehingga capaian kinerja Pusat Pengembangan Teknis adalah sebesar 103,95%. Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama& Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Persentase lulusan yang meningkat kompetensi nya dibidang Teknis pada unit kerjanya

Indikator Kinerja Utama Persentase lulusan yang meningkat kompetensi nya

Indikator Keberhasilan Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang teknis

Indikator Keberhasilan Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis

Kinerja

Anggaran (Rp)

T

R

%

Pagu

Realisasi

%

1.412 Org

958 org

67,84

4.162.759.000,-

3.465.366.100,-

83,25

Kinerja T

R

360 org

350 org

Anggaran (Rp) % 97,2

Pagu 3.636.790.000,-


%

Realisasi 3.299.209.000,-

68

90,71

dibidang Teknis pada unit kerjanya

kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang PK BAPAS

320 org

319 org

99,68

2.842.000.000,-

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu

160 org

40 org

25

276.000.000,-

2.172 org

1.667 org

76,75

10.917.549.000

Jumlah

2.747.128.200,-

260.383.800,-

9.775.534.600

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Output Diklat Teknis melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 dan Tahun 2015 Capaian2014

Capaian 2015

PersentaseKenaikan

358 Orang

737 orang

105,86%


69

96,66

94

89,54

Tabel 3.17 Persentase pencapaian target RPJMN Pada Diklat Teknis Tahun 2015 Target RPJMN 2015-2019

2015

% capaian target

11.812 Orang

1.667 orang

14,11%

Analisisnya: Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa: 1. Dari

3

(tiga)

indikator

untuk

menilai

keberhasilan

kinerja

Pusat

Pengembangan Teknis didapatkan hasil bahwa dari 2.172 orang target lulusan peserta diklat Teknis, Pusat Pengembangan Teknis hanya mampu menghasilkan 76,75% lulusan atau 1.667 orang lulusan; 2. Apabila

dilihat

dari

realisasi

penyerapan

anggarannya

Pusat

Pengembangan Teknis pada Tahun 2015 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 89,54% atau Rp. 9,775,534,600,- dari pagu anggaran Rp. 10,917,549,000; 3. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 pencapaian target output Diklat Teknis mengalami penurunan sebesar 105,89% (lihat.Tabel 3.16). 4. Persentase capaian output Diklat Teknis dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tahun 2015 adalah sebesar 14,11%; Informasi lebih lengkap mengenai kinerja Pusat Pengembangan Teknis dapat dilihat dari capaian kinerja pada masing-masing bidang yang terdapat pada Pusat Pengembangan Teknis berikut ini.


70

1) Bidang Program Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015 Anggaran (Rp)

Kinerja

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tersusunnya program dan kegiatan 2016

4 dok

4 dok

Jumlah kurikulum diklat yang disusun/up date

2 dok

2 dok

Jumlah modul diklat yang disusun/up date

2 dok

2 dok

Jumlah

8 dok

8 dok

Persentase Capaian

Pagu

Realisasi

636.224.000,-

351.962.750,-

100%

55%

Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2015 sebesar 100% hal ini di dasarkan pada 8 (delapan) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Program pada Tahun 2015. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Program pada Tahun 2015 sebesar 55% atau Rp.351.962.750,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.636.224.000,-. Keterangan lebih lengkap tentang capaian indikator kinerja Bidang Program dapat dilihat pada Pengukuran Indikator Kinerjaberikut ini: Adapun output yang dihasilkan Bidang Program pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Tersusunnya Rencana dan Program Diklat Teknis Tahun 2016; b. Tersusunnya Kurikulum Diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu; c. Tersusunnya Modul Asessment bagi Pembina WBP; d. Tersusunnya Kurikulum PK BAPAS; e. Tersusunnya Penyempurnaan Modul PK BAPAS; f. Tersusunnya

Pedoman

Penyelenggaraan

Diklat

Manajemen

Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN);


71

g. Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) h. Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Diklat Sistem Akuntansi BMN

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015

Indikator Kinerja Jumlah Penyelenggaraan Diklat Prosentase Capaian

Anggaran (Rp) Target Realisasi

Kinerja Target

Realisasi

47

52

10.151.125.000

110,64%

9.227.834.400

90,9%

 Berdasarkan Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Bidang Penyelenggaraan Diklat sebesar 52 kali penyelenggaraan diklat lebih besar dari rencana yaitu sebanyak 47 kali penyelenggaraan diklat sehingga capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan Diklat sebesar 111.4% hal ini dikarenakan Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2015 tidak hanya menyelenggarakan diklat dari anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM, namun juga melaksanakan penyelenggaraan diklat melalui pembiayaan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum.  Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan Diklat pada Tahun 2015 sebesar 90.9% atau Rp.9.227.834.400,- dari yang dianggarkan

dalam

DIPA

BPSDM

Hukum

dan

HAM

sebesar

Rp.10.151.125.000,Sampai dengan 31 Desember 2015 Pusat Pengembangan Teknis telah menyelenggarakan 52 penyelenggaraan diklat baik diklat secara klasikal maupun

diklat

dengan

menggunakan

metode

e-learning


baik

dengan

72

pembiayaan dari DIPA BPSDM maupun pembiayaan dari PNBP IMIGRASI dan PNBP AHU.

Jumlah pegawai yang telah dilakukan Pengembangan SDM melalui Diklat Teknis

sebanyak 1.677 orang dengan rincian 393 orang Aparatur Penegak

Hukum mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan TOT Diklat Terpadu SPPA, 319 orang pegawai mengikuti diklat PK BAPAS, 40 orang mengikuti Diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), 312 orang mengikuti diklat Teknis dan 415 orang lulus mengikuti diklat e-Learning, adapun dari Anggaran PNBP Imigrasi menghasilkan 148 orang pegawai dan dari Anggaran PNBP AHU BPSDM menghasilkan 40 orang pegawai Grafik 3.5 Capaian Diklat Program Prioritas Tahun 2015

50

40

40

39

40

30 20

23 17

26

39

40

25

1920 14

14

25 15

36 25 11

38 25 13

38 28

40

43

JUMLA H PEG

27 2221

10

PRIA

13

10 0

DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT SPPA SPPA SPPA SPPA SPPA SPPA SPPA SPPA SPPA TOT ANGK. ANGK. ANGK. ANGK. ANGK. ANGK. ANGK. ANGK. ANGK. SPPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9


WANIT A

73

40

40

40 28

26

30 20

40

14

40 27

39

40

31

27

15

JUMLA H PEG

25

15

12

8

10

40

28

25

13

13

12

40

PRIA

WANIT A

0 DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT PK PK PK PK PK PK PK PK BAPAS 1 BAPAS 2 BAPAS 3 BAPAS 4 BAPAS 5 BAPAS 6 BAPAS 7 BAPAS 8

40

JUMLAH PEG

26

40

14

PRIA

20 WANITA

0 PEL. TEKNIS SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Grafik 3.6 Capian Diklat Teknis DIPA BPSDM Hukum dan HAM

35 30 25 20 15 10 5 0

30

28

30

28

31

28

22

22 15 13

21

PRIA

9

8

JUMLAH PEG

7

2 PEL. PEL. BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN 1 2

PEL. BTCLS

PEL. ATLS

PEL. PENGELOLA BMN

WANITA

Sumber: Bidang Evaluasi dan Laporan Pusbang Teknis


74

Grafik 3.7 Capian Diklat E-Learning DIPA BPSDM Hukum dan HAM

40 30 20 10 0

40

40

26 17

14

40

40 23 17

23

40 23 17

40

31

23 17 9

LULUS DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK TK. PUBLIK TK. PUBLIK TK. PUBLIK TK. PUBLIK TK. PUBLIK TK. DASAR 1 DASAR 2 DASAR 3 DASAR 4 DASAR 5 DASAR 6

40

40

30

22

20

21

18

19

LULUS

15 18

TIDAK LULUS

10

40

DIKLAT PELAYANAN PUBLIK TK. LANJUTAN 1

40

40

10 0


40

40 32

30 20

TIDAK LULUS

JUMLAH PEG

33

40

0

JUMLAH PEG

40

40 33

2119 14 8

40

33

26

24 16


23 17

7

LULUS 7

PEL. MTSL PEL. MTSL PEL. MTSL PEL. MTSL PEL. MTSL PEL. MTSL PEL. MTSL 1 2 3 4 5 6 7


JUMLAH PEG

TIDAK LULUS

75

40

40 30

40

22

20

40

40

33

23 17

21 19

18

40

21 19

LULUS

7

10 0

PEL. ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN 1



40 40


23 11

20 0


40 29

PEL. ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN LANUTAN

JUMLAH PEG

TIDAK LULUS

JUMLAH PEG 17

PEL. ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN LANUTAN

LULUS TIDAK LULUS

Grafik 3.8 Capaian Diklat Teknis PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

40

JUMLAH PEG

40 30 20

17

13

PRIA

10 WANITA

0 PEL. TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN


76

Grafik 3.9 Capaian Diklat Teknis PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi

60 60

60 40

15 13

20 0

30

28

PEL. BENDAHARAWAN 1

JUMLAH PEG

30 30

23 7

PEL. BENDAHARAWAN 2

PRIA

0

0

PEL. INTELIJEN IMIGRASI DASAR

PEL. INTELIJEN IMIGRASI LANJUTAN

WANITA

3) Bidang Evaluasi dan Laporan Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015 Anggaran (Rp)

Kinerja

Indikator Kinerja Target

Realisasi

% capaian

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat berbasis kompetensi di bidang Teknis

2.172 org

1.667 orang

76,74%


47

52

110,64%


1 lap

1 lap

100%

Total

100%

Persentase Capaian

Target

Realisasi

130.200.000

122.640.400

287,38 95,79

94%

Berdasarkan Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan sebesar 95,79%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2015 sebesar 94% atau


77

Rp.122.640.400,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.130.200.000,-.

4. Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015 TAHUN 2015 Sasaran Strategis (1) 1 Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembang an karir yang jelas

Indikator Kinerja (2) Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensi nya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya

Kinerja Target

Realisasi

(3) 85%

(4) 87,2%

Anggaran % Capaian (5) 102.58%

Pagu (Rp) (6) 6.711.490.000

Realisasi (Rp) (7) 5,830,634,876

% Capaian (8) 86.88%


Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM ditargetkan dapat menghasilkan lulusan yang meningkat kompetensinya sebesar 85%. Dalam rangka hal tersebut BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap lulusan


78

diklat.Sasaran

evaluasi

diklat

adalah

untuk

mengetahui

apakah

terdapat

peningkatan kompetensi peserta diklat seperti, peningkatan pengetahuan dan wawasan setelah mengikuti diklat di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

Berikut jenis diklat dan hasil penilaian atau pengukuran peningkatan kompetensi: Tabel 3.22 Hasil Evaluasi Peningkatan Kompetensi Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2015 No 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Jenis diklat

Jumlah Peserta

Meningkat/ Lulus

Tetap

Menurun/ Tidak lulus

Penguatan Perancang Peraturan Perundangundangan Angk.I Penguatan Perancang Peraturan Perundangundangan Angk.II Penguatan Perancang Peraturan Perundangundangan Angk.III Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum Angkt.I Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum Angkt.II Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum Angkt.III Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum Angkt.IV Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum Angkt.V Penyuluh Hukum Angk.I

30 org

30 org

0 org

0 org

30 org

18 org

4 org

8 org

30 org

25 org

2 org

3 org

28 org

26 org

2 org

0 org

30 org

16 org

5 org

9 org

28 org

27 org

1 org

0 org

30org

26 org

4 org

0 org

29org

25 org

4 org

0 org

30org

27 org

0 org

3 org

Calon Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkt. I Calon Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkt. II

30 org

25 org

3 org

2 org

30 org

29 org

1 org

0 org


79

13

14 15 16

Calon Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkt. III Audit Investigatif

30 org

28 org

0 org

2 org

30 org

26 org

1 org

3 org

Penyuluh Angkt.II Pemeriksa HKI

30 org

30 org

0 org

0 org

30 org

30 org

0 org

0 org

445 org

388 org 87,2%

27 org 6.06%

30 org 6,74%

Hukum

Total % capaian

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM terhadap 445 orang peserta yang mengikuti diklat Fungsional dan HAM dari 962 orang lulusan diklat diperoleh informasi bahwa 87,2% atau 388 orang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat dan 6.74% atau 30 orang tidak meningkat kompetensinya sedangkan 6.06% atau 27 orang peserta tidak mengalami peningkatan/penurunan kompetensi.

Hasil ini diperoleh dengan mengukur dari hasil pre test peserta diklat sebelum mengikuti diklat dibandingkan dengan hasil post test peserta diklat setelah mengikuti diklat Kepemimpinan dan Manajemen dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: (3) Rumus Peningkatan Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat (4) Rumus Penurunan Kompetensi Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat

Dari data diatas dapat diambil simpulan bahwa pada Tahun 2015 Pusat Pengembangan

Fungsional

dan

HAM

dengan

anggaran

sebesar

Rp.6.711.490.000,- telah berhasil melakukan pengembangan SDM (dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM sebesar 87,2% atau 388 orang meningkat


80

kompetensinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu 85%, sehingga capaian kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah sebesar 102,58%. Tabel 3.23 Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Persentase lulusan yang meningkat kompetensin ya dibidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya

Indikator Keberhasilan

Kinerja

Anggaran (Rp)

T

R

%

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM

1.400 org

817 org

58,14

5.386.880.000

4.659.984.876

86,50

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum

150 org

145 org

98,67

1.324.610.000

1.170.650.000

88,37

1.550 org

962 org

62,1

6.711.490.000

5.830.634.876

85.32

Jumlah

Pagu

Realisasi

%

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Output Diklat Fungsional dan HAM melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 dan Tahun 2015

Capaian 2014

Capaian 2015

147

842


Persentase Kenaikan 572,79%

81

Tabel 3.25 Persentase pencapaian target RPJMN Pada Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2015 Target RPJMN 2015-2019 7.870 Orang

2015 962 orang

% capaian target 12,22%

Analisisnya: Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa: 1. Capaian kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2015 adalah sebesar 962 orang atau 62,1% lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 1.550 orang; 2. Apabila

dilihat

dari

realisasi

penyerapan

anggarannya

Pusat

Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2015 telah berhasil melakukan

penyerapan

anggaran

sebesar

86,88%

atau

Rp.5,830,634,876,- dari pagu anggaran Rp.6.711.490.000,-; 3. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 pencapaian target output Diklat Fungsional dan HAM mengalami kenaikan sebesar 572,79% (lihat.Tabel 3.24). 4. Persentase capaian output Diklat Fungsional dan HAM dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tahun 2015 adalah sebesar 12,22%;

Informasi

lebih

lengkap

mengenai

Indikator

keberhasilan

Pusat

Pengembangan Fungsional dan HAM dapat dilihat dari kinerja pada masingmasing bagian yang terdapat pada Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM berikut ini :


82

1) Bidang Program Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Bidang Program Tahun 2015

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

dan

2 dok

2 dok

Jumlah kurikulum diklat yang disusun/up date

2 dok

2 dok

Jumlah modul diklat yang disusun/up date

1 dok

1 dok

Jumlah

5 dok

5 dok

Tersusunnya program kegiatan 2016

Anggaran (Rp)

Kinerja

Persentase Capaian

Target

Realisasi

6.711.490.000

5.604.820.096

100%

83,51%

Analisa : Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Bidang Program pada Tahun 2015 sebesar 100%, adapun realisasianggaran Bidang Program mencapai 83,51% atau sebesar Rp.5.604.820.096,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp.6.711.490.000,-

Adapun output yang dihasilkan bidang program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya rencana dan program kegiatan Fungsional dan HAM Tahun 2016; 2. Tersusunnya Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional dan HAM; 3. Tersusunnya

Kurikulum

Diklat

Penguatan

Perancang

Peraturan

Perundang-undangan; 4. Tersusunnya Modul Diklat Penguatan Perancang Metode E-Learning; 5. Tersusunnya Kurikulum Diklat Penyuluh Hukum.


83

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Bidang Penyelenggaraan DiklatTahun 2015 Anggaran (Rp)

Kinerja

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

42

46

Jumlah Penyelenggaraan Diklat

Target

6.103.480.000

109,52%

Persentase Capaian

Realisasi

5.207.506.000

85,32%

Berdasarkan tabel 3.27 dapat diketahui bahwa bidang Penyelenggaraan diklat pada Tahun 2015 melakukan 46 kali penyelenggaraan diklat lebih besar dari target yang ingin dicapai 42 kali penyelenggaraan diklat, dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan diklat sebesar 109,52%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklat pada tahun 2015 sebesar 85,32% atau Rp.5.207.506.000,- dari yang dianggarkan

dalam

DIPA

BPSDM

hukum

dan

HAM

sebesar

Rp.6.103.480.000,-. Informasi lebih lengkap tentang capaian output diklat dapat dilihat dari grafik dibawah ini. Grafik 3.10 Capaian Diklat Teknis DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015

30 20 10 0

30

30 20

30 20

10

DIKLAT PENYULUH HKM 1

10

DIKLAT PENYULUH HKM 2

22

30 1614

8 DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF

JUMLAH PEG PRIA

DIKLAT ANALISA KEPEG


WANITA

84

30 20 10 0

30 30 30 29 30 30 30 23 19 19 17 16 1614 17 13 12 14 11 11 7

JUMLAH PEG

PRIA WANITA

TOT PERANCANG

PENGUATAN PERANCANG I

PENGUATAN PERANCANG II

PENGUATAN PERANCANG III

PERANCANG PER UU 1

PERANCANG PER UU 1

PERANCANG PER UU 1

Grafik 3.11 Capaian Diklat Teknis Program Prioritas Tahun 2015

30 20 10 0

2824

3026

28 24

4

4

DIKLAT HAM BG APGAKUM 1


30 28

4 DIKLAT HAM BG APGAKUM 3

2925 4

2 DIKLAT HAM BG APGAKUM 4

JUMLAH PEG


PRIA

WANITA

Grafik 3.12 Capaian Diklat Teknis Metode E-learning Tahun 2015

2000 1000 0

1038

JUMLAH PEG

368

670 LULUS

DIKLAT DASAR-DASAR HAM 26 ANGKATAN

TIDAK LULUS

Grafik 3.13 Capaian Diklat TeknisMetode E-learning PNBP HKi dan Imigrasi Tahun 2015

40 20 0

30 3027 19 11

30 26 3

30 26

4

4

DIKLAT PPNS PPNS PPNS PEMERIKSA IMIGRASI 1 IMIGRASI 2 IMIGRASI 3 KI


JUMLAH PEG PRIA WANITA

85

Keterangan : Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2015 menyelenggarakan 46 jenis penyelenggaraan diklat baik dengan metode klasikal maupun dengan menggunakan metode e-learning yang dilaksanakan dengan Anggaran DIPA BPSDM maupun PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual, dan PNBP Ditjen Imigrasi.

Output yang telah dihasilkan oleh Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2015 adalah 962 orang lulusan diklat.,dengan rincian 209 orang pegawai mengikuti diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penguatan Perancang, 145 orang Aparatur Penegak Hukum mengikuti Diklat HAM bagi APGAKUM, 120 orang mengikuti diklat Fungsional Umum dan 368 orang mengikuti diklat Dasardasar HAM 26 angkatandengan menggunakan metode e-Learning.

3) Capaian Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015

Indikator Kinerja

Target Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat berbasis kompetensi di bidang Teknis



Anggaran (Rp)

Kinerja Realisasi

Target

Realisasi

121.000.000,-

1.550 org

962 org


42 Dok

42 Dok


1 Dok

1 Dok

Persentase Capaian

100%

87,35

87.614.650,-

72,41

Berdasarkan Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan sebesar 87,35%, adapun realisasi penyerapan


86

anggaran Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2015 sebesar 72,41% atau Rp.87.614.650,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.121.000.000,-.

5. Analisa Capaian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam rangka mengukur kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, alat ukur yang dipakai adalah sebagai berikut Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015

Indikator Kinerja Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi secara optimal dengan dukungan Profesional, Dukungan SDM Program dan Anggaran yang terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang baik serta Pengelolaan BMN yang tepat dan Akurat untuk peningkatan citra positif BPSDM Hukum dan HAM

Anggaran (Rp)

Kinerja Target

Realisasi

Target

Realisasi

85%

123.04%

35,932,844,000,-

30,463,765,433,-

Persentase Capaian

144,75%

84,78%

Analisa : Berdasarkan hasil penghitungan indikator keberhasilan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Tahun 2015 di dapatkan hasil realisasi kinerja Seketariat Badan adalah 117,1%, lebih besar dari target kinerja pada Tahun

2015

sebesar

85%.

Sedangkan

realisasi


anggaran

Dukungan

87

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (Sekretariat BPSDM) pada Tahun 2015 sebesar 84,78% atau Rp. 30.463.765.433,- dari yang dianggarakan dalam DIPA sebesar Rp.35.932.844.00,Rincian keberhasilan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.30 dibawah ini. Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 Sasaran Strategis

Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi secara optimal dengan dukungan Profesional, Dukungan SDM Program dan Anggaran yang terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang baik serta Pengelolaan BMN yang tepat dan Akurat untuk peningkatan citra positif BPSDM Hukum dan HAM

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

2 dok

Tersedianya: 1. Dokumen RKA/KL 2. Dokumen DIPA BPSDM 3. Dokumen Rencana Kerja

2

Prosentase Penyerapan Anggaran yang Akuntabel

94%

Anggaran BPSDM Hukum dan HAM yang terealisasi pada Tahun 2015 sebesar 86,24%

3

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

12 dok

4

Prosentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat

60%

Berdasarkan data SIMPEG dan ePUPNS maka baru 80% data pegawai BPSDM Hukum dan HAM berdasarkan kompetensi yang akurat

5

Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan tepat waktu

2 dok

Tersusunnya dokumen BMN

Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran


12

2

% capaian 100%

91.74%

100%

133.33%

100%

88

Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi secara optimal dengan dukungan Profesional, Dukungan SDM Program dan Anggaran yang terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang baik serta Pengelolaan BMN yang tepat dan Akurat untuk peningkatan citra positif BPSDM Hukum dan HAM

6

Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

2 dok

Tersusunnya 2 laporan Keuangan yang akuntabel yaitu: 1. Laporan Keuangan Semester I; dan 2. Laporan Keuangan Tahunan.

100%

7 Tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau computer assisted test

2000 dok

Pada Tahun 2015 telah terkumpul 3.257 dokumen profil kompetensi hasil assessment dan hasil computer assisted test 13 Kantor Wilayah

162.85%

8 Layanan Perkantoran

12 bln

Terbayarnya gaji dan tunjangan serta uang makan pegawai BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015

100%

Capaian

117,1%

6. Analisa Capaian Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari Sekolah Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan adalah “Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan”

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) adalah jumlah lulusan Taruna AKIP yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan sebanyak 62 orang atau 95%. Adapun capaian Kinerja AKIP dapat dilihat dari Tabel dibawah ini. LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

89

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada Tahun 2015 AKIP dengan anggaran sebesar Rp.13.200.836.000,menyelenggarakan pendidikan kedinasan dengan jumlah Taruna sebanyak 257 orang Taruna yang dibagi menjadi 3 Tingkatan yaitu Taruna Tingkat I, Taruna Tingkat II dan Taruna Tingkat III, berikut perincian jumlah Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) selengkapnya. Tabel 3.31 Jumlah Taruna AKIP Tahun 2015 NO 1 2 3

KETERANGAN TARUNA TINGKAT I (Angkatan 50) TARUNA TINGKAT II (Angkatan 49) TARUNA TINGKAT III (Angkatan 48) TOTAL

JUMLAH 67 orang 68 orang 122 orang 258 orang

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)Tahun 2015 TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)


Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada unit kerjanya

Kinerja Target

Realisasi

(3) 95% 62 org

(4) 0% 0 org

Anggaran % Capaian (5) 0%

Pagu (Rp) (6) 13.200.836.000

Realisasi (Rp) (7) 11,035,984,398

% Capaian (8) 83,60%

Analisis : Berdasarkan informasi yang didapat pada Tahun 2015 Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)tidak dapat memenuhi target lulusan yang telah ditetapkan sebesar 95% atau 62 orang dari 257 jumlah taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan dikarenakan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan


90

perkuliahan dari yang direncanakan pada bulan Januari menjadi bulan Juni, sehingga AKIP diperkirakan baru akan dapat meluluskan tarunanya pada Bulan Juni 2016. Namun demikian dari 257 orang Taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan Pemasyarakatan di AKIP pada Tahun 2015 seluruhnya Naik kelas, namun

belum

dinyatakan

telah

menguasai

ilmu

dan

keahlian

teknis

Pemasyarakatan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada Tahun 2014 maka terdapat penurunan jumlah lulusan sebesar 65 orang hal ini karena pada Tahun 2015 AKIP tidak melakukan kelulusan bagi tarunanya.Berikut perbandingan capaian Tahun 2014 dan 2015. Tabel 3.33 Perbandingan Pencapaian Pendidikan Kedinasan AKIP Tahun 2013 dan Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

Indikator Keberhasilannya jumlah Taruna yang Lulus mengikuti Pendidikan

Persentase Capaian 2014 2014 101,58%

0%

Persentase penurunan

101,58%

Adapun pengukuran kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 3.34 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan


Anggaran (Rp) Pagu Realisasi

Kinerja

Taruna AKIP Angkatan 50

T 100% (70 Org)

Taruna AKIP Angkatan 49

100% (70 Org)

R

95,7% 67 org 97% 68 org

13.200.836.000,-


11,035,984,398,

91

Taruna AKIP Angkatan 48 Layanan Perkantoran

100% (130 Org)

93,84% 122 org

100% (12 bln)

100% (12 bln)

100%

96,63%

Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran TOTAL

% Capaian

96,63%

13.200.836.000,- 11,035,984,398, 83,60%

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada Tahun 2015 yaitu sebesar 96,63% tercapai, hal ini dapat dilihat dari jumlah Taruna yang lulus mencapai 95% dari jumlah peserta yang di latih atau didik di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, meskipun hanya naik menjadi Taruna Tk.II dan Taruna Tingkat III. Sedangkan dilihat dari penyerapan anggarannya pada Tahun 2015 ini Akademi Ilmu Pemasyarakatan telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak 83,60% atau Rp.11.035.984.398,dari yang dianggarkan dalam DIPA AKIP Rp.13.200.836.000,-.

7. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan Kedinasan Akademi Imigrasi Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari Sekolah Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Keimigrasian adalah “Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian”

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Akademi Imigrasi (AIM) adalah jumlah lulusan Taruna AIM yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian sebanyak 62 orang atau 95%. Adapun capaian Kinerja AIM dapat dilihat dari Tabel dibawah ini.


92

Tabel 3.35 Jumlah Taruna Akademi Imigrasi Tahun 2015

NO

PESERTA DIDIK

JUMLAH

SEMESTER

1

Taruna AIM XVI

64 orang

Semester 5

2

Taruna AIM XVII

53 orang

Semester 1

3

Taruna AIM XVIII

63 orang

Masa Basis (3 Bulan)

Semula 66 orang per Nov 2015

4

Siswa DIKPIM 2015

130 orang

Semester 2

Semula 65 orang per Mei 2015

Jumlah

KETERANGAN

310 orang

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2015 AIM dengan anggaran sebesar Rp.11.424.076.000,- menyelenggarakan pendidikan kedinasan dengan jumlah Taruna sebanyak 310 orang Taruna yang dibagi menjadi 3 Tingkatan yaitu Taruna AIM Angkatan XVI, Taruna AIM Angkatan XVII dan Taruna AIM Angkatan XVIII serta Siswa Dikpim, berikut perincian jumlah Taruna Akademi Imigrasi (AIM) selengkapnya

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2015 TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Kinerja

Indikator Kinerja Target

(1)

(2)


Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Akademi Imigrasi (AIM)pada unit kerjanya

(3) 95% 62 org

Realisa si (4) 0% 0 org

Anggaran % Capaian (5) 0%

Pagu (Rp) (6)

Realisasi (Rp) (7)

% Capaian (8)

11.424.076.000

9.284.119.667

81,27%


93

Analisis : Berdasarkan informasi yang didapat pada Tahun 2015 Akademi Imigrasi (AIM) tidak dapat memenuhi target lulusan yang telah ditetapkan sebesar 95% atau 62 orang

dari

310

jumlah

taruna

yang

mengikuti

pendidikan

kedinasan

Keimigrasian dikarenakan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan perkuliahan dari yang direncanakan pada bulan Januari menjadi bulan Juni, sehingga Akademi Imigrasi diperkirakan baru akan dapat meluluskan tarunanya pada Bulan Juni 2016. Namun demikian dari 180 orang Taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan keimigrasian di AIM pada Tahun 2015 seluruhnya Naik kelas, namun belum dinyatakan telah menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian begitu pun jika dengan siswa Dikpim sampai dengan 31 Desember 2015 belum selesai masa pendidikannya.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2014 maka terdapat penurunan jumlah lulusan sebanyak 65 orang, hal ini karena pada Tahun 2015 Akademi Imigrasi tidak melakukan kelulusan bagi tarunanya.Berikut perbandingan capaian Tahun 2014 dan 2015

Tabel 3.37 Perbandingan PencapaianPendidikan Kedinasan AIM Tahun 2014 dan Tahun 2015

No 1

Indikator Kinerja Utama Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

Indikator Keberhasilannya Jumlah Taruna yang Lulus mengikuti Pendidikan

Persentase Capaian 2014 2015 103,17% 0% (65 Org)

Persentase Penurunan 103,17%

Adapun pengukuran kinerja Akademi Imigrasi pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini


94

Tabel 3.38 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama


Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

Kinerja T

R

Taruna AIM XVI

100% (65 Org)

98,5% 64 orang

Taruna AIM XVII Taruna AIM XVIII Siswa DIKPIM 2015

100% (65 Org) 100% (65 Org) 100% (130 Org)

81,5% 53 orang 96,9% 63 orang 100% (130 Org)

100% (12 bln)

100% (12 bln)

Layanan Perkantoran

Terlaksana nya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran TOTAL % Capaian

100% 95,38 95,38%

Anggaran (Rp) Pagu Realisasi 11.424.076.000

9.284.119.667

81,27%

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Akademi Imigrasi pada Tahun 2015 yaitu sebesar 95.38%, hal ini dapat dilihat dari jumlah Taruna yang lulus rata-rata mencapai 94.23% dari jumlah peserta yang di latih atau didik di Akademi Imigrasi, meskipun hanya naik menjadi Taruna Tk.II dan Taruna Tingkat III. Sedangkan dilihat dari penyerapan anggarannya pada Tahun 2015 ini Akademi Imigrasi telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak 81,27% atau Rp. 9.284.119.667,- dari yang dianggarkan dalam DIPA AKIP Rp.13.200.836.000,-.


95

8. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Pada Tahun 2015 penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tidak hanya dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM namun juga dilaksanakan di masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari restrukturisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah adalah “Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah”. Informasi lebih lengkap tentang capaian kinerja Kantor Wilayah dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Diklat pada Kantor Wilayah Tahun 2015 TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)


Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah

Kinerja Target

Realisasi

(3) 4.960 Org

(4) 5.501 Org


Pagu (Rp) (6)

Realisasi (Rp) (7)

% Capaian (8)

36.031.493.000

32,981,114,330

91,53%

Analisis : Berdasarkan hasil penghitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2015 lulusan yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah sebanyak 5.501 orang lebih besar dari target kinerja pada Tahun 2015 sebesar 4.960 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 110.91%, adapun realisasi penyerapan anggaran yang berhasil dilakukan oleh Kantor Wilayah pada Tahun 2015 sebesar 91,35% atau Rp.32.981.114.330,-

dari

yang

dianggarakan

dalam

DIPA

sebesar

Rp.36.031.493.000,-


96

Rincian Diklat Kantor Wilayah pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 3.40 Output Diklat pada Kantor Wilayah Tahun 2015

REALISASI NO

KEGIATAN

TANGGAL

JML PESERTA

Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP Diklat Kesamaptaan

30 Agustus-5 September 12-26 April

29

22-28 Maret

30

4

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP

12-14 Agustus

30

5

Bimtek Pengelolaan Keuangan

26-28 Mei

30

6

Diklat Prajabatan Gol. II

1. Aceh 1 2 3

30

16 2. SUMATERA UTARA

1

Diklat Perencanaan Anggaran

2

Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP

3

Diklat Kesamaptaan

4 5

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas Prajabatan Gol. II

6

Pelatihan Teknis Pelayanan Publik

7

Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS

Belum ada laporan

8

Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah

Belum ada laporan

9

Bimtek Pengelolaan BMN

10 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 11 Bimtek LAKIP

25-31 Oktober

30 Belum ada laporan

2-15 Juni

30

19-25 april

30

13 Agustus-9 September 23-29 Maret

87 30

20-22 April

30

13 Agustus-9 September 20-22 Mei

30


30

97

3. SUMATERA BARAT 1

Pelatihan Dasar Pemasyarakatan

2


3


4

Bimtek Pengelolaan Kepegawaian

13-27 April

30

3-5 Juni

30

02-04 September

30

9-11 Juni

30

26 Maret-9 April

30

4. RIAU 1

Diklat Kesamaptaan

2

19-25 Mei

30

3

Diklat Pengelola Sarana dan Prasana Pas Bimtek Pengelolaan Keuangan

23 s/d 25 Mei 2015

30

4


16 Sept-6 Oktober

51

5. KEPULAUAN RIAU 1


2

Diklat Kesamaptaan

3

Belum ada laporan 4-17 November

30

Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan

6 -19 April

30

4

Pelatihan Teknis Pelayanan Publik

17-23 Mei

30

5

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas

4-6 Juni

30

6

Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di 10-12 Agustus LAPAS/RUTAN 6. JAMBI

1


2

Diklat Kesamaptaan

3 4

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas Pelatihan Protokoler dan MC

5 6

30

Belum ada laporan 31 Maret-13 April

30

04-10 Mei

30

19-25 Oktober

30

Bimtek Manajemen Perubahan

8-10 September

30


18-20 Mei

30


98

7. BENGKULU 1

Diklat Kesamaptaan

2


03-16 Maret

30

12-25 Mei

30

8. BANGKA BELITUNG 1

Diklat Kesamaptaan

2


3

Bimtek Pengelola Kepegawaian

4

Bimtek Pengelola Keuangan

10-23 Maret

30

7-20 April

30

19-21 Agustus

30

20-22 Mei

30

9. SUMATERA SELATAN 1

Diklat Bendaharawan

2

Diklat Kesamaptaan

3 4

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Diklat Prajabatan

1

Diklat Kesamaptaan

2


3

Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelola Keuangan

4

10-30 Maret

30

24 Maret-6 April

30

10-16 Maret

30

7 September-10 Oktober 10. LAMPUNG

81

02-15 September

30 Belum ada laporan

7-9 April

30

31 Maret-2 April

30

11. BANTEN 1

Diklat Kesamaptaan

27 Mei-9 Juni

48

2


11-13 Mei

40

3

Bimtek Protokoler dan MC

3-5 Juni

40

12. JAWA BARAT 1

Diklat Bendaharawan

2 3 4 5

15-28 Oktober

30

Diklat Teknis Perawatan Kesehatan WBP Diklat Kesamaptaan

9-15 Agustus

30

13-26 April

30

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Lapas/Rutan Diklat Pelayanan Publik

14-16 September

30

20-26 April

30


99

6

Diklat Prajabatan Gol. II (Angkatan I)

7


8

Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelolaan Keuangan

9

Juli

107

07 s/d 09 April 2015

30

10-12 Juni

30

11-13 Mei

30

10 Bimtek Pengelolaa Kepegawaian

30

11 Diklat Barang dan Jasa

6

12 Diklat Prajabatan Gol II (angkatan II)

14

13. DKI JAKARTA 1

Diklat Pelayanan Publik

4-10 Mei

35

2

Diklat Bendaharawan

1-21 September

35

3


20 Agustus-26 September 03-05 Juni

35

4


5

Bimtek LAKIP

24-26 November

70

6


10-12 Juni

40

7

Bimtek Penilaian Kinerja PNS

27-29 Mei

60

8

Bimtek Barang dan Jasa

21-23 April

40

50

14. JAWA TENGAH 1

Diklat Kesamaptaan

2 3

Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan / 2 akt Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

4

Bimtek pembuatan laporan/LAKIP

5

Bimtek Tata Naskah

6

Bimtek/Pelatihan Manajemen Perubahan Bimtek Pengelolaan Keuangan

7

21 Mei-3 Juni

30

9-22 Agustus/18-31 Agustus 25-31 Oktober

60

8-10 Juni

30

24-26 Maret

30

20-22 April

30

11-13 Mei

30

30

15. DI YOGYAKARTA 1

Diklat Perencanaan Anggaran

13-19 September

30

2

Diklat Kesamaptaan

15-28 April

30

3


3-16 Juni

30

4

Bimtek Pengelolaan Keuangan I

24-26 Agustus

30

5

Bimtek Pengelolaan Keuangan II

26-28 Agustus

30


100

16. JAWA TIMUR 1

3

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP Diklat Kesamaptaan

4

Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I

3- 29 Agustus

65

5

Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I

15 Agustus – 10 September

64

6

Bimtek Protokoler dan MC

2-4 Desember

30

7

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP I

14-16 September

30

8

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP II

14-16 Desember

30

2

19-25 April

60

Oktober

30

18-31 Mei

30

17. KALIMANTAN BARAT 1

Diklat Kesamaptaan

18 April-1 Mei

30

2


17-30 Mei

27

3

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP

9-11 September

30

4

Bimtek Pengelolaan Kepegawaian

11-13 November

30

5


8-10 Juni

30

18. KALIMANTAN TENGAH 1

Diklat Bendaharawan

20 April-9 Mei

30

2

Diklat Kesamaptaan

24 Mei-6 Juni

30

3

Prajabatan Gol. II

18 Mei-17 Juni

19

4

Bimtek LAKIP

24-26 Agustus

30

5

Bimtek Tata Naskah Dinas Elektronik

19-21 Agustus

30

19. KALIMANTAN SELATAN 1

Diklat Kesamaptaan

26 Mei-9 Juni

30

2

Diklat Prajabatan Gol II

28 juli-23 agustus

44

3


16-18 November

30

4


29 Juni-1 Juli

30

5

Diklat Teknis Dasar Pemasyarakatan

24 Mei-06 Juni

30

20. KALIMANTAN TIMUR 1

Diklat Kesamaptaan

2

Diklat Teknis Perawatan WBP

3

Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM

6-19 September

30

9-15 Agustus

30

11-13 Oktober

30


101

4

bagi Petugas PAS dan Imigrasi Pelatihan Manajemen Perubahan

11-13 Oktober

30

21. GORONTALO 1

Diklat Kesamaptaan

23 Maret-5 April

30

2


27 Mei-9 Juni

30

3


18-20 Mei

30

4

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP

1 2


7-20 April

30

3


30 Juni-14 Juli

30

4


5

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas

31 Agustus-2 September 22. SULAWESI UTARA

30

Belumadalaporan

Belumadalaporan 3-6 November

30

23. SULAWESI TENGAH 1

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

2

Diklat Kesamaptaan

3

Bimtek Pengelola Kepegawaian

27 April-3 Mei

30

18-31 Mei

30

5-7 Mei

30

24. SULAWESI BARAT 1

Diklat Kesamaptaan

19 April-02 Mei

30

2

Bimtek Manajemen Perubahan

05-07 Oktober

30

25. SULAWESI SELATAN 1

12-18 April

5

2

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Diklat Kesamaptaan

24 Mei-6 Juni

30

3


24 Mei-6 Juni

30

4

23-29 Maret

30

5

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Diklat Prajabatan Gol. II

3 Agustus-2 September

39

6

Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah

16-18 November

31

7


9-11 November

30

8

Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelola Kepegawaian

5-7 November

30

2-4 November

30

9


102

10 Bimtek Pengelolaan Keuangan

12-14 November

30

26. SULAWESI TENGGARA 1

Diklat Kesamaptaan

2 3 4 5 6

7-20 April

30

Pelatihan Dasar Pemasyarakatan

20 April-3 Mei

30

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas PAS dan Imigrasi Bimtek Pengelolaan Gizi dan Makanan di Lapas/Rutan Bimtek Pengelola BMN

5-11 Agustus

30

25-27 Juni

30

29-31 Juli

30

23-25 Juni

30

27. BALI 1

7-13 Mei

30

2

Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Diklat Kesamaptaan

16-31 Maret

30

3


14-27 April

30

4

Pelatihan Protokoler dan MC

23-29 Agustus

30

5


4-6 Mei

30

6

Prajabatan Gol. II

25 Mei-24 Juni

35

30 Agustus-5 September 8-21 April

30

11-13 Juni

30

02-15 Maret

30

28. NTB 1 2


3


30

27. NTT 1

Diklat Kesamaptaan

2

Pelatihan dasar Pemasyarakatan

16-29 Oktober

30

3

27 Mei-2 Juni

30

4

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Bimtek Pengelolaan Keuangan

20-22 Mei

30

5

Diklat Barang dan Jasa Pemerintah

9-15 Juni

30

MALUKU 1

Diklat Kesamaptaan

30

2

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bimtek Pengelolaan BMN

2

3


26

103

4


30 MALUKU UTARA

1

Diklat Perencanaan anggaran

7-13 Juni

29

2

Diklat Kesamaptaan

17-30 Mei

30

3


18-31 Oktober

28

4

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas

5 6 7 8

30 30 18-20 Agustus


30 30

20-22 April

30

14-27 April

30

9-15 Agustus

30

Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Diklat Kesamaptaan

01 - 07 September 2015

30

21 April-4 Mei

30

28 Oktober-03 November 2015 15-17 Juni

30

4

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas Pelatihan Teknis Pelayanan Publik

5


19 Agustus-15 September

36

6


PAPUA BARAT 1

Diklat Kesamaptaan

2

Diklat Perencana Anggaran PAPUA

1 2 3

7

Total Peserta

30

28 29

5.501

C. Capaian Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015. Penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 sebesar 86,24% atau sebesar Rp. 106,042,396,834,- dari yang dianggarkan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122,961,197,000,-. Adapun perincian jumlah realisasi dari penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


104

Tabel 3.41 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satuan Kerja BPSDM Hukumdan HAM Tahun 2015

PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERI AN HUKUM DAN HAM

KEGIATAN Sekretariat

Pagu

REALISASI

Capaian

35,932,844,000,-

30,463,765,433,-

84,78

Fungsional dan HAM

6,711,490,000,-

5,830,634,876,-

86,88

Kepemimpinan dan Manajemen Teknis

8,742,909,000,-

6,671,243,530,-

76,30

10,917,549,000

9,775,534,600

89,54

AKIP

13,200,836,000

11,035,984,398,-

83,60

AIM

11,424,076,000

9,284,119,667,-

81,27

36,031,493,000 122,961,197,000,-

32,981,114,330,106,042,396,834,-

91,53 86,24

Kantor Wilayah TOTAL

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja BPSDM Hukum dan HAM, Per 31 Desember 2015.

Dari Tabel diatas diketahui bahwa BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2014 penyerapan anggarannya sebesar 97,51% atau Rp.25.051.822.532,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM sebesar Rp. 25.690.418.000,- sedangkan Akademi

Ilmu

Pemasyarakatan

(AKIP) pada

Tahun

2014

penyerapan

anggarannya mencapai 88,85% atau Rp.9.269.606.149,- dari yang dianggarkan dalam DIPA AKIP sebesar Rp.10.433.000.000,-. Adapun penyerapan anggaran Akademi Imigrasi pada Tahun 2014 sebesar 67,42% atau Rp.5.864.517.368,dari yang dianggarkan dalam DIPA AIM sebesar Rp.8.698.076.000,-.


105

A. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Capaian sasaran kinerja program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM 2015 adalah sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

(1) 1

(2) Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah

(3) 85%

(4) 88.35%

(5) 103.95%

85%

94.79%

111.52%

85%

87.2%

102.58%

85%

117.1%

137,76%

97% 63 org

0%

0%

97% 63 org**

0%

0%

4.960 orang

5.501 orang

110.91%

2

3

4

5

6

7


106

2. Dari 6 indikator kinerja program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai hasil kinerja yang maksimal (100%) yaitu : No (1) 1

2

Indikator Kinerja (2) Persentase lulusan menguasai ilmu keahlian Pemasyarakatan Persentase lulusan menguasai ilmu keahlian Keimigrasian

yang dan teknis yang dan teknis

Target

Realisasi

% Capaian

(3) 97% 63 org

(4) 0%

(5) 0%

97% 63 org**

0%

0%

Keterangan : 2 (dua) Indikator lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasi tidak tercapai disebabkan oleh mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Januari kegiatan tersebut mundur hingga ke Bulan Juni.

3. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : No

Diklat

Target RPJMN

Capain 2015

% Capaian

1

Kepemimpinan dan Manajemen

7.147 orang

1.047 orang

14.65%

2

Teknis

11.812 orang

1.677 orang

14.2%

3

Fungsional dan HAM

7.870 orang

962 orang

12.22%

4

Akademi Ilmu Pemasyarakatan

325 orang

0

0%

5

Akademi Imigrasi

325 orang

0

0%

6

Kantor Wilayah

24.000 orang

5.501 orang

22.92%

Jika dilihat dari target RPJMN BPSDM Hukum dan HAM tahun 2010-2014 diatas hanya Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi yang capaiannya masih 0 (nol), sedangkan Pusat Pengembangan dan Kantor Wilayah telah terdapat capaiannya.


107

4. Capaian Program Prioritas BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Target RPJMN

Capain 2015

% Capaian

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1.800 orang

393 orang

21.83%

Pembimbing BAPAS)

1.840 orang

319 orang

17.34%

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

960 orang

40 orang

4.17%

Hak Asasi Manusia Penegak Hukum

870 orang

148 orang

17.01

No

1 2 3 4

Diklat

Kemasyarakatan

bagi

(PK

Aparatur

Dari 4 (empat) kegiatan pada Program Prioritas BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015-2019 diatas hanya 1 kegiatan yang capainnya rendah yaitu kegiatan diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu hanya 4,17% hal ini disebabkan pada Tahun 2015 hanya 1 (satu) angkatan diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM karena kurikulum diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu belum sesuai dengan kebutuhan.

5. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah : 1) Jumlah lulusan peserta diklat e-learning tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian output diklat BPSDM Hukum dan HAM berkurang sebagai informasi jumlah lulusan diklat e-learning hanya 3545% dari yang ditargetkan; 2) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung; 3) Belum seluruh Kantor Wilayah mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilaksanakan ke BPSDM Hukum dan HAM; 4) Belum

seluruh

Kantor

Wilayah

menginput

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kedalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

108

pelaksanaan RKA/KL sehingga menyulitkan BPSDM Hukum dan HAM dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah; 5) Banyaknya revisi kegiatan sehingga banyak kegiatan menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal

B. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas maka perlu adanya tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada : 1) Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengijinkan pegawainya mengikuti diklat e-learning 2) Menambah kuota jaringan internet yang ada; 3) Adanya peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 4) Perlu adanya sosialisasi ke daerah dan coaching atau pelatihan kepada operator penginput data kegiatan Kantor Wilayah; 5) Membatasi jumlah revisi kegiatan dan anggaran pada Tahun 2016. Demikian laporan kinerja yang disampaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang


109

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 110 TAHUN 2015

LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN

Recommend Documents