1
BAB II DESKRIPSI BPSDM HUKUM DAN HAM
2.1 Sejarah Singkat BPSDM Hukum dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM merupakan organisasi baru sebagai hasil pengembangan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Pusdiklat Pegawai berdiri tahun 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YS.4/3/7 Tahun 1975. Pusdiklat belum memiliki sarana dan prasarana khusus untuk pelaksanaan diklat sehingga penyelenggaraan diklat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintah. BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan diklat Penataran BHP Tingkat I, Penataran Tenaga Teknis Imigrasi untuk pertama kali bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Hukum TNI Angkatan Darat. Pusdiklat memiliki prasarana berupa gedung berlantai 6 pada tahun 1978 yang terletak di Jalan Batu Tulis Raya No.11 Jakarta Pusat. Namun demikian pada perkembangannya fasilitas yang tersedia tersebut belum sepenuhnya dapat menampung seluruh kegiatan diklat, sehingga program diklat masih menggunakan tempat/instansi lain. Gedung Pusdiklat dibangun di Jalan Raya Gandul Cinere pada tanggal 29 Oktober 1987 yang popular dengan sebutan Kampus Pengayoman telah resmi menjadi pusat tempat mendidik dan melatih pegawai Kementerian Kehakiman.
2
Visi: Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi: Melindungi Hak Asasi Manusia Tata Nilai: Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional
2.2 Lingkup Bidang Usaha BPSDM
Hukum
dan
HAM
memiliki
tugas
pokok
melaksanakan
pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sasaran: a.
Terbentuknya Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang profesional, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan ke masa depan.
b.
Terciptanya pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan.
c.
Terciptanya pendidikan teknis dan fungsional Hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.
d.
Terciptanya pendidikan dan pelatihan dengan system belajar jarak jauh sehingga sumber daya manusia aparatur yang bertugas di unit pelaksana teknis dapat mengikuti diklat.
3
e.
Terwujudnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dari dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan sumber daya manusi Hukum dan HAM.
Tugas Pokok Dan Fungsi Pusat Pengembangan Teknis Pusat Pengembangan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Pusat pengembangan teknis menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis.
b.
Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang pengembangan teknis.
c.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
d.
Koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dengan instansi terkait, dan
e.
Evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan teknis. Pusat pengembangan teknis terdiri atas : 1) Bidang Program; 2) Bidang Penyelenggaraan; 3) Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
4
4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas
Pokok
Dan
Fungsi
Pusat
Pengembangan
Kepemimpinan
Dan
Manajemen Pusat pengembangan kepemimpinan dan manajemen mempunyai tugas dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan
dan
manajemen
sesuai
dengan
kebijakan
teknis
yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Pusat pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan dan manajemen.
b.
Penyiapan penyusunan norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan kepemimpinan.
c.
Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen.
d.
Koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen dengan instansi terkait.
e.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Pusat pengembangan kepemimpinan dan manajemen terdiri atas: 1) Bidang Program;
5
2) Bidang Penyelenggaraan; 3) Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok Dan Fungsi Pusat Pengembangan Fungsional Dan Hak Asasi Manusia Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangagn sumber daya di bidang fungsional dan hak asasi manusia;
b.
Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan fungsional dan hak asasi manusia;
c.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
d.
Koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait;
e.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan fungsional dan hak asasi manusia.
6
Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: 1) Bidang Program; 2) Bidang Penyelenggaraan; 3) Bidang Evaluasi dan Pelaporan; 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Badan Sekretariat Badan mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. Pengelolaan urusan kepegawaian; c. Pengelolaan urusan keuangan; d. Pengelolaan urusan umum; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan BPSDM Hukum dan HAM; f. Pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sekretariat Badan terdiri atas: 1) Bagian Program dan Kerja Sama; 2) Bagian Kepegawaian;
7
3) Bagian Keuangan; 4) Bagian Umum; 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
2.3 Sumber Daya BPSDM Hukum dan HAM memiliki sumber daya manusia berjumlah 121 orang, menempati areal seluas ± 11 hektar, memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar seperti asrama peserta diklat, gedung perkuliahan, lapangan tenis, basket, bola voli, futsal. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Unit Kerja
Pegawai
Sekretariat 81 orang Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen 12 orang Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM 12 orang Pusat Pengembangan Teknis 16 orang Jumlah 121 orang Sumber: Bagian Kepegawaian BPSDM Hukum dan HAM
2.4 Tantangan BPSDM Hukum dan HAM a.
Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
b.
Kementerian Hukum dan HAM memiliki pegawai yang cukup banyak mencapai kurang ± 44.196 sehingga perlu pengembangan kompetensinya melalui diklat.
8
c.
Teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami kemajuan cukup pesat dimana sumber daya manusia BPSDM Hukum dan HAM sebagian belum siap untuk menghadapi kemajuan tersebut.
2.5 Proses Diklat BPSDM Hukum dan HAM mengadakan Training Need Analysis (TNA) terlebih dahulu yaitu suatu kegiatan untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan pegawai akan suatu diklat untuk peningkatan kompetensi dan kinerja instansi unit kerja pegawai tersebut. Apabila TNA sudah dilakukan barulah pimpinan instansi dari masing-masing unit mengusulkan peserta diklat, setelah itu BPSDM Hukum dan HAM menyeleksi peserta berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan di setiap diklatnya.
Setelah
proses
seleksi
Bagian
Kepegawaian melakukan proses
pemanggilan peserta untuk mengikuti diklat. Selama peserta mengikuti diklat, bidang evaluasi dan pelaporan selalu memantau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh peserta diklat.
9
Kebutuhan Organisasi
Analisis Kebutuhan Diklat
Evaluasi
Penyelenggaraan Diklat
Prioritas Kebutuhan Diklat
Perencanaan dan Desain Diklat
Gambar 2.1: Proses Diklat di BPSDM Hukum dan HAM Sumber: Humas dan Protokol BPSDM Hukum dan HAM, 2014
