Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan keamanan, lingkungan,

100%

INDONESIA

Gerakan Perlindungan Konsumen Harus Muncul dari Bawah

Edisi II 2011

Hak-hak konsumen di dalam transportasi sangat lemah, seolah-olah mereka berhadapan dengan situasi yang given. Mereka seperti tidak berdaya ketika berhadapan dengan operator. Penundaan keberangkatan pesawat, misalnya, sudah menjadi sesuatu keniscayaan, sehingga konsumen harus selalu siap menghadapi kondisi itu kapan saja.

Bpsk, Ujung Tombak Perlindungan Konsumen Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam upaya perlindungan konsumen sangatlah penting mengingat BPSK dapat dikatakan merupakan ujung tombak upaya perlindungan konsumen di tanah air. Karena itu, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak menyatakan perlunya pemberdayaan lembaga tersebut.

Kegiatan Debt Collector Perlu Diatur Lewat UU Polemik tentang penggunaan jasa pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan sebutan debt collector dalam penagihan utang yang macet hingga kini belum terselesaikan.

Standarisasi Mutu Produk untuk Perlindungan Konsumen

S

eiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan keamanan, lingkungan, sosial dan kesehatan, standarisasi mutu produk menjadi hal penting untuk diterapkan. Kepuasan konsumen merupakan kunci sukses dari sebuah kegiatan bisnis. Jika produk atau kegiatan yang dihasilkan mampu memuaskan konsumen, maka produk atau jasa tersebut dipastikan akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Untuk bisa memuaskan dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen memang bukanlah perkara mudah. Apalagi tingkat keinginan dan kebutuham konsumen berbeda serta bukanlah hal mudah untuk bisa menghasilkan produk dan pelayanan yang konsisten dan seragam sepanjang waktu. Untuk bisa mememberikan perlindngan terhadap konsumen, berbagai upaya penerapan standarisasi produk atau kegiatan yang terkait dengan perlindungan konsumen pun terus dilakukan baik dalam skala nasional maupun internasional, seperti yang dilakukan International Standard organization Committee on Consumer Policy (ISO COPOLCO) dalam sidang ke-33 di London akhir Mei lalu. Dalam sidang yang juga diikuti oleh wakil dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) itu, disampaikan mengenai pentingnya standarisasi dalam sektor penanganan bencana alam, produk perumahan, energy, produk mainan dan sebagainya. Karena itu, ISO COPOLCO yang beranggotakan 159 lembaga standar di seluruh dunia, telah membahas sejumlah usulan standar atau guide yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. BPKN pun telah aktif memberikan masukan mengenai penerapan standarisasi produk dan jasa. Rifana Erni, anggota BPKN yang menghadiri sidang tersebut, mengatakan, standarisasi produk atau kegiatan yang menyangkut perlindungan konsumen sudah selayaknya diterapkan secara wajib di Indonesia. Apalagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan jasa yang memuaskan. u

oktober 2011

|1

DAFTAR ISI 0:#6&& Pelajaran ............... 20 AnggotaDari BPKNKasus PeriodeiPad II Dilantik ,- % &&0

HALAMAN 9%; Halaman 33

Kegiatan Sosialisasi Standarisasi untuk Pengamanan HALAMAN Masih Sangat 9%<4 ............... Kurang Pasar dan Perlindungan Konsumen Halaman 4

Konsumen Kartu Kredit Butuh Perlindungan ...............

Halaman 4

HALAMAN 9%=6

BPKN Sampaikan Usulan Final 6 Halaman Penerapan PPOB Merugikan Konsumen "

Mengenai Perubahan UUPK HALAMAN 9%+8

...............Kebijakan yang Menebas ! ! Merugikan Konsumen

Halaman 6

Halaman 8

HALAMAN 9%.9

Kasus Prita Mulyasari Bukti MasihBank Lemahnya Konsumen HALAMAN 11 9%// Kasus IFI danPosisi Nasabah &:& % ! ............... Halaman 8

Penyelesaian Sengketa Halaman 12 Pembiayaan Konsumen ! Kegiatan Debt Collector HALAMAN 12 ............... 9%/, Harus Adil dan Proporsional 9 Perlu Diatur Lewat UU Halaman 16

Halaman 10 LPKSM Bukan untuk HALAMAN 13 9%/; Memeras Pelaku Usaha 3 ............... Banyak Yayasan Pendidikan Ayo MenjadiIlegal Konsumen Halaman 18 Berstatus HALAMAN 9%/< Anak Cerdas....! Halaman 1214 Ruang Gerak BPKN Masih 6 % Edukasi Konsumen Muda ”Dibatasi” UU 50! 533 Halaman 1815 HALAMAN No. 8 Tahun 1999 9%/* %+# /...

SUSUNAN REDAKSI

PEMBINA/PELINDUNG Ketua Badan Badan Perlindungan Perlindungan Konsumen Konsumen Ketua Nasional (BPKN) (BPKN) Nasional

PEMBINA/PELINDUNG :

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) % ( %) PENANGGUNG JAWAB REDAKSI REDAKSI PENANGGUNG JAWAB REDAKSI : Koordinator Komisi Komunikasi Komunikasi dan Edukasi Edukasi Koordinator Komisi dan Koordinator Komisi Komunikasi $ % BPKN dan Edukasi BPKN BPKN

PENERBIT : PENERBIT

PENERBIT BPKN, Gedung I Departemen Perdagangan RI Lt. 11, %4 &0 6&//4 BPKN, Kementerian Perdagangan RI GeGeBPKN, Kementerian Perdagangan RI Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110, 7&6

6 %*7 /-//-4 dung II Lt. Lt. 4,(021) 3848662 dung Telp. (021) 34833819, Fax.4, #(-,/);<+;;+/.4: >(-,/);+<+==, Website: www.bpkn.go.id ?! @ !

Jl. Rais No. 55 Jakarta Jl. M.I. M.I. Ridwan Ridwan Rais No. Jakarta 10110, 10110, Telp. (021) 34833819, 34833819, Fax. Fax. (021) (021) 3848662 3848662 Telp. (021) Website: www.bpkn.go.id Website: www.bpkn.go.id

JULI 2010 2011 73&,-/,| oktober 22 OKTOBER

Pengantar Redaksi 6

Pengantar Redaksi

SEJAK awal berdirinya negara tercinta Republik Indonesia, para pendiri * +% Republik + ini sudah merumuskan konsep perlindungan bagi rakyat Indonesia % termasuk juga di dalamnya perlindungan atas hak-hak masyarakat konsumen. udah menjadi rahasia masalah pasar standardalam merupakan satu technical persoalan tandar menjadi kunciumum dalambahwa pengamanan negerisalah (sebagai Konsep perlindungan terhadap rakyat Indonesia % itu mengacu kepada Dasar ' yang sangat penting untuk segera ditangani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan barrier to trade) sekaligus untuk melindungi konsumen terhadap produk-produk Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pembangunan ! , , ' -./0 perdagangan nasional, terutama di erastandar. globalisasi dan liberalisasi perdagangan dewasa yang berkualitas rendah atau non nasional, termasuk hukum,

pembangunan melekat di dalamnya upaya yang ini.bertujuan Sebab, masalah standar instrumen bisa menimbulkan baik dalam perdagangan Standar merupakan perdagangan yang mirip dengan pisau bermata memberikan perlindungan bagibanyak rakyatkonsekuensi, Indonesia. % domestik maupun internasional. Sebaliknya, standar jugaperlindungan dapat menjadi kunci dalam Kendati demikian, produk hukum mengenai dua yang sangat penting penerapannya kelangsungan dunia konsumen perdagangan bagi pengamanan pasarperundang-undangan dalam negeri (sebagai technical barrier to trade) sekaligus melindungi dalam bentuk di tanah airkegiatan baru muncul pada untuk tahun 1999 -... nasional. Karena itu, penerapan standar dalam perdagangan merupakan konsumen terhadap produk-produk yang berkualitas rendah atau non standar. dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

, ! 12 -... salah satu instrumen yang sangat penting dan mendesak untuk segera diterapkan Dengan demikian, standar,, merupakan instrumen perdagangan yang mirip dengan Konsumen. Berdasarkan No. itu, Perlindungan Konsumen adalah " ! 8/1999 13-... regim pisau pemerintah sejalan denganUU semakin liberalnya perdagangan dunia dewasa ini. bermata yangyang sangatmenjamin penting penerapannya bagi kelangsungan duniamemberi perdagangan segala upaya adanya hukum dua kepastian untuk Sebagaimana diketahui, cikal bakal era liberalisasi perdagangan dunia telah nasional. Karena itu, penerapan standarSedangkan dalam kegiatan perdagangan merupakan salah satu perlindungan kepada konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai

4 dimulai dengan diterapkannya General Agreement onditerapkan Tariffs and Trade (GATT) setiap orang barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 3 instrumen yang pemakai sangat penting dan mendesak untuk segera pemerintah sejalan yang diberlakukan sejakregim tahun 1948keluarga, sampai 1986. Selanjutnya, kesepakatan baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, makhluk hidup dengan semakin liberalnya perdagangan duniatahun dewasa ini.maupun lain dan tidak untuk diperdagangkan. perdagangan bebas dunia mengacu kepada Putaran Uruguaydunia tahun 1986-1994 yang Sebagaimana diketahui, cikal bakal era liberalisasi perdagangan telah dimulai dengan Di dalam UU No. 8/1999 on ituTariffs disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban ',,! 13-... * * mengantarkan kepada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atausampai World Trade diterapkannya General Agreement and Trade (GATT) sejak tahun 1948 tahun melakukan upaya pendidikan serta pembinaan kepada Hal itu Indonesia ( satu 1986. Selanjutnya, kesepakatan perdagangan bebas dunia mengacu kepada Putaran Uruguay Organization (WTO) pada tahun 1995. sendiri yangkonsumen. merupakan salah dilakukan terutama mengingat kepada masih pembentukan rendahnya tingkat kesadaran sebagian tahun 1986-1994 Organisasi Perdagangan Dunia atau negara pendiri yang WTOmengantarkan telah meratifikasi kesepakatan pembentukan WTO pada tahun besar masyarakat akan hak-haknya sebagai World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995.konsumen. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri 1994 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan cara itu diharapkan tumbuh pula kesadaran pelaku usaha dalam ' WTOIndonesia telah meratifikasi kesepakatan pembentukan WTO pada tahun 1994 melalui Undangtelah menyepakati berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi hal-hal undang Nomor 7 Tahun 1994. negara-negara mitranyahak di dunia mulaiKarena dari ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEANyang konsumen. itu, konsumen itu patut menjadi perlindungan Indonesia telah menyepakati berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan negaratidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para bisnis.FTA, China Free Trade Area (AC-FTA), ASEAN-Korea FTA, pelaku ASEAN-India ASEAN-Australianegara mitranya di duniakonsumen mulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Freeusaha Trade Area Perlindungan justru ditujukan untuk membangun iklim New Zealand FTA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), serta (AC-FTA), ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Indialahirnya FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, Indonesia Japan yang sehat yang mendorong perusahaan yang tangguh dalam Indonesia-Pakistan Preferental Trade Agreement (PTA), Indonesia-Thailand Bilateral Economic Partnership Agreement (IJEPA), serta Indonesia-Pakistan Trade Agreement menghadapi persaingan melalui penyediaan barang/jasa Preferental yang berkualitas dan 3 Trade Agreement (BTA)Bilateral dan lain-lain. (PTA), Indonesia-Thailand Tradeitu, Agreement (BTA) dan lain-lain. berdaya saing Undang-undang Perlindungan tinggi. Karena , Konsumen Semua kesepakatan perjanjian perdagangan bebas itu, baik yang bersifat bilateral Semua kesepakatan perjanjian baik yang bersifat bilateral maupun multilateral tentu memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah di itu, maupun multilateral membawa semakinIndonesia terbukanya pasar membawa konsekuensitentu berupa semakinkonsekuensi terbukanya berupa pasar domestik terhadap tanah air. domestik Indonesia berbagai produk imporIndonesia dari luar negeri, sebaliknya mengembangkan perlindungan konsumen seperti diamanatkan UU , ,, berbagaiUntuk produk importerhadap dari luar negeri, sebaliknya produk sendiri semakin leluasa No. 8/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57/2001 maka dibentuklah Badanbebas ! 13-... ! 053677- " produk Indonesia sendiri semakin leluasa menembus pasar ekspor di negara-negara menembus pasar ekspor di negara-negara mitra yang menjalin perjanjian perdagangan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Fungsi BPKN adalah ! " ! bebas 8 " ! Indonesia. memberikan dengan Indonesia. mitra yang menjalin perjanjian perdagangan dengan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Saling keterbukaan pasarpasar itu lebih telah membuka sekaligus tantangan bagi Saling keterbukaan itulanjut lebih lanjut berartipeluang sebagai peluang sekaligus perlindungan konsumen dipemangku Indonesia. % para pelaku usaha seluruh dunia perdagangan Indonesia. Tentu saja tantangan bagi dan para pelaku usahakepentingan dan seluruh pemangku kepentingan dunia Adapun tugas BPKN adalahsebesar-besarnya memberikan saran danperdagangan rekomendasi kepada 9 " ! kalau Indonesia ingin meraih manfaat dari regim bebas itu, maka perdagangan Indonesia. Tentupenyusunan saja kalau Indonesia ingin meraih perlindungan manfaat sebesarpemerintah dalam rangka kebijakan di bidang tidak ada cara bagi perdagangan seluruh elemen pemangku kepentingan nasional kecuali besarnya darilain regim bebas itu, pengkajian maka tidak perdagangan ada cara lainperaturan bagi seluruh konsumen; melakukan penelitian dan terhadap : semaksimal mungkin memanfaatkan peluang yang tercipta dariuntuk perjanjian perdagangan bebas elemen pemangku kepentingan perdagangan nasional semaksimal mungkin perundang-undangan yang di perlindungan konsumen; berlaku bidang : itu, sekaligus memenangkan/mengatasi semua tantangan yang timbul. melakukan terhadap dan/atau jasa menyangkut penelitian 3 yang memanfaatkan peluang yang terciptabarang dari perjanjian perdagangan bebas itu, sekaligus Peluang dimaksud adalah bagaimanaberkembangnya caranya para pelaku usahaperlindungan Indonesia dapat keselamatan konsumen; mendorong : memenangkan/mengatasi semua tantangan yang timbul.lembaga meningkatkan ekspor ke negara mitra dengan meraih nilai tambah yang melalui lebih besar dan lebih konsumen swadaya masyarakat; menyebarluaskan informasi media * : 4 Karena itu, penerapan standar terhadap berbagai produk yang beredar pasar optimal. Sedangkan tantangannya adalah bagaimana mencegah terjadinya serbuandiproduk mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan domestik kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Selain itu,standar. kata kunci untuk impor, khususnya produk-produk impor yang berkualitas rendah dan non Hal itu kepada konsumen; menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari juga : memenangkan peluang tantangan yang muncul dari perdagangan bebas adalah terkait erat dengan masalahdan perlindungan konsumen di dalam negeri. masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau * daya saing, sedangkan salah satu unsur pembentuk daya saing itu adalah standar. Karena itu, penerapan standar terhadap berbagai produk yang beredar konsumen. di pasar domestik pelaku usaha; serta melakukan survey yang menyangkut kebutuhan : ) Mengingat pentingnya masalah penerapan ini, BPKN maka pada edisi Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan fungsi tersebut kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Kata tugas kuncistandar untuk memenangkan peluang dan ' 4 " ! Komisi Komunikasi dan Edukasi mulai semester II tahun 2010 ini yang ; " !ini, %% sengaja salah 67-7 tantangan muncul perdagangan bebas adalah sedangkan satu unsur Newsletter BPKN yangdari kedua di tahunBPKN 2011 kamidaya Timsaing, Redaksi mengangkat menerbitkan Buletin BPKN sebagai sarana untuk informasi " " ! 4 pembentuk daya saing itu adalah standar. masalah standar sebagai laporan utama pada edisimenyebarluaskan kali ini. Selain mewawancarai sekaligus untuk melakukan edukasi serta menggalang komunikasi dengan Mengingat pentingnya masalah penerapan standar ini, maka pada edisi Newsletter BPKN Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, seluruh pemangku kepentingan di bidang perlindungan konsumen. yang kedua di tahun kami Tim Redaksi sengaja mengangkat masalah standar sebagai pada edisi ini kami 2011 juga ini, menyuguhkan tulisan mengenai masalah standardisasi hasil edisi Buletin BPKN ini Redaksi BPKN, " " ! kami, Tim 2 + Buletin " " !(SPK) laporan Pada utama. Selainperdana mewawancarai Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen wawancara dengan Ketua BPKN, Suarhatini “Tini” Hadad. sengaja menampilkan sejumlah terkini dan teraktual terkait perlindungan Kementerian Perdagangan, pada edisi isu iniBPKN kami juga tulisan mengenai masalah Para pembaca setia juga menyuguhkan dapat ledakan menyimak informasi konsumen di tanah air, Newsletter termasuk diantaranya kasus gas berbagai LPG, berbagai &$ standardisasi hasil wawancara dengan Ketua BPKN, Suarhatini “Tini” Hadad. lainnya yangrekomendasi tidak kalahBPKN menariknya pada edisi kali ini,kasus diantaranya mengenai saran dan kepada pemerintah, bedah layanan rumah " ! Para pembaca setia Newsletter BPKN juga dapat menyimak berbagai informasi lainnya sakit, jasa tiketing penerbangan, kasus kartu kredit, kasus nasabah Bank IFI dan " %8% perkembangan kasus susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazii, yang tidak kalah menariknya pada edisi kali ini, diantaranya mengenai perkembangan kasus lain-lain. Yangkasus juga tidak kalah adalah wawancara khusus kami < Prita menariknya ** perkembangan Mulyasari, masalah debt collector, kegiatan cerdas cermat susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazaki, perkembangan kasus Prita Mulyasari, dengan Ketua BPKN Suarhatini Hadad yang kami sajikan di rubrik Opini. " ! ( = konsumen cerdas, BPSK mitra BPKN dan lain-lain. masalahKami debt cerdas cermat konsumen cerdas, BPSK mitra BPKN dan lain-lain. sangat mengharapkan berbagai informasi seputar perlindungan collector, kegiatan 4 Akhirul kata, kami ucapkan selamat menyimak berbagai dandapat informasi Akhirul kata, kami ucapkan selamat menyimak berbagai tulisan dantulisan informasi yang konsumen yang kami sajikan di Buletin BPKN ini bermanfaat sekaligusmenarik " " ! 4 menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini, semoga tulisan dan informasi tersebut dapat kami sajikan pada edisi kali ini, semoga tulisan dan informasi tersebut dapat memberikan manfaat menambah wawasan bagi para pembaca yang budiman. Saran dan kritik yang ** memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para kasih. pembaca Terima kasih. yang sebesar-besarnya para pembacademi sekalian. Terima  sekalian. membangun tetap bagi kami harapkan kemajuan perlindungan konsumen di u tanah air. Terima kasih. Salam Tim Redaksi. 2 2+ Salam TimREDAKSI Redaksi SALAM TIM

S

KABAR

Pelajaran dari Kasus iPad 20 A

K

asus penjualan iPad yang tidak disertai dengan rus disertai dengan buku petunjuk manual berbahasa Indonesia. MENTERI Perdag buku petunjuk berbahasa Indonesia dan dijual Fakta itu diperkuat oleh anggota Badan Perlindungan pada tanggal 16 Nope melalui forum jual beli online akhirnya berujung Konsumen Nasional (BPKN), Yusuf Shofie, Saat memanggota Badan Perlind di pengadilan. berikan keterangan sebagai saksi ahli dalam Periode sidang II dengan Pihak pengadilan, telah melakukan proses hukum terdakwa kasus penjualan iPad, di Pengadilan Pelantikan Negeri tersebut d terhadap dua terdakwa dalam kasus penjualan Jakarta Pusat (26/7/2011).Yusuf menegaskan, BPKN dapat lebih m iPad ilegal tersebut. iPad, tidak tergolong barangmembantu yang pemerinta Kasus itu berawal ketika Dian Yuddiwajibkan memiliki buku pemenyusun kebijakan p ha Negara dan Randy Lester Samu Ke-20 orang ang tunjuk berbahasa Indonesia. menawarkan dua iPad 3G Wi Fi 64 dilantik itu merupak Hal itu merujuk pada Peratuakademisi, tenaga a GB di forum jual beli situs www. ran Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009 Swadaya M kaskus.us. yang di dalamnya tercantum 45 produk wajib Konsumen berpeKeanggotaan BPKN Pe Polisi Polda Metro Jaya yang tunjuk bahasa Indonesia, namun iPad tidak termasuk di pada tanggal 16 Nop sudah beberapa lama melakukan dalamnya. ”Secara Yuridis normatif, dari 45 produk itu tidak sempat mengalami penyelidikan terhadap ada iPad,” jelas Yusuf, keanggotaan Periode penjualan iPad ilegal pun Yusuf merinci dengan hampir dua tahun lam langsung bergerak. Setelah jelas barang elektronik apaPeriode I telah BPKN menyamar sebagai pemyang diwajibkan memiliki 2007 setelah bertugas Inilah 45 produk yang tercantum dalam Suran Edaran beli, polisi menangkap buku petunjuk berbahasa Sebagian dari ang Kementerian Perdagangan Nomor : 19/m-dag/per/5/2009. keduanya pada tanggal 24 Indonesia yang tertera daYang harus dilengkapi buku panduan berbahasa Indonesia. merupakan anggota B November 2010. kembali lam peraturan Menteri Per- terpilih men 1. Alat perekam atau reproduksi gambar dan 26. Mesin multi fungsi Keduanya kemudian suara (vcd, dvd, dan vcr player) 27. Pengejus (juicer) lainnya me dagangan tersebut sebagian urai 28. Pengeras suara: ditetapkan sebagai ter- 2. Amplifier baru. Namun diba Menurutnya, barang • active speaker; anggota BPKN Period sangka karena didakwa 3. Amplitheather rumahan (home theater elektronik yang memerluamplifier) • ceiling speaker; berjumlah 17 orang (s melanggar Pasal 62 Ayat (1) kan petunjuk berbahasa 4. Cakram optik isi • colum speaker; mengundurkan diri), juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf 5. Cakram optik kosong Indonesia antara lain se• horn speaker; sedikit lebih banyak, y j Undang-Undang Nomor 8 6. Dispenser (water dispenser) • mobile speaker; perti, kamera dan telepon BPKN Periode II • multimedia speaker; Tahun 1999 tentang Perlin- 7. Faksimili (facsimile) seluler. selaku Ketua dan Fr 8. Frizer rumahan (home freezer) • passive box speaker; dungan Konsumen karena ”Tidak ada diKetua. lam- Selanjutnya, 9. Kalkulator • professional box speaker; tidak memiliki buku mapiran disebutkan iPad. 10. Kamera: • public address speaker. Koordinator Komisi nual berbahasa Indonesia. Ada di lampiran, dengan seperti anggota Eni S • kamera digital (digital camera); 29. Pengering (dryer) Keduanya juga dije- • kamera video (video camera). 30. Pengering rambut (hair dryer) telepon selular, tapi sayaJohannes Gun dan 31. Penghisap debu (vacuum cleaner) rat dengan Pasal 52 juncto 11. Kamera perekam (camcorder) tidak tahu apakah iPad itu Koordinator Komisi 32. Pesawat televisi: Pasal 32 Ayat (1) Undang- 12. Kipas angin: anggota Aisyah Ham termasuk telepon seluler? • kipas angin berdiri; • pesawat televisi warna; Undang Nomor 36 Tahun Sepanjang tidak adaHandaka di sini Santosa dan E • kipas angin kotak; • pesawat televisi lcd; Koordinator Komisi P 1999 tentang Telekomu- • kipas angin dinding; (Peraturan Menteri Perda• pesawat televisi plasma; dengan nikasi karena iPad belum • kipas angin gantung; • pesawat televisi proyeksi; gangan) ya tidak boleh (di- anggota Indah Shofie dan Andi Sofya • televisi mobil. dikategorikan sebagai • kipas angin hisap; persoalkan),” paparnya. • kipas angin meja. 33. Piano elektrik: Komisi Kerjasama den alat elektronik komunikasi Memang akhirnya 13. Lemari es (refrigerator) • piano tegak elektrik; Awang, dan M. Yamin F resmi. pengadilan tetap menjatu14. Mesin cuci (washing machine) • piano besar elektrik. Keanggotaan BP Kasus lantas menim- 15. Mesin pengatur suhu udara (ac) terdak34.Pompaairlistrikuntukrumahtangga(waterpump) hkan vonis kepada ditetapkan di dalam bulkan polemik di ma- 16. Mikropon (microphone) 35. Radio cassette/mini compo wa. Namun kasus ini bisa No. 80/P Ta Indonesia 36. Tape mobil syarakat terkait dengan 17. Monitor komputer menjadi pelajaranBPKN bagidibentuk sesua 37. Set top box tuduhan yang dilontarkan 18. Organ/keyboard elektrik masyarakat untuk berhatiNomor 8 Tahun 1999 te 19. Mesin pelumat (blender) 38. Setrika listrik kepada terdakwa berupa hati dalam melakukan kePeraturan Pemerinta 20. Pemanas air (water heater) 39. Telepon nirkabel tidak disertainya buku pe- 21. Pemanas nasi (rice cooker) giatan transaksi terhadap bertugas memberikan 40. Telepon selular (cellular telephone) tunjuk berbahasa Indonesia • penanak nasi serba guna (magic com) 41. Tudung hisap/sungkup hisap (cooker hood) pemerintah dalam upa sebuah produk dan per42. Tungku/oven untuk rumah tangga dalam penjualan iPad itu. 22. Mesin pemanggang (toaster) konsumen di Indonesia lunya kordinasi yang erat 43. Tungku gelombang mikro (microwave oven) Pasalnya,hinggasaatini 23. Pencampur (mixer) antar instansi agar konsu-Tugas dan fungsi 24. Mesin pencetak (printer) 44. Tungku pemanggang (oven toaster) belum ada aturan yang memen tidak dirugikan. u 25. Mesin fotokopi (photo copy) 45. Kompor gas wajibkan penjualan iPad ha-

Produk yang Harus Dilengkapi Buku Panduan Berbahasa Indonesia

oktober 2011

#3 BPKN.indd 3

| 3

10/16/2011 9:24:00 PM

ISU AKTUAL

P

Kegiatan Sosialisasi Standarisasi untuk Masih Sangat Kurang dan Perlindungan

entingnya standarisasi produk bagi

PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih banyak produk-produk yang beredar ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan tabung gas yang tidak memenuhi standar, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; regulator 20 persen; kompor gas 50 persen; katup tabung 66 persen; serta selang 100 persen. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibat tabung gas dan asesorisnya mencapai 33 kasus; korban tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol kualitas pada SPBE, termasuk melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, leaflet, dan stiker, termasuk mempersiapkan

penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait. BPKN sendiri akan membuat pusat informasi terkait dengan penanganan kasus tabung LPG beserta asesorisnya, dan juga akan dilakukan tindakan korektif maupun preventif. Selain itu, BPKN akan meningkatkan koordinasi dalam rangka sosialisasi atau edukasi kepada para retailer (pengecer) dan pengguna, termasuk mengedukasi masyarakat dalam membeli kompor gas beserta peralatannya, agar memilih yang berlabel SNI. BPKN juga sedang melakukan kajian yang hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari pengalaman di Surabaya ternyata informasi mengenai gas LPG, termasuk cara penggunaan tabung yang baik, tidak sampai kepada retailer atau konsumen. Hal itu terjadi karena distribusi manual cara penggunaan tabung gas LPG yang benar hanya terbatas pada tingkat

kan, Indonesia harus mengarah ke standarisasi

sasi Nasional (BSN), dimana Standarisasi Na-

si produk yeng telah ditetapkan pemerintah.

produk secara internasional karena Indonesia

sional Indonesia (SNI) yang dibuatnya juga

“BPKN berharap agar produk-produk yang

sudah terikat dengan perjanjian internasional

sudah memenuhi standar internasional.

standarnya sudah awajib , seperti LPG, kabel

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad produsen dan konsumen, sudah menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan bukan lagi dalam lingkup oleh Pertamina danterkait distributornya, tetapi nasional frekuensinya saja, tetapi juga internasional. Hal ini dirasakan masih kurang setidaknya tercermin dalam pertemuan banyak dan kurang lengkap, terlihat dari internasional yang membahas soal standarisasi jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari produk dan kepentingan konsumen meningkat. Bahkan sebelum programdiiniLondijalankan,waktu BPKNlalu. telah mengingatkan don, beberapa tentang perlunya sosialisasi sampai sejumke Dalam pertemuan yangitudihadiri wilayah-wilayah terpencil, di mana selama lah stakeholder yang terkait dengan urusan ini merekatermasuk kerap menggunakan minyak standarisasi, Badan Perlindungan tanah sebagai bahan bakar kompor. Konsumen Nasional (BPKN), muncul desakan bagi penerapan standarisasi produk secara internasional. “Yang banyak dibicarakan adalah bagaimana standar produk-produk di era perdagangan bebas agar jadi satu sehingga sama semua,” papar Ketua BPKN, Suarhatini Hadad yang juga ikut menghadiri pertemuan tersebut. Untungnya, hasil dari pertemuan itu tidak mengikat dan diserahkan kepada masing-masing negara untuk menanggapi isu tersebut. Walaupun begitu, Tini Hadad menyata-

di bidang ekonomi. “Kita sudah mengikuti perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas

“Jadi, kalau sudah memenuhi SNI, pro-

listrik dan lain-lain harus diikuti karena dam-

duk kita sudah cukup baik dan bisa bersaing

paknya cukup besar untuk masyarakat konsu-

dengan produk lain,” paparnya.

men,” ucapnya.

dengan ASEAN, China dan menjadi anggota

Kemampuan memiliki daya saing yang

Sedangkan terhadap yang voluntary atau

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehing-

tinggi amat diperlukan oleh produk-produk

sukarela, ungkap Tini hadad, BPKN juga men-

ga kita perlu mengarah ke standarisasi produk

Indonesia agar produk tersebut bisa menjadi

gharapkan pengusaha melakukannya agar le-

secara internasional,” jelasnya.

tuan rumah di negeri sendiri dan mampu me-

bih baik dan produk Indonesia bisa bersaing

nembus pasar internasional.

di pasar internasional.

Tini Hadad menilai Indonesia tidak terlalu sulit untuk bisa mengikuti standarisasi produk

Agar hal itu bisa dicapai, Tini Hadad me-

Kepemilikan SNI memiliki dampak bagi

secara internasional karena Indonesia sudah

minta produsen-produsen di dalam negeri

produsen maupun konsumen. Bagi produ-

memiliki lembaga bernama Badan Standari-

untuk mulai mengikuti aturan soal standarisa-

sen, dengan memliki SNI tentunya kualitas

JULI 2010 2011 44| oktober

#3 BPKN.indd 4

10/16/2011 9:24:02 PM

ISU AKTUAL

Pengamanan Pasar Konsumen

sebagai Ketua ASEAN tahun ini dan Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan sebaikbaiknya posisi sebagai Ketua ASEAN dalam berbagai kerjasama maupun kesepakatan di lingkungan regional ASEAN maupun global

distributor. Itulah sebabnya, tidak semua pen Nus Nuzulia Ishak,tabung mengatakan, salah satu gas elpiji 3 kg, termasuk h bagaimana membeli peranan direktorat standardisasi di lingkuptabung yang ben kondisi selang, regulator, dan katup ASEAN adalah bagaimana memberlakukan sering menggunakan ruangan tertut standar yang baku terhadap keluar, produk-produk sehingga kalau terjadi kebo yang akan diintegrasikan di ASEAN dengan tekebakaran. Untuk masalah tap berorientasi kepada upaya melindungi kon-tabung, sering ilegal. Apalagi untuk asesoris yan sumen. Selain itu, direktorat baru ini juga berperdagangannya, regulator, katup, da tugas menyampaikanberbagai informasimacam kepadamerek. para Dengan dem pengawasan Kemendag, eksportir mengenai technical regulations (re- tetapi konsum dengan keterbatasan itu, maka sosialis gulasi teknis) di negara-negara tujuan ekspor. Selama ini kecelakaan yang terj Nus ljuga mengatakan bahwa instansiJakarta, karena di wilayah DKI Jaka selama satu setengah tahun. nya kini juga tengah berjalan membangun Informaada upaya intensif tion Management Body. Wadah baru tersebutdari penyeleng kecelakaan rawan terjadi di sejuml mengintegrasikan seluruh regulasi teknis di Jatim, dan Jabar, yang menjadi lokasi s sejumlah negara tujuan ekspor. minyak tanah ke gas LPG. TiniUnimengatakan “Untuk itu kami dibantu Eropa, dan sebenarnya pedagang, importir, dan produsen) di anggota kelembagaan ini sudah lintas departidak memenuhi standar. Karena itu p temen, tetapi di sana Direktorat Standardisasi mengembalikan produk tersebut kepa melalui SPBE, regulasi tetapi belum dijelas menjadi pusat informasi mengenai pengembaliannya, dan ketentuan tekn teknis,” ujarnya.

demi kepentingan nasional Indonesia.

produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih

“Di negara tersebut, produk yang kua-

baik dan tentu saja akan dicari oleh konsu-

litas I justru dijual untuk pasar dalam negeri

men. Sedangkan konsumen dengan mem-

dan yang kualitas II dan III untuk pasar eks-

beli barang atau produk ber-SNI tentu saja

por,” tuturnya.

akan mendapatkan kualitas yang baik serta jaminan kemanan yang tinggi.

Dia mengharapkan agar kondisi tersebut juga bisa diterapkan di Indonesia sehingga

Karena itu, menurut pandangan Tini

masyarakat di dalam negeri bisa mendapat-

Hadad, penerapan SNI ini tidak hanya men-

kan produk yang kualitasnya lebih baik atau

jadi kewajiban tetapi juga menjadi kebutu-

minimal sama dengan produk yang diekspor.

han baik bagi produsen maupun konsumen. Sudah Dirintis Tak Ada Perbedaan

Nus Nuzulia Ishak, Direktur Jenderal

Seiring dengan makin meningkatnya

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,

Ke depan, tambah Nus, seluruh pera-

kesadaran konsumen di dalam negeri ter-

Kementerian Perdagangan, mengatakan In-

turan mengenai pengawasan akan masuk

hadap standar suatu produk yang dibutuh

donesia sudah mulai merintis kerjasama di

menjadi domain badan tersebut. “Dalam be-

kannya, BPKN menilai sudah seharusnya tidak

bidang standarisasi dengan negara-negara

berapa tahun ini kami akan mengefektifkan

perlu lagi adanya perbedaan antara kualitas

ASEAN lainnya sejak beberapa tahun silam.

pengawasan di pasar, sehingga nantinya ada

produk yang diekspor dan yang dipasarkan

Kini kerjasama tersebut menjadi semakin erat

forum tetap untuk melakukan pengawasan di

di dalam negeri. “Tak perlu lagi ada perbe-

dan kuat menyusul dibentuknya Direktorat

pasar, di mana dari situ sudah dimulai konso-

daan antara kualitas ekspor dan non ekspor,”

Standardisasi yang berada di bawah Direkto-

lidasi dan koordinasi sejumlah kementerian

jelas Tini Hadad.

rat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan

seperti Kementerian Perindustrian, Badan

Dia memberi contoh penjualan produk

Konsumen (SPK), Kementerian Perdagangan.

POM, Kepolisian, juga Bea Cukai, sehingga

di Jepang, dimana masyarakat di negeri terse-

Kerjasama di bidang standardisasi pun

pelaksanaannya sangat sesuai dengan tujuan

but mendapatkan produk yang lebih berkua-

diharapkan dapat berjalan lebih erat dan lebih

pembentukan tim terpadu untuk pengawa-

litas dibandingkan produk untuk ekspor.

kuat lagi di bawah kepemimpinan Indonesia

san barang beredar,” papar Nus. u oktober 2011

#3 BPKN.indd 5

| 5

10/16/2011 9:24:02 PM

ISU AKTUAL

Kegiatan Sosialisasi BPKN Sampaikan Usulan Final Masih Sangat Kurang Perubahan UUPK

PENGAWASAN juga dilakukan di Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad beberapa lokasi, namun hingga kini masih menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan Berdasarkan enam kali Focus Group Discussion banyak produk-produk yang beredar oleh Pertamina dan distributornya, tetapi ternyata berada di bawah standar yang (FGD) yang diselenggarakan 16 Maret 2011 dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data frekuensinya dirasakan masih kurang yangmelibatkan dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan sampai 18 Mei 2011 banyak dan kurang lengkap, terlihat dari dengan tabung gas yang tidak memenuhi standar, jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari sejumlah pakar perlindungan konsumen, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; meningkat. Bahkan sebelum program ini regulator 20 persen; kompor gas 50 praktisi perlindungan konsumen, pejabat dijalankan, BPKN telah mengingatkan persen; katup tabung 66 persen; serta pemerintah terkait,itudan Lembaga Perlindungan selang 100 persen. tentang perlunya sosialisasi sampai ke sebabnya, dari Januari sampai wilayah-wilayah terpencil,Swadaya di mana selama Konsumen Masyarakat Itulah (LPKSM), Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus ini mereka kerap menggunakan minyak maka Badan Perlindungan Konsumen Nasional kecelakaan akibat tabung gas dan tanah sebagai bahan bakar kompor. asesorisnya mencapai 33 kasus; korban

(BPKN) menyampaikan masukan terakhir tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut mengperubahan UU Perlindungan Konsumen (UU hasilkan beberapa rekomendasi di PK) yang telah disampaikan kepada Dewan antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol (DPR). kualitas pada SPBE, termasuk Perwakilan Rakyat

melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, leaflet, etua BPKN Suarhatini (Tini) Hadad mengatakan pokok dan stiker, termasuk mempersiapkan

K

bahasan dalam FGD meliputi enam topik, yaitu hak dan


kewajiban konsumen dan pelaku usaha; tanggung jawab

pelaku usaha barang; tanggung jawab pelaku usaha jasa; klausula baku; kelembagaan perlindungan konsumen; dan penyelesaian sengketa konsumen. Untuk menegakkan UUPK secara optimal agar konsumen memperoleh perlindungan yang paripurna dan pelaku usaha dapat menjalankan usaha secara profesional, BPKN telah melaksanakan tugasnya dengan menyampaikan pertimbangan agar pemerintah melakukan perubahan UUPK. Usulan BPKN

dan yudikatif pada penciptaan hukum, penerapan hukum, dan

itu terutama menyangkut aspek gramatika UU, sistematika UU,

pengembangan hukum perlindungan konsumen.

tanggungjawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan kelembagaan.

Politik hukum perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam UUD’45 akan menentukan struktur perubahan UUPK, dan

Penyusunan kembali UUPK yang baru itu didasarkan pada

selanjutnya struktur perubahan tersebut akan menentukan orientasi,

politik hukum perlindungan konsumen sebagaimana tersirat dan

substansi, konstruksi, sistematika, dan gramatika UU PK yang baru.

atau tersurat dalam UUD 1945 dan amandemennya. Politik hukum

Berdasarkan pasal 33 UUD’45 beserta amandemennya, politik hukum

adalah pemikiran dasar tentang campur tangan negara melalui

perlindungan konsumen di Indonesia meliputi kebersamaan peranan

alat-alat kelengkapannya pada penciptaan hukum, penerapan

konsumen dan pelaku usaha; keseimbangan kemajuan konsumen

hukum, dan pengembangan hukum. Karena itu politik hukum

dan pelaku usaha; efisiensi yang berkeadilan dalam hubungan

perlindungan konsumen, dirumuskan sebagai pemikiran dasar

transaksional antara konsumen dan pelaku usaha; berkelanjutan

tentang campur tangan negara melalui badan eksekutif, legislatif,

dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha; berwawasan


ISU AKTUAL

kelembagaan terhadap kinerja BPKN sebagai ‘advisorybody’. Dalam fungsinya sebagai ‘advisory body’, berarti BPKN memiliki kewenangan yang terbatas dalam eksekusi kebijakan perlindungan konsumen, sehingga peran BPKN menjadi di bawah ekspektasi sebagian besar masyarakat, dan memberikan kesan tidak proporsional kepada Sekretariat Negara. Terlebih lagi apabila dipertimbangkan tentang kemauan politik (political will) pemerintah terhadap keberpihakan pada upaya mengedepankan perlindungan distributor.

lingkungan dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha;

konsumen di Indonesia. Kesimpulan akhir tidak semua pen Itulah sebabnya,

tabungmenjadi gas elpiji dari FGD adalah bahwa BPKN tidak perlu diubah Badan3 kg, termasuk h

bagaimana membeli tabung yang ben kondisi selang, regulator, dan katup Politik hukum akan menjadi dasar struktur perubahan UUPK. ditingkatkan kualitas dan kapasitas anggota, serta peningkatan sering menggunakan ruangan tertut Selanjutnya struktur perubahan akan mencakup lima bidang yaitu kualitas dan kapasitas sekretariat yang memadai. keluar, sehingga kalau terjadi kebo orientasi hukum, substansi (isi hukum), konstruksi hukum, sistematika kebakaran. Sementara itu dari enam kali pembahasan FGD, materi atau Untuk masalah tabung, sering UUPK, dan gramatika UUPK. Perubahan Mendasar UUPK dan hal yang tingkat kesulitannya paling tinggi menurut Johannes, ilegal. Apalagi untuk asesoris yan Perubahan Peranan BPKN. adalah menyangkut reposisi kelembagaan perdagangannya, Badan Perlindungan regulator, katup, da Secara terpisah, anggota BPKN Johannes Gunawan melalui Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian berbagai macam merek. Dengan dem Sengketa pengawasan Kemendag, tetapi konsum surat elektroniknya mengemukakan perubahan mendasar dari enam Konsumen (BPSK), karena perubahan tentang hal tersebut akan dengan keterbatasan itu, maka sosialis kali diadakannya FGD UUPK terutama menyangkut lima hal yakni menyangkut tentang kemauan politik (political will) pemerintah Selama ini kecelakaan yang terj pemisahan dan pembedaan secara tegas antara ‘hak dan kewajiban terhadap keberpihakan pada upaya mengedepankan Jakarta,perlindungan karena di wilayah DKI Jaka berjalan selama satu setengah tahun. pelaku usaha barang’ di satu pihak dengan ‘hak dan kewajiban konsumen di Indonesia; politik penganggaran bagi kedua badan ada upaya intensif dari penyeleng pelaku usaha jasa’ di lain pihak; redefinisi pengertian ‘perjanjian tersebut; dan sistem peradilan Indonesia, khususnya tentang posisi kecelakaan rawan terjadi di sejuml baku’ (standardized contracts) dan ‘klausula baku’ (standardized penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan penyelesaian Jatim, dan Jabar, yang menjadi lokasi s clauses); revisi sanksi perdata (voidable dan void) dan sanksi pidana sengketa melalui pengadilan. u minyak tanah ke gas LPG. Tini mengatakan sebenarnya bagi pelanggaran terhadap pedagang, importir, dan produsen) di ketentuan perjanjian dan klausula Politik hukum tidak memenuhi standar. Karena itu p baku; reposisi kelembagaan Badan mengembalikan produk tersebut kepa perlindungan melalui SPBE, tetapi belum dijelas Perlindungan Konsumen Nasional konsumen pengembaliannya, dan ketentuan tekn (BPKN) dan Badan Penyelesaian

serta kemandirian konsumen dan pelaku usaha.

Sengketa Konsumen (BPSK); serta prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta pembatasan nilai transaksi yang disengketakan di BPSK. Khusus perubahan

menyangkut peranan

BPKN

dari

‘advisory body’ menjadi ‘coordination body’ tidak mendapat sambutan yang dari

proporsional, Sekretariat

terutama

Negara

yang

mendasarkan diri pada evaluasi

Koordinasi, sehingga fungsinya masih seperti sekarang, namun

sebagaimana tercantum dalam UUD’45 akan menentukan struktur perubahan UU PK, dan selanjutnya struktur perubahan tersebut akan menentukan orientasi, substansi, konstruksi, sistematika, dan gramatika UU PK yang baru.

oktober 2011

| 7

ISU AKTUAL

Kasus Prita Mulyasari Kegiatan Sosialisasi

Bukti Masih Lemahnya Masih Sangat Kurang Posisi Konsumen K

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan asus hukum oleh Pertamina dan distributornya, tetapi Prita Mulyasari frekuensinya dirasakan masih kurang belum juga banyak dan kurang lengkap, terlihat dari berujung. Kiniyang Prita jumlah kecelakaan hampir setiap hari sedang mengajukan meningkat. Bahkan sebelum program ini Peninjauan Kembali (PK) mengingatkan dijalankan, BPKN telah ditentang Pengadilan Negeri perlunya sosialisasi itu sampai ke Tangerang. PK terpencil, terpaksadi mana selama wilayah-wilayah ini mereka kerap menggunakan minyak harus ditempuh Prita sebagaiKasasi bahan bakar kompor. karena tanah putusan MA

memutus

bersalah

Prita

disebabkan

dia menulis keluhannya mengenai Rumah Sakit Omni

Internasional

melalui internet. Padahal

sebelum-

PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih banyak produk-produk yang beredar ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan tabung gas yang tidak memenuhi standar, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; regulator 20 persen; kompor gas 50 persen; katup tabung 66 persen; serta selang 100 persen. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibat tabung gas dan asesorisnya mencapai 33 kasus; korban tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol kualitas pada SPBE, termasuk melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, leaflet, dan stiker, termasuk mempersiapkan

penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait. BPKN sendiri R p 1akan . 0 0 0 .membuat 0 0 0 . 0 0 0 ,pusat 00 informasi terkait dengan penanganan (satu miliar rupiah). kasus tabung LPG beserta asesorisnya, Putusan dan juga akan dilakukan tindakan inilah korektif yangSelain terasa janggal. maupun preventif. itu, BPKN akan meningkatkan Secara koordinasi dalam teoritis jikarangka tesosialisasi atau edukasi kepada para lah dinyatakan bebas retailer (pengecer) dan pengguna, dari tuntutan perdata termasuk mengedukasi masyarakat dalam membeli kompor gas beserta peralatanberarti Prita tidak ternya, agar memilih yang berlabel SNI. bukti melakukan perBPKN juga sedang melakukan kajian melawan dalam huyang hasilnya buatan akan dikeluarkan bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari kum baik yang tertulis pengalaman maupun di Surabaya ternyata tidak tertulis. informasi mengenai gas LPG, termasuk Menjadi pertanyacara penggunaan tabung yang baik, tidak apakah pernyataan sampai kepadaan, retailer atau konsumen. Hal itu terjadi keluh karena distribusi manual kesah Prita pada cara penggunaan tabung gas LPG yang jejaring sosial di interbenar hanya terbatas pada tingkat

net, termasuk dalam

nya, Prita sudah menda-

kategori

patkan angin kebebasan

dan atau pencemaran

penghinaan

setelah pada 29 Septem-

nama baik atau justru

ber 2010, majelis hakim

sebuah keluhan.

MA yang dipimpin Ha-

Sangat disayang-

rifin Tumpa mengabul-

kan memang, konsu-

kan permohonan kasasi

men yang mengeluh

gugatan perdata yang

atas pelayanan peru-

diajukan Prita Mulya-

sahaan justru harus di-

sari

hukum. Padahal Prita

melawan

Rumah

Sakit Omni Internasional.

hanya konsumen yang

Dengan putusan itu, Prita dibebaskan

membuat dapat diaksesnya Informasi

merasakan ketidakpuasan atas pelaya-

dari tuntutan ganti rugi yang nilainya Rp

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

nan Rumah Sakit Omni Internasional.

204 juta.

yang memiliki muatan penghinaan dan/

Padahal keluhannya tersebut bukan

atau pencemaran nama baik.

tanpa hak.

Pasal yang dituntutkan kepada Prita adalah Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun

Ancaman hukum pelanggaran ter-

Keluhan tersebut jelas dilindungi

2008 tentang Informasi dan Transaksi

hadap pasal ini seperti yang diatur da-

oleh UU Nomor 8 tahun 1999 tentang

Elektronik (ITE) bahwa Setiap orang deng-

lam pasal 45 ayat (1) adalah pidana ku-

Perlindungan Konsumen (UUPK). Da-

an sengaja dan tanpa hak mendistribusi-

rungan (penjara) paling lama 6 (enam)

lam UUPK tegas merinci hak yang dil-

kan dan/atau mentransmisikan dan/atau

tahun dan/atau denda paling banyak

indungi UU, yaitu 1. hak atas informasi


#3 BPKN.indd 8

10/16/2011 9:24:10 PM

ISU AKTUAL yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 2. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 3. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 4. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 5. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; “BPKN mempertanyakan hal ini (putusan MA) karena pada dasarnya keluhan Prita tersebut “bukan tanpa hak”, disamping itu yang disampaikan juga bukan sesuatu yang bersifat fitnah. Prita Mulyasari benar-benar konsumen yang merasakan ketidakpuasan atas pelayanan konsumen,” tegas Juru bicara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Gunarto. Gunarto menegaskan, majelis hakim semestinya tidak memutus perkara berdasarkan satu UU saja. Sebab, ada UU lain yang juga terkait, yaitu UU No. 8 Tahun 1999. BPKN justru menilai Prita Mulyasari adalah sosok yang sadar hukum. Sadar untuk menggunakan haknya sebagai konsumen. “Sungguh sangat ironis jika seorang konsumen yang menyuarakan haknya justru dihukum dan dianggap melanggar hukum,”

Hak Konsumen Dalam UU No. 8 Tahun 1999 1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya distributor. atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Itulah sebabnya, tidak semua pen tabung gas elpiji 3 kg, termasuk h 3. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, bagaimana membeli tabung yang ben kondisi selang, regulator, dan katup dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan sering menggunakan ruangan tertut konsumen secara patut; keluar, sehingga kalau terjadi kebo kebakaran. 4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara Untuk masalah tabung, sering ilegal. Apalagi untuk asesoris yan benar dan jujur serta tidak diskriminatif; perdagangannya, regulator, katup, da berbagai macam merek. Dengan dem 5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, gantiKemendag, tetapi konsum pengawasan dengan keterbatasan itu, maka sosialis rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ Selama ini kecelakaan yang terj atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan Jakarta, karena di wilayah DKI Jaka perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; berjalan selama satu setengah tahun. ada upaya intensif dari penyeleng kecelakaan rawan terjadi di sejuml Jatim, dan Jabar, yang menjadi lokasi s minyak tanah ke gas LPG. Tini mengatakan sebenarnya pedagang, importir, dan produsen) di tidak memenuhi standar. Karena itu p mengembalikan produk tersebut kepa melalui SPBE, tetapi belum dijelas pengembaliannya, dan ketentuan tekn

kata Gunarto. Putusan MA yang menghukum Prita dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Dia mengatakan kasus Prita bisa membuat konsumen lainnya takut untuk menyuarakan keluhannya yang pada akhirnya akan selalu menjadi obyek semenamena pelaku usaha produk barang/jasa. Ini merupakan langkah mundur dalam upaya pemberdayaan konsumen di tengah upaya BPKN untuk memperkuat konsumen. u

oktober 2011

#3 BPKN.indd 9

| 9

10/16/2011 9:24:13 PM

$09 3

Kegiatan Debt Collector Perlu Diatur Lewat UU

, $

#

" ! %

* *

* 4 4

# %

4 *

"

Polemik tentang penggunaan jasa pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan sebutan debt collector dalam penagihan utang yang macet hingga kini belum terselesaikan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, keluhan masyarakat mengenai praktik perbankan yang

diterima

Yayasan

Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) menempati posisi ketiga terbanyak. Setengah dari

H

peristiwa

(UU) yang mengatur tentang

sebuah bank asing setelah bertemu

kegiatan debt collector dalam menjalankan

dengan debt collector yang ditugaskan

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),

tugasnya di lapangan.

bank tersebut untuk menangani debitur-

Gunarto,

debitur bermasalah di bank tersebut.

oknum debt collector dalam menangani

ingga kini belum ada payung hukum atau undang-undang

Padahal, payung hukum tersebut amat

dibutuhkan

Masih hangat dalam ingatan kita tewasnya

seorang

debitur

mencegah

Prilaku yang kurang etis dari oknum debt

munculnya ekses negatif lebih besar lagi

collector juga telah seringkali diungkapkan

dari penggunaan debt collector dalam

masyarakat yang harus berhubungan

menangani utang bermasalah.

dengan

1 0 | oktober 2011

#3 IsiBPKN.indd 2-14.indd 710

untuk

keluhan terbanyak itu merupakan aduan

jasa

penagih

utang

itu.

karena perlakuan penagih utang yang melewati batas. Menurut

jurubicara

perilaku

yang

Badan

diperlihatkan

debitur bermasalah, tak terlepas dari aturan yang berlaku. “Dalam undang-undang perbankan tidak dikenal nama debt collector dan tak 73&,-/-

B

10/16/2011 9/7/10 9:24:14 1:52:05PM PM

$09 3

, $

ada aturan soal debt collector,” ujarnya.. Walaupun tak ada undang-undangnya, Gunarto mengakui kalau dalam prakteknya di lapangan terdapat penggunaan jasa pihak ketiga terhadap utang bermasalah. Penggunaan jasa pihak ketiga ini

memang diakomodir dalam Peraturan Bank Indonesia. “Di PBI memang ada aturan penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan dengan syarat non performing loan (NPL)-nya

sudah besar

atau melampaui batas aturan NPL yang berlaku,” katanya.

Tetapi, penerapan jasa pihak ketiga

dalam menyelesaikan pembayaran utang

yang macet dilakukan dengan sejumlah catatan. Misalnya saja, perjanjian pihak

pemberi utang dengan penagih harus diberitahu BI dan dalam penagihan tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. Selama

ini

praktik

penagihan

oleh pihak ketiga tersebut telah diatur berdasarkan peraturan Bank Indonesia

Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April

banyaknya kasus atau peristiwa yang

pihak debt collector hanya diperbolehkan

mengkaitkan kegiatan jasa penagih yang

menagih antara jam 8 hingga 9 pagi,

tidak sesuai aturan yang diterapkan BI.

atau dilarang mendatangi tempat kerja si

Untuk menghindari munculnya ekses

atau debt collector, Gunarto mendesak

menyusun Undang=2;! % Kegiatan perlunya pemerintah A " ! 2009 mengenai Penyelenggaraan undang 4 tentang debt collector. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan

!

tertagih.

negatif dari penggunaan jasa pihak ketiga

" ! 4 “UU ini sangat dengan Kartu. Dalam aturan itu disebutkan01 pihak " ! mendesak A debitur yang penerbit kartu kredit bisa menggunakan adanyakekhawatiran meningkat terhadap prilaku debt pihak ketiga sebagai penagih. ! 677. > 67-7 , , paparnya. > ! 1 2 -... Dalam peraturan itu, antara lain collector”,

" Menurutnya, Bank Indonesia terdapat persyaratan yang menyebutkan !$ > $ dan Bapepam–LK bisa mensponsori penagihan oleh pihak lain diperbolehkan pembuatan UU tersebut untuk kemudian >% " % jika kualitas tagihan kartu kredit termasuk ' dibahas * dengan instansi terkait lainnya. dalam kategori kolektibilitas diragukan 4 * UU tentang debt collector, ungkap BI. atau macet sesuai standar Tapi penerbit " ! 677? " Gunato, 4 baru bukanlah barang di dunia kartu harus menjamin bahwa penagihan * perbankan. Pasalnya, UU ini sudah banyak oleh pihak lain92> dilakukan cara<& yang dengan %

negara-negara lain, termasuk 6770 tidak melanggar hukum, dan menyertakan diterapkan di Amerika 0 ( Serikat Serikat. “Di Amerika ada klausul tentang tanggung jawab penerbit Collection Practises Act. Kita bisa kartu kredit terhadap segala akibat hukum Fair Debt # $ melihat dan mempelajari UU tersebut,” yang timbul akibat kerjasama dengan # ujarnya pihak lain. * C Dalam Fair Debt Collection Practises

Sayangnya, aturan tersebut seringkali Act, diatur ketentuan yang detail soal tata tidak bisa diterapkan dengan baik di , ,

utang bermasalah, seperti lapangan. Hal ini dibuktikan dengan!cara penagihan ! C "

Rekomendasi BPKN Terkait

dengan

maraknya

kasus

yang melibatkan prilaku tak etis dari debt collector dalam menjalankan tugastugasnya, Gunarto menjelaskan bahwa BPKN

telah

mengeluarkan

sejumlah

rekomendasi. “BPKN merekomendasikan dua lembaga, yakni BI dan BapepamLK untuk menyiapkan UU tentang debt collector,” ujarnya. BPKN juga meminta kepada pihak aparat terkait untuk tidak memberikan ruang gerak terhadap kegiatan debt collector sampai keluarnya aturan atau UU yang tegas. Jika debt collector telah melanggar aturan, BPKN merekomendasikan agar kasus kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan jasa penagih ini untuk segera diproses secara pidana. Terhadap kasus yang telah terjadi, tinggal dipakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). u oktober 2011

#3 BPKN.indd 11

Isi 2-14.indd 7

| 11

10/16/2011 9:24:16 PM

$09 3

Banyak Yayasan Pendi

, $

#

" ! %

* *

* 4 4

# %

4 *

"

Ribuan yayasan pendidikan kini berstatus ilegal. Penyebabnya Yayasan belum mendaftarkan anggaran dasarnya untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu 6 Oktober 2008.

K

etentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo

belum memberitahukan kepada

UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan

Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan

dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat

UU Yayasan.

menggunakan kata “yayasan” di depan namanya sebagaimana

Pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang – undang dan harus

mengatur bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah

melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai

akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri

dengan pasal 68 Undang-undang.

Hukum dan HAM. Selanjutnya dalam pasal 71 ayat (4) UU Nomor

Sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada yayasan lain

28 Tahun 2004 menyebutkan: Yayasan yang tidak menyesuaikan

yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang

anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

bubar.

ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan

Kementerian Pendidikan Nasional, sebanyak 67% dari 3.108

berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksanaan atau

Penyelenggara Pendidikan Tinggi atau 2.082 yayasan Penyelenggara

pihak yang berkepentingan.

Perguruan Tinggi Swasta belum memperoleh status badan hukum

Dalam PP No 63 Tahun 2008 pasal 39 menyatakan : Yayasan yang

1 2 | oktober 2011

#3 IsiBPKN.indd 2-14.indd 712

dan belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 73&,-/-

B

10/16/2011 9/7/10 9:24:18 1:52:05PM PM

$09 3

dikan Berstatus Ilegal Padahal batas waktu yang ditentukan oleh PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan adalah 6 Oktober 2008. Data dari Badan Musyawarah Penyelenggara Perguruan Swasta (BMPS) menunjukkan yayasan di bidang Pendidikan Dasar Menengah yang belum menyesuaikan dengan peraturan tersebut mencapai 90% dari 21.000 atau 18.900 penyelenggara perguruan swasta. Juru Bicara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Gunarto mengatakan kondisi ini berimplikasi sangat dalam terhadap para lulusan dari lembaga pendidikan swasta yang belum mendapat

sebagian kewajiban negara yang diamanatkan UUD 1945 yakni

menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Suyatno juga mengatakan berdasarkan UU, yayasan yang belum mendaftarkan anggaran dasarnya hingga tahun 2008 harus , bubar. Yayasan tersebut tidak sah, tidak bisa dianggap subjek sebagai $ hukum. Jika Yayasannya tidak sah maka produknya juga tidak sah. Ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal, lanjut Suyatno, pendidikan tidak boleh terhenti.

pengesahan akan memiliki status ijazah ilegal. Ditegaskan para siswa,

“Mungkin sekarang banyak yang tidak peduli dengan masalah ini.

mahasiswa dari lembaga pendidikan swasta tersebut merupakan

Tapi akan sangat rawan ketika ada pihak yang mempersoalkan ijazah

konsumen yang harus dilindungi.

yang dikeluarkan oleh Yayasan yang ilegal. Karena itu, masalah ini tidak

Lembaga pendidikan yang tidak memenuhi UU tersebut

bisa dibiarkan berlarut-larut harus segera diselesaikan,” tegas Suyatno.

sudah pasti tidak berkewenangan menyelenggarakan pendidikan formal atau tidak sah mengeluarkan ijazah kelulusan. Konsekuensi

Solusi

Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan

BPKN pada Senin (15/8) membuat sejumlah upaya yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah status yayasan ilegal. Upaya tersebut adalah Meminta Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemutihan, yaitu memberi kesempatan kepada yayasan

!

penyelenggara pendidikan swasta yang sampai dengan tanggal 6 =2;! % A " ! 2008 belum Oktober 4 melakukan penyesuaian dengan UU Yayasan. " ! 4 Suyatno mengatakan usulan pemutihan ini merupakan cara " ! 01 A untuk mengantisipasi potensi masalah yang akan paling cepat timbul. Namun, ditegaskannya, pemutihan tersebut hanya bersifat ! 677. > 67-7 , , sementara, untuk menjaga agar tidak ada pihak yang menggugat. > ! 1 2 -... Setelah pemutihan, semua yayasan pendidikan harus mendaftarkan

" !$ > $ anggarannya dasarnya ke Kementerian Hukum dan HAM. lainnya yayasan harus dilikuidasi kekayaannya belum karena karena Upaya lainnya, adalah revisi Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun >% " % menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan PP No 63 Tahun 2008. 2008 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Selain itu, ' * Penyelenggaraan pendidikan swasta di Indonesia selama ini * oleh 4 Menteri Pendidikan Nasional diminta untuk mengeluarkan kebijakan dengan sebagian besar berada di bawah yayasan, didirikan/dibentuk yang menjamin bahwa lulusan perguruan swasta yang yayasan " ! 677? " 4 akte notaris dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. * penyelenggaraannya belum menyesuaikan dengan UU Yayasan dan Yayasan ini langsung membawahi organisasi atau satuan 92> <& % sekolah

Badan Hukum Penyelenggaraannya belum memperoleh pengesahan 6770 pendidikan dan banyak di antaranya yang langsung membawahi dari Menteri Hukum dan HAM, ijasahnya tetap sah dan legal. 0 ( beberapa satuan pendidikan sejak dari sekolah dasar sampai FGD juga mendorong para pihak terutama para anggota perguruan tinggi. Praktek penyelenggaraan yayasan pada lembaga yayasan penyelenggara pendidikan yang merasa dirugikan atas # $ pendidikan swasta semacam ini telah berjalan sejak Indonesia # pemberlakukan UU Yayasan untuk mengajukan Judicial Review ke merdeka * C sampai sekarang. Mahkamah Konstitusi.

pendidikan ini telah Penyelenggara swasta selama berkontribusi Mengemuka juga kebijakan yang bisa ditempuh, yaitu sangat besar dalam turut mencerdaskan bangsa. Dengan karta , ,

UU amandemen No. 16 tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang lain, yayasan penyelenggara pendidikan mengambil ! C " ! telah Yayasan memerlukan Amandemen. u

oktober 2011

#3 BPKN.indd 13

Isi 2-14.indd 7

| 13

10/16/2011 9:24:21 PM

KILAS ISU AKTUAL

PendidikanKegiatan untuk Membentuk Sosialisasi Konsumen Cerdas Masih Sangat Kurang

Akhir-akhir ini telah berkembang pemikiran agar perlindungan konsumen dimasukkan ke dalam kurikulum PENGAWASAN penyuluh melalui kerjasama dengan sekolah. jumlahHadad konsumen khususnya anak-anak juga dilakukan di KepalaPertimbangannya, BPKN Suarhatini 'Tini' beberapa lokasi, namun hingga kini masih instansi terkait. tingkat pendidikan dasar dan menengah 42,2 juta orang. menyatakan, sosialisasi sudah dilakukankini berjumlah banyak produk-produk yang beredar BPKN sendiri akan membuat pusat Mereka adalah konsumen yang mudah terpengaruhternyata oleh membanjirnya oleh Pertamina dan distributornya, tetapi berada di bawah standar yang informasi terkait dengan penanganan berbagai produk dipasaran. dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data kasus tabung LPG beserta asesorisnya, frekuensinya dirasakan masih kurang yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan dan juga akan dilakukan tindakan korektif Ketuadan Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Suarhatini banyak kurang lengkap, terlihat dari Nasional tabung gas yang tidak memenuhi standar, maupun preventif. Selain itu, BPKN akan Hadad cerdas jumlahmengatakan kecelakaan konsumen yang hampiryang setiap hari harus ditumbuhkan sejak dini. di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; meningkatkan koordinasi dalam rangka Pendidikan adalah mediasebelum yang paling tepatiniuntuk membentuk kepribadian meningkat. Bahkan program regulator 20 persen; kompor gas 50 sosialisasi atau edukasi kepada para yang memiliki sikap untuk menjadi konsumen cerdas.persen; katup tabung 66 persen; serta dijalankan, BPKN telah mengingatkan retailer (pengecer) dan pengguna, Faktanya, dewasa ini anakitumerupakan yang100 paling besar selang persen. tentang perlunya sosialisasi sampai ke konsumen termasuk mengedukasi masyarakat dalam Itulah sebabnya, dari Januari sampai membeli kompor gas beserta peralatanuntuk telepon selular, makanan, mainan, elektronik. wilayah-wilayah terpencil, di mana selamapakaian dan produk Juni 2010, jumlah kasus nya, agar memilih yang berlabel SNI. Iklan ini yang agresif namun minim informasi anak mereka kerap menggunakan minyak sangat mempengaruhidiperkirakan kecelakaan akibat tabung gas dan BPKN juga sedang melakukan kajian untuk membeli produkbahan yang sebenarnya belum tentu dipahaminya. tanah sebagai bakar kompor. asesorisnya mencapai 33 kasus; korban yang hasilnya akan dikeluarkan dalam keenam,luka-luka mengembangkan Karena itu, kami menilai perlunya memasukkan tewas materi perlindungan 8 orang; dan korban 44 bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari kecintaan peserta terhadap konsumen ke dalam kurikulum sekolah dari mulai sekolah hingga orang. dasar Karena itu, rapat tersebut meng- didik pengalaman di Surabaya ternyata beberapa produk rekomendasi dinegeri.informasi mengenai gas LPG, termasuk buatan dalam menengah,” kata Suarhatini dalam Seminar Edukasihasilkan dan Pemberdayaan antaranya, agar cara7 penggunaan tabungkeyang baik, tidak Sriemelanjutkan menegaskan anak usia – 18 tahun termasuk dalam kelompok Konsumen, di Jakarta belum lama ini. Tampil sebagai pembicaraPertamina antara kontrol kualitas pada SPBE, termasuk sampai kepada retailer atau konsumen. lain Sekretaris Ditjen Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan konsumen langsung. Pada periode usia tersebut konsumen anak akan melanjutkan dan meningkatkan sosialiHal itu terjadi karena distribusi manual menjadi potensi daya saingcara bangsa. Karena itu,tabung perlu dipersiapkan agar Kebudayaan, Mustaghfirin Amin dan Guru Besar Universitas Jakarta,melalui sasi diNegeri antaranya iklan, leaflet, penggunaan gas LPG yang mereka memiliki proteksi benar alamiah hanya serta mampu menjadi trendtingkat setter, Arief Rachman. dan stiker, termasuk mempersiapkan terbatas pada Rachman mengatakan dunia pendidikan merupakan tempat yang motivator dan champion perlindungan konsumen di komunitasnya. Menurut Srie, di beberapa negara yang UU Perlindungan tepat untuk membentuk watak dan pribadi yang unggul. Pendidikan menghasilkan pribadi yang bertanggungjawab. Dia mengutip PP No. Konsumennya sudah kuat, materi perlindungan konsumen diintegrasikan 19 tahun 2005 yang menyatakan proses pembelajaran diselenggarakan ke dalam dunia pendidikan. Misalnya, Malaysia melibatkan guru-guru sedemikan rupa sehingga terasa hidup, memotivasi, interaktif, inspiratif, untuk mengedukasi perlindungan konsumen. Uni Eropa, yang sangat menyenangkan, menantang dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa peduli dengan perlindungan konsumen menerapkan secara ketat Rapid Alert System, sehingga anak pun terlindungi dengan kuat. Pengintegrasian kreativitas dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. Ketua Komisi II BPKN Srie Agustina mengatakan menjadi konsumen materi pembelajaran perlindungan konsumen bisa masuk dalam mata cerdas berarti konsumen dapat memahami hak dan kewajibannya, memiliki pelajaran baik SD, SMP, SMA dan SMK adalah dalam IPS, Bahasa Indonesia sikap yang kritis, cerdas dan berhati-hati ketika hendak mengkonsumsi dan Ekonomi di tingkat SMK/SMA. Mustaghfirin Amin mengatakan integrasi perlindungan konsumen barang dan/atau jasa, sehingga konsumen mampu melindungi dirinya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi aspek Kesehatan, dalam kurikulum akan sangat bagus untuk membentuk karakter. Siswa bisa menjadi pribadi yang unggul, sadar mutu, cerdas, kritis dan memiliki Keselamatan, dan Keamanan Lingkungan (K3L). Tujuan masuknya perlindungan konsumen dalam kurikulum nasional rasa percaya diri. Dia merujuk siswa SMK yang terlibat langsung dalam adalah pertama, mengembangkan pemahaman dan kecerdasan peserta memproduksi barang dan jasa sangat tepat bila memahami tentang didik ketika menjadi konsumen dalam proses jual beli barang/jasa; kedua, perlindungan konsumen. “Siswa yang menjadi konsumen cerdas akan Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang teliti dan tahu hak dan tanggung jawabnya, sadar akan perlindungan konsumen,” berhati-hati dalam melakukan proses jual beli barang/jasa; ketiga mencegah kata Mustaghfirin. Karena itu, dia menegaskan implementasi pendidikan perlindungan peserta didik berperilaku konsumtif, keempat, mengembangkan kepekaan peserta didik terhadap peredaran produk-produk yang tidak sesuai dengan konsumen dapat dikembangkan dalam silabus kompetensi terutama di persyaratan perlindungan konsumen; kelima, mengembangkan kepedulian tingkat SMK. Selain itu, pembudayaan edukasi konsumen cerdas bagi siswa peserta didik terhadap lingkungan dengan cara memilih produk-produk SD, SMP, SMA/SMK atau dengan kegiatan ekstrakurikuler dengan mengajak yang dalam produksinya memang bebas dari perusakan lingkungan; siswa melakukan kunjungan ke pasar. u JULI 2010 2011 1 44| oktober

Serba-Serbi ISU AKTUAL

Mata Kuliah Perlindungan Konsumen Banyak Diminati Mahasiswa

Rekomendasi adalah se tajam Badan Perlindu Konsumen Nasional (BPKN). L rekomendasi, BPKN meng kebijakan pemerintah yang sesuai dengan UU No. 8 T 1999 tentang Perlindu Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Ha Kons

B

adan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menemukan mata ajaran perlindungan

menyatakan, sosialisasi sudah dilaku oleh Pertamina dan distributornya, te frekuensinya dirasakan masih kur banyak dan kurang lengkap, terlihat jumlah kecelakaan yang hampir setiap meningkat. Bahkan sebelum program dijalankan, BPKN telah mengingat tentang perlunya sosialisasi itu sampa wilayah-wilayah terpencil, di mana sel ini mereka kerap menggunakan min tanah sebagai bahan bakar kom

konsumen (PK) yang menjadi mata kuliah pilihan

di sejumlah perguruan tinggi ternyata banyak diminati kalangan mahasiswa. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, misalnya, selain menjadi mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum, PK sudah dijadikan satu kajian sehingga pada tahun depan BPKN merencanakan untuk menyusun silabus sebagai acuan bagi universitas lain yang ingin menjadikan PK sebagai mata kuliah pilihan. Rifana Erni, salah seorang anggota BPKN, mengatakan di Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, sudah ada pusat pengkajian PK. Bahkan di Unhas PK menjadi mata kuliah favorit, sehingga sekitar 70% mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut menjadikannya sebagai judul skripsi mereka. Demikian pula di Universitas Parahyangan (Unpar), PK dijadikan salah satu mata kuliah pilihan. Melihat tingginya minat mempelajari dan mengkaji PK sebagai bidang mata kuliah, tahun ini UII mengadakan penelitian kurikulum yang tujuannya adalah menyikapi apakah mata ajaran PK layak atau tidak, masuk kurikulum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rencananya tahun depan apabila silabus standarnya sudah selesai disusun, maka perlu diadakan penelitian atau pengkajiannya sebagai mata kuliah pilihan. Sebagai salah seorang anggota Komisi IV BPKN yang tugas-tugasnya antara lain bekerjasama dengan perguruan tinggi dan para akademisi guna memberdayakan perlindungan konsumen, Rifana mengatakan BPKN sejak tahun 2010 telah menjalin bekerjasama dalam hal edukasi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Unhas dan UII. Kerjasama dimaksud mencakup pemberian edukasi kepada sejumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Kerjasama tersebut masih berlanjut sampai tahun ini melalui Forum Komunikasi Nasional bersama LPKSM. Dalam hal ini LPKSM bertugas mensosialisasikan tugas-tugas LPKSM dalam membantu tugas pemerintah mengedukasi dan mengadvokasi konsumen. LPKSM juga boleh menerima pengaduan dari masyarakat, membantu dalam pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat, termasuk menjelaskan seperti apa pengawasan yang betul di masyarakat. Dewasa ini LPKSM telah berkembang di berbagai daerah di tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir ini telah terbentuk sebanyak 30 LPKSM baru di wilayah Jateng, Jatim, dan DI Yogyakarta.

“Mengapa ini perlu? Karena kewenangan menarik barang yang tidak sesuai standar seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan yang berlaku lainnya, berada di unit pengawasan barang di daerah, di mana di pemerintah pusat ada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Demikian juga penelitian barang tertentu melalui laboratorium uji dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Di sini peran BPKN adalah memberi pengertian bagaimana kewenangan yang seharusnya dilakukan LPKSM,” tutur Rifana. Salah satu kesepakatan yang dilakukan antara BPKN dengan lembaga perguruan tinggi seperti UII dan Unhas adalah program pengawasan dalam bentuk edukasi kepada LPKSM setempat. Untuk wilayah Indonesia bagian Barat dengan UII, dan untuk wilayah Indonesia Timur dengan Unhas. Khusus dengan UII disepakati kerjasama bidang penelitian tentang aspek-aspek PK. Sementara dengan Unhas edukasi selain diberikan kepada para mahasiswa, juga diberikan kepada para alumnus dalam bentuk pelatihan bagi para tenaga pelatih (training of trainer), karena diharapkan Makassar menjadi ujung tombak dalam mensosialisasi hak-hak konsumen. “Sosialisasi hak-hak konsumen kami pandang lebih efektif apabila dilakukan dari kami kepada mahasiswa, dan para mahasiswa kepada target group tertentu seperti kelompok pemuda dan karang taruna. Sedangkan para alumnus diharapkan dapat mencapai target group sosialisasi seperti para ibuibu Pendidikan Ketrampilan Keluarga (PKK), Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi). Itulah sebabnya kerjasama dan kesepakatan ini berlangsung dari tahun 2010 dan ditindaklanjuti tahun 2011,” pungkasnya. u

4 JULI 2010 oktober 2011

| 15

MITRA BPKN

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Harus Adil dan Proporsional SENGKETA pembiayaan antara konsumen dan pelaku usaha yang difasilitasi pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) seharusnya tidak diselesaikan dengan mengedepankan hukum pidana mengingat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebetulnya merupakan hubungan perdata. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan dengan pendekatan hukum pidana justru akan bersifat kontra produktif terhadap upaya perlindungan konsumen itu sendiri. Demikian salah satu benang merah dari workshop bertema “Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan Konsumen” yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta belum lama ini. Workshop tersebut digelar sehubungan dengan hasil pantauan BPKN bahwa dari 38 pengaduan yang masuk selama Nopember 2008 sampai Januari 2010, sebanyak 27 pengaduan atau 71% diantaranya merupakan pengaduan pembiayaan konsumen. Workshop dipandu oleh moderator E. Shobirin (anggota BPKN), dengan menampilkan narasumber Prof. DR. Rosa Agustina, SH (Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Drs. Firman Turmantara E, SH, eranan MH (Himpunan Badan Lembaga Penyelesaian Konsumen Indonesia, HLKI). Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sementara itu, hasil kajian Direkupaya perlindungan torat Perlindungan Konsumen konsumen Kementerian Perdagangan RI tahunBPSK 2006dapat sangatlah penting mengingat juga menunjukkan lemahnya posisi dikatakan merupakan ujung tombak konsumen dalam hubungan keperupayaantara perlindungan di tanah dataan pelaku konsumen usaha dengan konsumen. Hal itu, serupa juga Standardisasi terjadi air. Karena Dirjen dalam kasus-kasus yang ditangani dan Perlindungan Konsumen (SPK) LPKSM seperti Yayasan Lembaga KonKementerian Perdagangan (Kemendag) sumen Indonesia (YLKI, 2007) dan Himpunan Konsumen Indonesia Nus Lembaga Nuzulia Ishak menyatakan perlunya (HLKI, 2009). pemberdayaan lembaga tersebut. Karena itu, BPKN menilai penyedepan kita harus lebih sinergi lesaian “Ke kasus pembiayaan konsumen ini lagi perlu ditindaklanjuti dalam kerangka melalui peningkatan kerjasama dengan kebijakan perlindungan konsumen BPSK. Karena nantinya semua pengaduan sesuai dengan tugas BPKN yang konsumen Undang-undang diharapkan dapat dipecahkan diamanatkan Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan di situ,” katatentang Nus disela-sela kunjungan Konsumen. kerjanya ke Medan, belum lama ini. Dalam Yusuf Shofie, anggota Komisi kunjungan NusKasus menyempatkan Pengaduan dantersebut Penanganan BPKN mengatakan, penegakan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sampai kini masih mengalami hambatan. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur masih dianggap angin lalu. Banyaknya kasuskasus pembiayaan konsumen merupakan cerminan lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen. “Konsumen belum bermartabat. LPKSM yang tugasnya dalam penanganan pengaduan konsumen dijamin Pasal 44 ayat (3) huruf d Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 bisa terancam menjadi tersangka, bahkan terdakwa dengan digunakannya instrument hukum pidana lainnya, melalui Pasal-pasal KUHP,” kata Yusuf. Menurut Yusuf, penegakan hokum untuk menyeimbangkan posisi konsumen yang lemah terhadap posisi pelaku usaha tidak selali positif dengan digunakannya hokum pidana. Hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen yang pada dasarmua merupakan hubungan perdata menjadi tidak ekonomis dan kontra produktif, ketika penggunaan hukum pidana dipaksakan, baik terhadap konsumen, pengurus LPKSM dan pelaku usaha. Terkait dengan jasa pembiayaan

konsumen, perumusan tindak pidana dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menempatkan pemberi fidusia (konsumen) sebagai subjek tindak pidana, emnunjukkan tidak proporsionalnya tindak pidana tersebut. “Apalagi tidak ada perumusan tindak pidana dan sanksi pidana bagi penerima fidusia (pelaku usaha) yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dalam undang-undang tersebut. Padahal pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu keharusan. Tindakan tidak mendaftarkan jaminan fidusia ini jelas merupakan kerugian negara, karena negara tidak memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh dari pendaftaran tersebut,” kata Yusuf. Sementara itu, Indah Suksmaningsih, anggota BPKN mempertanyakan peran Debt Collector serta kewenangan LPKSM untuk menyimpan barang bukti agar tidak disita oleh pelaku usaha jasa leasing. BPKN berpendapat perusahaan pembiayaan tidak seharusnya serta merta menerapkan hukum pidana kepada konsumen bila konsumen wanprestasi. Apalagi konsumen seringkali mendapatkan ancaman untuk pemenuhan kewajibannya. Ys

Dirjen SPK Kemendag:

BPSK, UJUNG TOMBAK PERLINDUNGAN KONSUMEN

muvid.wordpress.com

P

diri mengunjungi salah satu BPSK dan LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional/LPKN), di Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua LPKN Syahrizal Arif mengatakan sampai kini pihaknya telah menangani sekitar 25 kasus sengketa konsumen sejak lembaga itu didirikan tahun 2001. Beberapa kasus yang ditangani terutama yang terkait dengan masalah leasing dan keluhan konsumen pelanggan listrik. Salah satu perkara yang ditanganinya bahkan kini sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang didasarkan pada keputusan BPSK. Menurut Syahrizal, lembaganya yang memiliki angggota berikut pengurus

sebanyak 15 orang ini masih dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga kami juga bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, salah satunya Universitas Sumatera Utara (USU),” tutur Syahrizal Arif ketika menerima kunjungan Dirjen SPK Kemendag ke lembaga tersebut.

BPSK akan Ditata dalam Munas Tahun 2012 Nus mengatakan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk menata BPSK melalui sinergi lembaga pusat dan

2010 12 1 6 |JULI oktober 2011

#3 BPKN.indd 16

10/16/2011 9:24:24 PM

MITRA BPKN

Penyelesaian S Harus Adil dan

dan pengurus BPSK akan mengikuti peranannya cukup kuat adalah BPSK di daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya mekanisme yang sudah dibangun oleh Mataram, NTB. Walaupun lembaga BPSK dengan menyelenggarakan Musyawarah Direktur Pemberdayaan Konsumen, yaitu di Mataram tergolong baru terbentuk, Nasional (Munas) bagi seluruh BPSK yang provinsilah yang menentukannya. Selain tetapi BPSK tersebut sudah mampu ada di Indonesia pada tahun 2012. itu, ke depan BPSK harus lebih populer menyelesaikan sebanyak tiga kasus/ Ada beberapa alternatif penye SENGKETA pembiayaan antara dan sehingga pelaku usaha yang difalagi di tengah konsumen masyarakat, perkara. lenggaraan Munas, apakah Munas itu silitasidengan pengurus mudah Lembaga Perlindungan masyarakat dapat “Untuk mempercepat dan diadakan di Jakarta, atau diadakan secara Konsumen Swadaya Masyarakat mengadukan masalahnya BPSK. meningkatkan peranan BPSK, ke depan terpisah berdasarkan wilayah kerjanya (LPKSM) ke seharusnya tidak diselesaikan dengan mengedepankan “BPSK merupakan tempat masyarakat hukum pidana kami akan upayakan agar proses di bagian Barat atau Timur Indonesia. mengingat hubungan hukum antara peuntuk mengadu, karena prinsip dari BPSK pembentukan BPSK itu lebih cepat. Salah satu agenda penting bagi seluruh laku usaha dengan konsumen sebetuladalah cepat, murah, dan sederhana Selama ini prosesnya agak lambat BPSK adalah, bagaimana melakukan nya merupakan hubungan perdata. Penyelesaian (tidak berbelit-belit). Karena sengketa di situkonsumen yang karena harus diajukan ke Presiden dan pembenahan guna meningkatkan kualitas dilakukan pendekatan hukum langsung dilakukan mediasi,dengan rekonsiliasi, ditetapkan melalui keputusan presiden dan kapabilitas sumber daya manusia. pidana justru akan bersifat kontra arbitrase, dan hal itu cukup ampuh dalam (Keppres). Setelah itu, susunan para “Ini sudah pernah ditata saat produktif terhadap upaya perlindungan konsumen itu sendiri. menyelesaikan masalah. Apalagi kalau di pengurusnya harus disetujui oleh Direktorat Perlindungan Konsumen salah satu benang meantara mereka, ada yangDemikian mengerti masalah Menteri Perdagangan, sehingga dengan (PK) dipegang Ibu Srie Agustina sebagai rah dari workshop bertema “Penyelepsikologi dan juga mengerti persoalan demikian proses atau mata rantainya Direkturnya, kira-kira pada tahun 2000’an saian Permasalahan Pembiayaan Konyang diselenggarakan Badan agama, akan lebihsumen” mudah menyelesaikan sangat panjang,” tutur Nus. awal. Saat ini baru ada 54 BPSK di seluruh Perlindungan Konsumen Nasional (BPmasalah,” kata Nus. Ke depan, pembentukan wadah Indonesia. Saya minta lagi supaya Bu Srie u KN) di Jakarta belum lama ini. Work(Direktur Pemberdayaan shop tersebut digelar sehubungan dengan hasil pantauan BPKN bahwa dar Konsumen–red.) 38 pengaduan yang masuk selama membangun kembali Nopember 2008 sampai Januari 2010, BPSK. Karena waktu Bu BPSK merupakan tempat masyarakat untuksebanyak mengadu, 27 pengaduan atau 71% diantaranya merupakan pengaduan pemSrie meninggalkan PK, karena prinsip dari BPSK adalah cepat, murah, dan biayaan konsumen. saat itu sebenarnya sudah Workshop dipandu oleh moderator langsung mulai dibuat panduan, sederhana (tidak berbelit-belit). Karena di situ E. Shobirin (anggota BPKN), dengan menampilkan narasumber Prof. DR. dilakukan mediasi, rekonsiliasi, arbitrase, dan hal itu atau upaya peningkatan Rosa Agustina, SH (Guru Besar Hukum kompetensi dalam cukup ampuh dalam menyelesaikan masalah. Perdata Fakultas Hukum Universitas rangka meningkatkan Indonesia) dan Drs. Firman Turmantara E, SH, MH (Himpunan Lembaga peran BPSK. Saat ini Konsumen Indonesia, HLKI). antara BPSK yang satu Sementara itu, hasil kajian Direkdengan yang lain, torat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI tahun 2006 sering berbeda ketika juga menunjukkan lemahnya posis melakukan kegiatan. konsumen dalam hubungan keperSelain itu, nantinya juga dataan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal serupa juga terjad perlu ada panduan atau dalam kasus-kasus yang ditangan pedoman operasional LPKSM seperti Yayasan Lembaga Konyang standar dalam sumen Indonesia (YLKI, 2007) dan Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia pengambilan keputusan (HLKI, 2009). atau penanganan suatu Karena itu, BPKN menilai penyekasus,” kata Nus. lesaian kasus pembiayaan konsumen in perlu ditindaklanjuti dalam kerangka Nus menambahkan kebijakan perlindungan konsumen selain di Medan, BPSK lain sesuai dengan tugas BPKN yang yang juga dinilai cukup diamanatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan aktif dalam membantu Konsumen. penyelesaian sengketa Yusuf Shofie, anggota Komis konsumen dan Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN

mengatakan, penegakan Undang-

JULI 2010 2011 | 17 12 oktober

#3 BPKN.indd 17

10/16/2011 9:24:29 PM

opini ISU AKTUAL

Kegiatan Prof.Dr. Edy Suandi Sosialisasi Hamid :

Masih Sangat Kurang GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN HARUS MUNCUL DARI BAWAH

PENGAWASAN juga dilakukan di penyuluh melalui kerjasama dengan Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad beberapa lokasi, namun hingga kini masih instansi terkait. menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan banyak produk-produk yang beredar BPKN sendiri akan membuat pusat oleh Pertamina dan distributornya, tetapi ternyata berada di bawah standar yang informasi terkait dengan penanganan dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data kasus tabung LPG beserta asesorisnya, frekuensinya dirasakan masih kurang yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan dan juga akan dilakukan tindakan korektif banyak dan kurang lengkap, terlihat dari tabung gas yang tidak memenuhi standar, preventif. SelainNasional itu, BPKN akan erkaca dari kasus-kasus tersebut, anggota Badanmaupun Perlindungan Konsumen (BPKN) Akhir-akhir jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkat. Bahkan sebelum program ini periode 200920-2012, Prof. kompor Dr. Eddy Suandi menilai perlindungan konsumen harus ini banyak regulator persen; gas 50Hamid, sosialisasi atau edukasi kepada para dijalankan, BPKN telah mengingatkan menjadi yang muncul dari bawah, harus juga didukung dan dari ‘atas sampai persen; gerakan katup tabung 66 persen; serta kendati retailer (pengecer) pengguna, bermunculan selangSebab 100 persen. tentang perlunya sosialisasi itu sampai keke bawahnya.’ mengedukasi kenyataan menunjukkan, banyak termasuk hak-hak konsumen itu masyarakat betul-betul dalam masih kasus membeli kompor gas beserta peralatanwilayah-wilayah terpencil,yang di mana selamaterabaikan. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus nya, agar memilih yang berlabel SNI. ini merekamelibatkan kerap menggunakan minyak Rektor Universitas Islam kini juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan kecelakaan akibatIndonesia tabung(UII) gasyang dan BPKN juga sedang melakukan kajian tanah sebagai bahan baik bakar kompor.Forum Rektor konsumen, asesorisnya mencapai 33 kasus; korban yang tidak hasilnya akan dikeluarkan Indonesia ini menyatakan selama ini konsumen memperoleh hak-haknya dalam untuk

B

menyangkut sengketa konsumen dengan pelaku usaha, maupun perlindungan dan pemberdayaan konsumen.

tewaskenyamanan 8 orang; dan korban luka-luka 44 mendapatkan dan perlakuan yang adil.

bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari orang. Karena itu, rapat tersebut mengpengalaman di Surabaya ternyata kelas mengenai menengahgasmisalnya, tidak hasilkan beberapa rekomendasi “Konsumen di informasi LPG, termasuk berdaya apa-apa ketika harus berhadapan dengan antaranya, Pertamina agar melanjutkan cara penggunaan tabung yang baik, tidak kontrol kualitas pada SPBE, termasuk sampai kepada retailer pada atau konsumen. para pelaku usaha. Ini terlihat konsumen melanjutkan dan meningkatkan sosialiHal itu terjadi karena distribusi manual pengguna pesawat terbang, yang kerap sasi di antaranya melalui iklan, leaflet, cara penggunaan tabung gas LPG yang mendapati kenyataan terbang akan dan stiker, termasuk mempersiapkan benar hanyapesawat terbatas padayang tingkat

dinaikinya, sekonyong-konyong diubah jadwal

terbangnya, tanpa pemberitahuan. Kami seperti berhadapan dengan tembok,” tuturnya ketika diminta mengomentari tentang konsumen pengguna moda transportasi. Menurut Edy, hak-hak konsumen di dalam transportasi sangat lemah, seolah-olah mereka berhadapan dengan situasi yang given, tidak hanya untuk masyarakat kelas

JULI 2010 2011 1 84| oktober

#3 BPKN.indd 18

10/16/2011 9:24:30 PM

opini ISU AKTUAL

bawah, tetapi juga untuk

Ekonomi Indonesia (ISEI)

pengguna jasa kereta api

menyatakan, tugas pokok

kelas ekonomi ataupun

BPKN adalah memberi

bus kota dan transportasi

saran kepada pemerintah.

udara.

Mereka

Tetapi

tidak

berdaya

berhadapan operator.

seperti ketika

rencana perubahan UUBPKN Suarhatini ' Kepala

Penundaan

PK, BPKN nantinya bisa sosialisasi suda menyatakan,

juga mem-blow isu- dan distributo oleh up Pertamina frekuensinya dirasakan m isu yang terkait dengan

misalnya, sudah menjadi

banyak dan kurang lengkap, perlindungan konsumen.

keniscayaan,

yang hampir “Karena jumlah kecelakaan itu

sehingga konsumen harus

harus meningkat. dijadikan Bahkan sebelum

selalu siap menghadapi

BPKN

kondisi itu kapan saja.

semacam

“Apalagi berbicara

dijalankan, BPKN telah me motor tentang perlunya sosialisasi itu untuk menggerakkan wilayah-wilayah terpencil, di m masyarakat supaya sadar. ini mereka kerap mengguna Karena kalau hanya tanah sebagai bahan bak

untuk

tentang

konsumen

harus

lebih luas, karena dengan

dengan

keberangkatan pesawat, sesuatu

kedepan

hak

pengguna

kereta api, bagaimana bisa

menyampaikan laporan

bicara soal kenyamanan,

saja kepada pemerintah

karena untuk naik kereta

atau

api saja, mereka naik

presiden saja, laporan

bahkan

kepada

ke atas gerbong. Demikian juga dengan persoalan transportasi

itu hanya masuk laci, atau hanya dibicarakan di kalangan

komuter kereta api di Jakarta, sebenarnya dengan dihilangkannya

elite saja. BPKN selain perlu mem-blow up masalah itu, juga

kereta kelas eksekutif maka semakin banyak pilihan layanan

bersama organisasi yang lain perlu menindaklanjuti kajian yang

bagi konsumen. Tetapi di sisi lain kenyamanan mereka sebagai

dilakukan. Termasuk masalah transportasi udara, karena kritik

konsumen hilang, dan ketepatan waktu tiba di lokasi tidak dapat

itu kadang tidak ditanggapi juga oleh para operator dan para

diandalkan lagi,” tegas Edy.

penyelenggara bandara seperti Angkasa Pura,” katanya.

Konsumen merasakan adanya semacam ketidakadilan karena

Kendati sekarang sudah ada Komite Nasional Keamanan

banyak penumpang tidak membayar jasanya dan tidak diapa-

Transportasi (KNKT), tambah Edy, tetapi itu sifatnya reaktif kalau

apakan. Sementara yang membayar dan bersikap tertib justru

ada pesawat yang jatuh atau kecelakaan transportasi lainnya.

dikorbankan. “Pada akhirnya akan timbul efek domino dimana

Seharusnya peranan lembaga menjadi lebih preventif, sehingga

yang tidak membayar saja bisa naik kereta, lantas kenapa saya harus

berbagai kecelakaan itu bisa terhindarkan. Walaupun demikian Edy

membayar? Padahal pada akhirnya semua sama-sama merasa tidak

mengakui dewasa ini kondisinya sudah lebih baik dalam konteks

nyaman. Inilah akhirnya yang menjadi semacam snow balling effect

penjaminan keselamatan.

yang menyebabkan persoalan transportasi massal tidak pernah

Di negara maju, Jika ada satu pesawat yang bermasalah,

terselesaikan. Ini menjadi contoh bahwa hak-hak konsumen itu

maka seluruh pesawat harus di-grounded-kan. “Itu baru

betul-betul masih terabaikan, bukan hanya hak untuk kenyamanan,

bermasalah, belum ada korban. Di Indonesia sudah ada korban

hak untuk tidak didiskriminasi, itu terjadi.

Karena itu gerakan

saja tidak berani meng-grounded-kan pesawat. Kendati beberapa

untuk memberdayakan konsumen harus terus-menerus dilakukan

waktu lalu 10 pesawat Lion Air di-grounded-kan karena selalu

khususnya untuk bidang transportasi,” paparnya.

terlambat. Dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub sudah tegas dan bisa menjadi preseden untuk menegakkan

BPKN Harus Menjadi Motor Gerakkan Kesadaran

ketentuan yang ada. Banyak sekali ketentuan perlindungan

Masyarakat

konsumen yang masih mandul, sehingga supaya tidak mandul,

Terkait fungsi BPKN khususnya untuk penanganan masalah transportasi massal, Edy Suandi yang juga Wakil Ketua Ikatan Sarjana

maka perlu ada gerakan perlindungan konsumen,” tegas Edy. u JULI 2010 4 2011 oktober | 19

#3 BPKN.indd 19

10/16/2011 9:24:32 PM

Edukasi ISU AKTUAL

Kegiatan Sosialisasi SMAN 42 Jakarta Masih Sangat Kurang

Juarai Cerdas Cermat Konsumen Muda

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan oleh Pertamina dan distributornya, tetapi frekuensinya dirasakan masih kurang banyak dan kurang lengkap, terlihat dari Berbagai strategi dilakukan Badan Perjumlah kecelakaan yang hampir setiap hari lindungan Konsumen Nasional (BPKN) meningkat. Bahkan sebelum program ini untuk meningkatkan pemahaman gedijalankan, BPKN telah mengingatkan nerasi muda terhadap hak, kewajiban tentang perlunya sosialisasi itu sampai ke dan tanggung jawab sebagai konsumen. wilayah-wilayah terpencil, di mana selama Upaya tersebut perlu dilakukan terus meini mereka kerap menggunakan minyak nerus mengingat dewasa ini telah terjadi tanah sebagai bahan bakar kompor.

PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih banyak produk-produk yang beredar ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan baik, cermat dantidak berhati-hati dalam metabung gas yang memenuhi standar, milih dan mengkonsumsi yang di antaranya tabung gas 3 kg produk ada 7 persen; regulator kompor gas 50 aman. Selain20itu,persen; penyelenggaraan cerdas persen; juga katupdiharapkan tabung 66 dapat persen; serta cermat mendoselang 100 persen. rong para memiliki tanggung jaItulahremaja sebabnya, dari Januari sampai wab sosial untuk mencintai produk IndoJuni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibatjawab tabung dan nesia dan tanggung untukgas menjaga asesorisnya mencapai 33 kasus; korban kelestarian lingkungannya. tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 “Konsumen muda memasuki masa reorang. Karena itu, rapat tersebut mengmaja sebagai transisi kedewasaan, ditanhasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan dai dengan upaya menampilkan identitas kontrol padalingkungannya. SPBE, termasuk diri untukkualitas diakui oleh Di melanjutkan dan meningkatkan sosialimasa ini, pergaulan remaja identik dengsasi di antaranya melalui iklan, leaflet, an solidaritas dan mempersiapkan kesetiakawanan danrasa stiker, termasuk

SMAN 42 Jakarta Juarai Cerdas Cermat Konsumen Muda

arus konsumerisme yang semakin kuat. Dalam rangka mencapai maksud tersebut, pada 3 Juli 2011 lalu, BPKN menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Konsumen Muda tingkat SMA sederajat di Jakarta. Acara ini bekerja sama dengan Forum Pelajar Indonesia (FPI) yang diikerbagai250 strategi Badan uti sebanyak pesertadilakukan dari 36 sekolah Perlindungan Konsumen Nasional terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. (BPKN) untuk meningkatkan pemaTema yang diusung adalah “Konsumen haman generasi muda terhadap hak, kewaMuda, Cerdas dan Mandiri adalah Pilar Kejiban dan tanggung jawab sebagai konsumajuan Ekonomi”. men. Upaya tersebut perlu dilakukan terus Enam kelompok peserta yang bermenerus mengingat dewasa ini telah terjajuang memperebutkan juara, yaitu dari di arus konsumerisme yang semakin kuat. SMAN 7 Banjarmasin, SMAN 42 Jakarta, Dalam rangka mencapai maksud MAN 4 Jakarta, SMAN 01 Blitar, SMAN 1 tersebut, pada 3 Juli 2011 lalu, BPKN meCikarang Utara danLomba SMA Shafiyyatul Amanyelenggarakan Cerdas Cermat liyah Medan. Konsumen Muda tingkat SMA sederajat di Yang bertindak sebagai Jakarta. Acara ini bekerja samaDewan denganJuri Foadalah Husna Zahir dari YLKI; Arfa dari Kerum Pelajar Indonesia (FPI) yang diikuti sementerian Yuwellis banyak 250Pendidikan peserta dariNasional; 36 sekolah terbaik Yunis dari BPKN dan Fajar KurniawanTema dari dari seluruh provinsi di Indonesia. Forum Pelajar Indonesia yang diusung adalah “Konsumen Muda, Anggota BPKN adalah Tutum Pilar Rahanta menCerdas dan Mandiri Kemajuan gatakan Ekonomi”.meningkatnya kemampuan geEnam peserta yang bernerasi mudakelompok akan pemahaman terhadap juang memperebutkan juara, yaitu dari perlindungan konsumen akan meningSMAN 7kemampuan Banjarmasin, SMAN 42 dengan Jakarta, katkan bertransaksi MAN 4 Jakarta, SMAN 01 Blitar, SMAN 1

B

Cikarang dan SMA Shafiyyatul untuk ikutUtara dalam tren, mode, produk Amayang liyah dapatMedan. menimbulkan budaya konsumtif,” Yang bertindak sebagai Dewan Juri jelas Tutum. adalah Husna Zahir dari YLKI; Arfa dari KeUntuk itu, remaja membutuhkan menterian Pendidikan Nasional; Yuwellis perhatian dan edukasi agar dapat memYunis dari BPKN dan Fajar Kurniawan dari proteksi dirinya dari produk-produk yang Forum Pelajar Indonesia substandar dan tidak memenuhi aspek Anggota BPKN Tutum Rahanta menkeamanan, kesehatan, keselamatan, dan gatakan meningkatnya kemampuan gelingkungan. Program edukasi ini diharapnerasi muda akan pemahaman terhadap kan akan menggulirkan perlinperlindungan konsumensemangat akan meningdungan konsumen di kalangan remaja. katkan kemampuan bertransaksi dengan setelah menjawab rangkaibaik,Akhirnya, cermat dan berhati-hati dalam mean pertanyaan, lomba dimenangkan oleh milih dan mengkonsumsi produk yang SMAN Selain 42 Jakarta. Di posisi kedua dan ketiaman. itu, penyelenggaraan cerdas ga diraih oleh SMAN 1 Cikarang Utara dan cermat juga diharapkan dapat mendorong SMA remaja N 01 Blitar. Adapun Juara Harapan 1 para memiliki tanggung jawab sodiraih SMAN 7 Banjarmasin, Juara Harasial untuk mencintai produk Indonesia dan pan 2 – SMA Shafiyyatul tanggung jawab untuk Amaliyah, menjaga Medan, kelestarian dan lingkungannya. Juara Harapan 3 disabet MAN 4 Ja“Konsumen muda mendapatkan memasuki masa rekarta. Para pemenang Piala maja transisihadiah kedewasaan, BPKNsebagai dan berbagai lainnya.ditandai u dengan upaya menampilkan identitas diri


untuk diakui oleh lingkungannya. Di masa ini, pergaulan remaja identik dengan rasa solidaritas dan kesetiakawanan untuk ikut dalam tren, mode, produk yang dapat menimbulkan budaya konsumtif,” jelas Tutum. Untuk itu, remaja membutuhkan perhatian dan edukasi agar dapat memproteksi dirinya dari produk-produk yang substandar dan tidak memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Program edukasi ini diharapkan akan menggulirkan semangat perlindungan konsumen di kalangan remaja. Akhirnya, setelah menjawab rangkaian pertanyaan, lomba dimenangkan oleh SMAN 42 Jakarta. Di posisi kedua dan ketiga diraih oleh SMAN 1 Cikarang Utara dan SMA N 01 Blitar. Adapun Juara Harapan 1 diraih SMAN 7 Banjarmasin, Juara Harapan 2 – SMA Shafiyyatul Amaliyah, Medan, dan Juara Harapan 3 diraih MAN 4 Jakarta. Para pemenang mendapatkan Piala BPKN dan berbagai hadiah lainnya. u

2 2040| oktober | JULI oktober 2011 2011 2010 #3 BPKN.indd 20

10/16/2011 9:24:39 PM

Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan keamanan, lingkungan,

Recommend Documents