SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN KONFERENSI PERSSIDANG KABINET TERBATAS ANTARA PRESIDEN DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI TANGGAL 27 JULI 2012 DI LT. MEZZANINE GEDUNG DJUANDA I KEMENTERIAN KEUANGAN
Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-Saudara, Rapat Koordinasi dengan agenda membahas “Kemajuan Pembangunan di Sektor Keuangan” baru saja selesai dilaksanakan. Saya ingin memberikan penjelasan menyangkut hal-hal penting dari kegiatan kami sore hari ini yang berkaitan dengan sektor Keuangan, termasuk Pajakserta Bea & Cukai. Pertama-tama, Pertumbuhan Ekonomi,Alhamdulillah dapat kita capai pada tahun-tahun terakhir ini, yang Saudara pasti mengetahui,tidak mudah diraih oleh banyak negara. Itu juga tercermin dengan meningkatnya penerimaan negara. Dilaporkan oleh Menteri Keuangan tadi, sebagai contoh kalau pada tahun 2005 Penerimaan Negara kita masih berjumlah Rp 495 triliun, tahun 2012 ini diperkirakan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp 1.350 triliun. Ini tercermin dari besaran Pajak serta Bea & Cukai yang diterima oleh negara. Tentu trend ini harus kita jaga, meskipun dunia bergejolak. Namun kalau pertumbuhan terus dapat kita pertahankan bahkan kita tingkatkan, penerimaan negara akan lebih besar lagi. Dengan penerimaan negara seperti itu, kita punya ruang fiskal yang lebih longgar dan kita bisa membiayai banyak hal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan. Dilaporkan tadi bahwa jajaran Kementerian Keuangan terus melakukan pembinaan, pengawasan dan reformasi birokrasi. Ada sejumlah kemajuan, ada sejumlah capaian. Meskipun masih ada juga kasuskasus yang menunjukkan pelanggaraan disiplin dari pegawai di jajaran Kementerian Keuangan ini, Tetapi secara umum saya melihathasil dari reformasi birokrasi serta pengawasan. Dilaporkan juga implementasi dari Inpres no.1 tahun 2011, berkaitan dengan Percepatan PenyelesaianKasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak. Saya tahu, secara berkala ada rapat yang dipimpin oleh Wapres, Menko Polhukam sebagai koordinator juga melaporkan implementasi dari Inpres itu. Tadi dilaporkan secara gamblang apa saja yang menjadi tugas Kementerian Keuangan, utamanya untuk melakukan pembenahan didalam jajaran Perpajakan, serta penindakan bagi mereka yang ternyata melanggar hukum atau bersalah. Kita juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dalam hal menghidupkan whistle blowing system. Ada 152 pengaduan dan ditindaklanjuti. Pengalaman menunjukkan memang ribuan informasi datang, Saya pun kebanjiran,baik malalui sms maupun surat. Setelah kita cek karena itu tidak boleh kita abaikan, sekali lagi setelah kita cek, ada yang mengandung kebenaran ada yang tidak mengandung kebenaran. Whistle blowing system bagus dengan harapan rakyat kita yang ingin memberikan informasi kepada negara, kepada penegak hukum. Itu benar-benar yang faktual, sesuai dengan kebenaran yang adadan bukan fitnah ataupun berita yang tidak berdasar. Kita juga menyoroti, berkembangnya sejumlah Rancangan Undang-Undang yang ingin mencantumkan berapa persen harus dialirkan dana APBN untuk kepentingan tertentu. Untuk sektor tertentu. Ini harus kita kontrol dengan baik. Kita berharap, DPR RI dengan Pemerintah memiliki pandangan yang sama. Kalau itu dibiarkan masing-masing RUU apalagi menjadi Undang-Undang, meminta jatah sekian persen dari APBN, APBN kita bisa bangkrut.Kita tentu wajib menjalankan amanah UUD, 20% dari APBN dan APBD.Kemudian yang Saya ketahui, ada Undang-Undang Kesehatan, yaitu 5%. Tetapi selebihnya jangan sampaimengunci segala sesuatunya dengan persentase itu karena situasi bisa berkembang dari masa ke masa. Demikian juga prioritas dan agenda pembangunan pun juga bisa berubah dari periode ke periode. Maka biarkanlah sistem penganggaranitu mengikut kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP dan APBN. Saudara-saudara, kita juga menyoroti makin besarnya dana atau anggaran untuk pensiun. Saya kira ini tren yang terjadi di banyak negara maju. Dengan makin panjangnya usia harapan hidup manusia,
1
tentu akan kita keluarkan terus, gaji atau dana bagi para pensiunan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan pentingnya memiliki fiskal yang sehat, kita harus atur semuanya.Dengan demikian menjadi tepat dan adil, tapi juga dalam batas kemampuan penganggaran kita. Kita juga membahas, dan ini menjadi pembicaraan dimana-mana, sejauh mana sebetulnya kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah dan sejauh mana kewenangan fungsi dan tugas DPR dalam sistem penganggaran ini.Sering disebut-sebut, terjadinya berbagai kasus karena menyangkut sejauh mana sebetulnya kedua belah pihak terlibat dalam proses penganggaran ini. Kalau tidak ditertibkan bisa makin panjang prosesnya, bisa menghambat, dan bahkan tidak mungkin bisa menimbulkan masalah-masalah penyimpangan seperti korupsi, yang melibatkan kedua pihak, baik elemen DPR maupun Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saudara-saudara, kita juga membahas desentralisasi fiskal,Semakin besar dana yang kita transfer ke daerah. Ini benar, karena kita menganut sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, fiskal pun harus ada yang didesentralisasikan. Sebagai contoh, sebagaimana saya sampaikan kemarin, insya Allah, pada tahun anggaran 2013 dana yang kita alirkan ke daerah akan melebihi Rp 500 triliun. Harapan saya dana ini dipergunakan dengan benar, tepat, dan akuntanbilitas yang setinggi-tingginya. Dibahas juga tadi, masih adanya sejumlah Propinsi/Daerah yang memberlakukan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) diatas 5%. Padahal aturannya maksimal 5%. Apa akibatnya Anggaran menjadi membengkak, karena itu masih disubsidi, akhirnya menambah besaran subsidi kita. Ini perlu ditertibkan kembali, dengan demikian, baik bagi Pemerintah Pusat tapi juga baik bagi Pemerintah Daerah. Saya juga mencatat, apa yang kita mulai sejak tahun 2007, penertiban barang milik negara terus berlangsung. Ini menjadi perhatian kita, Saya memang serius waktu itu, jangan sampai aset negara, ini tidak jelas dimana letaknya? Siapa yang menggunakan? Berapa besarnya?Oleh karena itu, dengan serius,sejalan dengan penertiban keuangan atau pertanggungjawaban keuangan, kita lakukan juga penertiban barang milik negara. Sebagai contoh tahun 2007 dulu, tercatat dan terbukukan sejumlah Rp 443 triliun, tahun lalu sudah menjadi Rp 1.567 triliun.Saya sudah mengintruksikan, agar terus dijalankan dengan baik, sehingga Pemerintah yang akan datang, akan mewarisi lebih tertibnya inventarisasi barang-barang milik negara. Kita juga menyoroti, yang disebut dengan penyertaan modal untuk BUMN. Perlu Saudara ketahui, setiap tahun Saya menandatangani persetujuan Penyertaan Modal Negara/ Pemerintah untuk BUMN, bisa mencapai puluhan miliar, ratusan miliar, bisa mencapai triliun. Kita bahas tadi, kalau penyertaan modal kepada BUMN itu memang diperlukan, ada keperluan capital untuk itu, agar berkembang dan akhirnya menguntungkan negara, baik pajak, maupun dividen maupun masyarakat luas, maka itu solusi. Namun, penyertaan modal demi penyertaan modal setiap tahun terjadi karena BUMN tidak efisien atau manajemennya tidak bagus, tentu ini keliru. Oleh karena itu, kita ingin tertibkan kedepan, memastikan bahwa kalau ada penyertaan modal negara, itu memang benar, tepat dan diperlukan. Saudara-saudara, kita juga menyoroti tentang pengelolaan utang.Sungguhpun Debt to GDP Ratio (Rasio Utang Negara terhadap Pendapatan Bruto Negara) itu makin baik, makin rendah, apalagi dalam suasana sekarang, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian juga defisit terjaga tetap rendah, pinjaman luar negeri pun terus menyusut, tapi kita tetap berupaya agar rasio ini menjadi makin baik, defisit nantinya menjadi nol atau balance budget. Sekarang belum memungkinkan karena ekonomi dunia masih seperti ini. Kemudian kita lebih bagus mengembangkan pinjaman dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan kita. Kita soroti juga proses disbursementatau implementasi penggunaan pinjaman, yang kadang-kadang memakan waktu yang panjang.Mondar mandir antara DPR-Pemerintah, DPR-Pemerintah, ini bisa dibicarakan baik-baik dengan DPR. Jangan sampai dunia atau lembaga-lembaga internasional, terus mengkritik kita, yang menganggap mengapa bertele-tele hanya untuk disbursmentataupun implementasi dari pencairan pinjaman itu? Kita juga ingin meningkatkan infrastruktur. Menteri Keuangan menyampaikan pada saya, dan memang tercermin, kalau saudara lihat, APBN demi APBN, makin besar komponen belanja modal dan belanja barang, tetapi kita rasakan masih tetap kurang. Oleh karena itu, kebijakan flat untuk yang
2
dulu disebut belanja rutin, kecuali untuk melampaui inflasi dan kenaikan yang masuk akal. Selebihnya akan kita alirkan untuk lebih menambahkan lagi anggaran bagi pembangunan infrastruktur ataupunstimulasi pertumbuhan yang lain. Tax ratio sebetulnya meningkat. Memang ada dua metodologi, dua ukuran: 1. Yang biasa diberlakukan di Indonesia 2. Yang sering dijalankan oleh negara-negara lainberdasarkan standar OECD Itu ada perbedaan sedikit. Tetapi kalau mengikut OECD atau practiceyang banyak berlaku di negara lain, sekarang ini sudah mencapai sekitar 15%. Kita ingin terus tingkatkan dengan harapan kepatuhan pembayaran pajak itu meningkat. Saudara-saudara, penerimaan Pajak juga meningkat, antara tahun 2005-2010 meningkat 16%, 2011 meningkat 18% dan 2012 ini diperkirakan target kita meningkat 19,5%. Ini berarti ada intervensi, ada percepatan, ada pembenahan. Nominalnya, tahun 2011 Rp 742 triliun, kemudian 2012 target kita Rp 885 triliun. Ini membangun optimisme baru, masih ada yang belum patuh membayar pajak saja, masih ada yang bocor disana-sini saja, pajaknya naik. Apalagi kalau tahun-tahun mendatang, kita sungguh-sungguh mencegah kebocoran dan membuat saudara-saudara kita yang wajib membayar pajak benar-benar membayar pajaknya, tentu jauh lebih tinggi lagi penerimaan Pajak kita. Menyangkut kepatuhan membayar pajak oleh para wajib pajak atau tax payers, saya memberikan garis bawahan, Saudara-Saudara mendengar negara lain memberikan pajak kekayaan yang tinggi sekali. Kita dengar Presiden Prancis yang baru sampai dengan 60%, Presiden Obama juga meningkatkan, dll. Saya memilih: 1. Penuhi dulu pembayaran pajak sebagaimana yang sudah menjadi aturan yang berlaku. Jadi compliance, kepatuhan. 2. Tahapan berikutnya, manakala memang masih terasa belum tepat,belum adil, bisa ditata kembali, sehingga akan bagus kehidupan ekonomi di negeri ini. Adil betul karena melalui para pembayar pajakyang membayarkan pajak kepada negara, sebagaimana yang diharapkan. Negara bisa mengalirkan kepada rakyat miskin, kepada saudara kita yang berpenghasilan rendah sehingga tercapai keadilan sosial dan gap itu semakin menganga diantara yang punya dan yang tidak punya. Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu, ini intermezo saja, Sayamendengar ada yang memberikan komentar, ini pajak yang dibayarkan Presiden lebih rendah dibandingkan yang Saya bayar. Saya penasaran, Saya cek, ternyata yang Saya bayarkan jauh lebih tinggi. Karena yang diketahui, pajak yang belum terbayar yang setiap tahun kita berkumpul di lantai 2 itu, belum dihitung pajak yang sudah dibayar, yang sudah saya bayar. Maksud saya, saya pun, saya kira kita semua yang ada disini, ingin memberikan contoh, untuk betul-betul membayar pajak, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ataupun aturan. Ada juga yang dibahas tadi, saudara-saudara, ini bisa disinergikan nanti dengan pihak yang lain. Dinegara kita ini,sering ada surat kaleng, mengenai pejabat A, pejabat B, Kementerian satu, Kementerian dua. Nah, tentu sekali lagi, masukan apapun dipelajari. Tetapisaya ingin, jikadilanjut pada penegakkan hukum, harus betul-betul transparan, objektif, dan sepatutnya dijalankan, tanpa mengganggu kinerja. Tadi dibahas, dalam kaitan ini, banyak sekali kegiatan para petugas yang terganggu karena proses yang terus menerus dalam penegakkan hukum. Penegakkan hukumsangat perlu. Tapi lakukan sedemikian rupa dengan cara yang tepat, sehingga jalannya Pemerintahan tetap berjalan, penegakkan hukum juga berjalan, faktual atas dasar kebenaran. Dari segi bea &cukai juga ada peningkatan. Sebagai contoh tahun 2009 Rp 77 triliun, tahun 2011 meningkat menjadi Rp 133 triliun. Hampir dua kali sebelumnya dalam bentangan waktu 2009, 2010, 2011. Sebenarnya ini juga masih ada ruang untuk meningkatkannya lagi karena meskipun sudah berbenah diri,Bea & Cukai masih ada penyimpangan dan kesalahan.Itu juga telah diberikan tindakan. Menyangkut Bea &Cukai ini, tadi ada pemikiran dari Menteri Keuangan untuk menambah jumlah petugas Bea &Cukai. Dikatakan, Malaysia saja, memiliki 15 ribu petugas Bea & Cukai, sedangkan kita hanya 10 ribu sekian. Sedangkan ekonomi kita, geografi kita, volume trade kita, sekarang dan
3
kedepan, akan lebih meningkat lagi, sehingga saya sudah meminta untuk dibicarakan baik-baik, berapa jumlah yang tepat, tidak lebih tidak kurang. Juga dibahas tentangbagaimana membuat logistik di negeri kita ini makin efisien. Apalagi, ada daerah misalnya dibagian timur Indonesia, yang harga barang dan jasanya begitu mahal. Karena logistik nasional yang memang masih belum sesuai harapan kita. Sebagai contoh tadi disampaikan, yang disebut dengan dweling time di pelabuhan, sejak barang itu turun dari kapal, sampai keluar dari pelabuhan lagi, itu dianggap masih lama dibandingkan dengan Singapura misalnya. Sudah ada perbaikan, kalau dulu 6 hari sekarang sudah menjadi 3-6 hari. Tetapi saya minta, kalau bisa dipercepat lagi, dengan demikian setara dengan negara-negara lain. Kalau setara, luar biasa potensi kita untuk tumbuh lebih cepat lagi. Penertiban kawasan berikat saya setujui, tertibkanlah. Jangan sampai kawasan berikat dengan kemudahan dan priviledge tertentu itu disalahgunakan. Kemudian, tahun-tahun terakhir ini kita membangun banyak bandara dan pelabuhan yang punya akses internasional. Ini perlu dipastikan bahwa pembangunan bandar udara dan pelabuhan akan terus meningkat, sejalan dengan peningkatan ekonomi kita dimasa depan, kehadiran dari custom, imigration dan quarantine, yang itu melekat, sehingga semuanya selesai disitu. Ini perlu dipikirkan, entah BUMN, entah swasta, tentu regulator sendiri dariKementerian Perhubungan manakala menambah infrastruktur, baik bandar udara maupun pelabuhan laut. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir dilaporkan adalah agenda dua tahun mendatang. Ini penting sekali, ada sejumlah agenda dan prioritas, saya menggaris bawahi tiga hal: 1. APBN kita harus makin sehat, makin kredibel dan berkelanjutan. Kita harus belajar dari negara-negara lain yang makin rontok karena APBN-nya dan kebijakan fiskalnya tidak sehat. 2. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban Keuangan Nasional. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga lembaga negara yang lain. Pemerintah pun bukan hanya Pusat, tapi juga Daerah. Saudara, memonitor hasil pemeriksaan BPK terhadap pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah, dari tahun ke tahun terus membaik, terus meningkat, jumlah yang wajar tanpa pengecualian juga meningkat, harapan kita makin baik. Sekarang pun,ada good news, dunia melihat bahwa akuntabilitas tentang pertanggungjawaban keuangan ini oleh dunia, Indonesia dianggap bagus, makin bagus, tetapi kita masih belum puas dan harus meningkatkannya lagi. 3. Yang terakhir, yang saya garisbawahi adalah prioritas dari Kementerian Keuangan untuk dua tahun mendatang adalah optimalisasi penerimaan pajak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikianlah Saudara-Saudara, yang dapat saya sampaikan, hal-hal penting yang kami bahas pada rapat koordinasi sore hari ini. Sekarang saya berikan kesempatan, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ana – Bisnis Indonesia: Selamat sore Pak, saya Ana dari Bisnis Indonesia. Saya ingin menanyakan tentang pengadaan barangdan jasa Pemerintah. Bapak pernah mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan untuk korupsi. Selain itu, penyerapan belanja negara juga cenderung tidak optimal karena menumpuk di akhir tahun, padahal di dalam gelombang krisis ini, kita membutuhkan APBN dan Belanja Pemerintah yang bisa menstimulasi perekonomian kita. Pertanyaan saya: 1. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah? 2. Menyangkut pengadaan barang dan jasa juga, saat ini pemerintah sedang merevisi Perpres no.54 tahun 2010, itu progress-nya seperti apa? Kapan bisa terbit? Karena beberapa K/L menunda belanja dan lelangnya sebab menunggu revisi ini selesai Itu saja, terimakasih. Jawaban: Baik, dua hal yang disampaikan itu penting: 1. Memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di negeri kita ini cepat, tidak ada penyimpangan sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan atau perekonomian kita.
4
2. Perihal penyerapan anggaran yang dibanyak tempat tampak terlambat sehingga momentumnya lepas dan tentu tidak bagus bagi peningkatan pertumbuhan dikala dunia mengalami krisis seperti ini. Usaha dan upaya untuk mengatasi kedua hal ini terus kita jalankan. Contoh, untuk pengadaan barang dan jasa, betul, dulu ada Keppres no.80 berubah menjadi Perpres no.54. Sekarang direvisi, hampir final, kalau masuk dimeja saya, hari ini langsung saya tandatangani, supaya bisa dijalankan. Tujuannya tepat, cepat, efisien tapi akuntabel, bagaimanapun. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan, apabila masih ada niat untuk mark up, menggelembungkan, menaikkan harga barang dan jasa maka yang dirugikan adalah pemerintah. Dan pelakunya bisa bertransaksi, bekerjasama secara buruk. Inilah yang akan kita atur dalam Perpres, tapi memerlukan pengawasan dan kesadaran semua. Dengan demikian tidak ada kebocoran dari pengadaan barang dan jasa itu. Tentang kepatuhan penyerapan anggaran, kita sudah punya tim. Didalamnya juga ada UKP4, yang saya tugasi untuk secara berkala melaporkan sejauh mana Kementerian Lembaga termasuk Daerah, didalam memenuhi penyerapan anggaran yang tepat waktu. Kemarin baru dilaporkan ada progress pada tingkat Pemerintah Pusat, meskipun saya minta ditingkatkan lagi, tetapi Pemerintah Daerah belum ada progress-nya. Ini merugikan semua, merugikan daerah itu dan juga merugikan perekonomian secara nasional. Tetapi semua hal itu akan terus kami perbaiki.Dan saya justru optimis, masih banyak masalah seperti itu, masih ada bottle necking,tetapiekonomi kita tumbuh diatas 6%. Apalagi, kalau semua itu kita benahi, kita beresi, akan lebih bagus lagi pertumbuhan perekonomian kita. David – The Jakarta Post: Selamat sore Pak, saya David dari The Jakarta Post. Kalau kita bicara tentang fiskal policy, itu belanja infrastruktur penting. Dan salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini adalah mengenai JSS. Mengenai Perpres 86 tentang JSS itu, sekarang ini sedang ada kebingungan karena Perpres ini membuat proyek JSS ini tidak jelas jenis kelaminnya? Apakah itu KPS atau bukan, sehingga membuat sulit pihak Kemenkeu untuk mengatur jaminan apabila diperlukan. Karena itu maka ada usulan revisi baru-baru ini. Nah, posisi Bapak sebagai Presiden, bagaimana? Apakah Bapak setuju atas revisi itu? Atau mungkin tidak mengeluarkan Perpres khusus lagi, untuk mengatur penjaminan JSS itu, Pak? Jawaban: Karena singkatan, saya tidak paham tadi. JSS banyak sekali itu, Jalan Santai Santai juga JSS itu Baik. Ide untuk membangun Jembatan Selat Sunda itu penting, saudara tahu, bahwa kalau ekonomi Sumatera dan ekonomi Jawa kita satukan, maka akan jauh lebih berkembang kedua wilayah ini. Negara kita juga menikmati manfaatnya. Saudara juga tahu, ada ide untuk membangun jembatan antara Sumatera dengan Malaysia, Saya tidak setuju, tidak Saya izinkan.Mari kita integrasikan dulu wilayah-wilayah Indonesia, kita bangun konektivitas kita duludan manakala harus dikoneksikan ke daratan Asia, kita tidak menjadi pihak yang merugi. Sebenarnya sudah lama dibicarakandan Keppres atau Perpres-nya pun juga sudah diatur.Saya memang mendengar akhir-akhir ini ada perbedaan-perbedaan. Saya sudah meminta laporan dari para Menteri terkait, Menko Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, dan sejumlah Menteri terkait, duduk persoalannya seperti apa? Kalau pertanyaan saudara, apakah saya bersedia mengubah atau tidak mengubah Perpres? Kita lihat, kalau bukan Perpres-nya yang salah, tetapi tafsirannya kita perjelas tafsirannya. Tapi kalau Perpres-nya yang kurang jelas, bisa kita perjelas. Namanya Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri itu bisa kita sesuaikan setiap saat, yang penting memiliki tujuan dan urgensi yang jelas, bukan sekedar mengubah-ubah. Demikian juga sebetulnya UU, bahkan UUD, tetapi UUD tentu tidak bisa sembarangan dilakukan perubahan, kecuali ada alasan yang sangat kuat untuk melakukan amandemen/perubahan. Jadi jawaban Saya, Saya akan lihat dulu, setelah para Menteri rampung melaporkan kepada saya, duduk persoalannya apa? Yang tidak jelas kita bikin jelas, supaya segera bisa kita implementasikan.
5
Aji – Bloomberg: Selamat sore Pak, Saya Aji dari Bloomberg. Saya ada pertanyaan tentang stimulus fiskal. Tahun 2012 Pemerintah ada rencana untuk menganggarkan sekitar Rp 24 triliun dari SAL tahun-tahun sebelumnya sebagai stimulus fiskal, terutama di infrastruktur. Itu kira-kira, sampai saat ini, bagaimana perkembangannya? Apakah sudah bisa dieksekusi? Kemudian untuk 2013 nanti, diperkirakan global ekonomi masih agak mengalami perlambatan. Kira-kira untuk 2013, apakah Pemerintah juga menyiapkan semacam stimulus fiskal untuk mengantasipasi perlambatan ekonomi global ini? Supaya kita tidak ikut melambat lebih jauh. Terimakasih.
Jawaban: Antisipasi dan assessmentPemerintah menghadapi perkembangan perekonomian dunia terus kita lakukan. Jadi, kalau pertanyaan Saudara, apakah stimulus fiskal atau stimulasi pertumbuhan itu penting dan kita lakukan? Jawabannya iya. Tahun 2008-2009 memang kita dalam jumlah yang cukup signifikan.Disitulah sebetulnya perekonomian kita terjaga, tumbuh 4,3%, nomor tiga pertumbuhan dilingkungan G20 karena stimulus fiskal. Sekarang ini,2012 keadaannya belum seperti 2008, 2009, mudah-mudahan tidak. Artinya, SAL kemarin, yang jumlahnya sekitar Rp 26 triliun, setelah kita alirkan sebagian untuk memenuhi amanah UUD, untuk pendidikan, maka selebihnya, lebih kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur dan terutama sekali kita arahkan untuk bagian timur Indonesia. Apabila saudara mengikuti, di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT.Kemudian itu kita jaga. Anggaran tahun 2012 sebetulnya tidak ada kontraksi.Meningkat dari 2011. Kemudian yang kita jalankan, tidak menambah defisit, tidak perlu bagi Indonesia, tetapi justru mengefisienkan belanja rutin, yang kita kenal dulu. Dengan demikian lebih kita bisa arahkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk berjaga-jaga kalau ada gejolak perekonomian tahun ini. Jadi desain dari APBN-P 2012 adalah tanpa menambah defisit yang berlebihan, maka kita pastikan bahwa ada komponen untuk tetap stimulasi pertumbuhan. Ada komponen untuk membiayai jalannya pemerintahan umum, dan ada komponen untuk stimulus fiskal. Tahun depan kita sedang menyusun sekarang. Insya Allah tanggal 16 nanti akan saya pidatokan dihadapan DPR RI dan DPD RI. Tetapi desain dan strukturnya kurang lebih masih relatif sama, dalam arti, kita menyiapkan sejumlah dana untuk stimulasi pertumbuhan dan tetap saya akan pertahankan kebijakan flat bagi belanja rutin kecualihanya untuk melampaui inflasi dan penambahan secukupnya.Dengan demikian, harapan kita, pertumbuhan tetap terjaga pada perekonomian tahun 2013. Artinya, kita juga mengantisipasi, kita menyiapkan anggaran untuk itudan desainAPBN 2013 juga kita arahkan pada apa yang akan mungkin terjadi pada tahun 2013 mendatang. Laksana – Kompas: Selamat sore Pak Presiden, saya Laksana dari Kompas. Terkait dengan swasembada pangan, dipersoalan pangan yang memiliki rantai ekonomi panjang seperti beras,gula, terakhir kedelai, akan terus berulang karena posisi kita sebagai importir. Insentif fiskal seperti penghapusan bea imporhanya bersifat sementara dan tidak menjawab akar persoalan.Banyak pihak menyebut reformasi agraria jadi solusi yang berkelanjutan. Pertanyaan saya, apa kebijakan Pemerintah dalam hal reformasi agraria? Apa yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan Pemerintah agar setidaknya mayoritas petani kita yang guram, dengan kepemilikan dibawah 0,3 hektar itu bisa menjadi besar harapannyamenjadi 2 hektar per petani. Terimakasih. Jawaban: Ini isu yang penting, sebenarnya, kalau saudara mendengarkan penjelasan saya di Sidang Kabinet kemarin dan beberapa kesempatan yang lain, justru itu yang kita tuju. Gejolak harga akan selalu ada, kapanpun. Karena perdagangan dunia, kita mengekspor, kita juga mengimpor komoditas pangan. Kedelai sekarang ini, dulu beras, bisa saja gula. Oleh karena itu, stabilisasi harga, tetap kita jalankan,
6
manakala harga itu diluar batas kewajaran, dengan berbagai instrumen, contohnya insentif fiskal yang kita jalankan untuk kedelai saat ini. Itu tetap kita perlukan setiap saat. Namun benar, bahwa akar masalahnya, mengingat dari berbagai macam komoditas pangan, terutama 5 komoditas strategis, memang yang jauh tertinggal adalah kedelai dan daging sapi. Sedangkan beras, jagung dan gula sudah relatif aman kecuali ada gejolak. Oleh karena itu, sebetulnya, kita ingin tahun-tahun mendatang, reformasi pertanian, perikanan dan kehutanan, termasuk reformasi agraria, itu bisa mensukseskan, agar negara ini bisa memproduksi lebih banyak pangan lagi. Dengan produktivitas yang makin tinggi, dengan tentunya sebaran yang makin baik. Kalau itu bisa kita jaga, insya Allah, tidak akan terlalu ada miss match, antara supplydengan demand. Seperti contoh sekarang terlalu jauh bedanya, kita mengkonsumsi kedelai setiap tahun 2,5 juta ton, sedangkan yang kita hasilkan hanya 800 ribu. Nah, persoalannya pertanyaan saudara, apakah ada anggaran atau policy untuk itu? Ada. Anggaran untuk meningkatkan swasembada pangandalam bentuk anggaran sektor ataupun subsidi tertentu kepada petaniakan kita pertahankan. Bahkan sebagai contoh, kemarin saya sudah memutuskan untuk APBN 2013 mendatang, on top, dari rencana yang ada, kita tambahkan Rp 1 triliun untuk percepatan pengembangan peternakan sapi di kawasan timur Indonesia, terutama di NTT, NTB dan Papua Barat. Demikian juga kita siapkan, sejumlah anggaran infrastruktur untuk irigasi, lumbung, waduk, yang itu menjadi input penting bagi peningkatan produksi pangan. Kita juga menyiapkan anggaran untuk mencapai 10 juta ton surplus pada tahun 2014 nanti. Ini pun juga kita siapkan anggarannya, sebagian sudah kita alirkan, sebagian harus ada yang kita tertibkan, jangan sampai tidak tepat sasaran penyaluran anggaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan tersebut. Jawabannya iya, kita tidak hanya reaktif ketika ada fluktuasi harga, kita bangun semuanya itu, tetapi memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit.Kita terus atur anggaran Pusat, anggaran Daerah, sementara, kita mengajak dunia usahabersama-sama pemerintah untuk membangun Public Private Partnership, untuk melakukan investasi di sektor-sektor pertanian dan pangan pada umumnya. Itu jawaban saya.. Wassalamu’alaikum wr wb.
7
