PAPARAN MENTERI KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN NEGARA DENGAN BPK-RI DI LT. MEZAZINE LT. I GEDUNG DJUANDA I 14 FEBRUARI 2012
MenteriKeuangan: Pagi ini tentu kami didampingi oleh 2 Wakil Kementerian Keuangan dan Eselon I dari Kementerian Keuangan ingin menyampaikan kepada Bapak/Ibu BPK RI dan Bapak-bapak yang mewakili Kami menyambut baik bahwa acara tahunan kita bisa diselenggarakan pada hari ini tanggal 14 Februari 2012. Kami memahami bahwa jadwal untuk menyelesaikan dana sudah kita sepakati. Dan untuk itu dalam hal ini kita juga bisa melakukan review hal-hal yang menjadi catatan. Hal-hal yang menjadi prioritas dan juga jadwal yang perlu kita penuhi bersama. Dan kami atas nama Pemerintah, atas nama Kementerian Keuangan dan seluruh jajaran Eselon ini ingin menyampaikan komitmen kami dengan baik untuk memberikan dukungan, informasi, maupun penjelasan yang baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan oleh karena itu kami menyampaikan kata pembuka ini. Dan tentu nanti penjelasan yang secara lebih rinci kita akan undang DirjenPerbendaharaan untuk menyampaikan. Tapi sebagai kata pembuka, kami sekali lagi menyampaikan kesiapan daripada Kementerian Keuangan dan Pemerintah untuk bisa menyelesaikan dan melaksanakan proses yang nanti akan dilakukan oleh BPK RI. Taufifiequrachman Ruki : Assalamualaikum Wr. Wb.. Terima kasih Menteri Keuangan yang saya hormati, Bapak/Ibu Wakil Menteri dan Bapak/Ibu Departemen Keuangan yang sayasangatsayahormati. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah.. diperintahkan oleh UUD, diperintah oleh UU kepada Kementerian Keuangan agar memeriksa pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu pada hari ini, kami Badan Pemeriksa Keuangan akan mulai pemeriksaan terhadap laporan keuangan negara dan pihak 999 dan laporan keuangan bagian anggaran 15. Memang agak berat buat Departemen Keuangani itu karena ini berapa persen yang musti dikelola? Kalau tidak salah sekitar 76%, ya? 76% keuangan negara berada di tangan Departemen Keuangan dan tanggungjawabnya. Pertemuan awal ini dipersyaratkan oleh standar pemeriksaan keuangan negara, bertujuan untuk lingkup laporan perencanaan, tingkat keyakinan pada menejemen yang diperiksa. Dengan demikian memiliki pengalaman yang sama seperti dengan saya. Bapak/Ibu yang saya hormati, Laporan keuangan Badan Bendahara Umum Negara – Bagian Anggaran 15 itu memberikan porsi yang paling signifikan dalam kontrol laporan keuangan kita bersama. Kenapa? Saya hadir di sini, karena dari pengalaman kami 2 tahun produk laporan keuangan dari BUN dan laporan keuangan dari BA-15 ini .. Jangan berharap bahwa Departemen Keuangan akan mendapatkan opini yang wajar. Sebagian besar akun-akun dalam LKPP maupun LK-BUN di antaranya sebagai berikut, barangkali bisa dilihat.. kalau kita, bisa di..misalnya :
Penerimaan perpajakan di Laporan Keuangan Bagian Anggaran 15, itu anggaran 2011 dalam posisi .. 850,6 Triliun, dan itu adalah 77% dari total penerimaan negara. PNBP Migas di LK-BUN itu 149,3 Triliun, artinya itu 49,31% dari total PNBP Pemerintah Pusat. Belanja di LK-BUN itu 796 Triliun dan itu artinya 64,7% dari total belanja Pemerintah Pusat. Pembiayaan di LK-BUN itu 124,66 Triliun, 100% dari total pembelian Pemerintah Pusat adanya di BUN. Kas di BUN, di Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah 213 Triliun dan itu artinya 82,62% dari total kas dan bank Pemerintah Pusat.
1
Piutang perpajakan di KA BA-15 89 Triliun, artinya itu adalah 52,36% dari total piutang Pemerintah Pusat.
Pak Fuad banyak benar ini tugas bapak untuk menagih hutang, kalau kebanyakan tarsok-tarsok ini.
Sedangkan, hutang di LK-BUN itu 1,825 Triliun dan itu adalah 98,65% dari total...
Inilah pertanyaan saya kalau ini berantakan jangan berharap LKPPitulah sebabnya saya memandang sangat penting acara ini untuk hadir langsung dan saya berterima kasih kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri..ibu Wakil Menteri yang memberi perhatian serupa terhadap hal ini. Berdasarkan portfolio tersebut, maka kewajaran angka di LK-BUN dan LKBA-15 akan sangat menentukan kewajaran angka yang dilaporkan oleh LK-BUN. Mudah-mudahan jangan seperti 2 tahun yang lalu, sampai dengan besok kita masih berdebat ya pak Agus, mudah-mudahan bisa diselesaikan sejak awal. Sony sudah ketawa-ketawa saja.. tadi saya di LKPP kayaknya... Son, kita masih teman, ya Son?.. LK-BUN maupun LK BA-15... Sementara itu LK-BUN 2010 yang kemudian dikonsolidasikan dalam LK-BUN mendapat opini wajar, mendapatkan opini wajar. Modal dasarnya sudah bagus, semuanya dapat WDP, ada yang Wajar Tanpa Pengecualian. Ini tidak 1 stake saja langsung naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian, sebelum kita bicara tentang LKPP, saya kira BA-15 dan BA-999 harus kita mulai dulu. Kalau BA-999 sudah Wajar Tanpa Pengecualian dan BA-15 sudah Wajar Tanpa Pengecualian, saya dengan gampang mengatakan mau bilang apa. 78% anggaran sudah dikelola oleh mereka dan mereka mengatur sudah wajar, karena ada yang bilang begini : Anonim: “Masalah wajar atau tidak wajar tergantung BPK mau kasih apa. Kalau BPK mau kasih wajar, wajar.. kalau BPK mau kasih tidak wajar, tidak wajar..” Mengerti tidak maksud saya?.. kita mau saja memberikan tidak wajar, mau saja memberikan wajar, tapi kalau memang penyajiannya memang tidak memberikan keyakinan pada para akuntan yang melakukan pemeriksaan, ya.. pekerjaan kita di-review. Susahnya, Bapak/Ibu yang saya hormati, pekerjaan-pekerjaan profesional yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang Bapak-bapak lakukan, kami yang melakukan audit, ketika diserahkan kepada DPR dia sudah masuk ke dalam domain politik dan kalau sudah masuk di politik terus terang paradigmanya sudah tidak sama lagi. Paradigma akuntansi dan paradigma pengelolaan keuangan, mereka sudah tidak pakai standar akuntansi lagi dalam pemeriksaan. Standarnya suka-suka gue, dan itu akhirnya menjadi sebuah issue yang kadang-kadang menyebar kemana-mana. Tapi kalau kita bisa firm melakukan itu, kalau kita semua, para akuntan kami, para auditor kami firm melakukan pemeriksaan.. saya katakan pemeriksaan oleh seorang profesional harus 3 syaratnya : Harus zero effect, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Pengalaman yang lalu tentang penerapan rumusan, pengetikan angka, bahkan pengetikan huruf tidak boleh salah. Itu menunjukkan betapa kita orang profesional, jadi quality control kita harus bagus. Yang sering katakan kepada mereka bahwa pekerjaan sebagai seorang profesional harus zero disclosure, tidak boleh ada penyimpangan sedikitpun. Begitu kita ada penyimpangan, kita akan di-explore habis, akan dibleceti kalau kata orang Jawa.. sudah dipermalukan macam-macam. Dan yang paling penting pekerjaan kita harus siap diuji secara profesional, artinya silahkan Ikatan Akuntan Indonesia melakukan eksaminasi terhadap pekerjaan atau review kita, dan kita buktikan pekerjaan kita sesuai dengan standar. Kalau perlu bukan standar nasional tapi standar internasional, untuk menunjukkan bahwa kita profesional. Tapi kalau memang diuji sama seberang.. maaf, yang di seberang itu, memang susah paradigmanya, karena domainnya sudah politik, ukurnya sudah benar-benar politik. Tapi sebaiknya kita melakukan itu dengan ukuran-ukuran yang kita yakini, profesional.
2
Bapak/Ibu yang saya hormati, Permasalahan-permasalahan siginifikan di LK-BUN dan LK BA-15 masih belum Pemerintah antara lain adalah : Penerimaan perpajakan baik terkait kehandalan sistem informasinya maupun terkait monitoring dan tata cara penagihannya. Ini terutama khusus untuk BPH Migas. Pengendalian dan kewajaran nilai piutang pajak. Ini selalu ribut ini antara pak.. dengan Pak Fuad, tapi saya kira coba dibicarakan bagaimana enaknya bertemunya, karena memang biasanya kalau kita menagih hutang, tagih pajak, galakan yang ditagih, pak. Jadi bagaimana, itulah saya juga tidak tahu lagi. Penatausahaan dan sistem akuntansi penyusunan LK-BUN yang belum lengkap, hasil pemeriksaan yang dilakukanpadatahun 2011 biasanya menjelang tutup buku Desember 2002-2003, saya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan intensif sekedar.. segera mengetahui di mana terjadinya distorsi, di mana terjadi penyimpangan, di mana terjadi hal-hal membahayakan dan segera dilakukan koreksi-koreksi. Hasil pemeriksaan intensif itu menunjukkan usaha keras yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki permasalahan tersebut di atas, kami menghargai usaha keras yang dilakukan. Jadi biasa, yang di depan tidak usah diperhatikan itu, tapi yang diperhatikan adalah kalimat sesudah namun. Namun demikian, beberapa peraturan yang baru diselesaikan akhir tahun 2011, menimbulkan risiko belum efektifnya peraturan tersebut untuk memperbaiki kewajaran LK 2011. Kami masih melihat adanya December-syndrome, banyak SK Menteri Keuangan yang keluarnya pada bulan Desember, padahal audit ini keluarnya pada bulan Juni. Ini perlu perhatian kita semua.. dengan demikian kalau keluarnya bulan Desember, dia belum mempengaruhi pelaksanaan-pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun sebelumnya, tapi kalau keluarnya pada bulan 7, bulan 8, Insya Allah ke depan sudah berpengaruh. Kementerian Keuangan harus bekerja keras untuk memastikan kesalahan serupa tidak terjadi lagi pada LK BA-999 dan LK BA-15 tahun anggaran 2011. Bapak/Ibu yang saya hormati, Dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK pada prinsipnya hanya jadi tukang potret, memotret kondisi dan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Dari potret itu kemudian menyimpulkan dalam bentuk pendapat opini BPK berdasarkan kondisi fakta tersebut. Opini tersebut merupakan hasil penilaian objektif, dan BPK tidak memiliki kepentingan apapun terhadap opini yang akan diberikan kepada LK-BUN maupun LK BA-15 tahun anggaran 2011. Baik buruknya opini BPK akan sangat tergantung dari usaha yang dilakukan dan hasil yang dicapai Pemerintah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Jadi bukan mau-maunya BPK, BPK mau kasih wajar ya kasih saja wajar, malah jadi tidak enak ke kita. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan, ada satu pemikiran di kalangan teman-teman politisi yang mengatakan bahwa Kepala Daerah incumbent boleh mengajukan dirinya untuk pemilihan kembali apabila 2 tahun terakhir dalam masa pemerintahannya laporan keuangannya mendapatkan opini wajar dari BPK. Ini yang betul-betul.. pekerjaan BPK digiring masuk ke dalam dunia politik. Jangan yang opininya tidak wajar.. orang kemarin yang masuk penjara masih bisa dilantik di penjara. Jadi paradigma yang buat kami terus terang satu hal yang cukup berat apabila syarat opini wajar BPK dijadikan persyaratan seorang incumbent masuk. Tetapi semangat untuk memperbaiki laporan dan pengelolaan keuangan negara ini merupakan semangat yang bagus, jadi musti bagaimana caranya nanti kita akomodasikan. Bapak/Ibu yang saya hormati, Kami sangat mengharapkan komitmen yang serius dari Pemerintah. Agar kualitas tertinggi dari suatu laporan keuangan yaitu opini wajar tanpa pengecualian dapat terwujud. BPK akan senantiasa terus berperan aktif membantu Pemerintah dalam menyusun tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui pemberian rekomendasi untuk dapat meningkatkan transparansi dan kualitas keuangan negara. Kita tahu bapak Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, mencanangkan 2012 harus sudah wajar tanpa pengecualian. 2011 ini sebuah point of no return, 2008-2009 sudah mulai maju, 20092010 kita sudah masuk wajar, lalu 2010 ini kita bisa masuk wajar masih dengan pengecualian bukan hal yang mustahil kalau kita bisa naik menjadi wajar tanpa pengecualian. Tetapi juga .. tapi kalau
3
tahun ini kita mencapai wajar tanpa pengecualian dan kita komitmen untuk melakukan prinsip-prinsip terbaik dalam akuntabilitas dan transparansi serta penyajian yang baik, maka bukan masalah yang sulit apabila 2012 kita bisa canangkan kepada dunia bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Kementerian Lembaga ini sudah baik, dan saya kira Bapak-bapak lebih paham itu akan memberi pengaruh yang besar. Walaupun kecil, saya yakin bahwa predikat A3 jadi A2- itu dipengaruhi oleh... saya yakin itu ada pengaruhnya, dan ini akan berpengaruh terhadap political-economic responsible. Konsekuensi dari segala macam kepercayaan publik, kepercayaan investasi kepada Indonesia akan meningkat apabila kita telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pengelolaan keuangan negara kita cukup transparan dan akuntabel. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan entry meeting pada sore hari ini, terima kasih atas kesungguhan, atas kerjasama, dan semoga pekerjaan kita bisa berjalan dan kerjasama harus diartikan sebagai sebuah hal yang positif, tidak lewat yang macam-macam, as a friend kita bicara. Saya kita mayoritas Bapak-bapak berkawan dengan auditor kami, silahkan dilanjutkan, tetapi dalam rangka menghasilkan hasil pemeriksaan yang optimal, yang baik, kita berpegang pada standar, memenuhi standarnya, tidak perlu dilakukan dengan hal yang macam-macam. Iseng-iseng saja tadi saya bicara dengan Wakil Menteri, bagaimana kalau kita antara BPK dengan Keuangan. Syaratnya billing fee-nya bayar masing-masing, bukan minta dibayarin, tapi kalau siapa yang menang, yang kalah apa boleh buat, bayar yang lain-lainnya. Tapi artinya pertemanan tetap kita lakukan tanpa kita musti saling mempengaruhi proses-proses pemeriksaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan ,Terima kasih atas kesempatannya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selanjutnya kami mengundang bapak Syafri Adnan Baharuddin untuk memberikan paparan tentang entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Kementerian Keuangan tahun 2011. Kepada bapak Syafri, kami persilahkan. Syafri Adnan Baharuddin : Terima kasih. Yang kami hormati bapak Komisi II DPR-RI, bapak Ruki, yang kami hormati bapak Menteri Keuangan, yang kami hormati ibu Wakil Menteri Keuangan I, bapak Wakil Menteri Keuangan II, bapak Sekjen, bapak Irjen, bapak Dirjen, bapak-bapak Kepala Badan, serta seluruh pejabat lingkungan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Wr. Wb. Syafri Adnan Baharuddin : Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, perkenankan saya kurang lebih 20 menit ke depan memaparkan hal-hal yang terkait saja, yang mungkin sudah berulang kita skip. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, terutama untuk 60 hari ke depan. Berikutnya tolong... mohon maaf pak Ruki karena teknis, saya dibantu oleh slide, pak. Kurang lebih seperti ini pak gambaran umum perkembangan dan susunan.. langsung.. langsung... jadi yang diperiksa : 1. Seluruh Eselon I Kementerian Keuangan selaku KPA BA 015. 2. Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pengelolaan Utang dan Kekayaan Negara, Ditjen Pelimpahan Keuangan Tahunan Anggaran selaku penyusun LK-BUN dan pembantu BUN. 3. KPA belanja subsidi dan operator subsidi yang siginifikan, serta KPA belanja lainnya yang signifikan. 4. BP Migas selaku pengawas kegiatan usaha hulu yaitu pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Berikut ini kami juga akan melihat sama seperti tahun lalu bersama-sama dengan bapak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mudah-mudahan saat ini bapak DJKN bersedia menemani selaku pengguna aset dalam rangka eksplorasi, eksploitasi, pemasaran minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu ada 10.
4
Bapak Menteri Keuangan, bapak anggota, kita akan lihat ini 10 untuk mencermati apakah memang ada lagi aktiva tetap yang bisa dimasukkan ke dalam neraca, karena dari tahun yang lalu sudah keluarkan 184 Triliun itu, baru kembali sekitar 52. Yang kita ingin lagi, apakah bukti kalau laporan dari teman-teman di DJKN sudah sebagian besar, sebagian besar itu seberapa, karena kita tidak ingin neraca kita penuh dengan angka yang kita tidak bisa dukung. Ini ada 10 di sini, pak. Saya mohon izin mumpung di sini ada bapak anggota, saya ingin ke nomor 5 pak, saya akan ke..sebagai contoh. Berikutnya.berikut lewat, sasaran lewat, langsung saja ke perkembangan permasalahan upaya-upaya terkait di dalam ... 1. Perbedaan data penerimaan perpajakan antara catatan Bendahara Umum Negara SHU dan catatan Direktorat Jenderal Pajak SHI dalam tahun 2010 masih terdapat data penerimaan sebesar 945,33 Miliar yang belum terekonsiliasi dan reversesebesar 3,39 Triliun belum dapat ditelusuri penggantinya. Seperti tadi disampaikan oleh anggota, pemeriksaan sangat membantu kami juga teman-teman dari Kementerian Keuangan yang sudah bekerja keras untuk mencoba mengidentifikasi, dan kami percaya angka ini akan sangat jauh berkurang. 2. Pengakuan dana subsidi dan Pendapatan PPn WTP belum dapat diyakini kewajarannya, dalam tahun 2010 ini ada mekanismenya sudah ditetapkan dalam UU BPNP dan PMK tapi tidak sesuai dengan.. tapi tahun ini untuk masalah ini kami yakini sudah tidak ada lagi. 3. Penetapan penggantian dan pembayaran BP Migas dan tidak sesuai peraturan perundangundangan, dalam tahun 2010 penetapan penggantian dan pembayaran BP Migas sebesar 19,30 Triliun tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas. Sebagai laporan juga kepada bapak Menteri Keuangan, kami menguji sample ada 3, pak, dan ternyata kami menemukan perbedaanitu dan untuk sementara mereka telah menyetor kepada Direktorat Jenderal Pajak. 4. Penerimaan hibah langsung kepada seluruh Kementerian Lembaga belum seluruhnya dilaporkan. Dalam tahun 2010, 18 Kementerian Lembaga belum melaporkan sebesar minimal 855,3 Miliar. Kami telah melakukan upaya-upaya ini, baik melalui juga auditor dari masingmasing KL, maupun juga dari teman-teman Kementerian Keuangan yang kita berharap angka ini tidak lagi menjadi melebar, tapi bisa mengurangi, sehingga kita menuju arah yang kita inginkan. 5. Pengendalian atas penyerahan pajak kurang memadai. Dalam tahun 2010 kita masih menemukan piutang pajak minimal sebesar 3,54 Triuliun tidak dapat ditelusuri dasar... dan data pendukung, kembali kita tidak bosan-bosannya, pak. Salah satu entitas yang sangat sering diperiksa oleh BPK adalah.. hampir tiap saat itu adalah..pajak, kami berharap pak Fuad bisa menerima serta memperbaiki beserta seluruh stafnya, karena masih saja terdapat beberapa temuan di lapangan yang masih belum menunjukkan angka yang baik. 6. Uang muka BUN belum dilaporkan dengan nilai yang wajar. Dalam tahun 2009 dan 2010 Pemerintah melakukan penelusuran atas uang muka BUN yang disertai karena pencatatan atau pengelolaan uang muka BUN belum memadai, sehingga seharusnya uang muka BUN didanai dan diklasifikasi berdasarkan hasil penelusuran untuk bisa diyakini kewajarannya. Hal-hal ini sangat mengganggu kami, pak. Yang mungkin juga tadi kita berharap tahun ini lebih baik lagi, tapi segala sesuatu yang belum bisa diyakini kewajarannya saya rasa kalau dilakukan eksaminasi oleh badan profesi kita, akan dipertanyakan kalau kita bisa memberikan hal-hal yang lebih baik. 7. Pembiayaan dari penarikan hutang luar negeri diadakan untuk selaras dengan note of .. sebagai dokumen sumber. Alhamdulillah, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Dirjen Pengelolaan Hutang, selisih dapat dijelaskan. 8. Aset lain-lain, aset eks BPPN dan aset LKKS belum dilaporkan dengan nilai yang wajar. Ini pada tahun 2010, kebijakan akuntansi telah ditetapkan sebagai aset ...dan dicatat oleh neraca, namun masih ditemukan kelemahan dalam sertifikasi terkait aset eks BPPN. Oleh karena itu pak, pada pertemuan saya menghargai juga .. kepada bapak Menteri Keuangan, kami melakukan pertemuan juga, pak dengan DJKN, bapak Dirjen dan seluruh jajarannya. Dan kita sudah membentuk 2 tax forms yang diberi tugas sampai akhir Februari untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak akan ada lagi kata ‘akan’, kami minta supaya kata ‘akan’ itu dihapuskan dari kamus. 9. Kewajiban advanced THT belum diakui, ini Pemerintah telah mengakui .. LKPP 2010. Terima kasih, pak. 10. Pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban BPH Migas tidak optimal, dalam tahun berjalan 3 tahun terakhir Pemerintah belum memiliki sistem monitoring dan penagihan yang optimal seperti BPH Migas, sehingga BPK menemukan kekurangan BPH Migas yang belum ditagih.
5
Kemudian yang berikutnya,pak. Masih banyaknya permasalahan terkait penerimaan perpajakan telah melatarbelakangi BPK untuk melakukan pemeriksaan lainnya selama tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah menemukan kekurangan penerimaan signifikan sebagai berikut: Dari LK BUN dan LK BA -15 tahun anggaran 2010 : 2,7 Triliun. Dari pemeriksaan pajak bank negeri dan swasta yang dilakukan : 213, 32 Miliar, dan telah disetorkan. Pemeriksaan pada bendahara ... sedang dan telah disetorkan. Pemeriksaan BPH Migas : 35,29 Miliar telah disetorkan Sehingga jumlahnya adalah 3,95 Triliun, dan mohon maaf pak anggota, pak Menteri, ibu Wakil Menteri, pak Wakil Menteri, kami juga sedih memperlihatkan angka ini, karena di sisi lain permintaan kami untuk menaikkan remunerasi tidak diberikan oleh Bapak. Jadi kita memberi masukkan untuk Negara, tapi kita belum menerima itu pak, mohon maaf. Perbaikan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita menghargai ada beberapa hal yang telah dilakukan. 1. Rekonsiliasi penerimaan perpajakan lebih intensif dan perbaikan monitoring atas transaksi... 2. Rekonsiliasi dan penertiban pencatatan piutang pajang. 3. Penetapan prosedur penerimaan hibah langsung dari dari divisi ... hibah. 4. Penetapan UU Akuntansi penyisihan piutang tak tertagih pada Kementerian Lembaga. 5. Penetapan status BP... atas LKBN Antara .. dan PGN. 6. Penyelesaian pekerjaan lapangan IPBN KKS. 7. Penetapan Bawaslu LPP RRI, LPP TVRI, dan BPK Sabang sebagai pengguna APBN tahun 2012. 8. Penetapan .. Dengan penyelesaian ini kami mengucapkan terima kasih dan ini menunjukkan Bapak-bapak dan Ibu dari Kementerian Keuangan bersama-sama kami telah berupaya keras, sehingga mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bapak anggota bisa kita penuhi pada saatnya nanti. Permasalahan-permasalahan signifikan yang masih ditemukan sampai dengan pemeriksaan intern LK BUN maupun LK BA 015 : 1. Kementerian Keuangan masih belum menyelesaikan penelitian transaksi .. sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya. Jadi nilainya itu berkurang tapi masih ada penyakitnya. 2. Kementerian Keuangan belum selesai memperbaiki mekanisme monitoring penetapan atau penagihan PPh ke BPH Migas, sehingga masih ditemukan risiko PPh BPH Migas tahun 2011 kurang ditagih. BPH Migas tahun 2011 salah ditetapkan, yang juga berakibat pada kewajaran PBB Migas dan belanja transfer ke daerah. 3. Validitas data pemberian talangan, pengajuan, dan penggantian uang muka BUN masih diragukan dan belum ada perlakuan atas penggantian dana talangan yang telah ditetapkan sebagai ineligible. 4. Sistem informasi piutang pajak belum terintegrasi sehingga saldo dan transaksi penambahanpengurangan pajak, masih belum sesuai atau tidak mendukung dokumen sumber. Sehingga masih ditemukan permasalahan antara lain : a. Dokumen sumber tidak diketemukan. b. SKPKB tidak dicatat sebagai piutang, walaupun wajib pajak tidak melakukan upaya sampai batas waktu keberatan atas SKPKB yang ditolak. c. Pengurangan piutang secara kas tidak sesuai dengan pembayaran kas di NPN, dan atau tidak dapat ditelusuri kedudukan pembayaran. d. Mengurangi piutang.. atau bahkan tidak sesuai dengan bentuk dan sumber. 5. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan investasi danaset Pemerintah masih terjadi yaitu : a. BP pada 23 BUMN masih dalam proses penetapan PP. b. Pelaksanaanaset eks- KKKS masih belum dilaporkan. c. Pemberian piutang modal Negara belum diadministrasikan dengan tertib. d. Pedoman maupun kegiatan organisasi maupun implikasi atas aset eks BPBN belum selesai dilaksanakan
6
6. Perbaikan atau penyempurnaan sistem aplikasi pencatatan laporan masih belum selesai dilaksanakan, sehingga masih ditemukan masalah terkait validitas database. Di antaranya ada 3 : a. Database penelusuran pinjaman masih memiliki selisih dengan laporan keuangan maupun data debitur yang masih belum bisa dijelaskan. b. Database penerimaan pembiayaan luar negeri belum terintegrasi, sehingga masih terdapat data hutang yang belum dapat direkonsiliasi antara tunjangan antar JPU, KPPN Jakarta VI, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. c. Sistem akuntansi transfer ke daerah belum menyediakan akun yang sesuai dengan nature transfer ke daerah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengklasifikasian dan belum sepenuhnya mengakomodir penyajian laporan keuangan transfer ke daerah. Terakhir, pak, kita ingin memperkenalkan penting tentu saja, dan ini sangat besar jumlahnya, kurang lebih 60 orang dan ini sangat besar jumlahnya, dan ini yang terbesar yang pernah dimiliki oleh BPK dalam 1 identitas. Kami sendiri sebagai penanggungjawab, pak. Wakil penanggungjawab adalah seluruh Eselon II di tempat kami yaitu pak Hadi Zainuli yang langsung menanganinya, pak Gede Kastawa yang khusus Pajak dan Bea Cukai, bahkan pak Hari Purwaka yang sebenarnya adalah untuk Bank Indonesia kita perbantukan di sini, pak,. bapak Ahmad Adi Susilo dan ibu Inne Anggraini, kemudian ada beberapa ketua tim : 1. Ketua tim konsolidasi : Edi Pranoto 2. Ketua tim penerimaan : Rusidanto 3. Ketua tim aset : Subagyo 4. Ketua tim hutang : Basri dan Alvin... Iba, Yuanita, dan Suprapti 5. Penelusuran pinjaman Mas Agung dan Nani .. semuanya di sini ya. 6. Investasi Pemerintah : Siti Zubaidah, mana Siti Zubaidah?.. Ada? Igatias Agustavia, mana? Ada? Angkat tangan. 7. Transfer ke daerah : Pranoto Pegawai teknis : 8. Subsidi : Ali Pegawai teknis : 9. Belanja lain-lain : Pegawai teknis : Dan ini pak, kurang lebih seperti ini skemanya. Sekali lagi mekanisme yang disampaikan oleh pak anggota betul-betul pak Menteri, bu Wakil Menteri, pak Wakil Menteri.. kami betul-betul kutip di sini, karena kami tahu bahwa sebenarnya di sinilah yang menentukan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Saya rasa itu pak anggota yang terhormat yang bisa kami sampaikan dan kami sudah siap untuk memulainya. Dan sebagai informasi kepada bapak Menteri. tim kami sejak tanggal 8 Februari sudah masuk ke Kementerian Keuangan untuk mencicil pak, sehingga kami tidak bisa menunggu sampai akhir. Dan juga informasi buat bapak, tanggal 17 Januari yang lalu, 28 Kementerian Lembaga sudah kami entry berlainan dengan tahun lalu. Ini adalah suatu breakthrough yang disetujui oleh badan bahwa lembaga-lembaga yang anggarannya relatif kecil dan tidak punya perwakilan di daerah sudah kami terdahulu.. semua, dan pada hari ini dan besok, sisa dari 83 kurang dari 28 itu semuanya entry, pak. Sehinggasaat bersamaan, kita menuju tanggal yang ditetapkan UU. Assalamualaikum Wr. Wb. Menteri Keuangan : Terima kasih, kami undang bapak Dirjen Perbendaharaan untuk bisa menyampaikan secara brief tanggapan dan kesiapan, tadi kita sudah sama-sama dengarkan pemaparan dari pak Syafri ada yang tentang permasalahan, perbaikan yang telah dilakukan, termasuk pending mattersada yang beberapa sangattendesiusdengan kita, dan kita harapkan di tahun 2012 ini ada progress seperti yang tadi diharapkan juga oleh pak Taufifiequrachman Ruki dalam kata pembukanya. Pak Dirjen Perbendaharaan kami persilahkan.
7
Dirjen Perbendaharaan : Terima kasih bapak Menteri. Bapak Menteri Keuangan yang saya hormati, bapak Taufifiequrachman dari BPK RI yang saya hormati, Ibu dan Bapak Wakil Kementerian Keuangan yang saya hormati, bapak Syafri Adnan, auditor utama BPK, yang saya hormati, rekan-rekan Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan dan auditor BPK, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum Wr. Wb. Dirjen Perbendaharaan : Singkat saja pak Menteri, ada 2 hal yang kamiingin sampaikan untuk menanggapi penyampaian pak Ruki tadi. Yang pertama terkait dengan LKPP tahun 2011 dan yang kedua terkait dengan progress LKPP 2010. Untuk yang pertama, LKPP 2011, sebagaimana kita ketahui bahwa LKP 2011 disusun berdasarkan gabungan dari 79 laporan keuangan KL termasuk Laporan Kementerian Keuangan BA 015, dan LK Bendahara Umum Negara atau BA 999. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri dari 9 Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yaitu yang pertama menyangkut ... yang kedua, menyangkut investasi pemerintah, urusan pinjaman, transfer ke daerah, belanja subsidi, belanja lain-lain, danyang baru saja kita selesaikan transaksi khusus dan badan lainnya. Dalam rangka menyusun LKPP maupun LK BUN maupun LKKN tahun 2011, telah disusun dan disepakati jadwal berdasarkan kesepakatan.. 1. Entry meeting auditor LK BUN dan LK BA 15 tahun 2011 pada 13 Februari 2011 , yaitu pada hari ini. 2. Entry meeting audit LKPP tahun 2011 akan dilaksanakan pada 22 Februari 2011.Penyampaian LKKL audit paling lambat 29 Februari 2012, sedangkan 27 Kementerian Lembaga yang masuk dalam program percepatan penyampaian laporan keuangan paling lambat 31 Januari 2012, jadi sudah lewat. 3. Penyampaian LKPP 2011 langsung diaudit oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden kepada ketua BPK paling lambat 30 Maret 2012. 4. Rekonsiliasi 3 pihak atau tripartite antara Kementerian Keuangan, seluruh Kementerian Lembaga, dan BPK, pada tanggal 18-20 April 2012 yang 27 Kementerian Lembaga yang masuk dalam program percepatan sekitar 8-9 Maret 2012. 5. Pembahasan temuan pemeriksaan BPK atas LK BUN dan LKPP dilakasanakan pada tanggal 30 April-3 Mei 2012. 6. Penyampaian tanggapan Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2011, serta penyampaian LKPP tahun 2011, audit atau absensi final yaitu tanggal 21 Mei 2012. Itu rencana untuk penyusunan LKPP 2012 bapak Menteri dan Bapak-bapak sekalian. Menyangkut progress tindak lanjut terhadap pemeriksaan atas LKPP tahun 2010, tadi telah disampaikan oleh pak Syafri beberapa permasalahan yang memang menjadi penyebab opini audit wajar dengan pengecualian, pada LK BUN maupun LK BA 015 tahun 2010, antara lain : 1. Temuan yang menyangkut LK Kementerian Keuangan BA 015 tahun 2010 seperti penerimaan perpajakan yang tidak sesuai antara SHU dan SHI. 2. Penetapan penagihan dan pembayaran PBB Migas yang belum sesuai dengan UU PBB dan UU Migas. 3. Penyelesaian PPn sebesar 11,8 Triliun melalui mekanisme PPN DTP. 4. Pengendalian atas pencatatan piutang pajak oleh Dirjen Pajak. Sedangkan temuan yang menyangkut LK BUN tahun 2010 tadi juga sudah ditemukan oleh Pak Syafri, ada 6 temuan utama di mana 4 di antaranya merupakan temuan di BA 015. Kemudian apabila temuan di LK BUN dan LK BA 015 ini dapat diselesaikan, mudah-mudahan kinerja dari LK.. secara keluruhan bisa menjadi lebih baik.
8
Ibu dan Bapak sekalian, Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sudah dilaksanakan. Dan seperti yang disampaikan oleh pak Ruki, ada temuan-temuan yang bisa diselesaikan pada tahun ini, ada temuan-temuan yang perlu waktu untuk penyelesaiannya, ada temuan-temuan yang penyelesaiannya baru efektif di tahun 2012..baru akan diselesaikan pada tahun 2012. Untuk membicarakan itu pak Menteri, kami telah merencanakan untuk bertemu dengan temanteman auditor BPK untuk mengkomunikasikan langkah-langkah yang dilakukan, guna menyiapkan diri akan kemampuan tersebut terutama untuk yang LKPP 2011 agar jangan sampai terulang. Tindak lanjut itu meliputi kemungkinan ... pada LK tahun 2011. Kemudian ada temuan yang memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya, lihat dulu ada treatment.. lalu temuan yang sulit diselesaikan, antara lain seperti yang sudah disampaikan tadi adalah uang muka BUN yang terjadi di tahun 2008 dan tahun sebelumnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Menteri Keuangan : Terima kasih, jadi bapak Syafri. Dan Bapak/Ibu sekalian dari BPK, Bapak/Ibu Wakil Menteri Keuangan serta hadirin sekalian. Pada saat ini sangat baik karena kita berkesempatan untuk bertemu dan tadi seperti dijelaskan oleh pak Syafri sebagian.. dari tim yang akan masuk dalam pemeriksaan pada saat ini dihadirkan. Kami juga menyampaikan pak Taufiq, pak Syafri, saya rasa 12 Eselon I struktural hadir semua ini, pak. Jadi apa-apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapatkan perhatian dan komitmen tinggi dari Kementerian Keuangan, tentu juga bersama dengan Bapak/Ibu Wakil Menteri Keuangan. Terjadi dijelaskan oleh pak Dirjen Perbendaharaan terkait dengan isu-isu utama. Dan juga rencana mungkin tanggal 15 besok untuk ada pertemuan khusus dengan BPK untuk menjelaskan hal-hal yang merupakan temuan ulang, ataupun temuan yang sulit diatasi dan yang penting adalah tentu kita berkomunikasi yang sebaik-baiknya. Kemudian kita harapkan juga bahwa dengan adanya pertemuan ini dan tadi sudah disampaikan jadwal dari rencana audit ini dan tentunya kita akhirnya akan bisa memenuhi UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN tahun anggaran 2011. Sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2011 di mana Presiden perlu menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2012, harus disampaikan kepada DPR paling lambat pada bulan Juni tahun 2012. Ini tentu yang sama-sama kita ingin upayakan, kami menyambut baik komitmen yang telah diberikan, dan juga selain jadwal yang dipenuhi, tentu kualitas substansi juga harus dipenuhi. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan kesiapan kami dari Kementerian Keuangan mewakili Pemerintah untuk bisa menjadi counter part yang baik, profesional dan tentu berusaha mencapai kualitas yang terbaik yang bisa kita capai. Mungkin itu bapak, kami merasa ini adalah pertemuan ringkas, dan yang akan memberi.. sangat produktif dalam kita mengendarakan LK BUN, LK BA 015 tahun 2011.Demikian, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb.
9
