u,
BT'PATI TT'LI'I| GAGUNG
PERATT'RAIf BI'PATI TT'LI'I|GAGI'XC
rfouoR lt TAIftnf
2012
TEIfTAIIG
PEIX'UAII PTIIBERIA.f, TTIIY.'AITGAf, KOTI'IYIKASI IIYTEI|AIF PTTPIITAX
DAI
AISGGOTA DEWAIT PERIWTISI.AIT RAICTAT DAERATI DAI{ BEI"AIWA PEIYUTJIIITG OPERASIOI{AL BAGT PIUPTITAI| I'DWAX PERSA*II.AIC RAITYAT DAENAII
KABI'PATET fi'LUITGAGTIIIG BUPATI TULUNGAGUNG,
Menimbang
:
bahwa sebagai tindak lanjut peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Ptotokoler dan Keuargan pimpinan pimptnan dan Ariggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten T\rlungagung serta untuk menciptakan kondisi social ekonomi yang
seimbang dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif ptmpinan dan Anggota DPRD darl Belanja Penunjang Operasiona.l bag pimpinan DPRD
Kabupaten Ttrlungagung yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. Mengingat
: l.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor I
Tahun 2OO4
tentang
P€rbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dtubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah:
/
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahrxr 2OO9 tentang
M4jelis
PeirnusSrawaratan Rekj/et, Delvan Peiwakilan Rel{yal Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perattrran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
20OS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcnteng Pedomalr Pengelolaan Keuangen Daeralr sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2OOT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
lO.Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Arrggota Dewan perwakilan Ralgrat Dacrah Kabupaten Tulungagung; I
l.Perahrran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 20ll tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2;
l2.Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 69 Tahun 2}ll tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ot2.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2
/
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraftrran Bupati ini yang dimaksud dengan
1. 2. 3.
:
Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
Bupati adalatr Bupati Tulungagung;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten fiilungagung;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD aelalah Dewan Peiwakilarr Rakyat Daerah Kabupaten T[rlungagung
5.
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
6.
Anggota DPRD addah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengueapken sumpfi/janji berdasarkan ketenruan peratrrran perundang-undangan ;
7. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disehrjui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peratrrran Daerah;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
9.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang DerKanran qengan representasl, pelayanan oan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
10. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi / klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhihrngan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada sedap klaster; 3
/
11. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan
yeng digunakail untuk mcndanai
kelailcaraR
pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pa.da prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana; Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati
ini
ditetapkan Pedoman
Pemberian Tunjangan Komuriikasi Intensif Piffipiflen dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten T\rlungagung. BAB II PENGPLOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 3
Kemampuan keuangan daerah terdiri atas kelompok, yaitu :
3
(tiga)
a. ttnggi; b. sedang; dan
c.
rendah. Pasal 4
(1)
Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sslagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja PegaiMai Negert Sipil Daerah (PNSD).
(2)
Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercliri atas pcndapa&rr asli daerfi ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(3)
Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangaa jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Pasal 5
Data yang digunakan sebagai dasar
penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah data APBD Induk tahun anggaran be{alan/berkenaan. 4
I
Pasal 6
Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, diatur sebagai berikut : a. di atas Rp. 4OO.OOO.OOO.OOO,OO (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah dnggi; b. antara Rp. 2O0.OOO.OOO.OOO,OO (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4OO.O0O.0OO.O0O,OO (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan e. dibawah Rp. 20O.OOO.OO0.0OO,OO (dua ranis milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. Pasal 7
Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusah Bupad. BAB III PENENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 8 (1)
Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, TKI bagi Pimpinan d€rn Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(2)
Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dib€rikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
(3)
Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada
kelompok rendah, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar I (satu) kali u€rng representasi Ketua DPRD.
Pasal 9
TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan,
5
/
Pasal
1O
Besaran TKI bagr Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PENENTUAN BEI,ANJA PENUNJANG OPERASIONAL
BAGI PIMPINAN DPRD Pasal 11 (1)
Bagr daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
(2)
Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sCdarig, BPO Pimpinan DPRD tlisealiakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD
ditambah
2r/z (dua seperdua) kali jumlah
uang
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. (3)
Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah ren(lah, BPO Pimpirian DPRD clisediekan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah lr/a (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Pasal 12
Besanan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pada saat Peraturan Bupati
Pedorrian Pembcrlan Tunjangan Komuflikasi Intenslf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RaliVat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
/
Pasal 14
Peraturan Bupati
ini mulai berlaku sejak t^ngal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeratUran Bupati ini alengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di l\rlungagung pada
tanggal 16 Maret2OL2
BUPATI
TULUNGAGU*,",fl
HERU TJAHJOI|O
Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 16 Maret 2O12 PIt. SEKRETARIS DAERAH
Pembina Utama Muda NrP. 19560605 198503 1019 Berita Daerah Kabupaten Ttrlungagung
Tahun 2Ol2 Nomor
11
/
