UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN
Oleh: Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. MUNAWAR KHOLIL, S.H, M.Hum.
Fakultas Hukum UNS Solo 1
I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi, Pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait.
Pada tgl 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor : R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan UndangUndang tentang Koperasi, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal. Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012. Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR.
Rapat Panitia Kerja dilakukan sebanyak 11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1- 3 Oktober 2012. Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian. Disahkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012 2
II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
17 BAB
126 PASAL
10 PP
6 PERMEN
3
III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X Bab XI Bab XII Bab XIII Bab XIV Bab XV Bab XVI Bab XVII
Ketentuan Umum Landasan, Asas dan Tujuan Nilai dan Prinsip Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman Keanggotaan Perangkat Organisasi Modal Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan Jenis, Tingkatan, dan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pengawasan dan Pemeriksaan Penggabungan dan Peleburan Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum Pemberdayaan Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan 4 Ketentuan Penutup
IV. SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN 1. Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang Perkoperasian; 2. Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA); (Pasal 5-6) 3. Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). 4. Penggunaan nama koperasi diatur. 5. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari. 6. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer: -pengawas -pengurus + pengelola (jika diperlukan) 5
Lanjutan… 7. Jenis Koperasi : 1) Koperasi Produksi 2) Koperasi Konsumen 3) Koperasi Jasa 4) Koperasi Simpan Pinjam 8. Pengurus bisa dari non anggota 9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14 (empat belas) hari 10. Bahan RAT secara lengkap terperinci 11.Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan dengan sistem delegasi. 12.Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan peranan dan kewenangannya 6
Lanjutan… 13. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut : a. Setoran Pokok Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi. b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi. c. Modal penyertaan koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non anggota, pemerintah dan pemerintah daerah. 14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha; 15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota. 7
Lanjutan… 16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus melalui sekundernya. 17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122) 18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87) 19. Untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2). 20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 100) 8
Lanjutan… 21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal. 22.Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115). 23.Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun.
24.Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat lambatnya 2 (dua) tahun. 9
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
A. Peraturan Pemerintah 1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4)) 2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85) 3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4)) 4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5)) 5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95) 6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111) 7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2)) 8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3)) 9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77) 10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3)) 10
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
B. Peraturan Menteri (1) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5)) (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3)) (3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99) (4) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6)) (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal 122 ayat (4)) (6) Ketentuan mengenai persyaratan standart kompenti pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)). 11
VI. IMPLIKASI BAGI KOPERASI A. Bagi Koperasi Baru Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012
B. Bagi koperasi Yang Telah Lama 1. Yang tidak ada unit simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar mengikuti UU 17/2012 2. Bagi koperasi simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar mengikuti UU 17/2012 3. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam : a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja langsung perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. b. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam.
12
Pedoman Teknis Pemisahan USP Menjadi KSP I. Latar Belakang 1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 122 yang berbunyi : Ayat (1) :
Koperasi yang mempunyai Unit Simpan pinjam mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang – Undang ini disahkan.
13
2. PERPUTARAN UANG Riil
Keuangan
UANG
Pinjaman
UANG
Angsuran
14
3. Kedudukan Koperasi
Koperasi
INSTUTISIONALISASI
- PNPM - LUEP - BMT - PKBM
- UPPKS - KUBE - LEPMM - MEP - KELOMPOK - ARISAN -KARANG TARUNA - DLL
PRANATA SOSIAL
15
4. Koperasi Sebagai Badan Hukum Koperasi
AD
Sebagai anggota Mengikatkan diri
ART
Persus - persus
Tata tertib 16
5. Jenis USaha Sektor Riil
Usaha
Keuangan 17
6. KEGIATAN USAHA B, P, P, P, P Transportasi Sektor Riil
Perhotelan dll
JASA
Terbuka
Perbankan
Tertutup
Simpan Pinjam
Intermediasi
Jasa Keuangan
Gadai
Tidak intermediasi
Anjak Piutang Leasing Ventura. dll
18
7. ALUR PENEMPATAN MODAL USP
Neraca Induk
Neraca USP - KOP Simpanan Simpanan
MODAL USP
Anggota 19
8. POLA PELAYANAN
Konvensional
Pola Pelayanan
Syariah 20
9. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan UKM : •Mengatur •Mengawasi •Memeriksa •Menilai kesehatan •Sanksi
21
10. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA
Izin Usaha
Legalitas Usaha
Badan Hukum
Legalitas Lembaga
22
11. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha Badan Hukum PT
Koperasi
Istimewa
Usaha
Instansi YMIU
Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan
Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia
Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan
Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia
Simpan Pinjam
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Lembaga
Usaha
Jadi harus lebih Full Comittmen Untuk membina SP 23
12. PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN KELEMBAGAAN DAN USAHA NO
KELEMBAGAAN
1
Legalisasi Lembaga : Badan Hukum
2
Terkait disini adalah :
NO
USAHA
1
Legalisasi Usaha : Izin Usaha
2
Terkait disini adalah :
a
Rapat Pembentukan
a
Business Plan
b
Akta
b
Modal Usaha
c
Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum
c
Struktur Organiasasi Usaha
d
Struktur Organisasi Kepengurusan
d
Manager
e
Struktur Organisasi Pengawas
e
Karyawan
f
Modal Pendirian
f
Job Description Pengelola
g
Uraian Tugas Pengurus dan Pengawas
g
Sistem dan Prosedur
h
Keanggotaan
h
Pengendalian Internal
i
Administrasi Organisasi
i
Persus - persus dibidang Usaha
j
Izin Pembentukan Kantor Cabang
j
Audit External
k
Pembubaran
k
Pencabutan Izin Usaha
l
Anggaran Rumah Tangga
l
Jenis - jenis Simpanan / Tabungan
m
Pengembangan dan Pembagian
m Jenis - jenis Pembiayaan
n
Rating / pemeringkatan
n
Izin Usaha Kantor Cabang
o
Job Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah
o
Penilaian Kesehatan
p
Jaringan / Kemitraan
II. LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN KELEMBAGAAN A. Persiapan Organisasi / Panitia Kerja. Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur pengarah : 1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. 2. Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi/DI. 3. Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM . B. Persiapan Kelembagaan. 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota
25
Lanjutan … C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru. D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan. E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru. F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota
26
III.
Langkah – Langkah Pemisahan Aset
A. Identifikasi Pos – Pos Dalam Neraca 1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11.
Persiapkan Neraca Koperasi Induk (Audited) Persiapkan neraca unit SP Koperasi otonom yang siap dipisahkan Lihat pasiva rekontruksikan ulang, pastikan dari simpanan – simpanan / tabungan / hutang modal penyertaan : bersih tidak ada yang dipinjam atau digunakan di sektor riil (usaha koperasi induk) Lihat aktiva rekonstruksi ulang pastikan tidak ada kas, Bank titipan dari unit sektor riil. Pastikan tidak ada pinjaman – pinjaman yang bersifat piutang dagang, persekot pembelian, dan sejenis pada pos pinjaman. Pastikan tidak ada penyertaan pada koperasi sekunder, investasi – investasi disektor riil, surat berharga, dan sejenis pada kelompok pos aktiva. Pastikan tidak ada : tanah/bangunan kantor, kendaraaan kantor, perabotan kantor dan sejenis yang dipakai oleh aktivitas usaha koperasi induknya. Exercisekan konstruksi neraca KSP baru. Temukan angka selisih pasiva dan aktiva Perhatikan selisih pasiva tersebut. Selisih itu adalah equitu KSP, yang harus tersedia bagaimana menyediakannya? 27
Lanjutan … IV. Pemenuhan Equity KSP Baru 1. Split off dari simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat koperasi induknya melakukan konversi permodalan. 2. Anggota – anggota yang ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam, menyetor : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlah selisih tersebut diatas. 3. Sampai sini persiapan pemisahan sudah 90%, tinggal dilegalkan dalam RAT koperasi induk .
V. Exekusi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Persiapkan rapat anggota Persiapkan draft keputusan – keputusan Persiapkan acara rapat pembentukan KSP baru (lengkap) Persiapkan berita acara pemisahan Buat akte pemberian KSP Baru Mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi Kabupaten/Kota/Propinsi/DI atau Kementerian Koperasi dan UKM.
28
Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap Undang - Undang 17/2012 I. Latar Belakang 1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 121 yang berbunyi : Huruf a : Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang – Undang ini; Huruf b : Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini;
29
Lanjutan … II. Persiapan Penguatan Kelembagaaan A. B. C. D. E. F. G. H. I.
AD -> Jenis Koperasi ART Persus – Persus Revitalisasi keanggotaan Pengawas Pengurus -> Apa perlu luar Usaha Focusing, mengkait kepada usaha atau kepentingan anggota Database Usaha anggota Melepas USP Kop -> atau berubah menjadi KSP
30
Lanjutan … III. Penyesuaian Struktur Modal / Keuangan 1. Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. 2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikan sebagai Liabilities a. Simpanan – simpanan b. Tabungan – tabungan c. Hutang jangka pendek lainnya d. Hutang jangka panjang e. Hutang lainnya f. Modal penyertaan
31
Lanjutan … IV.
Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Menjadi Setoran Pokok adan Sertifikat Modal koperasi Sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
32
Lanjutan … Lama
Baru
1.
Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota @ Rp. 100.000,-
1.
Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000 Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
2.
Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
2.
3.
Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
3.
Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 = Rp. 10.900.000.000,terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh : Si Badu : Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp. 100.000,Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,-
Setoran pokok = Sertifikat modal koperasi
Rp.
10.000,= Rp. 100.090.000,-
Kepemilikan SMK si Badu : Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar
33
Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam Mengantisipasi Peluang Usaha Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk Anggota Simpanan Pokok Simpanan Wajib
: 3.000 orang : @ Rp. 10.000,:
Setoran Pokok Sertifikat Modal koperasi :
: :
Total
:
Sertifikat Modal Koperasi Baru
:
Total Simpanan Pokok Total Simpanan Wajib
: Rp. 30.000.000,: Rp. 120.000.000,-
Total
: Rp. 150.000.000,-
(12.000 lembar)
Rp. 30.000.000,Rp. 120.000.000,Rp. 150.000.000,-
(1.000.000 lembar)
Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M 34
1. KOPERASI KONSUMSI MANAJER
BAGIAN PENGADAAN
BAGIAN GUDANG
BAGIAN PEMASARAN
35
2. KOPERASI PRODUKSI MANAJER
BAGIAN BAHAN BAKU
BAGIAN PENGOLAHAN
BAGIAN PEMASARAN
36
3. KOPERASI JASA MANAJER
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA 37
STRUKTUR ORGANISASI USAHA 4. KOPERASI SIMPAN PINJAM MANAJER
BAGIAN PENGHIMPUNAN DANA
BAGIAN PENGELOLAAN DANA
BAGIAN PENYALURAN DANA/PINJAMAN
38
SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA KOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI
40
41
