SOSIALISASI UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
Disampaikan Oleh :
Drs. Setyo Heriyanto, MM Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
Pengantar • Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada Umumnya.
2
Lanjutan... •
Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.
•
Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri.
•
Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi
3
Latar Belakang • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian • Diperlukan suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi
4
Lanjutan... • Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan; • Kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
5
Tetap Dipertahankan Pengesahan Badan Hukum
Menteri Koperasi dan UKM UU 17/2012 Pasal 10
Ijin Usaha SP
Pengawasan
Menteri Koperasi dan UKM UU 17/2012 Pasal 88
LP KSP Pasal 100
6
I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi, Pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait.
Pada tgl 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor : R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan UndangUndang tentang Koperasi, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal. Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012. Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR.
Rapat Panitia Kerja dilakukan sebanyak 11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1- 3 Oktober 2012. Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian. Disahkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012 7
II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
17 BAB
126 PASAL
10 PP 8 PERMEN
8
III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X Bab XI Bab XII Bab XIII Bab XIV Bab XV Bab XVI Bab XVII
Ketentuan Umum Landasan, Asas dan Tujuan Nilai dan Prinsip Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman Keanggotaan Perangkat Organisasi Modal Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan Jenis, Tingkatan, dan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pengawasan dan Pemeriksaan Penggabungan dan Peleburan Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum Pemberdayaan Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan 9 Ketentuan Penutup
IV. SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN 1. Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang Perkoperasian; 2. Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA); (Pasal 5-6) 3. Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dengan mencantumkan jenis koperasi. 4. Penggunaan nama koperasi diatur. 5. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari. 6. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer: -pengawas 10 -pengurus + karyawan (jika diperlukan)
Lanjutan… 7. Jenis Koperasi : 1) Koperasi Produsen 2) Koperasi Konsumen 3) Koperasi Jasa 4) Koperasi Simpan Pinjam 8. Pengurus dapat berasal dari non anggota 9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14 (empat belas) hari 10. Bahan RAT secara lengkap terperinci 11. Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan dengan sistem delegasi. 12. Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan peranan dan kewenangannya 11
Lanjutan… 13.
14. 15.
Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal yang dicantumkan dalam akte pendirian; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut : a. Setoran Pokok Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi. b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha; Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota. 12
Lanjutan… 16. 17.
18.
19.
20.
Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, dilarang memberikan pinjaman kepada sesama koperasi simpan pinjam lain, harus melalui sekundernya. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122) Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87) Untuk menjamin keamanan simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2). Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; 13 (Pasal 100)
Lanjutan… 21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal.
22. Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115). 23. Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun.
24. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat lambatnya 2 (dua) tahun. 14
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
A. Peraturan Pemerintah 1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4)) 2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85) 3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4)) 4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5)) 5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95) 6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111) 7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2)) 8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3)) 9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77) 10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3)) 15
VI. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN B. Peraturan Menteri (1) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5)) (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3))
(3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99) (4) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6)) (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP
(Pasal 122 ayat (4)) (6) Ketentuan mengenai persyaratan standart kompetensi pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)). (7) Ketentuan tentang izin usaha simpan pinjam (8) Ketentuan tentang penyelenggaraan Buku Daftar Umum Koperasi 16
VII. IMPLIKASI BAGI KOPERASI A. Bagi Koperasi Baru Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012
B. Bagi koperasi Yang Telah Lama 1. Yang tidak ada unit simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar menyesuaikan UU 17/2012 2. Bagi koperasi simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar menyesuaikan UU 17/2012 3. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam : a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja, cukup langsung perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. b. Bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam tetapi usaha sektor riilnya tidak ekonomis, maka unit sektor riil yang tidak ekonomis dapat di liquidasi, dan langsung melakukan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. c. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam. 17
Pemahaman koperasi Sebagai Badan Hukum I. Difinisi Koperasi Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada Bab I pasal 1 yang berbunyi : Ayat (1) : 1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
18
2. Dimanakah Koperasi Berada.?
Koperasi Sebagai Badan Hukum INSTUTISIONALISASI
Lanjutan Madya Pemula
1. Anggota Sudah Menabung 2. Administrasi Keuangan Sudah Berjalan
? ?
- PNPM - LUEP - BMT - PKBM
- UPPKS - KUBE - LEPMM - MEP - KELOMPOK - ARISAN - PRAKOP - DLL
PRANATA SOSIAL
Yayasan Paguyuban
19
Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum Produsen
Koperasi Sbg BH 200.808 Akte Pendirian
Konsumen
USAHA
Jasa Simpan Pinjam
AD (Belum)
AD (sudah)
Sebagai anggota Mengikatkan diri Menjadi PJ & P
ART
Persus - persus - Pendidikan - Rekomendasi
34.685.145
Tata tertib 20
Existensi Kehidupan koperasi Dikelola dengan baik “Good Cooperative Govermence”
- Anggota - Konsumen - Pemberi Kredit - Masyarakat - Investor MP
Berkembang
SEHAT
“Alhamdulillah” KOPERASI
Ibarat Makhluk Hidup
Kecil
SAKIT
“Astagfirulloh” P, P, P, A, A, PN Sulit ditemukan
MATI
58.421
“Innalillahi wainnailaihirojiun “ 21
5. Perbaikan Format Permodalan Koperasi Tidak ada kewajiban PJ
..... :
PT
Modal dasar Yang disetor Dicantumkan
Badan Hukum
Koperasi
Modal Awal Yang disetor Dicantumkan
Saham :
SP : SMK :
Yayasan
Mencantumkan
Paguyuban
Tidak mencantumkan
- Pemilik - Tidak ada minimal / maximal
PJ Pemilik Terdapat pembatasan minimal Maximal
6. INSTRUMEN MODAL BAGI LIBERAL
Broker / I Securitas
Lawyer PM
Orang Kecil Dihambat Dalam Menghimpun modal Karena Harus Melaui Instrumen Pasar Modal
Bank Kustodian
7. INSTRUMEN MODAL BAGI ORANG KECIL
Broker / I Securitas
x
Lawyer PM
Tidak Ada Hambatan Bagi Orang Kecil Untuk Menghimpun modal Dalam koperasi Melalui Instrumen Sertifikat Modal Koperasi
x
Bank Kustodian
8. Contoh Visual SMK (Halaman Depan) Logo Koperasi
Koperasi Produsen Madu Manis Sertifikat Modal : Seri Perdana, Nomor 1 – 1.000.000
Nominal : Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) -------------------------------------------------(Nama dan Nomor Anggota) Pengaman (Hologram)
Bandung, 22 November 2012 Pengurus
----------------------Ketua
--------------------Bendahara 25
9. Riwayat Kepemilikan SMK (Halaman Belakang) No
Tanggal / Bulan / Tahun
Seri
Nomor
Jumlah Lembar
Pemilik
Keterangan
Legalisi
26
10. Jenis USaha Sektor Riil
Usaha
Keuangan 27
11. KEGIATAN USAHA B, P, P, P, P Transportasi Sektor Riil
Perhotelan
dll Perbankan USAHA
Terbuka
LKM
Intermediasi Tertutup Keuangan
Simpan Pinjam
Gadai
Tidak intermediasi
Anjak Piutang Leasing Ventura. dll
28
12. Arah Pengembangan Jenis – Jenis Koperasi Akan Sampai Mana.?? Visi Misi Produsen
Konsumen
Jasa
KSP
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi
Punya pabrik Punya produk Punya HKI
Ada Ijin – Ijin
Jadi distributor Jadi agen Jadi pengecer Punya outlet
Ada Ijin – Ijin
Maskapai Transportasi Hotel Dan lain – lain
Ada Ijin – Ijin
Jelas terpisah
Ada Ijin – Ijin
1 $ Singapore Rp. 7.800,-
Persiapkan Koperasi Sebagai Pelaku Yang Mampu Mengambil Potensi Produksi Atau Pasar “Siap Melawan”
1. 2. 3. 4.
Koperasi Produsen Koperasi Jasa Koperasi Konsumen Koperasi Simpan Pinjam
Tidak Siap , Artinya Menjadi Penonton
1. 2. 3. 4.
Instrumentnya Disiapkan Dalam UU 17/2012
Produk Jasa Perusahaan Retail Keuangan / Uang
Siap , Artinya Menjadi pelaku 31
13. “Penjabaran Sokoguru Ekonomi Dalam Statistik Peran Koperasi Dalam Perekonomian” No
Jenis Pelaku Usaha
1
Koperasi
2
BUMN
3
BUMD
4
Swasta
5
UKM
Komoditi
%
“Menjadi bagian yang sistemik dalam perekonomian Nasional bukan sekedar pemain Spleteran”
14. PERPUTARAN UANG Sektor Riil
Sektor Keuangan
UANG
Pinjaman
UANG
Angsuran
UANG
Tabungan
UANG
Pengambilan
33
15. KERAWANAN USP – KOP Neraca Induk
Neraca USP - KOP Simpanan Simpanan
MODAL USP
Anggota 34
16. Kesulitan Dalam Penjaminan Simpanan - Untuk mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan, harus ada kepastian resiko. - Dalam hal koperasi melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha, maka resiko dalam koperasi tersebut menjadi ada bermacam – macam jenis resiko, sehingga resiko terhadap USP – KOP menjadi tidak prediktable.
Dapat Memberi manfaat dalam - Restrukturisasi asset - Perbaikan pos – pos / perkiraan
35
3. Kesulitan Dalam Penjaminan Simpanan - Untuk mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan, harus ada kepastian resiko. - Dalam hal koperasi melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha, maka resiko dalam koperasi tersebut menjadi ada bermacam – macam jenis resiko, sehingga resiko terhadap USP – KOP menjadi tidak prediktable.
36
17. Riwayat Pengaturan Simpan Pinjam UU 25 / 1992 UU 17/2012
14/15/19/20
351/194
226/227 PP 9/1995
1992
1995
2012 37
18. Format Regulasi KSP Usaha KSP itu termasuk disektor keuangan Sub sektor perantara keuangan Bidang simpan pinjam Sektor keuangan itu High Risk Oleh karena itu harus high regulated dan high control Sehingga perlu lembaga pengawas KSP
38
19. POLA PELAYANAN Konvensional
Pola Pelayanan
Syariah 39
20. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan UKM : •Mengatur •Mengawasi •Memeriksa •Menilai kesehatan •Sanksi
40
21. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA
Izin Usaha
Legalitas Usaha
Badan Hukum
Legalitas Lembaga
41
22. PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN KELEMBAGAAN DAN USAHA NO
KELEMBAGAAN
1
Legalisasi Lembaga : Badan Hukum
2
Terkait disini adalah :
NO
USAHA
1
Legalisasi Usaha : Izin Usaha
2
Terkait disini adalah :
a
Rapat Pembentukan
a
Business Plan
b
Akta
b
Modal Usaha
c
Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum
c
Struktur Organiasasi Usaha
d
Struktur Organisasi Kepengurusan
d
Manager
e
Struktur Organisasi Pengawas
e
Karyawan
f
Modal Pendirian
f
Job Description Pengelola
g
Uraian Tugas Pengurus dan Pengawas
g
Sistem dan Prosedur
h
Keanggotaan
h
Pengendalian Internal
i
Administrasi Organisasi
i
Persus - persus dibidang Usaha
j
Izin Pembentukan Kantor Cabang
j
Audit External
k
Pembubaran
k
Pencabutan Izin Usaha
l
Anggaran Rumah Tangga
l
Jenis - jenis Simpanan / Tabungan
m
Pengembangan dan Pembagian
m Jenis - jenis Pembiayaan
n
Rating / pemeringkatan
n
Izin Usaha Kantor Cabang
o
Job Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah
o
Penilaian Kesehatan
p
Jaringan / Kemitraan
42
23. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha Badan Hukum PT
Koperasi
Istimewa
Usaha
Instansi YMIU
Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan
Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia
Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan
Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia
Simpan Pinjam
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Lembaga
Usaha 43
24. Proses Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam Legalitas Kelembagaan / Badan Hukum Nama Koperasi Proses Perizinan usahanya - Izin Prinsip, berupa : Persiapan kantor, SDM, modal usaha, produk simpanan dan pinjaman, sistem operasional dan prosedur pelayanan (Peraturan – Peraturan Khusus), formulir-formulir pelayanan.
- Izin Operasional, berupa : Diterbitkan Ijin Usaha Simpan Pinjam.
44
25. Kesimpulan Koperasi yang bergerak disektor Keuangan terdiri dari : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kredit (Kopdit) dan KJK Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi memiliki sifat – sifat : a. Menghimpun, Mengelola & Menyalurkan Dana dari, oleh dan untuk Anggotanya b. Mengelola Dana Likwid (mudah hilang dan diselewengkan) c. Mengelola Pinjaman yang Penuh Resiko. d. Mengiliminir Asimetris information. e. Menjaga Kepercayaan Dengan tingkat kesulitan tersebut maka KJK tidak dapat dikelola, dibina, diawasi oleh sembarangan orang, melainkan harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya. Untuk itu telah disusun dan sudah terbit Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.133/MEN/III/2007 tentang SKKNI Bidang Koperasi Jasa Keuangan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka pengawas, pengurus, SDM Pengelola Koperasi yang bergerak disektor keuangan harus meningkatkan kualitasnya sesuai 45 dengan Standart Kompetensi.
26. Mengiliminir Asemetris Information
70 % 30 % 5 % NPL yang ditolelir 2%
95 % 98 % 100 % 46
27. Pendekatan Pembinaan Pengembangan Koperasi Makro / Umum - Diklat - Bimtek - Penyuluhan - Sosialisasi - Study Banding - Temu Konsultasi - Dan lain – lain
Mikro / Khusus Masing – masing Kab/Kota - Pilih 4 Koperasi - Masing – masing jenis 1 (satu) - Bina Total Sampai Jadi Benar Sampai Benar Jadi Benar Sampai Jadi
47
LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN USP MENJADI KSP I. Langkah – Langkah Pemisahan Kelembagaan A. Persiapan Organisasi / Panitia Kerja. Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur pengarah : 1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. 2. Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi/DI. 3. Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM .
B. Persiapan Kelembagaan. 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota 48
Lanjutan … C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru. D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan. E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru. F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota
49
II. Langkah – Langkah Pemisahan Aset A. Identifikasi Pos – Pos Dalam Neraca 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Persiapkan Neraca Koperasi Induk (Audited) Persiapkan neraca unit SP Koperasi otonom yang siap dipisahkan Lihat pasiva rekontruksikan ulang, pastikan dari simpanan – simpanan / tabungan / hutang modal penyertaan : bersih tidak ada yang dipinjam atau digunakan untuk usaha di sektor riil (usaha koperasi induk) Lihat aktiva rekonstruksi ulang pastikan tidak ada kas, Bank titipan dari unit sektor riil. Pastikan tidak ada pinjaman – pinjaman yang bersifat piutang dagang, persekot pembelian, dan sejenis pada pos pinjaman. Pastikan tidak ada penyertaan pada koperasi sekunder, investasi – investasi disektor riil, surat berharga, dan sejenis pada kelompok pos aktiva. Pastikan tidak ada : tanah/bangunan kantor, kendaraaan kantor, perabotan kantor dan sejenis yang dipakai oleh aktivitas usaha koperasi induknya. Exercisekan konstruksi neraca KSP baru. Temukan angka selisih pasiva dan aktiva Perhatikan selisih pasiva tersebut. Selisih itu adalah equity KSP, yang harus tersedia, dan bagaimana menyediakannya? 50
Lanjutan … III. Pemenuhan Equity KSP Baru 1. Split off dari simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat koperasi induknya melakukan konversi permodalan. 2. Anggota – anggota yang ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam, menyetor : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlah selisih tersebut diatas. 3. Sampai sini persiapan pemisahan sudah 90%, tinggal dilegalkan dalam RAT koperasi induk .
IV. Exekusi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Persiapkan rapat anggota Persiapkan draft keputusan – keputusan Persiapkan acara rapat pembentukan KSP baru (lengkap) Persiapkan berita acara pemisahan Buat akte pendirian KSP Baru, tentukan nama koperasinya Mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi Kabupaten/Kota/Propinsi/DI atau Kementerian Koperasi dan UKM.
51
Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap Undang - Undang 17/2012 I. Latar Belakang 1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 121 yang berbunyi : Huruf a : Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang – Undang ini;
Huruf b : Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini;
52
Lanjutan … II. Persiapan Penguatan Kelembagaaan A. B. C. D. E. F. G. H. I.
AD -> Jenis Koperasi ART Persus – Persus Revitalisasi keanggotaan Pengawas Pengurus -> Apa perlu luar Usaha Focusing, mengkait kepada usaha atau kepentingan anggota Database Usaha anggota Melepas USP Kop -> atau berubah menjadi KSP
53
Lanjutan … III. Penyesuaian Struktur Modal / Keuangan 1. Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. 2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikan sebagai Liabilities a. Simpanan – simpanan b. Tabungan – tabungan c. Hutang jangka pendek lainnya d. Hutang jangka panjang e. Hutang lainnya f. Modal penyertaan
54
Lanjutan … IV.
Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Menjadi Setoran Pokok adan Sertifikat Modal koperasi Sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
55
Lanjutan … Lama
Baru
1.
1. Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota @ Rp. 100.000,-
Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000 Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
2.
Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
2.
3.
Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
3.
Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 = Rp. 10.900.000.000,terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh : Si Badu : Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp. 100.000,Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,4.
Simpanan / Tabunga
5.
Modal Penyertaan
Contoh : Setoran pokok = Sertifikat modal koperasi =
Rp. 10.000,Rp. 100.090.000,-
Kepemilikan SMK si Badu : Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar 4. Bukan modal sendiri / equity, tetapi masuk kewajiban lancar 5. Bukan modal sendiri / equity, tetap kewajiban jangka panjang 56
Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam Mengantisipasi Peluang Usaha Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk Anggota Simpanan Pokok Simpanan Wajib
: 3.000 orang : @ Rp. 10.000,:
Setoran Pokok Sertifikat Modal koperasi :
: :
Total
:
Sertifikat Modal Koperasi Baru
:
Total Simpanan Pokok Total Simpanan Wajib
: Rp. 30.000.000,: Rp. 120.000.000,-
Total
: Rp. 150.000.000,-
(12.000 lembar)
Rp. 30.000.000,Rp. 120.000.000,Rp. 150.000.000,-
(1.000.000 lembar)
Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M 57
1. KOPERASI KONSUMEN MANAJER
BAGIAN PENGADAAN
BAGIAN GUDANG
BAGIAN PEMASARAN
58 58
2. KOPERASI PRODUSEN MANAJER
BAGIAN BAHAN BAKU
BAGIAN PENGOLAHAN
BAGIAN PEMASARAN
59 59
3. KOPERASI JASA MANAJER
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA 60 60
STRUKTUR ORGANISASI USAHA 4. KOPERASI SIMPAN PINJAM MANAJER
BAGIAN PENGHIMPUNAN DANA
BAGIAN PENGELOLAAN DANA
BAGIAN PENYALURAN DANA/PINJAMAN
61 61
SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA KOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI
Keterangan. I. II. III. IV. V.
Persiapan : Kelbgn, Mngt, S & P , Modal Pengurusan izin usaha sektor riil Pemantapan aktivitas usaha serta menempatkan diri sebagai pelaku dunia usaha Orientasi pasar global Siap export
I
II
III
IV
V 62
PK
Capital
Prod IU
GS + Jiwa
BH
BP
-
+
UU No. 17 th. 2012 ttg Perkoperasian BS
AD
SPI ART
Persus
GP
64
65
ALUR PROSES PENYUSUNAN PP
Diundangkan Presiden (Pengesahan PP) Paraf Menko Perekonomian Setneg Paraf menteri-menteri terkait Harmonisasi
Menkum HAM Uji sahih dengan pelaku / gerakan koperasi
DRAF 0
Instansi terkait Ijin Prakarsa dari Presiden -1 -2 -3
Proses penyusunan draf PP (Kisi-kisi, Konsideran, batang tubuh, dan Penjelasan)
Draf 0 berisi : • Konsideran • Batang Tubuh (ada dan sistematis) • Penjelasan
66
ALUR PROSES PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
Diundangkan Menteri (Pengesahan Permen) Paraf Deputi – Deputi Uji sahih dengan pelaku gerakan / gerakan koperasi Deputi terkait -1 -2
Proses penyusunan draf PP (Kisi-kisi, Konsideran, batang tubuh, dan Penjelasan)
DRAF 0 Draf 0 berisi : • Konsideran • Batang Tubuh (ada dan sistematis) • Penjelasan
-3 67
68
