Menteri Keuangan RI PENDAHULUAN

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005

Menteri Keuangan RI

PENDAHULUAN Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia melalui satu paket undang-undang di bidang keuangan negara. Reformasi ini mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan auditing. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik telah diperkenalkan, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi, dan profesionalitas. Dalam rangka mendorong terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap klasifikasi anggaran. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 11 menyatakan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan, sering disebut sebagai I-account. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Disamping itu sebagai upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah menetapkan untuk menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 UU No. 17/2003. Untuk memenuhi ketentuan ini setiap kementerian negara/lembaga dituntut mempunyai program dan kegiatan yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk anggaran sesuai dengan prestasi yang akan dicapai. Oleh karena itu anggaran yang disetujui DPR terinci sampai Organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 pasal 15 ayat (5). Ketentuan tentang anggaran ini telah diatur lebih lanjut dalam PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Pemerintah ini selain mengatur anggaran berbasis kinerja juga mengatur penyatuan anggaran (unified budget). Dengan penyatuan ini pemerintah bermaksud menyatukan anggaran rutin dan pembangunan serta mengatur keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, serta evaluasi anggaran. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja Negara yang mengacu pada UU No. 17 tahun 2003 dimaksud dan menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara yang baik (best practices). Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran serta pengukuran dan pelaporan kinerja. Dari pelaksanaan anggaran ini kementerian negara/lembaga dituntut menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas


Menteri Keuangan RI pos-pos Neraca dan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Disamping itu Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas. Berhubung dengan adanya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap klasifikasi anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. 1. Klasifikasi berdasarkan Organisasi Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan kementerian negara/lembaga dalam kabinet sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan belum bersifat permanen dan dalam prosesnya akan berubah-ubah, maka rincian berdasarkan organisasi akan disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada (secara rinci lihat lampiran 1). 2. Klasifikasi berdasarkan Fungsi Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi disusun berdasarkan fungsi-fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah sudah diatur dalam penjelasan UU 17/2003 pasal 11 ayat (5) antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Fungsi-fungsi ini telah diatur lebih lanjut dalm PP No. 21/2004 (secara rinci lihat lampiran 2). 3. Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi) Klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanja akan sangat berbeda dengan rincian sebelumnya, dimana klasifikasi ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain dimana klasifikasi ini telah diatur dalam PP No. 21/2004. Dengan perubahan ini maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (secara rinci lihat lampiran 3)


Menteri Keuangan RI 4. Klasifikasi berdasarkan Program dan Kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalm bentuk upaya yang berisi satu beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga . Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatau program. Klasifikasi menurut program dan kegiatan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga (lebih rinci lihat lampiran 4,5,6). 5. Klasifikasi Pos-pos Neraca. Pos-pos aset diklasifikasi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. 6. Klasifikasi Arus Kas. Arus kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non-anggaran.


Menteri Keuangan RI PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA Pengelompokan rincian penerimaan dan belanja negara dalam penyusunan laporan keuangan dapat secara rinci disampaikan berupa: A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH a. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan kedalam penerimaan diatas yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. b. Hibah Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya. B. BELANJA NEGARA a. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2. Belanja Barang Pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk untuk biaya pemeliharaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas. 3. Belanja Modal


Menteri Keuangan RI Pengeluaran belanja yang digunakan dalam rangka pembentukan Aset Tetap yang dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja. 4. Pembayaran Bunga Utang Pengeluaran/pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri. 5. Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat terjangkau. 6. Belanja Hibah Pengeluaran berupa transfer baik uang maupun barang yang sifatnya tidak wajib dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah atau kepada oraganisasi internasional. 7. Bantuan Sosial Pengeluaran uang/barang yang diberikan kepada pegawai berupa pensiun, asuransi serta kompensasi sosial kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko. 8. Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. b. Belanja Untuk Daerah 1. Dana Perimbangan Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana reboisasi dan dana non reboisasi (dana alokasi khusus) yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.


Menteri Keuangan RI MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAP/MAK) Sebagai konsekuensi dari adanya perubahan format dan struktur pendapatan dan belanja negara maka kode mata anggaran penerimaan (MAP) dan mata anggaran pengeluaran (MAK) juga perlu disesuaikan dengan mengacu kepada kepentingan data-data yang dibutuhkan dalam analisa dalam rangka penentuan kebijakan pemerintah, dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dalam mengubah program dan seluruh kelengkapan administrasi. Perubahan yang mendasar yang dilakukan terhadap MAP/MAK adalah: 1. Pengeluaran pemerintah pusat tidak dipisahkan lagi kedalam pengeluaran rutin maupun pembangunan. 2. perubahan dalam pemberian digit kode MAP/MAK dari 4 digit menjadi 6 digit. 3. Urutan pengelompokkan MAP/MAK diselaraskan dengan urutan pos-pos penerimaan dan belanja negara dalam I-Account, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003. 4. Tidak ada kode MAP/MAK (enam digit) yang berakhir dengan angka 0, sehingga tidak ada kode induk sama dengan kode anak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk nama pos belanja (nomenklatur). Sepanjang pos belanja digit 2 (induk) hanya mempunyai satu pos belanja digit 3 (anak) maka nama pos belanja keduanya dimungkinkan sama. Demikian juga untuk pos belanja digit 3 dan pos belanja digit 4, serta pos belanja digit 4 dan pos belanja digit 5. 5. Menggabungkan kode MAK yang peruntukkannya sama. 6. Mengahapus kode MAK yang sudah tidak diperlukan lagi. Dari hal tersebut diatas maka disusun kode MAP/MAK baru sebagai berikut:


Menteri Keuangan RI DAFTAR MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

MAK/MAP 4 41 411 4111 41111 411111 411112 411113 411119

URAIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak penghasilan Pendapatan PPh Migas Pendapatan PPh Minyak Bumi Pendapatan PPh Gas Alam Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi Pendapatan PPh Migas Lainnya

41112 411121 411122 411123 411124 411125 411126 411127 411128 411129

Pendapatan PPh Non-Migas Pendapatan PPh Pasal 21 Pendapatan PPh Pasal 22 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Pendapatan PPh Pasal 23 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Pendapatan PPh Pasal 26 Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

4112 41121 411211 411212 411219

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan PPN Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainnya

41122 411221 411222 411229

Pendapatan PPnBM Pendapatan PPnBM dalam Negeri Pendapatan PPnBM Impor Pendapatan PPnBM Lainnya

4113 41131 411311 411312 411313 411314 411315 411319

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan PBB Pedesaan Pendapatan PBB Perkotaan Pendapatan PBB Perkebunan Pendapatan PBB Kehutanan Pendapatan PBB Pertambangan Pendapatan PBB Lainnya


Menteri Keuangan RI 4114 41141 411411

Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB

4115 41151 411511 411512 411513 411514 411519

Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pendapatan Cukai Lainnya

4116 41161 411611 411612 411619

Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Meterai Pendapatan dari Penjualan Benda Materai Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

41162 411621 411622 411623 411624

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

4119 41191 411911 411912 411913 411919

Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai Pengembalian Pendapatan PPh Migas Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam Pengembalian Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya

41192 411921 411922 411923 411924 411925 411926 411927 411928 411929

Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26 Pengembalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Pengembalian Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

41193 411931 411932 411933

Pengembalian Pendapatan PPN Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan PPN Impor Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya


Menteri Keuangan RI 41194 411941 411942 411943

Pengembalian Pendapatan PPnBM Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya

41195 411951 411952 411953 411954 411955 411956

Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pengembalian Pendapatan PBB Pedesaan Pengembalian Pendapatan PBB Perkotaan Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Pengembalian Pendapatan PBB Lainnya

41196 411961

Pengembalian Pendapatan Pajak BPHTB Pengembalian Pendapatan BPHTB

41197 411971 411972 411973 411974 411975

Pengembalian Pendapatan Cukai Pengembalian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pengembalian Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pengembalian Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Pengembalian Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pengembalian Pendapatan Cukai Lainnya

41198 411981 411982 411983

Pengembalian Pendapatan Pajak Lainnya Pengembalian Pendapatan Bea Meterai Pengembalian Pendapatan Pendapatan dari Penjualan Benda Materai Pengembalian Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

41199 411991 411992 411993 411994

Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

412 4121 41211 412111 412112 412113 412114 412119

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea masuk Pendapatan Bea masuk Pendapatan Bea masuk Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pendapatan Pabean Lainnya

4122 41221 412211

Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pendapatan Pajak/pungutan ekspor


Menteri Keuangan RI 4123 41231 412311 412312 412313 412314 412319

Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pengembalian Pendapatan Pajak Bea masuk Pengembalian Pendapatan Bea masuk Pengembalian Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pengembalian Pendapatan Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pengembalian Pendapatan Pabean Lainnya

41232 412321

Pengembalian Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pengembalian Pendapatan Pajak/pungutan ekspor

42 421 4211 42111 421111

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak bumi Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Minyak Bumi

4212 42121 421211

Pendapatan Gas Alam Pendapatan Gas Alam Pendapatan Gas Alam

4213 42131 421311 421312

Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Iuran Tetap Pendapatan Royalti Batubara

4214 42141 421411

Pendapatan Kehutanan Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Dana Reboisasi

42142 421421

Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan

42143 421431 421432 421433

Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Pendapatan IHPH Tanaman Industri Pendapatan IHPH Bambu Pendapatan IHPH Tanaman Rotan

42144 421441

Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan

42145 421451

Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

42146 421461

Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar



Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan

4216 42161 421611

Pengembalian Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi

42162 421621

Pengembalian Pendapatan Gas Alam Pengembalian Pendapatan Gas Alam

42163 421631 421632

Pengembalian Pendapatan Pertambangan Pengembalian Pendapatan Iuran Tetap Pengembalian Pendapatan Royalti Batubara

42164 421641 421642 421643 421644 421645 421646 421647

Pengembalian Pendapatan Kehutanan Pengembalian Pendapatan Dana Reboisasi Pengembalian Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pengembalian Pendapatan IHPH Tanaman Industri Pengembalian Pendapatan IHPH Bambu Pengembalian Pendapatan IHPH Tanaman Rotan Pengembalian Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

42165 421651 421652 421653

Pengembalian Pendapatan Satwa Liar dan Perikanan Pengembalian Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar Pengembalian Pendapatan Perikanan Pengembalian Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan

422 4221 42211 422111

Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan

42212 422121

Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

4222 42221 422211

Pengembalian Pendapatan atas Laba BUMN Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan

42222 422221

Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

423 4231

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa


Menteri Keuangan RI 42311 423111 423112 423113 423114 423115 423116 423117 423119

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Pendapatan Penjualan Lainnya

42312 423121 423122 423123 423124 423129

Pendapatan Penjualan Aset Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

42313 423131 423132 423133 423139

Pendapatan Sewa Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya

42314 423141 423142 423143 423144 423145 423146 423147 423148 423149

Pendapatan Jasa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Pendapatan Jasa I Lainnya

42315 423151 423152 423153 423154 423155 423156 423157 423158 423159

Pendapatan Jasa II Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pendapatan Uang Pewarganegaran Pendapatan Bea Lelang Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pendapatan Jasa II Lainnya

42316 423161

Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI


Menteri Keuangan RI 423162 423169

Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri

42317 423171 423172 423173 423179

Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya

4232 42321 423211 423212 423213 423214 423215 423219

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

4233 42331 423311 423312 423313 423319

Pendapatan Pendidikan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Uang Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Pendapatan Pendidikan Lainnya

4234 42342 423421 423422 423423 423424 423425 423426

Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL

42343 423431

Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak

42344 423441 423442

Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

42345 423451 423452 423453 423454 423455

Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAB Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAB Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB


Menteri Keuangan RI 423456

Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB

42346 423461 423462 423463 423464 423465 423466

Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL

42347 423471 423472 423473 423474 423475 423479

Pendapatan Lain-lain Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pendapatan Anggaran Lain-lain

4235 42351 423511 423512 423513 423514 423515 423516 423517 423518

Pengembalian Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Pengembalian Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Pengembalian Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya Pengembalian Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya

42352 423521 423522 423523 423524 423525

Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Pengembalian Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Pengembalian Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor Pengembalian Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

42353 423531 423532 423533 423539

Pengembalian Pendapatan Sewa Pengembalian Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pengembalian Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya

42354 423541 423542 423543

Pengembalian Pendapatan Jasa I Pengembalian Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pengembalian Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pengembalian Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB


Menteri Keuangan RI 423544 423545 423546 423547 423548 423549

Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan Pengembalian Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, BPN, DJBC Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Pengembalian Pendapatan Jasa I Lainnya

42355 423551 423552 423553 423554 423555 423556 423557 423558 423559

Pengembalian Pendapatan Jasa II Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pengembalian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pengembalian Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin Pengembalian Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pengembalian Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pengembalian Pendapatan Uang Pewarganegaran Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pengembalian Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pengembalian Pendapatan Jasa II Lainnya

42356 423561 423562 423563

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri Pengembalian Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI Pengembalian Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler Pengembalian Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri

42357 423571 423572 423573 423574

Pengembalian Pendapatan Bunga Pengembalian Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pengembalian Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi Pengembalian Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pengembalian Pendapatan Bunga Lainnya

4236 42361 423611 423612 423613 423614 423615 423616

Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pengembalian Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pengembalian Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pengembalian Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara Pengembalian Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

4237 42371 423711 423712 423713 423714

Pengembalian Pendapatan Pendidikan Pengembalian Pendapatan Pendidikan Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan Pengembalian Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pengembalian Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Pengembalian Pendapatan Pendidikan Lainnya

4238 42381

Pengembalian Pendapatan Lain-lain Pengembalian Pendapatan Lain-lain


Menteri Keuangan RI 423811 423812 423813 423814 423815 423816 423817 423818 423819

Pengembalian Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Pengembalian Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pengembalian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pengembalian Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB Pengembalian Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain

43 431 4311 43111 431111 431112 431119

Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya

4312 43121 431211 431212 431213 431219

Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya

432 4321 43211 432111 432112 432119

Pengembalian Pendapatan Hibah Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya

4322 43221 432211 432212 432213 432214

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya

5 51 511 5111 51111 511111 511119

BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS


Menteri Keuangan RI 51112 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511127 511128 511129

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Kemahalan PNS Belanja Tunj. Lauk pauk PNS Belanja Uang Makan PNS

51113 511131 511132 511133 511134 511135 511136 511137 511138 511139

Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Belanja Tunj. Cacat PNS Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Belanja Tunj. Kewanitaan PNS Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

51114 511141 511142 511143 511144 511145 511146 511147

Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri) Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri

5112 51121 511211 511219

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji TNI/POLRI Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI

51122 511221 511222 511223 511224 511225 511226 511227 511228 511229

Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI Belanja Uang Makan TNI/POLRI



Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI

51124 511241 511242

Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI

5113 51131 511311 511319

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaji Pejabat Negara Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara

51132 511321 511322 511323 511324 511325

Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara

51133 511331 511332 511333 511334 511335 511336 511337

Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara

5114 51141 511411 511412 511419

Belanja Pegawai Perjan Belanja Pegawai Perjan Belanja Pegawai Perjan Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan

5115 51151 511511 511519

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Pengembalian Belanja Gaji PNS Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS



Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk PNS Pengembalian Belanja Uang Makan PNS

51153 511531 511532 511533 511534 511535 511536 511537 511538 511539

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Cacat PNS Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Pengembalian Belanja Tunj. Kewanitaan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS Pengembalian Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

51154 511541 511542 511543 511544 511545 511546 511547

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri

5116 51161 511611 511619

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji Pokok TNI/Polri Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

51162 511621 511622 511623 511624 511625 511626 511627 511628

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Anak TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. PPh TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Beras TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri



Pengembalian Belanja Uang Makan TNI/Polri

51163 511631 511632 511633 511634 511635 511636 511637 511638 511639

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Babinsa TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/Polri

51164 511641 511642

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI Pengembalian Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka

5117 51171 511711 511719

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Gaji Pejabat Negara Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara

51172 511721 511722 511723 511724 511725

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara

51173 511731 511732 511733 511734 511735 511736 511737

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara Pengembalian Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Pengembalian Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara

5118 51181 511811 511812 511819

Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan

5119 51191 511911

Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT



Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT

51192 511921 511922 511923 511924

Pengembalian Belanja Gaji Dokter PTT Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT Pengembalian Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Pengembalian Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT

512 5121 51211 512111 512112

Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Honorarium Belanja Honorarium Belanja Uang Honor Tetap Belanja Uang Honor Tidak Tetap

5122 51221 512211

Belanja Lembur Belanja Lembur Belanja uang lembur

5123 51231 512311

Belanja Vakasi Belanja Vakasi Belanja Vakasi

5124 51241 512411 512412

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Belanja Pegawai Transito

5125 51251 512511 512512

Pengembalian Belanja Honorarium Pengembalian Belanja Honorarium Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap Pengembalian Belanja Uang Honor Tidak Tetap

5126 51261 512611

Pengembalian Belanja Lembur Pengembalian Belanja Lembur Pengembalian Belanja uang lembur

5127 51271 512711

Pengembalian Belanja Vakasi Pengembalian Belanja Vakasi Pengembalian Belanja Vakasi

5128 51281 512811 512812

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Pengembalian Belanja Pegawai Transito



Belanja Kontribusi Sosial Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri

51312 513121 513122 513123

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri

5132 51321 513211 513212

Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Askes PNS/Pejabat Negara Belanja Askes PNS Belanja Askes Pejabat Negara

51322 513221

Belanja Askes Penerima Pensiun Belanja Askes Penerima Pensiun

51323 513231

Belanja Askes TNI/Dephan Belanja Askes TNI/Dephan

51324 513241

Belanja Askes Polri Belanja Askes Polri

51325 513251

Belanja Askes Veteran Belanja Askes Veteran

5133 51331 513311

Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet

5134 51341 513411 513412 513413 513414

Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri

51342 513421 513422 513423

Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri

5135

Pengembalian Belanja Asuransi Kesehatan



Pengembalian Belanja Askes PNS/Pejabat Negara Pengembalian Belanja Askes PNS Pengembalian Belanja Askes Pejabat Negara

51352 513521

Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun

51353 513531

Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan

51354 513541

Pengembalian Belanja Askes Polri Pengembalian Belanja Askes Polri

51355 513551

Pengembalian Belanja Askes Veteran Pengembalian Belanja Askes Veteran

5136 51361 513611

Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet

52 521 5211 52111 521111 521112 521113 521114 521119

Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Belanja Inventaris Kantor Belanja pengadaan bahan makanan Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) Belanja Barang Operasional Lainnya

5212 52121 521211 521212 521213 521219

Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Transito Belanja Barang Perjan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

5213 52131 521311 521312 521313 521314 521319

Pengembalian Belanja Barang Operasional Pengembalian Belanja Barang Operasional Pengembalian Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Pengembalian Belanja Inventaris Kantor Pengembalian Belanja pengadaan bahan makanan Pengembalian Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

5214 52141

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Pengembalian Belanja Barang Non Operasional



Pengembalian Belanja Bahan Pengembalian Belanja Barang Transito Pengembalian Belanja Barang Perjan Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

522 5221 52211 522111 522112 522113 522114 522115 522116 522119

Belanja Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Belanja Langganan daya dan jasa Belanja Jasa pos dan giro Belanja Pengeluaran bebas porto Belanja Pembiayaan surveyor Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Lainnya

5222 52221 522211 522212 522213 522214 522215 522216 522219

Pengembalian Belanja Jasa Pengembalian Belanja Jasa Pengembalian Belanja Langganan daya dan jasa Pengembalian Belanja Jasa pos dan giro Pengembalian Belanja Pengeluaran bebas porto Pengembalian Belanja Pembiayaan surveyor Pengembalian Belanja Jasa Konsultan Pengembalian Belanja Sewa Pengembalian Belanja Jasa Lainnya

523 5231 52311 523111 523112

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

52312 523121 523122

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

52313 523131 523132 523133

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

52314 523149

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

5232 52321 523211

Pengembalian Belanja Pemeliharaan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan



Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

52322 523221 523222

Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

52323 523231 523232 523233

Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

52324 523249

Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

524 5241 52411 524111 524112 524119

Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Belanja perjalanan biasa Belanja perjalanan tetap Belanja perjalanan lainnya

5242 52421 524211 524212 524219

Pengembalian Belanja Perjalanan Pengembalian Belanja Perjalanan Pengembalian Belanja perjalanan biasa Pengembalian Belanja perjalanan tetap Pengembalian Belanja perjalanan lainnya

53 531 5311 53111 531111

Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah

5312 53121 531211

Pengembalian Belanja Modal Tanah Pengembalian Belanja Modal Tanah Pengembalian Belanja Modal Tanah

532 5321 53211 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5322 53221 532211

Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

533

Belanja Modal Gedung dan Bangunan



Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 53321 533211

Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

534 5341 53411 534111 534112 534113

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Jaringan

5342 53421 534211 534212 534213

Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pengembalian Belanja Modal Irigasi Pengembalian Belanja Modal Jaringan

535 5351 53511 535111

Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya

5352 53521 535211

Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya

54 541 5411 54111 541111 541119

Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Perbendaharaan

54112 541121 541122 541123 541129

Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya

5412 54121 541211 541219

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Perbendaharaan


Menteri Keuangan RI 54122 541221 541222 541223 541229

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB) Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya

5413 54131 541311 541319

Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara

54132 541321 541329

Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya

5414 54141 541411 541419

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara

54142 541421 541429

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya

542 5421 54211 542111 542119

Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan - Valas Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Negara

5422 54221 542211 542219

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan - Valas Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Negara

5423 54231 542311 542319

Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Belanja Bunga Pinjaman program Belanja Bunga Pinjaman Program Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program

54232 542321 542329

Belanja Bunga Pinjaman proyek Belanja Bunga Pinjaman Proyek Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek

54233 542331

Belanja Bunga Obligasi Negara Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas



Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

54234 542341 542342 542349

Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman

5424 54241 542411 542419

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman program Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Program Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program

54242 542421 542429

Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman proyek Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Proyek Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek

54243 542431 542439

Pengembalian Belanja Bunga Obligasi Negara Pengembalian Biaya Obligasi Negara - Valas Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

54244 542441 542442 542449

Pengembalian Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman

543 5431 54311 543111 543119

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

54312 543121 543129

Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

5432 54321 543211 543219

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

54322 543221 543229

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

544 5441

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri



Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri

54412 544121 544129

Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri

5442 54421 544211 544219

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri

54422 544221 544229

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri

55 551 5511 55111 551111

Belanja Subsidi Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5512 55121 551211 551212 551213 551214 551215 551216 551217

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM Belanja Subsidi BBM Belanja Subsidi Avgas Belanja Subsidi Avtur Belanja Subsidi Premium Belanja Subsidi Minyak Bakar Belanja Subsidi Minyak Solar Belanja Subsidi Minyak Diesel Belanja Subsidi Minyak Tanah

5513 55131 551311 551312 551313 551314 551315 551316 551319

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya Belanja Subsidi pangan Belanja Subsidi listrik Belanja Subsidi benih Belanja Subsidi obat Belanja Subsidi gula Belanja Subsidi pupuk Belanja Subsidi harga/biaya lainnya

55132 551321 551322

Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit Belanja Subsidi Bunga KUT Belanja Subsidi Bunga KOP PIR



Belanja Subsidi Bunga KOP Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM Belanja Subsidi Bunga KPR Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya

55133 551331 551332 551333

Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak Belanja Subsidi PPh Belanja Subsidi PPN Belanja Subsidi BM

55134 551341 551342 551349

Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya Belanja Subsidi haji Belanja Subsidi kendaraan bermotor Belanja Subsidi lainnya

5514 55141 551411 551412 551413 551414 551415 551419

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO Belanja Subsidi dalam rangka PSO Belanja Subsidi PT KAI Belanja Subsidi PT PELNI Belanja Subsidi PT Pos dan Giro Belanja Subsidi TVRI Belanja Subsidi BULOG Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya

5515 55151 551511

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5516 55161 551611 551612 551613 551614 551615 551616 551617

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM Pengembalian Belanja Subsidi BBM Pengembalian Belanja Subsidi Avgas Pengembalian Belanja Subsidi Avtur Pengembalian Belanja Subsidi Premium Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Bakar Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Solar Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Diesel Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Tanah

5517 55171 551711 551712 551713 551714 551715 551716

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya Pengembalian Belanja Subsidi pangan Pengembalian Belanja Subsidi listrik Pengembalian Belanja Subsidi benih Pengembalian Belanja Subsidi obat Pengembalian Belanja Subsidi gula Pengembalian Belanja Subsidi pupuk



Pengembalian Belanja Subsidi harga/biaya lainnya

55172 551721 551722 551723 551724 551725 551726 551729

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KUT Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PIR Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KPR Pengembalian Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Pengembalian Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya

55173 551731 551732 551733

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak Pengembalian Belanja Subsidi PPh Pengembalian Belanja Subsidi PPN Pengembalian Belanja Subsidi BM

55174 551741 551742 551749

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya Pengembalian Belanja Subsidi haji Pengembalian Belanja Subsidi kendaraan bermotor Pengembalian Belanja Subsidi lainnya

5518 55181 551811 551812 551813 551814 551815 551819

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO Pengembalian Belanja Subsidi PT KAI Pengembalian Belanja Subsidi PT PELNI Pengembalian Belanja Subsidi PT Pos dan Giro Pengembalian Belanja Subsidi TVRI Pengembalian Belanja Subsidi BULOG Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya

552 5521 55211 552111

Belanja Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5522 55221 552211

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan

5523 55231 552311

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5524 55241 552411

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan



Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

5612 56121 561211

Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

562 5621 56211 562111

Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

5622 56221 562211

Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

563 5631 56311 563111

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

5632 56321 563211

Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

57 571 5711 57111 571111

Belanja Bantuan sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM

5712 57121 571211

Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial

572 5721 57211 572111 572112 572113

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga Belanja Bantuan Beasiswa

5722 57221

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan



Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan

5723 57231 572311 572312 572313

Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Pengembalian Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Pengembalian Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga Pengembalian Belanja Bantuan Beasiswa

5724 57241 572411

Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan

573 5731 57311 573119

Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya

5732 57321 573211

Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya

58 581 5811 58111 581111 581112 581113 581114 581115 581116 581117 581118 581119

Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain I Belanja Kerjasama Teknis Internasional Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Belanja Cadangan Umum Belanja Pemilu/sidang tahunan Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri Belanja Cadangan dana reboisasi Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)

58112 581121 581122 581129

Belanja Lain-lain II Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Belanja KONI Belanja lain-lain II lainnya

5812 58121 581211 581212 581213 581214 581215

Pengembalian Belanja Lain-lain Pengembalian Belanja Lain-lain I Pengembalian Belanja Kerjasama Teknis Internasional Pengembalian Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Pengembalian Belanja Cadangan Umum Pengembalian Belanja Pemilu/sidang tahunan Pengembalian Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO



Pengembalian Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri Pengembalian Belanja Cadangan dana reboisasi Pengembalian Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Pengembalian Belanja lain-lain I lainnya

58122 581221 581222 581229

Pengembalian Belanja Lain-lain II Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Pengembalian Belanja KONI Pengembalian Belanja Lain-lain II lainnya

6 61 611 6111 61111 611111 611112 611113 611114

BELANJA UNTUK DAERAH Belanja Dana Perimbangan Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Belanja Pajak Penghasilan Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota

61112 611121 611122 611123 611124 611125

Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota

61113 611131 611132 611133 611134 611135 611136

Belanja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga

6112 61121 611211 611212 611213

Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Belanja Minyak Bumi Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya

61122 611221 611222 611223

Belanja Gas Alam Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya

61123

Belanja Pertambangan Umum



Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya

61124 611241 611242 611243 611244 611245

Belanja Kehutanan Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya

61125 611251 611252

Belanja Perikanan Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota

6113 61131 611311 611312 611313 611314

Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Pengembalian Belanja Pajak Penghasilan Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota

61132 611321 611322 611323 611324 611325

Pengembalian Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota Pengembalian Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota

61133 611331 611332 611333 611334 611335 611336

Pengembalian Belanja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga

6114 61141 611411 611412 611419

Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengembalian Belanja Minyak Bumi Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya

61142 611421

Pengembalian Belanja Belanja Gas Alam Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi



Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya

61143 611431 611432 611433 611434 611439

Pengembalian Belanja Pertambangan Umum Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya

61144 611441 611442 611443 611444 611449

Pengembalian Belanja Kehutanan Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya

61145 611451 611452

Pengembalian Belanja Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota

612 6121 61211 612111 612112

Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja DAU untuk Propinsi Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota

6122 61221 612211 612212

Pengembalian Dana Alokasi Umum Pengembalian Dana Alokasi Umum Pengembalian DAU untuk Propinsi Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota

613 6131 61311 613111

Belanja Dana Alokasi Khusus Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil

6132 61321 613211

Belanja DAK Non-Dana Reboisasi Belanja DAK Non DR Pendidikan Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan

61322 613221

Belanja DAK Non DR Kesehatan Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan

61323 613231

Belanja DAK Non DR Infrastruktur Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur



Belanja DAK Non DR Pemekaran Daerah (Pemerintahan) Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah

61325 613251

Belanja DAK Non DR Kelautan dan Perikanan Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan

61326 613261

Belanja DAK Non DR Pertanian Belanja DAK Non DR untuk Pertanian

6133 61331 613311

Pengembalian DAK Dana Reboisasi Pengembalian DAK Dana Reboisasi Pengembalian DAK DR untuk Daerah Penghasil

6134 61341 613411

Pengembalian DAK Non-Dana Reboisasi Pengembalian Pendidikan DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Pendidikan

61342 613421

Pengembalian Kesehatan DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Kesehatan

61343 613431

Pengembalian Infrastruktur DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Infrastruktur

61344 613441

Pengembalian Pemekaran Daerah DAK Non DR Pendidikan (Pemerintahan) Pengembalian DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah

61345 613451

Pengembalian Kelautan dan Perikanan Daerah DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan

61346 613461

Pengembalian Belanja DAK Non DR Pertanian Pengembalian Belanja DAK Non DR untuk Pertanian

62 621 6211 62111 621111 621119

Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya

6212 62121 621211 621219

Pengembalian Dana Otonomi Khusus Pengembalian Dana Otonomi Khusus Pengembalian Dana Otonomi Khusus untuk Papua Pengembalian Dana Otonomi Khusus Lainnya

622 6221 62211

Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang Belanja Murni Belanja Murni



Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni

6222 62221 622211 622212

Belanja Ad hoc Belanja Ad hoc Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc

6223 62231 622311 622312

Pengembalian Murni Pengembalian Murni Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni

6224 62241 622411 622412

Pengembalian Ad hoc Pengembalian Ad hoc Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc

7 71 711 7111 71111 711111 711112 711113

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7112 71121 711211

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Privatisasi

7113 71131 711311

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

7114 71141 711411 711412 711413

Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN - Jangka Pendek Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek

71142 711421 711422 711423 711424

Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Panjang Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi - Jangka Panjang Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang



Penerimaan Obligasi Luar Negeri Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN

71144 711441 711442

Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek

71145 711451 711452

Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang

7115 71151 711511 711512 711513

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan Pengembalian Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pengembalian Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7116 71161 711611

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi

7117 71171 711711

Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

7118 71181 711811 711812 711813

Pengembalian Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek

71182 711821 711822 711823 711824

Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang

71183 711831 711832

Pengembalian Penerimaan Obligasi Luar Negeri Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN

71184 711841 711842

Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek

71185

Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang



Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang

712 7121 71211 712111 712112

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Program Bilateral Penarikan Pinjaman Program dari OECF Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya

71212 712121 712122 712123

Penarikan Pinjaman Program Multilateral Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Penarikan Pinjaman Program dari ADB Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya

7122 71221 712211

Penarikan Pinjaman Proyek Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral

71222 712221

Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

71223 712231

Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

71224 712241

Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

71225 712251

Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

71229 712291

Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya

7123 71231 712311 712312

Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari OECF Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya

71232 712321 712322 712323

Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari ADB Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya

7124 71241 712411

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral



Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

71243 712431

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

71244 712441

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

71245 712451

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

71249 712491

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya

713 7131 71311 713111

Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Pinjaman Program Penerimaan Pinjaman Program

71312 713121

Penerimaan Pinjaman Proyek Penerimaan Pinjaman Proyek

7132 71321 713211

Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program

71322 713221

Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek

714 7141 71411 714111

Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

7142 71421 714211

Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengembalian Penjadulan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

715 7151 71511 715111 715112

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)

7152 71521

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain



Koreksi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)

72 721 7211 72111 721111 721112

Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan

7212 72121 721211

Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi

7213 72131 721311 721312 721313 721314

Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek

72132 721321 721322 721323 721324

Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang

72133 721331 721332

Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali

721333

72134 721341 721342 721343

Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali

72135 721351 721352 721353

Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri

7214 72141

Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan



Pengembalian Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan

7215 72151 721511

Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi

7216 72161 721611 721612 721613 721614

Pengembalian Surat Utang Negara/Obligasi Pengembalian Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek

72162 721621 721622 721623 721624

Pengembalian Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang

72163 721631 721632

Pengembalian Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali

721633

72164 721641 721642 721643

Pengembalian Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN - Jangka Panjang Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali

72165 721651 721652 721653

Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional Pengembalian Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri

722 7221 72211 722111 722112

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program

72212 722121 722122

Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek



Pengembalian Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program

72222 722221 722222

Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek

723 7231 72311 723111

Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

7232 72321 723211

Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek

7233 72331 723311

Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

7234 72341 723411

Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

7235 72351 723511

Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek

7236 72361 723611

Pengembalian Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

724 7241 72411 724111

Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7242 72421 724211

Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional PMP untuk Badan Internasional

7243 72431 724311

Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya Penyertaan Modal Lainnya Penyertaan Modal Lainnya



Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Pengembalian PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7245 72451 724511

Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Pengembalian PMP untuk Badan Internasional

7246 72461 724611

Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya

725 7251 72511 725111 725112 725113

RDI/RPD RDI/RPD Piutang Pemerintah Piutang Pemerintah Kepada Daerah Piutang Pemerintah Kepada BUMN Piutang Pemerintah Kepada Swasta

7252 72521 725211 725212

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan

72522 725221 725222

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu

7253 72531 725311 725312 725313

Pengembalian RDI/RPD Pengembalian Piutang Pemerintah Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Daerah Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada BUMN Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Swasta

7254 72541 725411 725412

Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan

72542 725421 725422

Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu

726 7261 72611

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs



Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

7262 72621 726211

Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Koreksi Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

8 81 811 8111 81111 811111 811112 811113 811114

NON ANGGARAN Penerimaan Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10 % Gaji Penerimaan PFK 10 % Gaji Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan

8112 81121 811211 811212 811213 811214

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN

8113 81131 811311 811312 811313

Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan

8114 81141 811411 811412

Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota

8119 81191 811911 811912 811913

Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan Setoran Potongan PFK Lain lain Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah

812 8121 81211 812111 812112

Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP

813

Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya



813119

Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan setoran sisa UP-PP Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan) Penerimaan Talangan dari Rekening Dana SAL Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena frefinancing REKSUS Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong

814 8141 81411 814111 814112 814113 814114 814115 814116

Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke Rekening BUN Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb 500.000.000 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN

8142 81421 814211 814212 814213 814214 814215 814216

Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti) Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus Penerimaan dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus

8143 81431 814311 814312 814313 814314 814315 814316

Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional) Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I

815 8151 81511 815111 815112

Penerimaan Transito Penerimaan Transito Penerimaan Transito Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

813116 813117 813118



Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu

82 821 8211 82111 821111 821112 821113 821114 821115 821116 821117 821118 821119

PENGELUARAN NON ANGGARAN PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)

8212 82121 821211 821212 821213 821214

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)

8213 82131 821311 821312 821313

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan

8214 82141 821411 821412

Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota

8219 82191 821911 821912 821913

Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah

822 8221 82211 822111

Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah

823

Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya


Menteri Keuangan RI 8231 82311 823111 823112 823113 823114 823115 823116 823117 823118 823119

Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya Pembayaran UP-PP (DU/TU) Pembayaran PFK PP (Prefinancing) Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN) Pengembalian Talangan Dana SAL Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus Pengisian Rekening Dana SAL Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong

824 8241 82411 824111 824112 824113 824114 824115 824116

Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke Rekening BUN Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Sub BUN Valas

8242 82421 824211 824212 824213 824214 824215 824216

Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000 Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN Pembetulan Pembukuan Penerimaan Penggantian dari Rekening Khusus Pengeluaran dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus

8243 82431 824311 824312 824313 824314 824315 824316

Pengeluaran Pemindahbukuan Pengeluaran Pemindahbukuan Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional) Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I

825 8251 82511 825111 825112 825113

Pengeluaran Transito Pengeluaran Transito Pengeluaran Transito Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)


Menteri Keuangan RI

Menteri Keuangan RI PENDAHULUAN

Recommend Documents