Salam Redaksi. Assalamu alaikum Wr, Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Redaksi Assalamu’alaikum Wr, Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua. Lembaga Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Tentang Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society/WSIS) di Jenewa tahun 2003, mengungkapkan masih sangat besarnya “kesenjangan informasi” (information gap) dan “kesenjangan dijital” (digital divide) terutama di negara sedang berkembang, sehingga perlu mendorong terbentuknya masyarakat informasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani konvensi internasional mengenai masyarakat informasi sehingga selama delapan tahun terakhir ini Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berkembang dan menjadi perhatian utama pembangunan di Indonesia. Lompatan kemajuan yang lebih besar diharapkan dapat dicapai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yang secara efektif mulai diberlakukan sejak Januari 2010, sebagai paradigma baru yang dapat merubah wajah birokrasi menjadi lebih transparan. UU-KIP dapat menjadi instrumen bagi publik dalam mengawal kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan. UU ini mengukuhkan hak publik untuk mengetahui secara jelas tentang segala aktivitas yang ada di dalam birokrasi termasuk yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara turut mendukung pelaksanaan UU-KIP dengan menerbitkan Bulletin Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang memuat berita, agenda dan artikel terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara yang direncanakan terbit secara berkala setiap tiga bulan (triwulanan). Edisi perdana ini mengangkat Tema Utama “Think Big, Think Sei Mangkei” sebagai wujud kesiapan dan gelora 2 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

semangat pemerintah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagai KEK Pertama dalam sejarah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012. Artikel utama membahas secara khusus tentang rencana pengemba ngan Kluster Industri Sei Mangkei sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2025 Koridor Sumatera yang berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Selain itu termuat artikel wawasan perencanaan dan agenda kegiatan perencanaan di Bappeda Provinsi Sumatera Utara, berkaitan dengan penyelenggaran Musrenbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, pada tanggal 2-5 April 2012 di Tiara Convention Center Hotel Medan. Redaksi menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah bersedia menyumbangkan pemikirannya untuk mengisi Bulletin ini. Semoga dapat bermanfaat sebagai jembatan informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Bulletin ini juga nantinya bisa dibaca secara online atau di download melalui Website Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada url address : http://www.bappeda. sumutprov.go.id. Selamat ber-Musrenbang, Sukses ... ! Horas… !, Mejuah-juah …!, Ya’ahowuu …! Tim Redaksi

Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Prov. Sumatera Utara Ketua/Pemimpin Redaksi : Sekretaris Bappeda Prov. Sumatera Utara Sekretaris /Wakil Pemimpin Redaksi : Tribowo, SH, MAP Redaktur : Ir. Hasmirizal Lubis, MSi Editor : Tarsudi, SP, MSi (Koordinator) Drs. Junaidi Muslim, MSi Ir. Tetty Magdalena Nasution, MSi Ir. Lauren Gultom, M. Eng Marihot Sormin, SE, MM Ir. Ardiston Simanjuntak, MMA Efendi, SE Ir. Panusunan Harahap Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si Poppy Marulita Hutagalung, ST, MT Muhammad Arsyad Siregar, SE, MSi Boris Parlindungan, S.Kom, MSi Muhammad Henry Pohan, SE Desain Grafis : Devi Wahyudi, S.S. Tarsudi, SP, MSi Fotografer : Rahmad Ziady, AMd Sekretariat : Nurlita Purba, SH Oktavia Siska Yanti, SH Rita Taviv Megawati, S.Sos Sri Langkat Wahyuni, S.Sos Nuraini, SE Muara Sakti Lubis, ST Penerbit : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Alamat Redaksi : Jl. P. Diponegoro No. 21-A Telp. 4538045, 4571306, Fax. (061) 4513830, Medan -20152. E-mail : [email protected] ; Homepage : www.bappeda.sumutprov.go.id. REDAKSI menerima tulisan dari semua pihak yang berhubungan dengan wawasan perencanaan pembangunan, diketik rapi 1 spasi dengan jumlah halaman maksimal 8 halaman, pada kertas ukuran A4, dapat disertai foto atau gambar. Dikirimkan ke Redaksi dalam bentuk hardcopy berikut file (softcopy). Artikel berupa karya ilmiah harus disertai dengan daftar pustaka pendukung. Redaksi berhak untuk mengedit tulisan tanpa mengubah substansi. Bagi tulisan yang dimuat diberi penghargaan (upah tulisan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI WAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI DI SUMATERA UTARA MELALUI PENDEKATAN STRATEGI 5 PILAR RAD-PG 2011-2015 Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir ditandai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Pada tahun 2009 ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,07%, meningkat menjadi 6,35% pada tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 6,58% pada tahun 2011, sementara PDRB per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku juga meningkat dari Rp. 16,81 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 18,38 juta pada tahun 2010 dan Rp. 21,23 juta pada tahun 2011. Namun demikian indeks kesehatan........

15

KONSEP AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu memerlukan berbagai usaha yang konsisten dan terus menerus dari seluruh stakeholders untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat suatu Negara .....

23

PETA JALAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA Pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan............................

AGENDA UTAMA 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, berseberangan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, memiiki luas 181.860,65 km², terdiri dari ...............

4

30

BAPPEDA DALAM BERITA Publik Penyusunan Rancangan Awal 36 Konsultasi RKPD Provinsi Sumatera Utaran Tahun 2013 Koordinasi Perencanaan Bappeda 38 Rapat Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

RAKERNAS III ASSOSIASI BAPPEDA PROVINSI SE INDONESIA Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Ir. Riadil Akhir Lubis, MSi bersama beberapa orang pejabat Bappeda Provinsi Sumatera Utara menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Assosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia...................

40

LIPUTAN KHUSUS MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA SE-SUMATERA UTARA Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi, berkesempatan menghadiri Musrenbang Kabupaten/Kota diantaranya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten...........

42

FOKUS MP3EI SEBAGAI MOTOR PENGGERAK EKONOMI SUMATERA UTARA Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan............

11

TIPS & TRIK PLANNER

Perencanaan yang salah sama dengan merencanakan kesalahan, perencanaan yang gagal sama dengan merencanakan kegagalan ... EDISI I/JANUARI - MARET 2012 3

AGENDA UTAMA

7 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 Oleh : Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi *)

Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, berseberangan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, memiiki luas 181.860,65 km², terdiri dari daratan 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan perairan seluas 110.000,65 km², berbatasan dengan Provinsi Aceh pada sebelah Utara, Sebelah Barat dengan Samudera Hindia, sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat dan di Sebelah Timur dengan Selat Malaka. Potensi yang dimiliki sangat besar berupa Sumber Daya Hayati (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan dan kehutanan), sumber daya energi (tenaga air dan gas alam), bahan tambang mineral logam dan bukan logam. Jumlah penduduk hingga tahun 2011 tercatat berjumlah 13.103.596 jiwa dengan pertumbuhan 1,11% pertahun (terbanyak ke 4 setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang merupakan sumber tenaga kerja terampil dan bonus demografi yang dapat menjadi modal utama penggerak pembangunan. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan pada RPJMD 2009 – 2013, yakni “SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN” dan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Bersatu, Rukun dan Damai Dalam Kesetaraan 2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Mandiri dan Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan 3. Mewujudkan Sumatera Utara Yang Berbudaya, Religius Dalam Keberagaman. 4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Partisipatif & Peduli Ter hadap Proses Pembangunan 4 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Dalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah berkomitmen untuk : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Mewujudkan Masyarakat yang Tidak Lapar 3. Mewujudkan Masyarakat yang Tidak Bodoh 4. Mewujudkan Masyarakat yang Tidak Sakit 5. Mewujudkan Masyarakat yang Punya Masa Depan 6. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 7. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP TAHUN 2013) Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2012 yang dituangkan dalam RKP 2013 diarahkan kepada Perkuatan Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat dengan isu strategis yakni : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 2. Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 3. Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)

4. Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda 5. Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4. 6. Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP 7. Ketahanan pangan : menuju penca paian surplus beras 10 juta ton 8. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi 9. Persiapan Pemilu 2014. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui : 1) Mekanisme ekonomi (pro-growth dan pro-job) 2) Program-program pro-rakyat (pro poor dan pro-job) 3) Program-program mendukung pembangunan berkelanjutan (pro-environment) 4) Pembangunan Sumber Daya Manusia 5) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan Sinergi Pusat dan Daerah Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut dibutuhkan Sinergi pusat dan daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang pelaksanaanya dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi meliputi kerangka perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerangka kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

AGENDA UTAMA Sinergi Pusat dan Daerah tersebut dilaksanakan melalui : • Kerangka perencanaan kebijakan, tujuan yang hendak dicapai adalah dengan memperhatikan masukan-masukan yang me rupakan aspirasi daerah dan Pemerintah daerah dapat menterjemahkan secara tepat kebijakan pemerintah pusat. • Kerangka regulasi, diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraruan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden dan peraturan menteri. • Kerangka anggaran, dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk alokasi pendanaan umum, alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana otonomi ksusus dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. • Kerangka kelembagaan dan aparatur daerah, diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. • Kerangka pengembangan wilayah, dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan wilayah dalam rangka mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

hun 2009-2013. Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 diarahkan kepada terciptanya target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 7-7,20%, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp. 10,26 juta, dan menekan laju inflasi menjadi sebesar 6,0%. Sedangkan untuk target makro sosial diarahkan pada penurunan persentase penduduk miskin menjadi 7%; peningkatan angka melek huruf mencapai 98,46%; peningkatan angka lama sekolah menjadi 10,07 tahun, peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 82 dan penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 6,60%. PROFORMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA Kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dalam 6 tahun terakhir (2005-2011) dilihat berdasarkan 3 Indikator Utama yakni Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan dan perbandingan dengan kondisi di Sumatera dan Nasional dapat dicermati pada grafik dibawah ini :

Kinerja Ekonomi Nasional • Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,7 persen, Kemiskinan 10,5-11,5 persen, dan Tingkat Pengangguran terbuka 6,6-6,4 persen. • Dengan ekonomi dunia yang melambat dan berbagai ketidakpastian global, dibutuhkan upaya yang keras dan konkrit untuk memperkuat permintaan dalam negeri. • Menjaga daya beli masyarakat dan investasi untuk tetap ditingkatkan. • Efektivitas belanja APBN perlu dimaksimalkan terutama pada belanja modal. Secara umum gambaran makro perekonomian nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD TAHUN 2013) RKPD Tahun 2013 memiliki arti penting karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Ta-

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam tahun 2013 diarahkan kepada tujuh prioritas yakni : EDISI I/JANUARI - MARET 2012 5

AGENDA UTAMA PRIORITAS 1. PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA, PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Prioritas ini diarahkan kepada terwujudnya Kehidupan Beragama dan Tata Pemerintahan yang baik melalui dukungan Pelayanan Publik yang baik. Dalam mencapai sasaran tersebut program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain : peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan;pembangunan sarana dan prasana keagamaan, diantaranya pembangunan Islamic Center ; peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP); peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Sistem Perencanaan Pembangunan dan aplikasi lainnya (e-Planning, e-Office, e-Budgeting, e-Performance dan e-Procurement) dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) melalui implementasi e-Government; mendukung kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PK); peningkatan kerjasama antar daerah; peningkatan hubungan kerjasama luar negeri; serta peningkatan sinergitas pembangunan melalui koordinasi dengan kab/kota. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan Informasi kepada masyarakat, meningkatnya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Good Governance, dan meningkatnya sinergitas pembangunan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota. PRIORITAS 2. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU Pendidikan sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan tidak hanya sebatas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia nya saja, namun juga harus diarahkan kepada terciptanya Pendidikan Berbasis Kompetensi, yang diwujudkan melalui 6 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Pemenuhan layanan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun dan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui pemberian beasiswa miskin dan beasiswa prestasi; peningkatan kualitas pendidikan mulai PAUD sampai perguruan tinggi; peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi dan kualifikasi guru ke jenjang S1 dan S2; peningkatan kesejahteraan melaui pemberian insentif guru; mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, dan penyerapan dana BOS; pembangunan SMK sebagai pusat pelatihan kejuruan terpadu (PPKT) dan perguruan tinggi (politeknik) sebagai community college atau carier center dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei; Rintisan Sekolah Berstandard Internasional (RSBI), mendukung kebijakan nasional untuk pencapaian target pembangunan millenium (RAD-MDGs 2015, khususnya Goals 2 : “Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua”, mendukung kebijakan nasional dalam pencapaian target pembangunan Pangan dan Gizi (RAD-PG 2011-2015), khususnya Pilar 3 (Sistem Keamanan Pangan) dan Pilar 4 (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Pembangunan di Bidang Pendidikan diarahkan kepada pemenuhan layanan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

dan rintisan wajib belajar 12 tahun, meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan, menurunnya angka buta aksara menjadi 1,54%, meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 10,07 tahun, penyiapan tenaga terampil siap pakai untuk memenuhi kebutuhan industri dan meningkatnya kompetensi dan daya saing pendidikan. PRIORITAS 3 : PENINGKATAN AKSESSIBILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN Pembangunan Bidang Kesehatan juga merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun sumber daya manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, sehingga mampu bersaing di era yang penuh tantangan dimasa akan datang. Hal ini akan dicapai dengan melakukan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kualitas sumber daya kesehatan, peningkatan Jamkesda dan Jampersal (Universal Coverage), peningkatan kesejahteraan bidan desa (insentif), peningkatan derajat kesehatan khususnya perbaikan gizi anak dan kesehatan ibu melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG 2011-2015) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan melalui revitalisasi posyandu dan pembentukan desa siaga. Target yang ingin di-

AGENDA UTAMA capai antara lain berupa Penurunan Angka Kematian Bayi menjadi 22/1000 Kelahiran Hidup; Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 250/100.000 Kelahiran Hidup; Penurunan Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang, menjadi kurang dari 20 %; dan Meningkatnya Usia Harapan Hidup menjadi 71,3 tahun. P R I O R I T A S 4 : P E N I N G K ATA N INFRASTRUKTUR MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Pembangunan Infrastruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur diarahkan kepada program-program prioritas antara lain :

jaringan pengairan lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya dan peningkatan jaringan irigasi desa (JITUT dan JIDES). Pembangunan dan pemeliharaan irigasi sangat strategis dalam menangani isu alih fungsi lahan yang terus terjadi di berbagai kabupaten. Sampai tahun 2010 luas irigasi yang telah beralih fungsi seluas 2.289 Ha dari 82.791 Ha luas irigasi yang merupakan kewenangan provinsi. Target penanganan infrastruktur sumberdaya air TA. 2014 yaitu - Pemeliharaan jaringan irigasi seluas 73,326 Ha, perbaikan /peningkatan seluas 5.000 Ha, pemeliharaan rutin daerah rawa seluas 61,732 ha dan perbaikan /peningkatan seluas 3.500 ha, perkuatan tebing sungai sepanjang 5,500 m, normalisasi/pelurusan sungai sepanjang 9,500m dan normalisasi /perbaikan tanggul sepanjang 10,250 m dan penyediaan air baku/embung sebanyak 4 unit.

a. Pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana jalan, jembatan dan perhubungan. Diarahkan kepada pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi yang berada di pantai barat, pantai timur maupun dataran tinggi, peningkatan ruas jalan menuju daerah parawisata, pembangunan jalan akses menuju sentra produksi pertanian, peningkatan kapasitas jalan nasional/ provinsi/kabupaten/kota, mendukung dan mendorong kebijakan nasional MP3EI antara lain dengan peningkatan jalan nasional/provinsi/kabupaten mendukung KISM, pengembangan jalur kereta api dan pelabuhan dan pengembangan Kawasan Tabagsel sebagai Hinterland KISM. Target yang ingin dicapai dalam tahun 2013 adalah Tercapainya target efektifitas jalan Provinsi sepanjang 356,18 Km dan jembatan sepanjang 960 dan terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan KEK Sei Mangkei.

c. Pembangunan Bidang Energi Kelistrikan Pembangunan Energi Listrik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi Listrik bagi masyarakat. Pada tahun 2012 direncanakan percepatan adanya pembangunan pembangkit energi listrik PLTA Asahan III di Kab. Asahan dan PLTA Sarulla III di Kab. Taput, serta pengembangan desa mandiri energi melalui pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTMH) sebanyak 2 unit dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 500 unit. Selain itu juga akan dikembangkan program listrik murah bagi warga kurang mampu (Cluster IV).

b. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam rangka pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air, Pemerintah Sumatera Utara telah memprioritaskan Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

PRIORITAS 5. PENINGKATAN PERTANIAN UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI/ AGRIBISNIS; Pembangunan Pertanian di Sumatera Utara diarahkan kepada pertanian berkelanjutan melalui pengelolaan

sumberdaya lahan guna memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada beberapa program prioritas yang meliputi : a. Peningkatan produktifitas tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan Pembangunan di bidang pertanian pangan diprioritaskan kepada peningkatan Peningkatan Produktivitas pangan yang berdaya saing (padi, jagung, kedele dan daging), pencetakan sawah baru dan optimalisasi irigasi, revitalisasi Balai, UPT dan Penyuluhan Pertanian, pengembangan kawasan agropolitan dan agromarinepolitan, pembangunan cluster pertanian (hortikultura), peternakan dan perikanan, pengembangan sistem pertanian organik, pengembangan penangkar benih, pengembangan integrasi ternak-ikan (mina padi) dan agroforestry (integrasi ternak – kehutanan). Target yang diharapkan pada tahun 2013 dapat memenuhi peningkatan kebutuhan pangan (beras, jagung, kedele, daging sapi dan ikan) sebesar 5%; pengura ngan konsumsi beras perkapita sebesar 1,5% melalui diversifikasi pangan; penyerapan tenaga kerja sebesar 6,5%, meningkatnya luas areal pertanian organik di kabupaten/ kota sebesar 5% dan penyediaan bahan baku guna memenuhi permintaan pasar (ekspor) dan kebutuhan industri. b. Peningkatan tanaman perkebunan Peningkatan produksi tanaman perkebunan dilaksanakan melalui peremajaan areal tanaman rakyat secara bertahap, pengadaan bibit unggul untuk perkebunan rakyat (sawit, karet, kopi dan kakao), pengembangan cluster industri perkebunan (kelapa sawit dan karet), pengembangan integrasi ternak dengan perkebunan, fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sei Mangkei. Diharapkan dapat memenuhi target Tercapainya target peningkaEDISI I/JANUARI - MARET 2012 7

AGENDA UTAMA tan peningkatan ekspor Perkebunan sebesar 5%, meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan rakyat sebesar 5%, peremajaan kebun rakyat seluas 15.000 ha Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM), Penyediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri olechemical di Sei Mangkei dan industri karet di Sei Bamban. c. Peningkatan sistem ketahanan pangan Dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di Sumatea Utara diwujudkan melalui pengembangan Gerakan Mandiri Pangan (GEMA PANGAN), dan program mendukung Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, antara lain melalui program pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan sistem distribusi dan stabilitas hargapangan, pengembangan penganeka ragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar, kegiatan fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan (PKP) dan pengawas pangan kabupaten/kota (Distric Food Inspector). Target yang diharapkan berupa pemberdayaan kelompok pangan di 150 desa Gema Pangan dan meningkatnya ketahanan pangan dan status gizi masyarakat di Sumatera Utara. d. Program Lintas sektor dan lintas Wilayah Kabupaten/ Kota Dalam rangka penguatan jejaring kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah kab/ kota, pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan program pengembangan kawasan Agropolitan (9 Kabupaten/kota) dan Agromarinepolitan (16 Kabupaten/kota); Program North Sumatera Livelihoods anda Economic Development program (NS-LEDP) dengan Pilot Project Kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah untuk komoditi karet, kakao, kopi dan padi; peningkatan kualitas pendamping penyuluh pada 8 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

33 kabupaten/kota dengan target untuk meningkatkan produktifitas pertanian; peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan pada sentra produksi, serta peningkatan kerjasama dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. PRIORITAS 6. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA Untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi kerakyatan melalui beberapa program prioritas antara lain : peningkatan produktifitas koperasi dan UKM, peningkatan kualitas kelembangaan dan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro dan menengah, pembinaan koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan, pembentukan koperasi primer, optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja, dimana target yang diharapkan adalah meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10-15% per tahun; meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10% per tahun; pemberdayaan usaha mikro dan menengah pada 250.000 UMKM; terbinanya koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan di 10 KUKM; serta meningkatnya

produktifitas 1000 orang sarjana. Selain itu juga dilakukan program penguatan permodalan pembentukan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dalam upaya untuk mengakomodir penyaluran modal bergulir; peningkatan fungsi badan pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi; pembangunan dan pengembangan pasar tradisional perdesaan dan pasar induk; peningkatan promosi wisata dalam dan luar negeri; pengembangan sarana dan prasarana pada daerah tujuan wisata utama Danau Toba dan Kepulauan Nias melalui penyelenggaraan event wisata berskala internasional (Pesta Danau Toba dan SAIL NIAS 2013). PRIORITAS 7. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MISKIN Dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan dengan melanjutkan 3 Kluster sebelumnya, yakni Kluster 1 : Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (1) BOS, (2) Jamkesmas, (3) BLT, (4) PKH, (5) Raskin, (6) Bantuan Sosial, (7) Bantuan Bencana, dll, Kluster 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kluster 3 : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (KUR) dan Mendukung Program Peningkatan/ perluasan Kluster 4 (6 Program Pro Rakyat) antara lain : Pembangunan 5.000 Rumah Murah, MRT, Air Bersih,

AGENDA UTAMA Listrik Murah, Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan serta Perluasan lapangan pekerjaan melalui penciptaan lapangan kerja baru pada berbagai kawasan ekonomi strategis (KISM, KIM, Pelabuhan, Bandara, dlsb.) Diharapkan dengan pelaksanaan program-program tersebut dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi kurang dari 10 % dan penurunan angka pengangguran menjadi 6 %. PELUANG INVESTASI DAERAH Beberapa fasilitas infrastruktur yang sedang dan akan dibangun pada tahun tahun mendatang memerlukan dukungan pihak investor baik dari dalam maupun luar negeri antara lain : 1.

BANDARA KUALA NAMU Bandara Kuala Namu sebagai pengganti Bandara Polonia terletak di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang berjarak sekitar 25 km dari kota Medan. Bandara Kuala Namu yang akan menjadi Bandara terbesar kedua di Indonesia saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dengan progress sampai Januari 2011 sebesar 71,2% dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2012. Untuk pembangunan seluruh fasilitas dibutuhkan dana sebesar Rp. 1,4 Trilliun untuk pembangunan sisi darat dan Rp. 3,6 Trilliun untuk pembangunan sisi udara. Proyek ini dikelola dibawah pengawasan PT. Angkasa Pura II. Diharapkan Bandara Internasional ini selesai tahun ini dan mulai beroperai tahun depan yang akan dapat mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

(dua) tahap yaitu: Tahap I ruas Medan – Lubuk Pakam – Kuala Namu dengan panjang ± 22,4 Km dan Tahap II ruas Lubuk Pakam – Tebing Tinggi dengan panjang ± 47,6 Km. Untuk pembangunan jalan tol ini dibutuhkan total investasi sebesar Rp. 4.755 Milyar yang antara lain akan dipergunakan untuk pembebasan tanah sebesar Rp. 750 Milyar dan konstruksi sebesar Rp. 3.450 Milyar. Dengan IRR 22,02% dan FIRR 11,26%. Dalam pelaksanaannya pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan berupa pembebasan tanah, pembangunan sebagian konstruksi dan pembuatan Master Plan. Kerjasama yang dapat dijalin dengan pihak swasta melalui sistem BOT (Build, Operate, Transfer). Proyek ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum / Badan Pengatur Jalan Tol.

2. JALAN TOL MEDAN-KUALANAMU – TEBING TINGGI Jalan tol Medan - Kuala Namu Tebing Tinggi merupakan rute alternatif untuk Jalan Lintas Timur dari Medan menuju Tebing Tinggi. Pembangunan jalan tol ini juga dimaksudkan untuk mendukung pembangunan kota Metopolitan Mebidangro dan Bandara Kuala Namu. Pembangunan tol Medan – Kuala Namu – Tebing Tinggi ini dibagi dalam 2

3. PEMBANGUNAN CITY AIR TERMINAL BANDARA KUALA NAMU Untuk mempermudah para calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Kuala Namun direncanakan pembangunan City Air Terminal (CAT) di Stasiun Medan. CAT akan dilengkapi dengan fasilitas antara lain City Check In, Baggage Check In/Claim, pembayaran Airport Tax, Lost and Found (informasi bagasi yang hilang), dan lain sebagainya. Kerjasama yang dapat dijalin dengan

pihak swasta melalui sistem BOT (Build, Operate, Transfer). Pengelolaan proyek ini berada dibawah pengawasan PT. KAI (persero) 4. PENGEMBANGANPELABUHANBELAWAN Rencana pengembangan Pelabuhan Belawan antara lain berupa penguatan dermaga lama, pengembangan terminal peti kemas Gabion, pengembangan alur pelayaran, pengem-bangan pelabuhan curah dan penambahan fasilitas pendukung bongkar muat. Proyek pengembangan pelabuhan Belawan ini membutuhkan biaya untuk Jangka Pendek (2006-2010) sebesar 2.149,2 milyar rupiah; Jangka Menengah (2011–2015) sebesar 889,3 milyar rupiah dan Jangka Panjang (2016-2020) sebesar 3.789 milyar rupiah. Kerjasama yang dapat dijalin dengan pihak swasta melalui sistem BOT (Build, Operate, Transfer). Proyek ini dikelola oleh PT. Pelindo I 5. PROGRAM PENGEMBANGAN ANGKUTAN PESISIR PANTAI (COASTAL MARINE) DENGAN WATER BUS DI PESISIR PANTAI TIMUR SUMATERA Angkutan Pesisir Pantai (Coastal Marine) ini merupakan angkutan alternatif masyarakat di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di wilayah tersebut. EDISI I/JANUARI - MARET 2012 9

AGENDA UTAMA Pekerjaan terdiri dari pembangunan dermaga berukuran 5 x 10 m, perbaikan jalan akses ke pelabuhan, pengadaan dan pengoperasian kapal. Sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan Feasibility Study (FS). Bentuk kerjasama operasi dengan sistem BOO (Built, Operate & Own). Proyek ini berada dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 6. PEMBANGUNAN BENDUNG SERBA GUNA LAU SIMEME Pertumbuhan penduduk kota Medan belum dikuti oleh penyediaan air minum yang dibutuhkan. Kerusakan pada daerah tangkapan hujan sungai Deli, sungai Percut, sungai Serdang, sungai Belawan dan sungai Ular terus berlangsung dan menjadi salah satu penyebab banjir. Bendung Serbaguna Lau Simeme merupakan usaha untuk mengatasi sebagian permasalahan tersebut. Proyek pembangunan Bendung Serbaguna Lau Simeme meliputi Pembangunan bendung, power house, hidromekanikal, elektromekanikal beserta fasilitas pendukung lain yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar Perkiraan biaya US$ 111,320,000 atau ¥ 13.193.000.000. Perkiraan review desain awal dan pra konstruksi selama 3 tahun dan masa konstruksi diperkirakan selama 4 tahun. Bentuk Kerjasama yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan sistem BOT (Build, Operate, Transfer). Proyek ini berada dibawah pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum / Direktorat Jenderal PSDA. 7. MEGA PROJECT MP3EI Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025, untuk mewujudkan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju melalui peningkatan pendapatan dan daya beli dengan dibarengi membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung 10 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Energi Nasional”. Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (PP No. 29 Tahun 2012). KLUSTER INDUSTRI SEI MANGKE – (INTEGRATED SUSTAINABLE PALM OIL INDUSTRIAL CLUSTER) Kelapa sawit merupakan primadona komoditi perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas kebun sawit 970.000,7 hektar, produksi CPO Sumut tahun 2008 mencapai 3,52 juta ton, atau setara dengan 16 persen dari total produksi CPO nasional 42,90 juta ton. Sei Mangke-Integrated Sustainable Palm Oil Industrial Cluster (SM-ISPOIC) diharapkan bisa mengubah komposisi ekspor Sumatera Utara dari CPO menjadi ekspor produk turunan. Pada tahun 2015 diharapkan paling tidak hanya 50 persen total ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah dan menjadi 30 persen pada tahun 2020. Kawasan SM-ISPOIC merupakan kawasan yang bertujuan mengintegrasikan industri pengolahan kelapa sawit/CPO dengan konsep kawasan industry ramah lingkungan seperti oleochemical, surfactant, kertas, kayu lapis, pupuk organik, pengolahan makanan ternak dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas yang dipersiapkan antara lain jalan dan drainase, perkantoran, pergu-dangan, Water Treatment Plant (WTP), pembangkit listrik dari sisa pengolahan kelapa sawit (2 x 3,5 MW), tangki pe

nyimpanan CPO/PKO, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), dsb. Sebagai tahap pertama luas lahan yang dipersiapkan sebesar 104 Ha dengan kemungkinan pengembangan di masa mendatang hingga seluas 3000 Ha. Lokasi tersebut berdekatan dengan Jalan Lintas Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung (± 40 km). Lokasi proyek berada di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur. Proyek ini dapat didanai melalui kerjasama swasta dengan sistem BOO (Built, Operate, Own) melalui pengelolaan PTPN III. Mega Proyek MP3EI di Provinsi Sumatera memiliki Total Nilai sebesar ± Rp. 34, 27 Triliun, dengan 21 Proyek yang dananya bersumber dari Pemerintah, BUMN dan Swasta serta kolaborasi ketiganya. Juga tengah dibahas di pusat 17 usulan tambahan Project MP3EI Provinsi Sumatera Utara. Dukungan dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, masyarakat dan investor untuk memberhasilkan program MP3EI, dalam berbagai bidang antara lain : pembangunan infrastrukur : pembangunan jalan, kereta api, pelabuhan Kuala Tanjung, Bandar Udara Kuala Namu; ketenagalistrikan, sumber air, fasilitas pabrik pengolahan; di bidang pendidikan melalui pembangunan sarana/prasarana pendidikan SMK dan Politeknik untuk penyiapan tenaga kerja terampil, riset dan pengembangan; supplai bahan baku untuk memenuhi kapasitas produksi pada industri pengolahan Kelapa Sawit di Sei Mangkei dan Karet di Sei Bamban. PENUTUP : Demikian sekilas Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang dituangkan dalam program prioritas pembangunan dan peluang investasi daerah. Dukungan dan parsitipasi dari seluruh masyarakat dan dunia usaha sangat diharapkan dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. *) Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara

FOKUS

MP3EI SEBAGAI MOTOR PENGGERAK EKONOMI SUMATERA UTARA Oleh : Ir. Hasmirizal Lubis, MSi *)

I.

PENDAHULUAN Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari capaian pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat iniIndonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri

manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60. Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesiapun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC,G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negaranegara lain justru mengalami penurunan. Bahkan Indonesia diperkirakan menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia baru sebagaimana yang dirilis oleh Goldman Sachs yang memprediksikan bahwa kekuatan

ekonomi dunia yang semula diperkirakan adalah Brasil, Russia, India dan China (BRIC) akan bertambah satu negara lagi yakni Indonesia, sehingga akronimnya akan menjadi BRIIC (Brazil, Russia, India, Indonesia dan China). II.

POSISI MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DI PROVINSI SUMATERA UTARA MP3EI memiliki semangat “Not Business as usual”. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kebijakan awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha. Dalam MP3EI pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi EDISI I/JANUARI - MARET 2012 11

FOKUS yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiscal dan non fiscal. Implementasi MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: 1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku. 2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected. 3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Periode waktu penyelesaian Proyek MP3EI dimulai Tahun 2011 dan direncanakan berakhir 2025, sebagai contoh Pembangunan Jembatan Selat Sunda (Panjang 29 km dan lebar 60 m) yang direncanakan berakhir pada tahun 2025. Adapun perkiraan investasi infrastruktur pemerintah dalam Proyek MP3EI sebagaimana data yang dimuat dalam buku Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, untuk koridor Sumatera sebesar Rp.334.412 miliar, koridor Jawa Rp.491.674 miliar, koridor Kalimantan Rp31.016,53 miliar, koridor Sulawesi Rp.5.031 miliar, koridor Bali Nusa Tenggara sebesar Rp.14.143 miliar dan koridor Papua Maluku sebesar Rp.64.186 miliar. Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa proyek skala besar yang mendukung MP3EI yang sumber dananya dari Pemerintah, BUMN dan Swasta serta kolaborasi dari ketiganya, adapun beberapa proyek tersebut antara lain 12 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Nilai investasi (Miliar Rp)

Periode Selesai

ket

Pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi (60 km)

6.700

2016

Pemerintah

2.

Pembangunan Rel Kereta Api Stasiun Araskabu-Kualanamu Airport (9 km)

2.150

2013

Pemerintah

3.

Perluasan Pelabuhan Belawan

830

2014

Pemerintah

4.

Pembangunan Rel KA Ruas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

400

2013

Pemerintah

5.

Peningkatan jalan Tebing Tinggi-kisaran-Rantau Prapatbatas Prov Riau (326,71 km)

365

2013

Pemerintah

6.

Pengembangan jalan akses Kualanamu Tahap II 14 Km) dan Fly over Tahap I dan II (dua jembatan 1 Km)

355

2014

Pemerintah

7.

Peningkatan Jalan Lima Puluh-Pematang Siantar-Kisaran (64,15 km)

225

2015

Pemerintah

8.

Perbaikan/pelapisan jalan raya, ruas Lima Puluh-Simpang Inalum (22 km)

154

2013

Pemerintah

9.

Pembangunan Rel Kereta Api dari Kawasan Sei Mangkei ke Kota Lima Puluh

150

2013

Pemerintah

10.

Pembangunan jalan akses Belawan sep 15 Km

150

2012

Pemerintah

11.

Pelebaran jalan dari KISM-Lima Puluh (10 km)

140

2012

Pemerintah

12.

Pembangunan PLTP Sarulla-1 Kap 110 MW

6.000

2015

BUMN

13.

PLTA Asahan III, kap 2 x 87 MW (174 MW)

2.880

2014

BUMN

14.

Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Sumatera Utara (17 titik)

2.155

2015

BUMN

15.

Pengembangan sector provate di Bandara Kualanamu

1.600

2012

BUMN

16.

Project Sibayak 3

554

2015

BUMN

17.

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTNS) dan bahan baku Tebu

150

2012

BUMN

18.

Kawasan Industri Berbasis Oleochemical Sei Magkei

4,200

2015

BUMN

19.

Pembangunan Jalan tol Medan-Binjai (15,18 km)

1.204

2016

Campuran

20

Percepatan pengembangan hidro skala besar (2 x 87 MW) , Porsea Sumatera Utara (Asahan 3) – 30 Ha

2.610

2013

BUMN

21

Pembangunan Jalan Tol Medan – Kuala Namu – Tebing Tinggi (60 Km) – Ruas Medan – Kuala Namu – Lubuk Pakam

1.306

2013

Pemerintah

No

Nama Proyek

1.

TOTAL

34,278

FOKUS Disamping kegiatan yang tercantum dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Provinsi Sumatera Utara juga mengusulkan beberapa proyek/kegiatan untuk mengakselerasi pembangunan Sumatera Utara, diantaranya : No

Nama Proyek

1.

Jalan Tol Tebing Tinggi - Kisaran

2.

City Air Terminal dan City Check In Kereta Api Bandara Kuala Namu

3.

Pengembangan Pelabuhan Sibolga

4.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung mendukung Kawasan Industri Sei Mangke

5.

Bendungan Lau Simeme

6.

Industrialisasi Karet

7.

North Sumatera Palm Oil Valley

8.

Pengembangan Kawasan Danau Toba dan Kawasan Destinasi Wisata

9. 10.

Pengembangan Ex-Bandara Polonia Pembangunan Pusat Pendidikan SMK mendukung MP3EI (Menggandeng Perguruan Tinggi)

III. PROYEKSI PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA SEBAGAI DAMPAK MP3EI Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi terlebih lagi foreign direct investment (FDI) merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak laju pertumbuhan PDB atau PDRB suatu negara atau wilayah terlebih lagi dengan kemudahan aksessibilitas transportasi khususnya jalan, pelabuhan laut dan udara serta pembangunan cluster industri yang berbahan baku lokal yang dampak memberikan multiplier effect bagi pembangunan ekonomi Sumatera Utara. Berdasarkan estimasi yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara, maka ditargetkan beberapa indikator makro ekonomi sebagai dampak dari MP3EI sampai dengan tahun 2013 antara lain : No

Indikator

Satuan

Tahun 2012 *)

2013*)

%

7,10

7,55

1

Pertumbuhan Ekonomi

2

PDRB ADHB

Rp Triliun

363,82

422,03

3

PDRB ADHK 2000

Rp Triliun

135,43

146,42

4

PDRB Perkapita (ADHB)

Rp Juta

27,40

31,79

5

PDRB Perkapita (ADHK)

Rp Juta

10,25

11,03

6

Struktur Ekonomi (ADHB) - Pertanian

%

23,16

22,26

11.

Pembangunan Dryport Tebing Tinggi dan Kuala Tanjung

12.

Pembangunan Trans Railway Sumatera

13.

Pembangunan Jalan Outer Outer Ring Road

- Pertambangan dan Penggalian

%

1,05

1,04

14.

Pembangunan Terminal Agribisnis/ Induk

- Industri Pengolahan

%

22,32

23,42

- Listrik, Gas, dan Air bersih

%

0,86

0,96

15.

Bus Rapid Transportation

- Bangunan

%

7,01

7,21

16

Peningkatan Mebidang Ring Road

%

18,98

18,92

17.

Peningkatan Jalan Medan - Berastagi

- Perdagangan, Hotel, dan Restoran

%

9,43

8,43

18.

Pembangunan Kawasan Nasional Mebidangro

- Pengangkutan dan Komunikasi

%

7,95

7,93

19.

Pembangunan Jalan Kereta Api Menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan

- Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa

%

9,24

9,83

7

ICOR

%

4-4,5

4-4.20

8

- Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi)

Rp Triliun

94,59-118,70

109,73-128,50

20.

Pengembangan Kepulauan Nias menjadi destinasi pariwisata dan pusat pengolahan perikanan laut

*) Target EDISI I/JANUARI - MARET 2012 13

FOKUS

IV. PENUTUP Demikian tulisan tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai penggerak ekonomi Provinsi Sumatera Utara ini disusun sebagai bahan bagi kontemplasi bersama untuk peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Utara, yang beberapa tahun belakangan ini jauh tertinggal diban dingkan Riau dan Provinsi lainnya di Sumatera.

*) Ir. Hasmirizal Lubis, MSi Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara

14 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

WAWASAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI DI SUMATERA UTARA MELALUI PENDEKATAN STRATEGI 5 PILAR RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) 2011-2015 Oleh : Tarsudi SP. MSi *) I.

Pendahuluan Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir ditandai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Pada tahun 2009 ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,07%, meningkat menjadi 6,35% pada tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 6,58% pada tahun 2011, sementara PDRB per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku juga meningkat dari Rp. 16,81 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 18,38 juta pada tahun 2010 dan Rp. 21,23 juta pada tahun 2011. Namun demikian indeks kesehatan yang diukur berdasarkan indikator Umur Harapan Hidup rata-rata penduduk Sumatera Utara dalam tahun 2010 baru mencapai 69.8 tahun, masih lebih rendah daripada angka rata-rata nasional sebesar 70,2 tahun. Hal ini menunjukkan ketertinggalan Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan di bidang kesehatan. Jika dicermati lebih jauh capaian indikator makro kesehatan tahun 2010 menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), yakni sebesar 268/100.000 kelahiran hidup, dan angka pre valensi balita kekurangan gizi sebesar 21,4%, sementara pada tahun yang sama AKI nasional sebesar 226/100.000 kelahiran hidup (angka perkiraan) dan prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 17,9%. Dalam hal ini diperlukan upaya keras untuk mengakselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang te-

lah menetapkan target penurunan angka kematian ibu menjadi 102/100.000 kelahiran hidup dan prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 15,5 % di tahun 2015, yang berarti kita hanya memiliki waktu kurang dari tiga tahun. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota bahwa penanganan bidang pangan dan ke sehatan menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewena ngan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Jika dilihat peta penduduk rawan pangan pada tahun 2009 menunjukkan situasi yang sedikit lebih baik. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang termasuk kategori sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per hari mencapai 14,48%, sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14,47%. Namun masih ditemukan disparitas antar kabupaten/kota. Ini diakibatkan masih rendahnya aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan anggotanya, untuk mengkonsumsi makanan yang beEDISI I/JANUARI - MARET 2012 15

WAWASAN PERENCANAAN ragam, bergizi-seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Hal ini berdampak pada semakin beratnya masalah kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak. Beberapa dampak buruk kurang gizi adalah rendahnya produktivitas kerja; kehilangan kesempatan sekolah; dan kehila ngan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi. Agar individu tidak kekurangan gizi maka akses setiap individu terhadap pangan harus dijamin. Akses pangan setiap individu ini sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara kontinyu. Kemampuan mengakses ini dipengaruhi oleh daya beli, yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang. Upaya-upaya untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi serta kesempatan pendidikan tersebut akan mendukung komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang cukup luas, ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Keberhasilan ketahanan pangan dan gizi di Sumatera Utara sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik, sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi Sumatera Utara untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi wilayah, rumahtangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Sumatera Utara secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan keta hanan pangan dan gizi harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD. Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh daerah. Untuk menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi dalam rangka mendukung pembangunan SDM berkualitas, sesuai dengan komitmen pemerintah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara diantaranya, “Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan”, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012. 16 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

II. Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi di Sumatera Utara 2.1. Status Gizi Masyarakat Tolok ukur yang dapat mencerminkan status gizi masyarakat adalah status gizi pada anak balita yang diukur dengan tinggi badan dan berat badan menurut umur dan dibandingkan dengan standar baku rujukan WHO (2005). Berdasarkan ukuran tersebut maka dapat ditentukan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk, prevalensi balita pendek dan prevalensi balita bertubuh kurus. a.

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2010, menunjukkan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang yaitu 21,4%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2007, dimana prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Sumatera Utara yaitu 22,7%. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2010, angka Sumatera Utara masih di atas angka ratarata nasional yang hanya sebesar 17,9%. (Lihat Gambar 1)

Sayangnya informasi yang dapat ditampilkan dari hasil Riskesdas Tahun 2010 sangat terbatas, tidak menunjukkan kedalaman data hingga tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam dokumen RAD-PG Provinsi Sumatera Utara ini, data untuk Kabupaten/ Kota diambil dari hasil Riskesdas tahun 2007. Dari hasil Riskesdas 2007 terlihat bahwa posisi status gizi anak balita di Sumatera Utara berdasarkan berat badan per umur (BB/U) berada di urutan ke-14 tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia, bahkan bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Suma- tera, Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 tertinggi setelah Provinsi Aceh. Merujuk kepada hasil Riskesdas tahun 2007, kabupaten/kota dengan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang tertinggi berada di Kabupaten Tapanuli Utara (38,3%) dan terendah di Kabupaten Langkat yaitu (11,4%) seperti yang terlihat pada Gambar 2.

WAWASAN PERENCANAAN

b.

Prevalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek Di Provinsi Sumatera Utara, status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan per umur (TB/U) yaitu prevalensi balita sangat pendek dan pendek sebesar 42,3% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional, sebesar 35,6%. Di Sumatera Utara, prevalensi balita yang sangat pendek sebesar 23,4%, dan pendek sebesar 18,9%.

ra Utara masih jauh dari capain angka ratarata nasional dan kesenjangan terhadap target MDGs juga masih sangat besar. Untuk prevalensi anak balita dengan gizi kurang, Sumatera Utara harus mampu menurunkan sekitar 6% kurun waktu 5 tahun (2011-2015) atau 1,2% setiap tahunnya; sedangkan untuk prevalensi anak balita pendek, Sumatera Utara harus mampu melakukan upaya penurunan hingga 10,3% atau 2,06% pertahunnya. Hal ini sangat berat karena hasil Riskesdas menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama kurun waktu empat tahun (2007-2010) hanya mampu menurunkan prevalensi balita sangat pendek dan pendek sebesar 0,8% dan 1,3% untuk prevalensi anak balita dengan gizi buruk dan kurang. Sehingga untuk mencapai target MDGs, Sumatera Utara membutuhkan dana dan upaya yang sangat besar disamping pentingnya komitmen dan penguatan kerjasama lintas sektoral untuk menanggulangi masalah gizi pada balita, karena tingginya prevalensi balita pendek mengindikasikan masih lemahnya pengannganan masalah gizi di Sumatera Utara sehingga memerlukan tindakan yang komprehensif dan berkesinambungan. 2.2. Aksesibilitas Pangan Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari, maka posisi Sumatera Utara telah melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi Sumatera Utara saat ini sebesar 3267 Kal/kapita/hari, demikian juga ketersediaan protein telah melebihi standar sebesar 84,22 gr/hari, sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE), sebesar 1977 Kkal/ kapita/hari sudah melebihi angka nasional yang baru sebesar 1735,5 Kkal/kapita/hari. Sehingga dari segi aksessibilitas pangan sebenarnya Sumatera Utara masih cukup aman.

Secara nasional, target MDGs untuk pre valensi balita sangat pendek dan pendek pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 32%. Bila dilihat prevalensi per kabupaten/kota pada tahun 2007 dan pencapaian Sumatera Utara sampai dengan tahun 2010, maka pada tahun 2007, hanya ada 3 kabupaten/kota yang telah mencapai target MDGs, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan. Dari uraian diatas terlihat bahwa angka prevalensi anak balita dengan gizi kurang dan balita bertubuh pendek di Sumate-

Tabel Capaian Indikator Makro Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara, 2010

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 17

WAWASAN PERENCANAAN

Namun dari data Riskesdas tahun 2010 masih terdapat persentase penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari kebutuhan minimal (kurang dari 1400 K.kal/kapita/hari) sebesar 43,4%. Perkembangan prevalensi penduduk rawan konsumsi pangan (defisit energi tingkat berat) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara disajikan pada Gambar 4. Tingkat kerawanan pangan ini adalah dalam kategori agak rawan pangan. Usaha ini harus dipecahkan secara bertahap melalui usaha peningkatan pendapatan masyarakat karena merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akses pangan masyarakat menuju gizi yang cukup untuk hidup sehat. Kelompok miskin inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi. 2.3. Mutu dan Keamanan Pangan Situasi keamanan pangan dapat dilihat dari adanya kenaikan produk industri pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun. Jika produk yang TMS tersebut dielaborasi lebih lanjut, terlihat bahwa penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) pemanis dan pengawet (benzoat) berlebih, penyalahgunaan bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna bukan untuk makanan, dan cemaran mikroba. Urutan penyebab masalah keamanan pangan 5

5 4

tersebut berturut-turut adalah: cemaran mikroba, BTP pemanis berlebih, pewarna bukan untuk makanan, BTP pengawet (benzoat) berlebih, serta penyalahgunaan bahan berbahaya boraks danformalin. Pada sisi produsen berusaha meningkatkan keuntungan dengan cara tidak jujur, disisi lain konsumen menginginkan harga murah. Akibat dari keadaan ini maka banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun. Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) pemanis dan pengawet (benzoat) berlebih, penyalahgunaan bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna bukan untuk makanan, dan cemaran mikroba. Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan walaupun masih terjadi setiap tahun. Dari tahun 2005-2010, terjadi KLB keracunan makanan sebanyak 15 kali. Urutan penyebab masalah keamanan pangan tersebut berturut-turut adalah: cemaran mikroba, BTP pemanis berlebih, pewarna bukan untuk makanan, BTP pengawet (benzoat) berlebih, serta penyalahgunaan bahan berbahaya boraks dan formalin. Namun faktor penyebab ini tidak bisa dijadiakan acuan karena umumnya berubah-ubah kejadiannya setiap tahun. 2.4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berdasarkan Riskesdas tahun 2007 dan 2010, di provinsi Sumatera Utara proporsi penduduk melakukan persalinan oleh Tenaga Kesehatan 88,4%, ASI Eksklusif 25,43%, menimbang bayi 63,2%, akses RT terhadap Air Bersih 52,39%, ketersediaan jamban 57,63%%, PSN 70.03%, cuci tangan dengan sabun yaitu 14,5%, persentasi penduduk usia 10 tahun yang cukup makan sayur dan buah 5,5%, aktifitas fisik 48,1%, dan penduduk usia 10 tahun yang merokok yaitu 23,3% dan yang tidak merokok di dalam rumah hanya 13,9%. Kebiasaan perilaku hidup sehat semakin meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan status ekonomi. Proporsi rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat (PHBS) dengan baik baru mencapai 42,3%, masih lebih rendah dari target nasional yaitu 60%, untuk ini diperlukan usaha keras untuk mencapai angka tersebut. 3

3 2

2

2

2 2008

2009

2 1

1 0 2005

200 06

2007

K KLBKeracunanMakanan

18 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

2010

2.5. Kelembagaan Pangan dan Gizi Kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan saat ini masih belum berjalan secara efektif semenjak adanya era otonomi daerah. Kelembagaan untuk penanganan gizi relatif cukup baik, peranan PKK dan posyandu sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun kelembagaan untuk penawanan kerawanan pangan melalui desa mandiri pangan (Tim Pangan Kecamatan dan Desa) masih belum berjalan sempurna dan banyak dikembangkan sendiri

WAWASAN PERENCANAAN oleh kabupaten/kota. Kelembagaan untuk penanganan percepatan penganeka- ragaman konsumsi pangan juga masih belum berjalan secara cepat karena program ini masih relatif baru. Oleh karena itu revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan harus menjadi perhatian yang serius. Permasalahan kelembagaan yang memerlukan perhatian di Sumatera Utara adalah masalah koordinasi antar institusi di tingkat provinsi, koordinasi antar insitusi tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten, serta perlunya tenaga profesional di tingkat pemerintahan bawah yakni tingkat kecamatan dan desa. Di samping itu perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang konsumsi pangan yang beragam,bergizi, berimbang dan aman berbasis pangan lokal agar hidup sehat dan produktif. Selain itu perlu meningkatkan peran penyuluh dan PKK dalam merubah prilaku konsumsi pangan. Saat ini inovasi-inovasi ketahanan pangan keluarga berbasiskan sumberdaya dan kearifan lokal belum optimal dikembangkan, dimana sebenarnya dapat dilakukan melalui kajian-kajian Iptek ataupun kajian sosial ekonomi mengingat melimpah dan beragamnya sumberdaya pangan lokal yang dimiliki Sumatera Utara.

Gambar 6.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PANGAN DAN GIZI 3.1. Kerangka Umum Konsep Implementasi RAD-PG 20112015 di Provinsi Sumatera Utara Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan tujuan pembangunan di Sumatera Utara. Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan IPM tersebut, maka Sasaran RAD-PG Sumatera Utara Tahun 2015 adalah : 1. Penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita 2. Penurunan prevalensi pendek balita 3. Penurunan kerawanan pangan masyarakat 4. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian 5. Peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat 6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat 7. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 8. Memperkuat Kelembagaan Pangan dan Gizi Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka akan dilakukan berbagai program dan kegiatan dalam bentuk Ren-

Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 19

WAWASAN PERENCANAAN cana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sumatera Utara 2011-2015 (RAD-PG 2011-2015). Program dirancang dalam satu rencana yang integratif dalam 5 pilar rencana aksi, yang dalam implementasinya mengacu kepada Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. 3.2. Tujuan : Mengacu pada kesepakatan internasional (MDGs), dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RANPG), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Suma tera Utara, serta memperhatikan situasi pangan dan gizi, maka provinsi Sumatera Utara terus bertekad untuk pemantapan ke tahanan pangan dan gizi. Adapun tujuan pembangunan pangan dan gizi pada tahun 2011-2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan stus gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 14,05 persen, dan penurunan prevalensi pendek balita menjadi 32 persen, serta menurunkan kerawanan pangan masyarakat menjadi 10 persen pada tahun 2015. 2. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari. 3. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95 pada tahun 2015. 4. Meningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada rumah tangga menjadi 60%. 5. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan. 3.3. Kebijakan : Secara umum kebijakan yang ditempuh RAD-PG Provinsi Sumatera Utara tetap mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015 yakni dengan mempercepat penurunan prevalensi kekurangan gizi pada ibu dan anak dan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, yang ditempuh melalui beberapa arah kebijakan yakni : 1. Perbaikan gizi masyarakat. Arah kebijakan adalah : (a) peningkatan pembinaan Gizi masyarakat dan (b) peningkatan layanan kesehatan bagi pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak balita; 2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Arah kebijakan adalah : (a) pengembangan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan mutu tanaman tanaman serealia, aneka kacang dan umbi, tanaman buah, perkebunan, peternakan dan perikanan, (b) pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (c) pengembangan 20 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

penganeka ragamaan Konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; 3. Peningkatan pengawasan Mutu dan keamanan pangan. Arah kebijakan adalah : (a) pengawasan makanan, termasuk pengujian di peredaran (b) pengawasan produk dan bahan berbahaya, (c) inspeksi dan sertifikasi makanan, termasuk seritikasi ISTP IRT (d) peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan (PKP) dan pengawas pangan Kabupaten/Kota (District Food Inpecture), (e) bimbingan teknis dan monitoring pada industri rumah tangga pangan (IRTP), (f) bimbingan Teknis dan monitoring pada kantin sekolah; 4. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS). Arah kebijakan adalah menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pendekatan pimpinan, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui : (a) pembinaan PHBS pangan dan Gizi, dan (b) pengembangan kebijakan sehat bidang pangan dan gizi; dan 5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Arah kebijakan adalah : (a) penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan pada level kabupaten/kota, (b) penguatan koordinasi antar insitusi di tingkat provinsi, koordinasi antar insitusi tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten, (c) peningkatan tenaga profesional di tingkat pemerintahan paling bawah yakni tingkat kecamatan dan desa, (d) peningkatan kelembagaan masyarakat tingkat desa, (e) perbaikan sistem pendataan pangan dan gizi, dan (e) penguatan lembaga sistem kewaspadaan pangan dan gizi di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa , (d) pengembangan inovasi ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal. 3.4. Strategi Strategi yang ditempuh untuk implementasi kebijakan tersebut melalui : 1. Perbaikan gizi masyarakat. Peningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak baduta dan balita; 2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Peningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin; 3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Peningkatkan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi; 4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku

WAWASAN PERENCANAAN Kegiatan : 1. Pembinaan Desa Mandiri Pangan 2. Gerakan Mandiri Pangan 3. Monev Kemandirian Pangan 4. Pemberdayaan Gemapan melalui lumbung pangan dan PMUK 5. Pembinaan Manajemen Lumbung Pangan desa 6. Pengembangan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 7. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu; 5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat provinsi, dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi. IV. RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011-2015 Sumatera Utara (RAD-PG 2011-2015) berdasarkan kegiatan dan institusi pelaksana kegiatan yang terstuktur secara integratif diwujudkan dalam 5 pilar rencana aksi, yakni : 1.

Pilar 1 : Perbaikan gizi masyarakat 1. Program Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat Kegiatan : 1. Penemuan dan penanggulangan penderita kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya dan Pemberian Dana Perawatan Kasus 2. Pelatihan Konselor ASI 3. Penyuluhan IMD di Desa 4. Workshop Vitamin A 5. Bulan Sweeping Vitamin A 6. Pelatihan Survaelans Gizi 7. Penyedian MP-ASI Buffer Stock 8. Pertemuan MP-ASI Dalam Rangka Pananggulangan Bencana 9. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas 10. Pelatihan kader Posyandu 11. Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan BOK untuk peningkatan Posyandu 12. Pertemuan Sosialiasi Kel.Pendukung ASI bagi Petugas Puskesmas 13. Penyebaran Informasi Melalui Radio,Poster dll 2. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan : 1. Penyediaan Tablet Besi 2. Monitoring Tablet besi ke Kabupaten/kota 3. Penyedian PMT Bumil 4. Penyediaan Kapsul Vitamin A 5. Monitoring Pemberian Kapsul Vitamin A 6. Evaluasi PWS Ibu Hamil 7. Home Visit oleh Bidan Desa 8. Pelayanan kesehatan Anak 9. Pemberian Imunisasi/Suntikan K1

2.

Pilar 2 : Peningkatan aksesibilitas pangan 1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

2. Program Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan Kegiatan : 1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) 2. Analisis Dan Pola Distribusi Pangan 3. Pengembangan Panel Harga dan Pasokan Pangan di tingkat konsumen dan produsen 3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Kegiatan : 1. Pemanfaatan Pekarangan 2. Pengolahan Tepung-tepungan 3. Pembuatan poster/leaflet/ baliho dan Pemutaran Film Dokumenter 4. Pengawasan, peredaran mutu buah dan sayuran serta uji lab. Residu pestisida 5. pemantauan penanganan keamanan pangan buah dan sayuran oleh kabupaten/kota 6. Operasional OKKPD Provinsi 7. Pengawasan dan monitoring mutu hasil pertanian 3.

Pilar 3 : Pengawasan Mutu dan keamanan pangan 1. Program Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector) Kegiatan : 1. Pelatihan Training of Trainer (TOT) terhadap Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota 2. Program Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kegiatan : 1. Pelatihan dan Fasilitasi Disain dan Implementasi Cara Produksi Produk Pangan yang Baik 2. Audit surveilan pada Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara 3. Program Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah Kegiatan : 1. Penelitian dan pengawasan Jajanan Anak Sekolah 2. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Bimtek pada Kantin Sekolah EDISI I/JANUARI - MARET 2012 21

WAWASAN PERENCANAAN 4.

Pilar 4 : Perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) 1. Program Pembinaan PHBS Pangan dan Gizi Kegiatan : 1. Workshop usaha kesehatan sekolah (UKS) bagi siswa SMA, SMK, SMP, SD Negeri dan Swasta 2. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

5.

Pilar 5 : Penguatan kelembagaan pangan dan Gizi 1. Program Peningkatan Kelembagaan Pangan dan Gizi di Daerah Kegiatan : 1. Revitalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten/kota dan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD 2. Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan dan Gizi 3. Revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan

V. PENUTUP Dokumen RAD-PG Provinsi Sumatera Utara 2011-2015 ini merupakan petunjuk operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya rencana aksi ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Sumatera Utara.

22 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Dokumen RAD-PG Provinsi Sumatera Utara 2011-2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, dengan harapan pada tahun 2015 dapat mewujudkan tujuan memperkuat ketahanan pangan dan gizi provinsi Sumatera Utara dan sekaligus mendukung tercapainya target RAN-MDGs dan RAN-PG. RADPG Sumatera Utara 2011-2015 ini digunakan oleh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi dan perencanaan program dan kegiatan pangan dan gizi di Sumatera Utara agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi. Mengingat masalah pangan dan gizi dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bersifat lintas sektor, maka dalam rencana dan implementasi RAD-PG semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan harus diutamakan. Kemitraan antar pemerintah dengan masyarakat dan swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan pangan dan gizi di Sumatera Utara. Pustaka : - Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011 - Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2012 - BPS, Sumatera Utara Dalam Angka, 2011 *) Tarsudi, SP, MSi Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tim Pokja RAD-PG Provinsi Sumatera Utara 2011-2015

22

WAWASAN PERENCANAAN

KONSEP AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA Oleh : Muhammad Arsyad Siregar SE, MS.i *) I.

PENDAHULUAN Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu memerlukan berbagai usaha yang konsisten dan terus menerus dari seluruh stakeholders untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat suatu Negara maupun wilayah. Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari capaian pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahuntahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln arsyad, 1999:108). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi/otonomi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme dana transfer di daerah yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Terdapat beberapa kewenangan yang tetap menjadi urusan bagi pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan ke pemerintah daerah yakni kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama serta moneter dan fiskal. Selain itu seluruh kewenangan menjadi tanggungjawab bagi masing-masing tingkatan pemerintahan daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan dalam hal pembiayaan daerah memungkinkan daerah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah di luar yang dibagikan oleh pemerintah pusat, sumber-sumber tersebut bersumber dari berbagai potensi-potensi ekonomi lokal, serta sumber daya alam tanpa adanya intervensi berlebihan dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap perekonomian daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk aktif dan kreatif dalam pengembangan perekonomian, peranan investasi swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta berbagai modal BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi yang masuk akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menyebabkan multiflier effect terhadap sector-sektor lainnya. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (Produk Domestik Bruto) setiap tahunnya (Tambunan, 2001:2). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia menurut klasifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada dasarnya terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air minum; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restauran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta (9) jasa-jasa. Adapun secara umum Sumatera Utara masuk dalam Tipologi Daerah Yang potensial berkembang dengan pesat (Cluster III), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Tipologi Klassen, adapun alasannya adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara relatif lebih tinggi dari capaian nasional, akan tetapi PDRB/kapitanya masih dibawah capaian nasional, adapun data pendukungnya disampaikan sebagai berikut :

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 23

WAWASAN PERENCANAAN

Sumber: SUDA dan Berita Resmi Statistik Sumut, Nasional

II.

KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara bergerak menuju arah yang optimis, dimana pencapaiannya selalu berada di atas capaian nasional. Bahkan Sumatera Utara menjadi salah satu barometer bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional, berikut ini akan disajikan gambaran tentang kondisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dari aspek produksi dan pengeluaran, untuk secara holistik melihat peluang Sumatera Utara dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi diatas 6%. 2.1 PDRB Aspek Produksi 2.1.1 Atas Dasar Harga Berlaku Secara umum PDRB atas berlaku Provinsi Sumatera Utara telah memperlihatkan gambaran kondisi perekonomian atas dasar harga pasar yang berlaku, terlihat sebagai berikut : Tabel2.DataPDRBSumateraUtaraAtasDasarHargaBerlakuTahun2006-2010(Rp.juta)

Dari gambaran diatas juga terlihat bahwa secara rata-rata perkembangan tahun sektor Industri merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Sumatera Utara, dimana rata-rata memberikan sumbangan sebesar 24,26%. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan Sumatera Utara telah menuju track yang benar dan telah terjadi perubahan struktur perekonomian, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Simon Kuznet (1994;25). 2.1.2 Atas Dasar Harga Konstan Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, secara umum PDRB atas harga konstan Provinsi Sumatera Utara telah memperlihatkan gambaran kondisi perekonomian atas dasar harga pasar yang benar, terlihat pada tabel 4 di halaman 25 Data tersebut memperlihatkan bahwa PDRB Sumatera Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2008 telah menyentuh angka Rp. 100 triliun lebih, dengan struktur PDRB-nya sebagaimana terlihat pada tabel 5 di halaman 25 Berbeda dengan struktur PDRB atas dasar harga berlaku, pada PDRB atas dasar harga konstan justru sektor pertanianlah yang menjadi penyumbang PDRB terbesar yang kemudian disusul oleh industri. 2.2 PDRB Aspek Pengeluaran

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2006 s/d 2010

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa PDRB Sumatera Utara sejak tahun 2008 telah mencapai angka psikologis lebih dari Rp. 200 triliun, dengan struktur PDRB adalah sebagai berikut : Tabel 3. Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 Dalam persen (%)

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2006 s/d 2010

24 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

2.2.1Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Sumatera Utara dari aspek penggunaan/pengeluaran atas dasar harga berlaku terlihat pada tabel 6 (ha laman 25) Sementara struktur PDRB atas dasar penggunaan atas dasar harga berlaku terlihat tabel 7 (halaman 26) Dari tabel diatas terlihat bahwa struktur PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku didominasi oleh Konsumsi Rumah tangga yang persentasenya selalu diatas 50%, hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan ekonomi masih didorong oleh konsumtif masyarakat dibanding dengan investasi ataupun kinerja ekspor.

WAWASAN PERENCANAAN 2.2.2 Atas Dasar Harga Konstan PDRB Sumatera Utara dari aspek penggunaan/pengeluaran atas dasar harga konstan terlihat tabel 8 (halaman 26) Sementara struktur PDRB atas dasar penggunaan atas dasar harga konstan terlihat tabel 9 (halaman 26) Dari gambaran diatas terlihat juga bahwa dari aspek penggunaan konsumsi rumah tangga juga mendominasi pembentukan PDRB dimana trendnya justru selalu meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa konsumtifisme sangat besar di kalangan masyarakat Sumatera Utara, sehingga hal ini tidak baik bagi perekonomian yang ideal, seharusnya PMTB dan eksporlah yang harus didorong. Jika konsumsi dapat dikurangi dan dialihkan kepada tabungan (saving) maka saving juga harus diinvestasikan di sektor riil, maka akan diperoleh efek pengganda (multiflier effect) dari investasi yang ditanamkan yang akan meningkatkan nilai tambah (value added), dan akan mempengaruhi struktur pendapatan masyarakat dan akan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Selain hal tersebut jika dilihat dari pergeseran struktur pembentuk PDRB di Sumatera Utara dibandingkan dengan nasional (periode 2005-2010), dengan memakai analisis Shift Share, terlihat bahwa kondisi perekonomian Sumatera Utara sebagian besar dipengaruhi pertumbuhan sektor-sektor di tingkat nasional (National Share) sebesar 91,43%, sementara untuk tingkatan bauran industri (Proportional Share) juga memberikan sumbangan yang positif bagi pergerakan sektor-sektor PDRB Sumatera Utara sebesar 6,14%, dan terakhir dari sisi industri yang memiliki keunggulan komparatif (Differential Shift) juga memberikan sumbangan positif sebesar 2,44%, secara lengkap uraian tentang kondisi Shift Share Provinsi Sumatera Utara terlampir dalam lampiran. 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Bagi daerah layaknya seperti Sumatera Utara yang besaran jumlah penduduknya sangat besar (nomor 4 di Indonesia dan No. 1 di luar Pulau Jawa) ditambah dengan penduduk yang hidup

Tabel 4 Data PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2010 (Rp. juta)

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2006 s/d 2010

Tabel 5 Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2010 Dalam persen (%)

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2006 s/d 2010

Tabel 6 Data PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (Rp. Milyar)

Sementara struktur PDRB atas dasar penggunaan atas dasar harga berlaku terlihat sebagai berikut :

dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi dapat menu-

runkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial (ADB, 2004).

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 25

WAWASAN PERENCANAAN Tabel 7 Struktur PDRB Sumatera Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (%)

Tabel 8 Data PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2010 (Rp. Milyar)

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2006 s/d 2010

Tabel 9 Struktur PDRB Sumatera Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (%)

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2006 s/d 2010

Berikut ini akan disajikan gambaran pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara periode tahun 2006-2010

Sumber : SUDA dan BRS Nasional 2006-2010

26 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Data diatas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional, akan tetapi Sumatera Utara tidak boleh berbangga dengan laju pertumbuhan tersebut, sebab pada tahun 2010 banyak daerah yang laju pertumbuhan ekonominya justru diatas Sumatera Utara, sebagaimana terlihat tabel 10 (ha laman 27). Sementara untuk kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja baru dapat terlihat tabel 11 (halaman 27). Dari data diatas terlihat bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berfluktuatif dimana kualitas yang terbaik dicapai pada tahun 2008 dimana 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan sekitar 71,5 ribu lapangan kerja baru, akan tetapi kualitas terus menurun dimana tahun 2009 hanya mampu menciptakan 44,45 ribu untuk setiap 1% pertumbuhan, akan tetapi trendnya juga makin membaik dimana tahun 2010 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 56,68 ribu lapangan kerja baru. Dengan melihat perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dilihat dari tahun 2006-2010 serta target tahun 2011 sebagaimana yangterlihat tabel 12 (halaman 28) Dari data diatas terlihat jumlah TPT Sumatera Utara terus mengalami penurunan, akan tetapi tidak begitu signifikan, untuk itu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan dapat dan mampu untuk mengurangi TPT khususnya jika pertumbuhan ekonomi tersebut berkualitas untuk menyerap tenaga kerja di sektor riil. Dengan asumsi bahwa tahun ini akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi 1% sama dengan 60.000, maka pada tahun 2011 akan tercipta sebesar 420.000 lapangan kerja baru, akan tetapi laju pertumbuhan angkatan kerja juga tinggi pada tahun 2010 yakni 5,06%, maka pada tahun 2011 akan terdapat pula sebanyak 6.952.216 angkatan kerja dengan jumlah bekerja sebesar 6.545.571 orang, sehingga akan masih terdapat sekitar 406.645 orang penganggur terbuka atau 6,21%.

WAWASAN PERENCANAAN Selain data tersebut juga dapat diperlihatkan kondisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumatera Utara dari tahun 2006-2010 sebagaimana terlihat tabel 13 (halaman 28) Dari data diatas terlihat bahwa efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan suatu output semakin menurun dimana pada tahun 2005 mencapai 10,32 dan tahun 2010 hanya 5,60, sementara jika rata-rata ICOR SUMUT adalah 4,97. Jika dilakukan proyeksi terhadap kemungkinan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menjadi 7 persen, maka investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagaimana terlihat tabel 14 (halaman 28)

Tabel 10

III. STRATEGI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA YANG BERKUALITAS Sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% selama Periode 2011 memang berat. Tetapi tantangan tersebut secara bertahap harus dicapai karena kita semua ingin menyaksikan Sumatera Utara yang lebih sejahtera pada 2013, dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Banyak kebijakan yang bisa diambil, namun dalam kendala sumber daya yang kita miliki, proses kebijakan adalah hasil dari pilihan-pilihan yang sulit. Esensi dari memerintah adalah melakukan pilihan dalam situasi yang sulit. To govern is to choose. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dikenal dengan triple track strategy, yaitu : 1. Mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor. 2. Penciptaan lapangan kerja. 3. Penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan dan pengembangan usaha kecil menengah.

Data : Berita Resmi Statistik BPS Nasional

Tabel 11

Selanjuntnya triple track strategy diimplementasikan kedalam prioritas-prioritas sebagai berikut : Sumber : SUDA 2005 – 2010 diolah

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 27

WAWASAN PERENCANAAN Tabel 12

Sumber : SUDA Tahun 2006-2010

c. Tabel 13 d.

e.

f. Catatan PMTB dan PDRB adalah dalam Rp. juta

Tabel 14

1. Revitalisasi Pertanian, Pedesaan dan UMKM Di sektor inilah sebagian besar tenaga kerja Sumatera Utara mencari sumber kehidupan. Jatuh bangunnya kesejahteraan mayoritas masyarakat Sumatera Utara bergantung pada peningkatan produktifitas di sektor ini. Karena itu semua kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti penyediaan dan kebijakan harga pupuk, prasarana dan sarana penunjang pertanian, dan kebijakan per28 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

dagangan, sejauh mungkin diarahkah untuk mendukung sektor ini. Akselerasi sektor ini makin penting mengingat kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dan upaya untuk penurunan kemiskinan. (Lihat tabel 15 di halaman 29) Secara umum peran Pemerintah Daerah dalam prioritas ini antara lain dengan melakukan : a. Pemberian subsidi pupuk saprodi dan saprotan kepada petani b. Pembentukan Badan Layanan

2.

Umum Daerah (BLUD) sebagai wadah bagi para wirausaha muda untuk memperoleh modal dengan bunga subsidi dari Pemerintah dan juga agunan yang dijamin Pemda. Pembangunan jalan-jalan usaha tani yang dapat menunjang peningkatan skala ekonomi. Pemberian informasi pasar bagi komoditi-komoditi hasil pertanian serta fasilitasi berbagai event pameran dan promosi komoditi Mengembangkan program program berbasis kepada perdesaan seperti Desa Mandiri pangan, Desa Mandiri Energi, Desa Vokasi, Desa Gardunangkis, dll. Pemberian bantuan teknologi untuk pengolahan hasil-hasil komoditi unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah

Dalam dunia yang semakin cepat berubah, di mana persaingan antar bangsa dan bahkan antar daerah semakin ketat, pembangunan ekonomi Sumatera Utara hanya dapat berhasil jika daya saing daerah meningkat. Untuk itu, perlu strategi pembangunan daerah yang mensinergikan industri, perdagangan dan energi dalam satu kerangka yang menyeluruh. Dalam strategi industri saat ini, fokus kebijakan pemerintah adalah pada upaya menjamin keterkaitan antarindustri (forward-backward linkage). Strategi ini juga memperhitungkan penyerapan tenaga kerja, potensi ekspor, dan teknologi yang tersedia serta wilayah (spasial), khusus dalam strategi perdagangan, Pemerintah Daerah harus terus mengupayakan kepentingan daerah serta optimalisasi dan efisiensi perdagangan domestik, terutama pada aspek distribusinya, sebab sering kali distribusi menjadi kendala dalam hal peningkatan harga komoditi, dimana produksi sebenarnya melebihi dari kebutuhan akan tetapi akibat distribusi yang tidak baik, maka menyebabkan kenaikan harga. Dalam strategi energi, pemerintah daerah berpikir inovatif, antara lain

WAWASAN PERENCANAAN yaitu dengan menggunakan sumber energi yang relatif murah, seperti untuk pembangkit listrik dengan mempergunakan energi terbarukan se perti PLTMH, PLTA, PLTP dan juga telah mencoba untuk melakukan BBM alternatif seperti Bio Solar dan Biofuel. Secara umum peran Pemerintah Daerah dalam prioritas ini antara lain dengan melakukan : a. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah juga ingin membalik cara pikir. Pemerintah bukan lagi agen pembangunan dan menguasai segala-galanya. Pemerintah hanya akan membangun sendiri jika dunia usaha tidak mampu melakukannya, misalnya penyediaan listrik pedesaan, irigasi pertanian, dan semacamnya. Namun jika dunia usaha mampu, pemerintah akan berperan sebagai fasilitator, regulator serta mitra yang baik dan membantu b. Reformasi Birokrasi dan mendorong agar Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu menyusun standar baku bagi kemudahan perizinan investasi di Sumatera Utara c. Menyusun Master Plan unit usaha bisnis potensial di Sumatera Utara d. Pembangunan PLTMH, PLTP dan PLTA untuk memenuhi kebutuhan akan listrik dengan cost yang lebih murah dan ramah lingkungan serta PLTS bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau walaupun investasi awal untuk pembangunan power plantnya mahal. 3. Penciptaan Iklim Investasi yang Sehat Upaya peningkatan daya saing nasional tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan prioritas yang ketiga, yaitu penciptaan iklim investasi yang sehat, tanpa perbaikan pada hal ini, dunia usaha kita akan tetap terselimuti oleh ketidakpastian, biaya ekonomi tinggi, dan semacamnya. Karena itu, berba-

Tabel 15

gai regulasi yang memberatkan, seperti perda yang inkonsisten, hambatan birokrasi, dan sistem yang memelihara KKN, harus dikikis habis dan diminimalkan. Kita juga perlu memaksimalkan potensi ekonomi domestik. Masih banyak hal yang belum digali dan dioptimalkan dalam pasar domestik ini. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem produksi dan distribusi nasional, selain itu, sumber-sumber pembiayaan domestik, seperti sistem perbankan nasional, harus terus dikembangkan agar dapat menunjang perkembangan di sektor riil. Secara umum peran Pemerintah Daerah dalam prioritas ini antara lain dengan melakukan : a. Deregulasi terhadap perda perda yang menghambat investasi b. Melakukan promosi investasi dengan juga dibarengi dengan pemberian informasi tentang peluang investasi di Sumatera Utara c. Mempermudah prosedur pembebasan lahan investasi d. Mendorong pengusaha untuk dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat seperti adanya penambahan lowongan pekerjaan

minimal 10 orang per perusahaan. e. Mendorong Pemerintah menerbitkan peraturan yang memungkinkan daerah memberikan insentif dan disinsentif sebagai daya tarik investasi di daerah. 4. Mendukung dan merealisasikan MP3EI Dengan adanya inisiatif besar Pemerintah dengan menetapkan MP3EI di Indonesia khususnya bagi koridor Sumatera dimana Sumut menjadi the Center Of Growth tentunya akan lebih memberikan efek percepatan dengan investasi yang mencapai Rp. 34,2 triliun ditambah lagi multiplier effect, tricke down effect serta spill over efect yang akan menjadikan Sumatera Utara menjadi The Big province In Indonesia dan mengulang kejayaannya kembali di Tahun tahun sebelum reformasi dimana laju pertumbuhan dan besaran PDRBnya terbesar di Sumatera *) Muhammad Arsyad Siregar, SE, MSi Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Bappeda Prov. Sumatera Utara Tim Pokja MP3EI Prov. Sumatera Utara

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 29

WAWASAN PERENCANAAN

Peta Jalan Percepatan Pencapaian TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA Oleh : Poppy Marulita Hutagalung, ST, MT *) Pendahuluan Pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-65 (High-level Plenary Meeting on MDGS) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 September 2010 di New York mengungkapkan bahwa kinerja pencapaian target MDGs Indonesia telah sejalan dengan kinerja pencapaian target MDGs yang tercantum dalam Laporan Pencapaian MDGs Global Tahun 2010. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan Peta Jalan (roadmap) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs, RAN MDGs, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah 30 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

(RAD) dalam Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs, sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan terkait Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs di daerah. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN MDGs) merupakan amanah setiap daerah untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang di dalamnya antara lain berisikan Percepatan Pencapaian MDGs. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Sumatera Utara, Permasalahan, dan Tantangan; Kebijakan dan Strategi Percepatan Pen-

capaian Target MDGs, Target Kinerja Pencapaian MDGs Sumatera Utara, Program dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Target MDGs Sumatera Utara; dan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pencapaian Target MDGs Sumatera Utara, secara umum dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. MDG 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (BAPPENAS: 2009) menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2003

WAWASAN PERENCANAAN sebesar 15,89 persen dan saat ini sebesar 11,31 persen (BPS : 2010). Pada akhir tahun 2015 diharapkan akan terus menurun atau mendekati pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 8.75 persen. Prevelansi kekurangan gizi pada balita pada tahun 2007 sebesar 14,3 persen naik menjadi 16,6 persen pada tahun 2010. Provinsi Sumatera Utara diperkirakan dapat mencapai target MDG menurunkan prevelansi kekurangan gizi balita sebesar 11,9 persen pada tahun 2015 melalui prioritas program dan kegiatan yang semakin intensif utamanya pada kelompok rentan dan kekurangan gizi. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan serta penegakan hukum ketenagakerjaan, peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dan infrastruktur pendukung, serta penguatan sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan. Perhatian khusus perlu diberikan pada: (i) pemberian bantuan bagi masyarakat miskin; (ii) pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha pertanian; (iii) pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; (iv) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial, dan (v) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin. MDG 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Pendidikan merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target (on – track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menen-

gah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/2009 angka partisipasi murni (APM) di Indonesia sekitar 95,23 persen. Di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) sekitar 92,79 persen (Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antar provinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen (BAPPENAS: 2010). Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara adalah: (a) Tingkat APM SD/MI/ Paket A di Sumatera Utara masih belum optimal karena masih terdapat 3 Kabupaten/Kota yang angka APM – nya masih di bawah rata-rata APM Sumatera Utara. Hal tersebut menunjukkan masih banyak anak yang tidak bersekolah karena masih rendahnya minat dan dorongan orang tua, disamping itu masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah; (b) Pendidikan dasar yang berkualitas di semua Kabupaten/ Kota. Berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab tantangan tersebut adalah: (i) pe ningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan terjangkau secara ekonomis baik pendidikan formal maupun non formal bagi penduduk miskin, daerah terpencil kepulauan, serta pada anak penyandang cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelaianan fisik, emosional, mental dan sosial; (ii) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan budaya baca, dan pembinaan perpustakaaan; dan (iii) penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. MDG 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tujuan 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu (1) Rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi;

(2) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non – pertanian; dan (3) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki – laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut – turut sebesar 100,62 dan 102,76 persen pada tahun 2010 di Sumatera Utara (BPS: 2011) dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki – laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 100,08 persen pada tahun 2010 di Sumatera Utara (BPS: 2011). Oleh sebab itu, Sumatera Utara sudah secara efektif menuju (on – track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non – pertanian dari sebesar 33,67 persen pada tahun 2005 menjadi 38,84 persen pada tahun 2010 di Sumatera Utara. Disamping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilu terkahir juga mengalami peningkatan, dari 7 persen tahun 2004 menjadi 17,9 persen tahun 2009. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Sumatera Utara adalah: (1) peningkatan keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan; (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan non – formal yang responsive gender; (3) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui sosialisasi, edukasi dan advokasi; (4) perlindungan perermpuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan (5) mendorong aparat dan publik untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender di semua sector mulai dari tahapan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran yang responsive gender. EDISI I/JANUARI - MARET 2012 31

WAWASAN PERENCANAAN MDG 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Angka kematian bayi di Sumatera Utara menunjukkan penurunan dari 46 pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, namun masih diperlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai target MDGs sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 di seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara karena masih ada kabupaten yang angka kematian bayi di wilayahnya lebih dari 150 per 1.000 kelahiran. Disparitas dalam pencapaian target menurunkan angka kematian anak di Sumatera Utara, mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah – daerah miskin dan terpencil. Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke depan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal dan daerah terpencil. MDG 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Sumatera Utara, angka kematian ibu melahirkan (MMR/ Maternal Mortalitiy Ratio) menurun dari 373 pada tahun 1995 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Namun, target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup akan sangat sulit dicapai sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di Sumatera Utara cukup 32 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

tinggi, namun ada beberapa kabupaten yang kurangnya tenaga kesehatan guna menolong kelahiran. Selain tenaga kesehatan terlatih, ada beberapa faktor lain seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi yang perlu mendapat perhaitan. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera ke depan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu adalah: (i) perluasan dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas dan sinergitas dengan program bidang infrastruktur (ke – PU – an) di daerah tertinggal dan pulau kecil; (ii) pelayanan obstetric yang komprehensif; (iii) peningkatan pelayanan keluarga berencana; dan (iv) pengembangan pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu kepada masyarakat. MDG 6 : MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Tingkat prevalensi HIV/ AIDS cenderung meningkat di Sumatera Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Data terakhir menunjukkan perempuan yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 9.5 persen dan laki-laki sebesar 14.7 persen, sementara target MDGs pada tahun 2015 adalah sebesar 95 persen. Untuk itu diperlukan perhatian khusus agar target MDGs 2015 bisa tercapai. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk di Sumatera Utara meningkat dari 3,82 pada tahun 2004 menjadi 6,1 per 1.000 pada tahun 2005. Sementara target MDGs untuk 2015 kurang dari 1 per 1.000 penduduk sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Angka kejadian Tuberkulosis

di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan Pada tahun 2009 Angka Kejadian Tuberkulosis sebesar 189 per 100.000 penduduk, dengan jumlah perkiraan kasus baru sebanyak 20.770 kasus. Sementara target MDGs 2015 sebesar 163 per 100.000 penduduk per tahun, diharapkan angka ini akan segera tercapai. Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera ke depan dalam memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya adalah: (i) peningkatan kelompok kerja yang terdiri dari tenaga professional dan pengelola program dari berbagai organisasi dan LSM yang berperan dalam penanggulangan HIV; dan (ii) peningkatan cakupan universal dan penguatan pelaksanaan melalui mobilisasi sosial yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang intervensi dan pencegahan penyakit malaria, memperkuat pelayanan kesehatan dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di semua aspek, serta meningkatkan struktur manajemen dan tata kelola yang meliputi strategi, program kerja, dan sistem informasi.. MDG 7 : MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan foto udara terhadap luas kawasan hutan dan non hutan di Sumatera Utara, rasio luas tutupan pepohonan terhadap luas daratan meningkat secara signifikan dari 20,94 persen tahun 2000 menjadi 24,9 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2015 rasio luas tutupan pepohonan terhadap luas daratan di Sumat-

WAWASAN PERENCANAAN

era Utara ditargetkan sebesar 29,5 persen. Rasio luas kawasan lindung di Sumatera Utara tidak mengalami perubahan tiap tahunnya, namun dilihat dari kualitasnya semakin menurun. Target rasio kawasan lindung di Sumatera Utara pada tahun 2015 tetap yaitu sebesar 24,85 persen dan luas tutupan pohon pada kawasan lindung sebesar 75 persen. Di Sumatera Utara emisi CO2 (e) ditargetkan berkurang sebesar 10 persen, jauh lebih rendah dari target nasional (menurun sebesar 26 persen dari BAU). Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan kerja keras, sebab menurunkan emisi CO2 tidak mudah, dipengaruhi oleh banyak faktor, baik aktivitas alamiah maupun aktivitas manusia. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 60 persen (375.976,5 ton/tahun) dengan perbandingan jumlah tangkapan di Pantai Barat sebesar 117.296,1 ton/tahun dan di Pantai Timur sebesar 258.680,4 ton/ tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tangkapan ikan di perairan Sumatera Utara belum mencapai jumlah maksimal yang dapat dimanfaatkan dalam batasan biologis yang aman. Pada tahun 2015 ditargetkan proporsi

tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman di Sumatera Utara sebesar 80 persen (457.432,8 ton/tahun), artinya jumlah tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Proporsi rumah tangga yang terlayani akses air minum perpipaan di perkotaan dan perdesaan di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar

49 persen untuk wilayah perkotaan dan 21.42 persen untuk wilayah perdesaan. Sehubungan dengan PDAM TIRTANADI hanya menyediakan air minum perpipaan, maka pencapaian di Sumatera Utara masih jauh dari target MDG pada tahun 2015 sebesar 15 persen (perpipaan dan non – perpipaan) untuk wilayah perKotaan dan 47 persen (perpipaan dan non – perpipaan) untuk wilayah perdesaan. Pencapaian Sumatera Utara juga masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Sumatera Utara, yaitu pada tahun 2015 sebesar 71 persen (perpipaan dan non – perpipaan) di seluruh wilayah perKotaan dan perdesaan. Berdasarkan capaian target pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan rehabilitasi sebanyak 10 unit rumah tidak layak huni dan pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rehabilitasi RTLH sebanyak 25 unit di 3 Kab/ Kota (Kota Medan, Kab. Langkat, dan Kota Tebing Tinggi). Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera untuk meningkatkan rumah layak huni masyarakat miskin di Sumatera Utara pada tahun 2012 dengan melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.500 unit di Provinsi Sumatera Utara.

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 33

WAWASAN PERENCANAAN Status Pencapaian Target MDG di Sumatera Utara In ndikator

Acuan Dasar

Saat ini

Target MDGs 2015

Stattus

S Sumber

Tujuan 1. Menangggulangi Keemiskinan dan d Kelapaaran Target 1A A: Menuruunkan hingga setengaahnya propporsi penduuduk dengaan tingkat ppendapatann kurang dari USD D 1 (PPP) per p hari dallam kurun waktu 19990-2015 Tiingkat keemiskinan 115.89 % 11.311 % BP PS, 1.1 beerdasarkann 8.75% ( 20110) Susenas (2003) gaaris kemiskkinan naasional Keemiskinan Inndeks 2.21 2.004 1.2 K Kedalaman M Menurun Maakro, (20110) (2005) K Kemiskinann Susenas BPS S Target 1B B: Mewujuudkan keseempatan keerja penuh dan dan peekerjaan yang layak uuntuk sem mua, termasukk perempuaan dan kauum muda Laaju PDRB per 1,76 % 0.02 % BP PS, m menurun teenaga kerjaa Susenas (2006) (20009) Rasio BP PS keesempatan 771.94 % 69.144 % 1.5 keerja terhadap 880.18% Sum matera (2005) (20009) peenduduk ussia Utaara 155 tahun ke atas Prroporsi tennaga keerja yang beerusaha senndiri daan pekerja 19.6 % 20.233% BP PS, 1.7 M Meningkat beebas keluarrga (20110) Susenas (2008) teerhadap total keesempatan keerja Target 1C C: Menuruunkan hinggga setengaahnya proporsi penduuduk yang menderita kelaparan dalam kurun waaktu 1990-22015 1.4

1.8

1.8a 1.8b

1.9

b Prrevalensi balita deengan beraat baadan rendaah / keekurangan gizi Prrevalensi balita b giizi buruk P Prevalensi baalita gizi kuurang Prroporsi peenduduk deengan asuppan kaalori di baw wah tinngkat koonsumsi m minimum: - 1.400 kkkal/kapita/hhari

22.7 % ( 2007)

21.4 % (20110)

14.05%

Dinnkes Proovsu

8.4 % (2007)

7.8 % (20110)

2.15%

Dinnkes Proovsu

14.3 % ( 2007)

13.5 % ( 20110)

11,90%

Dinnkes Proovsu

Targ get MDG Gs Sttatus Sumber 2015 Tujuan 33: Mendoro ong kesetaaraan Gend der dan Pem mberdayaaan Perempu uan Target 3 A : meng ghilangkann ketimpan ngan gend der di tingkkat pendid dikan dasaar dan lanjjutan padaa tahun 20005, dan di semua jenjjang pendiidikan tidak k lebih darri tahun 20 015. 3.1 Rasio Peremp puan terhadap laki-laaki di tingk kat pendidiikan dasar menengahh dan tinggi - R Rasio APM M pperempuan n/ 99.7 70 00,62 % 10 100 % BPS laaki-laki di SD/ (2005 5) ( (2010) M MI/Paket A Indikator

Rasio APM M Ͳ R pperempuan n/ laaki-laki di SMP/ Rasio APM M Ͳ R pperempuan n/ laaki-laki di SMA

3.2

8.67 % (2005)

445.68 % - 22.000 (2005) kkkal/kapita/hhari Keteranggan : Sudah S tercaapai

14.422 % (20110) 58.144 % (20110) Akan tercapai t

Diinkes Proovsu

8.50 % 35.32%

Diinkes Proovsu Perlu perrhatian khuusus

3.3

3.4

Rasio APM M Ͳ R pperempuan n/ Ͳ laaki-laki dii perguruann T Tinggi Rasio Melek huruuf perrempuan terhadapp lakki-laki padaa kellompok usia u 15-244 tahhun Koontribusi perempuann dallam pekerjaann upaahan di sektor s nonn perrtanian Prooporsi kurssi yang didduduki pereempuan di DP PRD

Keteranggan :

Ind dikator

A Acuan D Dasar

Saat ini

Targeet MDG Gs 2015

Sttatus

S Saat ini

103.19 9% (2005 5)

10 02.76 % ( (2010)

105.05 5% (2005 5)

100 %

BPS

10 01.56 % ( (2010)

100 %

BPS

8% 112.38 (2005 5)

02.74 % 10 ( (2010)

100% %

BPS

99.83 % 5) (2005

10 00.08 % ( (2010)

100 %

BPS

7% 33,67 (2005 5)

38,84 % 3 ( 2010)

57 %

BPS

7% (2004 4)

16 % ((2009)

25 %

B BP2AKB

Sud dah tercapaai

Akan terccapai

Perlu perh hatian khuusus

Sumber

Tujuan 2 : Mencap pai Pendid dikan Dasar Untuk Semua Target 2A A : Menjam min pada 2 2015 semu ua anak-an nak, laki-laaki maupun n perempu uan dimanaapun dapaat menyelesaikan pend didikan dassar ngka An Parrtisipasi 92 2.79% 92.4 43% Dinas 2.1. Mu urni (APM) 100% % (2 2008) (2010//2011) P Pendidikan n SD D/ MI/ Pak ket A oporsi murrid Pro kellas 1 K Kemdiknas s yan ng berhasill 7.71% 99.8 81% dan 97 2.2. meencapai 100% % Kemenag (2 2009) (20 010) kellas akhir (keelas 6) SD// MII An ngka melek k hurruf 7.36% 97.6 60% 97 2.3. pen nduduk usiia 100% % B Provsu BPS u (2 2008) (20 010) 15--24 tah hun Keterangaan : Sudaah tercapaii Akan tercaapai Perlu perh hatian khussus

34 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Acua an Dasa ar

Targget MDG Gs Sttatus Sumber 2015 Target 4 A : Menguurangi 2/3 angka kem matian balitta dalam kkurun waktuu 1990 dann 2015 4.1 Anngka Kemaatian SD DKI, Bayyi D Dinkes 46 34 (AK KB) per 1..000 23 Prrovsu (2004) (22007) kellahiran hiddup Indikatoor

4.2

Anngka Kemaatian Balita KBA) per 1.000 (AK kellahiran hiddup Prooporsi anakk berusia 1 taahun diimuunisasi Cam mpak

Keteranggan : Suddah tercapaai

Acuan Dasar

67 (2004)

60.09% % (2005)

Saaat ini

44 (2007)

76.67% (2010) Akan terccapai

34

95% % Perlu perhhatian khuusus

SD DKI, D Dinkes Prrovsu

Dinkes D Prrovsu

WAWASAN PERENCANAAN Acuan n Targ get Sa aat ini Sttatus Sumber Dasar MDGs 2015 Tujuan 5 : Mening gkatkan K Kesehatan Ibu Target 5 A : Menurrunkan Ang gka Kemattian Ibu hin ngga tiga p perempat dalam d kuru un waktu 1990-2015 5.1 A Angka Kem matian 373 8 (2007) 102 2 D Dinkes, 228 (1995) IIbu per 100 0.000 SD DKI k kelahiran hidup h 5.2 P Proporsi Kelahiran K 83.93% % 89.03 3% (2010) 94% % BPS y yang ditolo ong (2008) ttenaga keseehatan tterlatih Target 5 B : Mewujjudkan aksses Reprod duksi bagi semua s pad da tahun 20 015 5.3 A Angka pem makaian 42.6% 5 53.4% 60,4% % SD DKI (2007) k kontrasepsi/Contrac ( 2010) eeptive Prev valence R Rate (CPR R) pada p perempuan n m menikah ussia 15-49 ttahun (Cara M Modern) 5.4 T Tingkat Keelahiran 19% 15.9% % SD DKI 17.8% (2007) p pada remajja (per (2 2010) 1 1.000 perem mpuan u usia 15-19 tahun) 5.5 C Cakupan pelayanan p 83.8% 3.31% 95% % D Dinkes 83 (2007) A Antenatal (K4) ( (2 2010) Indikatorr

5.6

U Unmet neeed KB 12.3% (2007) ((Kebutuhan n K Keluarga B Berencana / KB y yang tidak tterpenuhi K Keterangan n : Sudah h tercapai

9 9.9% (2 2010)

6% %

A Akan tercap pai

SD DKI

Perlu P perhaatian khusu us

Targ get MDG Gs Sttatus Sumber 2015 Tujuan 6 : Memerrangi HIV dan AIDS S, Malaria a dan Peny yakit Men nular Lain nnya Target 6 A : Mengeendalikan p penyebaran n dan mulaai menurun nkan jumlah h kasus baaru HIV/AIIDS pada tahun 201 15 6.1 P Prevalensii HIV 0.25 <0.5 5 D Dinkes Indikator

6.2

P Penggunaaan kondom m p pada hubu ungan seks b berisiko tin nggi

Acu uan Da asar

12..8% (2002/2002)

Saat ini

P = 10.3 % L = 18.4 % (2007)

P=65 % L=50 0%

Dinkes, D S SDKI S SKRT

6.3

P Proporsi penduduk P=9.5 % 95 % D Dinkes u usia 15-24 4 tahun 38 % S SDKI L=14.7% P=3 (2007) y yang mem miliki (19 994) p pengetahuan k komprehen nsif tentang H HIV dan AIDS A Target 6 B : Mewujjudkan aksses terhadap p pengobaatan HIV / A AIDS bagii semua yaang membu utuhkan sampai deengan tahu un 2015 6.4 P Proporsi penduduk 9% 45% 90% % D Dinkes 39 (2010) tterinfeksi HIV H lanjutt (20 009) y yang mem miliki akses p pada obat obatan antiretroviiral (ART) Target 6 C : Mengeendalikan p penyebaran n dan mulaai menurun nkan jumlah h kasus baaru Malariaa dan penyakit u utama lain nnya Tuberrculosis (T TB)hingga tahun 2015 6.5 A Angka kejadian TB 343 (1990) 189 163 3 D Dinkes, (insiden seemua (2009) (llaporan k kasus/ 100 0.000 T Global TB p penduduk//tahun W WHO) 6.6 T Tingkat prrevalensi 44 43 285 221 1 T TB (per 10 00.000 (19 990) (2009) p penduduk)) 6.7 T Tingkat keematian 92 9 82 46 (2010) k karena TB B (per (19 990) 100.000 peenduduk) 6.8

6.9

6.10

P Proporsi kasus k TB y yang ditem mukan m melalui DO OTS P Proporsi kasus k TB y yang disem mbuhkan m melalui DO OTS (cure rrate) A Angka pen nemuan k kasus Malaria per 1.000 pend duduk

Penyakitt Menular Lainnya:: DBD 6.11 A Angka Kesakitan D DBD (per 100.000 p penduduk)) 6.12 A Angka Kem matian D DBD Keterangaan :

Sudaah tercapaii

20% (2000) (

78.3% (2010)

80% %

87% (2000) (

91.2% (2010)

95% %

2 (20 000)

0.8 (2010)

<1

D Dinkes

16.22 (2005))

36.8 3 ( (2010)

51

D Dinkes

1.8% (2005) (

1.2% 1 ( (2010)

<1%

D Dinkes

Akan tercaapai

In ndikator

Acuan Dasar

Sa aat ini

Targeet MDG Gs 2015 5

Staatus

Sumber

Tujuan 7 : Memasttikan Keleestarian Lingkunga L an Hidup Target 7A A: memad dukan prin nsip-prinssip pemban ngunan yaang berkesinambun ngan denga an kebijakan n dan prog gram nasiional serta a mengembalikan su umberday ya lingkun ngan yang hilang Rasiio luas kaw wasan tertuutup pepoh honan BPKH berddasarkan haasil W Wilayah I 24.9 % 29 9.5 % 7.1 pem motretan cittra mening gkat d Dinas dan (2009) (2 2010) satellit dan surv vei K Kehutanan foto udara terh hadap Provsu luas daratan mlah emisi Jum 7.2 karbbon dioksid da (CO O2)e mlah konsum msi Jum 7.3 bahaan perusak k ozon (BPO O)

Nasional: 1.416.074 Gg-CO2e

06.222,99 344.10 ton ( 2010)

10% %

Nasional: 88.332,7 ton n B BPO (1992 2)

-

Menuru un

BL LH Provsu u (hasil peerhitungan)) LH Provsu u BL

Dinas Propporsi tangk kapan Nasional: P Perikanan ikann yang beraada 6 60% 80% % 66.08% 7.4 dan n Kelautan n (1998) dalaam batasan (2 2010) Provsu bioloogis yang aman Target 7B B : menan nggulangi k kerusakan n keaneka aragaman hayati dan mencapai penuru unan tingkat k kerusakan yang sigin nfikan pad da tahun 2015 2 24.85 % kualitass 24 Rasiio luas kaw wasan 4.85 % tutupan Dinas linduung untuk 24.85 % Kualittas tutupann K Kehutanan pohon mennjaga kelesttarian poh hon pada atau pada 7.5 Provsu dan 1.774.400 keannekaragam man kaawasan BPKH kawasan n Ha hayaati terhadap p total lindun ng sebesar lindung g W Wilayah I luas kawasan hutan h 4 44.5% menjadii 75 % Rasiio kawasan n Dinas Nasional: Luas kawasan linduung perairaan P Perikanan 0.14% kon 7.6 nservasi: Mening gkat terhaadap total luas dan n Kelautan n (1990) 167 7.483 ha peraairan territo orial Provsu Target 7C C : menurrunkan hin ngga seten ngahnya proporsi p ru umah tang gga tanpa akses berkelanjjutan terh hadap air m minum lay yak dan sa anitasi dassar hingga a tahun 20015. Propporsi rumah h 71% % tanggga dengan n akses (sesuaai berkkelanjutan SPM M terhaadap air minum m Kemeen 7.7 layaak, perKotaaan PU) dan perdesaan PerK Kotaan

49% (2010)

50.26 6% (2011)

Perddesaan

21.42% (2010)

21.54 4% (2011)

56% %

PDAM TIR RTANADI

24% %

PDAM TIR RTANADI

Propporsi rumah h 65% % tanggga dengan n akses 4% (sesuaai PDAM berkkelanjutan 8% (2010) SPM M RTANADI TIR 7.8 terhaadap sanitaasi (2 2011) Kemeen dasaar, perKotaaan PU) dan perdesaan Target 7D D: Menca apai penin ngkatan ya ang signifi fikan dalam m kehidup pan pendu uduk misk kin di permukim man kumu uh pada taahun 2020 0. Subdis Peerkim dan Propporsi rumah 13.2125% % 13 3.20 % 0% B Bangkim 7.9 tanggga kumuh k (2015 Dinas (2010) (2 2011) 5) perK Kotaan Tarukim Provsu Keterangaan : Sudaah tercapaii Akan A tercaapai Perlu perh hatian khussus

Dukungan dari semua pihak yang berkepentingan sangat penting untuk mencapai target pembangun millennium Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. Dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak diharapkan target tersebut dapat dipenuhi. *) Poppy Marulita Hutagalung ST, MT.

Kasubbid Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tim Penyusun RAD-MDGs Provinsi Sumatera Utara

Perlu perhatian p k khusus

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 35

BAPPEDASU DALAM BERITA

KONSULTASI PUBLIK

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI SUMATERA UTARAN TAHUN 2013 Bappeda Provinsi Sumatera Utara Utara menyelenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utaran Tahun 2013 yang dilaksanakan di Gedung Binagraha Pemprovsu pada tanggal 21 Februari 2012. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan petunjuk pelaksanaanya yang terdapat dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008. Tujuan pertemuan adalah untuk menjaring aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2013, yang termuat pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utaran Tahun 2013. Pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H. Nurdin Lubis, SH, MM ini dihadiri oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, 36 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Pejabat Eselon II dan III dilingku ngan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, kalangan akademisi, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Pembahasan menitikberatkan pada Aspek Teknokratis Partisipatif dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan. Kepala Bappeda Provinsi Suma tera Utara Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi

menyampaikan paparan rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang terangkum dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utaran Tahun 2013, yang memuat 7 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu turut memberikan pemaparan perwakilan dari Bank Indonesia Medan, BPS Provinsi Sumatera Utara, Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara, Dewan Pendidikan Sumatera Utara, Komisi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sumatera Utara, Dewan Sumber Daya Air Sumatera Utara, Forum Komunikasi Ummat Beragama Sumatera Utara, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Join Health Coucil dan LSM Fitra. Hasil pertemuan dirangkum dalam rumusan yang menjadi masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013,

BAPPEDASU DALAM BERITA

diantaranya adalah penguatan peran Gubernur sesuai amanat PP No. 19 Tahun 2010 dan PP No. 23 Tahun 2011 yang diimplementasikan dalam Permendagri No. 24 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi khususnya dalam hal penyusunan dan koordinasi dokumen perencanaan daerah (RPJD, RPJMD dan RKPD).*** (Tarsudi SP, MSi)

Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utaran Tahun 2013 di Gedung Binagraha Pemprovsu 21 Februari 2012

EDISI I/JANUARI - MARET 2012 37

BAPPEDASU DALAM BERITA

Rakor Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Berastagi tanggal 1-2 Maret 2012

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN BAPPEDA KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA Bappeda Provinsi Sumatera Utara melangsungkan Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupa ten/ Kota se- Sumatera Utara Tahun 2012 pada tanggal 1-2 Maret 2012 di Hotel Sibayak, Berastagi Kabupaten Karo. Pertemuan yang pertama kali diselenggarakan ini difasilitasi tuan rumah Pemkab Karo dan dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H. Nurdin Lubis, SH, MM, dihadiri oleh para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Tujuan pertemuan antara lain membahas isu strategis yang berkembang saat ini baik pada tataran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Pertemuan yang menurut rencana akan diselenggarakan secara berkala setiap triwulan bergantian di berbagai 38 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

daerah menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah agar Kabupaten/ Kota yang telah selesai menyelenggara-

kan Musrenbang segera mengusulkan program kegiatan yang akan didanai dari APBD Provinsi kepada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu kepada 7 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan mengusulkan 5 isu strategis Kabupaten/Kota yang terkait dengan kebijakan Nasional dan Provinsi dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota. Para Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara melalui berbagai program dan kegiatan,

BAPPEDASU DALAM BERITA

diantaranya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Sumatera Utara pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Millenium (RAD-MDG’s), Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG 2011-2015), Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK), Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), Program Agropolitan dan Agromarinpolitan, Gema Pangan, kerjasama pada kawasan MEBIDANG-Ro, Kawasan Danau Toba, Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, dan programprogram Pro Rakyat di masing-masing Kabupaten/ Kota. Untuk meningkatkan fungsi pendidikan (kualitas dan kuantitas) mulai PAUD sampai pendidikan tinggi dan peningkatan layanan kesehatan diperlukan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam bentuk MoU antara lain PAUD, Insentif Guru dan Beasiswa Miskin, Jamkesda, Jampersal dan insentif bagi bidan desa. Pertemuan menetapkan bahwa rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun 2012 untuk triwulan II akan dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Pandan), pertemuan triwulan III di Kabupaten Simalungun, dan triwulan IV di Kabupaten Serdang Bedagai. Disepakati sebagai Ketua Forum Koordinasi Perencanaan Bappeda se-Sumatera Utara adalah Kepala Bappeda Kota Medan.*** (Mhd. Henry Pohan, SE) EDISI I/JANUARI - MARET 2012 39

BAPPEDASU DALAM BERITA

Foto Bersama Kepala Bappeda Provinsi se-Sumatera pada pertemuan Rakernas Assosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia, di Ambon 08 s/d 10 Februari 2012

RAKERNAS III ASSOSIASI BAPPEDA PROVINSI SE INDONESIA Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Ir. H.Riadil Akhir Lubis, MSi bersama beberapa orang pejabat Bappeda Provinsi Sumatera Utara menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Assosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jum’at tanggal 08 s/d 10 Februari 2012 bertempat di Hotel Aston Ambon Resort, Natsepa Ambon Provinsi Maluku. Acara tersebut diawali dengan Makan Malam dan Ramah Tamah oleh Panitia Pelaksana dan turut dihadiri oleh Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Ibu Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA, Ketua Assosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia, Gubernur Maluku dan perwakilan dari beberapa Kementerian / Lembaga antara lain Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan, 40 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda-Bappenas, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta seluruh Bappeda se Indonesia. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Seluruh Indonesia, yang berlangsung di Hotel Aston Natsepa, 8-10 Febru-

ari, menghasilkan 11 kesepakatan. 11 kesepakatan tersebut dideklarasikan dalam penutupan Rakernas III Asosiasi Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia, yang dibacakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku, MZ Sangadji. Ketua Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wayan Darmawa, membacakan rumusan kesepakatan diantaranya berupa komitmen bersama untuk meningkatkan kemampuan dan proaktif dalam memfasilitasi komunitas perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah pusat maupun komunitas serta pihak-pihak pemberi hibah, dunia usaha dan investor baik berasal dari da-

BAPPEDASU DALAM BERITA lam maupun luar negeri. Mengusulkan kepada Bappenas untuk memfasilitasi beroperasinya piranti lunak sistem perencanaan secara real time dengan nama yang diusulkan adalah RKPINDO ONLINE sebagai sistem informasi yang sangat membantu perencanaan secara real time untuk mewujudkan bukan hanya RPJMN dan RPJMD tetapi juga RPJPN dan RPJPD secara konsisten. Mendukung dan meningkatkan kordinasi dalam pembagian dan peningkatkan kordinasi dalam pembagian peran antar pihak pelaku pembangunan melalui Tim Kordinasi Percepatan dan Perluasan Pembagunan Ekonomi Indonesia (TKP3EI). Meningkatkan upaya advokasi secara proaktif dan mendalam untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah dan perlunya revisi PP Nomor 41/2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah khususnya untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga Bappeda. Mengusulkan penataan eselonisasi kelembagaan Bappeda Provinsi. Memfinalkan usulan perlunya perubahan stakeholders patern dari segi tiga menjadi segi empat dalam perencanaan program/kegiatan pembangunan. Mengembangkan dan memfinalkan model perencanaan pembangunan komperhenship skala provinsi berbasis kompetisi serta melakukan konsultasi yang intensif kepada kementrian/lembaga guna mewujudkannya.Mengusulkan kepada Bappenas dalam rangka efisiensi birokrasi untuk memfasilitasi penyederhanaan dan penggabungan berbagai laporan kinerja pemerintah daerah kepada presiden tembusan kepada kementrian/lembaga dan DPRD. Menyelesaikan penetapan Perda tentang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota melalui peningkatan kualitas komunikasi dengan BKPRN, Kementrian Kehutanan dan BPN. Mengusulkan kepada Kemendagri RI untuk menerbitkan pedoman tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak budget DPRD dalam rangka memandu konsistensi perencanaan dan penganggaran. Raker juga menetapkan pelaksanaan Rakernas IV Asosiasi Kepala Bappeda provinsi se-Indonesia tahun 2013 di Provinsi Kalimantan Timur.***

Kepala Bappedasu bersama Ibu Menteri Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA, pada pembukaan Mukernas III Asosiasi Bappeda Provinsi se-Indonesia

Kepala Bappedasu bersama dengan DR. Max Pohan Deputi Meneg PPN/Ka. Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

(Ir. Tetty Magdalena Nasution, MSi) EDISI I/JANUARI - MARET 2012 41

LIPUTAN KHUSUS

MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA SE-SUMATERA UTARA

42 EDISI I/JANUARI - MARET 2012

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi, berkesempatan menghadiri Musrenbang di beberapa Kabupaten/Kota diantaranya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kota Medan dan Kota Pematangsiantar. Pada salah satu pertemuan Musrenbang yang dihadiri langsung Kepala Bappedasu di Kabupaten Padanglawas Utara tanggal 14 Maret 2012, disampaikan isu-isu stra tegis Provinsi Sumatera Utara, target-target pembangunan yang akan dicapai dan prioritas pembangunan tahun 2013. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappedasu juga memaparkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Padanglawas Utara setelah mengalami pemekaran dan perbandingannya dengan capaian kinerja provinsi, untuk melihat permasalaha dan kendala yang dihadapi. Beberapa kemajuan telah dicapai terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum, namun juga masih ditemukan banyak kelemahan terutama dalam bidang sumber daya manusia (pendidikan dan ke sehatan) yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari semua pelaku pembangunan di Kabupaten Paluta, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta. Selesai pemaparan dilakukan dialog dengan peserta yang hadir membahas beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten tersebut. Kepala Bappedasu menyatakan bahwa potensi Kabupaten Padanglawas Utara yang memiliki lahan perkebunan dan lahan kering yang kurang produktif memiliki prospek yang sangat besar dalam pengembangan peternakan sapi. Melalui sistem integrasi ternak dan perkebunan, Kabupaten Paluta dapat mengembalikan masa kejayaan sebelumnya sebagai daerah penghasil ternak sapi di Sumatera Utara. Kepala Bappedasu juga mengingatkan kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM) dan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten/kota untuk dibahas pada pertemuan Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 5 April 2012 di Medan. (Tarsudi, SP. MSi/ Abd. Halim Harahap, S.Sos. MSi)

SALURKAN ASPIRASI ANDA PADA MUSRENBANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 TIARA CONVENTION CENTER HOTEL – MEDAN, 2 – 5 APRIL 2012 TEMA UTAMA :

“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA MELALUI PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI” Agenda Acara : 1. 2.

Pembukaan dan Sidang Pleno : Senin, 2 April 2012 di Balai Raya Lt.2 Hotel Tiara Medan Sidang Kelompok Pembangunan Sektoral : Selasa - Rabu / 3 - 4 April 2012

Kelompok I.

Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Agama, Hukum, Pemerintahan dan Kelembagaan Sub tema : “Merangkul Keberagaman dalam Bingkai Keimanan dan Keadilan melalui dukungan Pelayanan Publik, Good Governance dan Clean Government” di Balai Duta - Lt.1 Kelompok II. Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pertanian Sub tema : “Pangan Untuk Semua melalui Pertanian Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan” di Balai Rama - Lt.3 Kelompok III. Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan Sub tema : “Menggapai Asa Meraih Cita melalui Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau” di Balai Citra - Lt.3 Kelompok IV. Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Sub tema : “Membangun Masyarakat Sehat Mandiri” di Pre Function Balai Raya - Lt.2 Kelompok V. Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kerakyatan Sub tema : “Membangun Daya Saing Daerah dan Masyarakat” di Balai Wara - Lt.2 Kelompok VI. Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sub tema : “Infrastruktur Akses Menuju Masa Depan” di Balai Raya - Lt.2 Kelompok VII. Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Sub tema : “Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Yang Mandiri dan Bermartabat” di Ex. Mito Building - Lt.1 3. Sidang Kelompok Pembangunan Kawasan, Rabu – Kamis / 4 - 5 April 2012 Kelompok A : Pembangunan Kawasan Wilayah Mebidang–Ro di Balai Wara - Lt.2 Kelompok B : Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus / MP3EI di Balai Raya - Lt.2 Kelompok C : Pembangunan Kawasan Wilayah Danau Toba di Pre Function Balai Raya - Lt.2 Kelompok D : Pembangunan Kawasan Wilayah Kepulauan Nias di Balai Rama - Lt.3 Kelompok E : Pembangunan Kawasan Wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di Balai Citra - Lt.3 4. Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, 2 – 5 April 2012 Diikuti oleh 27 peserta, terdiri dari 1 stand Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 10 stand Bappeda Kabupaten/ Kota, 4 stand SKPD Provinsi Sumatera Utara, dan 12 stand peserta lainnya dari BUMN, BUMD dan Lembaga Donor. Pameran bertempat di pelataran parkir Hotel Tiara Medan.

SELAMAT & SUKSES ATAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012