MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Sambutan Menteri Pekerjaan Umum Pada Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Barat Tahun 2012
Bism illahirrahm anirrahim , Assalam u’alaikum w r. w b, dan Salam sejahtera bagi kita sem ua. Yang Saya Hormati, Anggota Komisi V DPR-RI, Wakil Menteri PU dan Para Pejabat Eselon I, Staf Khusus, Kementerian Keuangan, Bappenas, Para Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PU Provinsi, Para Kepala Balai Bidang PU, serta Para Peserta Konreg seluruh Wilayah Barat yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas karunia dan limpahan rahmatNya pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dan Hal 1 / 13
selanjutnya mengikuti acara Konsultasi Regional Kementerian PU untuk Wilayah Barat dalam kondisi sehat wal’afiat. Konsultasi Regional (Konreg) ini sangat penting sebagai forum untuk mengkoordinasikan dan membahas persiapan penyusunan program pembangunan infrastruktur PU dan permukiman tahun 2013. Tema penyelenggaraan Konreg PU tahun 2012 ini adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Konreg, forum ini kita pergunakan untuk mensinergikan sumber daya Pemerintah Pusat dan Daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan berbagai sektor lainnya tahun 2013 berdasarkan Tata Ruang Wilayah. Sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RENJA KL) dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota, termasuk keterkaitan dengan pembiayaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus, dan pembiayaan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan. Hal 2 / 13
P ara P eserta Konreg yang saya horm ati, Untuk memenuhi tujuan dan sasaran Konreg dalam rangka memastikan sasaran kinerja kementerian PU termasuk penanganan isu-isu strategis dan kebijakan baru pada tahun 2013, bersama ini saya sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut.; Pertama, seperti kita ketahui tahun 2013 merupakan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU 2010 – 2014 sehingga pemenuhan target rencana pembangunan lima tahun tersebut praktis terhitung sejak saat ini hanya tinggal 2 (dua) tahun lagi yaitu tahun 2013 dan 2014. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi pencapaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir serta menyikapi isu-isu strategis kedepan yang berkembang untuk digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2013. Kemudian kita juga telah memahami bahwa arah dan lingkup program pada kegiatan tahun 2013 harus difokuskan untuk mempertajam sasaran program, sesuai quad track strategi pembangunan nasional, yaitu: pro growth, pro poor, pro job dan pro environment; guna mencapai tujuan utama pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yaitu: Hal 3 / 13
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan mempercepat penyelesaian produk peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; 2. Meningkatkan keandalan jaringan jalan terutama pada jalan lintas Pulau untuk meningkatkan keterhubungan wilayah dalam sistem transportasi nasional serta meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan; 3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air; 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan dasar khususnya dalam rangka pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs); dan 5. Pencapaian target untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, akuntabilitas kinerja serta kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi. Penyusunan program dan kegiatan tahun 2013 juga harus mendukung Arahan Direktif Bapak Presiden yang telah dimulai sejak tahun 2011 dan 2012. Sebagai acuan program, beberapa dokumen yang sudah disusun dan perlu menjadi dasar acuan kita adalah: Hal 4 / 13
1. Master List Perkuatan domestic connectivity terkait dengan pembangunan infrastruktur mendukung Implementasi MP3EI; 2. Rencana Penguatan Ketahanan pangan, melalui pertumbuhan 7% produksi padi nasional per tahun; 3. Rencana percepatan penyediaan air minum, dalam rangka pencapaian target MDGs agar pada tahun 2015 tidak ada lagi krisis air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia; 4. Peningkatan dan perluasan program pro-rakyat yang diantaranya terkait Bidang PU meliputi: Program Rumah Murah dan Sangat Murah, Program Air Bersih untuk Rakyat, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan; 5. Selanjutnya program untuk Penanggulangan kemacetan transportasi Jakarta dan penyelesaian jalan tol Trans Jawa dan persiapan pembangunan jalan tol di luar Jawa, serta; 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Papua, Papua Barat, kawasan perbatasan, dan membangun konektivitas angkutan antar moda di Indonesia bagian Timur. Penyusunan program tahun 2013 seyogyanya juga memberikan perhatian pada Rencana Aksi kegiatankegiatan yang sudah menjadi komitmen bersama, Hal 5 / 13
seperti; Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-MAPI); Rencana Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN PE GRK), Rencana Pengembangan infrastruktur berbasis gender, dan juga Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Adapun sasaran utama pemerintah untuk tahun 2013, adalah upaya untuk mendukung penguatan dan pertumbuhan ekonomi lokal, yang kaitannya dengan Kementerian PU mencakup : 1. Dukungan pembangunan infrastruktur SDA melalui penyediaan air baku untuk ketahanan pangan, melalui perluasan daerah irigasi nasional menjadi 7,4 juta Ha pada akhir tahun 2014, guna mencapai swasembada beras dengan surplus 10 juta ton per tahun; 2. Dukungan pembangunan infrastruktur “keciptakaryaan” untuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan, pengembangan agropolitan/minapolitan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian terpadu yang didukung pengembangan pasar, dan akses distribusinya; 3. penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk melayani kelancaran angkutan hasil produksi dan bahan baku menuju ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sentra-sentra industri, serta Hal 6 / 13
sebaliknya guna mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa menuju ke seluruh kawasan hinterland. Prioritas pembangunan infrastruktur PU dan permukiman tersebut, sebenarnya bertujuan untuk mendukung sektor-sektor andalan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi lokal tersebut bisa tumbuh lebih cepat jika didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang andal, menghubungkan antar wilayah di dalam negeri (domestic connectivity). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara nasional menjadi lebih berkualitas karena secara bersamaan akan terjadi pula pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Selain dari pada itu, pembangunan infrastruktur PU yang berorientasi kewilayahan tersebut, mestinya akan lebih mampu menjaga kestabilan harga di daerah. Dengan tujuan yang sama, Kementerian PU juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada wilayah khusus seperti kawasan perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal dan kawasan Indonesia Bagian Timur guna membangun konektivitas yang mengintegrasikan wilayah, sekaligus untuk mengembangkan potensinya. Selanjutnya Hal 7 / 13
pembangunan tersebut juga dapat disinergikan dengan pembangunan infrastruktur permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah dan miskin serta infrastruktur pendukung kawasan potensial. Program-program pemberdayaan masyarakat, juga akan lebih memperluas lagi keterkaitannya dengan ekonomi domestik, sehingga program ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan karena masih banyaknya penduduk yang kondisinya rentan untuk kembali miskin jika terjadi gejolak ekonomi dan sosial. Saat ini pemerintah tengah menyusun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), yang akan didukung dengan programprogram dari Kementerian PU, guna lebih menjamin peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat kemajuan ekonomi nasional yang inklusif.
P ara P eserta Konreg yang saya horm ati, Selanjutnya perlu saya sampaikan pula pada kesempatan ini adalah upaya perbaikan yang dilakukan di lingkungan Kementerian PU dalam proses perencanaan. Salah satu di antaranya adalah melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan menjalankan pedoman operasionalisasi Hal 8 / 13
pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 21/PRT/M/2008. Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan bahwa prioritas pembentukan wilayah bebas dari korupsi adalah pada lingkup Pemrograman dan Pengalokasian Anggaran dan pada pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa. Kita sangat menyadari bahwa kesalahan dalam penetapan prioritas dan alokasi anggaran tidak hanya akan merugikan investasi tahun anggaran 2013, tetapi juga akan berdampak luas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program pemerintah secara keseluruhan. Kemudian saya juga ingin menekankan pula bahwa dalam melakukan perencanaan, Kementerian PU secara konsisten harus tetap mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang sebagai basis dalam penetapan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman. Komitmen ini harus tetap dijaga bersama seluruh stakeholder terutama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah daerah yang hasilnya kemudian dituangkan dalam dokumen RPI2JM. Dengan tersedianya acuan tersebut akan membuat kualitas perencanaan dan pemrograman menjadi semakin baik, karena sudah melalui proses koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antara pusat dan daerah. Hal 9 / 13
Kemudian seperti saya pernah sampaikan sebelumnya, bahwa program dan kegiatan yang diusulkan harus pula memberi manfaat yang besar secara ekonomi maupun sosial, dengan target yang realistis untuk dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu dalam menentukan besaran alokasi perlu dicermati mengenai kemampuan pengerahan sumber daya (peralatan, bahan dan SDM), antisipasi resiko tentang masalah lahan dan masalah sosial lainnya, serta juga tingkat kesulitan kondisi alam di lapangan. Selanjutnya prinsip penetapan alokasi anggaran pada kegiatan hendaklah mengutamakan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan agar aset yang telah dibangun dapat berfungsi optimal untuk publik. Prioritas juga diberikan pada pekerjaan lanjutan membiayai M ulti Years Contract (MYC), penyelesaian bangunan yang segera bisa dimanfaatkan (rounding up ) serta yang juga penting adalah selalu mendahulukan untuk memaksimalkan belanja modal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian perencanaan supaya peningkatan besar pada APBN Kementerian PU jangan sampai diikuti pula dengan peningkatan yang sama pada alokasi keperluan belanja bukan modal. Azas penggunaan anggaran yang efektif dan efisien harus selalu diperhatikan. Hal 10 / 13
Kemudian sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahwa proses pemrograman dan penganggaran merupakan fase proses manajemen yang penting karena setiap sen yang dianggarkan akan diukur indikator keberhasilannya pada Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP). Karena itu selalu ada kaitan yang kuat antara penganggaran dengan kinerja, yang kita pahami sebagai Penganggaran berbasis Kinerja. Syukurlah LAKIP Kementerian PU tahun 2010 yang diumumkan oleh Menpan dan RB pada tanggal 28 Februari 2012 yang lalu, Kementerian PU telah kembali memperoleh Nilai Predikat B (Baik) dengan skor yang semakin baik pula. Mudah-mudahan tertib perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan dan evaluasi kinerja akan selalu kita jalankan dengan sebaik-baiknya.
P ara P eserta Konreg yang saya horm ati, Pada bagian akhir arahan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional sudah semakin baik, yang ditunjukkan dari indikator makro ekonomi, seperti : tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, nilai ekspor, kondisi investasi, indeks harga saham, penurunan tingkat kemiskinan dan nilai tukar rupiah. Namun hal ini tidak berarti Indonesia bisa bebas dari pengaruh berbagai krisis global seperti Hal 11 / 13
kenaikan harga minyak dan krisis hutang di Eurozone. Jika keadaan kurang kondusif maka implikasinya mungkin bisa berdampak terhadap capaian sasaran Kementerian PU baik tahun 2012 dan tahun 2013. Untuk itu diperlukan antisipasi yang tepat khususnya menghadapi kemungkinan adanya kenaikan harga dan kelangkaan bahan, seperti aspal, serta juga naiknya biaya angkutan dan bahan pada sektor jasa konstruksi. Memperhatikan hal itu semua, saya minta semua kita agar bekerja lebih keras dan cerdas dalam menyikapi kondisi perubahan tersebut. Akhirnya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih atas partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan konsultasi nasional untuk wilayah barat, terutama kepada pihak peyelenggara dan juga khususnya penghargaan saya kepada jajaran Pemerintah Daerah Propinsi yang diwakili Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Bidang PU atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga upaya kita bersama dalam penyusunan program tahun 2013 dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Allah Yang Maha Kuasa akan selalu memberi rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien.
Hal 12 / 13
Saudara-saudara sekalian yang saya horm ati, Akhir kata, dengan mengucapkan
Bismillaahirrahmaanirrahiim, Konsultasi Regional Kem enterian P ekerjaan Um um tahun 2012 untuk W ilayah Barat dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selam at bekerja . W assalam u’alaikum ,w arahm atullahi w abarakatuh. Jakarta, Maret 2012 MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO
Hal 13 / 13
