Saksi #20 : Sunggu Anwar Aritonang

Selasa, 18 Oktober 2011

Saksi #20 : Sunggu Anwar Aritonang

(saksi telah disumpah pada persidangan tanggal 11 Oktober 2011)

Hakim Ketua

: Jadi anggota, salah satu anggota majelis hari ini mengikuti pelatihan di Mega mendung, jika saudara tidak berkebaratan majelis bersidang berempat untuk memeriksa saksi ini, ya, silahkan.

PU

: Saksi Sunggu Anwar Aritonang.

Hakim Ketua

: Silahkan duduk, saudara saksi ya, saudara sudah disumpah dalam persidangan yang lalu, sumpah saudara yang lalu masih berlaku untuk sidang hari ini.

Saksi (SAA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Itu artinya saudara memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara ketahui, saudara liat, saudara alami dan saudara dengar langsung, ya.

Saksi (SAA)

: Siap, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Saudara pernah menjabat sebagai Diraga ya, pada, Direktur Niaga, ini tahun berapa ya ?

Saksi (SAA)

: Tahun 2003-2008.

Hakim Ketua

: Sampai 2008 (dipotong oleh Saksi SAA).

Saksi (SAA)

: Tepatnya Maret 2003 sampai Maret 2008, tepatnya lagi tanggal 3 sampai 8 Maret 2008.

Hakim Ketua

: Gitu ya, dalam kaitan dengan CIS RISI ini apa yang saudara ketahui ?

Saksi (SAA)

: Apakah saya boleh menggambarkan? Karena di awalnya ini ketika dia masih bernama Simpel RISI, itu saya waktu itu menjabat Kepala Divisi Sistem Informasi di tahun 1996.

Hakim Ketua

: Silahkan.

Saksi (SAA)

: Jadi kalo boleh saya bercerita dulu supaya enak jangan terpotong, jika diijinkan Yang Mulia. Baiklah, nanti kalo saya lupa apakah diijinkan juga saya membuka catatan saya untuk bisa memberi kejelasan yang lebih tepat? Diawali tahun 1996 ketika itu tepatnya pada awal 1996 saya

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 18 Oktober 2011

menjadi Kepala Divisi Sistem Informasi di PT. PLN Persero. Ketika itu di tahun 1996 juga, Juni, Bank Dunia ingin loan untuk pengadaan peralatan, saya ulangi lagi pengadaan peralatan untuk Simpel RISI agar software yang disiapkan oleh LAPI ITB itu bisa di uji cobakan, karena PLN saat itu tidak punya uang. Saya ketika melihat Bank Dunia itu terus terang, kenapa saya ingat benar cerita ini karena pada saat itu saya marah, kenapa ada pekerjaan saya kepala divisi kok ada pekerjaan saya diambil orang? saya menganggap ini adalah, harusnya urusan Simpel RISI ini di Divisi Sistem Informasi, kenapa itu lepas? Setelah saya pelajari ternyata di tahun 1994 Aziz Sabarto membuat yang namanya RISI, Rencana Induk Sistem Informasi yang akhirnya mereka menyiapkan FIS, Financial Information System dan Costumer Information System, yang dinamakan Simpel RISI. Kalo saya flash back kebelakang sedikit, di tahun era mulai komputer masuk ke PLN itu di tahun 1974 ya, tadi saya jelaskan saya tahun 1996 masuk, saya pelajari sejarahnya pada saat itu komputer masih BIP dan mini computer. Itulah mulai terjadi era komputerisasi di PLN, dan pada saat itu pengelalolaannya masih ditangani oleh yang namanya, saya lupa namanya berganti-ganti, tapi katakanlah divisi sistem informasi saat itu, nah pengelolaanya dibuat. Nah mulai tahun 1993 atau 1994 PLN mejadi PT, pada saat itulah terjadi desentralisasi kepada wilayah-wilayah. Langkah-langkah desentralisasi ini tentunya sejak mulai Simpel RISI, program yang disiapkan, seluruh software aplikasi pembuatan rekening listrik itu tadinya terpusat yang dinamakan SPRL, Sistem Informasi Pencetakan Rekening Listrik, itu awalnya mulai back to 1974-1984 dan seterusnya mengunakan BIP. Nah setelah itu jalan, rupanya diluaran perkembangannya demikian pesat muncullah sistem online di era tahun 1994. Aziz Sabarto, ketika itu merasa dia tidak bisa lagi menunggu, menunggu Divisi Sistem Informasi memperbaiki softwarenya untuk sampai kepada tahapan-tahapan yang online yang terjadi pada sistem perbankan pada saat itu. Itulah asal usul mereka mulai Simpel RISI, dan itu pulalah tonggak sejarah pertama kali mereka melepaskan diri dari Divisi Sistem Informasi. Jadi apakah ditahun 1994 itu sama sekali tidak ada pernah mereka melaporkan kepada pusatpun mengenai proses penunjukan ITB, LAPI ITB pada saat itu mereka menujuk sendiri tanpa, apa yang terjadi. Saya sebagai pejabat baru, i have no emotional, saya tidak ada emosional history dengan Divisi sistem informasi, saya belajar apa ini sistem informasi, Simpel RISI, apa yang namanya Simpel RISI, apa program yang disiapkan oleh LAPI ITB, Simpel RISI apa SPRL, setelah saya bandingkan memang SPRL tu tidak intergrated jadi saya sebagai, masih akademisi baru ya, baru tamat dari sekolahan apa namanya masih teringatlah, jadi pada saat


itu saya melihat ini lebih bagus. Simpel RISI itu kalo dibandingkan dengan SPRL, sistem informasi pembuatan rekenng listrik ini dipakai oleh seluruh unit di Indonesia, desentralisasi Simpel RISI ini sangat baik, bahkan pada saat itu saya berpikir sebaiknya Aziz Sabarto, dikasih tanda bintang penghargaan, kerena dialah yang merubah cara ini dari mulai tidak intergrasi menjadi terintegrasi, jadi ini terjadi sesuatu perubahan yang sangat besar di PLN, yang pada saat itu Divisi Sistem Informasi pun tidak bisa melakukan itu karena alasan teknis. Software yang kita pakai waktu itu masih back system. Back itu artinya dia harus dikumpulkan dulu baru dicetak; bisa terjadi nanti rekening listrik kita, rumah kita disini, di samping kita ada payment point, tapi bayarnya harus hujan-hujanan pergi 2 atau 3 kilo, karena peraturannya demikian, karena tidak mempunyai sistem online. Jadi saya melihat saat itu, ini proyek harus didukung. Nah setelah itu Bank Dunia masuk, Bank Dunia bilang ini proyek silahkan diteruskan. Distribusi kesulitan peralatan, Simpel RISI programnya sudah selesai, Bank Dunia minta, mereka bersedia menyediakan peralatannya atau hardware, jadi kalau bapak tahu komputernya, program apa yang dimasukan disitu silahkan, tetapi yang dibeli itu komputer sama Operating Sytem, itulah yang diberikan Bank Dunia ketika itu 6 juta dolar US di dalam Aide Memoir, saya kira saya bawa Aide Memoirnya disini. Di 1996, di dalam Aide Memoir itu dikatakan bahwa Bank Dunia bersedia karena PLN kesulitan uang, Bank Dunia bersedia memberi loan untuk roll-out Simple RISI di seluruh DKI, namun catatan dia harus diuji cobakan dulu di dua tempat yaitu pilot projectnya, kalau tidak salah ingat saya di Gambir dan itu, di Gambir dan di Tangerang, namanya Simpel RISI. Oleh karena itu dijalankanlah itu, proyek itu, dengan catatan, Bank Dunia mengatakan bahwa decision untuk bisa meneruskan progress selanjutnya tergantung dari hasil dari roll out yang disiapkan oleh Aziz Sabarto, Simpel RISI itu. Di dalam perjalanan, mulai 1996 sampai 1999, itu berapa kali Bank Dunia dalam Aide Memoir datang bicara, datang bicara, diputuskanlah saat itu untuk diperluas ke Jawa barat, Jawa timur, Jawa tengah, untuk memasukkan paling tidak 2 cabang selected dimasing-masing daerah itu, namun, kemudian masuk ketahun 2002, eh 1999 proyek itu terpasang. Jadi dari 6 juta US dolar itu ternyata hanya terpakai 3,1 juta US dolar, pengadaan peralatan. Setelah terpasang, Bank Dunia, bulan Mei, awal Mei, pada saat itu Bank Dunia melakukan supervisi dan mengatakan, Bank Dunia mengatakan ini proyek bagus, itu dalam Aide Memoirnya itu ada, saya juga bawa Aide Memoirnya, saya kira juga itu sudah dibawa sebagai barang bukti. Di dalam Aide Memoir itu dikatakan, satu: Bank Dunia bisa menyetujui roll out untuk DKI termasuk beberapa unit di Jawa itu akan boleh di roll out, namun Direksi pada saat itu harus mengirimkan dokumen lengkap itu, tender document pak, karena kita


siapkan tender dokument pak, jadi apa yang saya siapkan dengan tim ketika itu tender document, tender document untuk pengadaan hardware untuk bisa dipasang Simpel RISI diseluruh itu. Lalu Bank Dunia mengadakan cek dan mengatakan ini baik, dan silahkan diteruskan namun dengan catatan direksi PLN harus mengirimkan surat untuk counter part kerugian dan sebagainya itu, dengan satu target waktu. Target waktunya itu begini, loan validity nya itu sampai September, kalau ditarik mundur itu kira-kira awal Juni itu harus sudah lelang. Saya berusaha keras ketika itu karena saya tahu proyek ini akan membawa untung bagi PLN. Saya lupa bercerita tadi bahwa salah satu jabatan saya itu adalah Ka Divisi “ANEH”. Sering diplesetkan di PLN disebut Ka Divisi “ANEH”, karena “ANEH” itu analisa evaluasi, analisa evaluasi perencanaan, analisa evaluasi pengusahaan, jadi saya tahu performance wilayah itu didalam jabatan saya ANEH, ini bukan karang-karangan, jadi saya tahu bagaimana kinerja wilayah setelah ini berjalan, saya tahu persis. Gitu pak kira-kira, kalo saya lanjutkan boleh pak? Ya, jadi akhirnya saya hanya mau mengatakan sekarang, setelah itu tidak jalan, akhirnya karena loan validity Bank Dunia itu batal, sampai disitu aja ceritanya. Setelah Bank Dunia batal saya pun sangat jengkel pada saat itu, karena saya sudah kerja habis-habisan kok akhirnya juga batal? Nah setelah itu batal saya tidak tahu lagi apa yang terjadi sampai saya sekali-sekali waktu itu, kalo nggak salah waktu itu Hardiv mengundurkan diri, jadi saya tidak, pada saat itu saya melapor kemana, jadi informasi masuk mengenai itu saya tidak tahu lagi. Di November 2000 saya diberhentikan dari Ka Divisi, saya menjadi staf ahli, ahli apa namanya, pejabat fungsional, jadi itu yang ingin saya sampaikan diawal cerita, 1. Bahwa Simpel RISI itu tidak melapor pada Ka Divisi, ke 2. Dia baik hanya karena pada saat itu Adhi Satriya yang datang dari Jawa Timur, dia berhasil membuat software IBP yaitu dengan mincom dia berhasil menjalankan itu, dia minta agar Simpel RISI itu sebaiknya di kawinkan juga dengan hal-hal IBP. Itu Yang Mulia, cerita awal yang penting saya sampaikan sebagai gambaran di awal. Bukti-bukti semua mengenai Aide Memoir dan sebagainya saya kira sudah saya serahkan, dan ada kalaupun diperlukan bisa saya bacakan disini. Hakim Ketua

: Tentang Netway gimana? Apa yang saudara ketahui?

Saksi (SAA)

: Saya terus terang tidak tahu banyak, yang saya tahu adalah Simpel RISI yang dilakukan oleh ITB. Sampai di dalam Aide Memoir 1999 itu pun dikatakan di dalam Aide Memoir itu, PLN ingin continue proyek ini dengan security business consultant dalam kurung ITB, itu. Jadi mengenai perpindahan ke Netway itu terus terang saya denger-denger aja, saya tidak mendapatkan informasi berdasarkan data-data yang, yang


apa, yang benar, karena saat itu saya sudah tidak menjabat sejak November. Hakim Ketua

: Saudara tidak ada keterkaitan langsung ?

Saksi (SAA)

: Kenapa ?

Hakim Ketua

: Saudara tidak ada keterkaitan langsung dengan penunjukan langsung PT. Netway ini?

Saksi (SAA)

: Maksudnya kaitan langsung bagaimana pak?

Hakim Ketua

: Dengan penunjukan ini, sebagai pelaksana CIS RISI di Disjaya?

Saksi (SAA)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Saudara pada waktu itu Direktur Niaga ya?

Saksi (SAA)

: Oh, itu, itu di belakang pak, saya baru bercerita di sembilan puluh.....(dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saya bertanya langsung pada 2003.

Saksi (SAA)

: 2003 ya.

Hakim Ketua

: Iya.

Saksi (SAA)

: Jadi tahun 2003 saya terima surat dari pak Margo Santoso mengenai surat permohonan, surat mereka untuk permohonan penetapan direksi, kira-kira gitu, di tahun 2003.

Hakim Ketua

: Permohonan penetapan direksi apa ini ?

Saksi (SAA)

: Jadi mereka mengusulkan hasil negosiasi mereka, satu proses panjang yang telah mereka lakukan dibungkus di dalam satu dokumen, dikirim ke pusat untuk diminta penetapan direksi, itu saja di tahun 2003, awal 2003.

Hakim Ketua

: Terus?

Saksi (SAA)

: Nah setelah saya terima itu tentunya saya mengecek, sebetulnya dia harus dilengkapi dengan data-data pendukung. Karena disampaikan demikian kami menyampaikan penunjukan langsung, ini, ini, ini, disampaikan dokumennya, hasil negosiasinya, hasil negosiasi berita acara, disampaikan kepada Direktur Niaga sebagai, apa, struktural yang tekait dengan hal itu, tetapi itu sesuai dengan SK No.038 itu untuk persetujuan Direksi. Dan di suratnya pun disebut, kepada Direktur Niaga, di akhir surat itu disebut untuk persetujuan Direksi, jadi saya tidak punya wewenang untuk memutuskan itu sendiri. Yang saya punya wewenang: mengantar cerita itu ke sidang direksi.


Hakim Ketua

: Dibahas nggak itu di sidang direksi?

Saksi (SAA)

: Dibahas.

Hakim Ketua

: Nah hasilnya bagaimana?

Saksi (SAA)

: Dibahas dalam sidang direksi, walaupun waktu itu saya sudah bercerita di sidang direksi, karena saya yang mengusul, saya yang tau cerita, saya ceritakan baiknya projek ini, gini, gini, gini, terus hasilnya minta, Direksi waktu itu, Direksi minta kajian, minta kajian teknis, bener enggak ini ceritanya ini? Apa aja? Nah kajian yang diminta Direksi itu juga diminta tertulis dan satu, dia minta kajian dari Direksi, kajian dari, dari, Direksi minta kajian teknis dan apa, bukti bahwa keuntungan dan kerugian, kerugian dan keuntungan kalau ini tidak dilaksanakan, dan juga minta kajian hukum, itu tanggal 8 pak. Gitu yang mulia.

Hakim Ketua

: Terus?

Saksi (SAA)

: Nah setelah itu dilakukan, ya waktu itu tim Distribusi Jaya juga hadir dalam rapat itu, jadi ketika bola itu sudah pindah ke Direksi, bolanya sudah ditangan sidang Direksi, Diraga hanya mengantarkan ke sidang Direksi, sidang Direksilah yang memutuskan. Dan surat Margo Santoso juga mengatakan telah menunjuk sidang Direksi tanggal 8, terlampirkan kami sampaikan kajian teknis, jadi menunjuk hasil sidang Direksi. Nah kajian teknisnya disampaikan, dibawa lagi ke sidang Direksi dan pada saat itu Direksi mengatakan, sambil menunggu, sambil menunggu kajian hukum karena pada tanggal 16 itu belum ada kajian hukum, ini agar dapat diajukan ke Dewan Komisaris.

Hakim Ketua

: Kajian hukum yang dimaksud mengenai apakah ini dapat dilakukan dengan penunjukan langsung atau tidak ?

Saksi (SAA)

: Iya pak, iya Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Terus?

Saksi (SAA)

: Kajian hukum itu pun dilakukan karena para staf disitu, saya tidak pernah meminta kajian hukum lho, karena ini sidang Direksi yang memerintah, maka otomatis setiap organ yang ada disitu berkerja berdasarkan tugasnya masing-masing. Nah Mulyo Adjie pada saat itu adalah yang membidangi masalah itu, menunjuk konsultan siapa, Remy saya lupa namanya, Remy Darus? Remy Darus melakukan kajian hukum, kemudian tertulis disampaikan ke saya tanggal 1 Oktober bahwa kajian hukum itu sudah siap, baik dan bisa diteruskan, dan itu 1 Oktober kalau saya ingat itu masih disampaikan bahwa ini sudah layak dan secara SK 038, tertulis dalam surat itu, baru bisa diajukan ke Dekom. Nah, tapi waktu itu saya masih merasa, karena dokumen itu datang kan tidak


hanya SK 038 pak, Yang Mulia, saya juga harus mengecek mengenai Tupoksi saya, saya sebagai Direktur Niaga apakah proyek ini masih benar-benar sesuai nggak dengan Tupoksi saya, yaitu untuk pemanfaatan Information Technology di PLN? Dan sayapun harus meminta Tupoksi dari staf saya yaitu Ir. Zulkifli untuk melihat apakah ini sudah sesuai atau tidak dengan rencana kedepan PLN, bagaimana posisi ini di ITSP? Makanya ketika saya menerima itu saya kirimlah nota dinas kepada saudara Zulkifli, saya kirim nota dinas, tolong dicek 038 apakah sudah benar, tolong itu, dan salah satu hal lagi yang saya minta disitu, dibutir ke-3 dari surat saya waktu itu saya masih ingat, yaitu tolong dicek surat pertanggung jawaban dari pemimpin, itu yang akhirnya disampaikan sebagai surat pernyataan. Jadi tanggal 22 surat saya masih saya, tanggaltanggal saya lupa tanggalnya, mungkin tanggal 22, saya sampaikan ketika 10 hari saya terima itu saya kirim ke saudara Zulkifli untuk mengecek semua itu. Nah kenapa saya bikin surat itu dan surat itu saya sisihkan kepada semua Direksi? Tujuannya sebenarnya surat itu supaya Direksi tahu, ini walaupun dari Distribusi mendesak, kita tidak boleh terdesak, karena ini masih ada proses yang harus saya cek, saya teliti berdasarkan Tupoksi saya, bisa aja ini benar tapi kalau Tupoksi saya mengatakan ini tidak cocok dengan ITSP, bisa saya dihentikan, tentunya kan demikian. Nah setelah itu dicek saudara Zulkifli mengembalikan kepada saya, Pak ini layak, bersurat juga, bahwa ini bisa diajukan ke sidang Direksi, jadi itu sampai, sampai disana diajukan, sudah saya sampaikan tadi, ini sudah masuk ke alur sidang Direksi. Nah setelah sampai di saya, saya sebenarnya mengikuti sidang 16 September itu, saya bisa aja mengirim itu ke Dekom, tetapi saya mengambil, “waktu itu saudara, saya sudah di sampaikan, tolong pak ini memonya sudah siap tinggal teruskan saja ke dekom kan sidang Dekom sidang Direksi mintanya demikian”, saya katakan tidak, saya mengambil resiko untuk tidak mengirim itu karena 1. Saya katakan sampai saat saya duduk, sampai surat itu, draft surat itu disiapkan oleh staf saya, saya belum melihat kajian hukum dari RSP yang konon katanya pernah dibuat, sampai saat ini pun, detik ini pun saya tidak pernah liat kajian itu sampai detik ini. Jadi saya katakan pada saat itu sama Zulkifli, tunggu kajian hukum, saya tidak mau ambil resiko kalau dipermalukan di Dekom. Ke-2, tunggu surat pernyataan, karena saya tidak akan meneruskan ini, karena surat pernyataan itu telah berlaku di PLN sejak tahun ‘90. Saya juga membawa beberapa surat pernyataan ini, saya percaya Margo pun tau cerita itu, bahwa dia harus menyediakan surat pernyataan agar ini bisa diteruskan prosesnya, kalau tidak saya melawan hukum, karena saya harus mengecek sesuai dengan Tupoksi saya dan pagar-pagar aturan itu harus saya benarkan, harus saya cek. Setelah itu semua benar, barulah ini dikirim, surat ini ke Dekom, setelah sampai di


Dekom surat dibahas. Nah, tim juga, karena tim, di PLN, tim negosiasi itu sebenarnya adalah sesuatu, apa, posisi tertinggi dalam proses pengadaan, tim. Tim itu yang menentukan. jadi tidak boleh ada intervensi dari saya, dari pak Eddie Widiono, untuk intervensi tim itu. Sama sekali tidak boleh, jadi kalo tim sudah bekerja makanya jumlahnya ganjil, dia melakukan evaluasi tim. Kalau kita tidak bersepakat ya sudah kembalikan lagi ke tim. Setelah itu dibawalah tim, saya menjelaskan di Dekom, sampai di Dekom saya pun menjelaskan, kerena ini sudah keputusan Direksi saya harus mendefend, apapun yang diminta Dekom harus saya pertahankan karena ini sudah keputusan Direksi, harus dipertahankan oleh seluruh pegawai. Sampai di Dekom dipertahankan cerita itu, masuklah Dekom menyampaikan perlu dilakukan renegosiasi. Nah setelah sampai renegosiasi, siapa yang melakukan renegosiasi? Tidak mungkin dibentuk tim baru, yang ada itu ya tim renegosiasi, ya namanya negosiasi ulang, kalo tidak nanti bisa lepas ini, bagaimana service level agreementnya, bagaimana penentuannya, siapa yang melakukan apa, dimana? Oleh karena itu saya kirimlah dokumen ini, tanpa perintah Dewan Komisaris itu ke Direksi saya kirim ke unit saya dibawah, karena memang pintu masuk surat itu juga ke Diraga dan pintu keluarnya juga Diraga untuk perintah negosiasi. Oleh Distribusi Jaya dilakukanlah renegosiasi. Tidak, saya percaya dalam renegosiasi itu dilakukan, pasti dilakukan oleh tim, dikembalikan ke GM, GM tanda tangan, sampaikan ke kita, nah didalam hal ini tim juga, karena ini sudah hasil daripada tim, karena dalam keputusan Dekom, ketika menyampaikan untuk renegosiasi, jelas disebutkan disitu, secara saya lupa tapi kira-kira intinya bahwa Dekom menyetujui usulan ini namun perlu dilakukan renegosiasi untuk butir, butir, butir, butir. Karena katakatanya renegosiasi, kirim kesana kembali lagi, kesini kirim lagi ke Dekom, ya itu pengertian tata kelola atau tata kelola negosiasi dan sebagainya. Nah kembalinya ke tim, kembali masukkan ke Dekom, Dekom akhirnya pada tanggal 22 November menyetujui supaya itu dilakukan dengan, kata-kata Dekom ini juga mengatakan ini disetujui, bukan disetujui, dapat mendukung. Di surat sebelumnya juga dikatakan menyetujui, disini dapat mendukung, hanya dikatakan agar dilakukan, dibuat actual cost. Nah karena ini actual cost dan lebih hebat lagi disisihkan ke Distribusi, jadi ketika ini disisihkan ke Distribusi saya masih berpikir ini masih ada renegosiasi tentunya, karena saya lepas, saya tidak perintah lagi Distribusi seperti apa yang saya lakukan ketika proses negosiasi. Karena Distribusi tidak dapat suratnya, sekarang dia dapat suratnya ya saya diem-diem aja, karena toh ini pasti masih dalam proses. Nah baru sekitar tanggal 22 Desember itu ada surat, draft yang sampai ke meja kami, yang mengatakan sebernanya draft surat itu hanya


mengatakan bahwa menunjuk surat Dekom, bukan disitu menunjuk surat. Sebenarnya kalau dari Direksi kan harus begini bunyinya, sesuai dengan surat saudara nomor segini, dengan ini Direksi menyetujui, begitu kan? Tetapi disini menunjuk surat Dekom, bahwa ini dapat dilakukan dengan memasukkan semua catatan. Artinya apa? Masih ada proses negosiasi (terpotong hakim ketua). Hakim Ketua

: Surat ini siapa yang mengirim?

Saksi (SAA)

: Surat itu yang ngirim bapak Dirut, tanda tangan dari bapak Dirut, tetapi disiapkan oleh staf dibawah. Nah setelah itu, sampai disitu, yah saya baca ini nya tanggal 22 Desember kalo nggak salah saya baca itu, itu sudah, jangan-jangan saya pun sudah cuti natal ketika itu tanggal 21. Jadi saya baca, yg perlu bagi saya adalah pagarnya saya lihat, oh ini adalah surat bukanlah untuk, satu ini belum penandatanganan kontrak, hanya memberi kesimpulan sama mereka yang dulu surat ini, bahwa PLN, Direksi pun tahu surat ini, selama ini kan datang dokumen hanya copy, sampai ke mereka, apa diapain sama mereka saya pun tidak tahu, karena memang saya pikir, karena saya pikir saya kira pak Dirut pun tahu, ini pasti dalam proses disana. Ya saya, sedang berproses disana, saya pun tidak pernah berdiskusi dengan pak Dirut, bagaimana nasib proyek ini, bagaimana mulai dari saya, dari mana terima surat itu, tidak pernah nanya-nanya soal ini, semua dilakukan secara independen.

Hakim Anggota : Ya, saya teruskan ya. Saksi (SAA)

: Baik Yang Mulia.

Hakim Anggota : Saya tanya apa yang, dijawab apa yang saya tanya aja ya. Saksi (SAA)

: Setuju pak, eh Yang Mulia.

Hakim Anggota : Saudara pernah ikut tim pengarah, pernah menjadi anggota tim pengarah? Saksi (SAA)

: Pernah.

Hakim Anggota : Pernah ya. Kenapa dibentuk tim pengarah waktu itu? Saksi (SAA)

: Tim pengarah itu dibentuk oleh Margo Santoso. Nah, Margo Santoso itu membentuk Tim itu berdasarkan surat 23 November. Jadi disebut agar melibatkan PLN Pusat, cuma jangan berlebihan. Karena tim pengarah itu, seakan-akan mau dipindahkan pekerjaan itu ke pusat. Karena tim pengarahnya tugasnya jelas, dan pengarah itu bukan mengarahkan negosiasi, tim pengarah itu sub-tim negosiasi teknis yang ketuanya dari PLN Pusat. Sub-tim negosiasi hukum dari PLN Pusat, subtim negosiasi harga eh apa satu lagi, harga juga PLN Pusat. Ketika saya


liat itu saya kesal, ini mau apa ini. Kemudian dia juga tanda tangan tim saya jadi ini pak, Yang Mulia. Saya dijadikan sebagai anggota oleh GM. Hakim Anggota : Baik. Pada waktu itu apakah Tim Pengarah ini menyampaikan laporan akhirnya? Saksi (SAA)

: Saya tidak tahu.

Hakim Anggota : Di dalam Berita Acara ini saudara katakan tim pengarah ini ada menyampaikan laporan yang intinya mengehentikan sementara proses Re-negosiasi dan Re-evaluasi. Apa betul itu? Saksi (SAA)

: Betul. Tetapi pengetahuan saya pada saat itu udah flashback ke posisi.. (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Nah, sekarang saya tanya dulu. Apa saudara mengetahui seperti itu? Saksi (SAA)

: Ehh.. tidak.. Mohon di ulangi Yang Mulia.

Hakim Anggota : Intinya laporan Tim Pengarah waktu itu adalah menghentikan sementara proses re-evaluasi dan negosiasi. Tahu nggak saudara waktu itu? Karena di Berita Acara saudara ini jelas saudara mengatakan seperti itu. Saksi (SAA)

: Ehh, itu mungkin konflik dengan pengetahuan saya setelah proses (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Jadi nggak tahu? Saksi (SAA)

: Iya, saya.. (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Kenapa waktu itu gagal atau kenapa waktu itu macet tahu nggak saudara? Saki (SA)

: Saya tidak tahu. Baru belakangan saya tahu.

Hakim Anggota : Oh, baru belakangan. Jadi saudara tidak tahu bahwa karena ada hal yang tidak disepakati menurut saudara di dalam Berita Acara ini. Saksi (SAA)

: Ehh, itu flashback ke belakang pak. Jadi itu berdasarkan, kan ini proyek ini sudah diperiksa ketika itu di Jamintel. saya mulai mengetahui cerita cerita itu, tapi persis pada saat itu.. (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Jadi pada waktu itu saudara mengetahui persis hal itu? Saksi (SAA)

: Oh tidak, tidak. Karena saya adalah fungsional ahli. Pada saat itu Tidak ada fungsional ahli yang bisa mendapatkan secara struktural.

Hakim Anggota : Baik, saudara tidak tahu. Saudara tahu nggak proyek ini atau katakanlah CIS RISI ini sudah disetujui oleh RUPS tau nggak saudara?


Saksi (SAA)

: Tidak.

Hakim Anggota : Tidak tahu? Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

Hakim Anggota : Apakah disetujui atau tidak saudara tahu tidak? Saksi (SAA)

: Di dalam cerita Tim Pengarah tanggal surat 23 November di awal rapat yang saya hadiri.. (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Sekarang begini, yang saya tanya apakah saudara mengetahui persis? Jangan cerita-cerita dari orang lah. Apakah saudara mengetahui apakah proyek ini, CIS RISI ini sudah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau tidak? Saksi (SAA)

: Ya, berdasarkan surat dari 23 November ya, tau. Itu pada saat saya ikut dalam Tim Pengarah di November, eh di Januari 2002.

Hakim Anggota : Sudah disetujui atau belum? Saksi (SAA)

: disetujui Saya tidak tahu pak. Tapi surat (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Yaudah, jawab yang saya tanya aja. Saudara tidak tahu apakah ini sudah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau belum, saudara tidak tahu? Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

Hakim Anggota : Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui siapa yang menandatangani kontrak? Saksi (SAA)

: Kontrak? Fahmi Mochtar.

Hakim Anggota : Fahmi Mochtar. Apakah saudara tahu tanda tangan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus? Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

Hakim Anggota : Tidak tahu? Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

Hakim Anggota : Disini saudara katakan bahwa tahu, bahwa saudara mengatakan ini surat kuasa itu dibuat... (dipotong oleh saksi SAA) Saksi (SAA)

: Iya. Pertanyaan-nya nggak gitu. Jadi pertanyaannya ketika itu, ada surat kuasa. Dia bertanya nya begini, kalau ada project, ya, jadi saya dapat cerita ini setelah itu saya tidak tahu dalam proses. Tapi ketika dibelakang saya juga baru tahu bahwa itu ada Surat Kuasa Khusus.


Hakim Anggota : Iya, dari siapa? Saksi (SAA)

: Bagaimana Pak?

Hakim Anggota : Dari siapa? Saksi (SAA)

: Ya itu di dalam pemeriksaan-pemeriksaan itu.

Hakim Anggota : Iya, Surat Kuasa Khusus dari siapa? Saksi (SAA)

: Dari Pak Eddie Widiono.

Hakim Anggota : Ini terdakwa ini ya? Saksi (SAA)

: Iya, iya.

Hakim Anggota : Kepada Fahmi Mochtar? Saksi (SAA)

: Iya.

Hakim Anggota : Saudara tahu itu sudah belakangan begitu? Saksi (SAA)

: Sudah belakangan.

Hakim Anggota : Pada waktu dulu-dulu nya waktu itu saudara nggak tahu? Saksi (SAA)

: Tidak tahu. Saya terakhir tahu cerita ini pada 22 Desember ketika saya mau marah setelah itu saya tidak tahu lagi. Barangkali ada RKAP atau mungkin juga saya ini.. tapi tidak detail mengenai proses itu karena tanggung jawab ini sudah ada di Distribusi. Mereka yang go or no go, itu urusan mereka pak. Bukan urusan direksi lagi.

Hakim Anggota : Kemudian apakah saudara tahu harga kontraknya waktu itu berapa? Saksi (SAA)

: Ehh kalau tidak salah itu 139 lah kira-kira.

Hakim Anggota : 139? Saksi (SAA)

: Bayangan saya. Saya tidak hapal pak.

Hakim Anggota : Sekitar-sekitar itu ya? Saksi (SAA)

: Sekitar-sekitar itu.

Hakim Anggota : Cukup. Hakim Ketua

: Ya, Penuntut Umum ada yang ditanyakan?

PU

: Makasih Yang Mulia, ijin bertanya. Saudara saksi ya. Saksi pernah diperiksa di penyidik ya?

Saksi (SAA)

: Pernah.


PU

: Sebelum tanda tangan membaca ya?

Saksi (SAA)

: Membaca.

PU

: Benarkan semua itu ya?

Saksi (SAA)

: Mungkin ada beberapa catatan mengenai tanggal-tanggal.

PU

: Tanggal-tanggal.

Saksi (SAA)

: Tanggal-tanggal mungkin saya agak confuse, sebagai contoh yang saya ingat 2001 saya AUM tapi saya ingat saya berhenti itu 4 bulan sebelum Dirut jadi..jadi.. apa.. Pak Eddie jadi Dirut. Jadi kalau dihitung mundur November saya diberhentikan Pak Kuntoro ketika itu.

PU

: Baik. Berarti tanggal-tanggal.

Saksi (SAA)

: Mungkin tanggal-tanggal sih yang agak confuse.

PU

: Baik. Ini pada pemeriksaan saksi pada BAP No. 12 ya.Itu pernah dalam suatu rapat Direksi menyampaikan secara lisan kepada Margo untuk membuat surat pernyataan ya?

Saksi (SAA)

: Iya.

PU

: Itu Direksi siapa saja yang hadir? apakah ada terdakwa saat itu?

Saksi (SAA)

: Oh, nggak. Jadi selesai sidang. Karena gini, saya sudah minta kepada saudara Zulkifli tanggal 22 butir 3 surat saya “siapkan surat pertanggung jawaban” namanya. Waktu itu pulang dari situ saya bilang, “Go,go, ini masih ada yang perlu you siapkan. Surat pernyataan.” Begitu aja.

PU

: Surat pernyataan itu minta di tandatangani oleh saksi Margo ya?

Saksi (SAA)

: Iya. Surat pernyataan itu baku pak. Bukan sesuatu benda baru, surat pernyataan itu bunyinya standard dan disiapkan dan semua proses pengadaan itu demikian. Jadi saya sudah minta itu dari awal.

PU

: Baik. Itu saksi Margo menyampaikan itu di ruangan saudara atau dimana sepengetahuan saksi?

Saksi (SAA)

: Saya tidak pernah bicara Margo. Urusan saya hanya surat Margo one way, siapkan surat pernyataan. Saya tidak pernah membawa Margo untuk tanda tangan di dalam ruangan saya pak.

PU

: Tetapi yang jelas surat pernyataan itu ada ya?

Saksi (SAA)

: Oh ya, ada.

PU

: Kemudian di tanda tangani saudara Margo ya?


Saksi (SAA)

: Iya. Diatas materai.

PU

: Baik. Setelah surat pernyataan tersebut saudara saksi terima, selanjutnya apa yang saudara saksi lakukan terhadap surat penyataan tersebut?

Saksi (SAA)

: Ya, jadi ini ada suatu berproses semua. SK no. 038 is another side. Tupoksi Diraga itu sisi lain, masa depan IT di PLN itu sisi lain. surat penyataan sisi lain, kajian hukum sisi lain.

PU

: Iya, pertanyaan saya. Setelah saudara saksi terima itu surat pernyataan selanjutnya apa yang saudara saksi lakukan terhadap surat pernyataan tersebut?

Saksi (SAA)

: Karena surat pernyataan itu sudah dikirim, surat tersebut pun menjadi lampiran surat ke Dekom dimana dalam butir lampiran itu disampaikan terlampir kronologis bla bla bla bla sampai akhirnya surat pernyataan itu ada disitu.

PU

: Baik. Kemudian tadi saksi ada menerangkan sebagai Tim Pengarah ya.

Saksi (SAA)

: Iya.

PU

: Baik. Siapa yang meminta saksi sebagai Tim Pengarah?

Saksi (SAA)

: Kalau saya tidak salah, kalau sebagai Tim Pengarah nya saya tidak... eh pasti Margo yang bikin. Tetapi waktu negosiasi ini berjalan saya pernah ditelepon apa Novi, apa Pak Eddie Widiono saya lupa, ya paling tidak untuk membantu untuk negosiasi. Saya juga berterimakasih ketika itu, karena biasanya Fungsional Ahli itu sudah tenggelam pak di PLN. Tapi saya diwongke oleh Pak Eddie.

PU

: Oke, baik terima kasih. Ini ada keterangan saksi ya, pada BAP No. 32. Kami ingatkan keterangan saksi langsung saja ya saya bacakan. Ya, Permintaan Eddie Widiono Suwondho kepada saya untuk membantu tim PT PLN Disjaya & Tangerang tersebut disampaikan sebelum ada SK GM No.005 tentang Pembentukan Tim Re-evaluasi.

Saksi (SAA)

: Saya ingat demikian. Saya ingat demikian Tetapi yang saya menjadi ragu apakah Pak Eddie Widiono sendiri atau tim. Karena disitu ada 2 pak, dalam Tim Pengarah itu ada 2 struktur IT. Struktural Ashari Sofyan, saya ditempelin sebagai Fungsional. Masa ada kapal 2 nahkoda nya? Bisa ke utara bisa ke selatan urusan IT nya nanti.

PU

: Baik. Ini kan menegaskan sendiri ya keterangan saudara. Menerangkan bahwa permintaan tersebut dari terdakwa Eddie Widiono Suwondho.

Saksi (SAA)

: Iya, iya.


PU

: Baik. Kemudian apakah saksi juga ikut dalam rapat-rapat Tim Reevaluasi dan Re-negosiasi?

Saksi (SAA)

: Saya tidak.. Saya di awal-awal itu aja waktu di Tim Pengarah. Di Tim Pengarah juga saya bingung liat tim itu. Satu Tim Pengarah kerjanya tidak jelas, saya biasa kerjanya teratur pak dalam rapat-rapat ada time schedule, tidak jalan

Hakim Ketua

: (suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

Saksi (SAA)

: Iya. Terima kasih Yang Mulia.

PU

: Oke, baik ya ini kami tunjukkan ada Notulen Rapat Tim Re-evaluasi tanggal 21 Maret 2002 ya.

Saksi (SAA)

: Betul.

PU

: Disini materi rapat antara lain saya bacakan jadi disini ada pembicaraanpembicaraan pertama dari Pak Fajar ya. Kata Pak Fajar masalah IPR CCBS’92 Netway mengatakan mempunyai buktinya dan akan diserahkan ke Pak Heru Senin depan.

Saksi (SAA)

: betul.

PU

: Kemudian setelah itu dijawab oleh Pak Heru sampai dengan hari ini Netway belum pernah menyampaikan dokumen itu.

Saksi (SAA)

: Iya.

PU

: Kemudian saksi ada berbicara disini ya. saksi kemudian mengatakan bahwa masalah IPR CCBS ’92 milik Netway itu bohong. Tidak perlu dijadikan dasar untuk penunjukkan langsung. Apa dasar saksi pada waktu itu?

Saksi (SAA)

: Iya, karena terus terang saya tidak pernah melihat itu. Saya sebagai otoritas IT di PLN kok ada IBPC entah apa namanya saya juga susah sebutnya itu, sehingga saya merasa mengatakan itu bohong. Begitu.

PU

: Begitu ya?

Saksi (SAA)

: Iya. Karena kalo bener dibawa dong, tunjukkan. Kalau itu tidak pernah ditunjukkan ya berarti bohong.

Hakim Ketua

: Itu penilaian saudara ya?

Saksi (SAA)

: Iya penilaian saya Yang Mulia.

PU

: Baik, selanjutnya apakah saksi pernah meminta kepada Fahmi Mochtar untuk melakukan Re-negosiasi?


Saksi (SAA)

: Iya.

PU

: Bisa saksi ceritakan bagaimana?

Saksi (SAA)

: Jadi begini, ketika hasil negosiasi suratnya dikirim ya, tanggal 7 November ketika itu Dekom minta melakukan.. ya itu yang saya ceritakan di preambule nya tadi kalau bapak Jaksa tahu. Jadi setelah itu beliau mengatakan tolong di Re-negosiasi. Begitu prinsipnya, kepada prinsipnya setuju agar dilakukan re-negosiasi untuk beberapa butir items, itu yang saya lakukan. Jadi saya kirimlah surat itu ke Pak Fahmi, karena itu memang bagian dari tugas saya, dan surat itu pun disampaikan ke saya. Jadi itu hak saya untuk menyampaikan itu sesuai dengan Tupoksi saya.

PU

: Apakah dalam surat tersebut, ini surat saksi kalau tidak salah 00765 ya?

Saksi (SAA)

: Iya.

PU

: Itu saksi disini ada menyebutkan batas waktu ya? mengapa saksi menyebutkan batas waktunya?

Saksi (SAA)

: Permintaan Dewan Komisaris.

PU

: Oke.

Saksi (SAA)

: Dewan Komisaris meminta “hei kalian ini jangan lama-lama! Ini kita didesak-desak setelah di kalian 5 bulan lagi” gitu katanya.

PU

: Baik. Kemudian sepengetahuan saksi apakah ada dokumen persetujuan Penunjukkan Langung dari Direksi?

Saksi (SAA)

: Maksudnya?

PU

: Apakah saksi mengetahui ada dokumen Penunjukkan Langsung atau Direksi menyetujui Penunjukkan Langsung kepada PT.Netway?

Hakim Ketua

: Tahu saudara nggak?

Saksi (SAA)

: Tidak, tidak, saya mohon dibacakan, mungkin lupa pak.

Hakim Ketua

: Nomor berapa BAP nya itu?

PU

: No. 39-40. Ehh maksud saya, saya tegaskan kembali ini ya, keterangan saksi ya.

Saksi (SAA)

: Iya.

PU

: Disini saksi menjelaskan bahwa saya tidak pernah melihat bukti fisik atau dokumen terkait adanya keputusan dlm Sidang Direksi terkait persetujuan penunjukkan PT.Netway sebagai rekanan yang mengerjakan


pekerjaan Roll Out CIS RISI dan Tangerang. Dan juga apa yang menjadi keputusan sidang direksi terkait persetujuan rekanan yang mengerjakan pekerjaan Roll Out dan kemudian di 40 saksi juga menerangkan bahwa saya tidak pernah melihat persetujuan dari RUPS terkait PT.Netway. Saksi (SAA)

: Mohon tanggalnya pak, time frame nya. Tahun 2000 berapa pak? Mungkin itu di 2002.

PU

: Oh iya. Pertama nih yang 40 ya, ini ada pertanyaan apakah selama saudara menjabat sebagai Dirniaga PT.PLN Kantor Pusat periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ada persetujuan dari RUPS terkait penunjukan PT. Netway Utana sebagai rekanan yang mengerjakan pekerjaan roll out CIS RISI.

Saksi (SAA)

: Iya saya katakan tidak.

PU

: Kemudian saksi menjawab “saya tidak pernah melihat ada persetujuan dari RUPS terkait dengan penunjukkan PT.Netway Utama.” Bener ya?

Saksi (SAA)

: Betul.

PU

: Benar ya? kemudian yang di 39 tadi juga tidak pernah ada persetujuan Direksi ya?

Hakim Ketua

: Tidak pernah melihat ya. Saksi ini tidak pernah melihat. dan itu di 40 dia tidak pernah melihat juga ya?

PU

: Baik. Kemudian saksi ya, pada BAP saksi nomor 87 ya. nomor 78 saksi ya.

Saksi (SAA)

: Baik pak.

PU

: Baik. Ini ada pertanyaan terkait surat Dirut PLN saudara Eddie Widiono Suwondho kepada GM Disjaya & Tangerang No.03618 tanggal 22 Desember 2003 apakah surat tersebut berisi tentang perintah kepada GM Disjaya dan Tangerang untuk memproses lebih lanjut terkait dengan kerjasama dengan PT.Netway Utama. Jawaban saudara “menurut saya..” (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Sebentar. Apakah saudara pernah tahu surat nomor 03618?

Saksi (SAA)

: Eh maaf saya lupa nomornya.

Hakim Ketua

: 03618

Saksi (SAA)

: 03618.

Hakim Ketua

: Dari Dirut Eddie Widiono pada tanggal 22 Desember 2003.

Saksi (SAA)

: Oh iya tahu.


Hakim Ketua

: Tahu?

Saksi (SAA)

: Oh iya tahu.

Hakim Ketua

: Dimana saudara tahu nya surat ini?

Saksi (SAA)

: Itu ketika itu waktu saya di sodori untuk..(dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Di KPK?

Saksi (SAA)

: Bukan. Ketika itu saya paraf surat itu

Hakim Ketua

: Dimana?

Saksi (SAA)

: Waktu dalam berproses.

Hakim Ketua

: Waktu dalam berproses. Gimana lagi terus?

Saksi (SAA)

: Saya melihat surat itu saya lihat juga tidak ada yang salah dengan surat itu. Jadi saya hanya surat itu adalah untuk supaya Fahmi Mochtar bisa melakukan persiapan untuk tanda tangan kontrak sesuai SK 038 butir V, begitu.

Hakim Ketua

: Hmm.. Apa lagi yang mau ditanyakan lagi?

PU

: Baik ya. Ini kalau saksi tau surat itu, disini bahwa surat tersebut mendasarkan kepada Surat Dekom No.19 kemudian juga Surat Direktur Utama No.3163.

Saksi (SAA)

: Maaf, surat yang mana pak?

PU

: Surat 03618 ini ya? saksi tahu kan?

Saksi (SAA)

: Tanggalnya pak?

PU

: Tanggal 22 Desember 2003.

Saksi (SAA)

: Iya, iya.

PU

: Saudara tahu tadi ya?

Saksi (SAA)

: Iya, iya tahu.

PU

: Disini isinya mendasarkan kepada Surat Dekom No.19 dan juga Surat Direktur Utama No.3163.

Saki (SA)

: Betul.

PU

: Saksi tahu tuh surat-surat tersebut?

Saksi (SAA)

: Surat yang nomor 2 itu saya tidak paham.


PU

: Tidak paham?

Saksi (SAA)

: Tidak paham karena itu 2001. Itu mungkin munculnya.. makanya saya sampai hari ini saya pun masih bingung. Jelas saya marah, jelas saya tahu surat itu, tetapi ada beberapa items disitu berarti inilah kerja dari Tim Negosiasi. karena ini sudah masuk ke sidang Direksi. Jadi siapapun disitu bisa meng-contribute, barangkali Sekper. Karena surat itu, terus terang 2001 saya masih Fungsional Ahli, tidak mungkin saya ingat surat itu. Ingat kalau diingatkan, tetapi kalau masuk saya tibatiba mengingat kepintersendiri ya nggak masuk akal pak.

Hakim Ketua

: Masih ada?

PU

: Sementara cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Silahkan Penasehat Hukum.

PH (MR)

: Terima kasih atas waktunya Majelis. Saudara saksi ya

Saksi (SAA)

: Baik.

PH (MR)

: Apakah saudara saksi pernah mengetahui ya bahwa pada tahun 2001 Pak Margo Santoso selaku General Manager dari Disjaya & Tangerang ini sudah menunjuk Netway sebagai pelaksana pekerjaan untuk kontrak – kontrak?

Saksi (SAA)

: Tidak.

PH (MR)

: Tidak tahu ya saudara?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

PH (MR)

: Tapi saudara kan sebagai Kepala Divisi..(dipotong saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Tidak. 2001 saya Ahli Utama.

PH (MR)

: Oh sebagai ahli.

Saksi (SAA)

: Saya sudah Fungsional Ahli. untung aja saya masih bisa selamat dari Fungsional Ahli.

PH (MR)

: Oh begini begini. Saudara jawab aja pertanyaan saya. Tadi saudara mengatakan tidak tahu. Trus kemudian apakah saudara mengetahui ya ada 6 kontrak yang di tanda tangani oleh Pak Margo untuk penunjukkan langsung kepada PT.Netway yang ada 6 kontrak ya, yaitu antara lain yang berakhir pada tanggal 21 eh 29 September 2003 sampai dengan 29 Maret 2004. Ini adalah kontrak yang terakhir yang di tanda tangani oleh Pak Margo pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai 3 Milyar


sekian untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 sampai dengan 29 Maret 2004? Saksi (SAA)

: Sama sekali tidak tahu.

PH (MR)

: Saudara tidak tahu?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

PH (MR)

: Pada waktu itu saudara sudah menjadi Diraga?

Saksi (SAA)

: Belum. Saya menjadi Direktur Niaga pada Maret 2008, eh 2003. Case nya itu kapan?

PH (MR)

: Ini casenya kontraknya di tanda tangani pada tanggal 29 September 2003, kontrak yang terakhir.

Saksi (SAA)

: Wah mana tau saya itu. Itu mulai dari awal itu kan mereka sudah jalan sendiri pak. Tidak ada lagi cerita-cerita... (dipotong oleh PH MR)

PH (MR)

: Ya ya ya. cukup.

Hakim Ketua

: Saudara cukup katakan tidak tahu ya?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

PH (MR)

: Terus kemudian apakah saudara mengetahui ya, apakah saudara mengetahui bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, Pak Margo Santoso membuat Nota Dinas No. 002.3/061/D.IV/2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukkan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara melakukan penunjukkan langsung kepada PT. Netway Utama.

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

PH (MR)

: Saudara tidak tahu? Baik. Kemudian apakah saudara mengetahui ya, ada Berita Acara hasil Penunjukkan Langsung yaitu No. 01BA/HPL/PPL/CISRISI/KD/2003 tanggal 27 Mei 2003 yang menyatakan bahwa Tim Penunjukan Langsung telah menetapkan Netway Utama sebagai pemenang Penunjukan Langsung?

Saksi (SAA)

: Itu dilampirkan kepada surat 11 Juni.

PH (MR)

: Dilampirkan surat 11 Juni 2003.

Saksi (SAA)

: Iya, yang ke saya pak. Pertama kali saya dapat surat itu 11 Juni 2003, itu lampirannya.

PH (MR)

: Baik, yang kemudian saudara meminta untuk dilakukan penelaahan dan dibuat Nota Dinas nya ya kepada.. siapa ini namanya..


Saksi (SAA)

: Dan dibuat.. nggak jelas ya pak, tolong diulangi.

PH (MR)

: Iya, ini saudara lampirkan, ini dilakmpirkan di dalam suratnya Pak Margo ya. Kepada Diraga?

Saksi (SAA)

: Iya, itu benar.

PH (MR)

: Betul ya? Nah kemudian dari surat ini saudara apa, reaksi saudara apa?

Saksi (SAA)

: Setelah saya terima surat itu, sesuai tupoksi saya, saya harus ngecek. tupoksi nya DD STI itu harus dicek, saya bikin lah surat ke DD STI agar dilakukan penelitian. Termasuk di dalam surat itu saya minta itu untuk Butir 3 nya saya minta Surat Pertanggung Jawaban.

PH (MR)

: Baik. Saudara membuat Nota Dinas No.99 ya?

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MR)

: Tanggal 22 Juni 2003 ya?

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MR)

: Saudara di dalam Nota Dinas ini saudara perintahkan agar diteliti apakah prosedur pengadaan yang ditempuh oleh Disjaya dan Tangerang telah mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku?

Saksi (SAA)

: Betul, betul.

PH (MR)

: Hasilnya apa setelah saudara melakukan meminta dilakukan penelitiaan pengadaan?

Saksi (SAA)

: Hasilnya itu dilakukan oleh saudara Zulkifli. Saudara Zulkifli melaporkan ke saya dalam surat, saya nggak ingat nggak hapal lagi bentuk suratnya seperti apa. Tetapi dilaporkan kajian teknik semua sesuai SK. Dia katakan Kajian Hukum biar nanti di SK 38 diselesaikan dalam sidang Direksi.

PH (MR)

: Iya, lalu hasilnya apa? Konkritnya apa?

Saksi (SAA)

: Tapi saat sidang Direksi itu setelah diajukan oleh seperti yang saya sampaikan tanggal 1 Oktober itu lah hasilnya disampaikan oleh otoritas tertinggi di PLN dalam rangka itu yaitu Sekper.

PH (MR)

: Iya, apa isinya?

Saksi (SAA)

: Isinya menyetujui.

PH (MR)

: Menyetujui apa?


Saksi (SAA)

: Di dalam surat itu saya nggak hapal suratnya, ada di dalam berkas. Disitu dikatakan bahwa penunjukan Netway ini telah sesuai dengan SK 038.

PH (MR)

: Baik. Terus kemudian ini saya hanya.. hanya konfirmasi aja kepada saksi ya. Saudara juga di dalam Nota Dinas itu meminta kajian hukum ya?

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MR)

: Implementasi mengenai proses PL telah dapat dipertanggung jawabkan oleh Disjaya dan Tangerang. Saudara di dalam Nota Dinas itu mengatakan apakah kajian hukum dan dokumentasi mengenai proses PL telah dapaty dipertanggung jawabkan oleh Disjaya dan Tangerang?

Saksi (SAA)

: Betul, betul.

PH (MR)

: Dan hasilnya seperti yang tadi saudara katakan sesuai dengan 038.

Hakim Ketua

: Hasil Kajian Hukum nya begitu.

Saksi (SAA)

: Iya, hasil Kajian Hukum nya begitu.

PH (MR)

: Iya, maksudnya begitu.

Saksi (SAA)

: Iya, betul.

PH (MR)

: Terus kemudian dalam Nota Dinas ini saudara juga meminta agar diteliti dengan seksama seluruh kelengkapan dokumen.

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MR)

: Termasuk hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban tim pengadaan dan manager Distribusi maupun seluruh data pendukungnya. ini hasilnya adalah surat pernyataan?

Saksi (SAA)

: Surat Pernyataan.

PH (MR)

: Siapa yang bertanggung jawab kalau begitu?

Saksi (SAA)

: Bagaimana?

PH (MR)

: Ini kan harus dijawab, agar diteliti bersama seluruh kelengkapan dokumen termasuk hal-hal yang terkait dengan pertanggung jawaban dari Tim Pengadaan dan Manager Distribusi maupun seluruh data pendukungnya. Pertanyaan saya, ini kan karena terkait dengan pertanggung jawaban, makanya harus dijawab, yang bertanggung jawab siapa di dalam konteksnya pertanyaan itu.

Saksi (SAA)

: Mungkin bapak tidak paham urusan di PLN. Lebih baik saya jelaskan.


PH (MR)

: Ya, ya. coba beri pemahaman.

Saksi (SAA)

: Baik, saya beri pemahaman. Surat pernyataan itu baku. Jadi kalau ada satu proses lelang, akhir daripada negosiasi, berita acara sudah ada surat pertanggung jawaban yang harus di tanda tangani, baru itu bisa berproses kalau tidak saya yang salah.

PH (MR)

: Iya, pertanyaan saya siapa yang bertanggung jawab dalam konteks nya ini?

Saksi (SAA)

: Yang jelas yang bertanggung jawab yang melakukan negosiasi lah.

PH (MR)

: Siapa?

Saksi (SAA)

: Margo Santoso.

PH (MR)

: Baik. kemudian di dalam Nota Dinas ini saudara juga sebutkan mengingat besarnya jumlah biaya yang diperlukan, agar di cek ketersediaan anggaran dan apakah hasil negosiasi sudah dapat dipertanggung jawabkan. Ini hasilnya apa dari ini?

Saksi (SAA)

: Hasilnya dari bawah, dikatakan, baca di dalam surat 22 Juni dari saudara Zulkifli saya tidak hapal. Tapi yang jelas bahwa harga satuan telah sesuai.

PH (MR)

: Harga satuan.. (dipotong oleh saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Nggak, saya tidak mau salah pak yang mulia, mungkin itu ada di dalam Berita Acara saudara Zulkifli, saya tidak hafal semua. Yang jelas disitu baru bahwa setiap pertanyaan saya itu sudah terjawab, itu saja. Baru dan disitu didalam point akhir dari saudara Zulkifli dokumen ini sudah siap diajukan ke Sidang Direksi.

PH (MR)

: Eh kemudian ya, di dalam surat yang tadi saudara yang juga pernah disinggung oleh saudara Penuntut Umum yaitu surat yang nomor 22 Desember 2003 ya.

Saksi (SAA)

: Iya.

PH (MR)

: Ini ada paraf dari saudara saksi.. (dipotong oleh saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Betul, saya kan sudah bilang tadi.

PH (MR)

: Ah iya betul. Maksudnya dari saudara paraf disitu apa ya?

Saksi (SAA)

: Bagaimana?

PH (MR)

: Saudara memaraf surat itu maksudnya bagaimana?

Saksi (SAA)

: Nah ini kembali lagi bapak harus saya ajari lagi ya urusannya.


PH (MR)

: Iya, silahkan saudara terangkan bagaimana.

Saksi (SAA)

: Di dalam proses di PLN itu tentunya setelah itu masuk ke sidang direksi bola itu sudah di staff, mereka menyiapkan. Setelah itu semua organ yang ada di dalam sidang Direksi itu harus berbuat. Kalau itu urusan keuangan ya tentunya Direktur Keuangan harus mengambil action terhadap itu. Lalu saya paraf surat itu pertama saya para juga bukan tutup mata saja walaupun pada saat itu saya terganggu karena mungkin saat itu saya mau cuti natal. Jadi yang saya periksa bahwa surat itu bukanlah sesuatu perintah untuk tanda tangan kontrak. Surat itu hanya supaya mereka bisa melanjutkan proses. Bisa saja saya di smash.. makanya surat itu coba baca lagi lampirannya eh tembusannya. Tembusannya itu saya liat sudah ada tembusannya ke Dewan Komisaris. Orang surat dari Dewan Komisaris 22 November, baru Direksi ngirim kesana 22 Desember. Saya menangis waktu melihat surat itu.

PH (MR)

: Maksudnya menangis?

Saksi (SAA)

: Maksudnya kesal saya. Kenapa Disitribusi Jaya harus menunggu surat itu, kan mereka dari awal sudah mendesak. Kenapa ini desak desak desak desak pada saat dia terima semua terang benderang diem. Padahal pada saat itu tidak ada eufforia ketakutan atau apa nggak ada. Semua berjalan normal, proyek ini nggak pernah terpikir akan gawat.

PH (MR)

: Iya, baik. kalau tadi saudara katakan, saudara terangkan bahwa proyek ini kan secara struktural terkait dengan Diraga ya. Roll Out CIS RISI ini.

Saksi (SAA)

: Tunggu, tunggu ini.. (dipotong oleh PH MR)

PH (MR)

: Tadi saudara terangkan loh ya.

Saksi (SAA)

: Oh iya, saya terangkan.

PH (MR)

: Secara struktural terkait dengan jabatan.

Saksi (SAA)

: Jadi gini, kalau itu pembangkitan, pintu masuknya untuk penetapan. Ke sidang Direksi itu melalui Direktur Pembangkitan. Kalau urusannya dengan Pelayanan Pelanggan melalui Direktur Niaga. Pengambilan keputusan itu bukan Direktur Niaga, Sidang Direksi.

PH (MR)

: Iya, maksudnya disini kan Diraga secara (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saudara Penasehat Hukum itu sudah jelas kan, jangan dibahas lagi.

PH (MR)

: Oke. Jadi dalam konteksnya itu ya, yang berhubungannya dengan itu mengapa yang membuat surat untuk PLN Disjaya yang tanggal 22 Desember 2003 itu adalah Direktur Utama bukan Diraga?


Saksi (SAA)

: Loh ini bapak tidak mengerti lagi rupanya urusan di PLN. Makin sesat lagi bapak. (audience tertawa)

PH (MR)

: Iya terangkan aja terangkan. Karena saya nggak tahu makanya saya bertanya kepada saudara, begitu loh.

Hakim Ketua

: Saudara saksi jangan emosional, saudara jangan komentari pertanyaan dari penasehat hukum.

Saksi (SAA)

: Iya, maaf Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Saudara jawab saja apa yang ditanyakan.

Saksi (SAA)

: Apa, saya jadi emosional, tolong diulangi lagi.

PH (MR)

: Tenang aja pak, karena saya nggak tahu makanya saya bertanya kepada anda.

Saksi (SAA)

: Iya iya.

PH (MR)

: Ini kan surat tanggal 22 Desember 2003 ini dibuat oleh Direktur Utama.

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MR)

: Nah, kalau diteliti dari dokumen-dokumen yang ada di tanda tangani oleh Direktur Utama. Kalau meneliti dari dokumen-dokumen yang ada, komunikasi antara Disjaya dengan.. eh dengan apa.. terkait dengan proyek ini adalah selalu dengan Diraga. (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Urusan-urusan.. (dipotong oleh PH MR)

PH (MR)

: Sebentar pak, sebentar. Biar saya habiskan dulu pertanyaan saya. Kemudian kenapa dalam hubungannya dengan surat yang 22 Desember 2003 ini yang membuat dan menandatangani, yang menandatangani maksud saya adalah Direktur Utama bukan Diraga?

Saksi (SAA)

: Apa perlu saya jawab Yang Mulia?

PH (MR)

: Silahkan jawab.

Saksi (SAA)

: Jadi saya jawab karena pintu masuk prosesnya itu. Karena kalau sudah keputusan, koordinator Direksi itu Dirut. Kalau sudah putusan ke Dekom, Dirut. Kalau sudah persetujuan begitu ya harus ke Dirut. Itu yang saya ketahui saat itu.

PH (MR)

: Konseptor dari surat tanggal 22 Desember 2003 itu siapa?

Saksi (SAA)

: Konseptor dari surat itu saya terima dari bawah. Jadi saya tidak tahu.

PH (MR)

: Saudara nggak tahu ya?


Saksi (SAA)

: Tapi saya paraf.

Hakim Ketua

: Dilanjutkan aja, dilanjutkan. Saudara Penasehat hukum masih ada yang ditanyakan?

PH (MR)

: Iya, Pak. Ada, sebentar. Baik, kemudian di dalam BAP saudara, saudara katakan disin, BAP No.53 ya terkait keterangan saudara dalam point 52 ke atas saya kira pertanyaannya tidak perlu saya bacakan karena cukup panjang. Jawaban saudara, tindakan sdr. Eddie Widiono Suwondho yang mengatakan kepada GM PT.PLN Disjaya dan Tangerang saudara Fahmi Mochtar untuk menandatangani perjanjian kontrak yang terkait dengan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT.PLN Disjaya dan Tangerang yang mana sebelumnya tidak ada persetujuan dari RUPS terkait penunjukkan PT.Netway Utama dalam pekerjaan tersebut adalah tidak dibenarkan.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saya ingatkan kepada saudara Penasehat Hukum saya rasa itu nggak perlu ditanyakan. Karena itu penilaian yang diminta ya. yang saudara bacakan tadi itu meminta penilaian dari saudara saksi, ya. bukan yang ia ketahui. Saya rasa tidak perlu ditanyakan itu.

PH (MR)

: Jadi kalau memang.. (dipotong Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Coba dicermati kalimatnya, kan itu penilaian dia, penilaian saksi, ya.

PH (MR)

: Kalau memang tidak perlu dipertanyakan ya kami mohon juga tidak perlu dipertimbangkan. Karena ini kan pendapat.

Hakim Ketua

: Ya jelas, kan itu udah diulang-ulang. Majelis tidak akan pernah mempertimbangkan satu pendapat. Sudah berulang-ulang Majelis mengatakan itu. Dan itu tercatat di Berita Acara, direkam lah ya. ada pertanyaan lain?

PH (MR)

: Dari kami cukup, Majelis.

PH (SFM)

: Sebentar. Baik saudara saksi.

Saksi (SAA)

: Siap!

PH (SFM)

: Apakah saksi mengetahui apakah seorang Dirut berwenang mengambil keputusan atas nama Direksi?

Saksi (SAA)

: Saya kurang paham pertanyaannya.

PH (SFM)

: Baik, saya ulangi. Apakah saksi mengetahui seorang Dirut itu berwenang atau boleh mengambil suatu keputusan atas nama Direksi?

Saksi (SAA)

: Kalau tanpa membaca Anggaran Dasar saya tidak bisa berkomentar.


Hakim Ketua


Saksi (SAA)

: RUPS.

Hakim Ketua


Saksi (SAA)

: Anggaran Dasar. Saya tidak bisa mengomentari itu.

PH (SFM)

: Saya ingatkan di dalam BAP ini saudara saksi mengatakan.. (dipotong Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Nomor berapa?

PH (SFM)

: Nomor 38 Yang Mulia.

Saksi (SAA)

: Kalau itu saya ingat sekarang. Tolong baca atasnya pak, jangan hanya ujungnya dibaca.

PH (SFM)

: Apakah diper.. (dipotong Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Nggak, dari atas. Baca dari atas baik-baik.

PH (SFM)

: Bagaimana cara dan proses di dalam pengambilan keputusan oleh direksi serta apa dasar hukumnya?

Saksi (SAA)

: Ya? Anggaran Dasar?

PH (SFM)

: Iya.

Saksi (SAA)

: Itu ceritanya begitu. Jadi kalau ditanya menurut Anggaran Dasar begini, kalau ini melakukan disini, jawaban saya harus apa? Kalau bapak duduk ditempat saya? Loh kalo ini Anggaran Dasar.

Hakim Ketua

: Ya Dirut PLN Kantor Pusat berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. Serta mewakili persoalan dengan ketentuan.

Saksi (SAA)

: Iya, jangan dipotong-potong.

Hakim Ketua

: Semua tindakan Dirut telah disetujui dalam rapat Direksi. Ini kan bisa nilai apa arti kalimat ini, “dengan ketentuan disetujui oleh” ya. Jadi dalam rapat Direksi ya.

Saksi (SAA)

: Terima kasih.

PH (SFM)

: Saya lanjutkan.

Saksi (SAA)

: Terima kasih.

PH (SFM)

: Apakah setiap surat atau keputusan yang diambil oleh Direksi, setiap tindakan yang dilakukan oleh Dirut itu harus memperoleh persetujuan dari Direksi?


Hakim Ketua

: Jangan tanya saya pak.

Hakim Ketua

: Saudara tidak tahu itu?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu. Nanti.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Cukup! Tidak tahu ya, supaya tidak emosi. Tenang saudara ya. (audience tertawa)

Saksi (SAA)

: Maaf Yang Mulia karena mungkin saya ... (dipotong Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saudara jawab apa yang saudara tahu, jangan di luar topik yang ditanyakan. Bilang aja nggak tahu.

Saksi (SAA)

: Iya, mohon maaf Yang Mulia. Mohon maaf jaksa pembela nya.

Hakim Ketua

: Ya, ada lagi?

PH (MI)

: Ada Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Iya.

PH (MI)

: Saya mulai saudara saksi ya, dengan tadi saudara saksi mengatakabahwa saksi itu sejak tahun 2003 ya menjadi Direktur Niaga.

Saksi (SAA)

: Direktur Niaga.

PH (MI)

: Oke. Apakah saudara saksi ingat di dalam RUPS RKAP 2004 saudara saksi hadir?

Saksi (SAA)

: Hmm.. Desember itu. Mendekati tahun baru itu. Kalaupun saya hadir cuti natal itu, masuk saya. Saya.. saya nggak, kalaupun masuk tidak ingat saya.

PH (MI)

: Kalo yang saya lihat dari dokumen yang ada ini, tanggal 31 Desember 2003 tempatnya ini di Kantor Pusat PLN.

Saksi (SAA)

: Apa?

PH (MI)

: 31 Desember 2003 Sunggu Anwar Aritonang, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan.

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MI)

: Ada disini.

Saksi (SAA)

: Lupa.

PH (MI)

: Lupa. Apakah saudara saksi ingat bahwa di dalam keputusan RUPS dimana disini disebutkan bahwa Direksi harus melakukan outsourcing untuk meningkatkan nilai perusahaan.


Hakim Ketua

: Tanggal berapa itu?

PH (MI)

: Tanggal 31 Desember 2003. Yang saudara saksi hadir.

Saksi (SAA)

: Ya tidak ingat lah. Masa saya ingat semua keputusannya itu.

PH (MI)

: Karena ini kan berhubungan dengan tugas daripada saudara saksi.

Saksi (SAA)

: Iya, betul. Tetapi saya tidak ingat.

PH (MI)

: Kalau urusan dengan outsourcing ini berhubungan dengan tugas saksi atau bukan?

Saksi (SAA)

: Bagaimana?

PH (MI)

: Urusan Roll Out ini berhubungan dengan tugas saksi atau bukan?

Saksi (SAA)

: Maksudnya? Saya tidak jelas dengan pertanyaannya.

PH (MI)

: Maksud saya, sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan ya. Mengenai Roll Out CIS RISI ini apakah berhubungan dengan atau termasuk dalam scope kegiatan saudara sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan?

Saksi (SAA)

: Pak, saya sampaikan Tupoksi saya. Tupoksi saya tolong dibaca itu.

Hakim Ketua

: Jadi tidak termasuk?

Saksi (SAA)

: Tidak termasuk.

Hakim Ketua

: Tidak termasuk ya.

PH (MI)

: Sebentar Yang Mulia. Saya mengenai Tupoksi saya ingin.. saya sudah.. Tupoksi menurut RKAP PLN, Direktur Niaga dan Pelanggan tugas pokok melaksanakan pembinaan fungsi Deputi Direktur dalam penyusunan kebijakan perusahaan di bidang strategi Teknologi dan Informasi, Pemasaran dan Pengembangan usaha baru dan pengembangan kemampuan unit bisnis.

Saksi (SAA)

: Iya, betul.

PH (MI)

: Betul? Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan bertanggung jawab menetapkan strategi dan kebijakan koorporat dalam bidang investasi dan pemanfaatan-pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis perusahaan secara optimal.

Saksi (SAA)

: Betul. Apa yang mau ditanya jadinya?


PH (MI)

: Makanya pertanyaan saya tadi adalah, kalau menyangkut Roll Out, menyangkut teknologi Roll Out CIS RISI ini ya, teknologi informasi ini, apakah itu dalam scope atau dalam lingkup Tupoksi saudara saksi?

Saksi (SAA)

: Sebentar. Pak Maqdir ini mungkin tidak paham lagi urusan di PLN.

Hakim Ketua

: Pertanyaan tadi kan masuk dalam lingkup.. (dipotong saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Jadi begini, yang masuk ke dalam lingkup saya itu kan yang masuk ke dalam pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis perusahaan. Mosi itu yang saya tanggung jawabi. Bahwa dia melalui SIMPEL RISI, atau dia melalui Bandung Timur atau melalui mana tak tahu itu.

PH (MI)

: Makanya pertanyaan saya lebih lanjut, SIMPEL RISI ini apakah termasuk dalam bagian tanggung jawab saudara saksi ini?

Saksi (SAA)

: Tolong dibuang dulu kata-kata tanggung jawab, saya terganggu dengan kata-kata itu.

Hakim Ketua

: Saudara kalau tidak berkenan tidak usah menjawab aja. Saudara tidak mau bertangung jawab terhadap itu?

Saksi (SAA)

: Loh saya bukannya nggak mau bertanggung jawab bapak jangan salah sangka. Saya mau bertanggung jawab tapi jangan dikatakan saya bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab mereka melakukan, dia melakukan itu dengan SIMPEL RISI yang saya kejar kepada mereka susut nya bagaimana, kinerja nya bagaimana, kalau tidak saya kemplang. itu saja. Apa aja yang mereka lakukan dengan itu, sepeda apa yang mereka pakai itu untuk.. (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Baik. pengawasan untuk kegiatan ini menjadi lingkup pekerjaannya siapa?

Saksi (SAA)

: Pengawasan lingkup kerjaannya Distribusi itu. Loh kok jadi Direksi yang bertanggung jawab, itu kan hanya karena kinerja, distribusi itu . kalau dia mau kerja pakai sempoa itung-itung silahkan.

PH (MI)

: Baik, baik. Fungsinya laporan-laporan dari Disjaya itu kepada saudara sebagai Diraga itu apa?

Saksi (SAA)

: Yang dilaporkan itu adalah kinerja. Kinerja dan bentuk pelayanan pelanggannya bagaimana, susut bagaimana. Pada saat itu saya bikin slogan “angka baru muka baru”. Kalau susut tidak tercapai, salah satu tools untuk mencapai susut ini adalah peralatan ini.

PH (MI)

: Baik, pertanyaan saya teruskan mengenai pertemuan rapat Dekom dan Direksi tanggal 7 November 2003 ya.


Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MI)

: Apa yang saudara saksi ingat yang saudara katakan disitu?

Saksi (SAA)

: Iya, kalau itu 7 November itu sudah hasil dari keputusan Sidang Direksi. Jadi siapapun yang ada di dalam tim itu, penghianat dia kalau dia tidak membela Direksi. Saya harus mempertahankan right or wrong keputusan sidang direksi itu. Itu 7 November jadi kira-kira maksud bapak, saya pasti akan ngebela ini dong?

Hakim Ketua

: Jangan-jangan. Jangan dikomentari jangan di nilai pertanyaannya ya.

Saksi (SAA)

: Iya maaf maaf ini saya mungkin tidak mengerti secara hukumnya saya mungkin kurang paham Yang Mulia. Saya mohon maaf sekali lagi.

PH (MI)

: Oke, saya teruskan ya. Ketika itu apakah Andung Nitimihardja.

Saksi (SAA)

: Almarhum pak.

PH (MI)

: Almarhum ya. Sudah menyetujui, sudah memberikan persetujuan untuk dilakukan Roll Out ini.

Hakim Ketua

: Tau saudara?

Saksi (SAA)

: Saya bingung pertanyaannya. Coba yang ada ini dulu lah, yang terdefinisi dulu lah pertanyaannya, jangan ke Korea Selatan bingung saya jawabnya. Andung Nitimihardja bagaimana pak jadinya?

PH (MI)

: Makanya tolong diperhatikan. (dipotong saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Iya, saya perhatikan. (dipotong PH MI)

PH (MI)

: Pertanyaannya apa.

Saksi (SAA)

: Ya ya, coba saya perhatikan.

PH (MI)

: Saudara saksi yang tadi saya tanyakan adalah apakah di dalam rapat konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 7 November 2003 ini, Alm. Andung Nitmihardja sebagai Komisaris Utama sudah memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan Roll Out yang perjanjiannya akan ditanda tangani oleh Disjaya dan Netway.

Saksi (SAA)

: Yang ada disitu tanggal 7... ehhh bapak coba baca surat tanggal 7 November saya lupa.

Hakim Ketua

: Pertanyaannya tadi saudara tahu apa nggak?

Saksi (SAA)

: Mengenai itu ada di dalam surat pak. Itu yang saya katakan silahkan baca surat itu. Disitu ada.. (dipotong oleh Hakim Ketua)


Hakim Ketua

: Surat tanggal ?

Saksi (SAA)

: Surat tanggal 7 November 2003 berdasarkan serangkaian rapat, disitu ada.

PH (MI)

: Saya tahu surat itu. Makanya yang sebelum surat itu saudara bikin, ini ada pertemuan yang saudara lakukan ya, bersama-sama dengan Dewan Komisaris?

Saksi (SAA)

: Wah makin nggak tahu saya itu.

PH (MI)

: Yang hadir adalah Andung Nitimihardja, Sunggu Anwar Aritonang, Lutfi Hamid, Yogo Pratomo, Pandu Angklasito, Parno Isworo, Herman Darnel Ibrahim, Ali Herman Ibrahim, dan Budi Harsono.

Saksi (SAA)

: Ya itu normal sidangnya. Saya nggak ngerti maksud pertanyaannya kemana.

PH (MI)

: Yang mau saya tanyakan kepada saudara tadi..(dipotong Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Apakah saudara tahu bahwa saudara Andung telah memberikan persetujuan atas Roll Out ini?

Saksi (SAA)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak tahu atau tidak apa?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

Hakim Ketua

: Tidak tahu. Pertanyaan lain ada lagi?

PH (MI)

: Kalo di dalam surat?

Saksi (SAA)

: Kalo di dalam surat ya. Kan bapak tadi tanya 7 November, di dalam pertemuan tidak, tapi di dalam surat itu dinyaatakan bahwa Dekom menyetujui usulan ini bla bla bla bla.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Siapa yang membuat surat itu?

Saksi (SAA)

: Andung Nitimihardja. Maaf, almarhum.

PH (MI)

: Ketika itu apa yang saudara saksi ingat yang saudara saksi sampaikan kepada atau saudara ceritakan di dalam Rapat Konsultasi Dekom dan Direksi ini?

Saksi (SAA)

: Wah itu banyak pak. Yang jelas Dekom itu menanyakan bagaimana ini urusan PLN tidak punya CIS standard, kenapa ini dilakukan, kenapa nggak dilakukan Bandung Timur, kenapa nggak Roll Out ini, kenapa nya lebih banyak daripada yang di discuss. Sampai mereka mengunjungi, mereka pun pergi. Intelijen saya bilang sampai mereka pun pergi nggak


percaya mereka pada PLN Pusat. Seluruh anak buah saya di unit itu diobok-obok,itu Dekom. Sampai saya pernah kalau nggak salah bilang kepada Bapak Dirut, ini Dekom kerjanya operasional ganti aja deh kita Dekom dia jadi Direksi. PH (MI)

: Jadi ketika itu ada perasan saudara saksi merasa tidak dipercaya oleh Dekom?

Saksi (SAA)

: Bagaimana? Saya tidak bisa ngomong perasaan pak.

PH (MI)

: Ya kan tadi saudara bilang.. (dipotong oleh saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Saya tadi diingatkan bahwa nggak boleh lagi sama Yang Mulia saya ngomongin soal perasaan.

PH (MI)

: Nah kemudian sesudah ini apa yang saudara saksi lakukan ketika itu?

Saksi (SAA)

: Ketika itu.. setelah ada perintah Re-negosiasi dari Dekom itu saya teruskan ke Distribusi untuk dilakukan Re-negosiasi oleh tim Distribusi. Yang menegosiasi mereka lah yang harus melakukan re-negosiasi.

PH (MI)

: Apakah ketika re-negosiasi di Bogor itu, saudara saksi pernah ikut hadir?

Saksi (SAA)

: Kok tahu Bogor? Saya malah tidak tahu Bogor. Gimana saya bisa hadir Bogor. Mulai 2002.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

Saksi (SAA)

: Tidak.. tidak.. tidak.. Tidak hadir.

PH (MI)

: Karena yang mengatakan itu, adalah saudara saksi Budi Harsono. Saudara saksi.. (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Silahkan saja. Konfrontir. Ya, tidak hadir.

Hakim Ketua

: Ya..

Saksi (SAA)

: Silahkan.

PH (MI)

: Baik. Saya teruskan pertanyaan saya mengenai soal surat dakwaan ini ya, saudara saksi. Saya mulai dari bagian akhir dari surat dakwaan ini. Di sini dikatakan bahwa, terdakwa tercatat pernah menerima, sesuai dengan business plan 2005-2007, menerima uang sebesar Rp. 2 milyar. Apakah saudara saksi pernah tahu?

Saksi (SAA)

: Saya tidak tahu dan tidak percaya itu.

PH (MI)

: Tidak percaya itu. Di dalam business plan 2005-2007 ini, saudara Sunggu Aritonang juga di catat menerima uang sebesar Rp. 1 Milyar.


Saksi (SAA)

: Ya, biarlah mereka tulis itu. Hanya Tuhan yang tahu.

PH (MI)

: Oke. Apakah dalam hubungannya dengan Roll-Out SIMPEL RISI, yang ada di Disjaya atau di tempat lain, saudara saksi pernah menerima uang?

Saksi (SAA)

: Tidak.

PH (MI)

: Yang betul?

Saksi (SAA)

: Tidak.

PH (MI)

: Di Surabaya tidak?

Saksi (SAA)

: Itu yang di Surabaya.. itu jangan di..

Hakim Ketua

: Di sini anda jangan.. (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Bukan, maksud saya, ini yang berhubungan dengan saudara saksi ini. Apakah dia pernah terima uang atau tidak.

Saksi (SAA)

: Dulu waktu di Surabaya sudah saya jelaskan. Saya tidak tahu, bapakbapak pengacaranya. Ketika itu saya jelaskan, itu untuk olahraga, dan sudah di.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Sidangnya Haryadi kan?

Saksi (SAA)

: Sidangnya Haryadi.

Hakim Ketua

: Haryadi ya.

Saksi (SAA)

: Itu jangan di.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kan saya majelisnya.

Saksi (SAA)

: Iya, bapak ingat waktu itu. Saya kan sudah kembalikan.

PH (MI)

: Ya, makanya itu yang saya mau tanya, bahwa saudara saksi pernah terima?

Saksi (SAA)

: Saya.. maksudnya?

Hakim Ketua

: Itu dijelaskan tadi, dia terima untuk kepentingan olahraga.

Saksi (SAA)

: Itu saya sudah jelaskan.

PH (MI)

: Betul betul Yang Mulia. Yang saya mau tanya, apakah di dalam pekerjaan yang lain, ya, yang berhubungan dengan kegiatan seperti ini, saksi ini pernah terima uang atau tidak? Tadi di jawab “tidak”. Saya tanya lagi, “kalau di Surabaya pernah terima atau tidak?”.

Saksi (SAA)

: Oh itu. Ya di Surabaya.. (dipotong oleh Hakim Ketua)


Hakim Ketua

: Saudara tanya apa lagi? Yang di mana lagi? Singapore?

Saksi (SAA)

: Iya tanya lagi, tanya lagi.

Hakim Ketua

: Apa di..

Saksi (SAA)

: Di Lampung.

Hakim Ketua

: Di Lampung?

Saksi (SAA)

: Ya tanya boleh, silahkan. Tidak. Silahkan tambah lagi, dimana lagi.

PH (MI)

: Oke, jadi tidak ya.

Saksi (SAA)

: Ya tidak. Saya ulangi lagi, tidak tidak tidak tidak.

PH (MI)

: Kecuali di Surabaya?

Hakim Ketua

: Kan sudah jelas dari awal.

Saksi (SAA)

:

Ngeyel juga ini. (Audience tertawa)

PH (MI)

: Yang ngeyel ini saudara saksi.

Hakim Ketua

: Sudah cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain, ya. Tadi yang di Surabaya untuk kepentingan olahraga. Cukup. Apa lagi?

PH (MI)

: Saya teruskan pertanyaan saya ya. Mengenai.. di dalam surat dakwaan ini, ya.

Saksi (SAA)

: Maaf kalau tadi saya lepas kendali. Saya baru.. (dipotong oleh PH MI)

Hakim Ketua

: Sudah sudah. Sudah ya.

Saksi (SAA)

: Maaf.

Hakim Ketua

: Sudah berulang-ulang saya katakan, jangan pernah emosi. Kalau memang tidak tahu, bilang tidak tahu. Karena itu akan menimbulkan masalah baru.

Saksi (SAA)

: Iya maaf.

Hakim Ketua

: Ya. Semua orang juga bisa emosi, majelis juga bisa emosi kok.

Saksi (SAA)

: Iya maaf pak Maqdir. Forgive me sir.

Hakim Ketua

: Iya kan.


PH (MI)

: Yang saya mau tahu, apakah betulsaudara saksi, bahwa saudara terdakwa ini pernah meminta saksi agar supaya Fahmi Mochtar, ya, melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT. Netway Utama?

Saksi (SAA)

: Tidak ada itu.

Hakim Ketua

: Tidak ada bilang tidak ada, jangan di komentari.

Saksi (SAA)

: Iya, saya terkejut saja. Baru dengar sekarang. Tidak ada.

PH (MI)

: Ini saya bacakan surat dakwaannya itu begini, “atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan terdakwa, meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT. Netway Utama. Selanjutnya, Fahmi Mochtar memerintahkan tim penunjukan langsung yang diketuai Budi Harsono,untuk melakukan negosiasi ulang”. Pertanyaan saya, apakah betul saudara saksi, Sunggu Anwar Aritonang, pernah meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang?

Saksi (SAA)

: Tadi sudah saya.. berulang-ulang saya katakan.. (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Pertanyaan saya lebih lanjut adalah, apakah saudara saksi pernah mengetahui, terdakwa Eddie Widiono, meminta saudara saksi agar supaya Fahmi Mochtar melakukan negosiasi ulang?

Saksi (SAA)

: Wah, tidak ada itu. Yang ada adalah, cc surat itu saya kasihkan ke seluruh Direksi. Titik.

Hakim Ketua

: Pertanyaannya kan sudah di jawab.

Saksi (SAA)

: Iya sudah di jawab. Saya kadang-kadang, ditanya terus jadi bisa.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ini yang akan memperpanjang lagi.

Saksi (SAA)

: Iya maaf, Yang Mulia. Sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya.

Hakim Ketua

: Silahkan mau tanya apa lagi.

PH (MI)

: Saya.. saudara saksi ya, saya bacakan ini bunyi dakwaan.

Saksi (SAA)

: Iya iya.

PH (MI)

: Bukan karangan saya. Kalau salah, bilang-bilang sama jaksa itu, ini salah. Saya teruskan. “Selanjutnya..” Nah ini ya, “terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi, mengirim surat no. 03282/061/DIRUT/2003 tanggal 14 November 2003, kepada Dewan Komisaris PT. PLN, untuk meminta persetujuan izin Roll-Out CIS RISI, dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan, harga kontrak senilai Rp. 137 milyar 132 juta


adalah wajar. Padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi”. Pertanyaan saya, apakah betul bahwa mengenai harga ini, tidak pernah dibicarakan dalam rapat Direksi? Saksi (SAA)

: Itu.. rapat di awal iya. Tetapi pada saat re-negosiasi, penanggung jawab tertinggi dalam proses pengadaan di PLN itu, adalah tim. Apapun hasil dari pada tim, itu tidak bisa saya datang ke tim, mengatakan “tolong naikan dari 100 milyar jadi 20 milyar”. Tidak. Turunkan juga tidak boleh. Tim independen, tidak boleh diintervensi siapapun, termasuk pak Eddie. Sudah saya katakan dari tadi. Tidak ada yang boleh intervensi tim. Itu karang-karangan mereka kalau begitu. Di tim sana. Bukan.. maaf, bukan dari bapak. (Audience tertawa)

Saksi (SAA)

: Maaf. Maksudnya tim. Karena tertawa saya lihat. Jadi saya tidak ingin, berbicara di sini.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ah sudah sudah.

PH (MI)

: Oke. Saya teruskan dengan yang lain, ya. Saya mau tanya kepada saudara saksi mengenai surat GM ke Diraga, tanggal 8 September tahun 2003, saudara saksi ingat tidak?

Saksi (SAA)

: 8 September?

PH (MI)

: Iya.

Saksi (SAA)

: 8 September? Apa, casenya apa? Saya, apa itu?

PH (MI)

: Kalau 16 September 2003? Saudara ingat?

Saksi (SAA)

: 8 September, 16 September, iya.

PH (MI)

: Iya.

Saksi (SAA)

: 16 September mestinya. Iya.

PH (MI)

: Apa yang saudara saksi ingat mengenai surat GM itu?

Saksi (SAA)

: Suratnya itu menyampaikan hasil, atas perintah Dewan Komisaris, di minta untuk melakukan kajian teknis. Lalu, keuntungan-kerugian. Kemudian, dijawablah itu pada 16 September, diajukan ke sidang Direksi oleh GM Distribusi Jaya.

PH (MI)

: Ya, ingat ya isinya ya.

Saksi (SAA)

: Iya ingat.

PH (MI)

: Oke.


Saksi (SAA)

: Bukan ingat isi yang tebal itu. Saya mau pinjam pak Maqdir malah nanti, untuk dibacakan.

PH (MI)

: Oke. Yang saya mau tanya kepada saudara saksi, ya, apakah ketika itu, juga disampaikan adanya bench mark, ya, proposal yang coba disandingkan dengan Soluziona?

Saksi (SAA)

: Ya, ada di dalam lampiran itu.

PH (MI)

: Dalam lampiran (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Dalam dokumen yang kita terima itu, ada.

PH (MI)

: Ada ya.

Saksi (SAA)

: Jelas itu.

PH (MI)

: Jelas. Menurut ingatan saudara saksi, apakah perbandingan yang dibuat antara yang direncanakan, atau akan dilakukan oleh Soluziona ini, sebanding atau tidak, pekerjaan-pekerjaannya itu, kalau dibandingkan dengan yang akan dilakukan di Disjaya?

Saksi (SAA)

: Sebanding. Kalau itu tidak sebanding, pasti tidak saya teruskan.

PH (MI)

: Sebanding mengenai apanya?

Saksi (SAA)

: Harga. Kan di dalam urusan ini kan pada ujungnya dollar per pelanggan. Di awal-awal pun sebenarnya, dollar per pelanggan, ngitung ini. Ya dollar per pelanggan, berapa. Dan itu dibandingkan. Bisa di apple to apple, ya mabuk Direksi kalau disuruh ngitung itu.

PH (MI)

: Apakah salah satu di antara pertimbangan saudara saksi, ingat tidak dalam suatu pertemuan, saksi mengatakan bahwa kalau pekerjaan RollOut ini tidak segera dilakukan, ya, maka akan ada sejumlah kerugian, atau yang kalau.. yang istilah saudara saksi cost of not doing it.

Saksi (SAA)

: Oh ya jelaslah.

PH (MI)

: Ya, sampai sebesar Rp. 75 milyar setiap bulan.

Saksi (SAA)

: Itu ada di dalam dokumen yang di kirim oleh Margo, ya. Kalau saya disuruh ngitung-ngitung sendiri, itu mungkin keluar tidak 70, mungkin 200 kerugiannya. Tetapi kan saya tidak punya fakta untuk mengatakan itu. Karena saya mengerti dari awal, itu dulu bagaimana ADRD dulu saya sudah berjuang mati-matian akhirnya gagal. Besar itu. Bahwa di hitung oleh Margo, quantification nya keluar 70 M, I don’t know. Kalau saya pribadi hitung-hitung, mungkin bisa 100 M atau 200 M.


PH (MI)

: Ini hitung-hitungan ini, itu atas permintaan saudara saksi atau (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Permintaan sidang Direksi pak.

PH (MI)

: Permintaan sidang Direksi.

Saksi (SAA)

: Itu tercatat dalam sidang Direksi tanggal 8 Maret, 8 September.

PH (MI)

: Yang mengusulkan di dalam sidang Direksi itu siapa?

Saksi (SAA)

: Oh saya tidak tahu. Catatan sidang Direksi aja pak, dibaca. Dipercaya ajalah itu, Direksi tidak perlu lagi tahu siapa yang harus mengusulkan itu.

PH (MI)

: Apakah saudara saksi kemudian ketika di dalam menjelang RKAP 2004 itu, juga menindaklanjuti keputusan Direksi, bahwa Roll-Out CIS RISI ini akan dilakukan oleh PLN Disjaya kepada Deputy Officer, dalam rangka program RKAP 2004? Ingat tidak saudara saksi?

Saksi (SAA)

: Tidak ingat. Itu kalau soal Deputy Officer, ngobrol-ngobrol apa yang tidak diomongkan. Ya, tidak ingat. Saya ulangi lagi pak, tidak ingat.

PH (MI)

: Tapi apakah saudara saksi ingat, pernah secara resmi menyampaikan harga akhir, ya, dari perjanjian ini kepada Dewan Komisaris, atau kepada RUPS?

Saksi (SAA)

: Saya tidak paham pertanyaannya pak.

PH (MI)

: Saudara saksi ya, tadi kita sudah berbusa-busa mulut kita, bicara tentang perjanjian harga yang disepakati sudah jelas. Nah pertanyaan saya, sebagai Diraga ketika itu, apakah saksi pernah secara resmi menyampaikan kesepakatan ini ke Deputy Officer atau ke Dewan Komisaris?

Saksi (SAA)

: Saya tidak mengerti lagi arti resmi. Resmi itu kan tertulis.

PH (MI)

: Ya.

Saksi (SAA)

: Lisan juga saya tidak pernah merasa menyampaikan resmi atau apa. Yang namanya dokumen sudah jelas di sana, apa lagi yang mau disampaikan.

PH (MI)

: Jadi ini pengertian saudara saksi, dianggap mereka sudah tahu?

Saksi (SAA)

: Saya tidak bisa berandai-andai pak.

PH (MI)

: Makanya saya tanya tadi (dipotong oleh Saksi SAA)


Saksi (SAA)

: Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya berusaha untuk memberi penjelasan Yang Mulia, untuk supaya terang benderang, tetapi kalau memang tidak tahu apa-apa, saya akan jawab tidak tahu. Dan memang tidak tahu.

PH (MI)

: Saya teruskan mengenai soal penandatanganan perjanjian itu ya. Apakah saksi ingat, ketika perjanjian itu sudah ditandatangani, saudara saksi masih diberi laporan oleh Fahmi Mochtar, tentang pelaksanaan perjanjian itu?

Saksi (SAA)

: Waduh banyak laporan pak. Kalaupun itu ada, pasti saya teruskan ke staff itu. Itu sudah operasional report. Paling kalau laporan yang saya tertarik melihat, kalau sub-subnya membaik, kinerja membaik, kinerja memburuk, itu baru saya pelototi. Kalau tidak, ngapain saya kerja sendiri. Direksi.

PH (MI)

: Jadi terhadap penyusunan perjanjian itu, saudara saksi tidak tahu menahu ya?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

PH (MI)

: Tidak tahu. Saya kira dari saya cukup untuk sementara.

PH (MR)

: Tambahan pak. Sedikit saja. Saudara saksi ya, ketika saudara menjabat sebagai Diraga, tahun 2003 hingga 2008 ya, ketika ada rapat umum pemegang saham, ya, yang tahun 2005, saudara saksi hadir tidak? Pernah hadir tidak dalam rapat umum.. (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Tanggal tanggal tanggal?

PH (MR)

: Tanggalnya saya tidak ingat persis, tapi rapat umum tahunan. Ini meminta pertanggung jawaban kepada Direksi, yang berkaitan dengan pekerjaan yang tahun 2004.

Saksi (SAA)

: Tahun berapa itu?

PH (MR)

: Rapat Umum Pemegang Saham yang tahun 2005.

Saksi (SAA)

: Waduh mana.. saya tidak ingat pak itu.

PH (MR)

: Tidak ingat ya.

Saksi (SAA)

: Bukan pura-pura tidak ingat, memang betul-betul tidak ingat.

PH (MR)

: Ya tidak ingat. Begini sajalah pertanyaannya, apakah saudara ingat atau mengetahui ada RUPS ya, setelah pelaksanaan perjanjian Roll-Out CIS RISI, ya, itu tahun 2004, penandatanganan perjanjian tahun 2004. Kemudian apakah ada RUPS yang mempertanyakan atau meminta


pertanggung jawaban Direksi yang berkaitan dengan pekerjaan Roll-Out CIS RISI? Ingat tidak saudara? Saksi (SAA)

: Waduh tidak ingat saya pak. Minta maaf.

PH (MR)

: Saudara tidak ingat ya.

Saksi (SAA)

: Minta maaf, saya tidak ingat.

PH (MR)

: Kemudian saudara mengetahui nggak, ada laporan auditor independen ya dari BPK, ini laporan keuangan konsolidasian PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005? Saudara tahu nggak?

Saksi (SAA)

: Waduh itu sudah domainnya Dirkeu itu. Direktur Keuangan. Saya kalaupun, pasti kalau di bilang tidak tahu, bingung juga. Pasti (dipotong oleh PH MR)

PH (MR)

: Ya ya ya. Tidak tahu ya saudara?

Saksi (SAA)

: Ya, tidak tahu.

PH (MR)

: Kemudian sedikit ya, saya kembali kepada surat yang tanggal 22 Desember 2003, ya.

Saksi (SAA)

: Betul.

PH (MR)

: Yang nomor 03618. Di dalam salah satu butir dari surat tersebut, ya, nomor 1 nya disebutkan, nomor 2 nya maksud saya, “menunjuk surat Dirut nomor 3163/070/SEKPER/2001 tanggal 23 November 2001”. Ini dalam butir 2 nya menyebutkan atau menyatakan seperti itu. Nah pertanyaan saya, kenapa surat nomor 3163 yang tanggal 23 November 2001 itu disebut-sebut lagi dalam surat yang tanggal 22 Desember 2003?

Saksi (SAA)

: Saya malah itu yang membuat saya jadi bingung, siapa yang mengkonsep surat itu. Karena saya tidak ikut di dalam proses 2001. Itu yang membuat saya jadi ingat, bahwa konsep itu tidak 100% saya tahu. Kalau saja itu tidak ada, mungkin hanya baris depan, baris belakang, mungkin saya masih coba mengingat. Tetapi dengan masuknya itu, saya tidak ada di 2001, saya tidak, pejabat luntang lantung kok.

PH (MR)

: Saudara tidak coba mengingatkan kepada Dirut? Karena kan di dalam surat ini kan (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Bukan terbalik? Dirut yang harusnya mengingatkan saya.

PH (MR)

: Soalnya saudara kan paraf di situ.


Saksi (SAA)

: Ya, saya paraf. Tetapi bagaimana saya bisa tahu, suasana-suasana Natal disuruh paraf lagi. Jangan-jangan saya pun di panggil itu, darimana saya waktu itu, mungkin Desember itu saya suasana Natal. Jangan-jangan itu hari Jumat itu, 22 Desember itu.

PH (MR)

: Cukup majelis.

PH (MI)

: Sebelum diselesaikan. Apakah dalam RUPS, ketika saudara saksi juga mengakhiri masa jabatan di bulan April ya, atau Maret 2008?

Saksi (SAA)

: Maret.

PH (MI)

: Maret 2008.

Saksi (SAA)

: Maret pak.

PH (MI)

: Kepada Direksi ini, oleh pemegang saham, diberikan acquit et de charge.

Saksi (SAA)

: Ya harusnya iyalah.

PH (MI)

: Yang saya mau tanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi ingat, pada RUPS ketika saudara saksi dan yang lain-lain selesai melaksanakan tugas sebagai Direksi, diberikan acquit et de charge?

Saksi (SAA)

: Saya tidak ingat itu, tapi yang jelas saya berhenti, berhenti aja. Saya sudah tidak pusing lagi mau di apain lagi itu PLN. Sudah urusan yang akan datang lah, ngapain saya ingat-ingat lagi pak. Berhenti, berhenti saja.

Hakim Ketua

: Masih?

PH (MI)

: Kalau RKAP ketika menyusun Laporan Manajemen PT. PLN tahun 2004, saudara saksi ingat?

Saksi (SAA)

: Saya sudah Direksi. Laporan Manajemen itu bukan saya lagi yang kelola. Saya tidak paham, tidak mendetail lagi soal itu. Tugas saya sudah mengurusi susut, mengurusi yang lebih strategis pak. Masa mengurusi gitu-gitu lagi. Nanti orang lain tidak punya kerjaan.

PH (MI)

: Karena di sini, menyangkut

Saksi (SAA)

: Kinerja.

PH (MI)

: Recruitment ini, juga disebut-sebut, dan itu kan termasuk bagian dari saudara saksi.

Saksi (SAA)

: Saya tidak hafal. Tidak ingat saya, bagaimana itu diproses sampai gimana itu asal sudah menyangkut uang, saya anggap itu urusannya keuangan lah. Tugas saya masih banyak yang lebih berat saat itu.


PH (MI)

: Termasuk di antaranya memasukan bahwa program-program yang sudah dilaksanakan ketika itu, saudara saksi tidak ingat?

Saksi (SAA)

: Itu sudah teknis dari bawah. Bapak saya ceritakan, supaya pak Maqdir nanti kalau menangani PLN lagi bisa tahu. Mudah-mudahan tidak. Jadi itu proses, itu untuk RKAP, itu yang menangani itu sudah teknis. Teknis yang membahas dari wilayah masuk teknis, Direksi tidak ada di situ. Direktur itu paling Dirkeu.

PH (MI)

: Tetapi apakah saudara saksi ingat atau tidak, pernah di minta oleh saudara Zulkifli, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dilaporkan di dalam penyusunan laporan manajemen?

Saksi (SAA)

: Wah tidak ingat pak. Terlalu kecil itu kalau harus saya ingat.

PH (MI)

: Baik sementara dari saya cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Yang lain? Sudah tuntas? Penasehat Hukum yang lain? Ada tambahan? Ya, silahkan saudara terdakwa.

Terdakwa

: Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang pak Aritonang.

Saksi (SAA)

: Selamat siang pak Eddie.

Terdakwa

: Pak Aritonang, saya kembali kepada surat-menyurat antara bapak dengan pak Zulkifli.

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Mengenai rapat tanggal 8 September 2003. Atas dasar surat bapak kepada pak Zulkifli, pak Zulkifli memberi jawaban. Apakah memang pak Zulkifli ini bertanggung jawab kepada pak Aritonang dalam hal ini?

Saksi (SAA)

: Jadi gini, surat itu, saya hanya untuk meneliti usulan itu, layak atau tidak di ajukan ke sidang Direksi, gitu.

Terdakwa

: Maaf maaf. Maksud saya, apa yang dilaporkan oleh DD STI, pak Zulkifli, kepada pak Aritonang, apakah itu menjadi tanggung jawab pak Zulkifli, dan memang tanggung jawabnya kepada pak Aritonang?

Saksi (SAA)

: Tidak, jadi Zulkifli hanya untuk pengantar ini, bahwa sidang Direksi kok, yang memutuskan nanti Direksi. Jangan di balik-balik pak.

Terdakwa

: Tidak, maksudnya begini, saya ulang lagi. Pak Zulkifli ini, bertanggung jawab kepada siapa?

Saksi (SAA)

: Pak Zulkifli bertanggung jawab kepada saya, berdasarkan tupoksi.


Terdakwa

: Oke, berdasarkan tupoksi, pak Zulkifli bertanggung jawab kepada pak Aritonang

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: Jadi pak Aritonang memberi penilaian mengenai kerjanya pak Zulkifli?

Saksi (SAA)

: Iya, tupoksi.

Terdakwa

: Betul?

Saksi (SAA)

: Iya betul.

Terdakwa

: Berdasarkan Tupoksi. Oke. Baik.

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: Pak Aritonang bertanggung jawab kepada siapa?

Saksi (SAA)

: Bertanggung jawab kepada siapa? Kok pertanyaan bapak aneh, saya bingung.

Terdakwa

: Tidak, pertanyaan saya biasa saja. Sebagai Direksi, Diraga, pak Aritonang bertanggung jawab kepada siapa?

Saksi (SAA)

: Saya jadi bingung ya ditanya gini. Yang jelas kalau dibilang Dirut, kapan saya bilang sama Dirut. Dirut itu kan bukan atasan langsung saya. Saya sebut Dirut, bukan Dirut yang ini. Jadi saya bertanggung jawab kepada siapa, ini pertanyaan yang susah saya jawab sampai sekarang. Jadi maksudnya apa?

Terdakwa

: Sederhana saja. Sebagai Direksi, pak Aritonang bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Dirut atau kepada pemegang saham? Kalau mau lebih jelasnya.

Saksi (SAA)

: Kalau di dalam proses, itu kepada Dirut. Di dalam tanggung jawab, pemegang saham.

Terdakwa

: Baik. Bapak katakan, dalam proses bertanggung jawab kepada Dirut, ya.

Saksi (SAA)

: Maaf ini saya jadi agak bingung.. (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa

: Sebentar. Saudara saksi, saya akan bertanya. Jadi, jawab saja apa yang saya tanya, tidak usah, sebab semua ada di dalam BAP saudara sendiri, ya. Jadi, anda menyatakan, “atas tupoksi, selaku Direktur Niaga..” dalam BAP anda, “saya bertanggung jawab kepada Direktur Utama PLN, pada saat itu bapak Eddie Widiono”. Masih berpegang pada ini? Atau tanggung jawab kepada pemegang saham?


Saksi (SAA)

: Waduh saya tidak bisa jawab hari ini pak. Saya sudah, cerita lama, saya harus mencerna kembali ini Yang Mulia.

Terdakwa

: Saya kira ini hubungan yang paling dasar pak Aritonang, antara (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Kalau saya sebut saya bertanggung jawab kepada pemegang saham, ya itu tolong dispesifikasi dulu dalam case apa pak.

Terdakwa

: Saya tidak. Itu adalah, saya tanya pengertian bapak. Bapak 5 tahun menjadi Direksi, tahu tidak bertanggungjawabnya kepada siapa?

Saksi (SAA)

: Saya, ini saya bingung mau jawab ini. Yang jelas saya tidak pernah menyampaikan surat pertanggung jawaban saya kepada Dirut. Tidak pernah.

Terdakwa

: Bapak pernah mendengar pelepasan tanggung jawab, acquit et de charge, dari RUPS?

Saksi (SAA)

: Ya, dari RUPS.

Terdakwa

: Artinya apa?

Saksi (SAA)

: Ya kita bertanggung jawab ke RUPS.

Terdakwa

: Oke, jadi bapak mengakui kalau tanggung jawabnya kepada RUPS?

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Betul?

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Jadi ini salah ya?

Saksi (SAA)

: Nanti dulu. Ceritanya, apa cerita depannya? Apa? Baca dulu semua pak.

Terdakwa

: Sudah saya bacakan tadi, “atas tupoksi saya tersebut di atas, selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, saya bertanggung jawab kepada Direktur Utama PLN pada saat itu, Eddie Widiono”, ini katakata bapak sendiri dalam BAP.. (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Tunggu tunggu tunggu (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Sudah jelas arah dari pada pemeriksaan ini, tidak semua berita acara ini harus di iniin ya. Ajukan pertanyaan, yang kira-kira menguntungkan diri saudara selaku terdakwa.

Terdakwa

: Betul.


Hakim Ketua

: Jangan semuanya soal pertanggung jawaban ini kaitannya lalu apa. Jika seandainya dia salah, memberikan keterangan di situ bahwa dia bertanggung jawab terhadap Dirut, namun senyatanya bahwa dia bertanggung jawab kepada RUPS, lalu apa keuntungan yang akan saudara peroleh? Ini supaya jelas loh ya. Gitu.

Terdakwa

: Bapak Hakim Yang Mulia, saya ingin menanyakan beberapa hal yang sebetulnya nanti (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saya ingatkan, ajukan pertanyaan yang kira-kira bisa menguntungkan diri saudara.

Terdakwa

: Betul, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Gitu loh. Jangan asal bertanya. Mana kira-kira yang akan menguntungkan itu, ajukan pertanyaannya. Kalau saya cermati dari keterangan saksi ini, sebenarnya tidak terlalu banyak masalah.

Terdakwa

: Baik, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ya, silahkan. Lanjutkan.

Terdakwa

: Berkenaan dengan surat yang ditandatangani oleh Dirut, dan di paraf oleh saudara sebagai saksi.

Saksi (SAA)

: Tanggal berapa?

Terdakwa

: Yang saya ingat ada 2, 14 November 2003, dan 22 Desember 2003.

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Ya, betul?

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Bapak memaraf semua.

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Apakah saudara ketahui, bahwa berdasarkan tata laksana surat menyurat, yang memparaf adalah konseptor surat tersebut?

Saksi (SAA)

: Ya.

Terdakwa

: Betul?

Saksi (SAA)

: Betul.

Terdakwa

: Jadi, 2 surat tersebut konsepnya berasal dari?

Saksi (SAA)

: Tim.


Terdakwa

: Yang memaraf tim?

Saksi (SAA)

: Iya, kan di bawah disiapkan. Saya kan Direksi posisinya saat itu pak. Yang memaraf ya tim. Bapak dengan saya posisinya sama ketika itu, Cuma bapak beda emblem saja Dirut, saya Direksi.

Terdakwa

: Itu bedanya pak.

Saksi (SAA)

: Makanya itu.

Terdakwa

: Bapak memaraf, konsep itu datangnya dari

Saksi (SAA)

: Dari tim.

Terdakwa

: Tim itu siapa?

Saksi (SAA)

: Ya kalau sudah sidang Direksi, seluruh yang hadir di sidang Direksi itu.

Terdakwa

: Saya ingatkan sekali lagi, bapak menyatakan, untuk surat tanggal 14 November dan 22 Desember itu, seingat bapak tidak ada sidang Direksi.

Saksi (SAA)

: Oh tunggu tunggu.

Terdakwa

: Jadi ini surat datangnya dari, di paraf oleh, bapak katakan tim dan di paraf oleh bapak?

Saksi (SAA)

: Jadi lebih bagus saya cerita sedikit backgroundnya. Tadi kan sudah saya ceritakan (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa

: Tidak tidak. Saya kira soal background kita sama-sama tahu lah.

Saksi (SAA)

: Iya, 14 November.

Terdakwa

: Saya ingin bapak menyatakan pendapat bapak, apa maksud paraf dalam surat yang saya tanda tangani selaku Dirut?

Saksi (SAA)

: Bagaimana?

Terdakwa

: Apa maksud paraf bapak, dalam surat yang saya tanda tangani sebagai Dirut? Siapa konseptor surat ini?

Saksi (SAA)

: Konseptor surat itu dari bawah, dari tim.

Terdakwa

: Tim yang mana?

Saksi (SAA)

: Ya Zulkifli.

Hakim Ketua

: Tahu tidak saudara, siapa yang mengkonsep surat tersebut?

Saksi (SAA)

: Ya surat itu di konsep oleh Zulkifli.

Hakim Ketua

: Tahu saudara?


Saksi (SAA)

: Tahu.

Hakim Ketua

: Melihat?

Saksi (SAA)

: Bagaimana?

Hakim Ketua

: Melihat Zulkifli mengkonsep?

Saksi (SAA)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Loh, dari mana (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Parafnya pak. Dia sudah di paraf, disampaikan ke saya.

Hakim Ketua

: Oh.

Saksi (SAA)

: Gitu maksudnya.

Hakim Ketua

: Zulkifli maraf dulu, kemudian saudara?

Saksi (SAA)

: Baru saya paraf.

Hakim Ketua

: Jadi itu dasarnya lalu saudara mengatakan bahwa Zulkifli yang mengkonsep?

Saksi (SAA)

: Oh tidak. Jadi artinya, karena di situ tidak hanya urusan itu saja. Ada masalah keuangan di situ, anggaran dasar (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saya bicara soal surat tadi, yang saudara katakan, bahwa yang memaraf dia yang mengkonsep, iya kan. Saudara katakan,

Saksi (SAA)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Bahwa saudara mengetahui, bahwa yang mengkonsep surat tersebut adalah Zulkifli. Saya tanya, dari mana saudara mengetahui bahwa itu Zulkifli yang mengkonsep surat saat itu.

Saksi (SAA)

: Oh maaf Yang Mulia. Tidak paham saya. Jadi, yang mengkonsep, saya lihat parafnya.

Hakim Ketua

: Jelas pertanyaannya tadi. Dicermati pertanyaannya. Tahu tidak saudara, siapa yang mengkonsep surat tersebut?

Saksi (SAA)

: Tidak tahu.

Hakim Ketua

: Tidak tahu. Siapa saja yang membubuhkan paraf pada surat tersebut?

Saksi (SAA)

: Yang jelas saya bubuhkan paraf.

Hakim Ketua

: Saudara?

Saksi (SAA)

: Ya.


Hakim Ketua

: Yang lain ada tidak?

Saksi (SAA)

: Ada, Zulkifli.

Hakim Ketua

: Zulkifli. Mana yang terlebih dulu membubuhkan paraf di sana? Zulkifli atau saudara?

Saksi (SAA)

: Zulkifli lah.

Hakim Ketua

: Oh. Ada lagi? (bertanya kepada Terdakwa)

Terdakwa

: Baik, terima kasih Yang Mulia, sudah jelas kalau begitu mengenai surat. Pak Aritonang, bapak kenal Peter Grogan?

Saksi (SAA)

: Peter Grogan, ya. Waktu itu tahun 2000, waktu penyusunan itu, dia konsultan yang di tunjuk oleh Bank Dunia. Ketika proses ini berjalan.

Terdakwa

: Baik. Bapak ingat, bahwa pada tahun 2000 ya, setelah presentasi Netway kepada Direksi, ada pertemuan di tempat bapak, dimana bapak mengundang pak Aziz Sabarto, ada hadir Peter Grogan, saudara Gani dan (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Konteksnya apa? Saya tidak jelas pak pertanyaan ini. Maksudnya apa pak?

Terdakwa

: Saudara ingat atau tidak ada pertemuan?

Saksi (SAA)

: Tidak ingat.

Terdakwa

: Tidak ingat.

Saksi (SAA)

: Tidak ingat.

Terdakwa

: Apakah saudara ingat bahwa saudara, tahun 2001, saudara menjadi tim CIS IBP?

Saksi (SAA)

: Ya, ingat. Kalau itu ingat.

Terdakwa

: Ingat.

Saksi (SAA)

: Itu yang saya jengkel itu.

Terdakwa

: Dan saudara ingat bahwa saat itu, saya pernah menelepon pak Aritonang, untuk minta bapak mengarahkan tim Distribusi Jakarta? Tahun 2001.

Saksi (SAA)

: Oh itu kali yang saya bilang saya masuk tim itu ditelepon. Berarti, tadinya saya kira Novi, berarti bapak yang telepon saya.

Terdakwa

: Betul. Sebagai tim CIS IBP ya bapak?


Saksi (SAA)

: Saya tidak tim CIS IBP pak. Saya tidak pernah duduk sebagai tim CIS IBP. Saya sudah ahli utama sejak November 2000.

Terdakwa

: Betul itu. Tapi, tidak gugur keanggotaan bapak sebagai tim CIS IBP.

Saksi (SAA)

: Saya tidak pernah jadi tim CIS IBP. Boleh cek seluruh dokumen.

Terdakwa

: Ada pernyataan dari pak Aziz Sabarto, bahwa dia mengepalai tim CIS IBP, yang ada juga dalam.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Pertanyaannya apa sih ini?

Terdakwa

: Iya pak. Saya ingin menunjukan bahwa.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ya, pertanyaannya apa?

Terdakwa

: Pertanyaannya adalah, apakah anda ingat betul saya menelepon pada tahun 2002? Untuk meminta sebagai anggota tim re-evaluasi dan negosiasi?

Saksi (SAA)

: Tadi sudah saya katakan, saya untuk jadi tim itu, orang namanya fungsional ahli, sudah bersyukur bisa diikutkan lagi, di telepon, sama Dirut lagi. Hebat itu waktu itu.

Terdakwa

: Tahun berapa itu pak?

Saksi (SAA)

: Mana saya ingat. Jangan tanya tahun-tahun lagi pak (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Tadi kan dengar, saudara kan katakan, benar tidak saudara menelepon dia?

Terdakwa

: Tahun 2001 saya menelepon dia, karena saya minta beliau menjadi pengarah untuk tim EOSPKP, bukan tim re-evaluasi dan negosiasi.

Saksi (SAA)

: Saya tidak pernah. Itu di 2002, bapak yang lupa.

Terdakwa

: Tidak mungkin.

Hakim Ketua

: Ya sudah. Beda pendapat ya sudah.

Terdakwa

: Saya bantah Yang Mulia mengenai itu.

Hakim Ketua

: Ya, silahkan nanti di bantah.

Terdakwa

: Pak Aritonang, apakah bapak ingat pembicaraan kita pada waktu bapak menyodorkan surat 22 Desember itu tadi, pada saya? Karena saya bertanya, “mengapa dalam surat itu, ada kata outsourcing? Padahal outsourcing ini sudah ditolak Dekom tahun 2001”.

Saksi (SAA)

: Saya tidak ingat mengenai dalam konteks surat itu.


Terdakwa

: Bapak tidak ingat? Bapak tidak ingat?

Saksi (SAA)

: Tetapi untuk outsourcing itu, pernah kita berdiskusi, karena Dekom itu selalu ngaco. Pengertian outsourcing itu membingungkan. Sebentar di anggap, begitu ngomong outsourcing, radarnya naik 900 M. Padahal usul dari Margo itu semua dari awal namanya outsourcing. Karena dikaitkan dengan service level agreement.

Terdakwa

: Saya ingat anda nyatakan itu.

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: Bahwa ada confusion mengenai masalah (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ntar dulu. Pertanyaan yang lain lagi apa?

Terdakwa

: Baik Yang Mulia. Ini sangat penting Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ya pertanyaan lah ajukan.

Terdakwa

: Pertanyaannya adalah, apakah bapak ingat bahwa memang ada kerancuan mengenai masalah outsourcing, yang akan diselesaikan nanti dalam Rapat Umum Pemegang Saham?

Saksi (SAA)

: Saya tidak ingat kalau bapak bilang dalam Rapat umum pemegang saham. Tetapi yang saya ingat, outsourcing ini kan di ajukan oleh mereka, dari dokumen ini berproses di Dekom, atas suratnya Margo. Di dalam surat itu outsourcing.

Terdakwa

: Saya ingatkan ya, pak Aritonang. Surat yang bapak sampaikan kepada saya itu tanggalnya 22 Desember.

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: Kita, RUPS, hanya punya waktu sampai tanggal 31 Desember. Sehingga waktu itu, bapak menyatakan, tidak cukup waktu untuk memproses, ini akan diselesaikan dalam rapat umum pemegang saham.

Saksi (SAA)

: Waduh. tidak ingat.

Terdakwa

: Bapak tidak ingat?

Saksi (SAA)

: Tidak ingat pak. Maaf.

Terdakwa

: Bapak bisa menjelaskan, mengapa pemegang saham pada rapat umum pemegang saham menyatakan, Direksi harus melakukan outsourcing? Keputusan pemegang saham.

Saksi (SAA)

: Tahun berapa itu?


Terdakwa

: 31 Desember, keputusan rapat umum pemegang saham.

Saksi (SAA)

: 2004?

Terdakwa

: 2003.

Saksi (SAA)

: 2003? Waduh,, saya.. maaf sekali pak Eddie.

Terdakwa

: Bapak tidak ingat?

Saksi (SAA)

: Tidak ingat.

Terdakwa

: Tidak ingat ada hubungannya dengan diskusi kita mengenai kata outsourcing?

Saksi (SAA)

: Diskusi mengenai outsourcing itu pernah bapak diskusi dengan saya. Tapi dalam konteks momen apa, karena saya waktu itu geram juga lihat Dekom. Setiap kali bicara.. (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa

: Sebentar sebentar. Saya tanya sampai situ saja. Apakah bapak merasa tidak pernah menghubungi pak Roes Aryawijaya, untuk minta supaya kita disetujui outsourcing?

Saksi (SAA)

: Tidak.

Terdakwa

: Bisa dijelaskan kalau begitu, mengapa pak Roes Aryawijaya menyatakan dalam RUPS itu, Direksi harus melakukan outsourcing?

Saksi (SAA)

: Oh tidak mengerti saya pak.

Terdakwa

: Baik, terima kasih.

Saksi (SAA)

: Tidak paham. Tidak paham saya. Pertanyaan itu tidak paham. Maaf. Beribu maaf pak Eddie. Tidak ingat.

Terdakwa

: Baik. Bapak ingat saya menanyakan dalam surat 22 Desember itu, yang mengacu kepada surat saya 23 November, ada perbedaan kalimat yang menyatakan di sana bahwa, yang satu, bahwa pengadaan hardware diproses melalui sewa leasing, dalam surat itu dikatakan melalui sewa langsung.

Saksi (SAA)

: Ya, itu bagus. Itu.. justru itu yang poin 2 surat itu. Yang saya katakan, dari mana munculnyan poin 2 itu, yang saya tidak bisa mengetahui lagi siapa yang mengkonsep pak.

Terdakwa

: Apakah bapak tidak pernah menghubungi Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris membenarkan kalimat itu, dalam pendapat Dewan Komisaris, dalam RUPS?

Saksi (SAA)

: Tidak ingat.


Terdakwa

: Tidak ingat. Terima kasih. Pak Aritonang menyebut saya pernah menjabat Dit. Usaha?

Saksi (SAA)

: Ya.

Terdakwa

: Bapak tahu saya pernah menjabat Dit. Usaha kapan?

Saksi (SAA)

: Jadi 1998, dan.. (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa

: 1998 tidak ada Direktorat Pengusahaan lagi

Saksi (SAA)

: Oh kalau itu soal istilah.

Terdakwa

: Oh bukan soal istilah. Penting sekali. Beda sekali. Antara Direktur Usaha dengan Direktur Pemasaran beda sekali.

Saksi (SAA)

: Ya saya tidak ingat-ingat pak.

Terdakwa

: Tidak ingat juga?

Saksi (SAA)

: Tidak ingat. Tetapi yang jelas, ya pengusahaan ya usaha sama lah itu, niaga, satu kelompok itu.

Hakim Ketua

: Soal beda penafsiran ini ya.

Saksi (SAA)

: Bukan penafsiran Yang Mulia. Jadi saya tidak ingat. Jadi saya kalaupun salah ngomong jabatannya pak Eddie, Dir. Usaha, Dir.. apa ini.. tidak paham saya.

Terdakwa

: Dit. Usaha mengurusi pembangkitan pak. Dit. Niaga, Dit. Sar tidak mungkin pembangkitan. Yang saya kira orang PLN yang paling dasar juga tahu bedanya.

Saksi (SAA)

: Bagaimana? Saya juga dasar PLN pak.

Terdakwa

: Dit. Usaha tidak mengurus.. Dit. Usaha mengurus pembangkitan juga, sedangkan.. (dipotong oleh Saksi SAA)

Saksi (SAA)

: Dirkit itu.

Terdakwa

: Tidak ada organisasi Dirkit pak, sebelum 1998.

Hakim Ketua

: Ini kaitannya dengan dakwaan ini apa.. (Audience tertawa)

Hakim Ketua

: Ya kaitannya dengan saudara itu apa?

Terdakwa

: Baik Yang Mulia.

Hakim Ketua



Terdakwa

: Tadi saya sudah tanya, tapi saya ingin menegaskan pertanyaan saya, karena bapak menyatakan bahwa tindakan memberi surat kuasa kepada Fahmi Mochtar tanpa izin RUPS, itu dikatakan melanggar anggaran dasar. Anggaran dasar yang mana, yang menurut pak Aritonang dilanggar?

Saksi (SAA)

: Jadi.. ini.. saya harus jelaskan. Kalau bentuk pertanyaannya satu cerita, ada begini gini gini gini. Kemudian, kalau ada orang berjalan di luar itu, menyalahi tidak ini? Jelas kan jawaban saya, salah. Ya karena saya baca juga, di KPK ditunjukan itu, Anggaran Dasar Pasal 70, entah apa itu. Saya baca, saya baca terus, saya baca, pengertian saya saat itu ya itu benar. Jadi harus melalui sidang Direksi. Di tanya “apa ada sidang Direksi?” Ya tidak. Lalu apa jawaban saya kalau begitu?

Terdakwa

: Anehnya justru pertanyaannya tidak demikian. Boleh saya ingatkan pertanyaannya?

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: “Terkait keterangan saudara dalam poin 52, saudara menjelaskan bahwa salah satu isi surat kuasa, dari Dirut, saudara Eddie Widiono, kepada Fahmi Mochtar, adalah untuk menandatangani perjanjian kontrak yang terkait dengan outsourcing Roll-Out CIS RISI. Dan juga dalam poin 40, saudara tidak pernah melihat ada persetujuan RUPS”, iya kan?

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: Betul kan?

Saksi (SAA)

: Memang saya tidak pernah melihat persetujuan RUPS.

Terdakwa

: Ditanyakan, “apakah diperbolehkan tindakan saudara Eddie Widiono Suwondho, menguasakan kepada..” dan lain sebagainya, dan saudara menjawab.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)pendapat loh ya

Terdakwa

: Baik. Yang Mulia, satu lagi. Mungkin pertanyaan saya yang paling dasar, apakah selama 5 tahun bapak menjabat sebagai Dir. Niaga, pernah mendapat.. pernah tidak mendapat pelepasan tanggung jawab dari RUPS?

Saksi (SAA)

: Tidak bisa jawab saya.

Terdakwa

: Tidak bisa jawab.

Saksi (SAA)

: Tidak bisa jawab.


Terdakwa

: Baik Yang Mulia. Saya kira saya cukupkan. Terima kasih Yang Mulia.

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic). Saudara saksi ke depan, saudara terdakwa ke depan.

(Saksi dan Terdakwa mendatangi meja majelis untuk pemeriksaan barang bukti) PU

: Saudara saksi, BB 433, surat nomor 3282 tanggal 14 November 2003? Saksi tahu ini ya?

Saksi (SAA)

: Tahu.

PU

: Tahu. Di sini dibilang, atas hasil dari negosiasi tersebut, Direksi berkesimpulan bahwa angka tersebut sudah merupakan harga yang wajar. Dan sebaiknya memohon persetujuan Dekom,atas usulan RollOut CIS RISI di PLN Disjaya ya. Ini, apakah tidak ada rapat Direksi membahas khusus ini?

Saksi (SAA)

: Bagaimana?

PU

: Ada rapat Direksi yang.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim

: Apa ini?

PU

: Saya hanya mau menunjukan.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim

: Saudara tahu tidak?

Saksi (SAA)

: Tahu.

PU

: Tahu. Apakah ada rapat Direksi, yang membahas tentang bahwa angka tersebut adalah angka yang wajar.

Saksi (SAA)

: Tadi kan sudah dijelaskan waktu.. (dipotong oleh PU)

PU

: Pada waktu di tanya oleh Penasehat Hukum, tadi di bilang ada.

PU

: Ini paraf bapak dan paraf pak..

Saksi (SAA)

: Zulkifli. Ini ada 1 lagi.

PU

: Hanya 2 parafnya.

Saksi (SAA)

: Iya. Paraf Zulkifli.

PU

: 14 November.

Saksi (SAA)

: Ya.

PU

: Zulkifli dan bapak ya.

Hakim Ketua

: Apa lagi barang buktinya?


PU

: Saudara saksi ya, BB 31.29, saksi tahu? Surat nomor 3163.

Saksi (SAA)

: Iya, tahu.

PU

: Tahu, oke. Kemudian BB 258, notulen rapat tim re-evaluasi?

Saksi (SAA)

: Tahu belakangan.

PU

: Tidak, yang 2002. Ini kan ada..

Saksi (SAA)

: Iya saya tahu belakangan.

PU

: Ini tanda tangansaksi ya.

Saksi (SAA)

: Iya iya, tahu. Tapi belakangan, setelah waktu pemeriksaan di ... (kata yang diucapkan Saksi SA kurang jelas)

PU

: BB 438? Saksi tahu?

Saksi (SAA)

: Yang mana ini? Oh ya ini, “menunjuk surat kami”.

PU

: Oke, baik. BB 283?

Saksi (SAA)

: Tahu.

PU

: BB 432?

Saksi (SAA)

: Tahu.

PU

: BB 279?

Saksi (SAA)

: Oh ya tahu. Saya hanya hafal dikit-dikit.

PU

: BB 205?

Saksi (SAA)

: Oh yaZulkifli tahu.

PU

: Baik. BB 287?

Saksi (SAA)

: Iya, ini dari Margo.

PU

: BB 685?

Saksi (SAA)

: Ya, hasil sidang Direksi.

PU

: Baik. BB 433? Maaf sudah tadi. Oke. BB 434 surat nomor 19.Pst?

Saksi (SAA)

: Tahu.

PU

: Oke, cukup.

Terdakwa

: Dari kami Yang Mulia.


Hakim Ketua

: Ya silahkan. Mengajukan apa?

Terdakwa

: Ini, laporan akhir tahun 2004. Di sini dilaporkan mengenai kontrak. Di sini ditandatangani oleh semua Direksi, dan..

Saksi (SAA)

: Tahu.

Terdakwa

: Tahu ya. Kemudian surat 22 Desember? Surat 22 Desember, ada paraf bapak.

Saksi (SAA)

: Iya.

Terdakwa

: 22 Desember, konseptor?

Saksi (SAA)

: Sudah saya jelaskan tadi.

Hakim Anggota : Cukup ya? Terdakwa

: Cukup pak.

Hakim Ketua

: Ya.

(Terdakwa, Saksi, dan Penasehat Hukum kembali ke tempat semula) Hakim Ketua

: Baik. Atas keterangan saksi ini, bagaimana saudara terdakwa?

Terdakwa

: Baik Yang Mulia. Tadi ada beberapa poin yang sudah saya sangkal, yaitu, tanggung jawab Diraga kepada Dirut, sudah dibenarkan oleh saksi. Kemudian, mengenai telepon, ditelepon tahun 2002, untuk masuk tim reevaluasi dan negosiasi, itu juga saya sangkal. Yang benar itu tahun 2001. Setelah saya menulis surat 15. Yang lain akan saya jelaskan dalam pledoi nanti. Terima kasih.

Hakim Ketua

: Baik. Ada lagi yang mau saudara sampaikan?

Saksi (SAA)

: Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf kepada Yang Mulia, Jaksa, dan juga Pembela, terutama teman-teman dari Kuasa Hukum, dan juga rekan-rekan PLN yang ada di belakang. Saya minta maaf sebesar-besarnya, kalau saya bicara seperti ini di depan rekan saya yang kami bisa punya sweet memory dalam 5 tahun membangung PLN. Terima kasih pak,Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ya. Silahkan meninggalkan ruang sidang. (Saksi SA meninggalkan ruang sidang)

Hakim Ketua

: Silahkan saudara terdakwa ke tengah. Masih ada lagi tidak? Cukup? Saudara terdakwa ke tengah. (Terdakwa maju ke tengah)


Hakim Ketua

: Masih ada berapa saksi lagi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum? Biar kita atur.

PU

: Yang Mulia, para saksi yang mungkin akan kami ajukan mungkin sekitar 8-10 orang lagi. Itu nanti yang.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Sudah termasuk ahli itu?

PU

: Belum.

Hakim Ketua

: Ahli ada berapa?

PU

: Ahli ada 3.

Hakim Ketua

: Itu diperkirakan berapa kali sidang?

PU

: 2 kali sidang untuk saksi.

Hakim Ketua

: Saya ingatkan ya, ini.. penahanan untuk PN sudah berakhir sampai dengan tanggal 2 November ya. Untuk selanjutnya, tinggal 2 bulan lagi, dari Pengadilan Tinggi, ya. Saya ingatkan, karena pada gilirannya nanti, kita juga akan berikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan saksi a de charge, di siapkan lebih awal. Sehingga pada saatnya, kita sudah siap, ya. Sidang berikut, ini agak lama kami tunda, karena dalam beberapa minggu ke depan, kami ada keperluan yang sangat mendesak, dan tidak mungkin kami untuk ini.. sidang tidak mungkin kami selenggarakan minggu depan, selasa depan, dan sidang ini akan kami tunda selama 2 minggu. Selama 2 minggu, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk mempersiapkan saksi-saksinya, kalau perlu seluruhnya. Delapan itu, delapan-delapannya diajukan, ya. kalau memang itu masih ada kaitannya satu sama lain, ya. Sehingga pada sidang selanjutnya, kita langsung pada ahli, ya. sebelum di tutup, ada yang mau saudara sampaikan?

Terdakwa

: Tidak ada Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Penasehat Hukum?

PH

: Tidak ada.

Hakim Ketua

: Ya, perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011, jam 11.00, eh jam 09:00. Demikian, sidang kami nyatakan ditutup. (Palu diketuk)



Saksi #20 : Sunggu Anwar Aritonang

Recommend Documents