TESIS. Oleh : JOHANNES ARITONANG NIM : KONSENTRASI : AKUTANSI

ANALISA PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PPN DAN PPn BM PADA KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK MEDAN SATU

TESIS

Oleh :

JOHANNES ARITONANG NIM : 992107048 KONSENTRASI : AKUTANSI

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2001 Johannes Aritonang : Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam…, 2001 USU Repository © 2007

RINGKASAN EKSEKUTIF ARITONANG, JOHANNES. Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap W a j i b P a j a k D a l a m P e l a k s a n a a n U n d a n g - U n d a n g P P N d a n P P n B M p a d a Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu, dibawah bimbingan Drs. Iwan Djanahar,Ak. MAFIS sebagai Ketua Komisi ; Drs. T. Bachtaruddin MSi, sebagai Anggota Komisi.

Peraturan perpajakan Indonesia dengan sistem Self Assessment memberikan kewenangan yang besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung , membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sebagaimana tersurat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Kewajiban Self Assessment tersebut dituangkan Wajib Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak). Dalam pelaksanaan UndangUndang tersebut diperlukan adanya penegakan hukum (law enforcemant) untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Undang-Undang. Kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang adalah bersifat mutlak. Sehingga tidak ada alasan Wajib Pajak untuk tidak patuh dalam melaksanakan Undang-Undang PPN dan PPn BM. Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dikenakan sanksi / denda. Sanksi tersebut ada yang berupa uang maupun sanksi pidana untuk tindak pidana perpajakan.

Johannes Aritonang : Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam…, 2001 USU Repository © 2007

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sarana untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yaitu melalui pemeriksaan pajak. Diharapkan melalui pemeriksaan pajak Wajib Pajak semakin patuh dalam melaksanakan Undang-Undang PPN dan PPn BM. Law Enforcement dalam perpajakan Indonesia adalah melalui pemeriksaan dan penagihan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak diantaranya adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Undang-Undang. Kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang ada dua macam yaitu: kepatuhan administrasi dan kepatuhan material. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh melalui pemeriksaan pajak, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan Undang-Undang PPN dan PPn BM, mengetahui bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Wajib Pajak, serta mengetahui besarnya jumlah rupiah yang diselamatkan karena adanya pemeriksaan yang berguna juga sebagai membantu pengamanan penerimaan negara. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Medan Satu adalah salah satu kantor dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan salah satu bentuk law enforcement tersebut dalam bidang pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Pajak . Jenis-jenis pajak yang diperiksa diantaranya adalah Pajak. Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).


Bentuk-bentuk kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang PPn dan PPn BM dalam penelitian adalah: 1. Kepatuhan Administrasi terdiri dari: kepatuhan dalam melaporkan SPT Masa PPN, kepatuhan dalam membayar PPN terhutang. 2. Kepatuhan Material terdiri dari: kepatuhan dalam melaporkan dan memungut PPN dan PPn BM atas Obyek yang berasal dari Omset / Peredaran Usaha , kepatuhan dalam melaporkan dan meinungut PPN dan PPn BM atas Obyek selain dari Omset/ Peredaran Usaha serta kepatuhan dalam mengkreditkan Pajak Masukan. Penelitian terhadap 167 Laporan Pemeriksaan Pajak pada Kantor Peineriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu yang memenuhi ruang lingkup penelitian ini dibagi atas 3 (tiga ) kelompok: 1. Wajib Pajak yang diperiksa dalam 2 tahun pemeriksaan Rata-rata kepatuhan pada pemeriksaan tahun sebesar 1 95,87% dan pada pemeriksaan tahun II 96,36% terjadi peningkatan 0,49% . 2. Wajib Pajak yang diperiksa dalam 3 tahun pemeriksaan Rata-r at a kepat uhan pad a pemerik s aan tahun I seb e sar 8 3 ,89% , pada pemeriksaan tahun II 84,85% terjadi peningkatan 0,96% , dan pada pemeriksaan tahun III meningkat menjadi 99,09%.. 3. Wajib Pajak yang diperiksa dalam 4 tahun pemeriksaan Rata-rata kepatuhan pada pemeriksaan tahun I sebesar 82,70%, tahun II 83,21%, tahun III 99,99% dan tahun IV menjadi 100%.


Berdasarkan penelitian hasil dari pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak terlihat bahwa hasil dari pemeriksaan membantu menyelamatkan uang negara serta membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk pengamanan pencapaian target penerimaaan negara dari sektor pajak. Hal ini terlihat dari: a. Kelompok Wajib Pajak yang diperiksa dalam 2 tahun pemeriksaan pajak Pada pemeriksaan tahun I jumlah tambahan penerimaan negara sebesar Rp.1.271.221.000,dan tahun II Rp. 2.159.589.000,- . b. Kelompok Wajib Pajak yang diperiksa dalam 3 talon pemeriksaan pajak Pada pemeriksaan tahun I jumlah tambahan penerimaan negara sebesar Rp.682.315.000,-, tahun II Rp. 2.693.939.000,- serta pada pemeriksaan tahun III Rp. 811.525.000,c. Kelompok Wajib Pajak yang diperiksa dalam 4 tahun pemeriksaan pajak Jumlah tambahan penerimaan negara sebesar Rp. 638.934.000,- pada p emerik saan tah un I Rp. 151.303.0 00,- p ada p emeriksaan tahu n II, Rp.7.756.000,- pada pemeriksaan tahun III, serta Rp. 0,- pada pemeriksaan tahun IV. Jika dilihat dari tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta adanya kenaikan dalam jumlah rupiah dari Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan dalam pemeriksaan adalah merupakan dua hal yang sifatnya sating bertentangan. Namun dalam pemeriksaan khususnya yang sifatnya pada kepatuhan Undang-Undang yang bersifat Material seperti kepatuhan dalam melaporkan Obyek PPN,


kepatuhan dalam Pengkreditan PPN, maka tingkat kepatuhan yang diukur pada penelitian ini sangat tergantung pada besarnya jumlah obyek PPN yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai acuan dalam menghitung tingkat kepatuhan, dan jumlah ini bisa Baja tidak sama untuk setiap tahun pajak. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terlihat adanya pengaruh pemeriksaan pada Wajib Pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak ataupun untuk menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk tetap baik. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut pemeriksaan dapat dilakukan satu kali ataupun lebih dan satu kali. Namun ada juga Wajib Pajak yang nakal yang tetap tidak perduli dengan tingkat kepatuhannya, hal ini dapat dilihat pada kelompok Wajib Pajak yang diperiksa dalam 2 tahun pemeriksaan , terdapat 4 Wajib Pajak yang setelah dilakukan pemeriksaan satu kali masih tetap tingkat kepatuhannya masih berada dibawah skala X: 91%-100%, dan terdapat 5 Wajib Pajak yang pada pemeriksaan tahun I berada pada skala X, namun pada pemeriksaan tahun II skala kepatuhannya turun dibawah skala X. Pada kelompok Wajib Pajak yang diperiksa dalam 3 tahun pemeriksaan yang terlihat bahwa pada pemeriksaan tahun I dan II masih terdapat Wajib Pajak berada dibawah skala X , namun setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali Wajib Pajak tersebut meningkat kepatuhannya menjadi berada pada skala X:91%-100%.


Pada kelompok Wajib Pajak yang diperiksa dalam 4 tahun pemeriksaan, Wajib Pajak meningkat kepatuhannya menjadi skala X:91%-100% setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali. Dari penelitian ini diajukan beberapa saran: 1. Pada setiap pelaksanaan pemeriksaan disarankan agar dibuatkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang memuat Hasil Pemeriksaan Pajak atas pemeriksaan pajak tahun sebelumnya termasuk dengan bentuk – bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dilakukan dan agar kiranya dalam Laporan Pemeriksaan Pajak ditambahkan satu poin tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dilakukan serta kenaikan atau penunman tingkat kepatuhannya. Tujuannya adalah agar dapat diketahui bagaimana perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun, sebagai bahan pertimbangan untuk tahun mendatang apakah Wajib Pajak tersebut perlu diperiksa atau tidak. 2. Pemeriksaan masih tetap diperlukan dalam rangka meningkatkan maupun menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak , sehingga terhadap Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat khususnya Wajib Pajak yang masih berada dibawah skala X:91 % - 100%. 3. Terhadap Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya meneapai 100% untuk dua tahun berturut-turut agar kiranya diberikan penghargaan oleh pemerintah


yang dapat memacu Wajib Pajak untuk tetap mempertahankan tingkat kepatuhannya. Dalam tulisan ini juga disampaikan usulan berupa: 1. Penulis mengusulkan agar disusun suatu peraturan perpajakan menyangkut sanksi perpajakan yang sifatnya lebih berat terhadap Wajib Pajak yang melakukan kesalahan tertentu secara benilang. Hal ini diinaksudkan agar kiranya Wajib Pajak berusaha untuk tetap patuh dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. 2. Agar kiranya ditambahkan satu kriteria baru tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa. Kriteria kepatuhan yang tersebut diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak yang tetap berada di bawah skala X : 91%-100% walaupun telah dilakukan pemeriksaan atau Wajib Pajak yang menurun tingkat kepatuhannya dari skala X: 91%-100% .


vii

TESIS. Oleh : JOHANNES ARITONANG NIM : KONSENTRASI : AKUTANSI

Recommend Documents