KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DALAM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Kecamatan Selesai)
TESIS
Oleh :
AMRAN NIM : 992105023 Konsentrasi Hukum Ketataannegaraan
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Amran : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C …, 2003 USU Repository © 2007
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DALAM PENGELOLAAN BAHAN GALAIAN GOLONGAN C K A I T A N N Y A D E N G A N P E N G E L O L A A N L I N G K U N G A N H ID UP (ST UD I K AS US DI KE CA MA TA N S ELE SAI ) A m r a n Muhammad Abduhl Syamsul Arifinl Rehngena Purba1 INTISARI Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, di mama setiap daerah Kabupaten maupun Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan kongkrit yang sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dan aspek geologi, Kabupaten Langkat di tempati oleh batuan sedimen dengan penyebaran yang cukup luas dan batuan metamorf. Berdasarkan endapan tersebut diperoleh beberapa jenis bahan tambang yang potensial, diantaranya jenis bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C tersebar di 11 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Salah satu Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Selesai. Kabupaten Langkat juga telah memiliki kebijakan di bidang pengelolaan bahan galian golongan C. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis atau empiris. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan random sampling dan wawancara dengan pedoman wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode induktif dan deduktif secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Langkat berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PROPEDA Kabupaten Langkat, Perda Kab.
1
Guru Besar Program Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Amran : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C …, 2003 USU Repository © 2007
Langkat dan Kep. Bupati Langkat. Kabupaten Langkat telah mengambil suatu kebijakan tentang pengelolaan bahan galian golongan C, yang termuat dalam bentuk Perda yaitu Perda No. 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kuasa usaha Pertambangan Umum. Sebelum Perda tersebut diberlakukan terlebih dahulu disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan selebaran kepada para pengusaha tambang saja. Setiap kegiatan penambangan bahan galian golongan C harus memiliki Kuasa Usaha Pertambangan (KP). KP terdiri dari: KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan Pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan. KP baru dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah di atas kertas bermaterai dan memenuhi keseluruhan persyaratan yang telah ditentukan. KP dapat dipindah tangankan kepada Badan/orang. Terhadap kegiatan atau proses penambangan dilakukan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat berkerjasama dengan instansi terkait. Disarankan sosialisasi juga hams diberikan kepada masyarakat. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat harus lebih meningkatkan kinerjanya atau lebih optimal.
Kata Kunci: -
- Kebijakan - Pemerintah Kabupaten Langkat Bahan Galian Golongan C - Pengelolaan Lingkungan Hidup
Amran : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C …, 2003 USU Repository © 2007
THE POLICY OF REGENCIAL GOVERNMENT OF LANGKAT IN MANAGEMENT OF C-GROUP EXCAVATED MATERIALS IN RELATION TO NATURAL ENVIRONMENT MANAGEMENT (A Case Study at Salesai Subregency) A m r a n Muhammad Abduh Syamsul Arifin 1 Rengena Purba
1
1
ABSTRACT Prior to the enactment of the Laws No. 22 of 1999 regarding Regional Government, natural environment management is full of responsibility of the Central Government. However, in the enactment of the Laws No. 22 of 1999 in which any Regencial /Municipal region has an authority for management of natural environment in their respective regions, any Regencial/Municipal Government has to be capable of establishing concrete policies agreed with natural environment management. Geologically, Regency of Langkat is occupied by sediment rocks with a wide spread and metamorph rocks. Based on the sediment, some potential mining materials are produced such as C-Group excavated materials. These are propagated along 11 subregencies under the Regency of Langkat. One of the sub regencies is Selesa Sub regency. Regency of Langkat also has established a policy of management of C-group excavated materials. The location of research was selected at Sub regency of Selesai of Langkat Regency. The research is descriptive method using juridical normative and juridical or empirical sociology approaches. The method of data collection was by questionnaire using randomized sampling and interview approaches. The collected data was then analyzed using qualitatively inductive and deductive methods. The results of research showed that the arrangement of natural environment management in Langkat Regency based on the Laws No. 23 of 1997 regarding Natural environment Management, Propeda of Langkat 1.
A Professor of both Magister Study Program and of Faculty of Law, North Sumatra University, Medan.
Amran : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C …, 2003 USU Repository © 2007
Regency, Regencial Rule of Langkat Regency, and Decree of Langkat Regent. The Regency of Langkat has decided a policy regarding C-group excavated material management as stipulated in the Regencial Rule No. 38 of 2002 regarding Retribution Powerful Authority full Authority for Public Mining Business. Prior to the enactment of such a rule, it should be first socialized. The socialization was done by providing the mining entrepreneurs with guidance and circulars. Any activity of C-group mining has to own Powerful Authority of Mining Business (KP) consisting of Powerful Authority for General Investigation, Powerful Authority for Exploration, Powerful Authority for Exploitation, Powerful Authority for Purification, Powerful Authority for Transportation and Sale. Powerful Authority for Mining can be find by submitting an application to the Head of Region in a paper stamped and fulfilling all the requirements predetermined. The Powerful Authority of Mining can be took over to a corporate/individual. On any mining process or activity, supervision and guidance is done by the Regencial Office of Mining and Energy of Langkat in corporation with the related institutions. It is suggested that the socialization is also served to the society. In making such supervision and guidance, the Regencial Office of Mining and Energy of Langkat have to more improve optimally the performance.
Key words:
- Policy - Regional Government of Langkat - C-Group Excavated Materials - Natural Environment Management
Amran : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C …, 2003 USU Repository © 2007
