Saksi #34: Suyut Wartadipraja, Saksi #35: Juanda Nugraha Ibrahim. Saksi #36: Joko Paryoto & Saksi #37: Parno Isworo

Selasa, 23 November 2011

Saksi #34: Suyut Wartadipraja, Saksi #35: Juanda Nugraha Ibrahim Saksi #36: Joko Paryoto & Saksi #37: Parno Isworo

Hakim Ketua

: Sidang perkara Nomor: 37/Pid B/Tipikor/2011/ PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondo M.Sc dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. (Palu diketuk)

Hakim Ketua

: Penuntut untuk menghadirkan terdakwa.

PU

: Terima kasih Yang Mulia. Kepada para petugas untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan.

Terdakwa

: Assalamualaikum. Selamat pagi.

Hakim Ketua

: Waalaikumsalam. Saudara terdakwa sehat?

Terdakwa

: Alhamdulillah sehat Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Sesuai dengan berita acara sidang, hari ini giliran atau kesempatan bagi saudara dan Penasehat Hukum saudara, untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi diri saudara. Silahkan saudara duduk di sebelah Penasehat Hukum saudara.

Terdakwa

:

Terima kasih Yang Mulia. (Terdakwa pindah dan duduk di sebelah Penasehat Hukum)

Hakim Ketua

: Saudara Penasehat Hukum, hari ini ada berapa?

PH (MI)

: Terima kasih Yang Mulia. Hari ini kami menghadirkan 5 orang saksi dan 1 orang ahli, kemudian proses pemeriksaan ini nanti kami harapkan ada 4 orang yang akan bisa dilakukan secara bersama-sama, kemudian ada 1 orang yang tersendiri dan kemudian nanti ahli yang terakhir. Terima kasih Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Tolong petugas, kursinya ya. ID nya ada, saudara Penasehat Hukum biar lebih memudahkan?

PH (MI)

: Nanti akan disampaikan.

Hakim Ketua

: Masing-masing?

PH (MI)

: Iya masing-masing Yang Mulia. Terima kasih.

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011

Hakim Ketua

: Silahkan dihadirkan.

PH (MI)

: Terima kasih Yang Mulia. (Saksi-Saksi memasuki ruang persidangan)

Hakim Ketua

: Sebelum kita periksa sebagai saksi, saya minta kartu identitasnya dulu untuk dicatat ya. Silahkan duduk Pak, nanti kita kembalikan. Yang pertama Ir. Suyut Wartadipradja. Tempat tanggal lahir saudara, Tasikmalaya, 17 September tahun 1956, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama saudara?

Saksi (SW)

: Islam.

Hakim Ketua

: Alamat tempat tinggal saudara?

Saksi (SW)

: Villa Kebon Raya Nomor B 10, Bogor.

Hakim Ketua

: Pekerjaan saudara?

Saksi (SW)

: Pegawai PLN.

Hakim Ketua

: Masih aktif?

Saksi (SW)

: Masih.

Hakim Ketua

: Dengan terdakwa kenal ya?

Saksi (SW)

: Kenal.

Hakim Ketua

: Ada hubungan keluarga?

Saksi (SW)

: Tidak ada.

Hakim Ketua

: Hubungan pekerjaan, dalam arti saudara di gaji oleh Terdakwa, tidak kan?

Saksi (SW)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Berikutnya Ir. Juanda NIW ya pak?

Saksi (JN)

: Betul.

Hakim Ketua

: Tempat tanggal lahir, Sukabumi, 30 Mei 1953.

Saksi (JN)

: Betul.

Hakim Ketua

: Kewarganegaraan Indonesia, agama saudara?

Saksi (JN)

: Islam.

Hakim Ketua



Saksi (JN)

: Swasta.

Hakim Ketua

: Ini PNS ini?

Saksi (JN)

: Dulu itu. KTP dulu.

Hakim Ketua

: Dimana Pak swastanya?

Saksi (JN)

: Di Komisaris PT. Rekadaya Elektrika.

Hakim Ketua


Saksi (JN)

: Jl. RSPP No. 12 B, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Hakim Ketua

: Dengan terdakwa kenal Pak?

Saksi (JN)

: Kenal.

Hakim Ketua


Saksi (JN)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Hubungan pekerjaan, dalam arti saudara di gaji oleh terdakwa?

Saksi (JN)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak ada ya. Berikutnya Ir. Joko Paryoto. Tempat tanggal lahir, Solo, 10 April 1952.

Saksi (JP)

: Benar Pak.

Hakim Ketua

: Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama saudara?

Saksi (JP)

: Islam.

Hakim Ketua


Saksi (JP)

: Dosen di sekolah tinggi teknik YPK PLN.

Hakim Ketua

: Pernah menjadi karyawan PLN ya?

Saksi (JP)

: Pernah.

Hakim Ketua

: Apa masih ada sekarang?

Saksi (JP)

: Sudah pensiun Pak.

Hakim Ketua

: Sudah pensiun ya. Alamat tempat tinggal saudara?

Saksi (JP)

: Jl. Malaka IC 3, Nomor 9, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Hakim Ketua

: Dengan Terdakwa kenal saudara?


Saksi (JP)

: Kenal.

Hakim Ketua


Saksi (JP)

: Tidak ada Pak.

Hakim Ketua

: Hubungan pekerjaan?

Saksi (JP)

: Tidak ada Pak.

Hakim Ketua

: Baik. Kemudian berikutnya M. Bagja Rasa M.Sc.

Saksi (BR)

: Saya Pak.

Hakim Ketua

: Tempat tanggal lahir saudara Majalengka, 6 Mei 1964.

Saksi (BR)

: Benar.

Hakim Ketua

: Agama saudara?

Saksi (BR)

: Islam.

Hakim Ketua


Saksi (BR)

: Swasta Pak.

Hakim Ketua


Saksi (BR)

: Jl. Moh. Toha Gantung SMAN 2 No. 1 Shipping 203 B, Bandung.

Hakim Ketua

: Dengan Terdakwa kenal?

Saksi (BR)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak ya. Berikutnya Ir. Parno Isworo.

Saksi (PI)

: Iya.

Hakim ketua

: Tempat tanggal lahir saudara Solo, 15 Juli 1952. Agama saudara?

Saksi (PI)

: Katolik.

Hakim Ketua


Saksi (PI)

: Swasta.

Hakim Ketua


Saksi (PI)

: Sunter Hijau 9, blok C 215.

Hakim Ketua

: Pernah menjadi karyawan PLN?

Saksi (PI)

: Pernah.


Hakim Ketua

: Dengan terdakwa kenal?

Saksi (PI)

: Kenal.

Hakim Ketua


Saksi (PI)

: Tidak.

Hakim Ketua


Saksi (PI)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak ya. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa. Saudara di sumpah menurut agama yang saudara anut ya. Yang beragama Islam silahkan berdiri dulu.

PH (MI)

: Kemudian sebelum di sumpah, apakah ahli juga sekaligus- (dipotong oleh Hakim Ketua).

Hakim Ketua

: Ada disini ahlinya?

PH (MI)

: Ada Pak. Ada, sudah hadir Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Oke sebentar ya. Ini dulu, disumpah ini dulu.

PH (MI)

: Baik. Terima kasih.

Hakim Anggota : Ini semua saksi fakta ya Pak? Fakta ini ya? PH (MI)

: Betul. Betul Yang Mulia. Terima kasih. (Saksi-saksi yang beragama Islam di ambil sumpah)

Hakim Anggota : Ikuti apa yang saya ucapkan. Saudara yang bersumpah saya yang menuntunnya. Bismillahirahmanirahim. Saksi-saksi

: Bismillahirahmanirahim.

Hakim Anggota : Demi Allah saya bersumpah. Saksi-saksi

: Demi Allah saya bersumpah.

Hakim Anggota : Sebagai saksi. Saksi-saksi

: Sebagai saksi.

Hakim Anggota : Dalam perkara ini. Saksi-saksi

: Dalam perkara ini.

Hakim Anggota : Akan memberikan keterangan yang benar.


Saksi-saksi

: Akan memberikan keterangan yang benar.

Hakim Anggota : Tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi

: Tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Hakim Anggota : Silahkan duduk. (Saksi-saksi kembali duduk, dan Saksi yang beragama Katholik di ambil sumpah) Hakim Anggota : Di taruh saja mic nya Pak. Tangan di atas, begini pak. Sama 1 lagi. Demi Tuhan saya berjanji. Saksi (PI)

: Demi Tuhan saya berjanji.

Hakim Anggota : Sebagai saksi. Saksi (PI)

: Sebagai saksi.

Hakim Anggota : Dalam perkara ini. Saksi (PI)

: Dalam perkara ini.

Hakim anggota : Saksi (PI)

Akan memberikan keterangan yang benar.

: Akan memberikan keterangan yang benar.

Hakim anggota : Tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi (PI)

: Tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hakim Anggota : Semoga Tuhan menolong saya. Saksi (PI)

: Semoga Tuhan menolong saya.

Hakim Anggota : Silahkan. (Saksi duduk kembali) PH (MI)

: Yang Mulia, ini untuk Pak Bagja ini, beliau akan kita periksa sesudah berempat ini di periksa Pak. Jadi, apakah.. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ahli itu disumpah terlebih dahulu atau nanti ketika pemeriksaan itu selesai?

Hakim Ketua

: Pas terakhir tidak apa-apa.

PH (MI)

: Nggakk ada masalah, baik terima kasih. (Ahli memasuki ruang persidangan)

Hakim Ketua

: Baik, saudara ada CV nya Pak? Silahkan duduk. Naser Iskandar ya pak?


PAhli (NI)

: Betul Pak.

Hakim Ketua

: Tempat tanggal lahir Rappang, 24 Januari 1957. Jabatannya Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat. Agamanya Pak?

Ahli (NI)

: Islam Pak.

Hakim Ketua

: Alamat tempat tinggalnya ?

Ahli (NI)

: Jalan Pelikan Blok U 8 No. 5, Bintaro sektor 2.

Hakim Ketua

: Pekerjaan sudah ya. Pendidikan terakhir saudara apa?

Ahli (NI)

: Saya Sarjana Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Makassar pak.

Hakim Ketua

: Begitu ya, saudara keahlian saudara dalam bidang apa?

Ahli (NI)

: Saya mempunyai keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa pak.

Hakim Ketua

: Begitu ya, baik. Saudara kenal dengan terdakwa ?

Ahli (NI)

: Mengenal pak.

Hakim Ketua


Ahli (NI)

: Tidak ada pak.

Hakim Ketua


Ahli (NI)

: Sampai saat ini tidak ada pak.

Hakim Ketua

: Baik, sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, saudara di sumpah menurut agama yang saudara anut ya.

Ahli (NI)

: Baik

Hakim

: Silahkan berdiri. (Ahli di ambil sumpah)

Hakim Anggota : Ikuti lafal sumpahnya sebagai ahli. Bismillahirahmanirrahhim. Ahli (NI)

: Bismillahirahmanirrahhim.

Hakim Anggota : Demi Allah. Ahli (NI)

: Demi Allah.

Hakim Anggota : Saya bersumpah. Ahli (NI)

: Saya bersumpah.

Hakim Anggota : Sebagai ahli.


Ahli (NI)

: Sebagai ahli.

Hakim Anggota : Akan memberikan pendapat. Ahli (NI)

: Akan memberikan pendapat.

Hakim Anggota : Soal-soal yang di kemukakan. Ahli (NI)

: Soal-soal yang di kemukakan.

Hakim Anggota : Menurut pengetahuan saya. Ahli (NI)

: Menurut pengetahuan saya.

Hakim Anggota : Dan keahlian saya. Ahli (NI)

: Dan keahlian saya.

Hakim Anggota : Dengan sebaik-baiknya. Ahli (NI)

: Dengan sebaik-baiknya.

Hakim Ketua

: Jadi saudara Penasehat Hukum siapa dulu yang akan kita periksa ?

PH (MI)

: Kami minta untuk di periksa terlebih dahulu Pak Suyut, Pak Joko, Pak Parno Isworo, dan Pak Juanda.

Hakim Ketua

: Saudara Penuntut Umum tidak keberatan ?

PU

: Tidak.

Hakim Ketua

: Silahkan yang di sebut tadi tinggal di dalam, yang 2 orang lain menunggu di luar termasuk ahli ya. (Saksi BR dan Ahli keluar dari ruang sidang)

Hakim Ketua

: Silahkan Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ini.

PH (MI)

: Terima kasih Yang Mulia, saya akan mulai dari Pak Suyut dulu pak ya, yang juga nanti mungkin bisa di jawab bersama dengan Pak Joko dan Parno Isworo. Yang pertama saya tanya adalah mengenai proses penyusunuan RKAP yang lazim dilakukan di PLN.

Saksi (SW)

: Bisa saya jawab?

PH (MI)

: Iya.

Saksi (SW)

: Baik. Jadi proses penyusunan RKAP, itu dimulai dengan dibentuknya tim RKAP. Itu dilakukan setiap tahun, sekitar bulan Mei yang dibentuk oleh, atas dasar keputusan Direksi PLN. Kemudian sekitar bulan Juni, itu


diadakan forum RKAP, yang tujuannya adalah untuk menentukan asumsi-asumsi apa yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKAP. Kemudian juga kita meminta usulan-usulan RKAP unit-unit. Itu harus masuk kepada tim RKAP sekitar bulan Agustus, dari semua unit-unit PLN, dikumpulkan kemudian dikonsolidasikan untuk disusun menjadi RKAP korporat secara konsolidasi. Kemudian dari unit-unit, juga akan hadir di PLN Pusat, untuk melakukan presentasi mengenai usulan-usulan unit tersebut, sebelum dikonsolidasikan menjadi RKAP konsolidasi. Nah usulan-usulan unit itu, meliputi program kerja, kemudian proyeksi keuangan, dan sasaran kinerja yang diusulkan oleh unit. Kemudian tim RKAP, setelah presentasi dari semua unit-unit melakukan penyusunan untuk menyusun RKAP tahun depannya. Itu setelah selesai draftnya, diajukan kepada sidang Direksi. Nah di sidang Direksi ini, kita untuk mendapatkan masukan-masukan, mungkin kemudian juga tanggapantanggapan atas draft yang disampaikan. Setelah selesai dari sidang Direksi, draft RKAP tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris. Kepada Dewan Komisaris, kemudian setelah diterima oleh Dewan Komisaris, itu dilakukan pembahasan teknis dengan staf Dewan Komisaris, yaitu dengan sekretariat, SekDekom, Sekretariat Dekom, kemudian ada juga rapat untuk membahas mengenai RKAP tersebut, antara Direksi dengan Komisaris sebelum diajukan kepada Kementerian BUMN sebagai RUPS. Paling lambat draft RKAP ini harus disampaikan kepada Kementerian BUMN 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir, atau sekitar akhir Oktober, itu harus disampaikan kepada Kementerian BUMN. Kemudian setelah disampaikan kepada Kementerian BUMN, itu dilakukan pembahasan teknis dengan staf dari Kementerian BUMN, untuk mengecek mengenai asumsi-asumsi program kerja, kemudian proyeksi keuangan serta sasaran kinerja korporat, secara konsoliadasi. Setelah itu dilakukan Pra RUPS itu dilakukan di Kementerian BUMN untuk membahas detail dari pada RKAP tersebut. Setelah dilakukan Pra RUPS, baru dilakukan RUPS di Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN, atau dikuasakan kepada Deputi – nya. Saya kira itu proses untuk mencapai pengesahan dari RKAP, pada saat RUPS itu adalah terjadi proses pengesahan RKAP. Demikian. PH (MI)

: Oke. Kemudian pertanyaan saya lebih lanjut. Apakah saksi pernah menjadi Ketua tim RKAP di PLN ini ?

Saksi (SW)

: Benar, karena jabatan struktural saya adalah sebagai Deputi Direktur Bidang Investasi dan Kepemilikan Saham, tugasnya yaitu mengkoordinasi, membuat draft RKAP. Sehingga, otomatis secara fungsional dalam tim RKAP ini, sebagai ketua tim pelaksana penyusunan RKAP.

PH (MI)

: Sejak kapan itu Pak?


Saksi (SW)

: Sejak tahun 2004.

PH (MI)

: Tahun anggaran 2004 atau tahun 2004?

Saksi (SW)

: Jadi tahun anggaran PLN itu, sama dengan tahun fiskal. Jadi dari Januari sampai dengan Desember.

PH (MI)

: Pertanyaan saya lebih lanjut. Apakah juga saksi pernah ingat, di dalam RKAP tahun 2004 itu, juga dimasukkan program CIS RISI sebagai usulan dari wilayah Disjaya?

Saksi (SW)

: Memang CIS RISI dimasukkan ke dalam RKAP konsolidasi, berdasarkan usulan dari unit yang bersangkutan.

PH (MI)

: Ketika itu, yang mengusulkannya?

Saksi (SW)

: General Manager DKI.

PH (MI)

: Disjaya?

Saksi (SW)

: Disjaya.

PH (MI)

: Pak Margo Santoso atau Pak Fahmi ketika itu?

Saksi (SW)

: Yang, masih Pak Margo Santoso.

PH (MI)

: Masih Pak Margo Santoso. Baik. Ketika membahas RKAP yang tadi saudara saksi katakan, termasuk diantaranya dengan staf dari Dewan Komisaris dan dengan Direksi, serta juga dengan tim dari Kementerian BUMN ya, apakah program yang berhubungan dengan CIS RISI ini juga sudah disampaikan di dalam pembahasan ini?

Saksi (SW)

: Jadi program yang dari unit-unit, itu dikonsolidasikan menjadi RKAP konsolidasi, jadi masuk dalam program ini, dalam RKAP 2004.

PH (MI)

: Masuk dalam RKAP 2004. Sebelum RKAP 2004 itu, apakah saksi ingat, ada pendapat dari Dewan Komisaris secara khusus, mengenai Roll-Out CIS RISI ini?

Saksi (SW)

: Saya tidak ingat, karena pada saat membahas teknis RKAP, itu tidak dilakukan spesifik menyangkut masalah project per project. Jadi hanya menyangkut masalah program kerja keseluruhan, proyeksi keuangan, dan kinerja PLN secara korporat, secara keseluruhan. Tidak ada pembahasan menyangkut masalah CIS RISI.

PH (MI)

: Kalau dalam laporan manajemen, apakah menyangkut soal ini disampaikan juga kepada Pemegang saham?

Saksi (SW)

: Bisa diulangi Pak?

menurut

ingatan saudara saksi, siapa

yang


PH (MI)

: Tadi berhubungan dengan CIS RISI ini, saudara saksi mengatakan bahwa tidak ada pembahasan secara khusus di dalam RKAP itu ya. Nah pertanyaan saya lebih lanjut adalah, apakah sesudah RKAP disetujui, ini kan ada kewajiban dari Direksi untuk membuat laporan kepada Pemegang saham, yang biasa disebut dengan laporan manajemen. Apakah saksi mengikuti penyusunan laporan manajemen tahun 2004?

Saksi (SW)

: Tidak.

PH (MI)

: Saudara saksi- (dipotong oleh saksi SW)

Saksi (SW)

: Tidak mengikut i.

PH (MI)

: Tidak mengikuti. Ketika RUPS tahun 2004 itu tadi ya, saudara saksi ikut. Di dalam RUPS itu, ingat saudara saksi? Dalam RKAP?

Saksi (SW)

: RKAP 2004 maksudnya?

PH (MI)

: Iya.

Saksi (SW)

: Iya.

PH (MI)

: Ikut?

Saksi (SW)

: Ikut.

PH (MI)

: Nah ketika itu yang mempresentasikan masalah program dan pendapatan dari PLN dalam rangka tahun berjalan yaitu tahun 2004, itu menurut ingatan saudara saksi siapa ketika itu?

Saksi (SW)

: Ketika itu, setahu saya presentasi itu dilakukan oleh Dirut, kemudian diwakilkan kepada Direktur Keuangan.

PH (MI)

: Oh Direktur Keuangan. Direktur Keuangan Pak Parno Isworo ya ketika itu ya. Nah di dalam presentasi yang dilakukan oleh Direktur Keuangan ini, yang tadi saudara saksi katakan itu terlebih dahulu dibicarakan di dalam Pra RUPS ya. Nah apakah yang disampaikan oleh Direktur Keuangan, ketika RUPS itu dilakukan, sama dengan yang dibicarakan, atau yang sudah disetujui, ketika Pra RUPS dilakukan?

Saksi (SW)

: Sama dengan Pra RUPS yang dilakukan.

PH (MI)

: Sama?

Saksi (SW)

: Sama.

PH (MI)

: Kemudian apakah ketika itu, di dalam RUPS RKAP ini, seluruh usulan yang disampaikan oleh Direksi, diterima secara penuh oleh Pemegang saham, ketika itu?


Saksi (SW)

: Tidak secara penuh. Jadi, ada koreksi terutama menyangkut masalah target kinerja.

PH (MI)

: Misalnya seperti apa?

Saksi (SW)

: Misalnya untuk target kinerja, untuk pencapaian laba atau biaya total dari korporat, itu untuk biaya administrasi, untuk biaya pemeliharaan. Biasanya diminta untuk diturunkan, di- lebih dilakukan penghematan lagi biaya tersebut.

PH (MI)

: Apakah juga terhadap program CIS RISI ini, secara khusus diminta juga supaya diturunkan oleh RUPS ketika itu pembiayaannya?

Saksi (SW)

: Tidak ada pembahasan mengenai CIS RISI dalam RUPS, secara detail seperti itu.

PH (MI)

: Secara detail seperti itu ya.

Saksi (SW)

: Tidak.

PH (MI)

: Tapi menurut ingatan saudara saksi, apakah unit atau Disjaya ketika itu, memasukkan program ini sebagai bagian dari program yang hendak mereka lakukan pada tahun 2004?

Saksi (SW)

: Benar.

PH (MI)

: Benar ya. Menurut ingatan saudara saksi, ketika itu berapa angka yang disebut oleh Disjaya, di dalam mereka merencanakan project ini? Biayanya Pak?

Saksi (SW)

: Seingat saya biaya untuk CIS RISI itu sekitar Rp. 138 milyar.

PH (MI)

: Rp. 138 milyar ya. Di dalam pembahasan oleh Direksi, maupun saksi katakan tadi dengan Dewan Komisaris, ya, apakah seluruh Direksi mengetahui, dan Dewan Komisaris mengetahui mengenai usulan yang disampaikan oleh unit DKI Jaya ini?

Saksi (SW)

: Yang dibahas dalam sidang Direksi dengan Komisaris, itu kita tidak membahas secara detail unit per unit. Jadi, yang dibahas adalah RKAP konsolidasi.

PH (MI)

: Yang dibahas dalam konsolidasi RKAP ini menurut ingatan saudara saksi ini apa saja?

Saksi (SW)

: Program kerja untuk tahun 2004, kemudian proyeksi keuangan yaitu: laba, rugi, neraca, arus kas dan sumber pendanaan, serta target-target kinerja yang harus dicapai, dengan didukung oleh program kerja dan anggaran tersebut.


PH (MI)

: Menurut ingatan saudara saksi, program kerja yang disampaikan oleh Disjaya ketika itu apa? Ada yang spesifik atau tidak?

Saksi (SW)

: Tidak ada yang spesifik, karena memang usulannya itu adalah usulan RKAP unit secara keseluruhan. Jadi, sama dengan RKAP konsolidasi yang diusulkan oleh Distribusi Jaya, itu adalah program kerja keseluruhan, kemudian proyeksi keuangan, dan sasaran kinerja.

PH (MI)

: Menurut ingatan saudara saksi, untuk hal-hal yang detail itu, ada tidak tim teknis yang membicarakannya atau mendiskusikannya?

Saksi (SW)

: Dalam tim RKAP, dalam pembahasan RKAP, tidak ada pembahasan yang secara detail seperti itu. Jadi, pembahasan teknisnya dilakukan diluar dari tim RKAP.

PH (MI)

: Oh diluar tim RKAP. Saudara saksi ingat siapa diantara tim teknis yang membicarakan, atau mendiskusikan masalah-masalah atau program yang direncanakan oleh masing-masing unit ini?

Saksi (SW)

: Tim teknis saya tidak ingat Pak. Tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknisnya itu. Jadi, yang kita terima adalah hasil. Hasil dari unit-unit yang telah diusulkan, dan telah dibahas oleh tim teknis tersebut.

PH (MI)

: Kemudian saya coba ke Pak Joko dulu ya. Nanti, nanti saya mungkin akan kembali ke Pak Suyut lagi ya. Pak Joko ya.

Saksi (JP)

: Baik Pak.

PH (MI)

: Mulai dari tahun 2000 – 2004-an itu, kegiatan pokok dari Pak Joko di PLN itu sebagai apa Pak?

Saksi (JP)

: Posisi struktural saya Pak. Saya sebagai Kepala Dinas Anggaran Divisi Perusahaan, dibawah Divisi Anggaran, atau setelah diganti Pak Suyut namanya Deputi Direktur Investasi dan Kepemilikan Saham.

PH (MI)

: Itu di kantor pusat Pak ya?

Saksi (JP)

: Di kantor pusat, benar Pak.

PH (MI)

: Dari tahun berapa sampai tahun berapa?

Saksi (JP)

: Dari tahun 1997 – 2003. Pada waktu 2004, itu saya digantikan oleh Pak Edi Sukmoro, dan saya menjadi fungsional ahli, tetapi masih di Deputi Perusahaan, eh di Deputi Investasi dan Kepemilikan Saham, atau di Divisi Anggaran. Masih disitu Pak.

PH (MI)

: Baik, karena pekerjaan Pak Joko lebih banyak di Divisi Anggaran mulai 1997 – 2003, apakah Pak Joko bisa ceritakan kepada kita. Kepada kita di


ruangan sidang yang terhormat ini, mengenai program CIS RISI, terutama penganggaran program CIS RISI oleh unit DKI Jaya ketika itu? Saksi (JP)

: Secara detail tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Suyut. Jadi, karena di dalam, sesuai dengan struktur organisasi Pak, saya dengan jabatan Kepala Dinas Anggaran Divisi Perusahaan, itu di dalam tim RKAP menjadi sekretaris tim RKAP. Jadi, usulan RKAP dari unit-unit(dipotong oleh Hakim Ketua).

Hakim Krtua

: Jadi keterangan saudara mengenai hal tersebut, saudara saksi ini sama dengan apa yang disampaikan oleh- (dipotong oleh saksi JP).

Saksi (JP)

: Pak Suyut.

Hakim Ketua

: Pak Suyut ya.

Saksi (JP)

: Khusus untuk penyusunan RKAP.

Hakim Ketua

: Iya.

PH (MI)

: Kalau tahun 2002? Dalam menyusun RKAP tahun 2002, saksi ikut ketika itu?

Saksi (JP)

: Ikut Pak.

PH (MI)

: Ikut? Ok. Apakah menurut ingatan saudara saksi, dalam RKAP tahun 2002 ini, sudah dicadangkan dana atau biaya, yang hendak digunakan untuk project CIS RISI ini?

Saksi (JP)

: Pengertian dicadangkan itu, kalau menurut kami Pak, itu seluruh usulan dari unit itu dikonsolidasikan menjadi satu biaya yang namanya biaya unit administrasi, biaya administrasi, dan di dalam biaya administrasi itu ada yang disebut biaya pengolahan data. Jadi, seluruh unit-unit yang dimunculkan di biaya administrasi itu, dijadikan satu di dalam anggaran konsolidasi di PT. PLN Persero.

PH (MI)

: Kemudian menurut ingatan saudara saksi, apakah juga mengenai CIS RISI ini, project CIS RISI ini ketika itu sudah dibicarakan dalam RUPS?

Saksi (JP)

: Secara spesifik- (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: 2002.

Saksi (JP)

: Saya kurang ingat Pak. Kurang ingat.

PH (MI)

: Kurang ingat. Kalau andai kata, saudara saksi ketika itu ikut atau tidak dalam RUPS tahun 2002?

Saksi (JP)

: Ikut Pak.


PH (MI)

: Ikut ya. Kalau andai kata saya tunjukkan nanti, keputusan RUPS dalam tahun 2002 itu, apakah saudara saksi bisa ingat?

Saksi (JP)

: Barang kali bisa Pak.

PH (MI)

: Bisa ya, oke. Kemudian Pak, saya ingin tahu ingatan saudara saksi mengenai usulan atau proyeksi laba rugi dari PLN Disjaya tahun 2004.

Saksi (JP)

: Iya.

PH (MI)

: Apakah mengenai masalah CIS RISI ini, mereka sudah masukkan di dalam proyeksi kegiatan pada tahun 2004 itu?

Saksi (JP)

: Menurut pendapat saya sudah Pak, tetapi- (dipotong oleh PH MI).

PH (MI)

: Jangan, jangan pendapat. Saya tidak mau pendapatnya Bapak. Saya ingin tahu, apakah ada laporan atau revisi anggaran operasi yang disampaikan oleh Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang kepada PLN Pusat ketika itu?

Saksi (JP)

: Ada Pak.

PH (MI)

: Ada?

Saksi (JP)

: Iya.

PH (MI)

: Saudara saksi bisa lihat, bisa tunjukkan kepada kita bagaimana proses itu terjadi? Bisa ceritakan kepada kami?

Saksi (JP)

: Jadi, sebagaimana tadi disampaikan Pak Suyut juga Pak. Jadi, pada sekitar- (dipotong oleh Hakim Ketua).

Hakim Ketua

: Jangan sama ya.

Saksi (JP)

: Sama. Jadi, usulan itu datang dari unit-unit dan dikonsolidasikan di kantor pusat.

Hakim Ketua

: Iya.

PH (MI)

: Saya, yang secara jelas, saya ingin tahu usulan dari revisi, karena tadi Pak Suyut belum bicara tentang usulan revisi ini tahun 2004. Saudara pernah pegang tidak? Pernah tahu tidak mengenai usulan revisi tahun 2004?

Saksi (JP)

: Saya tidak tahu Pak.

PH (MI)

: Yang tahu Pak Suyut tahu Pak mengenai revisi tahun 2004 ini?

Saksi (SW)

: Jadi, setelah tadi- mungkin saya bisa melanjutkan sebelum menjadi revisi Pak ya.


PH (MI)

: Iya.

Saksi (SW)

: Jadi, setelah RKAP konsolidasi disetujui oleh Pemegang saham atau RUPS, maka tim RKAP membreak dowm RKAP tahun 2004 tersebut, kepada seluruh unit-unit yang telah mengajukan usulan RKAP tahun 2004 tersebut. Di break down kepada unit-unit, kemudian atas dasar break down tersebut, maka kita melakukan, PLN melakukan rapat kerja yang tujuannya adalah untuk melakukan penanda tanganan kontrak manajemen, antara Direksi dengan unit-unit tersebut. Nah kontrak manajemen itu adalah terkait dengan hasil break down dari RKAP konsolidasi, menjadi RKAP unit-unit yang bersangkutan. Yaitu: laba, rugi, neraca, arus kas, serta target kinerjanya, yang ditanda tangani di kontrak manajemen itu. Kemudian unit melaksanakan RKAP - RKAP yang telah disetujui oleh Direksi tersebut. Nah sesuai dengan perjalanan waktu, itu unit-unit setiap triwulan melaporkan realisasi dari RKAP tersebut setiap triwulan. Nah pada saat triwulan 1, ternyata unit-unit melaporkan hasilnya itu adalah, bahwa terjadi kekurangan biaya terutama dibiaya administrasi. Nah atas dasar itu, tim RKAP mengadakan evaluasi dengan unit yang bersangkutan, apakah mungkin ada terjadi penganggaran ya, harusnya masuk anggaran investasi, kemudian ternyata masuk di anggaran operasi. Jadi kita mengadakan evaluasi seperti itu. Jadi kita tidak secara spesifik mengarah kepada kegiatan-kegiatan, tetapi kita melihat bahwa kemungkinan akan terjadi kesalahan penganggaran. Jadi, dalam hal ini pos anggaran yang harusnya investasi, mungkin masuk di operasi. Karena kalau masuk di operasi, itu konsekuensinya adalah bahwa dengan membengkaknya biaya operasi, itu otomatis pasti subsidi yang dimintakan kepada Pemerintah itu akan menjadi besar. Jadi itu data dari pada revisinya tersebut.

PH (MI)

: Oke. Di dalam RKAP unit ini tadi, khususnya untuk DKI Jaya, apakah saksi ingat, bahwa ada perubahan atau ada revisi yang dimintakan oleh Disjaya untuk disetujui, terhadap biaya atau pengalihan rencana pembiayaan terhadap CIS RISI ini?

Saksi (SW)

: Saya pada saat itu sebagai Ketua tim RKAP, menugaskan salah satu anggota dari tim RKAP, yaitu pak Edi Sukmoro ya, untuk melakukan pembahasan revisi RKAP unit itu, di unit DKI melakukan revisi pembahasan itu, dilakukan pembahasan dengan unit yang bersangkutan pak.

PH (MI)

: Hasilnya apa yang saksi ingat?

Saksi (SW)

: Jadi yang setahu saya bahwa, CIS RISI itu masa manfaatnya ya, sesuai dengan ketentuan keuangan, masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Nah kalau software atau program-program software tersebut masa


manfaatnya lebih dari satu tahun, itu harus dikategorikan, dimasukan di dalam investasi, sehingga nanti pembebanannya kepada laba rugi itu dengan diamortisasi pak. Karena software atau program-program software tersebut usianya itu sekitar lima tahun. Jadi harus diamortisasi, tidak boleh langsung dibebankan sekaligus dalam tahun yang bersangkutan. PH (MI)

: Ok. Amortisasi ini disetujui tidak oleh Pemegang saham ketika itu?

Saksi (SW)

: Pemegang saham tidak membahas masalah- (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Tidak membahas masalah itu.

Saksi (SW)

: Ya, tidak membahas masalah ini.

PH (MI)

: Nah, akan tetapi ini disampaikan kepada Direksi?

Saksi (SW)

: Ya.

PH (MI)

: Hasil ini tadi disampaikan kepada Direksi?

Saksi (SW)

: Ya.

PH (MI)

: Apakah juga disampaikan kepada Dewan Komisaris?

Saksi (SW)

: Tidak.

PH (MI)

: Oh jadi ini sepenuhnya hanya disampaikan kepada Dewan Direksi ya. Menurut ingatan saudara saksi ya, pak Suyut ya. Angka yang sesudah adanya amortisasi ini tadi ya, yang disampaikan oleh unit Disjaya itu, ketika itu berapa besarnya?

Saksi (SW)

: Saya kurang tahu pasti. Itu harusnya besarnya ya- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saudara tidak tahu pasti ya?

Saksi (SW)

: Tidak tahu pasti pak.

PH (MI)

: Oke. Baik. Kemudian, saya kembali ke pak Joko dulu ya.

Saksi (JP)

: Baik pak.

PH (MI)

: Menurut apa yang saksi alami selama ini ya. Pemantauan kinerja unit bisnis, khususnya terhadap kinerja PLN Disjaya itu, dilakukan secara khusus atau tidak sih pak?

Saksi (JP)

: Iya pak, dilakukan. Jadi, unit wajib melaporkan keberhasilan atau kinerja masing-masing secara triwulanan. Karena itu nanti dikompilasi oleh PLN Pusat untuk menjadi bagian dari laporan management triwulanan.


PH (MI)

: Oke. Nah, terhadap proyek CIS RISI ini, ada pemantauan khusus atau tidak? Dampaknya maksud saya. Dampaknya, ya, terhadap proyek ini, dilakukan pemantauan khusus tidak?

Saksi (JP)

: Secara spesifik saya tidak tahu pak.

PH (MI)

: Dampak terhadap kinerja?

Saksi (JP)

: Kinerja pasti ada. Begini maksud saya. Saya mempunyai, pernah membaca di statistiknya PLN, di seluruh PLN, termasuk PLN Disjaya, ada perbaikan kinerja. Termasuk di PLN Disjaya pak.

PH (MI)

: Perbaikan kinerja di PLN Disjaya ini, kalau dibandingkan antara sesudah dan sebelum adanya Roll-Out CIS RISI ini, bisa saksi sampaikan kepada kita?

Saksi (JP)

: Sejak digulirkannya CIS RISI, memang terjadi perbaikan kinerja di PLN Disjaya pak.

PH (MI)

: Bentuknya apa pak?

Saksi (JP)

: Yang berhubungan langsung dengan CIS, itu seperti, collection period, terus namanya bad debt ratio rekening yang tidak valid, yang tidak benar itu bisa dikurangi presentasenya. Terus kedua juga, pengamanan pendapatan dengan perbaikan collection period, berarti pengamanan pendapatan menjadi lebih baik.

PH (MI)

: Apakah saksi ingat bahwa ada satu peristiwa yang oleh orang PLN banyak disebut dengan Katyanto Gate, sebelum adanya CIS RISI ini, dan sesudah adanya proyek CIS RISI ini, apakah hal seperti itu masih terjadi lagi?

Saksi (JP)

: Katyanto Gate seingat saya, itu di cabang Tangerang kalau tidak salah. Yaitu terjadi sebelum CIS RISI. Karena itu penannggaknan Niaga yang secara manual. Jadi sangat dimungkinkan “oknum” untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, seperti Katyanto Gate itu. Tapi dengan CIS RISI, karena itu semua dilakukan secara sistem informatika yang cukup ketat, mestinya tidak dimungkinkan untuk terjadinya Katyanto Gate itu pak.

PH (MI)

: Menurut ingatan saudara saksi, berapa besar “kerugian” yang terjadi ketika itu, yang disebabkan oleh perbuatan dari Katyanto di Tangerang itu? Saksi ingat tidak?

Saksi (JP)

: Tidak ingat saya pak.

PH (MI)

: Kalau menyangkut kegagalan rekonsiliasi? Saksi bisa ceritakan tidak?


Saksi (JP)

: Saya pernah membaca nota dinas dari ahli akuntansi, yang dilampiri hasil audit. Hasil audit yang menyatakan bahwa rekonsiliasi, terutama di Disjaya itu sangat mengkhawatirkan karena terjadi selisih nilai yang cukup besar di pendapatan, antara akuntansi, keuangan, dan Niaga. Saya pernah mendapat, pernah membaca laporan dari ahli akuntansi kepada Direksi, yang dilampiri hasil temuan auditor atas rekonsiliasi pendapatan, dan disitu dinyatakan ada selisih cukup material, di Disjaya.

PH (MI)

: Saksi ingat berapa jumlahnya ketika itu?

Saksi (JP)

: Sekitar Rp. 800 milyar.

PH (MI)

: Itu terjadi berapa tahun pak?

Saksi (JP)

: 2000- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kalau tidak ingat ya sudah bilang tidak ingat.

Saksi (JP)

: Tidak ingat pak. Tapi ada bukti otentik yang pernah saya baca.

PH (MI)

: Oke. Kemudian kepada, saya masih teruskan kepada pak Joko ya. Menurut ingatan pak Joko ya, tadi kan berbicara tentang collection period ya, dan bad debt ratio. Sebelum adanya proyek CIS RISI ini, ketika itu seperti apa, dan sesudah itu seperti apa?

Saksi (JP)

: Secara kuantitatif angkanya ada di laporan managementnya PLN Disjaya pak. Laporan statistik dari PLN Disjaya, pernah saya baca, itu ada perbaikan sejak 2004.

PH (MI)

: Mengenai yang saksi sebut kualitatif itu tadi seperti apa sih?

Saksi (JP)

: Kuantitatif, maaf.

PH (MI)

: Kuantitatif?

Saksi (JP)

: Ya. Seperti umur piutang. Umur piutang itu, sebelum CIS RISI sekitar, sampai dengan tahun 2003 itu, ordenya 40 hari, begitu. Sekitar 40 hari. Itu pada tahun 2004, itu juga bersamaan perubahan pola baca, dari pola B ke pola A. Kalau secara rasional, 40 hari itu di pola B, itu sama dengan 10 hari di pola A. Tetapi pada waktu setelah dilaksanakan CIS RISI, itu jauh di bawah 10 hari. Jadi ada dua tindakan pada waktu itu untuk perbaikan collection period, itu selain melaksanakan CIS RISI di PLN Disjaya, juga ada perubahan pola baca, istilahnya pola baca.

PH (MI)

: Oke. Saya pindah dulu ke pak Parno. Bisa pak Parno jelaskan kepada kita mengenai persoalan yang terakhir yang disampaikan oleh pak Joko ini tadi?


Saksi (PI)

: Mengenai perubahan angka collection period, atau umur piutang? Jadi pada tahun 2003 menjelang 2004, PLN Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan mengubah cara mencatat umur piutang itu, dengan mengubah ketentuan mengenai cara pembacaaan meter. Itu dari pola B ke pola A, itu menyangkut mengenai timing dari pembacaan meter, serta pembuatan rekening. Serta pembuatan rekening. Tentu karena ada perubahan pola baca meter, maka angka umur piutang menjadi harus disesuaikan. Ini tadi yang dijelaskan oleh pak Joko Parjoto. Kalau pola B itu mencatatnya 40 hari. Kenapa? Karena pola B membacanya memang terlambat sebulan. Jadi kalau di ganti pola A, maka ya angka 40 dikurangi 30, menjadi 10.

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

Saksi (PI)

: Pola A itu adalah pola pembacaan meter PLN secara umum pak. Tidak tergantung kepada CIS RISI. Jadi pada waktu PLN diminta menurunkan rasio umur piutang listrik, karena kelihatannya kok tinggi sekali 40 hari, jadi seakan-akan PLN membiarkan satu bulan lebih listrik itu dipakai oleh pelanggan, tidak dibayar-bayar. Jadi karena perintah dari Dewan Komisaris untuk mengubah pola pembacaan meter itu, maka dilakukan perubahan dari yang disebut pola B ke pola A tadi. Nah, perubahan pola B ke pola A, hasilnya memang secara signifikan kelihatannya, angkanya turun. Akan tetapi, kita kalau mau membandingkan pencapaian atau hasil dari CIS RISI, kita harus membandingkan apple to apple. Jadi bacaan pola A pada tahun 2003, dibandingkan dengan pembacaan pola A pada 2004 dan seterusnya, 2006 misalkan. Nah angkanya seperti diceritakan pak Joko tadi, angkanya turun dari 10 hari, pada 2003, menjadi kalau saya tidak salah sekitar 6 atau 5 di tahun 2004, dan seterusnya itu lebih rendah lagi.

PH (MI)

: Apakah ini ada hubungannya dengan program yang dilakukan oleh Disjaya, yaitu pola dengan menggunakan CIS RISI ini?

Saksi (JP)

: Pola B ke pola A itu ide PLN dari CIS RISI pak. Itu berlaku secara nasional.

PH (MI)

: Ada perbaikan terhadap pola A itu, dengan adanya CIS RISI ini?

Saksi (JP)

: Jadi CIS RISI dengan diukur memakai pola A, ada perbaikan.

PH (MI)

: Ada perbaikan.

Saksi (JP)

: Ya.

PH (MI)

: Menurut pengetahuan saudara saksi ya, perbaikannya itu cukup signifikan atau tidak?


Hakim Ketua

: Sudah disebutkan tadi, dari 10 hari menjadi 5 atau 6 hari ya?

Saksi (JP)

: 10 hari ke 5 hari. Jadi kalau hitung-hitungannya begini kira-kira. Kalau rekeningnya Distribusi DKI itu 4 triliun selama satu tahun, berarti per bulan, 4 triliun kita bagi 12, sekitar 300 lebih milyar per bulan. 300 milyar per bulan. Kalau kita bungakan itu dengan 10 hari, itu kita dapat suatu angka lalu kita bungakan dengan hanya 5 hari, kita dapat suatu angka. Atau dibalik, kalau umur piutangnya hanya 5 hari, berarti PLN memperoleh manfaat dari yang 300 milyar bulanan tadi, lebih cepat. Maka, selisihnya adalah 10 hari dikurangi 5 hari, kali 300 milyar, kali bunga yang berlaku. Itulah manfaat yang bisa di raup dari CIS RISI ini. Percepatan atau penurunan umur piutang, menyebabkan kesempatan untuk memperoleh bunga atas uang yang masuknya lebih cepat.

PH (MI)

: Dan itu dilaporkan oleh, dalam laporan Disjaya, itu disampaikan ke PLN Pusat?

Saksi (JP)

: Dalam laporan management, rasanya tidak dilaporkan mengenai berapa efek rupiah lebih baiknya, tetapi hanya umur piutang. Kami sebagai top management, melihat kalau umur piutang segitu, lalu kepala kami menghitung seperti yang baru kami ceritakan. Ini adalah yang baru kami ceritakan. Ini adalah hitung-hitungan top management. Sesudah melihat umur piutang yang lebih cepat, lebih pendek.

PH (MI)

: Oke. Saya kembali ke pak Parno lagi, ya pak. Terutama mengenai RKAP tahun 2002, ya. ketika itu saudara saksi sudah menjadi Direktur Keuangan ya?

Saksi (PI)

: Sudah.

PH (MI)

: Sudah pak ya. Apakah menurut ingatan saudara saksi ya, berkenaan dengan pelaksanaan Roll-Out CIS RISI Distribusi Jaya dan Tangerang ini, di dalam RKAP tahun 2002 itu, diputuskan oleh RUPS?

Saksi (PI)

: Ya, karena dinyatakan secara spesifik di dalam RKAP 2002, bahwa PLN akan melaksanakan program CIS RISI di Distribusi DKI, lalu angka yang dialokasikan sebagai dalam anggaran, adalah Rp. 150 milyar. Dan begitu RKAP disetujui, ya kami mengerti bahwa program itu pun disetujui.

PH (MI)

: Itu pengertian dari Direksi ya?

Saksi (PI)

: Itu pengertian dari kami.

PH (MI)

: Oke. Nah kemudian, apakah memang pada tahun 2002 itu, ya, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 150 milyar ini tadi, memang sudah digunakan?

Saksi (PI)

: Belum.


PH (MI)

: Belum pak ya. Nah pada tahun berikutnya, dana itu dijadikan apa dalam RKAP?

Saksi (PI)

: Diluncurkan. Dan ada catatannya di dalam RKAP 2003, angka yang sama, program yang sama, dan kata-kata “diluncurkan”.

PH (MI)

: Artinya apa itu pak?

Saksi (PI)

: Artinya dianggarkan kembali.

PH (MI)

: Oh, dianggarkan kembali, ya.

Saksi (PI)

: 2002 tidak terlaksana, 2003 dianggarkan kembali.

PH (MI)

: Oke. Ketika RKAP ya, pembahasan RUPS atau pembahasan RKAP tahun 2003 itu, apakah pernah diminta oleh Pemegang Saham, supaya pembiayaan terhadap rencana CIS RISI ini ditarik oleh Direksi PLN?

Saksi (PI)

: Mohon maaf, diulangi. Tidak jelas.

PH (MI)

: Begini, karena tadi kan saksi mengatakan bahwa dana ini diluncurkan dalam RKAP tahun 2003, ya. Nah, ketika menyusun RKAP 2003 ini, apakah pernah diminta oleh Pemegang Saham supaya proyek ini dihentikan saja? Atau dana yang dicadangkan itu ditarik?

Saksi (PI)

: Tidak.

PH (MI)

: Tidak pak ya.

Saksi (PI)

: Tidak.

PH (MI)

: Nah, menurut ingatan saudara saksi, ya, apakah dalam RUPS RKAP tahun 2004, ya, dibuat suatu keputusan tersendiri oleh Pemegang Saham mengenai pembiayaan Roll-Out CIS RISI ini?

Saksi (PI)

: Seingat saya, di dalam RKAP, di dalam hasil dari RUPS, pembahasan RKAP 2004 notion atau masalah mengenai CIS RISI itu muncul dalam catatan Dewan Komisaris. Catatan Dewan Komisaris yang terakhir, bahwa pelaksanaan CIS RISI, saya agak lupa kata-katanya, tapi ada catatannya. Terus kemudian, yang saya ingat adalah, bahwa di dalam pembahasan dan ini sudah dimulai tahun 2003, RUPS itu meminta supaya PLN melakukan outsourcing. Pegawainya minta supaya dikurangi, supaya lebih efisien. Catatan itu ada dalam RUPS RKAP tahun 2003, dan RUPS RKAP 2004. Seingat saya, itu ada hubungannya dengan pelaksanaan CIS RISI yang memang melakukan Roll-Out dengan cara outsourcing. Itu yang saya ingat dari catatan yang ada di 2004, dan kemudian juga perintah RUPS 2004, dan perintah RUPS 2003 mengenai outsourcing, serta malah lebih tegas lagi, hanya boleh


merekrut. Tetapi mungkin ini nanti bagian dari rekan saya pak Juanda, hanya boleh merekrut suatu jumlah tertentu, yang lebih kecil daripada yang pensiun. PH (MI)

: Sebelum itu diputuskan dalam RUPS RKAP 2004 pak ya, apakah ada konsultasi atau pembicaraan-pembicaraan secara khusus, antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mengenai masalah ini? Misalnya rapat konsultasi pada bulan Oktober tahun 2003?

Saksi (PI)

: Ada. Seingat saya, ada tiga rapat konsultasi Direksi-Dewan Komisaris, 29 Oktober, 7 November, dan 20 November, mengenai CIS RISI. Tetapi ada yang tidak seluruhnya CIS RISI.

PH (MI)

: Oke. Sepanjang yang saudara saksi ingat ya, pembicaraan antara Direksi atau rapat konsultasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris ini, khusus mengenai CIS RISI ini, apa yang dibicarakan ketika itu? Ada atau tidak kesimpulan atau arahan dari Komisaris mengenai masalah ini?

Saksi (PI)

: Hanya menurunkan biaya. Sebelum menurunkan biaya, minta dukungan mengenai, dukungan Legal opinion independent mengenai bisa menunjuk langsung atau tidak, yang sudah dilakukan dan di dapat independent Legal opinion dari law firm Remy dan Mariam Darus, Remy & Darus. Lalu kemudian butir kedua, yang saya masih ingat adalah, menurunkan biaya. Lalu kemudian yang ketiga adalah, sesudah yang terakhir, ada istilah mengenai kontraknya dilakukan secara on actual basis. Lalu kemudian yang terakhir adalah, bahwa bisa ditinjau setiap 6 bulan berdasarkan progress realisasi. Itu butir-butir yang saya ingat dari rapat konsultasi Direksi Dekom. Jadi, turunkan biaya, kontraknya on actual basis, lalu setiap 6 bulan bisa di review.

PH (MI)

: Begitu ya. Tadi saksi mengatakan bahwa kontrak itu disusun dalam on actual basis ya. Ketika itu diarahkan secara jelas atau tidak, oleh Dewan Komisaris, apa sih yang mereka kehendaki dengan kontrak seperti itu?

Saksi (PI)

: Saya agak lupa, tapi mungkin harus di lihat- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kalau sudah lupa, lupa. Jangan mungkin mungkin pak.

Saksi (PI)

: Oke. Atau saya revisi. Saya revisi. Seingat saya, itu ada di dalam surat Dewan Komisaris yang terakhir, tanggal 21 November, kata “on actual basis”. Seingat saya.

PH (MI)

: Baik. Kemudian, saya mau teruskan lagi, pak Parno ya. Apakah oleh pihak Pemegang Saham, ya, ada dibuat suatu ketentuan atau batasan, mengenai satu dampak signifikan terhadap cash flow, atau asset PT. PLN?


Saksi (PI)

: Proses semacam ini berjalan beberapa tahun. Seingat saya, di dalam RUPS, setiap kali Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham mengatakan, “ini kalau setiap kali sudah di setujui dalam RUPS, terus kemudian waktu mau tanda Tangan kontrak, minta izin RUPS lagi, menjadi berlebihan”. Jadi, waktu itu sudah dipikirkan mengenai threshold, atau ambang berapa yang boleh di setujui Direksi, berapa yang boleh di setujui Dewan Komisaris, lalu berapa yang harus masuk ke RUPS. Seingat saya, itu akhirnya baru diputuskan sekitar tahun 2006, atau 2007, dan mengubah Anggaran Dasar, memberikan threshold. Kalau tidak salah lagi, angkanya 1% dari pendapatan di luar subsidi, atau 0,5% dari asset atau equity. 0,5% dari equity, yang mana yang lebih besar. Maaf, yang mana yang lebih kecil. Maaf. Itu boleh diputus oleh Direksi. Tidak usah naik ke atas. Seingat saya. It’s time to be correct.

PH (MI)

: Kalau tahun, andai kata misalnya, itu digunakan pada tahun 2004 atau akhir 2003, ya, apakah, menurut pengetahuan saudara saksi, kira-kira besarnya pendapatan PLN atau equity PLN, kalau dibandingkan dengan proyek CIS RISI ini seperti apa ketika itu?

Saksi (PI)

: Pendapatan PLN waktu tahun 2004, adalah 57, saya ingat betul. 57 triliun. Kalau CIS RISI itu 138 milyar, maka 138 dibagi 57 triliun, itu 0,0 sekian persen. Jadi jauh di bawah 0,5%. Eh, di bawah 1%.

PH (MI)

: Equitynya PLN ketika itu- (dipotong oleh Saksi PI)

Saksi (PI)

: Equity PLN waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 150 triliun. 150 triliun kalau 0,5%, itu adalah 7,5 triliun.

PH (MI)

: Oke. 7,5 triliun atau- (dipotong oleh Saksi PI)

Saksi (PI)

: Sorry sorry, 750 milyar.

PH (MI)

: 750 milyar.

Saksi (PI)

: 750 milyar. Maafkan kalkulasi saya.

PH (MI)

: Kalau andai kata itu terjadi pada tahun- (dipotong oleh PU)

PU

: Kami keberatan Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Jangan dong. Jangan berandai-andai.

PH (MI)

: Saya masih coba ke pengetahuan saudara saksi ya, pak Parno ya. Selama saudara saksi menjadi anggota Direksi sejak tahun 2001 pak ya, sampai dengan tahun 2008, pak Parno, apakah- (dipotong oleh Saksi PI)

Saksi (PI)

: Saya dari tahun 1998.


PH (MI)

: Dari 1998 ya. Jadi Direktur Keuangan tahun 1998, sampai tahun 2008 ya. Nah, selama saksi menjadi anggota Direksi selama 10 tahun itu ya, apakah pernah oleh RUPS, laporan keuangan atau laporan management, dari yang dibuat oleh Direksi, tidak diberikan acquit et de charge oleh Pemegang Saham?

Saksi (PI)

: Tidak pernah pak. Kalau itu terjadi, doomsday untuk kami pak.

PH (MI)

: Oke.

Saksi (PI)

: Itu adalah tujuan kami bekerja, akhir tahun kami harus dapat acquit et de charge. Kalau sampai tidak dapat, malapetaka itu pak.

PH (MI)

: Kemudian pak ya, secara khusus saya ingin tahu pennggaklaman dari saudara saksi sebagai Direktur Keuangan. Apakah saksi pernah ingat, atau pernah mencatat, bahwa proyek CIS RISI ini sempat merugikan keuangan PT. PLN?

Saksi (PI)

: Tidak pernah mencatat, dan tidak,

PH (MI)

: Tidak pernah- (dipotong oleh Saksi PI)

Saksi (PI)

: Tidak pernah mengukur kerugiannya.

PH (MI)

: Oke. Pertanyaan saya, menghitung kerugian PT. PLN itu, sebagai BUMN ya, sebagai Perseroan, itu oleh PLN dilakukan pada tahun buku, atau dilakukan dengan per project?

Saksi (PI)

: Dilakukan per tahun buku.

PH (MI)

: Per tahun buku ya. Nah pertanyaan saya, pada tahun buku 2004 dan 2005 ya, apakah, sekali lagi, project CIS RISI ini pernah tercatat sebagai kerugian dari PT. PLN?

Saksi (PI)

: Mohon di ulangi. Mungkin pertanyaannya tidak di dalam gelombang yang saya bisa jawab pak.

PH (MI)

: Oke. Baik. Begini.

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak jelas karena tidak menggunakan mic)

PH (MI)

: Begini begini. Pertanyaan saya begini. Saya akan terlebih dahulu mau tanya, caranya PT. PLN menghitung atau menentukan bahwa terjadi suatu kerugian pada tahun buku itu bagaimana?

Saksi (PI)

: Biaya, maaf, pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan dikurangi biaya itu masuk ke dalam laba/rugi. Kalau negatif, ya itu kerugian. Atau kalau RKAP nya sudah negatif, terus kemudian hasilnya lebih negatif, itu kerugian. Kami dalam posisi, dalam tahun-tahun itu dan sampai kami


pensiun, PLN tidak pernah untung. Dibagian bawahnya selalu rugi. Jadi terminologi “merugikan” adalah bahwa ruginya semakin besar. Apa yang kami bisa ceritakan, 2004 kita bukannya ruginya semakin besar, ruginya semakin kecil. 2005 juga begitu, ruginya semakin kecil, atau lebih kecil dari anggaran. Itu fakta yang ada. Jadi dari situ, kalau mau di tarik ke atas, ya CIS RISI tidak menyebabkan kerugian. Karena secara konsolidasi, tidak kelihatan PLN menjadi lebih buruk. PU

: Yang Mulia kami- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Jangan disimpulkan ya.

PU

: Keberatan dengan kesimpulannya.

Hakim Ketua

: Ya, jangan disimpulkan. Yang penting saudara sudah jelaskan tadi, sejak dia jadi tim, kerugian semakin kecil, kan itu.

Saksi (PI)

: Ya. Terima kasih Yang Mulia.

PH (MI)

: Secara khusus saya ingin tahu, apakah dalam laporan keuangan konsolidasi oleh Disjaya, ya, yang disampaikan kepada PLN Pusat, proyek CIS RISI ini menimbulkan kerugian bagi Disjaya?

Saksi (PI)

: Tidak. Susah menghitungnya. Susah menghitungnya. Jadi- (dipotong oleh Penasehat Hukum)

PH (MI)

: Kalau seperti saudara saksi katakan tadi bahwa, laba dan rugi itu di hitung dengan biaya dan pendapatan ya. Menurut ingatan saudara saksi, khusus untuk Disjaya ya, biaya mereka berapa, dan pendapatan mereka berapa? Antara tahun 2004 dan 2005, ingat tidak?

Saksi (PI)

: Terlalu detail angkanya.

Hakim Ketua

: Saudara ingat tidak?

Saksi (PI)

: Tidak ingat.

Hakim Ketua

: Tidak ingat?

Saksi (PI)

: Tidak ingat.

PH (MI)

: Baik ya. Oke. Saya beralih dulu kepada pak Juanda. Sebentar pak Parno, nanti saya akan teruskan. Pak Juanda ya.

Saksi (JN)

: Iya pak.

PH (MI)

: Saya ingin tahu, pak Juanda menjadi Direksi di PLN itu sejak kapan itu pak?


Saksi (JN)

: Saya menjadi anggota Direksi PT. PLN sejak 6 Maret 2003 sampai 10 Maret 2008, sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

PH (MI)

: Oke. Apakah saksi ingat- (dipotong oleh PU)

PU

: Yang Mulia, kami mohon saksi ditegur Yang Mulia, untuk berbicara sendiri.

Hakim Ketua

: Sudah sudah. Jangan berhubungan batin ya.

PH (MI)

: Apakah saksi ingat bahwa, ada satu pembagian pekerjaan secara khusus ya, job deskripsi yang dibuat secara khusus oleh PLN, sejak saudara saksi menjadi anggota Direksi di PT. PLN tahun 2003?

Saksi (JN)

: Ya. Tugas dan kewenangan Direksi, ya, itu mengacu kepada Anggaran Dasar Pasal 11 dan 12. Kemudian diuraikan lebih rinci lagi di dalam setiap RKAP. Dalam periode saya menjadi Direksi PT. PLN 2003-2008, itu selain Direktur Utama, ada lima Direksi lagi. Yaitu Direktur Keuangan, Direktur SDM, Direktur Transmisi Distribusi, Direktur Pembangkit dan Energi Primer, serta Direktur Niaga. Nah, masingmasing itu mempunyai tugas dan kewenangan sendiri. Intinya, untuk Direktur SDM itu bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, dan organisasi, agar supaya perusahaan bisa menacapai visi dan misinya. Kemudian Direktur Transmisi itu mengatur strategi pembangunan maupun operasi transmisi distribusi, kemudian pembangkit dan energi primer untuk mengatur strategi pembangkitan dan energi primer, kemudian- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Itu masih dalam pokoknyalah ya, pokok masalahnya ya.

Saksi (JN)

: Oke, baik Yang Mulia, kemudian Direktur Niaga itu mempunyai tugas apa namanya, mengatur strategi Pelayanan Pelanggan Teknologi Informasi serta pengembangan perusahaan. Kemudian yang terakhir Direktur Keuangan, itu mengatur keuangan perusahaan.

PH (MI)

: Pertanyaan saya kalau project CIS RISI ini dalam praktek sesuai saksi katakan ada pembagian pekerjaan masing-masing Direksi, ini dibawah lingkup atau tanggung jawab Direktur yang mana ini?

Saksi (JN)

: Ya, CIS RISI masuk kedalam lingkup Direktur Niaga, karena dibawah Direktur Niaga ini ada Kepala Divisi, atau waktu itu ada namanya Deputi Direktur Informasi Teknologi.

PH (MI)

: Oke, didalam prakteknya, misalnya terhadap surat menyurat yang dilakukan di PT. PLN, bagaimana kita bisa mengetahui dalam tata laksana di PLN itu bahwa ini satu surat berasal dari direktorat tertentu? Bisa nggak diketahui pak?


Saksi (JN)

: Bisa, pada dasarnya dilihat dulu subject dari pada surat tersebut, kalau inter atau antar direktorat, itu biasanya setiap Direksi itu mencantumkan parafnya, tapi kalau subjectnya itu menyangkut satu domain direktorat itu cukup satu Direktur terkait yang memaraf. Dan biasanya itu ada apa namanya, semacam catatannya, Berita Acaranya. Jadi itu bisa ditelusuri darimana dan siapa konseptor atau drafter surat tersebut.

PH (MI)

: Meskipun itu misalnya satu surat di tanda tangani oleh Direktur Utama?

Saksi (JN)

: Betul

PH (MI)

: Ok betul begitu ya. Nah, pertanyaan saya agak kembali sedikit pak ya. Kalau para direktur ini hubungannya dengan direktur utama seperti apa sih pak? Dalam prakteknya?

Saksi (JN)

: Ya. Pada intinya masing-masing Direktur bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai domainnya. Namun dalam hal koordinasi dan integrasi perusahaan tentu kita harus berkonsultasi dan koordinasi dengan Direktur Utama, terutama untuk strategi-strategi, keputusan-keputusan penting menyangkut perusahaan, itu wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Direktur Utama.

PH (MI)

: Oke, kemudian pertanggung jawabannya kepada Pemegang Saham, atau pertanggung jawabannya itu kepada Direktur Utama pak? Masingmasing Direktur itu tadi?

Saksi (JN)

: Dalam periode 2003-2008 itu Board of Directors itu satu kotak ya. Jadi Direktur Utama dan Direksi yang lain itu satu kotak, nah kotak lainnya adalah Dewan Komisaris dan diatasnya adalah RUPS. Nah jadi sebetulnya, masing-masing Direksi punya tanggung jawab sama RUPS. Didalam kesehariannya baru koordinasi dengan Direktur Utama.

PH (MI)

: Oke, saya coba kembali ke persoalan pokok kita mengenai CIS RISI ini ya, apakah selama pak Juanda menjadi anggota Direksi dari 2003 itu tadi ya, pernah ada rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris mengenai project ini, dan apa yang saksi ingat keputusan yang diambil oleh rapat tersebut?

Saksi (JN)

: Ya, RDD atau Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mengenai CIS RISI dan beberapa item lainnya itu yang saya ikuti ada 3 kali ya, itu yang pertama 29 Oktober 2003, 7 November dan 20 November 2003. Beberapa item yang saya catat yang penting disini adalah, bahwa pada prinsipnya Dewan Komisaris sangat mendukung program CIS RISI ini karena bisa meningkatkan revenue protection dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Kemudian yang kedua, pesan dari pada Dewan Komisaris adalah melakukan least cost principle.


PH (MI)

: Kemudian begini pak, mengenai kalau tadi pak Parno menyebut-nyebut soal outsourcing. Apa yang saksi ingat mengenai perintah dari Dewan Komisaris atau RUPS mengenai outsourcing di PLN, khususnya yang berhubungan dengan CIS RISI ini?

Saksi (JN)

: Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa pada RUPS RKAP 2004 ya, yaitu yang diselenggarakan 31 Desember 2003, itu salah satu keputusan RUPS mengatakan bahwa PT. PLN harus melakukan Outsourcing untuk meningkatkan tingkat perusahaan. Kemudian selain itu juga di dalam RUPS tersebut Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan antara lain adalah bahwa pengadaan CIS RISI dan Hardware itu harus dilakukan dengan, sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip least cost.

PH (MI)

: Sementara dari saya Yang Mulia, cukup. Dan dilanjutkan.

Hakim Ketua

: Tidak diulang-ulang pertanyaannya ya!

PH (MR)

: Terimakasih atas waktunya, Yang Mulia. Saya sampaikan pertanyaan ini terlebih dahulu kepada pak Parno ya. Pak Parno, ketika bapak sebagai Direktur Keuangan ya, mulai tahun berapa pak?

Saksi (PI)

: ‘98 sampai 2008

Hakim Ketua

: ‘98 sampai 2008 ya?

PH (MR)

: ‘98-2008 ya. Apakah seingat bapak ya, bapak pernah menghadiri sidang direksi, atau rapat direksi ya, yaitu pada bulan September ya, bulan September tahun 2003 ya? Itu yang hadir antara lain andalah bapak Sunggu Aritonang, dan juga pak Dirut waktu itu juga hadir, apakah bapak juga hadir pada waktu itu?

Saksi (PI)

: Saya hadir.

PH (MR)

: Hadir ya. Kemudian juga pak Juanda juga hadir ya?

Saksi (JN)

: Ya. Saya hadir.

PH (MR)

: Dalam rapat pada, 2 kali ya pak ya kalau tidak salah pada bulan September itu?

Saksi (PI)

: Saya lupa pak tanggalnya, tapi-

PH (MR)

: Berapa kali bapak hadir di rapat tersebut?

Saksi (PI)

: Rasanya dua-duanya saya hadir.

PH (MR)

: Dua-duanya hadir ya. Dalam rapat tersebut, apa yang dibicarakan? Seingat pak Parno.


Saksi (PI)

: Rapat mendengarkan presentasi dari Distribusi Jaya mengenai CIS RISI, berikut positifnya, lalu rapat memberi perintah kepada Distribusi Jaya untuk mengukur baselinya. Baseline pada saat sebelum melakukan CIS RISI, sebagai patokan nanti apakah setelah CIS RISI menjadi lebih baik atau tidak. Terus kemudian diminta membuat kajian mengenai CIS RISI, apa positifnya dan apa yang harus di lakukan. Itu yang saya ingat. Terus, oh ya ada satu lagi, untuk mengenai masalah penunjukannya supaya menyewa konsultan hukum independen yang tadi saya ceritakan dilakukan oleh konsultan hukum Remy dan Bu Mariam Darus.

PH (MR)

: Pada waktu itu seperti yang tadi saya sampaikan, selain dari bapak dan pak Juanda, ada pak Dirut ya pak hadir juga ya, pak Eddie hadir pada waktu itu pak?

Saksi (PI)

: Saya lupa, tetapi yang saya ingat pak Sunggu Aritonang pasti hadir.

PH (MR)

: Pasti hadir ya? Apakah bapak mengetahui ya, mengapa yang diundang dalam rapat pada tanggal, dalam catatan saya yaitu tanggal 8 dan 16 September tersebut yang dua kali tadi, tidak ada Dirut yang lain? Misalnya dari Direktur Perencanaan atau apa, bapak mengetahui tidak alasannya?

Saksi (PI)

: Tidak

PH (MI)

: Pak Juanda bisa menjawab tidak? Kenapa yang di dalam rapat itu hanya di hadiri misalnya, eh tidak dihadiri oleh Direktur Perencanaannya misalnya.

Saksi (JN)

: Ya memang kadang-kadang dalam sidang direksi itu tidak selalu semua Direksi hadir ya. Jadi apa namanya, pada saat itu bisa saja pada saat itu salah satu Direksi tidak hadir. Tapi kalau pengambilan keputusan memang harus kuorum.

PH (MR)

: Harus kuorum ya. Didalam rapat direksi pada tanggal 8 dan 16 September yang tadi saya sampaikan, apakah ada keputusan dari Direksi pak?

Saksi (PI)

: Ada keputusan dari Direksi untuk sesudah itu selesai persyaratannya diajukan ke Dewan Komisaris untuk disetujui.

PH (MR)

: Baik. Keputusannya itu secara tertulis atau hanya lisan saja? Yang tadi bapak sampaikan yang diajukan kepada Dewan Komisaris?

Saksi (PI)

: Notulen Rapat.

PH (MR)

: Di dalam notulen rapat itu diajukan kepada Dewan Komisaris? Baik, tadi bapak sampaikan juga ya oleh pak Parno, bahwa ada konsultasi dengan


Dewan Komisaris ya pak, antara Direksi dengan Dewan Komisaris, tadi pak Parno sampaikan seperti itu. Saksi (PI)

: Sesudah itu terjadi.

PH (MR)

: Ya, sesudah adanya sidang direksi ini ya. Kemudian, apakah dalam rapat konsultasi dengan Dewan Komisaris tersebut ada saran dari Dewan Komisaris agar roll out CIS RISI itu dimintakan terlebih dahulu persetujuannya di dalam RUPS?

Saksi (PI)

: Tidak ada.

PH (MR)

: Tidak ada ya. Kemudian masih kepada pak Parno ya. Apakah ketika melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris tersebut dihadiri pak oleh semua anggota Direksi?

Saksi (PI)

: Seingat saya iya.

PH (MR)

: Semua lengkap menghadiri?

Saksi (PI)

: Ya. Salah satu rapat itu Direktur Utama terlambat tetapi tidak menyetop konsultasi dimulai.

PH (MR)

: Dihadiri semua yaa. Kemudian- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

:

PH (MR)

: Iya Pak. Kemudian ketika rapat direksi pada tanggal 8 dan 16 September, saya mundur sebentar, apakah ada keberatan dari Direksidireksi lain yang berkaitan dengan program roll out CIS RISI ini?

Saksi (PI)

: Tidak ada.

PH (MR)

: Tidak ada ya. Dari kami mungkin cukup pak.

Hakim Ketua

: Cukup? Dari terdakwa ada pertanyaan?

Terdakwa

: Ada Yang Mulia.

Hakim Ketua

: (tidak jelas, tidak menggunakan MIC)

Terdakwa

: Baik Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Yang sudah jangan lagi diulang pertanyaannya ya!

Terdakwa

: Baik Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ya.

Terdakwa

: Pak Juanda, bapak hadir dalam rapat rapat 8 September 2003?

(Hakim berbicara tidak jelas karena tidak menggunakan MIC)


Saksi (JN)

: Hadir saya.

Terdakwa

: Hadir. Apakah bapak berperan dalam rapat tersebut menyampaikan sesuatu barang kali?

Saksi (JN)

: Betul, saya berperan.

Terdakwa

: Apa yang- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Coba ceritakan apa itu?

Saksi (JN)

: Waktu itu saya mengusulkan agar supaya dilakukan Legal Opinion oleh konsultan Independen.

Terdakwa

: Baik,

Hakim Ketua

: Seperti dikemukakan tadi ya, dan sudah terungkap di pengadilan bahwa ada itu ya!

Terdakwa

: Baik, kemudian apakah bapak hadir dalam rapat tanggal 16 September dimana diputuskan untuk meneruskan usulan Disjaya?

Saksi (JN)

: Hadir.

Terdakwa

: Apakah bapak mengetahui bahwa pada waktu itu usulan tersebut menyebutkan bahwa ada surat pernyataan dari Pak Margo Santoso?

Saksi (JN)

: Betul.

Terdakwa

: Mengenai harga yang diusulkan yaitu 137 Miliyar ya, apakah usulan tersebut berarti harga tersebut sudah dianggap wajar?

Hakim Ketua

: Jangan minta penilaian!

Terdakwa

: Jangan dijawab? Baik, apakah pernyataan saudara Margo Santoso dinyatakan mengenai harga kewajaran harga tersebut?

Saksi (JN)

: Saya ingat iya.

Terdakwa

: Pak Parno Isworo, apakah bapak juga menyatakan yang sama?

Saksi (PI)

: Saya tidak ingat pak isi detailnya surat pak Margo.

Hakim Ketua

: Sudah tidak ingat ya, tidak ingat.

Terdakwa

: Pak Juanda, apakah bapak hadir dalam rapat konsultasi 29 Oktober? Siapa yang menjelaskan mengenai usulan Disjaya perihal ini, outsourcing ini kepada Dewan Komisaris?


Saksi (JN)

: Ya. Rapat konsultasi Dekom Direksi 29 Oktober saya hadir, dan waktu itu yang menjelaskan mengenai CIS RISI adalah Direktur Niaga dan tim dari DKI.

Terdakwa

: Pak Parno, apakah hadir?

Saksi (PI)

: Saya hadir, dan yang menjelaskan adalah Direktur Niaga beserta tim DKI.

Terdakwa

: Pak Juanda, apakah mengetahui mengenai surat Dekom no. 18 pst. Tanggal 7 November? Yang dikeluarkan sesudah rapat konsultasi Dekom Direksi?

Saksi (JN)

: Saya tidak ingat.

Terdakwa

: Apakah pak Parno juga sama?

Saksi (PI)

: Saya ingat surat tanggal 7 November itu memberikan, ada kata-kata bahwa kami menyetujui. Ada kata-kata kami menyetujui, terus kemudian tetapi ada permintaan untuk menegosiasi harga lebih rendah lagi. Least cost.

Terdakwa

: Kemudian apakah bapak Parno mengetahui ada surat nomor 19 pst. Tanggal 21 November 2003?

Saksi (PI)

: Saya tahu itu.

Terdakwa

: Apakah dalam surat tersebut ada perintah untuk melakukan negosiasi lagi?

Saksi (PI)

: Dalam surat tersebut yang saya ingat adalah kata-kata on actual basis lalu ada kata-kata kami mendukung. Dewan Komisaris mendukung, dan ada kata-kata on actual basis tetapi kata-kata yang-

Terdakwa

: Saya, saya ulangi lagi. Secara jelas eksplisit, apakah ada permintaan untuk melakukan nego ulang dan lapor kembali kepada Dekom?

Saksi (PI)

: Tidak ada.

Terdakwa

: Pak Juanda?

Saksi (JN)

: Tidak ada.

PU

: Yang Mulia kami keberatan dengan jawaban saksi. Saudara tadi mengatakan tidak tahu surat itu?

Hakim Ketua

: Sudah tidak usah ada perdebatan-perdebatan! Biar kami yang menilai ya!


Terdakwa

: Baik saya ulang lagi, pertanyaan untuk pak Juanda. Apakah ada perintah negosiasi lebih lanjut dan memberikan hasilnya kepada Dekom dalam rapat konsultasi Dekom dan Direksi tanggal 20 November 2003?

Saksi (JN)

: Tidak.

Terdakwa

: Tidak ada. Baik, Pak Juanda, seingat pak Juanda apakah dalam RUPS RKAP tanggal 31 Desember 2003 pendapat Dekom dibacakan oleh Komisaris Utama?

Saksi (JN)

: Betul, dibacakan.

Terdakwa

: Betul. Keputusan RUPS apakah dibacakan oleh Pemegang saham?

Saksi (JN)

: Dibacakan.

Terdakwa

: Apakah pak Juanda ingat, apa yang disampaikan oleh Pemegang saham berkaitan dengan perintah untuk menjalankan ousourcing, Direksi untuk melakukan outsourcing untuk meningkatkan perusahaan ya? Dan ada, juga ada perintah yang sama, kurang lebih sama dalam keputusan RUPS tersebut? Jadi ada dua perintah mengenai outsourcing? apakah benar ada dua perintah tersebut?

Hakim Ketua

: Benarkah ada dua perintah tersebut?

Saksi (JN)

: Dalam keputusan RUPS tanggal 31 Desember 2003, disitu ada keputusan nomor 1c kalau tidak salah, yaitu perusahaan PLN harus melakukan Outsourcing untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Kemudian Dewan Komisaris juga memberikan catatan dalam RUPS tersebut yaitu agar supaya pengadaan CIS RISI dilakukan itu sesuai aturan dan memegang prinsip least cost.

Terdakwa

: Apakah pak Juanda mengetahui ada putusan RUPS yang berbunyi Direksi harus melakukan usaha untuk terciptanya struktur pegawai?

Hakim Ketua

: Keputusan itu nomor berapa?

Terdakwa

: Keputusan RUPS RKAP 2004.

Hakim Ketua

: Tahu saudara?

Saksi (JN)

: Ya.

Hakim Ketua

: Isinya bagaimana? Ingat?

Saksi (JN)

: Ya,

Hakim Ketua

: Apa?


Saksi (JN)

: Jadi RUPS harus melakukan, eh maaf, PLN harus melakukan Outsourcing,

Hakim Ketua

: Inti, itu intinya ya?

Saksi (JN)

: Ya.

Hakim Ketua

: Sudah terjawab ya! Lalu apa lagi?

Terdakwa

: Baik, kata-kata ’harus’ dalam keputusan RUPS itu berarti- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Jangan dianalisis! Itu isinya.

Terdakwa

: Bukan, pertanyaan saya adalah kosekuensi apa apabila keputusan RUPS tidak dijalankan oleh Direksi?

Saksi

: Yang mengangkat Direksi adalah RUPS, jadi apabila kita menentang keputusan RUPS maka itu ada sanksinya.

Terdakwa

: Pak Juanda apakah bapak mengetahui bahwa Dirut mengeluarkan surat kuasa umum pada seluruh general manager GM PLN pada tiap tahun?

Saksi (JN)

: Ya.

Terdakwa

: Apakah kuasa tersebut mencakup untuk kewenangan menandatangani kontrak?

Saksi (JN)

: Betul.

Terdakwa

: Pak Parno, apakah pak Parno juga mengetahui mengenai surat kuasa?

Saksi (PI)

: Ya. Saya tahu.

Terdakwa

: Apakah juga mengetahui menandatangani kontrak?

Saksi (PI)

: Ya.

Terdakwa

: Pak Juanda. Apakah pak Juanda tahu mengenai SK 0016, ya surat kuasa, garis datar 1.SKU yang berisi kuasa untuk menandatangani kontrak CIS RISI, dan kuasa untuk mewakili PLN dalam mengurus pendaftaran Hak Cipta? Pernah tahu?

Saksi (JN)

: Lupa.

Terdakwa

: Tidak tahu? pak Parno?

Saksi (PI)

: Tidak tahu.

bahwa

itu

mencakup

kuasa

untuk


Terdakwa

: Tidak tahu. Pak Suyut, pertanyaan saya singkat saja. Apakah dalam seluruh rangkaian kegiatan persetujuan RKAP 2004, terdapat hal-hal yang dapat di identifikasikan adanya intervensi Dirut terhadap proses tersebut?

Saksi (SW)

: Tidak ada.

Terdakwa

: Pak Joko Parjoto?

Saksi (JP)

: Tidak ada.

Terdakwa

: Pak Parno?

Saksi (PI)

: Tidak ada.

Terdakwa

: Pak Juanda?

Saksi (JN)

: Tidak ada.

Terdakwa

: Cukup dari saya Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ada tambahan Penasehat Umum? Cukup? Penuntut Umum?

PU

: Yang Mulia kami izin bertanya.

Hakim Ketua

: Point-pointnya saja. Ada pertanyaan dari Penuntut Umum?

PU

: Ada, Yang mulia.

Hakim ketua

: Ya. Silahkan.

PU

: Terimakasih Yang Mulia. Kami ingin bertanya kepada Ir. Parno Isworo. Saudara saksi, saudara katakan tadi sejak ’98 sampai 2008 sebagai Direktur Keuangan. Betul ya?

Saksi (PI)

: Betul.

PU

: Apakah saudara tahu proyek CIS RISI ini dimulai sejak tahun berapa pembicaraannya?

Hakim Ketua

: Tahu saudara? Kalau tahu-tahu. Kalau tidak-tidak.

Saksi (PI)

: Tidak tahu.

PU

: Tidak tahu. Apakah saudara tahu bahwa pada tahun 2001 saudara pernah ikut rapat dengan Direktur, terdakwa sebagai Direktur, pada waktu sebelum sebagai Direktur Utama Direktur Pemasaran?

Saksi (PI)

: 2001 saya ikut didalam rapat dan waktu itu baru mau, baru mengerti kapan itu di mulainya CIS RISI tapi tidak sebelum itu.


PU

: Baik. Pada waktu rapat 2001, apakah terdakwa ini sudah mengusulkan PT. Netway sebagai pelaksana pekerjaannya?

Hakim Ketua

: Tahu saudara?

Saksi (PI)

: Tidak tahu.

PU

: Saudara pernah diperiksa ya di penyidikan ya?

Saksi (PI)

: Ya.

PU

: Di BAP saudara kami memang tidak memeriksa yang bersangkutan, karena keterangannya kemarin sudah di jelaskan oleh beberapa saksi. Sehingga kami tidak panggil lagi pak Parno. Saudara pernah menjelaskan di BAP saudara tentang rapat tahun 2001? Masih ingat?

Saksi (PI)

: Mungkin perlu diingatkan lagi.

PU

: Oh gitu ya? Saudara pada tahun 2001, pernah diperlihatkan dalam penyidikannya, pernah diperlihatkan oleh penyidik surat tertanggal 2117/061 Dirut 2001, tanggal 14 Agustus tentang proyek IT, saudara tahu nggak surat itu?

Saksi (PI)

: Rasanya jawaban saya saya tidak tahu.

PU

: Saudara tidak tahu. Oke. Kemudian terkait surat itu ada rapat direksi tanggal 7 dan 9 Agustus namun dalam rapat direksi tidak pernah memutuskan keterkaitan memberikan izin kepada PT PLN. Betul?

Saksi (PI)

: Mohon diulangi pertanyaannya.

PU

: Oke.

PH (MR)

: BAP nomor berapa Yang Mulia ?

PU

: BAP nomor 29.

PH (MI)

: Tolong saya kira mustinya dibaca dengan lengkap, tidak seperti itu.

PU

: Baik kami akan bacakan selengkapnya. Ya, kepada saudara ditunjukkan surat tertanggal 14 Agustus nomor 2117, ditanyakan kepada saudara apa saudara mengenai surat tersebut pada saat saudara menjadi Dirkeu. Jawaban saudara “terkait dengan dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saya berupa surat dirut, nomor 2117 tanggal 14 Agustus tentang proyek IT PLN Disjaya dan tangerang, Saya tidak mengetahui dan melihat sebelumnya. Dan baru mengetahui ada surat tersebut setelah ditunjuk oleh penyidik”. Ini jawaban saudara. “terkait dengan isi surat tersebut setahu saya ada rapat direksi tanggal 7 dan 9 Agustus, namun dalam rapat tersebut Direksi tidak pernah memutuskan terkait


pemberian izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang, untuk melakukan OSCO dengan ketentuan Implementasi practice Outsourcing dibatasi pada lingkup RISI, tidak termasuk IBP product, dan juga proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam KSO, telah didasari pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam surat dirut tanggal 14 Agustus tadi. Adapun yang hadir dalam rapat direksi tanggal 7 Agustus adalah jajaran direksi dan VP”, Vice President ya? ”yang isinya ada antara lain penyampaian dari GM PLN Disjaya dan Tangerang tentang outsourcing IT Distribusi Jaya dan Tangerang serta surat GM PT. PLN Disjaya tanggal 31 Mei tentang permintaan persetujuan penunjukan langsung ke PT. Netway, dan penerbitan Letter to Proceed yang pada saat itu belum ada pembahasan terkait surat dari GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang tanggal 31 mei 2001. Rapat memberikan alternatif atas permintaan penunjukan langsung ke PT. Netway yakni tidak setuju. Setuju dengan SCOPE RISI saja, setuju bila Dekom dan RUPS setuju. Dan setuju untuk terbitkan Letter to Proceed. Sehingga dalam rapat tersebut belum ada keputusan apa-apa dari Direksi. Rapat 9 Agustus yang dihadiri Direksi, KSPI, GM PT. PLN Disjaya dan Tangeran, para VP, DVP, DTT Serikat PLN, dalam rapat tersebut Direksi menyetujui PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT. Netway Utama dengan ketentuan harus dipenuhi antara lain SCOPE RISI telah memenuhi aturan dan ketentuan berlaku, serta menugaskan ICON PLUS untuk menjadi JV Partner. Dalam rapat tersebut juga belum ada keputusan dari Direksi, hal ini terkait memenuhi butir ketentuan dan aturan yang diusulkan berupa Legal Memo sebagai salah satu pertimbangan. Namun seingat saya Legal memo tersebut tidak dibahas dalam rapat direksi. Selanjutnya setelah rapat tanggal 7 dan 9 Agustus 2001 tersebut, tidak ada rapat direksi yang membicarakan isi dari surat dirut PT. PLN kepada KOMUT PT. PLN nomor 2117/061 tanggal 14 Agustus 2001 tersebut tentang proyek IT Disjaya dan Tangerang.” Ini keterangan saudara didepan penyidik. Betul ini? Saksi (PI)

: Betul. Kami perjelas dulu situasinya, bahwa sampai dengan tahun 2001, waktu kami jelaskan di dalam BAP itu, itu skenarionya adalah outsourcing Company. Bukan outsourcing Roll out. Outsourcing Company, sehingga ada kata-kata Joint Venture dan sebagainya, ICON+. Ide OSCO Outsourcing Company itu sudah mati. Jadi pada waktu 2003 berjalan lagi itu bukan ide tahun 2001. Itu yang bisa saya jelaskan sebagai latar belakang.

Hakim Ketua

: Ada pertanyaan lagi?


PU

: Ada Yang Mulia. Sehubungan dengan penjelasan saksi tadi mengenai surat-surat, kami juga akan bertanya kepada saudara, apakah saudara mengetahui risalah rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Oktober 2001?

Hakim Ketua

: Tahu saudara? Masih ingat?

Saksi (PI)

:

PU

: Oke, Saudara pernah ditunjukkan oleh penyidik, tentang surat nomor 2971 tanggal 1 November 2001 perihal IT PLN Disjaya, ya? Saya akan bacakan keterangan saudara, ”Saya pernah melihat surat dirut kepada komisaris PT.PLN nomor 2971 tanggal 1 November, perihal proyek IT PLN Disjaya yang mana bagian surat tersebut terkait perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, atas penyampaian saya setelah saya menyampaikannya dirut IT Bank Rakyat Indonesia. Namu namanya saya lupa. terkait penyampaian saya tersebut saya lupa saya sampaikan kepada siapa namun seingat saya, ikut memaraf surat tersebut. Surat dirut PT. PLN kepada Komisaris Utama tanggal 1 November tersebut perihal proyek IT Disjaya berisi penjelasan atas surat dekom nomor 132 tanggal 20 Oktober 2001. Saya lupa apakah sebelumnya ada rapat direksi maupun keputusan direksi yang bahas terkait isi surat tersebut.” Betul keterangan saudara ini?

Saksi (PI)

: Betul.

PU

: Kemudian kami akan konfirmasi lagi dengan surat yang saudara pernah jelaskan bahwa, “saya tidak pernah” no. 34, “saya tidak pernah melihat surat Dirut PT. PLN No. 3163 tanggal 23 November 2001 tentang RollOut CIS RISI.”

Hakim Ketua

: Begini sajalah. Saudara mencocokkan BAP ini?

PU

: Iya Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Saudara pernah diperiksa penyidik ya?

Saksi (PI)

: Pernah, ya.

Hakim Ketua

: Sebelum saudara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, saudara membacanya?

Saksi (PI)

: Saya baca.

Hakim Ketua

: Benar keterangan saudara itu?

Saksi (PI)

: Benar.

Hakim Ketua

: Tidak ada yang berubah? Ditekan tidak saudara keteika memberikan keterangan di penyidik?

Tidak.


Saksi (PI)

: Saya, kalau di cross seperti ini, dengan detail surat dan sebagainya, tanggal dan sebagainya, saya mungkin ada yang lupa di dalam Berita Acara. Itu saja yang bisa saya ceritakan.

Hakim Ketua

: Berarti Berita Acara itu benar ya?

Saksi (PI)

: Benar.

PU

: Dari kami cukup.

Hakim Ketua

: Cukup? Baik, ya. Keterangan saudara selesai.

PU

: Yang Mulia, satu untuk saudara saksi Juanda.

Hakim Ketua

: Apalagi?

PU

: Terkait dengan keputusan, terkait penunjukan langsung PT. Netway Utama, apakah seingat saudara, apakah ada keputusan Direksi dalam rapat Direksi terkait persetujuan penunjukan langsung PT. Netway Utama, sebagai rekanan?

Saksi (JN)

: Tidak ada.

PU

: Tidak ada. Cukup Yang Mulia.

PH (MI)

: Satu pertanyaan, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Cukup. Satu pertanyaan. Tidak ada yang lain-lain. Satu pertanyaan saja. Tidak ada rangkaiannya. Hanya satu pertanyaan.

PH (MI)

: Baik. Terima kasih Yang Mulia. Pak Parno dan pak Juanda, ya. selama proses pemeriksaan oleh penyidik yang tadi BAP-nya sudah dibacakan sebagian oleh Penuntut Umum ya, apakah kepada para saksi pernah ditanyakan mengenai penerimaan uang sesuai dengan business plan dari PT. Netway Utama 2005-2007, ya. Kalau saya tidak keliru, untuk pak Eddie Widiono itu Rp. 2 milyar, Margo Santoso Rp. 1 milyar, kemudian Fahmi Mochtar Rp. 1 milyar. Bahkan seingat saya, di dalam business plan itu pun, pak Parno juga disebut menerima uang. Apakah ini pernah ditunjukkan, atau diperlihatkan, atau dipertanyakan oleh penyidik KPK kepada para saksi?

Hakim Ketua

: Ayo jawab.

Saksi (JN)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak?

Saksi (JN)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Saudara?


Saksi (PI)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Sudah cukup.

PH (MR)

: Saya tambah satu lagi saja pak.

Hakim Ketua

: No. (Audience tertawa)

Hakim Ketua

: Saya tanya sekarang. Tahu tidak saudara, apakah saudara terdakwa ada menerima sejumlah uang dari PT. Netway itu? Saudara?

Saksi (JN)

: Tidak tahu.

Hakim Ketua

: Saudara?

Saksi (PI)

: Tidak tahu.

Hakim Ketua

: Saudara?

Saksi (JP)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Saudara?

Saksi (SW)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Sudah cukup. (Audience tertawa)

Hakim Ketua

: Ada lagi yang mau saudara sampaikan?

Saksi (PI)

: Tidak ada Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Tidak ada. Terhadap keterangan saksi, silahkan nanti dalam pledoi saudara. Demikian juga Penuntut Umum terhadap keterangan saksi ini, saudara silahkan beri kesimpulan saudara ya. Baik, silahkan tinggalkan ruang sidang. (Saksi-Saksi meningnggaklkan ruang sidang)

Hakim Ketua

: Karena ini terhadap pemeriksaan saksi berikutnya lagi, sidang kita skors untuk sembahyang ya, dan makan siang. Sampai jam 1. (Palu diketuk)



Saksi #34: Suyut Wartadipraja, Saksi #35: Juanda Nugraha Ibrahim. Saksi #36: Joko Paryoto & Saksi #37: Parno Isworo

Recommend Documents