Saksi #7: Azwani Sjech Umar & Saksi #8: Hardiv Harris Situmeang

Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi #7: Azwani Sjech Umar & Saksi #8: Hardiv Harris Situmeang

Hakim Ketua

: Baik yang pertama kita dengar ,silahkan tinggal diluar, siapa ini didalam siapa?

PU

: Azwani Sjech Umar dengan Hardiv Harris Situmeang yah.

Hakim Ketua

: Ya, yang lain silahkan tunggu diluar. Saudara saksi yah, saudara pernah diperiksa oleh penyidik KPK ? Pake mic nya ya pak.

Saksi (ASj)

: Pernah.

Saksi (HH)

: Pernah.

Hakim Ketua

: Sebelum saudara menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, saudara membacanya terlebih dahulu ?

Saksi( ASj)

: Iya.

Saksi (HH)

: Iya bapak.

Hakim Ketua

: Benar keterangan saudara ini ?

Saksi (ASj)

: Yah.

Saksi (HH)

: Benar.

Hakim Ketua

: Tidak ada ynag berubah ?

Saksi (ASj)

: Tidak ada yang berubah.

Hakim Ketua

: Saudara juga?

Saksi ( HH)

: Benar bapak hakim tidak ada yang berubah.

Hakim Ketua

: Baik , yah saudara yang ...... Saudara Azwani yang mantan direktur SDM dan saudara hardif`mantan direktur perencanaan PT PLN. Apakah masuk dalam jajaran direksi ?

Saksi (ASj)

: Yah. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (HH)

: Iya, bapak.

Hakim Ketua

: Dalam kaitan dengan masalah perkara ini , dimana PT. Netway, yah Netway yah , Netway utama yah pada tahun 2000 yah , 2001 yah, yang ditunjuk oleh PT PLN untuk menangani masalah CIS ini, apa yang saudara ketahui?

Saksi (HH)

: Ya, yang saya ketahui ini adalah proyek.

Hakim Ketua

: Dalam kaitan dengan jabatan saudara loh yah, yah

Saksi (HH)

: Ya, jadi yang kita ketahui ini adalah proyek distribusi jaya dan tangerang

Hakim Ketua

: Heem..

Saksi (HH)

: Untuk membuat customer imformation system

Hakim Ketua

: Heemmm..

Saksi (HH)

: Itu aja pak.

Hakim Ketua

: Itu aja?

Saksi (HH)

: Yah.

Hakim Ketua

: Saudara tidak terlibat didalamnya ?

Saksi (HH)

: Didalam mengambil keputusan saya tidak terlibat sebagai Direksi

Hakim Ketua

: Bukankah seharusnya itu dibicarakan didalam Direksi?

Saksi (HH)

: Seingat saya nanti saudara Aswani sebelah saya , tidak pernah ada suatu keputusan direksi atau diskusi di internal direksi untuk memutuskan proyek ini dilaksanakan dan ini sesuai dengan berita acara yang kami tandatangi di KPK pemeriksaan , eh.. 8 bulan yang lalu kalo ngga salah

Hakim Ketua

: Gitu ya , coba saudara

Saksi (ASj)

: Proyek ini menyangkut yang didistribusi jayamenyangkut mengenai masalah customer information system , keterkaitan saya disini sebagai

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

direksi , mmm,,,, bahwa tidak ada memang keputusan yg khusus yang dibuat untuk memutuskan ini ditindaklanjutkan. Hakim Ketua

: Sebentar , saudara sebutkan tadi tidak ada 1 keputusan yang khusus alias tidak ada satu pembicaraan yang khusus?

Saksi (ASj)

: Yah.

Hakim Ketua

: Lalu yang ada apa?

Saksi (ASj)

: Ada beberapa kali rapat,te tapi rapatnya sifatnya adalah presentasi

Hakim Ketua

: Siapa yang memimpin rapat dan siapayang menyampaikan presentasi ?

Saksi (ASj)

: Dari distribusi jaya

Hakim Ketua

: Emmmm....

Saksi (ASj)

: Distribusi jaya

Hakim Ketua

: Terus gimana? Gimana? Coba?Gimana?

Saksi (ASj)

: Aaaaa..... Lebih banyak melaporkan mengenai

progress pelaksanaan

saja Hakim Ketua

: Heeeemmmm,,

Saksi (ASj)

: Ya

Hakim Ketua

: Terpotongnjutnya gimana?

Saksi( aswani)

: Aaaaaa..... Selebihnya adalah menyangkut mengenai masalah teknis

Hakim Ketua

: Masalah teknis , jadi apakah , siapa

yang akan ditunjuk sebagai

pelaksana apa siapa yang mulai sistem apa , apakah tender apakah pertunjukan langsung tidak pernah dibahas? Saksi (ASj)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak pernah?

Saksi (ASj)

: Tidak.


Hakim Ketua

: Nah. berkaitan dengan adanya surat surat yah, yah dimana ada berita acara , rapat dimana ada , itu apa , gimana itu ?

Saksi (ASj)

: Emmmm,,, setau saya apa yang saya perlihatkan didalam dokumen BAP hanya itu saja.

Hakim Ketua

: Apa itu ?

Saksi (ASj)

: Mengenai masalah keputusan keputusan.

Hakim Ketua

: Nah gimana itu ?

Saksi (ASj)

: Aa..Kami tidak mengetahui

Hakim Ketua

: Tidak tahu?

Saksi (ASj)

: Yah.

Hakim Ketua

: Lalu surat surat itu gimana? Siapa yang buat? Tau saudara?

Saksi (ASj)

: Tidak tau saya pak.

Hakim Ketua

: Jadi dalam kaitannya dengan perkara ini masalah proyek ini, saudara tidak tahu apa apa ini saudara berdua ini?

Saksi (ASj)

: Hanya sifatnya teknis saja pak.

Hakim Ketua

: Ketika dari pihak PT Netway yah yang mempresentasi saudara hadir disitu ?

Saksi (ASj)

: Bukan PT Netway pak, dari Distribusi Yaya

Hakim Ketua

: Yang mempresentasi?

Saksi (ASj)

: Ya

Hakim Ketua

: Siapa itu?

Saksi (ASj)

: Saya ngga ingat pak, tapi

Hakim Ketua

: Apa yang disampaikain disitu?

Saksi (ASj)

: Mengenai progress pelaksanaan saja


Hakim Ketua

: Itu saja

Saksi (ASj)

: Yah

Hakim Ketua

: Akhirnya siapa yang mengerjakan perintah itu saudara tau nda?

Saksi (ASj)

: Tidak tau pak

Hakim Ketua

: Tidak tau, dengan cara apa ? Apakah pertunjukan langsung apakah dengan cara tender , tau ndak?

Saksi(aswai)

: Tidak

Hakim Anggota : Sudah yah, sauadara dulu itu, saudara waktu , pada waktu terdakwa ini menjabat jadi direktur utama , saudara menjabat menjadi direktur apa waktu itu? Saksi (HH)

: Saya? Saya menjabat sebagai Direktur Perencanaan

Hakim Anggota : Direktur perencanaan ? Dari sejak kapan sampai kapan? Saksi (HH)

: Dari 2001 februari sampai …, 2003 maret

Hakim Anggota : 2003 maret? Saksi (HH)

: Yah

Hakim Anggota : Jadi pada waktu itu terdakwa ini menjabat sebagai Direktur utama? Saksi (HH)

: Yah

Hakim Anggota : Baik, saudara katakan tadi bahwa saudara tidak pernah mengetahui yah Saksi (HH)

: Yah

Hakim Anggota : Yah Saksi (HH)

: Jadi perlu saya sampaikan yang dibilang

Pak Azwani bahwa kita

sebagai Direksi tidak pernah untuk membahas secara detail termasuk keputusan keputusan didalam pelaksanaan proyek ini , itu Pak Hakim Anggota : Yah , apakah saudara mengetahui anggaran dasar PLN?


Saksi (HH)

: Tau pak

Hakim Anggota : Mengetahui? Apakah seorang direktur

utama itu berhak, misalnya

mengeluarkan suatu surat surat yang ditujukan katakan lah misalkan kepada dekom? Berhak ndak dia? Saksi (HH)

: Emm..

Hakim Anggota : Yang saudara ketahui berdasarkan anggaran dasar Saksi (HH)

: Sesuai anggaran dasar seingat saya itu ada tertulis didalam laporan berita acara dan KPK , itu direksi, Dirut bisa, mewakili direksi , tetapi subtansi harus disetuji dulu oleh direksi

Hakim Anggota : Ohhh jadi subtansi harus disetujui oleh direksi?? Saksi (HH)

: Yah, itu itu

Hakim Anggota : Yah, itu itu aturannya itu ada di (terpotong oleh saksi) Saksi (HH)

: Ada di undang Anggaran Dasar kalo ga salah

Hakim Anggota : Nah sehubungan dengan (terpotong oleh saksi) Saksi (HH)

: Anggaran dasar nomor 11 kalo ngga salah

Hakim Anggota : Anggaran dasar no 11? Sehubungan dengan proyek yang CIS RISI ini yah Saksi (HH)

: Yah

Hakim Anggota : Yang saudara katakan tidak pernah? Saksi (HH)

: Heem

Hakim Anggota : Apakah memang tidak sama sekali tidak pernah dibahas katakanlah di Rapat Direksi ? Dewan direksi? Saksi (HH)

: Jadi dalam hal ini , pembahasan daripada pelaksanaan proyek keputusan dari proyek, bagaimana proyek itu dilaksanakan? Bagaimana penunjukan secara detail , itu tidak pernah, tidak pernah kami bahas, itu yang disampaikan pak Azwani barusan MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Hakim Anggota : Baik, apakah saudara , katakanlah direksi pernah mengajukan suatu surat kepada dewan komisaris tentang hal ini? Saksi (HH)

: Tidak pernah, Direksi secara keputusan Direksi (terpotong oleh PU)

Hakim Anggota : Secara keputusan Direksi tidak pernah Saksi (HH)

: Tidak pernah mengirimi surat atau berbentuk diskusi , karena begini pak hakim, kalo kita mengirimi surat kepada dekom, itu adalah as abort , suatu keputusan abort

Hakim Anggota : Suatu keputusan yah? Saksi (HH)

: Yah, direksi untuk dikirim ke dekom , nah itu prosesnya yang biasa lazimnya dilaksanakan

Hakim Anggota : Kalo sudah apakah saudara mengetahui ada misalnya saudara terdakwa pernah menulis surat tentang hal ini ke dekom? Katakanlah meminta persetujuan , apakah saudara mengetahui? Saksi (HH)

: Tidak

Hakim Anggota : Tidak mengetahui, kalo saudara pernah mengetahui? Saksi (ASj)

: Tidak

Hakim Anggota : Tidak juga, ini ditunjukan kepada`saudara yah, adaberita acar a yah nomor 271 surat direkur PLN kepada komisaris utama nomor 2971 tahun 2001 tanggal 1 november perihal proyek distribusi jaya tangerang Saksi (HH)

: Heemmm

Hakim Anggota : Nah, terkait dengan penyidikan dirut ,apakah saudara memang tidak pernah mengetahui? Saksi (HH)

: Yah

Hakim Anggota : Kalo saudara?Tidak mengetahui juga surat tersebut?Yang perihal yang distribusi jaya tangerang tadi , betul yah, cukup,


Hakim Anggota : Baiklah untuk saksi aaaaaa...... Hardiv yah, jawaban saudara pada poin 12 , ini saya bacakan saja didalam berita acara saudara yang saudara benarkan , tetapi perlu penjelasan yang lebih lanjut , apakah saudara pernah mengikuti rapat direksi tanggal 8 mei 2011 dan terpotongnjutnya jawaban saudara , saya lupa waktu melakukannya dilakukannya rapat direksi , namun seingat saya memang saya pernah mengingatkan kepada anggota direksi yang hadir bahwa pasalnya menunjukan PT netway utama sebagai partner PLN dalam menangani CIS RISI harus dipertanggungjawabkan hukum karena sifatnya sudah berbeda tidak lagi sebagai PT Pilot project sudah bergeser kesifat project yang komersil , misalnya dilakukan melalui tender , namun seingat saya saudara Eddie Widiono Suwondo tetap bersikap untuk menunjuk langsung PT netway sebagai partner PLN dann,,,, dalam menangani CIS di PT distrbusi jaya tangerang , ini maksudnya bagaiamana? Saksi (HH)

: Begini pak dalam suasana saya di periksa oleh penyidik KPK, rupanya, a….. saya enggak inget itu cuma saya pernah ada menyatakan, ya, dalam nuansa yang sama terus rupanya ada resume rapat pada saat itu jadi juga baru dengan teman didalam ruangan menyatakan, seingat saya pernah menyatakan itu karena the nature dari pada projek itu berbeda , itu anu, substansinya, the nature adalah dia tidak lagi pilot project, Ya jadi dia sudah bersifat komersil, itu kira-kira kalo dia bisa komersil mak dia harus kompetitif, oleh karena itu dia harus mengikuti peraturan yang berlaku misaknya tender tebuka, etc, itu kira-kira substansinya.

PU

: Jadi dari awal saudara sudah mengetahui bahwa dari terdakwa ini sudah menghendaki penunjukan langsung ?

Saksi (HH)

: Ah…. Saya tidak ta itu pak, karena tapi hanya didalam rapat itu saya ingatkan the nature of the project itu adalah berbeda dia tidak lagi sebagi pilot project, karena pilot project sudah selesai sehingga sifatnya adalah komersil oleh karena itu dia perlu mengikuti proses yang biasanya lazimnya berlaku di PLN, itu kira-kira inti messagenya pak.


PU

: Jadi saudara tidak mengetahui ato menyadari ato gimana, saudara ini, disini saudara nyatakan bahwa, namum seingat saya saudara Eddir widiono suondo tetap bersikap menunjuk PT.Netway

Saksi (HH)

: Ah…. Itu adalah kesimpulan setelah ada surat yang dibaca.

PU

: Surat apa itu.

Saksi (HH)

: A….. sebelum, a….. bisa saya melihat surat…(terpotong hakim).

Hakim Ketua

: Sebentar-sebentar ya, surat itu yang ditunjukan saudara ?

Saksi (HH)

: Tidak-tidak.

Hakim Ketua

: Saudara saksi, saudara dimana membaca surat itu ?

Saksi (HH)

: A…. jadi, saya didalam a….. dokumentasi surat, jadi begini pak cerita bapak hakim, saya dipanggil KPK untuk, a…… investigation untuk masalah ini, sehingga pada malam harinya saya mencarinya mungkin ada surat-surat dokumen yang ada pada saya , saya perolehlah surat pada tanggal 23 November 2001.

Hakim Ketua

: Surat apa itu?

Saksi (HH)

: Surat a…..dari, untuk general manger No.3163/070/DIRUT/2001

Hakim Ketua

: Ini jadi bukti saudara penuntut umum ?

Hakim Anggota : Minta ulang saudara saksi Saksi (HH)

: No.3163/070, saya rasa ada (terpotong hakim)

Hakim Ketua

: Itu saudara baca dirumah ?

Saksi (HH)

: Saya baca karena saya dokumentasikan, meskipun ada surat yang ditunjukan oleh penyidik kepada saya waktu penyidikan, yang saya tidak pernah saya lihat itu surat.

Hakim Ketua

: Jadi setelah saudar membaca surat terebut (terpotong saksi).

Saksi (HH)

: Saya baru tau


Hakim Ketua

: Ah…. Lalu saudara simpulkan ini, ya ?

Saksi (HH)

: Jadi saya simpulkan bahwa dari sini, memang dari awalnya pun bapak hakim, kita tidak pernah membahas ini secara detail, itulah substansinya (terpotong hakim)

Hakim Ketua

: Enggak pertanyaan tadi, berkaitan dengan pertanyaan anggota majelis tadi soal keterangan saudara pada point berapa itu, 12, itu kesimpulan saudara setelah membaca surat ?

Saksi (HH)

: Iya, setelah saya lengkapin semua disitu saya nyatakan bahwa kita juga tidak pernah membahas, tetapio proyek ini terus dilajutkan (terpotong hakim).

Hakim Ketua

: Iya, tegasnya, keterangan itu adalah keterangan saudara setelah membaca itu.

Saksi (HH)

: Setelah membaca ini dan setelah (terpotong hakim)

Hakim Ketua

: Ini, perhatikan ini, itu keterangan 12 adalah kesimpulan dari pada saudara saksi setelah (terpotong saksi)

Saksi (HH)

: Setelah juga, setelah penyidik juga.

Hakim Ketua

: Memperlihatkan kepada saudara ?

Saksi (HH)

: Ada 2 surat yang saya tidak ketahui, yaitu nomor, baru saya catat,iya, No. 2117-061-DIRUT-2001 tanggal 14 agustus 2001, ada lagi surat 2360/090/DIRUT/2001R tanggal 11 september 2001.

Hakim Ketua

: Setelah membaca kedua surat itu saudara menyimpulkan seperti keterangan saudara pada poin 12, ini kesimpulan dari pada saksi ya, ada yang lain ?

Saksi (HH)

: Setelah diperiksa KPK.

Hakim Ketua

: Iya .

Hakim Anggota : Saudara saksi ya, saya sedikit Tanya saudarakan jajaran direksi juga pada saat terdakwa ini selaku dirut utama PT. PLN, ya, saudara saksi


apakash saat saudara saksi menjabat sebagai direksi tadi yang saudara sebutkan terdakwa ini menjabat sebagai Dirut PLN ? Saksi (ASj)

: Bener pak.

Hakim Anggota : Terkait dengan proyek distribusi Disjaya, tangerang CIS ini apakah dalam penunjukan langsung ato apa namanya itu, apakah memang tugasnya dan Pobsinya saudara terdakwa selaku direktur utama, atau gimana, sepengetahuan saudara saksi ? Saksi (ASj)

: A…. saya tidak bisa memberikan pendapat dalam hal ini pak.

Hakim Anggota : Bukan, sepengatahuan saudara, inikan proyek jalan, jangan saudara memberikan pendapat, kan ada porsi-porsi tugas, direktur ini porsinya, saudara direksi, ini porsinya, yang saya tanya pelaksanaan proyek CIS ini apakah itu porsi terdakwa selaku dirut atau saudara yang saya maksud? Saksi (ASj)

: Bukan porsi saya.

Hakim Anggota : Terus kalo terdakwa ? Saksi (ASj)

: A…. biasanya terkait dengan direktur yang terkait.

Hakim Anggota : Siapa yang berwenang melakukan penunjukan langsung terkait proyek itu distribusi ? Saksi (ASj)

: Musti ada keputusannya pak.

Hakim Anggota : Keputusan siapa, siapa yang membuat keputusan ? Saksi (ASj)

: Direksi.

Hakim Anggota : Direksi bagian apa, seluruh direksi ? Saksi (ASj)

: Seluruh.

Hakim Anggota : Dalam kenyataannya proyek ini siapa yang membuat keputuskan apakah direktur saja atau direksi semua ? Saksi (ASj)

: A…. mestinya direksi pak.


Hakim Ketua

: Iya, sepengetahuan saudara, iya, inikan saudara katakan tadi bahwa direksi tidak tau, tidak pernah ada rapat mengenai projek ini, nah sepengetahuan saudara, siapa yang memutuskan, ya, proyek ini, sehingga PT. Net way ditunjuk oleh PT.PLN untuk melaksanakan pekerjaan ini, tau saudara ?

Saksi (ASj)

: tidak tau.

Hakim Ketua

: Engga tau saudara, bener ?

Saksi (ASj)

: Setelah melihat BAP disitu saya melihat.

Hakim Ketua

: Tidak sebelumnya jangan setelah melihat BAP.

Saksi (ASj)

: Sebelumnya tidak tau.

Hakim Ketua

: Saudara juga tak ingin tau, ya, siapa si yang ada proyek kaya gini , siapa sih, saudara tidak ingin tau ya,?

Saksi (ASj)

: Karena tidak dibahas.

Hakim Ketua

: Tidak dibahas, jadi saudara tidak punya rasa ingin tau juga ?

Saksi (ASj)

: Karena tidak dibahas maka kita tidak membahas hal tersebut secara spesifik

Hakim Ketua

: Begitu ya ?

Hakim Anggota : Saudara ya, saudara inikan saksi, memberikan keterangan untuk meng clearkan masalah ini, jangan saudara tidak tau, jadi dalam kenyataannya saudara ini sebagai direksi memahamiloh tentang bagaimana pengadaan di PLN ato bagaimana, itu loh maksud kita, apakah saudara tidak tau ataukah pura-pura tidak tau, itu yang kita maksud, sama ada pengadaan, inkan proyek besar untuk PLN, direksi seperti yang saudara bilangkan harus tau semuanya, saudarakan bilang tidak dibahas lah kalo memang tidak dibahas itu dalam kenyataannya siapa yang melaksanakannya, siapa yang menunjuk, ada itu, masa direksi tidak tau, orang SMA aja tau ini pengadaan barang, ini porsinya ini, ini yang melaksanakan, itu yang


dimaksud, kalo saudara bagaimana, tau gak saudara siapa yang punya tugasrdan wewenang melaksanakan . Saksi (HH)

: Begini pak, a….. jadi di PLN itu ada dua layers project, satu melalui projek PLN pusat satu lagi proyek yang di wilayah, jadi proyek ini merupakan suatu proyek wilayah.

Hakim Anggota` : Distribusi jaya ini ? ah…. terus Saksi (HH)

: Tapi dalam keputuskan dalam mebuat proyek yang biaya besar ini, tidak pernah dibahas dalam tinggakt direksi.

Hakim Anggota : Di pusat? Saksi (HH)

: Nah, dalam hal ini, terlihat dari sini, telihat interaksi dari dirut langsung ke distribusi jaya dan tangerang.

Hakim Anggota : Berarti direksi pusat tidak tau ? Saksi (HH)

: Tidak tau proyek ini bagaimana keputusanya bagaimana technical substansinya bagaimana engagement dengan PT. Netway, kita tidak tau.

Hakim Anggota : Jadi peran terdakwa sendiri dalam proyek ini apa, apa yang saudara ketahui tentang peran terdakwa ? Saksi (HH)

: Ya peran terdakwa dalam hal ini adalah engagement antara terdakwa a….. bapak dirut pada waktu itu denga distribusi jaya dan tangerang.

Hakim Anggota : Tanpa member tahu direksi-direksi yang lainya. Saksi (HH)

: Kalo ada pak, akan ada resume rapat direksi .

Hakim Anggota : Tapi ada gak resume rapat anggota ? Saksi (HH)

: Tidak ada, tidak ada, kita tidak pernah membahas.

Hakim Anggota : Memang tidak pernah dibahas, tapi ini jelas proyek wilayah ya ? Saksi (HH)

: Iya, jadi proyek wilayah, jadi a….. saya tambahkan pak salah satu direksi, a…. direktur perencanaan adalah proyek pengembangan IT, ya disampimng mereka merencanakan proyek jangka panjang perluasan


system misalnya perluasan pembangkit penambahan transmisi, gardu induk untuk sumply in demand balance. Hakim Anggota : Jadi sejenis CIS ini proyek wilayah? Saksi (HH)

: Tidak melalui direktorat perencanaan.

Hakim Anggota : Semestinya harus ada keputusan pusat ? Saksi (HH)

: Betul pak hakim.

PU

: Saksi Pak Situmeang, gini pak, apa bila

proyek wilayah itu dari

keputusan pusat itu ada nilai maksimum ga berapa maksimum nilai proyek itu, harus ditentukan pusat ato wilayah ? Saksi (HH)

: Saya lupa ada, ada, jadi kalo dia, untuk level tertentu itu akan dibahas direksi, karena a.... ada rencana pak ini, rencana kerja anggaran perusahaan (di potong Hakim Anggota)

Hakim Anggota : RKAP ya,? Saksi (HH)

: RKAP ya, betul, jadi wilayah itu akan mengirimkan surat ke PLN, sebelum itu nanti meminta persetujuan sebagai rencana kerja anggaran perusahaan tahunan yang akan diminta, di ACC kan oleh dewan komisaris, RUPS (di potong oleh Hakim Anggota).

Hakim Anggota : RUPS. Saksi (HH)

: Iya, RUPS, itu kira-kira.

Hakim Anggota : Terhadap perkara ini, apa, CIS RISI ini, sepengetahuan saksi ini, proyek yang harus di jalankan pusat atau tidak ? Saksi (HH)

: Nah, kalo dia misalnya dalam bentuk RKAP ya pak, itu sebelum di usulakan kepada dewan komisaris untuk meminta persetujuan RUPS, itu harus dibawa perkomponen oleh direksi, karena nanti direksinya duduk bersama dengan dewan komisaris dan perkomponen element itu ditanyakan, gitu kira-kira, nah, proses itu kita tidak mengikuti, khususnya untuk proyek ini, sehingga kita tidak tau pak, apa yang di bilang pak Azwani tadi MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Hakim Anggota : A....... pada waktu RUPS pernah tidak disinggung tentang proyek ini . Saksi (HH)

: Saya enggak ingat ya, pak ya, tapi (terpotong Hakim Anggota).

Hakim Anggota : Betul pak, inikan menyangkut nasib terdakwa, ya, kita harus check and balance Saksi (HH)

: Betul-betul, saya belum cek, jadi saya belum tau pak, saya belum pernah, hanya di bahas dalam sidang dewan komisaris .

Hakim Anggota : Pernah dibahas dalam rapat dewan komisaris, berapa anggaran waktu itu ? Saksi (HH)

: Saya tidak tau pak, pada saat itu tidak hanya meminta persetujuan, melaporkan bahwa sudah persetujuan direksi, padahal kita belum ada keputusan itu, itu ada diberita acara.

Hakim Anggota : Paling tidakkan begini, kalo tadi saksi mengatakan proyek ini harus berdasarkan keputusan board, artinya kan tidak individualistis, ya? Saksi (HH)

: Iya.

Hakim Anggota : Saksi (HH)

Juga, ini juga terkait apa, anggaran PLN, ya ?

: Iya.

Hakim Anggota : No 70 bukan No11, saya luruskan ini, ya, angaran dasar PLN No 70 tahun 1998, betul Saksi (HH)

: Iya.

Hakim Anggota : Ah..... pasal 11 mengatakan seperti itu Saksi (HH)

: Iya, itu.

Hakim Anggota : Apa bila proyek itu menggunakan dana ratudan miliar, apakah harus ada persetujuan board atau apakah cukup dengan persetujuan direktur utama saja ? Saksi (HH)

: Enggak, harus ada persetujuan board, di layer manapun dia berada akan ada keputusan board (terpotong Hakim Anggota).


Hakim Anggota : Saksi (HH)

Lalu bagaimana board bisa memutuskan dalam konteks ini ?

: dibawa ke sidang direksi, kepada rapim, substansi, bagaimana kegunaannya, kepada PLN, dan lain-lain itu detail substansinya.

Hakim Anggota : Prinsipnya gini yang saya tanyakan kepada bapak, karena sama-sama direksi board, lalu ya pada waktu itu, ada enggak, proyek CIS RISI inikan adalah proyek multi years, sampe 3 tahun apa 5 tahun, tetunya kan proses yang panjang ya, masa saksi tidak mendengar sama sekali, pernah gak mendengar proyek ini, sudah disumpah loh,ya, eh gak boleh gitu ya, satu-satu, kebapak ini dulu, tapi, yang saya tanyakan kebapak otomatis ke bapak ini juga gitu, artinya iya atau tidak, kalo tidak boleh sanggah, gitu, silahkan Saksi (HH)

: Pernah mendengar proyek ini tetapi, itulah makanya

Hakim Anggota : Kok ada tetapinya ? Saksi (HH)

: Waktu di rapat direksi itu, karena proyek ini sudah lama pak, embrionya

Hakim Anggota : Embrionya dari ? Saksi (HH)

: Dari pilot project.

Hakim Anggota : Pilot project dari ITB itu ya? Saksi (HH)

: Dari ITB, kita sudah tau, oleh karena itu saya ingatkan dengan rapat direksi itu agar supaya, karena the nature, sifat dari proyek ini berbeda, oleh (terpotong Hakim Anggota).

Hakim Anggota : Dengan ? Saksi (HH)

: Dengan pilot project, dia tidak pilot project lagi pak, saya tidak, tidak a..... melihat (terpotong Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Pilot project di PLN itu seperti apa, yang nilainya seperti apa ? Saksi (HH)

: Kita tidak membahas nilai pada saat itu (terpotong Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Yang waktu itu pilot project seperti apa ?


Saksi (HH)

: Waktu rapat direksi waktu itu, bapak hakim, saya tidak membahas masalah pembiayaan, misalnya biaya, tetapi masalah pocerdural issue, karena sifat proyek itu sudah berbeda, nah pada saat itu saya mengingatkan saja dan saya tidak melihat ada resume rapat, tetapi rupanya dicatat dalam resume rapat, itu pak, kira-kira.

Hakim Anggota : Apakah proyek ini merupakan lanjutan dari proyek kerja sama dengan ITB itu ? Saksi (HH)

: Tidak ada hubungan.

Hakim Anggota : Tidak ada hubungan ? Saksi (HH)

: Karena sifatnya proyeknya berbeda, yang disitu adalah pilot project untuk learning curve.

Hakim Anggota : Yang mana itu ? Saksi (HH)

: Pilot project, itu lebih banyak untuk mengenal masalahkan pak, itu pilot project, kalo ini sudah bersifat komersil, itu kira-kira yang saya ingat .

Hakim Anggota : Kalo bersifat komersil konsekuensinya, rugi labanya, apa keuntungan ruginya (terpotong saksi) Saksi (HH)

: Bukan, secara lazimnya, ya, iyakan, artinya harus melalui proses.

Hakim Anggota : Proses dari para board, tidak secara pribadi-pribadi, karena menyangkut cash flownya kan, betul ? Saksi (HH)

: Betul.

Hakim Anggota : Lalu bagaimana yang saksi ketahui pada waktu itu perjalanannya terhadap proyek ini ? Saksi (HH)

: Nah, pada saat itu, kita tidak mengikuti lagi pak, setelah saya komentari itu saya tidak mengikuti lagi, oleh karena itu di BAP itu banyak surat yang saya tidak mengetahui, itu pak kira-kira.

Hakim Anggota : Kalo surat itukan adalah apa ya, bukan pasca proses ya, bukan sebelum proses ya, inikan sampe proses inikan terjadi begini, terdakwa di


hadapkan disinikan , kita hanyaingin mencari kebenaran materi, sebenarnya dimana ini persoalannya itu kan, begitu, apakah ini sematamata, dirut saja disini yang ber apa, instilahnya itu, sendirian yang melakukan ini apa para board yang di PLN pada waktu itu? itu sajakan kami ingin cross, tehadap dakawaan itu bagai mana waktu itu ? Saksi (HH)

: Oleh karena itu pak hakim tidak pernah sejak dari awal, tidak pernah secara detail projek ini dibahas

dan tidak pernah merupakan suatu

keputusan rapat direksi. Hakim Anggota : Lalu bagaimana pengesahan RKAPnya pak ? Saksi (HH)

: Nah, itu juga kita tidak tau pak.

Hakim Anggota : Tetep dikeluarkan juga uang itu ? Saksi (HH)

: Wah, saya tidak tau sampe itu, lebih bagus bapak tanya direktur, ex direktur keuangan bapak

Hakim Anggota : Karena proyek ini bukan proyek sebulan dua bulan, ini multi years, ya? Saksi (HH)

: Betul pak hakim

Hakim Anggota : Dan kalo tidak salah sampe 100 miliar ini, kalo enggak salah proyek ini, betul ya, dan tentunya ada plus minusnya pasti menguntungkan PLN kan, inikan sitem apa, apa istilahnya itu, roll out yang dulu kepada yang baru, sistem apa, pelanggan secara komputerisasi, kan begitu, dari manual kepada komputerisasi kan begitu Saksi (HH)

: Itu logikanya,tetapitidak pernah dibahas secara detail di tingkat direksi bapak hakim, jadi kalo bapak hakim tanya saya berapa harganya, saya juga tidak tau, bagaimana enggagement nya saya juga tidak tau,bagaimana bentuk kontraknya juga saya tidak tau, bagaimana timeframe nya juga saya tidak tau bapak hakim.

Hakim Anggota : Lalu kalo demikian, berdasarkan anggaran dasar PLN yang tadi saya katakan, sepengetahuan para saksi apakah itu sudah sesuai tindakan terdakwa itu ?


Saksi (HH)

: Nah, kita liat kembali ke anggaran dasar.

Hakim Anggota : Nah, itu dia saya tanyakan sudah sesuai dengan anggaran dasar ? Saksi (HH)

: Tidak sesuai dengan anggaran dasar.

PH (MR)

: Pak ketua, saya kira itu pendapat saksi jangan ditanyakanlah itu, kami keberatan kalo itu ditanyakan

Hakim Ketua

: Nanti majelis yang menyimpulkan

PH (MR)

: Enggak, tadikan itu menurut (terpotong hakim)

Hakim Anggota : Sepengetahuan, tidak minta, kalo tidak tau ya tidak apa-apa Hakim Ketua

: Nanti keterangan saksikan majelis yang akan menilai, ya

PH (MR)

: Iya betul (terpotong hakim)

Hakim Ketua

: Kadar keterangan saksi ini, yang mana merupakan pendapat, yang mana merupakan kesimpulan, itu kan majelis, majelis akan mengambil fakta dari keterangan yang dia ketahui, dia liat, dia dengar langsung dan dia lakukan bukan pendapatnya, paham ?

PH (MR)

: Sudah cukup.

Hakim Ketua

: Cukup, saudara penuntut umum silahkan untuk tidak mengulang .

PU

: Baik terima kasih, kepada pak saksi Hardiv ya, tadi saudara mengatakan bahwa dalam suatu proyek itu perlu ada ijin RUPS ya, yang perlu ijin itu anggarannya atau proyeknya ?

Saksi (HH)

: Jadi anggaran sama proyek itu kan satu kesatuan pak, kita kalo misalnya didalam meminta izin itu, misalnya dari sisi keuangan itu berapa, begitu juga dari pada, uang ini untuk apa, nah itu harus satu kesatuan pak.

PU

: Jadi?

Saksi (HH)

: Harus jelas pak.

PU

: Jadi sepengetahuan saksi, untuk proyek ini ada persetujuan RUPS ato enggak ? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (HH)

: A..... rasanya tidak, belum ada persetujuan RUPS

Hakim Ketua

: Tidak ada

PU

: Baik terima kasih

Saksi (HH)

: Cuma ada persetujan dari dewan komisaris, karena dewan komisaris mengirim surat kedireksi PLN, perlu diadakan kajian kembali , baik dari sisi proses dan baik dari sisi plus minus proyek ini itu ada disurat dewan komisaris, kalo gak salah bapak.

PU

: Kemudia tindak lanjut dari surat tersebut apa, kemudian dia..... a....... dilakukan pengkajian kembali ?

Saksi (HH)

: Tidak ada disisi direksi, kita tidak membahas kembali .

PU

: Oh, didireksi tidak ada ?

Saksi (HH)

: Iya.

PU

: Kemudian saksi menyampaikan bahwa itu tidak ada pengkajian kembali, kemudian apa, pendapat terdakwa bagaimana waktu itu ?

Saksi (HH)

: Saya, saya tidak tau pak bagaimana pendapat terdakwa, yang jelas waktu (terpotong hakim)

Hakim Ketua

: Itukan tidak pernah dibahas dalam rapat direksi sehingga dia tidak tau apakah terdakwa dia komen apa dia bagaimana dia tidak tau (terpotong saksi)

Saksi (HH)

: Jadi setelah ada surat dari dewan komisaris (terpotong hakim)

Hakim Ketua

: Ingat itu ya, benang merahnya tidak pernah di adakan rapat (terpotong saksi)

Saksi (HH)

: Sidang direksi untuk memutuskan.

PU

: Satu pertanyaan lagi a....... tadi saudara saksi mengatakan bahwa pernah menyampaikan ini projek dari pilot projek ke komersil disampaikan dalam suatu rapat direksi, apa sikap terdakwa pada waktu itu ?


Hakim Ketua

: Sebentar ya, kan tidak pernah diadakan rapat, tidak pernah diadakan rapar direksi, bagaimana saudara tau, apakah dia tau, terdakwa bersikap dia kan tidak tau! yang pasti proyek ini jalan!

PU

: Cukup yang mulia

Hakim Ketua

: Saudara penasehat hukum saya ingatkan kembali untuk tidak mengulang pertanyaan yang sudah diajukan oleh majelis dan penuntut umum ya

PH (MI)

: Baik, terima kasih yang mulia, saya mau mulai dengan, menyangkut soal rapat direksi dan lain-lain, yang saya mau tau dari kedua saksi ini, apakah kedua saksi ini mengikuti RUPS RKAP tahun buku 2002 ?

Hakim Ketua

: Jawab

Saksi (ASj)

: Kami ikut

PH (MI)

: Ikut dalam dalam pembahasan itu, baik, Pak Hardiv ?

Saksi (HH)

: Saya tidak ingat, mohon maaf Pak

PH (MI)

: Oh, tidak ingat, gitu ya, nanti kita akan dtunjukan yang mulia bahwa ini ada keputusan itu dan para saksi ini hadir dan menandatangani hasil

PH (MI)

: Yang penting di dalam.. apakah betul Pak Azwani ya, saksi ingat bahwa di dalam rapat tersebut, ada salah satu butir yang diputuskan bunyinya begini, tahun 2002 ini, “Pelaksanaan Roll-Out CIS RISI di Disjaya dan Tangerang,

dapat

dilakukan

bilamana

telah

dapat

dibuktikan

kemanfaatannya, atau proven, dan mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dicapai efisiensi biaya secara menyeluruh”. Apakah saksi ingat mengenai itu? Saksi (ASj)

: Saya tidak ingat Pak.

PH (MI)

: Kemudian apakah saksi juga ingat bahwa di dalam RKAP 2002 PT. PLN (Persero) ini, mengenai teknologi informasi, di sini pada butir 4.5.3 dikatakan bahwa, pada titik 4.6 implementasi CIBS kegiatannya, kegiatan lainnya pada tahun 2002,

adalah melakukan implementasi

sistem informasi Costumer Information System dan Billing System CIS MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

BS, dan melaksanakan Roll-Out CIBS di semua unit pelayanan atau UP, di UB Distribusi Jaya dan Tangerang. Pada tahun 2004 sistem informasi CIBS tersebut direncanakan ditingkatkan menjadi IBP CIS. Untuk tahun 2002, pendanaannya dianggarkan sebesar Rp. 150 Miliar, masuk dalam biaya administrasi dan pelaksanaannya menunggu persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Pernah ingat mengenai ini? Saksi (ASj)

: Saya tidak ingat.

PH (MI)

: Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Sama pak, saya tidak tahu masalah itu, dan tidak ingat.

PH (MI)

: Tidak ingat, tapi kan ini masalahnya di bawah lingkup...

Saksi (HH)

: Direksi.

PH (MI)

: Direksi, yang direktur perencanaan.

Saksi (HH)

: Oleh karena itu pak saya bilang dari tadi Pak. Satu, kita di tingkat direksi tidak pernah membahas secara detail bagaimana proses penunjukan, bagaimana substansi teknis, bagaimana time frame, tidak pernah bapak.

PH (MI)

: Saudara saksi saya tidak bicara tentang penunjukan.

Saksi (HH)

: Bukan, saya hanya bilang masalah pembiayaan tidak pernah dibahas di sidang direksi.

PH (MI)

: Yang saya tanya sekarang adalah, apakah di dalam RUPS ya, yang saksi tidak ingat hadir atau tidak, tetapi Pak Azwani menyatakan hadir. Apakah masalah ini dibahas di dalam RUPS atau tidak?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu pak, karena saya juga tidak tahu apakah saya hadir di RUPS tersebut. Itu yang saya bilang dari awal tadi bapak.

PH (MI)

: Baik, mengenai soal kehadiran itu kami akan balik lagi.

Saksi (HH)

: Ya.

PH (MI)

: Kemudian untuk kedua saksi, apakah di dalam RKAP 2003 masalah ini masih dibahas? Ingat? Artinya kan kalau 2003 kalau saya tidak keliru itu dilakukan di akhir 2002 ya? Awal 2002? Atau awal 2003?

Saksi (HH)

: Kalau RKAP 2003 kan untuk pelaksanaan rencana kerja untuk 2003, itu dibahas 2002. Itu yang saya bilang saya tidak tahu. Nggak tahu dan saya tidak ingat apakah hadir atau tidak di dalam pembahasan itu. Yang saya bilang tadi itu adalah ya pak ya, waktu bapak hakim menanya saya, apakah tahu pembiayaan? Saya bilang tolong ditanyakan ke direktur


keuangan karena dia menjadi project RKAP. Proses di dalam pelaksanaan di project RKAP adalah, wilayah

mengusulkan , ya,

sebagai proyek yang bersangkutan termasuk substansi proyek dan anggaran yang terkait. Nah di PLN itu ada tim RKAP, yaitu di bawah direktur keuangan. Nah proses itu saya tidak ikut. Dan di direksi pun tidak pernah dibahas proyek itu secara detail. PH (MI)

: Kalau kembali ke RKAP 2002 tadi, saudara saksi ingat gak pernah menandatangani keputusan RUPS?

Saksi (HH)

: Nggak, saya gak ingat pak.

PH (MI)

: Pengajuan RKAP nya pernah ingat?

Saksi (HH)

: Tidak. karena itu biasanya langsung ke Direktur Keuangan. Oleh karena itu pada waktu dibahas di RUPS... (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Kalau seandainya, misalnya, termasuk dalam lingkup kewenangan saudara saksi, apakah bisa Direktur Keuangan yang mengajukannya?

Saksi (HH)

: Itu permasalahan pak. Permasalahannya adalah, kita tidak pernah membahas proyek ini secara detail di tingkat Direksi. Itu permasalahan. Makanya saya tidak tahu Pak bagaimana bentuk daripada project ini.

PH (MI)

: Kalau Pak Azwani?

Saksi (ASj)

: Seperti yang disampaikan pak, bahwa dalam pengajuan RKAP, diajukan oleh unit bersangkutan kepada tim, kemudian yang bertanggung jawab di tingkat direksi adalah Direktur yang terkait, dalam hal ini Direktur Pemasaran teknisnya pak. Kedua adalah, masalah keuangannya ke Direktur Keuangan.

PH (MI)

: Kalau di dalam RKAP 2002 ini, hadir dalam RUPS, Roes Arya deputi menteri negara BUMN dst, Hari Susetyo Nugroho pendamping kuasa pemegang saham, komisaris PT. PLN: Endro Utomo Komisaris utama, Martiono Hadianto komisaris, Sofyan A Djalil komisaris, Bambang Bintoro Sudjito Komisaris, Ermansyah Djamin Komisaris. Direksi PT. PLN: Eddie Widiono Direktur Utama, Tunggono Direktur Pemasaran dan Distribusi,

Hardiv

Haris

Situmeang Direktur

Perencanaan, Bambang Hermiyanto Priadi Direktur Operasi, F Parno Isworo Direktur Keuangan, Azwani Sjech Umar Direktur SDM dan Organisasi. Ini catatannya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin


konfirmasi dari saksi, apakah memang hadir atau tidak dalam RUPS ini, dan apakah saksi ingat bahwa salah satu diantaranya yang diputuskan adalah mengenai Roll-Out CIS RISI ini. Dan juga disetujui, dianggarkan biayanya sebesar Rp. 150 Miliar? Saksi (ASj)

: Saya hadir tapi tidak ingat mengenai catatan Roll-Out itu.

PH (MI)

: Ini, ini bukan catatan saudara saksi ini, ini adalah keputusan RUPS.

Saksi (ASj)

: Keputusan RUPS menyangkut semua hal pak, jadi tidak hanya masalah yang disebutkan tadi.

PH (MI)

: Ketika itu menurut ingatan saudara saksi, apakah keputusan RUPS itu selalu dibacakan atau tidak, atau hanya diam-diam aja? Atau kebiasaannya keputusan RUPS itu dibacakan atau tidak?

Saksi (ASj)

: Keputusan RUPS dibacakan tapi secara menyeluruh, tidak detail satu persatu.

PH (MI)

: Yang benar saudara saksi? Yang saya tanya juga ini kan hanya masalah tertentu.

Hakim Ketua

: Saudara penasihat hukum, begini saja ditunjukkan sebagai bukti saja. Apakah tanda tangan dia ada di situ? Ini kan dia lupa lupa ingat. Lupa lupa lupa. Kita tunjukkan. Nanti di dalam pledoi, silahkan dilampirkan.

PH (MI)

: Nah kembali ke masalah ini, saya mau ke Pak Hardiv ya. Apakah saudara saksi pernah membuat perencanaan mengenai Roll-Out ini? Dan kemudian apakah pernah membuat pertanggungjawabannya di dalam RUPS?

Saksi (HH)

: Seingat saya, tidak pernah membuat menganalisis mengenai project ini. Jadi prosesnya begini bapak yang biasanya dilakukan di PLN

Hakim Ketua

: Tidak pernah kan?

Saksi (HH)

: Saya hanya menjelaskan supaya lebih jelas. Bapak misalnya pemimpin wilayah, ingin mengusulkan sesuatu proyek di dalam scope wilayah bapak. Maka bapak mengirimkan itu ke Direktur Keuangan. Setelah semuanya di compile, itu akan dibahas Direksi, karena menyangkut tugas Direksi di dalam pengusulan ke RUPS, yang didahului dulu ke Dewan Komisaris. Tetapi yang saya ingat, tidak pernah project ini secara entity secara lengkap dibahas. Khususnya di dalam sidang Direksi. Itu pak. Jadi banyak kalau jawaban kita mohon maaf nggak tahu, lupa,


karena memang tidak pernah secara natural, bahwa proyek ini dibahas secara detail bapak. PH (MI)

: Baik saya teruskan.. (dipotong oleh Saksi HH)

Saksi (HH)

: Dan tolong saya mohon maaf, apakah saya menandatangani ada hadir di situ? Karena saya lupa.

PH (MI)

: Kalau seandainya saudara saksi Hardiv tidak hadir karena ini di bawah lingkup perencanaan ya, siapa yang harus menjelaskan project ini? Dirut kah atau yang lain?

Saksi (HH)

: Kalau itu di dalam ruang lingkup di bawah RKAP, maka Direktur sebagai koordinator Direktur Keuangan membawa ke sidang direksi, melaporkan sebagai tahap awal ada proyek-proyek ini. Nah kesatu, proyek ini tidak pernah dibahas. Itu, yang dari awal saya bilang.. (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Kalau dari awal seperti itu.. (dipotong oleh PU)

PU

: Yang Mulia, sudah 3 kali penasihat hukum menanyakan sesuatu dengan “kalau”, saya keberatan Yang Mulia.

PH (MI)

: Baik terima kasih. Saudara saksi ya, saya masih mau kembali ke soal ini tadi.

Saksi (HH)

: Hakim Ketua, sebelum saya jawab, apakah saya diijinkan untuk bertanya?

Hakim Ketua

: Sebagai saksi, saudara hanya menjawab apa yang saudara tahu.

Saksi (HH)

: Baik pak. Karena saya tidak tahu apakah saya hadir atau tidak, dan saya tidak ingat ada ini. Itu kira-kira. Tapi bapak itu nanya saya terus.

PH (MI)

: Ya karena begini, ini kan menyangkut satu project yang berhubungan dengan keuanagan ya. Project ini kan akan ada, mesti disesuaikan dengan rencana anggaran ya. Kalau sudah itu pada tahun berikutnya, kan ada pertanggungjawaban terhadap project dan keuangannya itu, nah yang saya mau tanya kepada saksi, ya, apakah pernah ingat mengusulkan pembiayaan kepada Direktur Keuangan mengingat project ini di dalam lingkup saudara saksi Hardiv.

Saksi (HH)

: Seingat saya tidak pernah.

PH (MI)

: Baik, kalau saudara saksi tidak ingat ya, tidak pernah ya. Kemudian saya lanjutkan dengan hal yang lain. Saudara saksi ya, pak Hardiv saya


masih kembali ke project ini lagi ya. Apakah saksi ingat bahwa tahun 1997, 1998, 1999, itu Roll-Out SIMPEL RISI ini pernah juga direncanakan akan dibiayai oleh World Bank? Saksi (HH)

: Pernah memang ada World Bank, tapi tidak jadi. Itu maksimum yang bisa saya sampaikan.

PH (MI)

: Tetapi itu pernah ada ya?

Saksi (HH)

: Pernah ada ke arah itu, tetapi tidak pernah terlaksana. Itu yang saya bisa ingat bapak , di luar itu saya tidak bisa ingat lagi. Karena tahun 2000 saya tidak menjabat Direksi. Sehingga ada diskontinuitas dan saya juga tidak menjabat Direksi setelah 2003 sehingga monitoring adalah di luar daripada scope kita.

PH (MI)

: Saya masih kembali ke 1997-1998 itu ya. Seingat saudara saksi, karena ini mau dibiayai oleh World Bank, proyek yang ditawarkan ini apakah memang Roll-Out SIMPEL ini atau ada bentuk lain dari project itu?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu pak, tetapi biasanya project... (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kalau memang saudara tidak tahu sudah jawab tidak tahu, kesannya kan saudara tahu. Tidak tahu ya tidak tahu. Jadi bingung hakim dengarnya.

Saksi (HH)

: Baik Pak.

PH (MI)

: Kemudian pertanyaan saya yang lain Pak Hardiv ya. Apakah saksi tahu bahwa antara tahun 1996-2001 itu ya, ada pihak lain yang pernah menawarkan project serupa kepada PLN. Pernah ingat Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak ingat Pak. Tidak tahu.

PH (MI)

: Apakah saksi tidak pernah ingat bahwa Anderson Consulting ya, telah melakukan studi mengenai ITSP? Apakah saksi ingat apa yang mereka tawarkan ketika itu atau apa yang diputuskan Direksi ketika itu?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu pak.

PH (MI)

: Mengenai biaya yang ditawarkan bahwa ini akan...?

Saksi (HH)

: Termasuk itu pak saya tidak tahu

PH (MI)

: Oleh Bank Dunia $250.000.000?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu. Secara substansi pun saya tidak terlibat.

PH (MI)

: Yang lain lagi saya mau coba Yang Mulia, kepada saudara saksi ini mengenai surat dakwaan. Isi surat dakwaan karena saksi ini tidak tahu


begitu banyak masalah ini, saya mau tahu soal surat dakwaan. Untuk bapak berdua ya tolong. Apakah bapak-bapak berdua sebagai saksi pernah juga diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Margo Santoso, Fachmi Mochtar dan Gani Abdul Gani? Berhubungan dengan SIMPEL RISI ini? Hakim Ketua

: Pernah gak diperiksa sebagai saksi untuk bapak-bapak ini?

Saksi (ASj)

: Saya pertama dipersiksa pada kasus Pak Eddie Widiono Suwondho sebagai tersangka.

PH (MI)

: Pak Hardiv juga tidak ya?

Saksi (HH)

: Tidak pernah pak

PH (MI)

: Apakah pada kedua saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik adanya bukti penerimaan uang sesuai Business Plan dari PT Netway yang diterima Eddie Widiono Rp. 2 Miliar, kemudian Margo Santoso Rp. 1 miliar rupiah, dan Fachmi Mochtar Rp. 1 Miliar?

Saksi (ASj)

: Waktu disidik tidak pernah juga ditanyakan itu pak.

PH (MI)

: Tidak pernah ditanya Pak Azwani ya. Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu.

PH (MI)

: Apakah bapak-bapak sebagai saksi penah mengetahui bahwa bulan September 2000 terdakwa ini Pak Eddie Widiono bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di seluruh Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang melalui perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway ?

Saksi (ASj)

: Tidak tahu pak

PH (MI)

: Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak Tahu.

PH (MI)

: Apakah para saksi juga pernah mendengar, bahwa Gani Abdul Gani pernah menawarkan, mempersiapkan proposal yang disepakati oleh Eddie Widiono mengenai Outsourcing Roll-Out CIS RISI yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 tahun dengan asumsi biaya Rp. 905 miliar lebih?

Saksi (ASj)

: Tidak tahu Pak.

PH (MI)

: Pak Hardiv?


Saksi (HH)

: Tidak tahu dan tidak terlibat.

PH (MI)

: Apakah para saksi juga pernah mengikuti atau hadir pada bulan September 2000, diruang Eddie

Widiono

rapat Direktur Pemasaran PT. PLN, Pak

mengundang

Gani

Abdul

Gani

untuk

mempresentasikan kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI di hadapan beberapa pejabat PT PLN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang? Saksi (ASj)

: Tidak pernah.

Saksi (HH)

: Mohon maaf pak tahun berapa?

PH (MI)

: Tahun 2000.

Saksi (HH)

: Saya tidak Direksi pada tahun 2000.

PH (MI)

: September 2000 tidak ya? Oke.

Saksi (HH)

: Jadi saya tidak tahu dan tidak hadir.

PH (MI)

: Apakah para saksi juga mengetahui bahwa Pak Eddie Widiono tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang? Pernah dengar Pak?

Saksi (ASj)

: Tidak.

PH (MI)

: Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak tahu Pak.

PH (MI)

: Apakah bapak berdua pernah

mengetahui bahwa Margo Santoso

pernah membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat, untuk melakukan penelitian terhadap proposal PT Netway Utama dan mengarahkan Tim tersebut agar mendukung keinginan terdakwa untuk mewujudkan rencana outsourcing implementasi CIS RISI tersebut? Saksi (ASj)

: Tidak tahu.

PH (MI)

: Terdakwa maksudnya adalah Eddie Widiono.

Saksi (ASj)

: Tidak tahu.

Saksi (HH)

: Tidak tahu Pak.


PH (MI)

: Akan diteruskan oleh yang lain Yang Mulia.

PH (MR)

: Terima kasih atas waktunya Yang Mulia. Saudara saksi ya, saya mulai dari Pak Azwani dulu, Pak Azwani kenal tidak dengan saudara Gani Abdul Gani?

Saksi (ASj)

: Tidak.

PH (MR)

: Tidak kenal. Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak

PH (MR)

: Kemudian, apakah pak Azwani pernah melihat atau membaca ya, proposal dari Netway Utama untuk Roll-Out CIS RISI yang dibuat tahun 2002?

Saksi (ASj)

: Tidak.

PH (MR)

: Tidak pernah ya. Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak.

PH (MR)

: Kemudian, Pak Azwani, bapak menjadi direktur SDM tahun 1998-2003 ya pak ya? Betul ya?

Saksi (ASj)

: Betul.

PH (MR)

: Pak Azwani pernah gak pak membaca atau mengetahui, adanya kesimpulan rapat konsultasi terbatas Dirut dan Dewan Komisaris PLN, tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena?

Saksi (ASj)

: Tidak, tidak hadir.

PH (MR)

: Tapi pernah mendengar nggak, bahwa ada rapat konsultasi terbatas?

Saksi (ASj)

: Tidak pernah mendengar.

PH (MR)

: Kemudian Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak pernah mendengar sama sekali.

PH (MR)

: Kemudian kepada Pak Azwani ya, di dalam BAP saudara kan mengatakan bahwa, disebutkan tentang dalam hal apa saja Direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS ya, ini dalam BAP saudara no.8 halaman.. no. 8, tidak ada halamannya, tetapi disini disebutkan perbuatan-perbuatan di bawah ini yang dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS, dan persetujuan tersebut setelah mendapatkan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, disebutkan disini dari A sampai G. Di dalam huruf E saudara menerangkan mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau


pihak lain berupa kerjasama operasi kontrak manajemen, kerjasama lisensi, bangun guna serah, bangun guna milik, dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha, antara lain perjanjian pembelian tenaga listrik. Nah, sepengetahuan saudara saksi ya, yang dimaksud dengan dampak keuangan bagi perseroan ini seperti apa ya yang saudara ketahui? Hakim Ketua

: Begini, saudara saksi sebagaimana yang tadi diuraikan, dibacakan oleh saudara penasehat hukum, itu darimana saudara memperoleh, apakah dari AD atau... (dipotong oleh Saksi AS)

Saksi (ASj)

: Anggaran Dasar.

Hakim Ketua

: Dari Anggaran Dasar, di pasal berapa?

Saksi (ASj)

: Saya kurang ingat pak, tapi ada di Anggaran Dasar.

Hakim Ketua

: Itu yang saudara uraikan disana adalah, menyalin apa yang tertuang di Anggaran Dasar?

Saksi (ASj)

: Ya, Multi Years.

Hakim Ketua

: Hah? Multi years?

Saksi (ASj)

: Proyek multi years.

PH (MR)

: Ya maksud saya, pertanyaan saya, saudara tahu

nggak dampak

keuangan ini yang saudara saksi mengutip apa yang tertuang di Anggaran Dasar saudara tahu gak? Saksi (ASj)

: Saya mengutip saja di Anggaran Dasar.

PH (MR)

: Jadi nggak tahu ya maksudnya apa. Kepada Pak Hardiv pak, pertanyaan saya yang sama mohon di jawab.

Saksi (HH)

: Mohon maaf

pak, pertanyaan bapak tuh tolong di spesifikasikan,

dampak dari project ini, atau logika thinking yang biasanya berlaku di PLN? PH (MR)

: Nggak, saya kira jawab saja dulu pertanyaan saya.

Saksi (HH)

: Maaf pak, saya tidak jelas.

PH (MR)

: Ini kan jelas di sini “mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, bangun guna serah, bangun guna milik, dan perjanjianperjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan.” Nah pertanyaan


saya, mohon dijelaskan kepada kami yang dimaksud dengan dampak bagi perseroan itu yang seperti apa begitu lho. Saksi (HH)

: Itu macam-macam Pak, bisa dampak keuangan bagi likuiditas, bisa dampak keuangan PLN tidak membayar, itu tergantung the nature of the project. Itu yang harus dibahas. Apakah membuat likuiditas menjadi turun, ataukah dia tidak menguntungkan kepada PLN, semua aspek pak. Jadi tingkat visibility study project itu harus dibahas, untuk melihat apakah secara keseluruhan integritas keuangan PLN itu dapat di maintain. Jadi bukan hanya satu sisi.

PH (MR)

: Baik. Dari keterangan saudara tadi ya, tentang proyek Roll-Out CIS RISI, ini ada kaitannya gak atau ada pengaruhnya atau dampak bagi keuangan PLN?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu pak. Karena dimensi daripada proyek ini sayapun tidak tahu.

PH (MR)

: Ya ya ya sudah tahu. Tadi saudara sudah jawab tidak tahu ya. Kepada Pak Azwani ya. Pak Azwani kenal dengan Pak Sunggu Aritonang?

Saksi (ASj)

: Kenal.

PH (MR)

: Pada waktu saudara menjabat sebagai direktur SDM ini, pak Sunggu menjabat sebagai apa pak?

Saksi (ASj)

: Saya kurang ingat tahunnya, tapi pernah menjabat di IT.

PH (MR)

: Kepada Pak Hardiv, kenal Pak dengan pak Sunggu?

Saksi (HH)

: Kenal.

PH (MR)

: Ketika bapak menjabat sebagai Direktur Perencanaan PLN, beliau menjabat sebagai Direksi gak?

Saksi (HH)

: Tidak.

PH (MR)

: Tidak ya?

Saksi (HH)

: Tidak.

PH (MR)

: Sebagai apa pak beliau? Sepengetahuan saudara saksi?

Saksi (HH)

: Kalau tidak salah sebagai fungsional ahli untuk IT.

PH (MR)

: Kepada pak Sunggu Aritonang ya, e.... pak Azwani ya, dalam kaitannya dengan proyek Roll-Out CIS RISI ini, bapak tahu nggak peran dari Pak Sunggu Aritonang, Pak Azwani?

Saksi (ASj)

: Saya tidak tahu.


PH (MR)

: Betul ya saudara tidak tahu?

Saksi (ASj)

: Ya.

PH (MR)

: Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu.

PH (MR)

: Kepada Pak Azwani ya, Pak Azwani pernah membaca gak pak, surat dari Direktur PLN dari Pak Eddie Widiono, tanggal 23 November 2001 yang ditujukan kepada PT. PLN Disjaya. Pernah membaca gak pak?

Saksi (ASj)

: Tidak.

PH (MR)

: Pak Azwani tidak pernah membaca ya. Pak Hardiv pernah membaca pak?

Saksi (HH)

: Tidak membaca, suratnya saya punya tetapi tidak pernah dibahas untuk surat itu.

PH (MR)

: Kemudian, yang terakhir pak. Apakah Pak Azwani mengetahui apakah ada surat dari Dirut PLN dalam hal ini saudara terdakwa yang secara khusus menunjuk PT.Netway Utama sebagai pihak pemenang dalam Roll-Out CIS RISI?

Saksi (ASj)

: Tidak Pak.

PH (MR)

: Saudara tidak tahu. Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak tahu dan tidak terlibat.

PH (MR)

: Dari kami cukup Pak. Terima kasih.

PH (DA)

: Sedikit tambahan Yang Mulia. Saudara saksi Pak Azwani dan Pak Hardiv, kami mengacu kepada keterangan saksi sebelumnya bahwa pada tanggal 7 Agustus 2001 dan tanggal 9 Agustus 2001 ada dilakukan rapat di ruang direksi di PLN Pusat yang mana pada waktu itu GM Disjaya Pak Margo Santoso mempresentasikan project Roll-Out CIS RISI ini. Apakah Pak Azwani dan Pak Hardiv hadir dalam rapat 7 dan 9 Agustus terserbut?

Saksi (ASj)

: Seingat saya hadir.

PH (DA)

: Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Seingat saya, saya tidak hadir.

PH (DA)

: Gak hadir ya. Pak Azwani saya lanjutkan pertanyaannya.bapak hadir tadi ya pak. Apakah saat itu GM Disjaya menjelaskan project CIS RISI ini dan mempresentasikannya?


Saksi (ASj)

: Saya lebih concern mengenai pembicaraaan masalah surat kaleng.

PH (DA)

: Lebih concern membicarakan surat kaleng ya. Kembali saya tanyakan, apakah ada penolakan direksi waktu itu terhadap pelaksanaan proyek CIS RISI di Disjaya?

Saksi (ASj)

: Saya kurang ingat.

PH (DA)

: Kurang ingat ya. Selanjutnya pertanyaan saya, kepada kedua saksi. Sehubungan dengan pelaksanaan project dengan menunjuk partner Joint Venture di PLN, apakah saudara saksi mengetahui ada proses penunjukan terhadap Joint Venture di PLN untuk project yang lain?

Hakim Ketua

: Yang mana yang dimaksud? Joint Venture nya yang mana?

PH (DA)

: Begini pak maksud saya begini. Sehubungan dengan pelaksanaan RollOut CIS RISI ini, kan ditunjuk Netway. Pertanyaan saya ditunjuk Netway sebagai partner, pertanyaan saya, dalam konteks penunjukkan partner lain partner joint venture lain di PLN apakah melalui tender atau tidak?

Hakim Ketua

: Tahu gak saudara?

Saksi (ASj)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Tidak.

PH (MR)

: Sedikit tambahan ya. Pak Azwani tahu gak pak ada pengadaan di PLN Disjaya, yang dikenal dengan kontrak-kontrak kecil itu yang berkaitan dengan pemberian pengadaan SIMPEL RISI di Disjaya yang juga dalam hal ini ditunjuk juga Netway Utama? Tahu gak saudara saksi?

Saksi (ASj)

: Saya tidak tahu.

PH (MR)

: Saudara tidak tahu ya. Pak Hardiv tahu gak pak?

Saksi (HH)

: Tidak tahu.

Hakim Ketua

: Kepada saudara terdakwa ada yang mau ditanyakan?

Terdakwa

: Iya.

Hakim Ketua

: Saya ingatkan ya, pertanyaan langsung ya, untuk tidak mengulang-ulang lagi.

Terdakwa

: Siap Yang Mulia. Saya akan bertanya kepada saksi Azwani terlebih dahulu. Pak Azwani menjabat direktur SDM 1998-2003. Apakah Pak Azwani dapat menjelaskan dengan singkat situasi yang dihadapi PLN pada tahun 2000. pada saat dimana mungkin saya beri clue sedikit, pada


saat PLN mengalami kerugian terbesar 23 Triliunan lebih, bagaimana situasi PLN pada masa itu ? Saksi (ASj)

: Saya tidak bisa menguraikan.

Terdakwa

: Tidak bisa menguraikan? Apa masalah utama yang dihadapi PLN pada masa itu pak Azwani?

Saksi (ASj)

: Seingat saya selama Direksi ada 3 hal pokok yang menjadi tugas dari Direksi. Satu mengenai masalah IPP, kedua masalah restrukturisasi keuangan, yang ketiga masalah restrukturisasi korporat.

Terdakwa

: Saya fokus kepada yang restrukturisasi masalah korporat Pak Azwani. Tahun 2000 itu mungkin ada tambahan juga bahwa ada 26 daerah mengalami krisis listrik di Indonesia pada waktu itu. Dalam rangka restrukturisasi korporat, apakah ada arahan Dirut Pak Kuntoro pada waktu itu yang menyangkut masalah desentralisasi kewenangan?

Saksi (ASj)

: Saya kurang ingat.

Terdakwa

: Pak Azwani tidak ingat. Pak Azwani tidak ingat ada SK 075, lengkapnya 075/010/DIR/2000 keluar 9 Mei tahun 2000 memberi kewenangan tidak terbatas kepada GM untuk pengadaan? Tidak ada batasnya. Ini merupakan addendum terhadap SK 038.

Saksi (ASj)

: Saya tidak ingat.

Terdakwa

: Pak Azwani tidak ingat. Apakah saksi ingat Pak Kuntoro pernah menyatakan supaya kita mencari upaya terobosan mengatasi masalah penanganan investasi termasuk mengalihkan upaya Capex to Opex. Capital Expanditur ke Operational Expanditur ?

Saksi (ASj)

: Mohon maaf Pak Eddie, saya tidak ingat.

Terdakwa

: Baik. Mungkin saya ke masalah yang mungkin Pak Azwani rasanya masih ingat. Pak Azwani menyatakan di dalam BAP 29 Oktober 2010, pertanyaan ke- 5. Pak Azwani menyatakan bahwa Pak Azwani bertanggungjawab pada sidang direksi pada saat menjelaskan Tupoksi bapak menjelaskan bahwa bapak bertanggungjawab pada sidang direksi, (rutin) kepada komisaris, RUPS. Apa dasar pernyataan Pak Azwani ini?

Saksi (ASj)

: Direksi diangkat oleh RUPS, sehingga bertanggungjawabnya adalah kepada RUPS.


Terdakwa

: Jadi bertanggung jawab kepada RUPS ya? Ini sesuai dengan UndangUndang PT dan Undang-Undang BUMN. Tidak kepada komisaris?

Saksi (ASj)

: Komisaris sebagai representasi dari RUPS.

Terdakwa

: Jadi pernyataan Pak Azwani yang menyatakan bahwa Pak Azwani bertanggung jawab kepada Sidang Direksi, bertanggung jawab ke komisaris dan RUPS diperbaiki?

Saksi (ASj)

: Kepada sidang direksi iya.

Terdakwa

: Bagaimana ini? Dasar yang

mana ini yang menyatakan bapak

bertanggung jawab kepada sidang Direksi? Saksi (ASj)

: Sebagai direksi bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi.

Terdakwa

: Pengertian saya mengenai kata bertanggungjawab itu, kalau bapak bertanggung jawab kepada

seseorang, maka dia yang menentukan

kinerja kerja bapak baik atau tidak dan berhak mengangkat dan memecat bapak. Apakah sidang direksi berhak memecat direktur SDM? Saksi (ASj)

: Tidak

Terdakwa

: Jadi saya kira, baik kalau begitu mengenai itu saya kira cukup. Sebagai Direktur yang

mempertanggung jawabkan masalah SDM dan

organisasi, ini bidang tanggung jawab Pak Azwani bukan? Saksi (ASj)

: Ya.

Terdakwa

: Apakah saksi dapat menjelaskan progress restrukturisasi perusahaan di tahun 2000? Khususnya resrukturisasi di PLN Disjaya yang merupakan unit di bawah binaan Direktur Pemasaran. Apakah benar ada kebijakan PLN pusat untuk membentuk JEDU?

Saksi (ASj)

: Benar.

Terdakwa

: Akan diapakan JEDU itu setelah jadi Pak Azwani?

Saksi (ASj)

: Akan di unbundle.

Terdakwa

: Di unbundle? Artinya?

Saksi (ASj)

: Dilepas.

Terdakwa

: Dilepas dari PLN? kemudian diapakan?

Saksi (ASj)

: Menjadi pihak yang berbeda. Bukan lagi unit dari PLN.

Terdakwa

: Apakah ada rencana akan di strategic partnerkan dengan pihak luar?

Saksi (ASj)

: Belum tau.


Terdakwa

: Tetapi rencananya akan di...?

Saksi (ASj)

: Unbundle

Terdakwa

: Di Unbundle dan kepemilikannya akan dilepas dari negara. Betul?

Saksi (ASj)

: Ya

Terdakwa

: Apakah dalam rangka JEDU, ya, Pak Azwani ingat ada kebijakan PLN pusat yang menghapuskan 7 cabang dan menggantikan dengan 35 area pelayanan di Disjaya?

Saksi (ASj)

: Maaf bisa diulang?

Terdakwa

: 7 cabang di wilayah Distibusi Jakarta Raya direstruktrur menjadi 35 area pelayanan di bawah JEDU? Betul?

Saksi (ASj)

: Ya

Terdakwa

: Apakah setahu saksi untuk perubahan tersebut sebelumnya, sebelum perubahan Disjaya diberikan kelengkapan yang cukup, misalnya dengan sistem informasi yang memadai?

Saksi (ASj)

: Menurut laporan yang ada, mereka tidak mempunyai sesuatu yang lengkap untuk menjadi sebuah unit yang lengkap seperti yang diharapkan JEDU.

Terdakwa

: Jadi PLN Pusat membuat kebijakan dan tidak melengkapi dengan sistem informasi yang dibutuhkan. Apakah saksi ingat bahwa kepala divisi akuntansi pernah mengingatkan Direksi bahwa ada potensi kegagalan rekonsiliasi pendapatan di Disjaya dalam jumlah yang signifikan, dalam artian ratusan miliar yang dapat berakibat dicabutnya peringkat wajar tanpa persyaratan dari kantor akuntan publik?

Saksi (ASj)

: Tidak ingat

Terdakwa

: Tidak ingat? Saudara saksi tidak menerima nota dinas dari Kadivtan yang diteruskan kepada direksi?

Saksi (ASj)

: Tidak.

Terdakwa

: Masih mengenai restrukturisasi, apakah saksi dapat menjelaskan yang dimaksud dengan proses unbundling yang menghasilkan self services? Unit-unit self services, rencananya dibuat demikian. Apakah saksi mengingat ini?

Saksi (ASj)

: Tidak.


Terdakwa

:

Apakah pelayanan sistem informasi untuk kepentingan PLN dan sektor pelistrikan ini ada rencana untuk di-unbundle dari PLN sendiri?

Saksi (ASj)

: Tidak

Terdakwa

: Tidak ingat atau tidak tahu?

Saksi (ASj)

: Tidak tahu

Terdakwa

: Tidak tahu. Apakah saksi ingat dan ini saksi ucapkan saksi sampaikan dalam rapat Dekom Januari 2003, konsultasi Dekom pada mana saat Pak Azwani mengajukan konsep SK untuk pembentukkan self services? Pak Azwani menyatakan bahwa masalah utama dalam pembentukkan anak perusahaan non-core dan self services adalah kepastian adanya pasar usaha jasa perusahaan tersebut sehingga perusahaan X PLN dan pemain swasta dapat berkompetisi dengan sehat?

Saksi (ASj)

: Iya

Terdakwa

: Betul ya Pak Azwani. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengadakan pasar usaha yang kompetisi tadi dari Direksi PLN? Siapa yang diberi tanggung jawab untuk membuat itu?

Saksi (ASj)

: Saya kurang ingat ya

Terdakwa

: Apakah tugas Direktur Pemasaran yang dibawahnya dibantu oleh kepala divisi pengembangan usaha itu termasuk di dalam tugas untuk menciptakan pasar bagi usaha jasa kelistrikan?

Saksi (ASj)

: Saya tidak ingat

Terdakwa

: Apakah saksi ingat di tahun 2000 PT PLN mendirikan anak perusahaan bidang telematika bernama Icon Plus?

Saksi (ASj)

: Iya

Terdakwa

: Betul? inisiatif siapa pendirian Icon Plus tersebut? PLN, pihak luar atau?

Saksi (ASj)

: PLN


Terdakwa

: Inisiatif PLN. Apakah saksi ingat bahwa dalam ITSP yang disusun konsultan Bank Dunia “Anderson Consulting” dan diperbaharui oleh Price Water House Cooper, dimana direncanakan Bank Dunia akan meluncurkan dana pinjaman $250 juta untuk pengembangan sistem informasi PLN ada di bahas secara khusus mengenai Icon Plus?

Saksi (ASj)

: Tidak..tidak ingat saya

Terdakwa

: Tidak ada atau tidak ingat?

Saksi (ASj)

: Tidak ingat saya

Terdakwa

: Baik. Apakah karena tidak masuk dalam ITSP lalu pendirian Icon Plus dapat dikatakan melanggar aturan?

Saksi (ASj)

: Icon Plus setau saya dibicarakan dengan Dekom

Terdakwa

:

Dibicarakan dengan Dekom, jadi tidak melanggar aturan meskipun tidak disebut dalam ITSP? Baik, terima kasih. Apakah selaku Direktur SDM Pak Azwani mengetahui bahwa

dalam surat 36/160/DITSAR/2001

tanggal 15 Januari 2001 dari Direktur Pemasaran kepada PLN Distribusi Jakarta ada disebutkan bahwa proposal Netway merupakan peluang bisnis yang menarik dan mengarahkan, dan bisa mengarahkan pembentukan joint venture company antara Netway dengan

anak

perusahaan PLN? Apakah kebijakan ini sejalan dengan arah unbundling PLN? Tidak tahu? Saksi (ASj)

: Tidak tahu

Terdakwa

: Pak Azwani. Apakah Pak Azwani mengetahui bahwa ada laporan Dsistribusi jakarta menyangkut pengembangan kerjasama RISI yang dilakukan sejak tahun 94?(dipotong oleh saksi A)

Saksi (ASj)

: Tidak

Terdakwa

: Belum..Bukan

itu

pertanyaannya,

dalam

laporan

mengenai

implementasi simpel RISI tahun 2000 tim Disjaya melaporkan adanya kendala kesediaan PLN di bidang IT untuk melaksanakan implemntasi tersebut. Apakah Pak Azwani tahu? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (ASj)

: Tidak ingat

Terdakwa

: Apakah pada masa itu PLN mempunyai cukup tenaga-tenaga IT? Tahun 2000?

Saksi (ASj)

: Rasanya tidak

Terdakwa

: Tidak cukup. Apakah Pak Azwani ingat dalam Rapat Direksi tanggal 7 dan 9 Agustus, Pak Azwani hadir, absensi ada, saya bisa tunjukkan tanda tangan Bapak. GM Disjaya melaporkan bahwa dari 220 tenaga IT yang dibutuhkan oleh Disjaya, PLN Disjaya hanya mampu menyediakan 80 tenaga?

Saksi (ASj)

: Saya tidak ingat karena saya lebih concern mengenai masalah surat kaleng

Terdakwa

: Ini masalah SDM Pak yang saya tanyakan

Saksi (ASj)

: Saya tidak ingat

Terdakwa

: Baik. Apakah Pak Azwani dapat menjelaskan dampak dari penerapan suatu tekhnologi informasi terhadap PLN khususnya di bidang Distribusi?

Apakah

bisa

memberikan perbaikan efisiensi

yang

signifikan? Saksi (ASj)

: Iya

Terdakwa

: Bentuk perbaikan apa yang diharapkan kalau dari unit Distribusi?

Saksi (ASj)

: Satu, konsistensi data

Terdakwa

: Konsistensi data

Saksi (ASj)

: Kedua, tagihan itu menjadi tidak dobel. Saya kira itu yang paling dominan

Terdakwa

: Penambahan pendapatan?

Saksi (ASj)

: Dengan demikian tentu ada penambahan pendapatan


Terdakwa

: Pengurangan piutang pelanggan? Apakah itu juga termasuk dampak? Pengurangan piutang pelanggan?

Saksi (ASj)

: Ga tahu saya

Terdakwa

: Apakah Pak Azwani tahu dampak negatif dari pada sistem informasi tersebut?

Saksi (ASj)

: Tidak

Terdakwa

: Pak Azwani pernah mendengar mengenai

Resistansi pegawai dan

Management of Change? Saksi (ASj)

: Iya

Terdakwa

:

Apakah Management of Change menjadi kunci penentu keberhasilan implementasi program IT?

Saksi (ASj)

: Iya

Terdakwa

: Lanjut Pak Azwani, saya ingin mendapat, tadi Pak Azwani kami tanya mengenai gambaran tapi mungkin ini agak sedikit lebih tajam. Apakah Pak Azwani ingat keputusan penting yang diambil Direksi pada masa Dirut di zaman Pak Kuntoro? Satu mungkin dua keputusan penting? (dipotong oleh hakim)

Hakim

: (Suara Hakim tidak terdengar karena tidak menggunakan mic.)

Terdakwa

: Begini Hakim Yang Mulia, kami memerlukan kesaksian Pak Azwani mengenai situasi pengambilan keputusan pada masa tahun 2000 tersebut yang oleh beberapa saksi, saya kira termasuk Pak Hardiv dan Pak Azwani dipertanyakan. Apakah ini pernah melalui rapat Direksi atau tidak? Oleh karena itu saya perlu, apa namanya gambaran dari Pak Azwani bagaimana situasi pengambilan keputusan Direksi. Apakah betul Direksi dalam mengambil keputusan selalu berkumpul bersamasama membuat keputusan, masuk dalam agenda dan sebagainya?

Saksi (ASj)

: Seingat saya iya


Terdakwa

: Oke. Apakah seingat saksi pada waktu itu, Dirut selalu menghadiri rapat Dekom dengan Dirut, Direksi pada masa Pak Kuntoro?

Saksi (ASj)

: Tidak ingat

Terdakwa

: Tidak. Pernah nggak Pak Kuntoro selaku Dirut minta Dekom rapat konsultasi di ruang rapat beliau?

Saksi (ASj)

: Tidak ingat

Terdakwa

: Nggak ingat. Pak Azwani menyatakan tidak menghadiri dua rapat konsultasi dengan Dekom tanggal 16 Agustus dan tanggal 4 Oktober 2001. Apakah ada sanksi atas ketidakhadiran dalam rapat tersebut?

Saksi (ASj)

: Saya tidak hadir, memang dalam daftar hadir tidak ada

Terdakwa

: Pertanyaannya apakah ada sanki dalam ketidakhadiran semacam itu?

Saksi (ASj)

: Tidak

Terdakwa

: Apakah semasa Pak Kuntoro saksi mengetahui ada notulen rapat Direksi yang ditanda tangani Dirut? Seperti yang saksi jelaskan dalam BAP 29 oktober 2010 pertanyaan nomor 9?

Saksi (ASj)

: Isinya BAP nomor 9 itu apa ya?

Terdakwa

: Mohon izin Yang Mulia kami ingin membacakan ini. Yang Mulia kami boleh memberi penjelasan sedikit bahwa sepengetahuan kami, Pak Kuntoro (dipotong oleh Hakim)

Hakim

: (Suara Hakim tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

Terdakwa

: Baik. Pertanyaannya adalah “Bagaimana cara dan proses dalam pengambilan keputusan oleh Direksi serta apa dasar hukumnya? Jelaskan!” “Cara dan proses dalam pengambilan keputusan oleh Direksi adalah pada awalnya Direktur memberikan bahan masukkan kepada SEKPER yang berisi usulan untuk memasukkan dalam agenda rapar Direksi terkait kemudian dalam prosedur pemasukkan dalam rapat Direksi dan membuat Notadinas,selanjutnya dilakukan rapat Direksi, rapat Diresi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota Direksi yang mewakilinya.” Prosedur ini Bapak jelaskan dalam BAP pertanyaan nomor 9. Pertanyaan saya adalah, apakah prosedur ini dilakukan dengan penuh pada masa Pak Kuntoro? Saksi (ASj)

: Tidak ingat

Terdakwa

: Tidak ingat? Apakah Pak Azwani pernah ikut mengambil keputusan mengenai listrik swasta dalam masa Pak Kuntoro?

Saksi (ASj)

: Tidak

Terdakwa

: Tidak. Baik, sesuai BAP Bapak 29 Oktober 2010 pertanyaan 12 saat ditanyakan mengenai surat Dirsar 4323, Saksi mengatakan bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat direksi terkait pembahasan materi dalam surat tersebut dan tidak ada keputusan Direksi yang mengizinkan menempuh cara Outsourcing. Pertanyaan, apakah izin memberikan izin outsourcing ini merupakan suatu persetujuan final atau justru arah, Pak Azwani?

Hakim

: Yang saudara katakan apa?

Saksi (ASj)

: Yang saya katakan bahwa “segala sesuatu yang menyangkut mengenai segala keputusan Direksi mengikuti aturan yang ada“

Terdakwa

: Kalau begitu Pak Azwani saya ingatkan mengenai TLSK, Tata laksana Surat Menyurat di Lingkungan PLN. Dimana ada tiga produk surat menyurat, yang pertama adalah surat biasa, yang kedua produk hukum, yang ketiga adalah produk surat media melalui media. Surat biasa itu bukan merupakan suatu produk hukum karena itu bisa merupakan sarana komunikasi biasa. Produk hukum itu menurut TLSK nomor suratnya di beri tanda khusus (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Pertanyaannya sekarang apa?

Terdakwa

: Pertanyaannya

Pak. Apakah surat nomor 4323/060/DITSAR/2000

tersebut produk hukum atau surat komunikasi biasa? (dipotong oleh Hakim)


Hakim Ketua

: Pendapat itu

Terdakwa

: Pendapat itu Pak, kalau saya beri tahu Pak (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Jangan..jangan..jangan...

Terdakwa

: Bagaimana

caranya

memberikan,

memberi

tanda

bahwa

suatu

korespodensi merupakan surat suatu produk hukum? Apakah Pak Azwani tahu caranya? dalam tata laksana surat menyurat? Saksi (ASj)

: Tidak ingat saya

Terdakwa

: Tidak ingat. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Saya khawatir, pertanyaan saudara banyak nanya omong cuman di jawab “tidak ingat, tidak tahu” kasian saya dengan saudara.

Terdakwa

: Saya juga kasian tadi (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Makannya pertanyaan kasih yang simpel saja kaitkan langsung dengan kepentingan dakwaan atas diri saudara, itu saja.

Terdakwa

: Baik. Saya beralih ke Pak Hardiv

Hakim Ketua


Terdakwa

: Ada beberapa yang berbeda namun yang sama mungkin tidak perlu saya tanyakan lagi

Hakim Ketua

: Kalo nya saya ya, saudara jawab apa yang saudara tahu, jangan menganalisis dan jangan berpendapat, saudara tahu, saudara alami, saudara jalani. Kuncinya saja! Sudah?

Terdakwa

: Pak Hardiv dalam rapat 7 Agustus 2001 tercatat Bapak memberikan penjelasan mengenai pendanaan proyek di JBIC Development Bank. Apakah Bapak, kemudian tercatat disini masalah regional Dirren melaporkan hasil forum kerja sama pembangunan se-wilayah Sumatra. Apakah Bapak bisa mengkonfirmasi dalam rapat yang sama juga disampaikan presentasi GM Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mengenai Outsourcing IT di Distribusi Jakarta Jaya dan Tangerang?


Saksi (HH)

: Saya tidak tahu

Terdakwa

: Tidak tahu apa tidak ingat Pak Hardiv?

Saksi (HH)

: Ya karena tidak ingat saya tidak tahu

Terdakwa

: Apakah Bapak ingat Bapak memberikan penjelasan mengenai hasil forum kerjasama pembangunana se-wilayah Sumatra, yang berlangsung di Medan?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu, tidak ingat

Terdakwa

: Baik. Dalam BAP Bapak, Bapak menyatakan bahwa ingat mengenai rapat Direksi 8 Mei, dimana Bapak mengingatkan anggota Direksi yang lain bahwa penunjukkan partner seyogyanya melalui proses tender?

Saksi (HH)

: Iya

Terdakwa

: Betul?

Saksi (HH)

: Betul, karena proyek itu sudah berbeda

Terdakwa

: Pertama, apakah rapat Direksi pada waktu itu, rapat sifatnya rapat pengambilan keputusan atau rapat strategi?

Saksi (HH)

: Tidak ada dilaksanakan keputusan pada saat itu dan tidak dilaksanakan secara detail pembahasan,itu seingat saya

Terdakwa

: Baik, jadi tidak ada pengambilan keputusan dalam rapat itu?

Saksi (HH)

: Iya karena tidak ada pembahasan detail mengenai proyek itu di setiap sidang Direksi

Terdakwa

: Baik. Apakah Bapak ingat bahwa saya selaku Dirut pada masa itu, pada waktu itu juga menyampaikan bahwa untuk pengadaan CIS IBP akan dilakukan melalui tender?

Saksi (HH)

: Saya tidak ingat


Terdakwa

: Bapak tidak ingat. Apakah Bapak tidak ingat bahwa Bapak menanyakan bagaimana bisa tender fair kalau sudah ada 1 Joint Venture company dengan PLN?

Saksi (HH)

: Saya tidak ingat

Terdakwa

: Bapak tidak ingat

Saksi (HH)

: Cuman yang saya ingat pada saat itu adalah saya mengingatkan bahwa sifat dari project ini sudah berbeda, oleh karena itu harus mengikuti peraturan dan tingkat dari sisi yang berlaku

Terdakwa

: Apa dasar peraturannya Bapak menyatakan bahwa sifat (dipotong oleh saksi)

Saksi (HH)

: Pada saat ini tidak diadakan pembahasan karena di bilang awalnya dia bersifat pilot project sekarang menjadi bersifat komersil oleh karena itu nature dari project menjadi berbeda. Itu saja yang saya ingatkan pada rapat Direksi itu.

Terdakwa

: Pertanyaan saya Pak Hardiv, dengan dasar aturan apa Bapak menyatakan bahwa yang satu yaitu sifatnya pilot project karena itu boleh ditunjuk, sedangkan yang satu lagi sifatnya komersial jadi harus lewat tender?

Saksi (HH)

: Iya itu dasar logika berpikir saya karena sifat dari project itu sudah berbeda (dipotong oleh Hakim)

Hakim


Saksi (HH)

: Di sidang itu

Terdakwa

: Tidak ingat mengenai respon Direksi yang lain?

Saksi (HH)

: Tidak ingat, tidak ingat, tidak ingat

Terdakwa

: Apakah

saudara mengetahui, saudara saksi Pak Hardiv mengetahui

pada tahun 2000 PT.SAP atau maaf, SAP, suatu perusahaan software terkemuka di dunia telah memasukkan proposal untuk menyediakan berbagai software yang dibutuhkan PLN termasuk customer information system dengan merujuk studi ITSP Arthur Anderson ? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Sakai (HHS)

: Tidak tahu karena pada tahun 2000 saya bukan Direksi

Terdakwa

: Baik. Apakah saksi mengetahui bahwa sekertaris Dekom pada tahun 2001 memperoleh informasi dari rapat dengan VP IT bahwa ada proposal pengembangan CIS Industrial Best Practice dengan software paten SAP di Jawa Timur oleh SAP di lima cabang pilot proyek senilai $14,9 juta selama 2 tahun dan seharusnya seluruh Jatim memerlukan biaya $14,1 juta?

Saksi (HH)

: Tidak tahu dan rasanya tidak pernah terlibat dalam pembahasan substansi

Terdakwa

: Kalo ini, maaf informasi ini tidak berasal dari lingkungan Direktorat Perencanaan

Saksi (HH)

: Tidak tahu, lebih bagus Bapak mencari tau ke VP IT (dipotong oleh Hakim)

Hakim

: Cukup...cukup...jangan comment

Terdakwa

: Mungkin 1 pertanyaan yang sama dengan Pak Azwani, Apakah Pak Hardiv tahu bahwa Disjaya mengalami proses restuturiksasi dari 7 cabang sampai dengan 35 area pelayanan dengan IT yang tidak memadai?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu

Terdakwa

: Pak Hardiv tidak tahu pada tahun 2000? Betul?

Saksi (HH)

: Betul. Tahun 99 saya mengundurkan diri, tahun 2000 saya tidak Direksi. Jadi tidak punya pertanggung jawaban atau keterlibatan sebagai Direksi Perencanaan, tahun 2001 saya di angkat kembali

Terdakwa

: Apakah benar bahwa Pak Hardiv, meskipun bukan Direktur oleh Pak Kuntoro diminta hadir di Rapat Direksi?

Saksi (HH)

: Kadang-kadang di minta hadir tapi bukan merupakan mandatori

Terdakwa

: Benar di minta ya?


Saksi(H)

: Kadang-kadang di minta, tapi saya tidak tahu pada sidang apa

Terdakwa

: Satu pertanyaan lagi. Pak Hardiv, selaku Direktur perencanaan, pada periode

2001-2003

pada

saat

mana

PLN

mengalami

proses

Restrukturisasi, Unbunding tadi kata Pak Azwani, self services di bangun. Apakah ada rencana menggunakan pinjaman Bank Dunia untuk memperbaiki sitem informasi PLN? Saksi (HH)

: Seingat saya tidak ada inisiatif dari Direksi Perencanaan pada saat itu, Direktur Perencanaan

Terdakwa

: Pertanyaan saya apakah ada, saya tidak bertanya apakah itu inisiatif dari mana, tapi apakah ada rencana dari Direktur Perencanaan, Direktorat perencanaan pada waktu itu untuk menggunakan dana pinjaman dari IBRD untuk pengembangan sistem informasi ?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu

Terdakwa

: Baik, jadi Bapak juga tidak tahu apakah ada upaya penciptaan pasar atau tidak?

Saksi (HH)

: Saya tidak mengerti pertanyaan Pak Eddie, penciptaan pasar apa

Terdakwa

: Baik, apakah Pak Hardiv mengetahui mengenai pembentukan icon plus ?

Saksi (HH)

: Saya tidak tahu dan tidak terlibat

Hakim


Terdakwa

: Baik kalau tidak tahu mungkin yang paling dasar saja Pak Hardiv. Pak Hardiv diangkat menjadi Direktur oleh pemegang saham. Pak Hardiv atau Direksi , seluruh Direksi setiap tahun, diharuskan membuat laporan atas laporan mana pemegang saham nanti akan menyatakan apakah pemegang saham dapat menerima pertanggung jawaban dan memberikan yang disebut Acquitted Charge. betul?

Saksi (HH)

: Iya, itu sebagai korporat harus melaporkan kegiatan tahunan


Terdakwa

: Apakah Pak Hardiv selaku Direktur perencanan membuat laporan mengenai pekerjaan Pak Hardiv selama 1 tahun?

Saksi (HH)

: Saya tidak ingat lagi Pak

Terdakwa

: Apakah Pak Hardiv pernah dinyatakan tidak perform oleh pemegang saham

Saksi (HH)

: Saya tidak pernah dengar itu

Hakim Ketua


Terdakwa

: Baik. Ini pertanyaan yang paling dasar Yang Mulia

Hakim Ketua


Terdakwa

: Bukan Yang Mulia. Saya menanyakan karena saya tidak berhak menilai meskipun saya Dirutnya, saya tidak berhak menilai, yang menilai adalah pemegang saham

Hakim Ketua


Terdakwa

: Kaitannya Yang Mulia adalah bahwa saksi harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dalam 1 tahun kepada (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua


Terdakwa

: Banyak sekali aspek perencanaan yang terkait di dalam proyek CIS RISI ini yang oleh saksi dinyatakan tidak tahu, tidak ingat. Oleh karena tadi saya katakan Yang Mulia, kembali kepada pokok saja, apakah saksi ingat tidak pernah dinyatakan tidak perform? Kalau hal yang paling mendasar itu tidak ingat juga saya angkat tangan deh saksi

Hakim Ketua

: Gimna..gimana tuh

Saksi (HH)

: Saya tidak pernah dengar

Hakim Ketua

: Angkat tangan sudah tuh

Terdakwa

: Bapak Hakim (dipotong oleh Hakim)


Hakim

: Cukup

Hakim

: Apa surat bukti yang mau ditunjukkan oleh saksi ada? Terdakwa dan Penasehat Hukum, di lihat surat-surat bukti yang mana saksi? Yang mana dulu?

PU

: Saudara saksi BB 291 surat Nomor 4323 tanggal 13 Oktober 2000, saksi tahu? saksi Azwani?

Saksi (ASj)

: Iya

PU

: Tahu saudara?

Saksi (ASj)

: Tidak

PU

: Saksi Hardiv, BB 291 surat Nomor 4323 tanggal 13 Oktober 2000, saksi tahu?

Saksi (HH)

: Tidak tahu

PU

: Terdakwa?

Terdakwa

: Tahu

PU

: Tahu ya, tanda tangan...Baik..BB 296 Saksi Azwani Surat Nomor 36 tanggal 15 Januari 2001, saksi tahu?

Saksi (ASj)

: Tidak

PU

: Saksi Hardiv BB 296 surat nomor 36 tanggal 15 Januari 2001kepada PLN Disjaya?

Saksi(HHS)

: Tidak tahu

PU

: BB 38 Surat Nomor 2117 tanggal 14 Agustus 200,saksi tahu? Saksi Azwani?

Saksi (ASj)

: Tidak tahu

PU

: Saksi Hardiv?

Saks (H)

: Tidak tahu


PU

: BB Nomor 34/2360, saksi Azwani tahu?

Saksi (ASj)

: Tidak

PU

: Saksi Hardiv?

Saksi (HH)

: Tidak

PU

: Terdakwa?

Terdakwa

: Suara terdakwa tidak terdengar karena tidak menggungakan mic

PU

: BB 210, saksi Azwani tahu? Surat Nomor 2971?

Saksi (ASj)

: Tidak

PU

:

Saksi (HH)

: Tidak

PU

: Baik. BB Nomor 33/3109 ....22 Agustus 2001?Saksi Azwani tahu ?109?

Saksi Hardiv tahu 2971?

Surat dari Dekom Saksi (ASj)

: Tidak tahu

PU

: Saksi Hardiv tahu? surat 109, 22 Agustus, Surat dari Dekom?

Saksi (HH)

: Suara saksi tidak terdenga karena tidak menggunakan mic

PU

: Oh ya di buka silahkan, ini Pak silahkan

Saksi (HH)

: Saya tahu ada surat

PU

: Terdakwa tahu sudah ya?

Terdakwa

: Oh iya...iya

PU

: Kemudian BB 31.29 Surat nomor 3163 tanggal 23 November 2001, saksi Azwani tahu?

Saksi (ASj)

: Tidak tahu

PU

: Saksi Hardiv tahu?


Saksi (HH)

: Tidak tahu

PU

: Terdakwa tahu ya?

Terdakwa

: Suara terdakwa tidak terdengar karena tidak menggunakan mic

PU

: Sudah Pak. Cukup

Hakim

: Suara hakim tidak terdengar karena tidak menggunakan mic

Saksi (ASj)

: Di masa itu daftar hadirnya terpisah dan ini di tanda tangani oleh (dipotong oleh hakim)

Hakim

: Tahu saudara ini?

Saksi (ASj)

: Tahu

Hakim

: Hadir disini?

Saksi (ASj)

: Suara saksi Azwani tidak terdengar karena tidak menggunakan mic

Hakim Ketua

: Ya...ya...ya..silahkan ya keterangan dari teman sekolah ini ditanggapai dalam pledooi ya. Ada lagi yang mau saudara sampaikan? Cukup. Silahkan meninggalkan ruang sidang. Baik sidang kita skors dulu untuk keterangan saksi berikut , ini untuk solat dzuhur dan istirahat makan siang sampai dengan jam 1 (ketukan palu oleh Hakim untuk menutup hakim)

Hakim Ketua

: Skors dicabut sidang di buka kembali (ketukan palu oleh hakim untuk membuka sidang). Saksi berikut


Saksi #7: Azwani Sjech Umar & Saksi #8: Hardiv Harris Situmeang

Recommend Documents