Susunan Redaksi Pembina: Sri Mulyani Djoko Kirmanto Iwan Nursyirwan Bambang Susantono Hafil Widianto Imam Anshori Dewan Redaksi: A. Tommy M Sitompul R. Eddy Soedibyo Indrawadi Pemimpin Redaksi: Ade Satyadharma Wakil Pemimpin Redaksi: Fauzi Redaksi/Redaktur : Widayati Syamsu Rizal Sardi Wawan Hernawan Sri Sudjarwati M. Arwan Sadjimin Penyunting : Ade Satyadharma Fauzi Wawan Hernawan Widayati Sri Sudjarwati Desain/Lay Out: Ernawan U. Susanto Foto / Dokumentasi: M. Arwan Entis Amijaya Ernawan Sekretariat / Sirkulasi : Kasimun Sadjimin Ernawan Entis Amijaya
Alamat Redaksi : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Sekretariat Dewan Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7231083 Fax. (021) 7231083 e-mail :
[email protected] http://www.dsdan.go.id
2
Transportasi air di Sungai Musi, Sumatera Selatan
DAFTAR ISI SAJIAN UTAMA 4 Membentuk Pansus Memacu Penyelesaian Agenda Kerja Dewan SDA Nasional 6 Telah Diputuskan Keanggotaan Pansus SAJIAN KHUSUS 8 Pansus Penyusunan Naskah Jaknas SDA, Serahkan Tim Kecil Untuk Selaraskan Masukan Para Anggota 10 Pansus Jaknas SDA Terus Susun Rumusan 12 Pembahasan CAT
TTT INSPIRASI 13 Di Beberapa Provinsi dan WS Telah Terbentuk Wadah Koordinasi SOROTAN 14 FGD-II SIH3 “Mapping” Isu Tingkat Daerah 16 Bahas Jaknas SDA di RRI 17 Krisis Air Mengudara di Elshinta
NUANSA 18 Pendalaman UU SDA, Untuk Samakan Persepsi
ANEKA 19 Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat
T
T A J U K
Menunggu Hasil Kerja Pansus Dewan SDA Nasional 5
6
9
12
P
anitia Khusus (Pansus) Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) telah terbentuk. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional No. Kep-15/M.EKON/ 08/2009 tentang Panitia Khusus Pada Dewan SDA Nasional tertanggal 20 Agustus 2009, maka Pansus mulai dapat menjalankan tugasnya guna mempercepat agenda kerja Dewan SDA Nasional tahun 2009. Pansus yang dibentuk meliputi Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA, Pansus Pemberian Pertimbangan Untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pemberian Pertimbangan Terhadap Forum DAS, serta Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat nasional. Tak mudah memang menjalankan tugas yang diberikan tersebut. Namun demikian, sesuai dengan kesepakatan dalam Sidang Perdana Dewan SDA Nasional, 16 Juli 2009, Pansus dapat segera merampungkan tugasnya sehingga Dewan SDA Nasional dapat menyampaikan pertimbangan penetapan WS dan CAT, serta naskah Jaknas SDA. Banyaknya masukan yang disampaikan dari anggota Pansus, baik yang berasal dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merumuskannya. Perlu waktu untuk meramu berbagai masukan dan pendapat tersebut, agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan terkait SDA. Meski begitu, ini toh… konsekuensi prinsip demokrasi di dalam wadah koordinasi di tingkat nasional tersebut seiring dengan alam keterbukaan informasi dan kebebasan menyampaikan aspirasi. Selain itu juga untuk kebaikan dalam pengelolaan SDA di masa-masa mendatang. Namun demikian harus tetap memperhatikan waktu penyelesaiannya supaya pembahasan yang dilaksanakan tidak bertele-tele. Idealnya hasil kerja dewan ini diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sekarang sedang disusun dan Rencana Strategis (Renstra) setiap instansi terkait dengan SDA serta rancangan kebijakan SDA tingkat provinsi. Diharapkan pengelolaan SDA ke depan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat saling bersinergi. Terlebih lagi bila melihat kenyataan di lapangan berbagai permasalahan terkait SDA terus berkembang seperti krisis pangan, krisis energi, krisis air, krisis kesehatan, banjir dan sebagainya. Akhirnya semua tergantung komitmen masing-masing anggota pansus untuk dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang tepat tanpa mengabaikan kualitas substansinya. Kita menunggu, kapan selesainya tugas yang diberikan tersebut ? l
3
Sajian Utama
Membentuk Pansus Memacu Penyelesaian Agenda Kerja Dewan SDA Nasional Pada akhir bulan Juli 2009, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), kembali memfasilitasi rapat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dewan SDA Nasional.
R
apat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan SDA Nasional, Ir. Iwan Nursyirwan, Dipl. HE dan didampingi Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT ini, merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Sidang Perdana Dewan SDA Nasional yang berlangsung 16 Juli 2009. Dalam kesempatan tersebut, Iwan Nursyirwan menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil Sidang Perdana Anggota Dewan SDA Nasional, pada pertemuan kali ini dimaksudkan untuk meminta masukan nama-nama anggota
4
dari tiga pansus yang akan dibentuk untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan SDA. “Pansus yang akan dibentuk meliputi Pansus Penyusunan naskah Kebijakan Nasional SDA, Pansus untuk pemberian pertimbangan mengenai Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan pertimbangan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS), serta Pansus untuk penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3),” jelasnya.
Keanggotaan Sekretaris Dewan SDA Nasional menambahkan, bahwa sesuai keputusan Dewan SDA Nasional anggota Pansus harus berasal dari anggota Dewan SDA Nasional atau pejabat yang mewakili. “Baik anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah dapat saja menjadi anggota dari setiap Pansus yang akan dibentuk nantinya,” kata Iwan, yang juga Direktur Jenderal SDA – Dep. Pekerjaan Umum (PU). Namun Sekretaris Dewan SDA Nasional menekankan, bahwa keanggotaan seseorang di beberapa Pansus tersebut jangan sampai menjadi penghambat pembahasan yang tengah dilaksanakan. “Jangan sampai terjadi, bila keanggotaan seseorang di beberapa Pansus dimana pelaksanaan waktunya berbarengan dan yang bersangkutan tidak bisa hadir di salah satu pembahasan Pansus, kemudian di pertemuan berikutnya minta diulang kembali. Ini
jangan sampai terjadi,” pesan Iwan. Oleh karena itu, Iwan menyarankan anggota Dewan SDA Nasional baik dari unsur Pemerintah maupun nonPemerintah harus bisa membagi waktunya dengan tepat. Misalnya saja, dari unsur Pemerintah. Pihak instansi atau depertemen yang bersangkutan bisa saja menunjuk seseorang di lingkup instansi atau departemennya yang dianggap capable untuk duduk sebagai anggota Pansus. Menurut Iwan, hal tersebut dimaksudkan agar ada wakil tetap Menteri atau Kepala Lembaga/Badan di Pansus. Sehingga Menteri atau Kepala Lembaga/Badan secara konsisten dapat mengikuti jalannya rapat-rapat Pansus, dengan menunjuk Direktur ataupun tenaga fungsional di lingkup kerja yang bersangkutan. “Tentu saja harus mendapat penugasan terlebih dahulu dari Menteri atau Kepala Lembaga/Badan yang bersangkutan yang memang merupakan anggota Dewan SDA Nasional,” tegas Iwan. Sedangkan untuk para pakar di bidang tertentu, menurut Sekretaris Dewan SDA Nasional, dapat masuk dalam Tim Kerja yang akan membahas hal-hal dalam Pansus tersebut. “Tetapi tak menutup kemungkinan, apabila dalam pembahasan di suatu Pansus tertentu, Dewan SDA Nasional bisa saja memanggil dan mengundang pakar untuk dapat dimintai pendapat dan masukannya,” jelas Iwan. Dari hasil diskusi dan beberapa masukkan dari para peserta rapat itu, kemudian telah berhasil di himpun beberapa nama yang akan menjadi anggota ketiga Pansus tersebut. Sedangkan untuk beberapa anggota Dewan, baik dari unsur Pemerintah dan non-Pemerintah yang masih belum menentukan pilihannya dalam keanggotaan Pansus, diharapkan segera menyampaikan usulannya secara tertulis kepada Sekretariat Dewan SDA Nasional. Bila seluruh keanggotaan Pansus ini telah terhimpun, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Dewan SDA Nasional. l faz/ad/tom
5
Sajian Utama
Telah Diputuskan Kenggotaan Pansus Keputusan Dewan SDA Nasional No. 01/KPTS/DSDAN/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009, dalam Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA nasional/Ketua Harian Dewan SDA Nasional berdasarkan keputusan sidang Dewan SDA Nasional yang terdiri dari beberapa anggota atau pejabat yang ditunjuk mewakili anggota untuk melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
U
ntuk melaksanakan agenda kerja tahun 2009-2010, sidang Dewan SDA Nasional memutuskan bahwa perlu dibentuk tiga Panitia Khusus (Pansus). Keputusan ini telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-15/M.EKON/08/2009 tentang Panitia Khsusus pada Dewan SDA Nasional. Dalam surat keputusan tertanggal 20 Agustus 2009 itu disebutkan bahwa untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional itu maka dibentuk Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA, Pansus Pemberian Pertimbangan Untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pemberian Pertimbangan Terhadap Forum DAS, serta Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3).
6
Tugas Pansus Pansus Penyusunan Naskah Jaknas SDA bertanggung jawab menyiapkan rumusan rancangan Jaknas SDA dengan menyempurnakan draft naskah akademis Jaknas SDA yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pansus Pemberian Pertimbangan untuk Penetapan WS CAT dan Per-
timbangan terhadap Forum DAS akan membahas sesuai usulan menteri Pekerjaan Umum untuk penetapan WS dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk Penetapan CAT. Adapun pertimbangan terhadap Forum DAS, setelah Pansus mendengar paparan dari Departemen Kehutanan tentang Forum DAS. Panitia Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3 baru akan melaksanakan tugasnya setelah dilakukan kajian akademis yang tengah dirumuskan oleh Tim Penyusun dan disiapkan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional. Komposisi Dalam surat keputusan Ketua Dewan SDA Nasional tersebut, jumlah dan komposisi masing-masing anggota Pansus berbeda sesuai kompetensi anggota yang berminat dalam masingmasing Pansus. Pansus Penyusunan Naskah Jaknas SDA beranggotakan 39 orang dengan ketua Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA), Departemen Pertanian. Pansus Pemberian Pertimbangan Untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pemberian Pertimbangan Terhadap Forum DAS beranggotakan 32 orang dengan Ketua Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air - Ditjen SDA, Departemen PU. Sementara Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) berjumlah 15 orang dengan Ketua Kepala Pusat Lingkungan Geologi - Badan Geologi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral. l faz/sar/ad
No
Nama/Jabatan
Instansi/Ornop
Kedudukan dalam Pansus
Anggota Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Nasional SDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Direktur Bina Program – Ditjen Sumber Daya Air Direktur Industri Minuman dan Tembakau – Ditjen Industri Agro dan Kimia Direktur Penelitian& Pengabdian Kepada Masyarakat – Ditjen Dikti Direktur Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Asisten Deputi Analisis Kebutuhan IPTEK Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau Kepala Pusat Lingkungan Geologi – Badan Geologi Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air, Dit. Penyehatan Lingkungan – Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Sub Direktorat Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan Kepala Bidang Informasi Iklim Gubernur Sumatera Selatan Gubernur Jawa Timur Gubernur Kalimantan Barat Gubernur Sulawesi Selatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Gubernur Maluku Peter Hehanusa Hasyim Sudar Dwi Atmanto Achmadi Partowijoto Rapiali Zainuddin S. Indro Tjahyono Bambang Widyantoro Priyo Pribadi Soemarno Hendro Baroeno Arief Toengkagie Eddy Eko Susilo Karen Sjarief Tambayong Bambang Kuswidodo H. Achmad Marju Kodri H. Winarno Tohir Rubiyanto Kusnaeni Ully Harry Rusady
Departemen Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Departemen Dalam Negeri Departemen Perhubungan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen PU Departemen Perindustrian Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kehutanan
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Kesehatan
Anggota Anggota Anggota Anggota
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemerintah Provinsi Maluku Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) PSDA Watch Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI) Masyarakat Peduli Air Jaringan Kerjasama Pelestraian Hutan Indonesia (SKEPHI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indonesian Mining Association (IMA) Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Rinjani Trek Management Board (RTMB) Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO) Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO) Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar (KNI-BB) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yayasan Air Adhi Eka (YAAE) Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIK-PA) Yayasan Garuda Nusantara
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Anggota Pansus Pemberian Pertimbangan Untuk Penetapan WS, CAT dan Pertimbangan Terhadap Forum DAS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Direktur Bina Pengelolan Sumber Daya Air – Ditjen SDA Sudar Dwi Atmanto Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan Direktur Pengelolaan Air , Ditjen PLA Direktur Pesisir dan Lautan Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan – Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Kepala Pusat Lingkungan Geologi – Badan Geologi Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Kepala Sub Direktorat Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Alam, Dit FPR-LH – Ditjen Bina Bangda Kepala Bidang Sungai Robert Delinom Gubernur Sumatera Selatan Gubernur Jawa Timur Gubernur Kalimantan Barat Gubernur Sulawesi Selatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Gubernur Maluku Achmadi Partowijoto Rapiali Zainuddin S. Indro Tjahyono Arief Toengkagie Bambang Widyantoro Eddy Eko Susilo Cristian P.P Purba Bambang Kuswidodo Rubiyanto Tafakur Rozak Soedjo Kusnaeni H. Winarno Tohir Ully Harry Rusady
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kepala Pusat Lingkungan Geologi – Badan Geologi Kepala Bidang Manajemen Data Base Direktur Sungai, Danau dan Waduk – Ditjen SDA Direktur Pengelolaan Air – Ditjen PLA Direktur Tata Ruang Kaut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi – Ditjen Dikti Kepala Bidang Mitigasi Bencana Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air Kepala Bidang Rawa dan Estuari Nur Hygiawati Rahayu Fakhruddin Rapiali Zainuddin Hendro Baroeno Bambang Kuswidodo Tri Mumpuni
7. 8. 9. 10. 11.
Departemen Pekerjaan Umum Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Departemen Perhubungan Departemen Pertanian Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Kehutanan
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Tenaga Atom Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Departemen Dalam Negeri
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Kementerian Negara Lingkungan Hidup LIPI Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemerintah Provinsi Maluku Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI) Masyarakat Peduli Air Jaringan Kerjasama Pelestraian Hutan Indonesia (SKEPHI) Rinjani Trek Management Board (RTMB) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO) TELAPAK Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar (KNI-BB) Yayasan Air Adhi Eka (YAAE) PSDA Watch Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIK-PA) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yayasan Garuda Nusantara
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Anggota Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Mateorologi, Klimatologi dan Geofisika Departemen Pekerjaan Umum Departemen Pertanian Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pendidikan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Negara Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) LIPI Masyarakat Peduli Air Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam kemasan Indonesia (ASPADIN) Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar (KNI-BB) Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
7
Sajian Khusus
Pansus Penyusunan Naskah Jaknas SDA
Serahkan Tim Kecil Untuk Selaraskan Masukan Para Anggota Setelah menunggu waktu sekitar satu bulan lamanya sesudah pelaksanaan Sidang Perdana Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) 16 Juli 2009, akhirnya rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Naskah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) dapat dilaksanakan di Jakarta akhir Agustus 2009.
P
elaksanaan rapat Pansus ini dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan dari Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional No. KEP-15/ M.Ekon/08/2009 tentang Pantia Khusus Pada Dewan SDA Nasional, yang menetapkan keanggotaan Pansus Jaknas SDA ini berjumlah 39 orang, baik yang berasal dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah. Dalam rapat Pansus yang membahas Naskah Jaknas SDA tersebut, dipandu oleh Ketua Pansus Jaknas SDA, Ir. Hilman Manan, Dipl. HE dan
8
Sekretarisnya, Ir. Hafil Widianto, MM tersebut, banyak mendapat perhatian dan masukan dari para peserta rapat. Misalnya saja, mengenai misi yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan SDA ke depan. Di dalam daftar isi yang ada, belum ditampilkan misinya, dan yang ada hanya visinya saja. Sehingga perlu untuk menampilkan misinya juga. Kemudian mengenai kebijakankebijakan nasional yang akan dilaksanakan nantinya, juga diharapkan dapat lebih membumi dan menyentuh masyarakat yang tinggal di perdesaan dan yang tinggal di pelosok nusantara.
Disiapkan Lama Menurut Hilman, pembahasan ini sebagai tugas dari Pansus yang dibentuk melalui Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional, dimana pembentukan Pansus merupakan hasil kesepakatan Sidang Perdana Dewan SDA Nasional. “Sesuai kesepakatan sidang, dibentuk Pansus untuk menyusun Kebijakan Nasional SDA. Sesuai SK Pansus dari Ketua Dewan SDA Nasional, Dirjen Pengolahan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian ditunjuk sebagai Ketua, dan Assisten Deputi Urusan Infrastruktur SDA dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Sekretaris,” kata Hilman. Hilman menjelaskan, bahwa bahan yang diterima para peserta rapat Pansus ini adalah naskah yang sudah disiapkan sejak tahun 2006. Dari naskah tersebut, Dirjen SDA – Departemen Pekerjaan Umum (PU) selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional membentuk Tim Penyusun dalam melakukan pembahasan yang dibantu Tenaga Ahli. Lebih lanjut di jelaskan Hilman Manan, bahwa tim penyusun telah melakukan beberapa kali pembahasan di bulan Februari, Maret dan April 2009. “Pembahasan tersebut menghasilkan dokumen seperti yang kita terima hari ini,” jelas Hilman. Tim Kecil Setelah melalui berbagai tanya jawab dan masukan dari para peserta rapat, kemudian dihasilkan kesimpulan bahwa Sekretaris Pansus akan menyusun ulang naskah tersebut, yang dibantu oleh Tim Kecil. Tim Kecil ini bertugas menelaah berbagai masukan yang diperoleh dari anggota Pansus untuk menyempurnakan rumusan naskah Jaknas SDA agar tidak menyimpang dari koridor peraturan perundang-undangan. Kegiatan Tim Kecil nantinya akan didampingi dan difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional. Tim ini terdiri dari delapan orang yang dipimpin oleh Sekretaris Pansus dengan anggota Karen Sjarief (Asbindo), Bambang Widyantoro (APHI), Indro Tjahyono (Skephi), Hasyim (PSDA Watch), Rubiyanto (Yayasan Air Adhi
“Sesuai kesepakatan sidang, dibentuk Pansus untuk menyusun Kebijakan Nasional SDA. Sesuai SK Pansus dari Ketua Dewan SDA Nasional, Dirjen Pengolahan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian ditunjuk sebagai Ketua, dan Assisten Deputi Urusan Infrastruktur SDA dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Sekretaris.” Hilman
Eka), Peter Hehanusa (LIPI) dan Hartoyo Supriyanto (Ditjen SDA-Departemen PU). Namun demikian, seluruh anggota Pansus Jaknas SDA ini, tetap berhak menyampaikan masukannya kembali secara langsung dalam sidang atau melalui e-mail Sekretariat Dewan SDA Nasional hingga 31 Agustus 2009. Diharapkan Jaknas SDA ini dapat diselesaikan pada bulan September 2009 dan dapat dilaporkan pada Sidang Dewan SDA Nasional kedua nantinya.l sri/wid/ad
9
Sajian Khusus
S
ebagaimana diketahui dalam rapat-rapat tersebut cukup berjalan alot untuk mencapai kesepakatan. Masing-masing peserta rapat yang juga merupakan anggota Pansus ini tetap berpegang teguh pada pendapat dan masukannya. Pada rapat yang pertama hingga rapat kedua, baru dicapai kesepakatan pada visi dan misi dalam Jaknas SDA. Visinya adalah terwujudnya pengelolaan SDA secara nasional yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misinya ada lima, yaitu pertama, meningkatkan konservasi SDA secara terus menerus. Kedua, mendayagunakan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengendalikan dan mengurangi daya rusak air. Misi keempat, meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan peran pemerintah dalam pengelolaan SDA, dan kelima, membangun jaringan sistem informasi SDA nasional yang terpadu antarsektor dan antarwilayah. Kemajuan Sementara dalam rapat ketiga, meski juga berjalan cukup tersendat-
10
Pansus Jaknas SDA Terus Susun Rumusan Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) – Dewan SDA Nasional yang berlangsung beberapa kali di Ruang Sidang Gedung D Lt. VIII – Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian, dari bulan Agustus – September 2009, selangkah demi selangkah terus berupaya untuk menuntaskan rumusannya. sendat, namun hasil kesepakatan yang dicapai cukup banyak mengalami kemajuan. Penyempurnaan kalimatnya akan diserahkan kepada ahli bahasa dan ahli hukum. Misalnya saja, mengenai matriks Kebijakan Umum yang didalamnya berisi kolom permasalahan, kolom kebijakan dan kolom strategi. Dalam kolom permasalahan diangkat beberapa isu antara lain pencemaran sumber-sumber air, alih fungsi lahan, penggunaan air yang boros, dampak perubahan iklim terhadap daya rusak air, penegakan hukum di bidang SDA yang masih sangat
lemah, masyarakat sulit mengakses dan mendapatkan informasi SDA serta pengelolaan SDA masih secara parsial diberbagai sektor dan wilayah. Dalam kolom kebijakan antara lain disebutkan, bahwa pengelolaan SDA terpadu berdasarkan WS, mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA, meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA. Demikian seterusnya, dimana Pansus Jaknas tersebut membahas
ketiga kolom tersebut dan menyisir segala permasalahan yang belum tercantum dalam naskah Jaknas SDA yang telah disusun sebelumnya. Dari hasil rapat Pansus Jaknas SDA ini, kemudian dilanjutkan oleh rapat Tim Kecil untuk menghimpun masukan dan saran yang telah diusulkan oleh masingmasing anggota, baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui email. Rapat Pansus tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Jatiluhur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum yang dihadiri oleh peserta dari daerah antara lain, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Lanjutan Kemudian di penghujung bulan September 2009, rapat penyusunan Naskah Jaknas SDA ini kembali dilaksanakan untuk yang keempat kalinya oleh Pansus Dewan SDA Nasional di Ruang Sidang Gedung D Lt. VIII - Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (Ditjen PLA) - Departemen Pertanian membahas misi ketiga sampai kelima dari Jaknas SDA. Sama halnya dengan rapat-rapat sebelumnya rapat Pansus Jaknas SDA ini juga dihadiri oleh para peserta dari daerah. Sekitar 30 anggota Pansus menghadiri rapat yang diawali dengan penjelasan Ketua Pansus yang mengingatkan kembali bahwa agenda kerja Dewan SDA Nasional pada sidang kedua nanti adalah menyelesaikan rumusan Jaknas SDA. Sesuai dengan agenda pembahasan yang telah dijadwalkan sebelumnya, substansi pembahasan rapat kali ini masing-masing mengenai misi ketiga, yaitu mengendalikan dan mengurangi daya rusak air, misi keempat, meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan peran Pemerintah dalam pengelolaan SDA, serta misi kelima, membangun jaringan sistem informasi SDA nasional yang terpadu antarsektor dan antarwilayah. Dalam rapat Pansus ini diputuskan bahwa perlu adanya pembahasan lanjutan untuk menyusun narasi naskah Jaknas SDA. l sri/ad/edd
Kedudukan Naskah Jaknas SDA Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Pasal 5, menyebutkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup aspek konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi SDA yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) dalam PP yang sama, disebutkan bahwa Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA menjadi acuan bagi : a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang SDA, dan b. Penyusunan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat provinsi. l
KETERKAITAN KEBIJAKAN NASIONAL SDA DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)
11
Sajian Khusus
Pembahasan CAT Pansus Pemberian Pertimbangan untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pertimbangan Terhadap Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menyelenggarakan rapat yang kedua kalinya pada awal Agutus 2009.
D
alam rapat yang dipimpin oleh Ketuanya, Ir. Sugiyanto, M.Eng dan didampingi Sekretaris Pansus, Ir. Sudar Dwi Atmanto, MM.Agr, serta dihadiri oleh Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT tersebut, kali ini secara khusus membahas mengenai CAT. Dalam pemaparannya, anggota Pansus dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. H. Danaryanto, M.Sc menerangkan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah, Presiden menetapkan CAT setelah mendapat pertimbangan Dewan SDA Nasional. Usulan penetapan CAT ini telah disampaikan Menteri ESDM kepada Dewan SDA Nasional dengan Nomor: 3766/30/MEN.B/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 untuk mendapatkan pertimbangan dari Dewan SDA Nasional. Keputusan yang akan ditetapkan Presiden tersebut, meliputi: CAT dalam satu kabupaten/kota, CAT lintas kabupaten/kota, CAT lintas provinsi dan CAT lintas Negara. Yang dimaksud
12
dengan CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Menurut Danar, usulan penentuan CAT telah di laksanakan oleh pihaknya sejak tahun 2000 melalui hasil penelitian geologi yang juga telah disertai dengan kegiatan sosialisasi di berbagai provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Usulan tersebut juga dilampiri dengan letak koordinat CAT. Misalnya saja, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat CAT Sigli seluas 619 km2 yang merupakan CAT dalam kabupaten/kota berada di koordinat bujur 95 048’41.34" 96 012’47.23" dan koordinat lintang 5012’16.49" - 5031’18.66". CAT Bandung-Soreang yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota seluas 1.716 km2 terletak di Provinsi Jawa Barat berada di koordinat bujur 107 0 21’55.07" - 107 057’7.21" dan koordinat lintang -6 048’29.70" - 7014’47.28". Untuk CAT lintas provinsi seperti
CAT Jakarta seluas 1.439 km2 berlokasi di Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat berada di koordinat bujur 106 036’32.54" 107 04’4.78" dan koordinat lintang 600’43.50" - -6026’58.23". Sedangkan CAT lintas negara yang berlokasi di Kalimantan Timur – Malaysia adalah CAT Tanjungselor seluas 13.550 km2 berada di koordinat bujur 116 036’14.31" - 118 026’22.19" dan koordinat lintang 1 010’33.76" 4014’33.31". Secara keseluruhan di wilayah Indonesia terdapat 421 CAT, yang terdiri dari CAT dalam kabupaten/kota sebanyak 206 cekungan, CAT lintas kabupaten/kota 176 cekungan, CAT lintas provinsi 35 cekungan dan CAT lintas negara sebanyak empat cekungan. Dari pemaparan tersebut, para anggota Pansus akan mencermati dan hasilnya akan dibahas kembali dalam rapat Pansus berikutnya. Turut hadir dalam rapat ini seluruh anggota Pansus, antara lain dari unsur Pemerintah Daerah yang ikut terlibat dalam penyusunan naskah ini. l sri/wid/ad
Inspirasi
Di Beberapa Provinsi dan WS Telah Terbentuk Wadah Koordinasi
B
erdasarkan hasil pemantauan oleh Bagian Penyusunan Pro gram, Sekretariat Dewan SDA Nasional, hingga akhir bulan Agustus 2009 ini tercatat beberapa provinsi, Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional dan WS Lintas Provinsi telah membentuk wadah koordinasi pengelolaan SDA. Dari 33 provinsi di Indonesia, lima provinsi telah membentuk Dewan SDA Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden 12/2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebanyak empat provinsi lain yang juga telah membentuk Dewan SDA Provinsi, agaknya masih belum sesuai dengan Perpres 12/2008, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Provinsi Banten. Sementara itu empat provinsi lainnya masih dalam tahap persiapan pembentukan Tim Pemilihan, yaitu Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kali-
mantan Timur dan Provinsi Gorontalo. Lima Provinsi lainnya dalam tahap proses pemilihan, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat masih dalam tahap penyusunan draft Surat Keputusan (SK) dan Sulawesi Selatan dalam tahap finalisasi usulan pembentukannya. Sisanya, sebanyak 13 provinsi hingga saat ini masih belum melaksanakan aktifitas pembentukannya, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Provinsi Papua Barat. TKPSDA Dari sekitar 37 WS Strategis Nasional berdasarkan Permen PU No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan WS, baru lima WS yang telah dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air WS (TKPSDA-WS), yaitu
WS Pemali - Comal, Jratunseluna, Serayu - Bogowonto, Brantas dan WS Pulau Lombok. Tiga WS masih dalam tahap persiapan pembentukan tim pemilihan, yaitu WS Anai - Kuranji - Arau - Mangau - Antokan, Kapuas, dan WS Pawan. Lima WS lainnya dalam tahap proses pemilihan anggota, yaitu WS Jambo Aye, Toba - Asahan, Way Seputih - Way Sekampung, Aesesa dan WS Jeneberang. Sedangkan dari 27 WS Lintas Provinsi, baru ada tiga WS yang telah membentuk TKPSDA, yaitu WS CimanukCisanggarung, Progo - Opak - Serang dan WS Bengawan Solo. Empat WS masih dalam tahap persiapan pembentukan tim pemilihan, yaitu WS Mesuji Tulangbawang, Teramang-Ipuh, Ci danau - Ciujung - Cidurian-Cisadane Ciliwung - Citarum, dan WS Jelai Kendawang. Satu WS lintas provinsi lainnya masih dalam tahap proses pemilihan angotanya, yaitu WS Citanduy. l wid/sri/ad
13
Sorotan
FGD II SIH3 “Mapping” Isu Tingkat Daerah Seusai melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) I, kembali Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) memfasilitasi pelaksanaan FGD II untuk merumuskan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) di Kota Hujan – Bogor, Jawa Barat akhir Juli 2009. Dok. Gatut-Dit.BPSDA
P
ada FGD I lalu, para peserta rapat yang terdiri dari anggota Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH 3, nara sumber dan dua orang selaku tenaga ahli, yaitu Hery Haryanto – Hidrometeorologi, Joesron Loebis – Hidrologi, dan Pieter Hehanusa – Hidrogeologi telah mendengarkan pemaparan dari para pengelola data dan informasi H3 di tingkat Pemerintah Pusat. Beberapa instansi yang memaparkan pada FGD I itu antara lain, Ditjen SDA – Dep. Pekerjaan Umum (PU), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) – Departemen Perhubungan, Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Pertanian dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berbeda dengan FGD I, pada FGD II kali ini para peserta rapat tersebut mendengarkan pemaparan dari pengelola data dan informasi di tingkat
14
daerah. Misalnya saja, pemaparan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Dinas ESDM dan Dinas PSDA Provinsi Jawa Timur, Balai PSDA (Balai Besar Wilayah Sugai (BBWS) Mesuji – Sekampung) Provinsi Lampung, Balai Informasi SDA – NTB, Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Pemetaan Isu Setelah mendengarkan pemaparan dari para penyaji dalam FGD II ini dan beberapa masukan dari para peserta rapat, Tim Penyusun Kebijakan Pengelolaan SIH3, nara sumber dan tenaga ahli telah menyusun mapping berbagai isu yang terdapat di tingkat daerah. Isu yang berhasil di susun dan dipetakan terdiri dari enam isu pokok, yaitu mengenai kelembagaan, kewenangan, pengelolaan, pembiayaan, teknologi dan peran masyarakat di daerah. Mengenai kelembagaan, telah di
simpulkan bahwa penyelenggaraan data dan informasi H3 ditingkat daerah berdasarkan peraturan perundangundangan, konvensi, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Penyelenggara data dan informasi H3 di daerah hingga saat ini adalah BMKG, Dinas PSDA, Balai PSDA, BWS, Balai Informasi SDA, Dinas ESDM, BUMN dan juga pihak swasta. Namun demikian, seringkali muncul tumpang tindih kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, antara pengelola atau penyedia data dan infromasi H3 dengan para penggunanya. Umpamanya saja, di Provinsi Jawa Timur ada lima instansi pengelola data dan informasi H3, yaitu Dinas PSDA, Dinas ESDM, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendapatan Daerah, dan instansi penggunaan air tanah di Kabupaten/ Kota. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masih terasa sulitnya memperoleh data
dan informasi H3 dari instansi pengelola. Di sisi lain, pihak pengelola sering terbentur akan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Oleh karena itu, di perlukan suatu lembaga yang dapat membina secara teknis, kelembagaan dan SDM agar ketersediaan data dan informasi H3 lebih akurat dan cepat tersaji. Kewenangan mengelola data dan informasi H3 selama ini belum optimal dilaksanakan. Pasalnya, pengelolaan data dan informasi H3 kurang mendapatkan skala prioritas yang memadai dan seolah hanya sebagai kegiatan sampingan di beberapa daerah. Muncul pula keinginan agar pengelolaan hidrologi dapat digabungkan dengan BMKG. Begitu juga ada keinginan agar air permukaan dan air tanah dapat dikelola secara terpadu – conjuntive. Sedangkan mengenai pengelolaan dan keakuratan data yang ada masih diragukan dikarenakan pengamatan data diserahkan kepada perseorangan yang kualifikasinya seringkali asalasalan. Perlunya rasionalisasi jaringan pos hidrologi dikarenakan masih tidak sesuainya penempatan alat atau lokasi dengan persyaratan yang ada. Dan juga perlunya kalibrasi peralatan secara berkala dan peremajaan peralatan sesuai kemajuan teknologi. Vandalisme dan pencurian alat juga menjadi kendala tersendiri. Selain itu agar fungsi air tanah ini terus berlanjut dan berkesinambungan,
maka perlu adanya pengembangan database dan sistem informasi air tanah. Sementara untuk teknologi pengolahan data dan informasi, sampai saat ini mempergunakan software berbagai methoda seperti PERDAS, HYMOS, TIPEDA, HITA dan NEO PERDAS. Begitu juga, belum berkembangnya teknologi informasi mengenai air tanah. Namun di Jawa Barat, telah mengembangkan teknologi telemetering untuk sumur pantau. Dimana dari 98 sumur pantau, sekitar 17 sumur pantau telah dilengkapi telemetering. Mengenai pembiayaan, untuk Provinsi Jawa Timur dan NTB, pengo-
lahan data dan informasi hidrologi dan hidrogeologi telah dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Sementara untuk Provinsi Jawa Barat, mengenai pemanfaatan dan penggunaan air tanah, karena keterbatasan dana yang tersedia diusulkan agar mengenakan sistem restribusi. Pasalnya, kalau dikenakan pajak, dananya tidak selalu kembali untuk pengelolaan air tanah. Sedangkan mengenai peran masyarakat, dibeberapa tempat mereka menjadi mandor pengamat yang mendapat imbalan berupa honor dari pengelola data dan informasi hidrologi. Hal ini dikhawatirkan data dan informasi yang didapat kurang akurat, dikarenakan mandor pengamat ini masih belum mengetahui dan memahami kegunaan data yang dibuat tersebut. l faz/riz/tom
15
Sorotan
Bahas Jaknas SDA Di RRI Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) dibahas dan disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 FM digelombang 102 FM, Jakarta dengan narasumber Direktur Irigasi dan Pengairan – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), DR. Ir. Donny M. Azdan dan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur non-Pemerintah, Ir. Achmadi Partowijoto, CAE (Yayasan Kemitraan Air Indonesia/KAI) di awal September 2009.
P
ada acara tersebut mengemuka, bahwa pengelolaan SDA semakin hari dihadapkan pada permasalahan umum yang tidak jauh dari krisis air dan pencemaran air. Menurut Achmadi, adanya peningkatan kebutuhan air menimbulkan eksploitasi SDA yang berlebihan yang secara langsung mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan SDA, selain juga mempengaruhi penurunan pasokan air. “Oleh karena itu pengelolaan SDA ke depan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan – stakeholders yang terkait dengan SDA dalam suatu wadah koordinasi dalam bentuk Dewan SDA,” tuturnya. Achmadi menjelaskan, mengenai latar belakang dibentuknya Dewan SDA yang terdiri dari tiga dasar. Pertama, UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air dan
16
kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar–besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pembentukan Dewan SDA tersebut juga berdasarkan pada amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air khususnya Pasal 86 dan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air. Keseimbangan Dalam acara tersebut juga dilontarkan, bahwa krisis air dapat terjadi apabila keseimbangan antara ketersediaan air, baik secara kualitas maupun kuantitas, tidak lagi mampu memenuhi berbagai kebutuhan air yang tersedia. Menurut Achmadi, jumlah ketersediaan air di Indonesia sangat cukup diatas rata– rata di dunia. Namun
permasalahannya, meskipun jumlahnya cukup, tetapi tidak terbagi secara merata, Baik secara regional maupun temporal. “Kesimpulannya, krisis air bisa saja terjadi dikarenakan tidak adanya keseimbangan dalam pemakaian dan pemanfaatannya oleh berbagai komponen dan sektor yang terkait dengan SDA,” ungkap Achmadi. Ada beberapa masukan dari pendengar, diantaranya yang terjadi di Kabupetan Tanggerang. Dijelaskannya, anak-anak kecil di sana senang berenang di sungai tetapi tidak jauh dari lokasi ada beberapa ibu–ibu yang terlihat sedang melakukan aktifitas membersihkan peralatan dapur dan baju kotor. Bahkan terlihat ada yang buang air besar, “Ini terlihat tidak wajar dan tidak sehat,” kata pendengar tersebut. Terkait dengan masukan tersebut, Achmadi menyatakan, bahwa air bersih susah diperoleh di beberpa tempat di Kab. Tanggerang dikarenakan penduduk tersebut tidak mudah mendapat atau terjangkau air bersih. “ini bisa kita lihat dari sumbernya. Contohnya, dari Waduk Jatiluhur di penyalurannya saja sudah terjadi pencemaran dan pencemaran tersebut merupakan salah satu hambatan pengelolaan SDA,” katanya. Semantara itu, Donny M. Azdan menyampaikan, bahwa hasil dari Jaknas SDA itu sendiri yang dibuat Dewan SDA Nasional termasuk mengenai ruang lingkup pendayagunaan air untuk masyarakat, penyediaan dan mengupayakan ketersediaan air yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok semua penduduk. Pengelolaan SDA, menurut Donny, perlu diarahkan secara holistik untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduaan yang harmonis antara sektor, wilayah dan generasi. Pemerintah daerah tidak boleh memandang air dalam komoditas perekonomian saja. “Air merupakan sumber yang harus diperhatikan dan dijaga. Pemakaian air yang berlebihan akan berdampak langsung pada kita. Sementara di tempat lainnya masih kekurangan dan perlu air,” jelas Doni. l sar/faz/ad
Sorotan
A
dalah Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) dari unsur non-Pemerintah (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES) dan Ir. Imam Anshori, MT selaku Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional yang menjadi narasumber pada acara tersebut. Meski dialog interaktif yang disiarkan secara langsung ini melalui telepon, dimana dua nara sumber berada di tempat yang berbeda, namun para pendengar cukup antusias memberikan pertanyaan dan masukan. Umpamanya saja mengenai faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya krisis air. Menurut Imam Anshori, faktofaktor yang menyebabkan krisis air antara lain adalah telah berubahnya kondisi lahan dan hutan di daerah tangkapan air yang sering disebut Daerah Aliran Sungai (DAS). “Padahal fungsi DAS tersebut diantaranya sebagai penahan dan peresapan air hujan agar lebih lama berada di daratan. Krisis air ini berhubungan dengan perilaku kita sendiri sebagai pengguna air. Jadi, semuanya berpulang kepada kita yang harus memperlakukan lahan dan hutan sebagai daerah resapan, sampah, limbah secara bijak,” katanya. Selain itu kegiatan pertambangan, bertambahnya pemukiman, dan perluasan lahan pertanian juga memberikan tekanan pada kebutuhan akan air. Sementara dari curah hujan yang dapat ditampung di daerah tropis, persediaan tahunannya sangat variatif. “Ada bulan basah dan bulan kering. Infrastruktur penampungan air juga semakin terbatas kapasitasnya. Kadang airnya sendiri ada, tetapi kualitasnya kurang memungkinkan untuk dikonsumsi, sehingga harus diolah dengan biaya yang sangat mahal,” jelas Imam. Hal tersebut menurut Imam, memang membutuhkan kepedulian yang melibatkan dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan demikian, koordinasi menjadi penting sebagaimana tercantum dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. “Dewan SDA Nasional dibentuk karena suatu keperluan dan merupakan
Krisis Air Mengudara di Elshinta Masalah krisis air yang sedang melanda dunia saat ini akibat pengaruh “Global Warming” coba di diskusikan melalui Radio Elshinta, 90,00 FM dengan nara sumber dari anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) dan Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional awal Agustus 2009. wadah koordinasi yang anggotanya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur non-Pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan,” terang Imam. Ada beberapa masukan dari pendengar, misalnya Pemerintah kita terlalu senang membentuk suatu lembaga. Kenapa tidak difungsikan lembaga yang sudah ada ? Sekarang ini menurut pendengar tersebut, yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Menanggapi hal tersebut Imam menyatakan, bila tingkat kerentanan suatu kawasan bisa coba untuk ditekan secara bersama maka risiko kerugian akan menjadi rendah. Hal tersebut membutuhkan partisipasi semua pihak. “Maka yang dibutuhkan adalah wadah untuk berembug yang dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diakomodasikan dalam bentuk Dewan Sumber Daya Air di tingkat nasional, provinsi, dan dapat di Kabupaten/Kota,” tutur Imam, sambil
menambahkan bahwa di tingkat paling ujung adalah Wilayah Sungai (WS) dan diharapkan para anggota yang mewakili berbagai kepentingan tadi, dapat merencanakan agenda untuk memperbaiki keadaan. Sementara Sudar Dwi Atmanto menambahkan, bahwa masyarakat perlu mengetahui supaya tidak salah persepsi dimana Dewan ini bukan lembaga yang tetap dan mempunyai hari kerja. Dewan ini berkumpul ketika ada isu–isu yang harus dibahas dan anggotanya tidak digaji supaya kepentingan–kepentingan bisa diselesaikan diwadah koordinasi tersebut. “ Kemudian membuat rencana aksi bersama–sama dan disepakati bersama, dipantau bersama. Yang nanti melaksanakannya bukan Dewan Sumber Daya Air ini, tetapi yang melaksanakan masing–masing pihak terkait dalam keanggotaan wadah kordinasi tersebut,” ucap Sudar. l wan/ad/tom
17
Nuansa
Pendalaman UU SDA, Untuk Samakan Persepsi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) memfasilitasi kegiatan pendalaman Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air kepada Anggota Dewan SDA Nasional di Jakarta pertengahan bulan Agustus 2009.
S
ambil menunggu terbitnya Surat Keputusan mengenai pembentukan Panitia Khusus oleh Ketua Dewan SDA Nasional, kegiatan yang mengundang seluruh anggota Dewan SDA Nasional yang berminat ini dimaksudkan agar terciptanya kesamaan persepsi terhadap substansi yang ada di dalam UU tersebut. Pengusahaan Meski tidak dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan SDA Nasional yang berjumlah 44 orang, namun kehadiran sekitar 15 orang anggota yang terdiri dari unsur non-Pemerintah maupun perwakilan unsur Pemerintah, kegiatan ini cukup menarik perhatian. Pasalnya, para peserta cukup antusias berdiskusi dan menanyakan beberapa hal kepada nara sumber dalam acara tersebut, yaitu Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT dan dipandu Anggota
18
Dewan SDA Nasional dari unsur nonPemerintah, Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr (LP3ES). Misalnya saja, mengenai pendayagunaan SDA yang tidak hanya sematamata dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi dalam fungsi sekundernya, SDA banyak diperlukan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak nonPemerintah sebagai unit kegiatan ekonomi yang memang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam penjelasannya, Imam Anshori menyebutkan, bahwa pengusahaan SDA adalah upaya pemanfaatan SDA untuk tujuan usaha atau menunjang suatu kegiatan usaha. “Pengusahaan SDA dapat dilakukan melalui berbagai jenis atau bentuk usaha,” katanya. Antara lain, pengusahaan air sebagai bahan baku untuk pendukung proses produksi seperti untuk usaha
pabrik tekstil, usaha pencelupan kain batik dan pengambilan air untuk pendinginan mesin pabrik. Juga pengusahaan air sebagai bahan baku utama suatu produk olahan, seperti usaha air minum perpipaan dan usaha air mineral. Kemudian pengusahaan air, sumber air dan daya air seperti untuk usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), arung jeram, wisata dan olah raga air. Selain itu, pengusahaan air sebagai media utama untuk kegiatan usaha tertentu seperti usaha perikanan sungai dan danau. Lainnya adalah pengusahaan air untuk pendukung kegiatan usaha tertentu seperti usaha pengambilan air untuk perhotelan dan usaha pengambilan air untuk real estate. Perizinan Imam Anshori menjelaskan, berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 pada Pasal 45 ayat (2) bahwa pengusahaan SDA yang meliputi satu Wilayah Sungai (WS) dari hulu sampai hilir hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola SDA. Hal tersebut dikarenakan BUMN dibentuk perdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan BUMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). “Sedangkan perorangan, badan usaha atau kerjasama antar badan usaha dapat melaksanakan pengusahaan SDA secara terbatas berdasarkan izin pengusahaan dari pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan kewenangannya,” jelas Imam sambil menambahkan, bahwa perizinan tersebut harus sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan. Sementara untuk hak guna pakai air dapat diperoleh perorangan atau kelompok melalui perizinan dan tanpa perizinan. Yang tanpa izin apabila perorangan mempergunakannya untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan tidak mengubah kondisi sumber air yang ada, dan juga apabila perorangan atau kelompok mempergunakannya untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. l sri/riz/ad
Aneka
Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat
M
en sana in coorpore sano – di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitulah pepatah kuno yang menganjurkan kepada kita semua agar selalu menyempatkan diri melakukan aktivitas olah raga di dalam aktivitas sehar-hari agar tubuh kita selalu tetap sehat dan bugar. Demikian juga yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) saat mengikuti rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdakaan ke-64 Republik Indonesia, 17 Agustus 2009, yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). Senam sehat, gerak jalan santai dan sepeda santai telah diikuti oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional. Meskipun gerakan senam sehat cukup menyulitkan dan jarak tempuh gerak jalan dan sepeda santai cukup jauh, namun tak mengurangi semangat seluruh peserta untuk
menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Tak terkecuali dengan peserta dari Sekretariat Dewan SDA Nasional. Sebagai contoh, jarak tempuh sekitar delapan kilometer untuk sepeda santai dengan rute Jalan Pattimura – Sudirman – Gatot Subroto-Gerbang Pemuda Senayan – Asia Afrika – Hang Tuah – Raden Patah dapat diselesaikan dengan rata-rata waktu tempuh sekitar 30 menit. Ya… dengan tubuh yang selalu sehat dan bugar, kita berharap agar seluruh pegawai di lingkungan Departemen PU, khususnya di Sekretariat Dewan SDA Nasional dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sehar-hari. Terlebih lagi dalam rangka memfasilitasi kegiatan Dewan SDA Nasional untuk dapat secepatnya merampungkan tugas-tugas yang diembannya berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. l faz/sri/ad
19
Penambangan Rakyat di Provinsi Bangka Belitung.
