NOTULEN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2010-2030 HARI/TANGGAL PIMPINAN RAPAT MODERATOR HADIR ANGGOTA
: : : :
IZIN HADIR TENAGA AHLI
: :
HADIR EKSEKUTIF TEMPAT ACARA
: : :
PANSUS XI TAHUN 2010 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2010
KAMIS, 14 OKOBER 2010 IR.JUFRI HASANUDDIN (KETUA PANSUS XI 2010) DR. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.H. IR. JUFRI HASANUDDIN, MM; H. IBNU RUSDI, S.E.; DRS. H. ADNAN BEURANSYAH; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; ADLY TJALOK BIN IBRAHIM; TGK. ANWAR;IR. T. SYARIFUDDIN; IR. H. T. HASDARSYAH; DRS. AMINUDDIN, M. Kes.; IR. MAWARDI ALI; H. UMURUDDIN DESKY, S. Sos.; H. SIDDIQ FAHMI, S.H., M.H.; TGK. H. M. WALI ALKHALIDI; H. FADLI, MA, S. Pdi.; H.T. HUSIN BANTA, S. Sos. DR. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.H.; DR. IR. IRFAN, M. Sc.; DR. ILYAS ISMAIL, S.H., M.H.; IR. RIZAL ISKANDAR, M.T.; IR. T. ISKANDAR; TGK. M. YAHYA MUAZ, S.H.; DEDITA KESUMA D, S. Hut.; DRS. ATQIA ABUBAKAR; IR. M. KHAIRUL RIZAL, M. Si. RUANG SIMALUNGUN, HOTEL SOECHI MEDAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 20102030 DENGAN BUPATI/WALIKOTA/DPRK 8 (DELAPAN) KAB/KOTA;
JALANNYA RAPAT PEMBUKAAN OLEH MODERATOR (DR. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.H.) MUKADDIMAH Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini, kamis 14 oktober 2010 adalah pertama adalah acara pembukaan dari protokoler oleh saya sendiri dan selanjutnya pembacaan Ullumul Qur’an, selanjutnya kata pengantar oleh Bpk. Umuruddin Desky, dan selanjutnya penyampaian pengantar tentang Rancangan Qanun tentang RTRW yang disampaikan secara simultan nantinya. Yang terakhir adalah pembacaan doa olehTgk. H. M. Wali Alkhalidi. Untuk menghemat waktu kami persilahkan Kanda Umuruddin untuk menyampaikan sepatah dua kata. H. Umuruddin Desky, S. Sos. (Anggota Pansus XI) Mukaddimah Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, acara kita pada pagi hari ini adalah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk itu kami harapkan semuanya kita ini adalah pengemban amanah masyarakat. Penghormatan khusus kepada Bupati Aceh Tenggara dan para staf dan kami harapkan dapat memberikan masukan, karena qanun ini adalah untuk masayarakat 20 tahun kedepan. Walaupun ada perbedaan pendapat anatar eksekutif dengan legislatif, tetapi kami tetap komit untuk melanjutkan RDPU ini dan kami harapkan kepada Bupati untuk mendukung kami.
Pembahasan Materi Rancangan Qanun Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus-XI) Mukaddimah RDPU pada ahri ini adalah untuk 8 kab/kota di Aceh, Aceh Tenggara, Gato Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Siemeulu. Kami mengadakan RDPU di Medan ini dikarenakan karena kedelapan kab/kota yang saya sebutkan tadi lebih mudah akses perjalanannya ke Medan. Qanun RTRW ini sudah beberapa kali dibahas tetapi tidak berhasil di undangkan dan tahun ini Pansus XI mengemban amanah untuk membahasnya, semoga tahun ini berhasil kita selesaikan. Setelah konflik dan tsunami ada sentuhan internasional sehingga suasana konflik di Aceh bisa terselesaikan dan berangsur-angsur membaik. Makanya dalam aspek filosofi kami masukkan MoU Helsinki dan juga pada konsideran Mengingat kami masukkan Undang-Undang Pemerintah Aceh karena ini merupakan UndangUndang yang khusus untuk Aceh. Perbedaan Qanun ini dengan Perda daerah lainnya adalah kita memasukkan Visi dan Misi. Ada persoalan-persoalan tentang lingkungan di Aceh ini, dengan mengingat hak-hak yang tinggal di Aceh nantinya. Kita sebagai Khalifah di muka bumi ini harus kita jaga dan kita atur sedemikian rupa. Rancangan qanun ini juga kita sinergi kan juga dengan Qanun Penanggulangan Bencana Alam. Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh: a. Sistem pusat kegiatan b. Sistem jaringan transportasi c. Sistem jaringan energi d. Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika e. Sistem jaringan sumber daya air f. Sistem jaringan air bersih g. Sistem prasarana persampahan h. Sistem prasarana drainase Strategi Pengembangan Struktur Ruang ϑ mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh dan Singkil sebagai pintu gerbang Utama Wilayah Barat Pulau Sumatera (Indonesia) secara internasional; ϑ meningkatkan jaringan prasarana transportasi terpadu (darat, laut, udara dan penyebrangan) yang berskala regional, nasional dan Internasional; ϑ meningkatkan jaringan energi listrik secara optimal dan menjamin pasokan energi untuk sektor-sektor strategis; ϑ memperluas jaringan prasarana telekomunikasi agar dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh untuk peningkatan daya saing Aceh; ϑ mengembangkan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi bencana. Sistem Jaringan energi juga kita tuangkan dalam draft ini sebagai kita tahu bahwa Aceh saat ini sangat kurang energi. Sistem Jaringan Informatika, sebenarnya ini sudah cukup bagus dengan adanya BRR saat ini, tapi ini harus kita tingkatkan lagi. Sistem Jaringan Air, untuk saat ini Aceh sangat kurang mengenai irigasi dan banyak sawahsawah yang terlantar di Aceh. Sistem Jaringan Air Bersih, ini hampir sama dengan Jaringan Air Irigasi. Sistem Pengelolaan Sampah, sebagaimana kita ketahui beberapa tahun yang lalu bahwa Bandung bermasalah dengan sampah, kita harus mengantisipasi mengenai hal ini. -2-
Semua pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh harus dihubungkan dalam suatu sistem prasarana jalan yang berada di dalam wilayah Aceh, baik berupa jalan bebas hambatan (highway) maupun jalan arteri primer; Penetapan jalur jalan harus mempertimbangkan faktor ekonomis, ekologis, sosial budaya, teknologis dan rawan bencana. Sistem Energi di Aceh saat ini memang sangat banyak, tetapi tinggal kita mengelolanya. Untuk saat ini APBA saat ini sangat Alhamdullih dibandingkan dengan daerah lain. Untuk saat ini adalah cepatnya kita dan cerdasnya kita menggunkan uang rakyat ini, untuk saat ini adanya arogansi dalam sistem Anggaran. Beberapa waktu lalu DPRA dengan Eksekutif telah menyelesaikan qanun penanggulangan Bencana sehingga kita harapkan tidak terbentur dengan qanun RTRW ini. Dalam rancangan qanun ini kita juga mancoba menguak isolasi di beberapa wilayah Aceh. Saat ini ada LSM yang bergerak dalam bidang Lingkungan yang menuntut mengenai pembukaan jalan di Aceh Singkil, dan beberapa waktu lalu MA memenangkan Gubernur Aceh atas tuntutan LSM ini. Mengenai Transportasi Laut saat ini sangat memperihatikan, Pelabuhan Bebas Sabang yang menjadi Pelabuhan bebas belum membanggakan. Begitu juga dengan Pelabuhan kontainer di beberapa wilayah. Sistem Pembangkit Tenaga Listrik, bagaimana qanun RTRW ini bisa memberi tekanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota untuk memfaatkan energi yang ada. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center); 1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie 2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah 3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang 4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil , Pulau Banyak 5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue 6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya Kawasan Agrowisata Kawasan Cagar Budaya Kawasan Situs Sejarah Terkait MoU Helsinki Kawasan-kawasan inilah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, begitu juga dengan pengembangan kawasan wisata dan lainnya.
Ada juga kawasan khusus, yaitu : ▓ Kawasan Daruddunia (Pendopo, Keraton, Taman Sari, Mesjid Raya Baiturrahman, Taman Budaya, Kerkhof, Lapangan Blang Padang, Gunongan, Blower, Neusu, Peuniti) sebagai kawasan wisata situs sejarah; Kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh; Kawasan Blang Bintang dan sekitarnya sebagai kawasan bandara internasional; Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan pelabuhan laut Aceh (KIPA); ▓ Kawasan Mata Ie Japakeeh dan sekitarnya sebagai kawasan sumber mata air; ▓ Kawasan Pulau Bengkaru dan sekitarnya sebagai kawasan wisata khusus dan konservasi Penyu; ▓ ▓ ▓
-3-
▓
Kawasan Pulau Haloban dan sekitarnya sebagai kawasan sentra perikanan
Kita harus melestarikan sejarah indatu kita kalau kita tidak bisa membuat sejarah baru. Sekarang ini Aceh sudah bisa mendirikan Lembaga Wali Nanggroe, Pendapa Wali Nanggroe ini akan menjadi kawasan khusus nantinya. Kita membangun kawasan wisata khusus tetapi kita juga harus menghormati Syariat Islam. Seperi di Bali, di Kute itu setiap tahunnya adalah 2 Triliun PAD nya dan ini sangat luar biasa. Selanjutnya adalah Pola Ruang, Pola Ruang yang terkandung dalam rancangan qanun ini adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan untuk lebih lagi untuk substansinya akan ditambahkan oleh tenaga ahli nantinya. Moderator (DR. Iskandar A. Gani, S.H., M. H.) Untuk saat ini Aceh adalah era baru, dengan amanah MoU Helsinki, Legislasi akan menyusun produk hukum yang baru dan sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA. Untuk acara RDPU akan dipimpin langsung oleh Pimpinan Pansus. Terima kasih. Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Untuk season pertama akan kita membuka 4 (empat) pertanyaan. Buhari APK (Ketua Baleg DPRK Aceh Tenggara) Saya sangat menarik dengan RDPU ini, saya ingin menyampaikan bahwa di Aceh tenggara adalah wilayah paling potensial yaitu pusat dari kawasan Lauser. Kami lihat tadi tidak adanya kawasan wisata di Aceh Tenggara, jadi kami mohon untuk memasukkan Aceh Tenggara dan sekarang banyak turis-turis yang ke Lauser. Seperti daerah Ketambe, ini mohon dimasukkan dalam Kawasan Wisata Khusus. Satu lagi melalui Pansus kami sampaikan bahwa Kantor Pusat Lauser berada di Medan dan kami harapkan ini bisa dipindahkan kembali ke Aceh Tenggara. Satu lagi adalah kami himbau kepada Pansus untuk tidak hanya melakukan RDPU seperti ini tetapi kami harapkan juga untuk Pansus turun ke lapangan, khususnya ke kecamatan Lauser yang ada di Aceh Tenggara sehingga bisa melihat kejadian yang sebenarnya. H. Hasanuddin Beruh (Bupati Aceh Tenggara) Ada 3 hal mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah ini yang akan kami sampaikan. Kita sungguh mengalami pengalaman yang tidak baik, terutama mengenai aturan Tata Ruang. Atas apresiasi terhadap RDPU ini kami lengkap mengirimkan peserta untuk ini. Aceh Tenggara sangat menyedihkan mengenai lingkungan ini, dulu Aceh Tenggara terdapat Kantor Menagemen Lauser dan menghabiskan banyak menghabiskan anggaran dan hasilnya tidak ada. Aceh dengan SK Gubernur ada membentuk keputusan fungsi kawasan hutan dan pada hari ini sudah dengan qanun dan ini sangat berbahagia. Tanggapan untuk raqan ini adalah : 1. Peruntukan dan fungsi kawasan hutan Aceh Tenggara berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan adalah : a. Areal Penggunaan Lain (APL) : 47.349 ha (11.19 %) b. Hutan Lindung (HL) : 95.619 ha (22.62 %) c. Hutan Konservasi (HK) : 423.128 ha (66.21 %) 2. Sesuai usulan kami dengan surat nomor 500/274/2009 tanggal 28 Juli 2009 dan Nomor 600/1307 tanggal 13 Juli 2010 Perihal Usulan Revisi RTRW untuk Kabupaten Aceh -4-
Tenggara, kami mengusulkan perubahan dari Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain seluas 15.754 ha sehingga menjadi sebagai berikut : a. Areal Penggunaan Lain (APL) : 63.101 ha (14.91 %) b. Hutan Lindung (HL) : 79.865 ha (18.88 %) c. Hutan Konservasi (HK) : 423.128 ha (66.21 %) 3. Adapun pertimbangan usulan perubahan dimaksud adalah sebagai berikut : a. Pada kawasan tersebut telah terbentuk 23 desa dan 1 kecamatan definitif, berdomisili penduduk 7.126 jima (1.642 KK) yang tersebar dan telah ada sarana dan Parasarana Kantor Camat, Sd sebanyak 17 unit, SMP 3 unit, Puskesmas 1 unit, Pustu 2 unit, Poskesdes 7 unit dan jalan sepanjang 194 Km. b. Bahwa dalam kawasan tersebut telah berkembang perekonomian rakyat melalui budidaya komoditi rakyat seperti karet, kemiri, kakao dan lain-lain yang disamping memperkuat ekonomi rakyat juga sebagai pelindung hutan. c. Kawasan tersebut merupakan kawasan Lindung Non Hutan. Sumber Daya Air, bagaimana kita memfungsikan petani pemakai air ini sehingga tidak lagi masyarakat kita tidak hanya membersihkan jaringan tersier dengan menggunakan anggaran pemerintah. Selanjutnya adalah Taman Kawasan Lauser, 75 % wilayahnya adalah berada di kawasan Aceh Tenggara dan ini akan kami pertahankan. Untuk Sumber Tenaga Energi, ini merupakan masalah Aceh dari tahun ke tahun. Untuk PLTA ini belum ada hasilnya, seperti PLTA Peusangan I dan II, si Eropa saat ini adalah sudah dikembangkan PLTMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro). PLTMH ini menghemat anggaran dan tempat dan juga sangat cocok untuk wilayah Aceh. Mengenai Haigh Way kami sangat mendukung, mungkin dengan adanya High Way ini kami dari Aceh Tenggara ke Banda Aceh hanya 7 jam saja. Untuk Pelabuhan Laut, Aceh Tenggara memang tidak ada Pelabuhan Laut tetapi kami terdapat Pelabuhan Udara dan ini sudah kami bicarakan dengan Departemen Perhubungan. Maskapai Penerbangan dengan mematok ongkos 3000 rupiah untuk 1 Kg coklat maka maskapai mendapat keuntungan 90 juta s.d. 100 juta. Ini bisa kita ekspor ke Singapore, karena setiap ekspor harus melalui Singapore. Kalau berhasil eksportir coklat, maka masyarakat Aceh Tenggara mendapat perputaran uang sebesar 27 Milyar dalam sekali eksport. Jadi ini Aceh Tenggara sangat layak untuk dijadikan home base nya eksport coklat. Kawasan Budidaya di Aceh Tenggara hanya 11 % dan lainnya adalah kawasan lindung, untuk kejadian di lapangan saat ini adalah tidak benar. Saat pembahasan di Banda Aceh dan di Jakarta, APL kita meminta menjadi 14 %, kalau 11 % ini mencakup 1 kecamatan yaitu di kawasan Lauser dan masih ditempatkan di kawasan hutan lindung. Mengenai hal ini kami telah menetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2010. Tiga hal ini menjadi masukan untuk rancangan qanun RTRW ini dan kami mengundang temanteman dari Pansus untuk berkunjung ke Aceh Tenggara. Wakil Bupati Aceh Tamiang Saya ingin menanggapi beberapa hal, pertama adalah Batas Wilayah Aceh. Batas Wilayah Aceh dalam rancangan qanun ini adalah sesuai dengan perjanjian 1 Juli 1956 dan MoU Helsinki. Saat ini kita sedang bermasalah dengan masalah batas wilayah ini. Yang ingin saya tahu adalah Batas Wilayah 1 Juli 1956 ini yang mana, karena saat ini belum kami ketahui yang mana batasnya dan ini harus ditelusuri sehingga tidak bermasalah lagi dengan batas wilayah. Untuk Jalan antara Aceh Tamiang dengan Gayo Lues ini sangat dibutuhkan, tidak mesti dengan high Way cukup dengan jalan lintas saja. -5-
Untuk Aceh Tamiang dulu ada pelabuhan udara, kami mintakan walaupun tidak dalam waktu dekat karena ini adalah qanun masa depan. Bandara dulu adalah milik PT. Safindo dan bisa kita hidupkan kembali. Mengenai kawasan industri kami mohon Aceh Tamiang untuk dimasukkan, mengenai pelabuhan laut kami tidak meminta lagi karena sudah ada langsa. Mengenai jalan negara, kami sudah ada aturan dalam qanun bahwa sepanjang wilayah jalan negara tidak boleh ada perkebunan tetapi disana adalah untuk pemukiman penduduk. Zulkifli Yusuf (Kepala Bappeda Aceh Utara) Yang pertama sekali kami ada beberapa saran setelah kami melihat rancangan qanun yang kita bahas ini adalah qanun untuk 20 tahun ke depan. Dalam rancangan qanun kami melihat sudah mengarah, selain dari itu dalam urutan Pasal 10 kalau kita kembalikan kepada struktur ruang seperti di lhokseumawe ini sekarang sudah masuk wilayah aceh utara. Pasal 10 ayat (3), dalam strategi struktur tata ruang hanya tercantum lhokseumawe saja, apakah maksudnyan ini sudah termasuk Aceh Utara. Kalau kita melihat Pelabuhan Krueng Geukueh maka ini sudah wilayah Aceh Utara. Pasal 12, di RTRW ada 2 kawasan yaitu Kawan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kalau memang di kawasan lindung ini kita memang harus kita lindungi, untuk pengendalian di kawasan lindung ini dibenarkan. Kawasan Budidaya, kalau bapak melihat sepanjang jalan negara sudah alih fungsi semua. Seperti kawasan pertanian sudah menjadi pemukiman dan pertokoan. Sekarang ini aceh sedang meningkatkan swasembada pangan dan Aceh sebagaimana kita ketahui tidak ada cetak sawah baru. Hal ini bisa melemahkan ketahanan pangan kita. Pada Sistem Pengelolaan Persampahan, kalimat pengelolaan sampah secara regional belum terlihat di sini, saat ini kami Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan pengelolaan bersama dan ini mungkin bisa dicontoh oleh daerah lain. Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air, di Aceh Utara dulu sudah ada P3A dan kalau ada pembagian air atau terdapat masalah pengairan maka bisa langsung kita serahkan kepada P3A. Terima kasih. Ir. Jufri Hasanauddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Kami tidak berdebat hari ini dan kami hanya meluruskan yang kurang jelas. Untuk objek wisata di Aceh Tenggara kalau memang ini sangat strategis maka akan kita masukkan. Untuk masukan dari Bapak Bupati Aceh Tenggara, kami akan mencoba melakukan dengan sebaik-baiknya. Mengenai penambahan hutan lindung di Aceh bukan masukan dari Pusat tetapi dari Aceh sendiri dan bahkan pihak pusat terkejut waktu Pemerintah Aceh meminta penambahan hutan lindung. Ini akan kita luruskan mengenai hal ini, kita akan menghimbau kepada kepada pemimpin kita untuk masalah tata ruang ini. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Ruang ini sudah sangat mendukung, dan inilah yang menjadi semangat kami. Penambahan APL dalam Rancangan Qanun ini adalah masukan kami, dan setelah kami serahkan draft yang sudah kami revisi tetapi tidak ada respon dari pihak eksekutif. Kita dalam pembahasan ini berpegang pada MoU Helsinki dan UUPA, kalau ada Peraturan yang lebih rendah dari UUPA maka akan kami lawan. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Batas Aceh dalam pembahasan MoU Helsinki merujuk ke 1 Juli 1956, tetapi pihak Indonesia tidak bisa menunjukkan dokumen. -6-
Tahun 1956 ini awal terbentuknya Propinsi Aceh dan dalam pembentukannya tidak menyebutkan batas yang jelas. Kalau kita melihat Peta yang dibuat oleh Prancis ini daerah Aceh sangat luas, dan Peta yang dibuat oleh Inggris perbatasan Aceh sampai Riau, dan menurut Peta Statblut Belanda maka batas Aceh sampai Gebang, Lau Barat dan Barus. Saat Belanda menguasai kawasan Barus maka batas wilayah Aceh berubah ke arah timur sampai tanjangan Aceh atau saragih. Menurut informasi yang kami ketahui perubahan batas wilayah Aceh di Aceh Tenggara sudah lama. Kita tetap merujuk batas Aceh pada 1 Juli 1956 dengan menjelaskan 3 peta yang saya jelaskan tadi. Ketika dalam penetapannya nanti terserah kepada pusat, apakah berpegang kepada peta terakhir. Aceh merupakan daerah modal awal Indonesia untuk merdeka tetapi saat ini daerah modal sudah mengecil wilayahnya. Wakil Bupati Aceh Tamiang Saat ini kita telah memasang patok-patok baru, kita berpodoman dengan patok yang sudah ada dan berdasarkan adat istiadat. Berdasarkan adat istiadat adalah dengan melihat air yang jatuh di sungai, bila air tersebut jatuh ke arah sumatera utara maka ini wailayah sumatera utara dan begitu juga sebaliknya. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Setelah kami lakukan pembahasan dengan Biro Pemerintahan, maka kami simpulkan untuk batas sekarang kita biarkan dulu dan akan kita masukkan dalam Qanun RTRW sehingga lebih kuat dasarnya, kalau kita biarkan maka wilayah kita semakin digerogoti. Persoalan sekarang adalah tidak adanya dokumen yang konkrit mengenai 1 Juli 1956, jadi klaimnya harus jelas seperti klaim orang Yahudi terhadap Tanah Palestina. Ada 3 klaim yang akan kita gunakan : Peta yang dibuat oleh Prancis pada tahun 1603 Peta Yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1818 Peta yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1939 Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Inilah yang menyita waktu pembahasan karena alotnya pembahasan mengenai batas wilayah ini. Setelah RDPU ini kami akan turun ke daerah-daerah yang bermasalah dengan tata ruang, makanya kita harus melakukan RDPU terlebih dahulu. Untuk Season Pertama kita akhiri sampai disini dulu dan akan kita lanjutkan lagi pada pukul 13,30 Wib. Rapat diskor untuk ISHOMA Skor dicabut pada pukul 14.00 Wib Ir. Jufri Hasanuddin (Ketua Pansus XI) Kita melanjutkan season pertama tadi, sebelum kita lanjutkan ke season kedua kami ingin menjelaskan rencana peta RTRW ketika konsep ini diterima untuk pembahasan bersama. Kami persilahkan DR. Irfan.
-7-
DR. Ir. Irfan, M. Sc. (Tenaga Ahli Pansus XI) Mukaddimah Baiklah dalam kesempatan ini seperti yang dikatakan pimpinan tadi, saya akan menjelaskan tentang Pola Tata Ruang. Yang ditampilkan di layar adalah satu peta yang didesain adalah sesuai dengan rancangan qanun. Peta ini dibagi dalam 2 wilayah, lindung dan budidaya. Ada dua warna yaitu hijau dan ungu, yang hijau merupakan hutan lindung dan ungu adalah hutan konserfasi. Kalau warna putih dan kuning adalah hutan budidaya. Kalau peta milik eksekutif adalah seperti yang terpampang di Baliho Bappeda Aceh dan peta hijau atau lebih banyak hutan lindungnya. Peta yang didepan adalah sesuai dengan Kep. Menhut Nomor 170 Tahun 2000 sedangkan sekarang sudah tahun 2010 dan sudah banyak yang berubah. Kalau setelah kita cek ke lapangan maka peta di depan bisa berubah, misalnya dari hutan lindung menjadi APL. Inilah tujuan ke lapangan adalah laporan masyarakat apakah sesuai sehingga kita bisa merubah peta. Dalam usulan-usulan perubahan lebih bagus sudah ada peta sehingga nanti bisa di inputkan dalam peta provinsi. Mengenai Cagar Alam di Jantho, untuk cagar alam tidak boleh menebang dan tidak boleh menanam sedangkan di Jantho saat ini banyak kayu yang ditebang. Inilah yang perlu kita rubah peta, dan peta ini akan menjadi lampiran di Qanun kita. Peta ini juga kita sesuaikan dengan peta pembangunan/trase jalan sehingga kita bisa kita rubah hutan lindung menjadi hutan APL. Seperti di Singkil-Buloh Seuma –Trumon. Peta yang telah dibuat oleh eksekutif lebih banyak hutan lindungnya sehingga tidak ada tempat tinggal lagi untuk kita. Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Menarik sekali, dua peta yang sangat berbeda. Isu berkembang pada Pansus ini telah terkontaminasi dengan pesan lain terkontaminasi, tetapi kalau Pansus ini sungguh berjuang untuk rakyat. Mungkin bapak-bapak ingin mengkritisi peta ini, silahkan.
yang telah
Buhari APK (Ketua Baleg DPRK Aceh Tenggara) Menurut hemat kami sangat riskan untuk perjalanan dari Aceh Tenggara ke Medan, perjalanan kami sangat panjang sampai 8 jam. Kami usulkan jalan Lawe Pakam- Baharok agar bisa dimasukkan ke dalam qanun RTRW ini sehingga nanti bisa mempersingkat perjalanan. Jalan tersebut sudah ada sejak zaman perjuangan tinggal dibuat yang baru saja. Abdul Halim (Aceh Tamiang) Aceh Tamiang merupakan daerah yang berpotensi kekayaan alam sangat kaya tetapi selalu terhalang di hutan lindung, jadi perlu terobosan-terobosan dalam qanun sehingga daerah hutan lindung bisa dipindahkan dari pertambangan. Saat ini jalan negara kiri kanan perkebunan, jadi masukan dari kami untuk di sisi jalan negara dibebaskan dari perkebunan, apakah 200 m dari jalan nasional begitu juga dengan jalan kabupaten. Sehingga kita bisa mengembangkan perkebunan daerah. Kami harapkan qanun ini bisa meningkatkan pembangunan daerah dan terima kasih.
-8-
Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Ini sama dengan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, mungkin DR. Irfan bisa menjelaskan. DR. Ir. Irfan, M. Sc. (Tenaga Ahli Pansus XI) Selama ini kita ada salah persepsi, kita mempunyai Taman Hutan Lauser dan ada Tahura dan di Aceh Tamiang ada yang sebagian masuk dalam kawasan KEL. Seperti di Aceh Tamiang di peta berwarna putih dan ini merupakan APL. Untuk Aceh Tamiang perlu diliat di peta, wilayah mana yang akan dibudidayakan sehingga nanti kita bebaskan hutan lindung menjadi APL. Kalau kita melihat di negara maju seperti Malaysia, pemukiman berada masuk ke dalam dari jalan nasional sehingga tidak macet jadinya dan ini berbeda dengan di Indonesia yang pembangunannya linear mengikuti jalan. Apa yang sudah diusulkan tadi sebagian besar sudah tertampung. Mengenai Wilayah Stategis Nasional, menurut Tata Ruang Nasional kota yang PKN adalah Lhokseumawe. Untuk mudahnya masuknya Investor kita harus merubah PKN yang telah ditetapkan oleh pusat. Seperti Investor mau melakukan investasi di Calang, karena Calang tidak masuk dalam PKN maka agak tersendat, maka kita harus berbeda dengan PKN Nasional dan juga tidak bertentangan dengan Tata Ruang Nasional. Kata-kata mengendalikan pada Pasal 12 kita rubah dari redaksi Eksekutif dari mengeluarkan masyarakat dari hutan lindung menjadi mengendalikan masyarakat yang terdapat di hutan lindung. Karena selama ini masyarakat Acehlah yang melestarikan hutan tersebut. Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Terima kasih kepada DR. Irfan. Untuk mencabut isolasi masyarakat perlu membuka jalan untuk menguak isolasi. Kita ingin Aceh berkembang bersama sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terisolir. Kami persilahkan Tgk. Yahya Muaz. Tgk. Yahya Muaz, SH. (Tenaga Ahli Pansus XI) Direncanakan dalam perubahan peta yang akan datang dimana tempat-tempat yang direncakan, terutama pasar induk. Pasar induk ada 6 di Aceh dan juga kawasan penelitian pengembangan perternakan yang ada 15 di wilayah Aceh. Kemudian jalan tol, ini menghabiskan biaya 30 M per KM dan jalan tol tidak merusak ekosistem. Semua anggaran ini tidak menggunakan APBA tetapi menggunakan Hibah Luar Negeri yang qanunnya sedang dibahas di DPRA. Demian dan terima kasih. Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Ini merupakan bukan cet langet tetapi realita dan kita ingin menampakkan perbedaan daerah kita dengan daerah lainnya. Untuk menjelaskan pertarungan kita dalam melobi pusat terhadap qanun RTRW ini kami persilahkan DR. Iskandar A. Gani, SH, MH. DR. Iskandar A. Gani, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Pansus XI) Pada prinsipnya konsepsi yuridis lahirnya Rancangan Qanun RTRW ini adalah adanya kewenangan kepada Aceh melalui MoU Helsinki dan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dari situ kita beranjak dari kewenangan yang telah diberikan maka ada beberapa hal bahwa Aceh mempunyai kewenangan secara kharakteristik Aceh. -9-
Pusat harus mengetahui bahwa Aceh merupakan dalam bingkai NKRI tetapi kita ada kekhususan sesuai dengan UUPA. Ada 3 azas dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Lex Specialis De Rogat Legi Generali, atau Undang-Undang yang lebih khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Saat ini pusat sering salah mentafsirkan mengenai hal ini. Atas dasar ini dan semangat MoU dalam point 142 yaitu legislatif Aceh diberikan kekuasaan untuk menerapkan aturan hukum yang baru. Aceh bisa saja bahagia dengan NKRI dengan kekhususan yang telah diberikan. Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Itulah semangat kita dalam bekerja sebagai legislatif, kadang banyak orang yang rendah menilai MoU Helsinki padahal MoU inilah merupakan dasar lahirnya perdamaian. Kalau tidak ada tanggapan mengenai penjelasan yang tadi maka kami buka season yang kedua dengan dipimpin oleh TGK. H. Adnan Beuransyah. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Mungkin tadi ada hal-hal yang belum jelas atau ingin menambah maka kami buka season kedua dengan 3 pertanyaan. Atau kira-kira sudah memadai, dari kaum perempuan. Bahagia Wati (Aceh Tenggara) Kami hanya menambahkan apa yang sampaikan dari Bupati tadi, kami ingin menjelaskan bahwa 2 desa di Aceh Tenggara yang sangat membutuhkan listrik. Selain saya mewakili perempuan saya juga bekerja di Dinas Pariwisata, dari Aceh Tenggara itu ada hutan lindung yang bisa dijadikan tempat wisata dan juga membangun villa-villa. Kami mohon untuk dimasukkan Aceh Tenggara dalam kawasan Wisata. T. Sofyansyah (Kepala Bappeda Lhokseumawe) Saya masih belum jelas mengenai masalah Visi dari RTRW kita, sebagaimana saya ketahui bahwa visi adalah sesuatu yang akan dicapai. Pada Pasal 2, “Pembangunan wilayah Aceh yang lebih maju dan bermanfaat menuju Visi mewujudkan Aceh yang sejahtera...” Ini kalimat yang kurang bisa dipahami dan juga yang ingin sejahtera Aceh atau masyarakat Aceh. Mengenai bencana saya lihat tidak masuknya abrasi, sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh merupakan wilayah pesesir yang rawan abrasi, jadi kami usulkan Abrasi juga dimasukkan. Untuk Aceh Utara saya usulkan jangan dimasukkan ke dalam wilayah timur tetapi dalam wilayah Utara karena Aceh Utara merupakan wilayah penyangga PKN Lhokseumawe. Masalah peruntukan lahan kepada penduduk asli ini juga perlu penjelasan yang lebih jelas sehingga jangan terjadi polemik nantinya. Masalah luas wilayah seperti kota lhokseumawe juga sedang bermasalah juga, apakah menggunakan citra satelit atau Undang-Undang Pembentukan kota. Demikian dan terima kasih. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Terima kasih atas masukannya. Ada beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan. Nanti akan kita diskusikan kembali dan ini akan di pertimbangkan nanti dalam pembahasan.
- 10 -
Fadli Maulana (Dinas PU Aceh Tamiang) Dewasa ini sama-sama kita tahu ketergantungan Aceh kepada Sumatera Utara sangat tinggi, jadi dengan adanya rencana kita untuk membuat High Way atau kereta api apakah Pemerintah Aceh sudah siap dengan siapnya jalan ini. Dengan bagusnya transportasi maka semakin mudahnya masyarakat Aceh untuk membeli ke Medan. Saya yakin kalau jalan semakin bagus dan kita tidak menyiapkan strategi yang bagus maka Aceh akan kolab nantinya. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Ini merupakan pertanyaan yang sudah sering ditanyakan masyarakat Aceh. Ini perlu pemikiran bagaimana mata rantai ini bisa sedikit terbendung, ini akan kita pikirkan mengenai hal ini. Sudah ada 3 pertanyaan yang akan dijawab, kami mintakan DR. Irfan untuk memberi penjelasan. DR. Ir. Irfan, M. Sc. (Tenaga Ahli Pansus XI) Mungkin saya mulai dengan apa yang dikemukakan tadi, kita sudah ada PLTMH. Kita kan membuat lebih spesifik lagi, tinggal kita masukkan saja dalam konsep rancangan qanun. Dalam Rancangan Qanun belum kita masukkan lokasi. Untuk Ketambe supaya kalau kita masukkan sebagai Kawasan Wisata khusus maka jangan dikelola lagi oleh pihak asing/NGO. Kita harus mencarikan kalimat yang tepatnya. Visi misi memang boleh kita bilang terobosan sebagaimana kekhususan Aceh., ini bisa kita edit nantinya. Untuk daerah rawan abrasi sudah masuk dalam Pasal 49. Kalau penduduk asli, ini akan kita jelaskan lagi apa itu penduduk asli. Ini adalah orang-orang yang melindungi hutan sehingga jangan sampai pembangunan mengharuskan mengeluarkan penduduk asli. Lebih bagus kita pikirkan yang porprosional sehingga apa yang disahkan berguna sampai 20 tahun kedepan. Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus ini akan kita sesuaikan, peta yang kita lihat ini sangat kecil padahal banyak sekali usulan-usulan di dalamnya. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Ada satu lagi yang perlu dijelaskan menyangkut dengan ketergantungan Aceh ke Medan, kami persilahkan kepada Tgk. Yahya Muaz. Tgk. Yahya Muaz, S.H. (Tenaga Ahli Pansus XI) Untuk strategi ke medan adalah kuncinya pasar induk, dalam Pasar Induk ini ada 4 hal, perternakan, pertanian, perikanan dan juga ekspor. Pasar induk ini adalah untuk mengontrol harga barang, kalau sudah ada pasar induk maka setiap komoditi masuk dalam Pasar Induk sehingga Medan harus membeli ke Aceh. Pasar induk tergantung sekali dengan pemasarannya, mulai dari petani sampai ekspor dan Impor. Nanti Eksekutif menyiapkan qanun pengontrolan harga barang. Dalam Pasar Induk ada Pasar Domestik dan Pasar Rakyat. Areal seluas 200 Km2 dari pasar Induk itu harganya dikontrol oleh pasar Induk. Pengontrolan harga barang sangat dibutuhkan ketika barang banyak di pasar, seperti harga ikan ketika banjir di pasar dan harga cabe atau komoditas lainnya. Untuk mewujudkan Pasar Induk adalah menggunakan Dana Hibah dari luar negeri. Alhamdulillah sudah bertanya dan kalau belum jelas bisa kita diskusikan lagi. - 11 -
Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Inilah salah satu strategi untuk memotong mata rantai dengan medan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya maka kami buaka untuk 2 pertanyaan. H. Umuruddin Beruh (Bupati Aceh Tenggara) Aceh ini harus ada blue print yang jelas dan hari ini sudah ada tanda-tanda ke arah itu, nanti kalau Qanun Tata Ruang ini sudah disahkan maka kami ingin untuk segera ditindak lanjuti dengan teknisnya. Kita sering kali kita tidak punya konsep atau blue print yang jelas dalam mengerjakan sesuatu, contohnya seperti Kapet Sabang yang sudah banyak menghabiskan dana. Kalau Blue Print tidak kita buat maka DAU yang 20 % akan habis untuk hal yang tidak penting. Untuk kontrol harga ini perlu kita tentukan Harga Enceran Terendah, ini merupakan langkah yang harus kita lakukan. Kami ada kedatangan Investor dan saya tetapkan Harga Eceran Terendah sebesar 200 ribu untuk Nilam kita dan kalau harga di bawah tersebut maka tidak boleh membeli nilam di Aceh Tenggara. Baru-baru ini saya dengan Gubernur dan beberapa Bupati lainnya duduk dengan Menteri Besar Penang dan beliau sangat mendukung untuk membangun Aceh. Saya atas nama pribadi dan seluruh rakyat Aceh Tenggara sangat berapresiasi untuk Rancangan Qanun RTRW ini. Drs. H. Adnan Beuransyah (Sekretaris Pansus XI) Kita harapkan apa yang akan kita sahkan ini tidak keluar dari jalur dan kita menginginkan menjadi tuan rumah di tanah sendiri dan tidak menjadi tamu di negeri sendiri. Kita ingin hutan Aceh tidak berkotak-kotak dan setiap orang yang ingin mengelola hutan Aceh harus berkantor di Aceh dan harus meminta izin pada Pemerintah Aceh. kita ingin RTRW ini kita peruntukkan untuk Aceh bukan untuk daerah lain dan kita harap pilot project ini bisa bermanfaat untuk Aceh ke depan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan maka saya akhiri diskusi kita dan saya serahkan kepada Ketua Pansus. Penutupan Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. (Ketua Pansus XI) Terima kasih kepada Tgk. H. Adnan Beuransyah yang telah memimpin diskusi . Sebelum saya serahkan ini kepada moderator saya ingin menanyakan apakahj RDPU ini kita akhiri pada hari ini atau kita sambung besok. Peserta : Kita akhiri pada hari ini, sudah sangat jelas. Kami cukupkan dan kami serahkan kepada moderator dan apabila ada kata-kata yang tidak berkena dan ada masukan yang tidak terarah maka kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wabillahitaufik Wal Hidayah Wassalamualaikum wr. Wb. Moderator (DR. Iskandar A. Gani, S.H., M.H.) Alahamdulillah kita telah mengakhiri acara RDPU yang merupakan legitimasi legislatif dalam pembahasan qanun. Untuk penutupan kami persilahkan kepada walet untuk menutup dengan membacakan doa. Pembacaan Doa (Tgk. H. M. Wali Alkhalidi)
- 12 -
KESIMPULAN : 1. Perlu dilakukan tinjauan ke daerah-daerah yang bermasalah dengan Tata Ruang untuk melihat lebih lanjut kondisi tata ruang di daerah; 2. Ada beberapa permintaan yang harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam rancangan qanun, diantaranya : a. Permintaan dimasukkannya daerah Ketambe di Aceh Tenggara dalam Kawasan Wisata Khusus; b. Permintaan penambahan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Kabupaten Aceh Tenggara; c. Permintaan Bandar Udara untuk Kabupaten Aceh Tamiang; d. Pembangunan Jalan Aceh Tamiang – Gayo Lues; e. Pembangunan jalan Lawe Pakam Baharok sehingga masyarakat Aceh Tenggara mudah untuk melakukan perjalanan ke Medan; f.
Permintaan agar Aceh Utara dimasukkan dalam kawasan strategis wilayah utara atau tengah karena Aceh Utara merupakan penyangga Kota Lhokseumawe yang termasuk dalam Wilayah Strategis Nasional.
3. Penyelesaian mengenai Batas Wilayah Aceh harus segera diselesaikan.
Medan, 14 oktober 2010 PANSUS XI TAHUN 2010 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
IR. JUFRI HASANUDDIN, M.M
SEKRETARIS,
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
- 13 -
NOTULEN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2010-2030 HARI/TANGGAL PIMPINAN RAPAT MODERATOR HADIR ANGGOTA
IZIN HADIR TENAGA AHLI HADIR EKSEKUTIF TEMPAT ACARA
PANSUS XI TAHUN 2010 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2011
: KAMIS, 6 JANUARI 2011 : IR.JUFRI HASANUDDIN (KETUA PANSUS XI 2010) : M. Y. PUTRA UTAMA, SH, MH : IR. JUFRI HASANUDDIN, MM; H. IBNU RUSDI, S.E.; DRS. H. ADNAN BEURANSYAH; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; ADLY TJALOK BIN IBRAHIM; TGK. ANWAR; .; H. SIDDIQ FAHMI, S.H., M.H.; IR. H. T. HASDARSYAH; IR. MAWARDI ALI; H.T. HUSIN BANTA, S. Sos; DRS. AMINUDDIN, M. Kes.; H. UMURUDDIN DESKY, S. Sos; TGK. H. M. WALI ALKHALIDI; H. FADLI, MA, S. Pdi. :: DR. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.H.; DR. IR. IRFAN, M. Sc.; IR. T. ISKANDAR; TGK. M. YAHYA MUAZ, S.H.; DEDITA KESUMA D, S. Hut.; DRS. ATQIA ABUBAKAR. : Ir. ISKANDAR, M.S c; MAKMUR, SH, M. Hum. : RUANG UTAMA DPRA : RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 2010-2030 DENGAN BUPATI/WALIKOTA DAN DPRK SELURUH ACEH.
JALANNYA RAPAT PROTOKOL (M. Y. PUTRA UTAMA, SH, MH) pada pukul 09.30 Wib. Pembacaan ayat suci Al Qur’an (Teuku Iqbal) Pembukaan Acara RDPU oleh Wakil Ketua DPRA (Amir Helmi, SH) Mukaddimah Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti acara RDPU Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh ini. Selanjutnya Shalawat dan Salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Pada hari ini adalah hari yang sangat penting untuk mendapatkan masukan guna kesempurnaan rancangan qanun kita. Qanun ini adalah untuk mengatur ruang Aceh dan menjamin pembangunan dan lingkungan di Aceh. Melalui qanun ini kita dapat menjadikan daerah Aceh sebagai kawasan khusus, sehingga menambahkan nilai ekonomis bagi daerah di Aceh. Qanun ini juga menurunkan resiko bencana untuk wilayah Aceh. Selain itu qanun ini juga untuk mendukung jalur kereta api dari Aceh ke Sumatera Utara. Dengan adanya Bapak/Bapak dari Pemerintah Pusat sehingga dapat memberikan masukan mengenai RTRW untuk wilayah Aceh. Begitu juga untuk SKPA yang hadir disini untuk dapat memeberikan masukan sehingga qanun ini mendekati kesempurnaan. 1
Dan juga untuk Bupati/Walikota dan DPRK kami sangat memohon masukan untuk kesempurnaan untuk qanun ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara RDPU saya buka. M. Y. Putra Utama, SH, MH (Protokol) Selanjutnya penyampaian secara singkat mengenai Raqan RTRW oleh Ketua Pansus Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Mukaddimah Pada kesempatan ini merupakan RDPU ke 2, pada RDPU pertama diadakan di Kota Medan dengan mengundang 8 Kab/Kota. Pada RDPU hari ini kami mengundang 16 Kab/Kota yang telah hadir di ruang Utama DPRA ini. Penghormatan saya kepada Pemerintah Aceh atau yang mewakili, rekan-rekan dari Pansus, dan yang paling kami muliakan adalah tamu dari Depdagri, Menteri Kehutanan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Badan Tata Ruang Nasional. RDPU ini adalah hal yang wajib dalam setiap pembahasan qanun. RTRW pada tahun 1995 telah di Perdakan dan setelah Tsunami disusun kembali dengan difasilitasi oleh BRR, tetapi belum diperdakan dan pada Tahun 2009 dibahas lagi sampai pada tahun 2010 disampaikan ke DPRA sehingga dibahas sampai sekarang. Rancangan ini merupakan hal yang menarik dan menjadi isu di pusat dan di internasional. Jangan sampai setelah qanun ini disahkan maka sudah direvisi, jangan sampai hal ini terjadi. Tidak ada alasan rancangan qanun ini tidak disahkan. Setelah ada MoU Helsinki dan UUPA ada beberapa hal yang specifik dimasukkan, ada beberapa hal yang menarik dalam rancangan qanun ini. Pada bahan yang sudah ada di depan Bapak adalah draft Eksekutif dan draft versi DPRA, ini bukan untuk memebedakan tetapi untuk memberikan masukan. Yang menarik dalam qanun ini adalah adanya MoU Helsinki di konsideran Menimbang. Dalam qanun ini juga dimasukkan Lembaga Wali Nanggroe karena kalau disepakati Qanun Wali Nanggroe akan lahir. Apapun aspek selanjutnya adalah menetapkan kawasan pusat strategis, seperti kawasan khusus wisata, kawasan Darussalam sebagai kawasan pusat pendidikan dan beberapa kawasan khusus lainnya. Untuk aspek ekonomi di Aceh adalah untuk menjaga kesabilan harga di Aceh dan mengurangi ketergantungan terhadap provinsi Sumatera Utara. Untuk Aspek Mitigasi Bencana, adanya daerah rawan bencana di Aceh sehingga memudahkan masyarakat ketika terjadi bencana. Yang penting dalam qanun ini adalah Struktur Ruang untuk wilayah Aceh. Untuk kawasan lindung kalau kita masih berpegang pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 Tahun 2000, maka kawasan hutan lindung untuk Aceh sebesar 52% sedangkan Pemerintah Aceh dalam qanun ini menambah kawasan hutan lindung menjadi 60 %. Apakah ini kebutuhan dari rakyat, tapi kalau penambahan hutan lindung ini kebutuhan rakyat maka akan kami perjuangkan. Kami disini bukan membahas qanun saja tetapi juga mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. M. Y. Putra Utama, SH, MH (Protokol) Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin maka acara pembukaan RDPU terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2010 -2030 selesai. Untuk Acara RDPU dipimpin langsung oleh Ketua Pansus XI. Sebelum kita masuki acara RDPU, kita break dulu sejenak untuk istirahat. 2
Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Kita masuk ke season pertama, sesuai dengan tema yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum, maka kami mendengarkan semua masukan dari Bapak-bapak. Untuk season pertama kita buka 3 pertanyaan. Drs. H. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya) Mukaddimah Pertama yang perlu saya bacakan sebuah firman Allah SWT. Membacakan ayat Suci Al Qur’an Kami telah membaca draft yang dari eksekutif dan draft dari DPRA, kenapa draft qanun ini dibahas terlebih dahulu bukaannya pelanggaran HAM yang belum tuntas di Aceh. Apalagi draft Qanun ini lebih merugikan rakyat Aceh, seolah-olah masyarakat Aceh ingin diusir dari Aceh. Saya rasa qanun ini belum urgen untuk dibahas, sedangkan masalah pelanggaran HAM masih belum tuntas di Aceh. Apalagi kalau draft dari Eksekutif ini hutan lindung sebesar 74 %, mau kemana rakyat Aceh nanti. Jangan hutan saja kita selamatkan, tetapi rakyat lebih penting. Dengan qanun seperti ini maka akan terjadi polemik dan akan terjadi pemberontakan, dan kalau tidak ada yang memimpin maka saya akan pimpin. Saya minta kepada DPRA yang terhormat untuk membahas yang lebih penting dahulu. Wakil Bupati Nagan Raya Mukaddimah Kami dari Kabupaten Nagan Raya sangat mendukung adanya koordinasi dengan Kab/Kota, yang perlu diketahui bahwa banyak wilayah di Nagan Raya masuk dalam hutan lindung, seperi Ibu Kota Suka Makmur masuk dalam hutan lindung dan beberapa perusahaan yang baru dibangun di Nagan Raya. Mau cari makan dimana rakyat nantinya, jadi kami sangat mengharapkan koordinasi antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kab/Kota. Bappeda Aceh Besar Pertama sekali kami menyimak 2 draft yaitu dari Eksekutif dan dari Pansus, dalam draft Pansus hanya terdapat 4 konsideran dan dalam draft eksekuif banyak terdapat konsideran. Mohon penjelasan karena konsideran ini sangat penting dan jangan sampai kalau qanun ini bermasalah nantinya maka akan disalahkan karenanya kurang terdapat konsideran Mengingat. Aceh Besar saat ini telah terikat dengan kerja sama antara Banda Aceh dan Sabang, kami mengusulkan untuk kerja sama ini dimasukkan dalam Rancangan Qanun ini. Aceh Besar adalah pintu gerbang masuk ke Aceh, jadi orang akan menilai pertama kalau ke Aceh adalah Aceh Besar. Pada halaman 2, definisi Kapet Banda Aceh Darussalam belum jelas sampai sekarang, paling tidak RTRW Aceh ini bisa menjamin KAPET dan kerja sama regional. Dalam beberapa hal fokus, seprti ekonomi Aceh saya sarankan setiap daerah memiliki satu komoditi khusus seperti di Eropa sekarang ini. Saya belum melihat dalam pasal mengenai komoditi khusus ini. Untuk Pola Struktur Ruang harus disepakati dulu, jangan sampai ketika sudah ada sentral perdagangan tetapi masih tergantung ke Medan. Ada bebrapa tim yang sudah kelapangan untuk mengecek kawasan hutan di Aceh Besar, dan banyak yang mengklaim wilayah yang sudah ditempati oleh masyarakat itu adalah kawasan lindung, jangan sampai nanti pemerintah harus membebaskan lahan-lahan dari masyarakat. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai lex specialis dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara maka jangan terlalu banyak kita kaitkan, cukup dengan UUPA saja. 3
Ir. H. Irfan, M. Sc (Tenaga Ahli Pansus) Tentang kerjasama yang sudah ada, ini bisa dimasukkan karena masih ada pembahasan. Kita dalam Pasal 51, sudah kita masukkan untuk wilayah seluruh Aceh atau Aceh Trade. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi sudah masuk dalam wilayah I. Tgk. Yahya Muaz, SH (Tenaga Ahli Pansus) Tentang hal Pusat Perekonomian Aceh dibagi 6 Zona, maknanya di Aceh ada 6 Pasar induk sebagai kontrol. Tujuan Pasar Induk adalah untuk menstabilkan harga barang. Di Aceh sekarang ada harga cabe 50 ribu dan ada ketika harganya 2 ribu. Jadi tujuan pasar induk ini untuk menstabilkan harga. Drs. H. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya) Pimpinan, hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum, jadi bukan diskusi. Waktu cuma 1 hari, jadi kita tampung dulu masukan dari Kab/Kota. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Kita hanya meluruskan kalau ada yang bertanya atau tidak jelas, baiklah kami persilahkan kepada Bupati Aceh Tengah. Ir. Nasaruddin, MM (Bupati Aceh Tengah) Kami dari Pemerintah Aceh Tengah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pansus XI, karena materi ini harus adanya koordinasi dengan daerah kab/kota. Di Aceh Tengah 67,8 % terdiri dari hutan baik kawasan lindung maupun hutan produksi. Sisanya 32, 2 % merupakan pemukiman warga. Dalam RTRW Aceh Eksekutif terdiri dari 42 % kawasan lindung dan 56 % menjadi APL, peningkatan ini perlu penjelasan. Saat ini terdapat pemukiman dan telah menjadi ibu kota kecamatan dan masih masuk dalam kawasan hutan lindung, jadi ini perlu diperbaharui. Salah satu penyebabnya adalah Kawasan Lindung ditetapkan terakhir. Seperti Kawasan Hutan Linge dan dalam Rancangan Qanun tertulis Lingga, kawasan ini ditetapkan menjadi Kawan Konservasi pada Tahun 1970, sedangkan pada Tahun 1945 masyarakat sudah berkebun disini. Siapa yang salah dalam hal ini, kawasan hutan linge ini sampai 10 % dari kawasan lindung. Begitu juga dengan daerah transmigran yang sudah 30 tahun ditempati dan masih berstatus hutan lindung. Jadi kami menginginkan Luas hutan di Aceh Tengah menjadi 43,6 % dan APL menjadi 56, 4 %. Saran kami untuk kawasan lindung minimum dalam raqan ini adalah 40 %, saya sarankan menjadi 30 %. Khusus untuk Aceh Tengah APL kebanyakan adalah kebun kopi dan sama pentingnya dengan fungsi lindung. Yang terakhir kami usulkan mengenai status Danau laut Tawar, dalam draft Pansus danau ini termasuk dalam DAS Peusangan, saya usulkan danau ini menjadi Kawan Strategis jangan masuk dalam DAS Peusangan. Untuk wilayah yang telah saya sebutkan di atas, kalau Bapak-bapak tidak percaya maka mari sama-sama ke atu lintang, Bintang dan beberap daerah lainnya, apakah sudah duluan masyarakat yang bermukim di situ. Ketua Ikatan Kechik Aceh Selatan Kita disini bukan diskusi tetapi menyampaikan keluhan. Sesuai dengan kami rasakan di masyarakat betul adanya seperti Bapak Pembicara pertama. Kalau kita tidak berpihak kepada masyarakat maka ini tidak akan pernah sukses. Kalau memang mau disahkan ini maka tolong dipikirkan dulu. Jadi tolong diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan. 4
Saat ini produk hukum di Aceh tidak berpihak kepada masyarakat. Seperi Rancangan Qanun RTRW ini masalahnya juga ke Bupati, kalau tidak ada koordinasi maka Bupati yang kena. Apalagi anggota DPR tidak pernah ke lapangan dan tidak mengetahui dengan nasib masyarakat di lapangan. Saat ini saya sarankan kalau untuk membahas qanun maka setiap anggota dewan bisa melihat di daerahnya dulu masing-masing. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Untuk qanun ini, kami dengan eksekutif belum membahas bersama jadi baru pemanasan saja. Dinas PU Kota Banda Aceh Kami menyampaikan masalah struktur ruang, di rancangan qanun hasil DPRA tidak terlihat mengenai struktur ruang dan yang nampak hanya fungsi ruang. Kita masih ada aturan yang lebih tinggi jangan sampai tidak melihat aturan tersebut dan juga tidak mengabaikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki. Status Banda Aceh dalam Peraturan Pemerintah adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kalau Banda Aceh bukan PKN maka ini berpengaruh kepada pengucuran dana dari pusat. Dari draft eksekutif nampak mengenai struktur ruang sedangkan draft DPRA yang nampak hanya fungsi ruang yaitu primer dan sekunder. H. Munawar Liza (Walikota Sabang) Pertama sekali kami agak kesulitan dalam memahami rancangan qanun ini, dalam RTRW ada tiga hal, yang pertam buku RTRW, Rancangan Qanun dan Peta. Dalam Rancangan Qanun RTRW, Pusat Kegiatan Wilayah ada Sabang dan Pulau Aceh sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 cuma Sabang yang masuk dalam PKW. Sedangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional baru masuk pulau Aceh dan Sabang. Dalam Buku RTRW Aceh luas Sabang sudah menjadi 12 rb Ha sedangkan luas yang aslinya adalah 15 rb Ha. Untuk luas hutan lindung, Pemerintah Kota Sabang tidak pernah menambah kawasan hutan lindung. Untuk Kawasan Hutan Lindung Sabang luasnya hanya 4500 Ha. Ada perbedaan luas wilayah wisata Iboh dan Taman Wisata Alam Laut antara Buku RTRW dengan Rancangan Qanun, dan luas wilayah yang betul terdapat dalam Rancangan Qanun dan tolong disesuaikan. Masukan dari kami adalah rancangan qanun ini masih banyak menggunakan bahasa asing dan menurut saya ini sangat mengganggu, jadi tolong disesuaikan. Yang kedua adalah adanya alokasi tanah untuk masyarakat korban konflik, mantan kombatan GAM seperti amanah Pasal 235 point a MoU Helsinki. Satu lagi adanya penegasan seperti adanya situs sejarah dengan adanya MoU Helsinki, jadi tolong ditegaskan mengenai situs-situs sejarah seperti simpang KKA, Rumoh Geudong, Tempat pembantaian Bantaqiah dan lain-lain. Yudi Kurnia, SE (Ketua DPRK Banda Aceh) Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam konsideran Menimbang adanya MoU Helsinki, jadi saya usulkan dengan adanya UUPA yang lahir karena adanya MoU Helsinki maka MoU Helsinki tidak perlu dimasukkan lagi. Lembaga Wali Nanggroe ini belum ada jadi jangan merujuk kepada qanun yang belum ada. Nazir Adam (Wakil Bupati Kab. Pidie) Kami ingin menyampaikan beberapa hal terutama mengenai kawasan lindung. Ada kawasan yang diperluas menjadi kawasan lindung sebesar 25 rb Ha begitu juga dengan APL yang diperkecil dalam RTRW. 5
Masyarakat kehilangan lahan produksi, banyak lahan masyarakat yang masuk dalam hutan lindung. Berarti masyarakat akan kelaparan sampai tahun 2030 yang akan datang. Jadi ini mohon dipertimbangkan mengenai hal ini. Di Kabupaten Pidie untuk Hutan Lindung hanya sekitar 90.000 Ha sedangkan dalam RTRW mencapai 207.000 Ha dan ini terlalu luas. Ini sangat berbeda dengan keadaan di lapangan sekarang. Areal di Seulawah yang menjadi hutan rakyat dan saat ini tidak terkontrol dengan baik, saat ini tidak jelas statusnya dan perlu ditinjau segera. Seperti pembuatan Scoot Cams yang masuk dalam Kab. Pidie, ini tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Pidie karena pihak Provinsi mengklaim ini hutan rakyat. Untuk kawasan situs sejarah, jangan hanya menetapkan untuk stitus yang sudah ada saat ini tetapi perlu dikaji lagi. Saya lihat Kawasan Khusus hanya di Banda Aceh, masih banyakk kawasan khusus di daerah lain. Kawasan agro wisata, itu tidak dilihat dari sarana dan prasarana yang akan dibangun tetapi dilihat dari potensi reel yang ada di kawasan tersebut, itulah dasar penetapan kawasan. Seperti di Tangse, potensinya ada dan fasilitas belum ada karena belum ditentukan sebagai daerah khusus agro wisata, jadi untuk penetapan wilayah jangan melihat fasilitasnya tetapi sumber daya alamnya. Drs. Darmili (Bupati Siemeulu) Saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya pembahasan ini, saya telah membaca di UndangUndang Pemerintahan Aceh bahwa hutan Aceh dikelola oleh Aceh. Banyak hutan-hutan kita yang sudah gundul, dan salah satu saya yang baru masuk pengadilan tetapi bukan sebagai penggundul tetapi sebagai pemberi izin. Luas wilayah siemeulu menurut satelit yang baru adalah 182 rb Ha lagi, apakah betul terjadi pengurangan luas wilayah. Kami di Siemeulu sangat menjaga hutan dan kami juga menjaga kebutuhan masyarakat. Luas hutan lindung di Siemeulu kami usulkan 44 % menjadi hutan lindung dan setelah tim turun ke lapangan maka banyak daerah yang tidak termasuk dalam hutan lindung tersebut. Kami mengharapkan kepada Pansus untuk menyesuaikan hal ini. Dalam Pasal 22 mengenai Kepelabuhanan, kami usulkan di Siemelu jangan hanya 1 pelabuhan, yang satu di Sanabang yang sudah ada satu lagi dan 1 lagi di Sibigo dan ini sangat dekat dengan Meulaboh yaitu Cuma 65 Mil. Perwakilan Kab. Pidie Jaya Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan Bupati kami adalah Peuwoe Marwah. Yang perlu kita ketahui bahwa jaya Aceh kini adalah karena kejayaan dari indatu kita. Bicara Tata Ruang adalah tidak lepas dari tanah, siapa yang menguasai tanah maka dialah yang mengusai Tata Ruang. Untuk Hutan Lindung di Aceh sebesar 40 % ini harus diperjelas, apakah 40 % untuk seluruh Aceh atau setiap kab harus ada hutan lindung sebesar 40 %. Kita lihat Cina, dulu dikuasai oleh komunis dan pada tahun 1993 masih hebat kita dengan Cina. Semenjak Komunis meninggalkan Cina maka tanah dikuasai oleh masyarakat dan Cina sekarang memimpin dunia. Masukan kami dengan Mahoni kita bisa melindungi hutan, karena semua kayu yang dikeluarkan masyarakat adalah ilegal. Kalau kita menanam mahoni yang bisa dipotong 11 Tahun, dan ketika panen masyarakat boleh memotong atau tidak ilegal. Ketika di potong berapa uang yang akan didapat oleh masyarakat. Dulu pada tahun 2002 Dinas Bina Marga membangun Jalan Ladia Galaska untuk menguak kemiskinan di Aceh tetapi digugat oleh Walhi. 6
Padahal dengan adanya High Way maka masyarakat dari singkil hanya butuh 6 jam untuk ke Banda Aceh, berapa uang yang bisa dihemat. Tgk. Husein Yusuf, A. MA (Bupati Aceh Selatan) Kalau kita lihat sekarang penduduk Aceh setiap hari bertambah, jadi setiap hari Aceh bertambah sempit oleh orangnya. Di Aceh Selatan terjadi yang aneh –aneh, rawa juga sudah menjadi masalah di Aceh Selatan antara Trumon dengan Singkil. Kalau daerah ini tidak dibebaskan dari hutan lindung maka masyarakat disana akan kelaparan. Di Ie Jeureneh terdapat 2 desa dan disana diusir masyarakat dan dijadikan hutan lindung. Keanehan yang kedua adalah adanya hutan lindung antara desa dengan desa. Banyak hutan lindung yang terdapat Sumber Daya Alam didalamnya dan kita tidak bisa mengambilnya. Di Aceh Selatan itu adalah Bendahara nya SDA nya Aceh, kalau Aceh punya modal maka bangunlah Aceh Selatan. Saya sarankan untuk Rawa Trumon jangan dijadikan hutan lindung karena antara trumon dengan singkil sangat dekat, sehingga dengan adanya jalan sangat memudahkan akses ke singkil. Begitu juga dengan beberapa daerah berpenduduk lainnya yang masih berstatus hutan lindung. Dalam MoU Helsinki dijelaskan bahwa batas Aceh kembali ke 1 Juli 1956 dan akan diberlakukan 18 bulan setelah MoU dan sampai sekarang belum jelas arahnya. Saya harapkan daerah-daerah yang sudah berpenduduk jangan dijadikan hutan lindung, mau dijadikan binatang manusia ini. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Untuk Bapak-Bapak yang dari di Jakarta, inilah keluhan-keluhan dari Kabupaten/Kota bukan kami mengada-adakan di Jakarta. Drs. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya) Membahas draft qanun ini tidak boleh dalam waktu dekat, sedangkan bapak-bapak dari jakarta sebentar lagi mau pulang, kalau sebentar saja mau kesini maka jangan datang saja. Banyak daerah di Pidie Jaya yang merupakan situs sejarah perjuangan dan masih berpenduduk masuk dalam kawasan hutan lindung seperti cot keng. Saya tidak ingin bangsa Aceh ini dijajah oleh bangsa sendiri. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Untuk Bapak-bapak dari Jakarta ini adalah inisiatif Pansus untuk mendatangkannya sehingga bisa mendengar langsung masukan dari masyarakat Aceh. Kami persilahkan perwakilan dari Jakarta untuk menyampaikan pendapat/saran. Sutrisno (Dep. Kehutanan) Kami berterima kasih sekali kepada DPRA. Bahwa ini adalah forum politik, kami tidak masuk dalam arena politik. Kami levelnya adalah teknis di eksekutif. Tata Ruang ini memang ada hal teknis dan politik. Khusus Aceh sebetulnya kami menerima surat dari Gubernur untuk penambahan kawasan hutan Aceh. Untuk sekarang sudah ada tim terpadu antara tim provinsi dan pusat tetapi belum bekerja. Kalau ini masih ingin merubah maka kami akan menunggu kejelasannya. Masalah yang perlu kita lihat adalah keseimbangan antara orang dan alam. Tata Ruang saat ini berbeda dengan RTRW yang dulu, sekarang sudah sangat demokratis. Jadi saya rasa jangan terlalu berburu-buru, selesaikan segala permasalahan dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat memusuhi hutan. 7
Tata Ruang ini adalah untuk memastikan tidak ada bertentangan antara manusia dengan alam. Kami yang dari Jakarta, kayaknya ini harus menunggu lagi mengenai usulan yang kemarin. Kalau usulan yang kemarin dibatalkan maka tidak masalah. Sebetulnya Tata Ruang ini sudah terlambat, dulu Aceh sebenarnya ingin dipercepat. Nanti akan ada Tim Terpadu yang akan turun ke lapangan dan akan membulatkan dalam Peta. Kami usulkan jangan terlalu lama mengenai usulan yang kemarin. Perwakilan Depdagri Ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Kami disini mewakili Pemerintah Pusat untuk Dengar Pendapat dan kami hanya mendengarkan saja. Kami disini dulu sudah sepakat untuk satu suara dan tidak menginterfensi substansi. Terima kasih kami sudah mendengar secara langsung situasi di Aceh. Yang berikutnya, proses penyusunan RTRW sudah ada Undang-Undang. Untuk RTRW Provinsi dan Kabupaten ini sudah terlambar 2 tahun, apalagi di Aceh ini akan memakan waktu beberapa bulan. Jadi kami mohon tidak terlalu lama dan kalau terlalu lama pembangunan akan terhambat. Tata Ruang adalah kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat, kalau belum sepakat bagaimana jadinya nanti. Kami nanti akan memfasilitasi masalah ini, kalau di Aceh masih bermasalah dengan RTRW maka jangan dipaksakan. Sofyan Bakar (Badan Tata Ruang Depdagri) Berkaitan dengan Tata Ruang ini kami dari Depdagri telah memberikan persetujuan untuk 7 Propinsi, ke 7 provinsi yang telah konsultasi publik baru Aceh yang kami hadiri. Kami mengucapkan terima kasih dalam hal-hal seperti ini. Pada hari ini ada dua rancangan, yaitu dari eksekutif dan dari eksekuti dan dengan ada dua rancangan ini nanti akan menjadi satu. Untuk itu kami berharap dengan adanya forum ini kami meminta sesegera mungkin untuk rancangan yang dikirim ke pusat tidak ada lagi permasalahannya. Ir. Jufri Hasanuddin,MM (Ketua Pansus) Rapat kita skor sampai jam 14.00 Wib Selanjutnya kita buka untuk 5 pertanyaan. Yusran (Badan Lingkungan Hidup Aceh Besar) Dalam kesepatan ini saya ingin sharing pendapat, kami telah membacakan kedua rancangan qanun ini. Menyangkut dengan Konsideran Mengingat, kalau kita tidak mencantumkan apa yang dicantumkan oleh eksekutif maka nanti kalau ada permasalahan nantinya akan menjadi masalah karena sedikitnya konsederan mengingat. Di Aceh Besar sangat saat ini terdapat saru jalan tembus antara Aceh Besar dengan Lamno, jalan ini nantinya kalau bertabrakan dengan hutan lindung banyak yang menentang karena mengingat paru2 dunia tetapi kita juga mengingat paru2 masyarakat. Qanun ini harus ada pengecualian di hutan lindung kalau sangat dibutuhkan maka harus ada pengecualian. Untuk pembangkit panas bumi, saat ini yang sudah ada Aceh Besar dan Sabang, kita tidak tahu 5 tahun ke depan akan ada daerah lain jadi ini jangan di kop Cuma 2 daerah. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Konsideran Mengingat akan kita pertimbangkan, untuk jalan Lamno nantinya akan bisa dimanfaatkan. 8
Rusdi Hasan (As. I Subulussalam) Selama ini berpuluh-puluh tahun yang lalu terjadi konflik pada status kawasan hutan dan selalu dimenangkan oleh pemerintah. Salah satunya di Kawasan Marga Satwa Runggeng, masyarakat mau dibangun rumah tetapi ini tidak bisa. Dari Subulussalam menuju Singkil itu Lahan Produksi, sekarang disitu terdapat Kebun sawit dan Karet jadi ini harus dirubah fungsi. Kami minta Hutan Marga Satwa Runggeng dijadikan APL. Untuk lahan yang di jalan Subulussalam ke Singkil untuk dirubah fungsi dan hutan lindung kami ganti ke wilayah perbatasan. Sebagaimana tadi kita dengar penjelasan dari Tim Jakarta bahwa Tata Ruang ini adalah kesepakatan, kalau betul ini kesepakatan maka permasalahan yang berpuluh-puluh tahun yang lalu bisa diselesaikan. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi Peta sebelum revisi dan sesudah revisi akan kami serahkan kembali sehingga tidak salah plot untuk wilayah Subulussalam. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Terima kasih. Apa yang disampaikan dari Bapak tadi sangat menarik dan menyerahkan dokumen sehingga memudahkan dalam pembahasan bersama. Muhammad Suhara (Kadis Perkebunan Aceh Singkil) Aceh Singkil komit dengan usulan Bupati Singkil tanggal 15 Juli 2010, saya ada amanah dari Bupati Singkil. Bahwa luas kawasan hutan 170 luas hutan 56670 Ha, kemudian ada usulan lain dari APL yang luasnya 17500 Ha, jadi sekitar 70 rb Ha luas hutan di Aceh Singkil, Aceh Singkil masih tetap pada komitmen semula yaitu usulan Bupati tanggal 15 Juli 2010. Untuk TWA Pulau Banyak luasnya adalah 15 rb Ha, itu terdiri dari pulau Bengkaru dan sisa nya dari pulau Tuanku. Jadi kalau dikurangi hutan di pulau bengkaru maka masih ada lebih hutan yang belum jelas. Saya mengusulkan 2 desa di kepulauan banyak dikeluarkan. Ridwan Muhammad (Bireuen) Sebenarnya saya berbicara umum bukan khusus, yang pertama RTRW ini merupakan cetak atau landasan pembangunan ke depan Aceh yang segyoyanya setelah kesepakatan nanti menjadi Qanun yang sah. Jangan sampai RTRW ini menjadi pedang bagi pemerintah dan bagi rakyat. Pasal 60 ayat (5), zona sepandan sungai yang sekarang kita lihat di lapangan sepandan itu tidak ada lagi. Sekarang diatas sungai saja sekarang sudah ada bangunan. Jadi jangan sampai ini menjadi pedang sehingga harus kita bebebaskan daerah sepandan sungai. Kita ini adalah penjaga amanat, yang pertama amanah Allah, yang kedua amanah Pemerintah dan yang ketiga amanah Rakyat. Satu lagi kawasan produktif, seperti kawasan produktif pangan. Saat ini di Bireun sedah hilang sekitar 100 sawah untuk pembangunan toko dan suatu saat akan hilang sawahnya. Jadi tolong sawah ini dimasukkan dalam kawasan produktif. RTRW ini juga harus dimasukkan tapal batas wilayah kabupaten. Muhammad Hasan Bin Yahya (Pidie) Menyangkut pembangunan jalan, jalan Jantho ke Keumala sekitar 25 Km ini terdapat hutan lindung jadi mohon dipertimbangkan kembali begitu juga dengan jalan Geumpang – Pamee. Saat ini kami ingin membangunn kawasan Holtikultura di Blang Pandak, Tangse dan sekarang terhalang dengan kawasan lindung. 9
Kami mengusulkan Gua Tujuh menjadi wilayah khusus wisata. Penjelasan pasal perpasal banyak terdapat cukup jelas dan mohon ditambahkan penjelasannya. Zulkarnain (Ketua DPRK Aceh Tengah) Kita telah mendengar dan menyikapi keluahan dari masing-masing daerah, banyak permasalahn yang ada di kab/kota. Untuk ini kami sangat mengharap untuk dapat menerima dan mengakomodir semua keluhan yang ada di daerah-daerah. Jadi harapan kami inilah sebagai dasar untuk pembentukan qanun RTRW Aceh. RTRW ini adalah kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat, oleh karena itu saya sebagai Ketua DPRK Aceh Tengah, kami tetap komit dengan ususlan Bupati Aceh Tengah. Nasruddin (Bupati Aceh Tengah) Pada halaman 19 draft hasil revisi Pansus, Pasal 45 ayat (5), kami minta ditambahkan rekomendasi Bupati/Walikota dalam memberikan izin. Tentang Hutan Konservasi Linge ini tidak ada, yanga da hanya menyesengsarakan masyarakat. Ketua DPRK Bener Meriah Saya ada beberapa usul dimana tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang dulu. Saya ingin menanggapi dari draft eksekutif pada Pasal 52, menurut saya karena ini adalah RTRW dari Provinsi Aceh, kalau bisa anggaran itu jangan diambil lagi di anggaran kab/kota. Di Kab/Kota itu anggaran sudah sangat2 terbatas. Di draft rancangan qanun revisi di pasal 37 terdapat Tahura dan di perbatasan Bireun dengan Bener Meriah terdapat Tahura yang dibiayai oleh APBA, kenapa ini tidak dimasukkan. RTRW ini juga merencanakan dimana akan ada transmigrasi, kalau sudah jelas yang mana kawasan lindung maka tidak dijadikan transmigrasi di situ. Setelah tsunami pertumbungan di Aceh sangat pesat, sedangkan pemerintah menginginkan hutan lindung bertambah sedangkan rakyat ingin lahan. Di dalam qanun ini disebutkan 40 % dari jumlah keseluruhannya, 40 % ini untuk setiap Kabupaten atau untuk keseluruhan Aceh. Ketua DPRK Siemeulu Kami melihat rancangan qanun dari DPRA pada Pasal 45 ayat (2), dalam SK Nomor 170 Tahun 2000 bahwa di Sieumeulu tidak ada lagi Hutan Produksi Terbatas. Jadi dari Siemeulu kami menolaknya. Sulaiman Ali (Wakil Ketua DPRK Aceh Besar) Saya ingin menyempaikan bahwa ketika kami masuk ke ruangan ini terdapat 2 draft rancangan qanun, ini menampakkan bahwa belum adanya kekompakan antara eksekutif dan legislatif. Saya berharap bahwa qanun RTRW ini tidak bertentangan antara RTRW Aceh dengan RTRW Kab/Kota. Tentang Konsideran Mengingat dan Menimbang apa yang pantas kita masukkan, seperti Wali Nanggroe yang belum ada Qanun. Kalau memang sudah ada qanun tidak masalah kita masukkan. Mengenai bahasa asing kita harus sesuaikan dengan Qanun No 3/2007. Perbedaan dengan RTRW Aceh dengan RTRW Kab/Kota adalah luas hutan lindung. Jangan sampai mengejar ego Aceh Green kita tidak menghiraukan rakyat. Saya berpendapat apa yang diusulkan eksekutif juga sudah cukup bagus dan Pansus juga harus menerima dan jangan seolah-olah menjadi qanun inisiatif DPRA, apa yang bagus dari eksekutif dipakai. Ir. Jufri Hasunuddin, MM (Ketua Pansus) Apa yang kita bahas ini adalah untuk perkembangan masyarakat Aceh tidak ada kepentingan. Mengenai draft ini adalah draft eksekutif dan setelah beberapa kami bahas maka kami pertajam. 10
Abdul Hadi Zakaria (Ketua Mukim Kab. Pidie) Kami berterima kasih atas undangan seperti ini, kami harapkan kedepan ada kegiatan seperti ini. Berkaitan dengan qanun, kalau kekecewaan rakyat kepada Jakarta adalah karena kurang kepedulian dari Jakarta. Jadi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah karena kurang kepudulian dari pemerintah yang diatasnya. Dalam qanun-qanun lainnya ada kaitan dengan tanah ulayat yang dimiliki oleh mukim, dalam RTRW ini saya belum melihat belum ada hak masyarakat adat. Mau dukemanakan kami yang mengurus masyarakat adat. Pasal 57, untuk hutan adat kenapa tidak ada. Jadi tolong dilihat mengenai hal ini. Selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Pasal 8, menyangkut dengan tujuan RTRW, disebutkan secara adil dan merata. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh di sebutkan bahwa RTRW harus berpihak kepada masyarakat kecil, jadi kami mohon untuk disesuaikan dengan UUPA. Menyangkut dengan persawahan, saya usulkan ada pasal khusus. Kalau alih fungsi wilayah persawahan maka beberapa tahun ke depan akan berkurang. Bagaimana jalan keluar mengenai hal ini. Kenapa di dalam RTRW ini tidak ada hak adatnya??? Ibu Lina Marlia (Direktur Pembinaan Tata Ruang Wilayah I) saya ke Aceh tidak berhenti sampai disini, Insyaallah kami akan bertugas memberikan pembinaan dalam Tata Ruang. Untuk hal ini sudah kami ketahui tetapi tidak secara formal kecuali surat dari Bupati Singkil. Yang menjadi kewenangan dalam menyusun RTRW ini adalah kewenangan Provinsi dan RTRW Kab/Kota itu kewenangan Kab/Kota. Ini yang saya sampaikan terdapat dalam Undang-Undang. Hal-hal yang ada di Provinsi maka di Kabupaten harus di atur. Tidak berarti RTRW Kabupaten setelah RTRW Aceh, misalnya RTRW Kota Banda Aceh sudah selesai sedangkan RTRW Aceh belum selesai. Untuk RTRW Kab/Kota harus ada rekomendasi Gubernur karena di Kabupaten terdapat wilayah strategis Provinsi. Insyaaallah dalam waktu dekat akan datang kembali ke Aceh untuk mendampingi Tim ini untuk membantu permasalahan yang bersifat teknis. Kami mengharapkan kepada DPRA untuk menyelesaikan masalah non teknis sehingga cepat selesai. Kami tidak akan menggugat RTRW dari Bapak-bapak, konsen nasional hanya terkait dengan hal nasional saja. Kami mohon maaf kepada Ketua Pansus dan kepada Bapak-Bapak, apabila Bapak-Bapak membutuhkan bantuan teknis maka kami dengan senang hati kami ingin bantu. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Kita telah mendapat informasi baru bahwa kab/kota yang belum menyusun RTRW Kab/Kota sudah ada dana segar untuk mendampingi dalam penyusunan RTRW Kab/Kota. Iskandar Daud (Pidie) Setelah kami cermati dari tadi pagi, menyangkut dengan masyarakat Aceh adalah mengenai hutan lindung. Kita lihat sekarang banyak janda-janda di kampung-kampung yang ingin membangun rumah tetapi tidak ada tempat. Apakah ada tempat untuk pembangunan rumah tersebut. Untuk pengaturan RTRW ini harus ada konsultasi dengan Kab/Kota. Tentang Anggaran, diharapkan pembangunan difokuskan ke kampung karena kalau kampung sudah bagus maka akan bagus dengan sendirinya. 11
Bappeda Aceh Besar Untuk Pasal 59 mengenai kawasan letusan gunung, kami telah mentender secara internasional untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, jadi jangan sampai Bupati dan Gubernur ditangkap karena memberikan izin untuk itu. Begitu juga dengan kawasan penerbangan Blang Bintang, ini harus dibahas secara khusus. Untuk hutan lindung di kawasan Aceh Besar juga telah kami jawab dalam surat kami dan akan kami serahkan nanti. Rapat diskor untuk shalat Ashar dan dilanjutkan kembali pada pukul 16.30 Wib Pada season ketiga ini akan kami buka sesi lagi. Muslem (Bappeda Bireun) Pasal 45, Untuk Hutan Produksi Konversi bahwa di Bireun tidak ada hutan produksi dan yang ada Hutan Produksi Tetap. Bappeda Pidie Jaya Kalau paling sedikit kawasan lindung 40 % pada Pasal 12 ayat (3), maka hutan lindung akan terbuka lagi, bagaimana untuk daerah yang telah terbuka itu. Untuk Danau Laut Tawar, Danau Aneuk Laot dan Waduk- waduk yang ada di Aceh, kalau selama ini dimasukkan dalam kawasan lindung dan suatu saat untuk daerah tersebut digunakan untuk masyarakat maka akan susah nantinya, padahal daerah ini harus kita lindungi. Misalnya akan dibangun waduk Jambo Aye, maka bagaimana caranya kalau masyarakat mau menggunakan daerah tersebut sedangkan daerah tersebut harus dilindungi dalam jangka panjang. Kami di Pidie Jaya telah membangun jalan Pidie Jaya – Geumpang dan dalam peta belum masuk. Ketua DPRK Bener Meriah Koreksi untuk Pasal 57, karena Lembaga Wali Nanggroe belum ada, maka ini kami sarankan untuk tidak dimasukkan. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Saya jelaskan bahwa Qanun Wali Nanggroe telah dibentuk Pansus untuk membahasnya, dan kami berpikir positif dulu dan tidak serta merta kita hilangkan. Persoalan nantinya kalau qanun RTRW ini perlu disesuaikan dengan Qanun Wali Nanggroe maka akan kita sesuaikan nantinya. Perwakilan Aceh Singkil Mengenai perbatasan Aceh Singkil dengan Sumatera Utara, jadi perlu kita sinkronisasikan dengan keadaan di lapangan. Untuk apa RTRW kalau tapal batas belum jelas. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Ini juga sudah disampaikan kepada Komisi A. Ketua DPRK Bener Meriah Untuk tapal batas antar Kab/Kota perlu menjadi perhatian untuk Pansus ini dan supaya disikapi dalam waktu yang cepat. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Yang melaksanakan ini adalah Eksekutif dan di DPRA yang berwewenang untuk itu adalah Komisi A dan akan kami sampaikan nantinya. Mungkin dari Eksekutif mau menyampaikan masukan, silahkan.
12
Yacob (BKPRD Aceh) Sedikit saran, Tata Ruang ini adalah memberi rasa aman, nyaman dan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan Aceh pengaturannya diatur dalam UUPA tetapi tidak ada secara teknis, karena kita masih dalam bingkai NKRI, maka masih ada aturan teknis yang mengaturnya. Ini masih usulan dan DPRA masih bisa merubahnya. Ini mengenai teknis dan bukan kewenangan, ini sudah dihitung sesuai dengan UU dan PP. Kalau konsisten untuk kewenangan kita harus menggunakan UUPA. Untuk hutan lindung bukan tidak bisa digunakan tetapi bisa digunakan. Untuk qanun ini diatur kriteria hutannya, untuk wilayah mukim tidak diatur disini. Untuk kriteria kalau tidak diatur dalam qanun maka diatur dalam lampiran. Untuk tapal batas tidak ada anggaran di APBN dan APBA, kita bisa memeriksanya, tidak ada anggarannya. Menurut saya yang kami usulkan adalah usulan teknis dan kami bisa kami pertanggungjawabkan. Kalau ada waktu bisa kita tampilkan dan ada alatnya. Dengan adanya perhitungan teknis baru diatur mengenai kewenangan. Sebelum Tata Ruang sebenarnya ada kajian teknis lingkungan hidup tetapi kita belum melakukannya. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa, hari ini kita melakukan dengar pendapat dan rancangan qanun ini belum melakukan pembahasan bersama. BKPRA Saya hanya ingin urung rembuk saja, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa penataan ruang semua tau, jadi pola ruang menjadi basis dalam penyusunan struktur ruang. Ini adalah soal logika, mengapa disebut kawasan lindung karena ini menjadi fungsi lindung. Kalau budidaya ini adalah untuk dimanfaatkan berkelanjutan. Apa yang kita harapkan kalau air pada suatu saat air tidak ada lagi karena fungsi hutan sudah ada tidak lagi. Ini bukan bicara persentase masalah 40 % APL dan Lindung 60 %, untuk fungsi lindung masih bisa digunakan asalkan tidak menghilangkan fungsi lindung. Misalnya digunakan untuk menanam sayur atau nonn kayu, ini bisa dimanfaatkan. Ini akan dibahas dan bagaimana akan dibahasakan dalam qanun ini. Jadi tolong dipahami ini semata-mata untuk melindungi rakyat bukan untuk menyeserangsakan rakyat, bukan dengan adanya hutan lindung harus mengusir masyarakat. Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus) Kita jangan membicarakan masalah persentasenya, kita menerima saja masukan dari masyarakat dan tugas kita nanti dalam pembahasan pertama kita ramu. Alhamdullillah RDPU kita hari ini sudah berhasil kita laksanakan, Kami terharu dengan apresiasi bapak-bapak semua dan kami mohon maaf dengan segala kekurangan. Kita mulai acara tadi dengan membaca ayat Al Qur’an dan kita akhiri juga dengan dengan membaca ayat Al Qur’an. Kita akhiri dengan membacakan Surat Al Asyr.
13
KESIMPULAN : 1. Pihak Pemerintahan Kabupaten/Kota menginginkan Kawasan Lindung/Hutan Lindung untuk daerahnya dikurangi dan disesuaikan dengan usulan setiap Bupati/Walikota. 2. Daerah-daerah di Kabupaten/Kota yang dalam rancangan qanun sudah menjadi kawasan lindung dan kenyataannya adalah kawasan pemukiman sebaiknya dirubah statusnya dalam rancangan qanun. 3. Pemerintah Pusat menyarankan supaya Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh ini jangan terlalu lama selesai, karena RTRW untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah terlambat 2 (dua) tahun.
Banda Aceh, 6 Januari 2011 PANSUS XI TAHUN 2010 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
IR. JUFRI HASANUDDIN, M.M
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
14
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : SELASA, 3 JUlI 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR (KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc HADIR EKSEKUTIF : TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT TIM KECIL PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN JALANNYA RAPAT Mukaddimah Rapat di pimpin oleh tgk. Anwar Terimakasih atas kehadiran para undangan pada pagi yang berbahagia ini, kita akan langsung masuk ke pembahasan materi qanun.semoga qanun ini dapat selesai dalam dua bulan ini. Pasal 13 Ayat 2 Huruf a, b dan c : Di sepakati Ayat 3 Huruf a : Di sepakati Prof : hasil pertanian di sini udah di konekkan dengan transportasinya apa belum Irfan : sudah termasuk di sarana dan prasaranan Huruf b, c, d dan e: Di sepakati Ayat 4 Huruf a, b, c, d, dan e : Di sepakati BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 14 Ayat 1 : Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j : Di sepakati Ayat 2 : Di sepakati Bagian Kedua Sistem pusat kegiatan Pasal 15 Ayat 1 : Dedy Fahrian Pada prinsipnya kita memilki tujuan yang sama untuk kemajuan aceh, hanya saja perspektif yang berbeda. Dalam PP 26 hierarkhi ini diatur dengan PKn, PKw dan sebagainya, sedangkan disini akan kita coba masukkan dengan primer, sekunder, dsb, namun kita masih melihat hierarkhi sesuai dengan nasionla, kalau ini kita rubah maka yang selama ini sudah diterapkan di beberapa kabupaten akan semuanya berubah, seperti di lhokseumawe sudah ditetapkan dengan PKn. Imbas nya pada program yang telah disusun pada kab/kota. Untuk pkn harus kita kembangkan jalan nasional, highway. Pkw ada 6 yang kita usulkan yang akan dikembangkan infrastuktur Bandara, jadi tidak semua kab/kota aka nada bandara, begitu juga dengan pelabuhan laut, tidak semua kab/kota bisa dikembangkan pelabuhan. Anwar Kalau kita tetapkan pkn pada kab/kota, apakah ada anggaran dari pusat yang diberikan seperti kota Lhokseumawe? 1
Dedy Waktu ditetapkan lhokseumawe PKn dulu karena ibukota Aceh Utara, sudah kita inventarisir tidak sepenuhnya pendanaannya melalui APBN. Ada beberapa hal yang masih perlu kita diskusikan kembali. Hierarkhi ini berdasrkan PP 26. Irfan Pada pasal ini masih ada kekhawatiran, tapi ini tdk berlawanan dengan PP 26. DKI juga sudah mengatur hal demikian. Kalau kita menggunakan konsep ini maka kota Banda Aceh akan menjadi pusat kegiatan primer. Pak Raviq bisa menjelaskan hal ini secara lebih rinci lagi. Raviq Segala sesuatu mengenai struktur ruang bis akita atur dalam RTRW ini, kita bisa membuat aturan diatas standar pusat sejauh tidak bertentangan, daerah Aceh ini kalau kita lihat bisa diterapkan PKN, kita buat primer, sekunder agar daerah kab/kota bisa lebih berkembang, tidak bisa berkembang apabila tidak ada produksi. Kita ambil contoh DKI, kita bisa terapkan seperti pengembangan DKI, karena aceh memiliki potensi. Kita dengan kekhususan Aceh bisa kita lakukan sesuatu yang berbeda dengan daerah lain. Anwar Tergantung pemikiran kita mana yang lebih baik, pasal ini dedy Saya berharap pasal ini di bawa ke forum ,krn saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri, kalo di forum ini mengatakan iya saya tidak bermasalah. Husaini Pada pasal ini sudah lengkap, cumin di dalam dasarnya tidak tertulis. Bagian Ketiga Sistem jaringan Transportasi Pasal 16 Ayat 1 : Huruf a, b, c dan d : Di setujui Makmur : untuk arus jalan jgn di buat ruas jalan,krn suatu saat bila ad perbaikaan jalan dan berubahan jalan maka akan bertentangan dengan qanun (seperti pada pasal 17 ayat 4) Prof : perlu kita sempurnkaan krn akan bermasalah dengan intimidasi bencana, Ayat 2 Huruf a, b, dan c : Di sepakati Prof : agar di tambah system transportasi pipa Dedy : jaringan transpotasi pipa belum bgt popular,tp ide pak prof itu masukan yang bagus, Irfan : kl kita tambah transportasi pipa,apakah pihak dinas perhubungan siap menyiapkan pasal2 selanjutnya. Ayat 3 Huruf a, b, dan c : Di sepakati Ayat 4 : Di sepakati Ayat 5 : Di sepakati Pasal 17 Ayat 1 Huruf a, b, dan c : Di sepakati Ayat 2 : Di sepakati Ayat 3 : Di Setujui Dedy : highway di gunakan untuk penganggkutan barang,kita melihat bangkitan itu byk di lintas timur,highway yang paling fleksibel dari banda aceh – batas sumatera jadi lintas timur. Istirahat sejenak 2
Rapat pembahasan di buka kembali pada pukul 14.30 wib Di pimpin oleh Tgk Anwar Pasal 17 Ayat 4 Makmur : terkait masalah panjang jalan, BKPRN,jgn sampai jd boomerang ke kita di kedepannya. Aminuddin : sebaiknya angka2 di ayat ini di hapuskan saja Fuady : kita mencari atau penambahan poin untuk mengikat sehingga sesuai dengan ketentuan dan ada batasan antar kabupaten kota. Irfan : apa sebaikknya kita ganti dengan simpul2 dengan perkiraan panjang sebagai berikut,apakah di perbolehkan dalan kaedah hukum. Makmur : secara undang2 sebaiknya kita konsultasi ke kementrian PU. Anwar : pasal ini kita lewatkan dulu Ayat 4, 5, 6 di pending dulu Ayat 7 Huruf a, b, dan c : Di setujui Ayat 8 Huruf a, b, dan c : Di setujui Ayat 9 Huruf a : Aminuddin :terminal tipe A ini nomenklaturnya bekisar di daerah pesisir saja.saya usulkan di aceh tenggara dan gayo lues di buat terminal tipe A. Prof : sebenarnya di aceh ini terminal tipe A yang di akui ada 5 tp sekarang kita masukkan di sini sudah 7,dan saya tidak keberatan Pertambahan poin 8 : Terminal blangkejeren di kabupaten Gayo Lues. Huruf b : Di setujui Makmur : saya usulkan penambahan huruf c krn mungkin suatau saat nanti terminal tipe B bisa di tingkatkan lagi ke Tipe A. Aminuddin : apabila bisa di tingkatkan sendiri,untuk apa ad penambahan huruf lagi dalam qanun ini. Prof : yang memberi kiteria tipe itu adalah kementrian perhubungan Tambahan huruf c : ketentuan terminal regional tipe B sebagaimana di maksud pada huruf b dapat di tingkatkan menjadi terminal regional tipe A sesuai dengan peraturan perundang undangan. Raviq : pasal 16, kita membicarakan masalah transportasi, Irfan: saya mengusulkan pernambahan pada ayat 8 huruf a menjadi b,dan a berbunyi : pengembangan terminal terpadu. Ayat 10 : berasal dari ayat 9, dan ayat tambahan (ayat 9) yaitu : pengembangan terminal terpadu sebagai mana di maksud pada ayat (8) huruf a terbagi dalam zona pusat, zona utaratimur dan zona tenggara-selatan. Ayat 11 Huruf a, b, c, d, dan e : di setujui Penambahan huruf f, yaitu : jembatan timbang lainnya yang akan di tetapkan dengan peraturan gubernur. Ayat 12 Huruf a Tambahan pada poin 4 3
Huruf b Tambahan pada poin 8 Ayat 13 : Di setujui.
KESIMPULAN :
1. Rapat Pembahasan oleh pansus II akan dilaksanakan lagi pada tgl 7 Oktober 2011 2. Pasal yang sudah di bahas a. pasal 13. - ayat 2 - ayat 3 - ayat 4 b. Pasal 14 c.
Banda Aceh, 21 Juli 2011 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR …….
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
4
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : RABU, 4 JULI 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR (KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; ilyas HADIR EKSEKUTIF :TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Tgk Anwar Terimakasih atas kehadiran para undangan System jaringan kereta api Pasal 18 Aminuddin : saya mengusulkan agar qanun kita ini cepat selesai,bagaimana pimpinan menawarkan pd kita smua pasal yng akan di bahas langsung di sampaikan mana yng jadi permasalahannya, krn draf sudah di bawa pulang masing masing SKPA.jd di harap pembahasan ini cepat selesai. Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Prof Yuwaldi. 2.masalah pembebasan tanah tahun 2011, review desain sudah selesai, ada bagian pendudk yang mau dan ada yang tidak mau menerima, kami bekerja sama dengan Bireuen sehingga sector tambahan untuk bireuen, mungkin lhokseumawe bireuen akan selesai jalur KA. Untuk pengangkutan barang, KA tetap akan kita perlukan, apalagi lintas timur akan banyak pelabuhan, sangat bagus untuk kita konnekkan. Tgk. Anwar Dr. Irfan Diperlukan seperti usulan pak aminuddin, kita tidak mungkin membahas permasalahan disini, sebaiknya dinas terkait langsung mengusulkan bunyi pasalnya tentang permasalahan yang ada. Fuadi Sulaiman KA wacananya hanya memutar lhokseumawe bireun saja, trend dan monorel itu masuk ke mana apakah termasuk dalam KA juga. Prof Waldi Ayat 3 huruf a sudah masuk mengenai tren, huruf b dan c itu Ayat 3 : pertambahan huruf d : pengembangan jaringan kereta api umum antar kabupaten/kota lainnya akan di tetapkan dengan peraturan gubernur. Huruf a, b, dan c : Di setujui Ayat 4 : pertambahan kata “badab usaha milik Aceh (BUMA) dan atauBadan usaha swasta. Catatan : Di pending dulu sampai ketemu …….. Ayat 5 : Di setujui
1
Sistem jaringan pejalan kaki Pasal 19 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : pertambahan kata “perpakiran,ruang terbuka” dan “lingkungan”. Ayat 3 : Di setujui Prof : yang kita lupakan adalah masalah pakiran. Raviq : kita contoh masalh di DKI, Jenis kepelabuhan di Aceh Pasal 20 Ayat 1- 9 : Di setujui pelabuhan Pasal 21 Ayat 1-2 : Di setujui Pelayaran Pasal 22 Ayat 1-2 : Di setujui Penerbangan Pasal 23 Ayat 1-3 : Di setujui Ayat 6-8 : Di setujui Ayat 4 :pertambahan ,Bireun Prof : pihak pusat sudah menyetujui adanya bandara di bireun,tp di pasal ini belum di sebutkan Pertambahan ayat : 5 menjadi 6. Dan ayat 5 menjadi : Bandar udara domestic sebagaimana di maksud pada ayat (4) dapat di tingkatkan status penggunaannya menjadi bandar udara internasional dengan rekomendasi pemerintah aceh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Pasal 24: Ayat 3 : Huruf d : pengantian kata Pak eko : kata DAS diganti menjadi WS. Ayat 1-2 : Di setujui Ayat 4-5 : Di setujui Bagian Kelima System jaringan telekomunikasi dan informatika Pasal 25 Ayat 1 : usulan prof , menghilangkan kata “adalah jaringan telestrial” Ayat 2 : Huruf a : penambahan kata “bersama” Huruf b : dalete kata “technology fiber-IP” Huruf c : Di delete Huruf e-f : Di setujui Pertambahan huruf g : yaitu: penerapan teknologi telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangannya. Ayat 3 : Anwar : kata “desa” diganti dengan kata “gampong” Huruf a-b: Di setujui Huruf c : pertambahan kata “Di wilayah kepulauan,pesisir dan perbatasan. Rapat di skor. 2
Skor di cabut Bagian keenam System jaringan sumber daya air Pasal 26 Di Revisi oleh dinas pengairan. Penjelasan : Sabang dan pulau weh sudah termasuk dalam ws Aceh-Mereudu. Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Ayat 4 : Di setujui Ayat 5 : Di setujui Ayat 6 : Di setujui Ayat 7 : penambahan huruf c, yaitu : pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana. Ayat 8 : Di setujui Ayat 9 : Di setujui Ayat 10:Di setujui Ayat 11:Di setujui Ayat 12:Di setujui KESIMPULAN :
Banda Aceh, 21 Juli 2011 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR …….
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
3
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : KAMIS, 5 JULI 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR (KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; ilyas HADIR EKSEKUTIF :TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Tgk Anwar Terimakasih atas kehadiran para undangan dari SKPA, hadirin danhadiran yang loen tuan pemulia,di hari yang berbahagia ini kita akan mulai pembahasan ini, Bagian ketujuh Sistem Jaringan Air Bersih Pasal 27 Fuady : mengusulkan penambahan ayat yaitu ayat 4 : pengembangan jaringan air bersih dapat di lakukan oleh badan usaha tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Irfan : kl dikelola oleh badan usaha ada kemungkinan nantinya masyarakat akan membayar agak mahal.tp kl di kelola oleh pemerintah masyarakat tidak perlu membayar mahal karena di subsidi oleh pemerintah.kasus ini pernah terjadi di kota lain. Aminuddin : peran swasta memang kita butuhkan,tp dr pihak lain kita juga menghindar dr mereka,untuk itu kita buka peluang untuk swasta tp pemerintah aceh yang menentukan. Anwar : sebaiknya jgn di masukkan ke qanun ini,tp akan di masukkan ke qanun lain biar lebih jelas aturan2an yang di tetapkan untuk pihak swasta, jd ayat 4 kita batalkan saja. Pertambahan ayat 4 dan 5 dari dinas BMCK Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Bagian kedelapan Sistem Sarana Dan Prasarana Perikanan Pasal 28 Ayat 1 : pertambahan huruf d yaitu : sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah terpadu. Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Pertambahan huruf e dari dinas perikanan yaitu : laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) terdapat di kota Banda Aceh System sarana dan prasarana perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat di kembangkan di kabupaten/kota lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Bagian Kesembilan Sistem Sarana dan Prasarana Persampahan Pasal 29 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : pertambahan kata “ di kelola dan” dan “ secara terpadu” Ayat 3 : Di setujui Pertambahan ayat 5 dr BMCK yaitu : Ayat 4 : Di dalete dan ayat 5 naik menjadi ayat 4 1
Ayat 5 dan 6 : usulan dari BMCK Bagian Kesembilan Sistem sarana dan prasarana Drainase pasal 30 : Di setujui Bagian Kesepuluh Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah Pasal 31 Ayat 1 : pertambahan huruf c yaitu : Limbah instansi/jasa Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Ayat 4 : tambahan dari BMCK Catatan : Penjelasan mengenai limbah domestic dan industry (Bapedalda) dan arahan yang menyangkut mengenai air limbah. BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 32 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Saminuddin : secara stubstansi sudah cukup maksimal, sementara ini masalah kawasan hutan linsung ini yaitu 47,7% . kira kira 2.708.550 Ha dan kawasan budidaya 52,3 % sekitar 2.934.602 Ha. Bagian Kedua KAWASAN LINDUNG ACEH Pasal 33 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Pasal 34 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Pasal 35 Di setujui kecuali huruf c Pasal 36 : Di setujui Pasal 37 : Di setujui
KESIMPULAN : 1. Pasal 27 : Pada ayat (4) dan (5) ada tambahan dari Dinas BMCK 2. Pasal 28 : Pada ayat (1) ditambah huruf d dan pada ayat (3) ditambah huruf e 3. Pasal 29 : Pada ayat (2) ada pertambahan kata “dikelola dan” dan “secara terpadu” Dan ayat (5) menjadi ayat (4) dan ayat (5) ayat (6) merupakan tambahan dari Dinas BMCK 4. Pasal 30 : Pada ayat (1) ada pertambahan huruf c dan pada ayat (4) ada tambahan dari BMCK. 5. Pasal 31 : Pada ayat (1) ada pertambahan huruf c 6. Pasal 32 : Di setujui 7. Pasal 33 : Di setujui 2
8. Pasal 34 : Di setujui 9. Pasal 35 : Di setujui kecuali huruf c 10. pasal 36: Di setujui 11. pasal 37: Di setujui 12. pembahasan akan di lanjutkan sampai pada waktu yang belum di tentukan setelah pulang dari apkunker.
Banda Aceh, 4 Juli 2012 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR …….
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
3
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : KAMIS, 2 AGUSTUS 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. IBNU RUSDI, SE (WAKIL KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd; H. IBNU RUSDI, S.E.; DRS. H. ADNAN BEURANSYAH; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; DR. ILYAS ISMAIL, S.H., M.H.; HADIR EKSEKUTIF : IR. ISDANDAR, M.Sc; DEDY FAHRIAN; SAMINUDDIN B.TOU; FAJRI; USMAN; FARHAN; M. DAUD. TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Ibnu rusdi Rapat kita mulai dengan membaca Al-fatihah. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Aceh Paragraf 1 Kawasan Budidaya Aceh Pasal 38: Di sepakati Pasal 39 :Di sepakati Pasal 40 : Di sepakati Pasal 41 :Di sepakati Pasal 42; Di sepakati Pasal 43 Ayat 1 : Di sepakati Ayat 2, 3. 4, dan 5 : data belum di lengkapi oleh Bappedda Ayat 6 Huruf a : penambahan “ Aceh Singkil “ Huruf b : di sepakati Ayat 7 Huruf a : penambahan “ Aceh Singkil “ Huruf b : Di sepakati Ayat 8 : Pasal 44 : Di sepakati Pasal 45 Ayat 1 : Di sepakati Ayat 2 Adnan Beuransyah : masalah benteng inong bale di jadikan cagar alam jgn di jadikan lapangan golf. Kawasan Benteng Anek Galong perlu di perhatikan juga di qanun ini. Huruf b : Pertambahan Benteng Anek Galong.
1
Catat :Kawasan mesjid tuha,gampong leupeu,Glumpang, Pidie , kawasan terakhir pejuang aceh dengan belanda ( dibicarakan lagi dengan dinas periwisata) dan usulan ini bisa di tamping pada pasal 35.
Paragraf 2 Kawasan Budidaya Rawan Bencana Pasal 46 : Di sepakati BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 47 : Di sepakati Bagian Kedua Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh Pasal 48 : Catat: kawasan khusus sabang akan di bahas di tim kecil Ayat 5 : penambahan Huruf e yaitu : kawasan kamp militer rancong dengan luas 4 Ha,sebagai kawasan situs sejarahkonflik aceh, terletak di kabupaten Aceh Utara. Adnan beuransyah : kawasan kemp militer Rancong, Aceh utara. Rapat Di Skor sampai jam 13.30 wib. BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ACEH Pasal 49 : Di sepakati Pasal 50 : Di sepakati BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 51 : Di sepakati Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi Paragraf 1 Lingkup Arahan Peraturan Zonasi Pasal 52 : Di sepakati Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Pasal 53 : Di sepakati Pasal 54 : Ayat 1 : Di sepakati Ayat 2 : Di sepakati Ayat 3 : Di sepakati Pada Huruf c : mengenai kepentingan pembangunan strategis di perlukan penjelasan. Ayat 4 : Di sepakati Ayat 5 : Di sepakati Ayat 6 : Di sepakati 2
Ayat 7 : Di sepakati Pasal 55 : Di setujui Catatan : Di rumuskan kembali dalam tim kecil Pasal 56 : Di sepakati Pasal 57 : Belum di sepakati Ayat 4 , Huruf b : Masalah 500 meter Ilyas ; 500 meter berdasarkan pertimbangan krn ad tsunami dan pihak BRR meminta 500 meter. Sofyan : 500 meter sebenarnya masih dalam pedebatan,kalo berdasarkan PP 100 meter. T. Syarifuddin : jangan sampai peraturan ini merugikan masyarakat. Jangan sampai di peraturan yang kita buat ini ada orang yang mengambil kesempatan. Catatan : Di sarankan mengikuti PP no.26 2008 ( di bahas di tim kecil). Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Pasal 58 : Ayat 1 : Di sepakati Ayat 2 : Di sepakati Arahan peraturan zonasi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa Pasal 59 : Di sepakati Arahan peraturan zonasi kawasan green industry dan pergudangan Pasal 60 : Di sepakati Arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi Pasal 61 : Di sepakati Pasal 62 : Di sepakati Ayat 1: (Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian pangan lahan sawah) : Di sepakati Ayat 2:(Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian pangan lahan kering ) : Di sepakati Ayat 3: (Arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar) : Di sepakati Ayat 4:(Arahan peraturan zonasi kawasan peternakan ) : Di sepakati Ayat 5 :(Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan darat) : Di sepakati Ayat 6:(Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan laut) : Di sepakati Pasal 63 ,( Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan ): Di sepakati Pasal 64, (Arahan peraturan zonasi kawasan wisata ): Di sepakati Pasal 65 : Belum di sepakati Pasal 66 (Arahan peraturan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) Kota ) : Di sepakati Paragraf 4 Arahan Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 67 Ayat 1 (Arahan peraturan zonasi ruang sistem prasarana jalan) : Di sepakati Ayat 2 (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jalan bebas hambatan (highway): Huruf c : Pertambahan kata “ dengan bangunan pelengkap dan bangunan utilitas lainnya; ”. Ayat 3 (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer ) : Di setujui Ayat 4 (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jalur kereta api) : Di setujui 3
Ayat 5 (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar pejalan kaki (pedestrian) dan sepeda): sudah di lengkapi oleh BMCK
KESIMPULAN : 1. Pasal 38 : Di setujui 2. Pasal 39 : Di setujui 3. Pasal 40 : Di setujui 4. Pasal 41 : Di setujui. 5. Pasal 42 : Di setujui 6. Pasal 43 : Pada ayat 2, 3, 4 dan 5 perlu di lengkapi oleh Bappeda, dan ayat 6 dan 7 huruf a ada pertambahan “Aceh Singkil”. 7. Pasal 44 : Di setujui 8. Pasal 45 : Pada ayat 2 pertambahan Benteng Inong Balee dan Benteng Anek Galong 9. Pasal 46 : Di setujui 10. pasal 47 : Di setujui 11. pasal 48 : Mengenai Khusus Sabang akan di bahas di Tim kecil dan Penambahan huruf e. 12. Pasal 49 : Di setujui. 13. Pasal 50 : Di setujui. 14. Pasal 51 : Di setujui. 15. Pasal 52 : Di setujui. 16. Pasal 53 : Di setujui 17. Pasal 54 : Pada ayat 3 huruf c perlu penjelasan mengenai kepentingan pembangunan strategis. 18. Pasal 55 : Di bahas kembali dalam Tim kecil. 19. Pasal 56 : Di setujui. 20. Pasal 57 : Belum di sepakati 21. Pasal 58 : Di setujui 22. Pasal 59 : Di setujui. 23. Pasal 60 : Di setujui. 24. Pasal 61 : Di setujui. 25. Pasal 62 : Di setujui. 26. Pasal 63 : Di setujui. 27. Pasal 64 : Di setujui. 28. Pasal 65 : Belum di setujui. 29. Pasal 66 : Di setujui. 30. Pasal 67 : Di setujui. 31. pembahasan akan di lanjutkan pada hari Jum;at , tgl 3 Agustus 2012, pukul 14.30 wib.
Banda Aceh, 2 Agustus 2012 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
4
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : SENIN, 30 JULI 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR (KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; ilyas HADIR EKSEKUTIF :TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Tgk Anwar Terimakasih atas kehadiran para undangan dari SKPA, hadirin danhadiran yang loen tuan pemulia,di hari yang berbahagia ini kita akan mulai pembahasan ini, Bagian ketujuh Sistem Jaringan Air Bersih Pasal 27 Fuady : mengusulkan penambahan ayat yaitu ayat 4 : pengembangan jaringan air bersih dapat di lakukan oleh badan usaha tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Irfan : kl dikelola oleh badan usaha ada kemungkinan nantinya masyarakat akan membayar agak mahal.tp kl di kelola oleh pemerintah masyarakat tidak perlu membayar mahal karena di subsidi oleh pemerintah.kasus ini pernah terjadi di kota lain. Aminuddin : peran swasta memang kita butuhkan,tp dr pihak lain kita juga menghindar dr mereka,untuk itu kita buka peluang untuk swasta tp pemerintah aceh yang menentukan. Anwar : sebaiknya jgn di masukkan ke qanun ini,tp akan di masukkan ke qanun lain biar lebih jelas aturan2an yang di tetapkan untuk pihak swasta, jd ayat 4 kita batalkan saja. Pertambahan ayat 4 dan 5 dari dinas BMCK Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Bagian kedelapan Sistem Sarana Dan Prasarana Perikanan Pasal 28 Ayat 1 : pertambahan huruf d yaitu : sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah terpadu. Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Pertambahan huruf e dari dinas perikanan yaitu : laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) terdapat di kota Banda Aceh System sarana dan prasarana perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat di kembangkan di kabupaten/kota lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Bagian Kesembilan Sistem Sarana dan Prasarana Persampahan Pasal 29 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : pertambahan kata “ di kelola dan” dan “ secara terpadu” Ayat 3 : Di setujui Pertambahan ayat 5 dr BMCK yaitu : Ayat 4 : Di dalete dan ayat 5 naik menjadi ayat 4 1
Ayat 5 dan 6 : usulan dari BMCK Bagian Kesembilan Sistem sarana dan prasarana Drainase pasal 30 : Di setujui Bagian Kesepuluh Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah Pasal 31 Ayat 1 : pertambahan huruf c yaitu : Limbah instansi/jasa Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Ayat 4 : tambahan dari BMCK Catatan : Penjelasan mengenai limbah domestic dan industry (Bapedalda) dan arahan yang menyangkut mengenai air limbah. BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 32 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Ayat 3 : Di setujui Saminuddin : secara stubstansi sudah cukup maksimal, sementara ini masalah kawasan hutan linsung ini yaitu 47,7% . kira kira 2.708.550 Ha dan kawasan budidaya 52,3 % sekitar 2.934.602 Ha. Bagian Kedua KAWASAN LINDUNG ACEH Pasal 33 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Pasal 34 Ayat 1 : Di setujui Ayat 2 : Di setujui Pasal 35 Di setujui kecuali huruf c Pasal 36 : Di setujui Pasal 37 : Di setujui
KESIMPULAN : 1. Pasal 27 : Pada ayat (4) dan (5) ada tambahan dari Dinas BMCK 2. Pasal 28 : Pada ayat (1) ditambah huruf d dan pada ayat (3) ditambah huruf e 3. Pasal 29 : Pada ayat (2) ada pertambahan kata “dikelola dan” dan “secara terpadu” Dan ayat (5) menjadi ayat (4) dan ayat (5) ayat (6) merupakan tambahan dari Dinas BMCK 4. Pasal 30 : Pada ayat (1) ada pertambahan huruf c dan pada ayat (4) ada tambahan dari BMCK. 5. Pasal 31 : Pada ayat (1) ada pertambahan huruf c 6. Pasal 32 : Di setujui 7. Pasal 33 : Di setujui 2
8. Pasal 34 : Di setujui 9. Pasal 35 : Di setujui kecuali huruf c 10. pasal 36: Di setujui 11. pasal 37: Di setujui 12. pembahasan akan di lanjutkan sampai pada waktu yang belum di tentukan setelah pulang dari apkunker.
Banda Aceh, 4 Juli 2012 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR …….
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
3
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : JUM’AT, 3 AGUSTUS 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd (WAKIL KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : TGK. IBNU RUSDI, SE; H. IBNU RUSDI, S.E.; DRS. H. ADNAN BEURANSYAH; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; DR. ILYAS ISMAIL, S.H., M.H.; HADIR EKSEKUTIF : IR. ISDANDAR, M.Sc; DEDY FAHRIAN; SAMINUDDIN B.TOU; FAJRI; USMAN; FARHAN; M. DAUD. TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Tgk.Anwar Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini untuk menyusun peraturan qanun, terima kasih kepada para undangan yang telah dapat hadir,dan para pendamping pendampingnya yang telah hadir,dan para rekan rekan pansus II dan para staf yang senang tiasa mendampingi . Pasal 68 Ayat 1 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan (laut, sungai dan danau) : Di sepakati Ayat 2 : (Arahan peraturan zonasi ruang alur pelayaran) : Di sepakati T Syarifuddin : apa tidah ada tempat penempatan barang,apa kah zona ini sudah du buat perbedaan antar pelabuhan barang dan penumpang. Prof : nanti akan ad perbedaan,tp untuk sementara masih gabung dengan penumpang.beberpa pelabuhan penyebrangan masih gabung seperti di ulele. Pasal 69 Ayat 1 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar bandar udara) : Di sepakati (penambahan “getaran” dan “akibat aktifitas penerbangan lainnya.”) Prof jasman : bagaimana dengan kedatangan kapal asing yang singgah yang hanya membeli makanan dan perlengkapan mereka.apakah ad di atur dalam qanun ini.apakah masuk ke dalam zonasi kita? Prof waldi : semua pelayaran di beri penerbitan SIB (surat Izin Berlayar), jadi sudah ada ketentuan mengenai kapal tersebut singgah,kecuali dalam keadaan darurat. Rafiq : sebenarnya IMUN .seharusnya semua pelayaran yang masuk ke dalam wilayah mana pun harus di periksa,atau dalam keadaan darurat. Aminuddin : membuat bagaimana pemukiman ini kita protek supaya tidak terlalu dekat dengan bandara.apakah sudah di atur dalam zonasi ini. Prof : saya rasa pendapat pak amin benar,mungkin perlu di tambah “getaran” pada ayat 1 (b) dan kalau bisa sawah-sawah ,tower di sekitar bandara di atur juga. Aminuddin : membuat reverensi berapa jarak dari bandara.
1
Prof : tidak ada di sebut berapa batas jarak dari bandara.ketentuan terperinci itu di tetapkan dalan peraturan gubernur,perlu pengkajian terlebih dahulu terhadap dampak yang di timbulkan. Saya sarankan segala perlengkapan yang mengganggu penerbangan di atur jaraknya seperti tower2 yang izin bangunanya berdasarkan IMB, Dedi : pembatasan bangunan yang menggaggu pembangunan sudah di atur dalam KKOP.ten rkait poin b, kl di lihat bukan hanya kebisingan dan getaran,tp juga bisa turblens dan polusi. Ayat 2 : (Arahan peraturan zonasi ruang jalur terbang (airway) ) : Di sepakati Pasal 70 Ayat 1 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan pipa migas ) : Di sepakati Ayat 2 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik ) : Di sepakati Ayat 3 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar transmisi tenaga listrik ) : …………….. Ayat 4 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar gardu induk listrik ) : ………………. Rapat akan di lanjutkan kembali hari selasa jam 10.00 wib
KESIMPULAN : 1. Pasal 38 : Di setujui 2. Pasal 39 : Di setujui 3. Pasal 40 : Di setujui 4. Pasal 41 : Di setujui. 5. Pasal 42 : Di setujui 6. Pasal 43 : Pada ayat 2, 3, 4 dan 5 perlu di lengkapi oleh Bappeda, dan ayat 6 dan 7 huruf a ada pertambahan “Aceh Singkil”. 7. Pasal 44 : Di setujui 8. Pasal 45 : Pada ayat 2 pertambahan Benteng Inong Balee dan Benteng Anek Galong 9. Pasal 46 : Di setujui 10. pasal 47 : Di setujui 11. pasal 48 : Mengenai Khusus Sabang akan di bahas di Tim kecil dan Penambahan huruf e. 12. Pasal 49 : Di setujui. 13. Pasal 50 : Di setujui. 14. Pasal 51 : Di setujui. 15. Pasal 52 : Di setujui. 16. Pasal 53 : Di setujui 17. Pasal 54 : Pada ayat 3 huruf c perlu penjelasan mengenai kepentingan pembangunan strategis. 18. Pasal 55 : Di bahas kembali dalam Tim kecil. 19. Pasal 56 : Di setujui. 20. Pasal 57 : Belum di sepakati 21. Pasal 58 : Di setujui 22. Pasal 59 : Di setujui. 23. Pasal 60 : Di setujui. 24. Pasal 61 : Di setujui. 25. Pasal 62 : Di setujui. 26. Pasal 63 : Di setujui. 27. Pasal 64 : Di setujui. 28. Pasal 65 : Belum di setujui. 29. Pasal 66 : Di setujui. 30. Pasal 67 : Di setujui. 31. pembahasan akan di lanjutkan pada hari Jum;at , tgl 3 Agustus 2012, pukul 14.30 wib.
Banda Aceh, 2 Agustus 2012 2
PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
3
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : SELASA, 7 AGUSTUS 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd (KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; TGK AKHYAR; FUADY SULAIMAN, ST; IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; M.RAVIQ, DPSA, MBA, DEA; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; DR. ILYAS ISMAIL, S.H., M.H.; HADIR EKSEKUTIF : TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Tgk.Anwar
Pasal 70 : Ada penambahan ayat (5) Ayat 3 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar transmisi tenaga listrik ) : ada penambahan huruf a dan huruf a menjadi huruf b. huruf b dan c : Di setujui Ayat 4 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar gardu induk listrik ) : ada penambahan huruf a dan huruf a menjadi b. huruf b dan c : Di setujui Pasal 71 : Ada penambahan ayat (2) Ayat 1 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana telekomunikasi) : Di setujui Prof : karena di atas kita sudh menggunakan kata informatika, maka saya menggusulkan Menggunakan kata “dan informatika” Ayat 2 : ayat tambahan Ayat 3 : (Ketentuan mengenai lokasi menara pemancar telekomunikasi ) : Di setujui Pasal 72 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan sumber daya air) : Di setujui Pasal 73 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana jaringan air bersih perpipaan) : Di setujui Pasal 74 : (Arahan peraturan zonasi ruang sistem sarana dan prasarana perikanan) : Di setujui penambahan kata “dan Akses” : Di sepakati , ada penambahan di penjelasan. Pasal 75 : (Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana persampahan) : Di setujui Huruf g : penambahan kata “ sesuai dengan peraturan perundang undangan. Catatan : penjelasan huruf f : tempat penampungan meliputi : lokasi dan wadah penampungan sampah ( pemilahan wadah sesuai dengan karakteristik sampah). Rapat di Skor dan di lanjutkan jam 13.30 wib Pasal 65 : Ayat 1 : (Arahan Ayat 2 : (Arahan Ayat 3 : (Arahan Ayat 4 : (Arahan
peraturan peraturan peraturan peraturan
zonasi zonasi zonasi zonasi
kawasan kawasan kawasan kawasan
rawan gelombang pasang ) : Disetujui rawan banjir) : Disetujui rawan kekeringan) : Disetujui rawan angin badai) : Disetujui 1
Ayat 5 : (Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi) : Disetujui Ayat 6 : (Arahan peraturan zonasi kawasan yang terletak pada zona patahan aktif) : Disetujui Ayat 7 : (Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami) : Disetujui Ayat 8 : (Arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi): Disetujui Ayat 9 : (Arahan kawasan rawan erosi) : Disetujui Ayat 10: (Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana gas beracun kimia dan logam berat) : Disetujui Ayat 11:(Arahan peraturan zonasi kawasan rawan polusi air, udara dan tanah) : Disetujui Ayat 12: ayat tambahan
Paragraf 5 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Aceh Pasal 76 : (Arahan peraturan zonasi kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) : Disetujui Pasal 77 : (Arahan peraturan zonasi kawasan agrowisata) : Disetujui Pasal 78 : (Arahan peraturan zonasi kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ) : Disetujui Huruf a : pertambahan kata ‘ inventerisasi” Pasal 79 : (Arahan peraturan zonasi kawasan khusus) : Disetujui Bagian Ketiga Arahan Perizinan Pasal 80 : Di setujui Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 81 : Di setujui Pasal 82 : Di setujui Pasal 83 : Di setujui Pasal 84 : Di setujui Pasal 85 : Di setujui Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 86 : Di setujui Pasal 87 : Di setujui BAB X KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 88 : Di setujui BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89 : Di setujui BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 : Di setujui Pasal 91 : Di setujui 2
Rapat akan di lanjutkan kembali oleh tim kecil
KESIMPULAN : 1. Pasal 70 : Di setujui, penambahan ayat (5), ayat 3 : penambahan huruf a, ayat 4 : penambahan huruf b. 2. Pasal 71 : Di setujui, panambahan ayat (2) 3. Pasal 72 : Di setujui 4. Pasal 73 : Di setujui. 5. Pasal 74 : Di setujui, panambahan kata “dan akses”. 6. Pasal 75 : huruf g :penambahan kata “ sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 7. Pasal 65 : Di setujui, penambahan ayat (12) 8. Pasal 76 : Di setujui 9. Pasal 77 : Di setujui 10. pasal 78 : Di setujui 11. pasal 79 : Mengenai Khusus Sabang akan di bahas di Tim kecil dan Penambahan huruf e. 12. Pasal 80 : Di setujui. 13. Pasal 81 : Di setujui. 14. Pasal 82 : Di setujui. 15. Pasal 83 : Di setujui. 16. Pasal 84 : Di setujui 17. Pasal 85 : Di setujui 18. Pasal 86 : Di bahas kembali dalam Tim kecil. 19. Pasal 87 : Di setujui. 20. Pasal 88 : Belum di sepakati 21. Pasal 89 : Di setujui 22. Pasal 90 : Di setujui. 23. Pasal 91 : Di setujui. 31. pembahasan akan di lanjut oleh tim kecil.jadwal selanjutnya akan di tetapkan oleh tim kecil. Banda Aceh, 7 Agustus 2012 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
3
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : SELASA, 10 OKTOBER 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd (KETUA PANSUS XI 2010) HADIR ANGGOTA : TGK.; H. IBNU RUSDI, S.E.; DRS. H. ADNAN BEURANSYAH; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; DR. ILYAS ISMAIL, S.H, MH; HADIR EKSEKUTIF : IR. ISDANDAR, M.Sc; DEDY FAHRIAN; SAMINUDDIN B.TOU; FAJRI; USMAN; FARHAN; M. DAUD. TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF PEMBUKAAN Rapat dipimpin oleh TGK. ANWAR Mukaddimah Rapat di pimpin oleh tgk. Anwar Terimakasih atas kehadiran para undangan pada pagi yang berbahagia ini, kita akan langsung masuk ke pembahasan materi qanun.semoga qanun ini dapat selesai dalam dua bulan ini.telah hadir juga dari BRA yang mana untuk permasalah 2 H tanag bersangkutan dengan Helsinki.Kami telah menerima surat dari BRA dimana berkaiatan mengenai menghentikan sementara kegiatan pengesahan RTRWA.kami pansus II sudah bertemu Gubernur langsung.kami juga sudah bertemu tim pemantau aceh dan papua,bertemu pak Priyo budi santoso.dan kami sudah bertemu BKPRN di Jakarta. dan kami dapat jalan dengan lahan tanaman rakyat.dan untuk verifikasi ini memerlukan waktu,dan perlu membentuk timdu, dimana BRA harus di libatkan.dan perlu saya informasikan hutan lindung kita ada sekitar 200.000 H lebih. PEMBAHASAN DAN DISKUSI T. Syarifuddin Di sini saya meminta,apa yang tadi di tujukan kita sepakat dan mendukung program dari BRA dan misi visi Gubernur ini. Karena pada waktu pansus II ke Jakarta, semua pihak mendukung Pansus II. Dan kami mempunyai tanggung jawab tgl 9 oktober ini harus sudah selesai,tapi kami usahakan perpanjangan kembali. TGK. Anwar Kita akan membuat holding zone (kawasan abu abu).dan permasalahan yang ada harus kita cari solusinya. Kalo kita memperlambat pengesahan RTRWA ini,maka 2013 pembangunan aceh akan terhambat. Fuady Sulaiman Sesuai dengan pertemuan kita dengan BKPRN - perubahan - untuk data harus jelas perkabupaten,pembagian perkabupaten harus jelas.dan kemudian apakah data ini bisa bertambah ke depannya. - kalau mengenai substansi kita serahkan ke pak irfan. Dr.Irfan Kita focus pada tema yang berkaitan dengan BRA dulu, transmigrasi, APL, dan ….. Solusi pertama,yaitu: Solusi kedua,yaitu: mengembangan program dalam HP. Dua program ini bisa di kembangkan,ide ini di sarankan kementrian kehutanan,tp tidak menganggu pengesahan RTRW Aceh. 1
Produk yang harus di kembangkan industry tanaman hutan dan karet,sedangkan sawit di hentikan.untuk itu kita perlu kesepakatan BRA untuk menjalankan program ini. TGK. Anwar Kita perlu kesepakatan BRA. BRA ini di bentuk berdasarkan perGub apa berdasarkan PP. Anas Di aceh telah di arahkan kea rah indikatifnya,untuk mengelola pencadanagan untuk daerah kerja penanaman,seluas10.840 H.HTR ini selama 60 tahun
KESIMPULAN :
Banda Aceh,10 O ktober 2012 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
2
3
NOTULEN SINGKAT RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA PANSUS II TAHUN 2012 TAHUN 2012 RUANG WILAYAH ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2012 ACEH HARI/TANGGAL : SELASA, 11 SEPTEMBER 2012 PIMPINAN RAPAT : TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd ( KETUA PANSUS II ) HADIR ANGGOTA : TGK. IBNU RUSDI, SE; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; IZIN : HADIR TENAGA AHLI : DR. IR. IRFAN, M. Sc; IR. T. ISKANDAR; SOFYAN UMAR, ST, M.Sc; DR. ILYAS ISMAIL, S.H., M.H.; HADIR EKSEKUTIF : IR. ISDANDAR, M.Sc; DEDY FAHRIAN; SAMINUDDIN B.TOU; FAJRI; USMAN; FARHAN; M. DAUD. TEMPAT : RUANG RAPAT BADAN ANGGARAN DPRA. ACARA : RAPAT PEMBAHASAN RAQAN RTRWA DENGAN EKSEKUTIF JALANNYA RAPAT Rapat dipimpin oleh Tgk.Anwar Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini untuk menyusun peraturan qanun, terima kasih kepada para undangan yang telah dapat hadir,dan para pendamping pendampingnya yang telah hadir,dan para rekan rekan pansus II dan para staf yang senang tiasa mendampingi .adapun agenda kita hari ini mengenai penjadwalan kembali kegiatan pansus II,agar rapinya penjelasan kegiatan ini maka kita buat penjadwalan kembali krn SK pansus II sudah di perpanjang.yang perlu di sepakati dengan Bapedda mengenai tgl 17 september 2012. Dedy fahrian Terima kasih sekali atas informasi yng telah di sampaikan,di harapkan qanun ini bisa selesai pada 9 oktober,dan di harapkan bisa selesai di kita dan di pusat.mengenai tgl 17 sep untuk pembahsan pola ruang,kita sudah ada mengenai pola ruang mengenai data2 kab kota.hari ini kita mantapkan di kehutanan terlebih dahulu ,agar kita bisa mantapkan juga. Edo Bahwasanya mengenai pola ruang,kita tergantung pada telaah kehutanan,agar dapat di menyesuaikan.yang masih dalam proses yaitu subuluusaalm,aceh selatan,aceh tenggara dan aceh jaya. Tgk anwar Terimakasih atas partisipasinya yng bahwa ini mengenai pola ruang di kawasan hutan sangat tergantung pada pola ruang di dalam hutan,jadi pembahsan tgl 17 sep 2012 tergantung pada pak saminuddin. Saminuddin Terkaiat tgl 17 sudah tidak ada masalah,krn data2 yang ada sudah kami siapkan. Ibnu rusdi Sesuai dgn pimpinan kita sampaikan bhw tgl 9 oktober kita harus tuntas,sebaikknya qanun ini di telaah oleh biro hokum,krn bahasa yng kita gunakan di sini adalah bahasa teknis.jadi sebaikknya di serahkan ke biro hukum agar dapat di telaah terlebih dahulu.dan mengenai lampiran2. Anwar Dedy fahrian Sebelum kami menjawab kami juga ingin menanyakan,apakah kita tetap meneruskan data yng kemaren atau kita buat yng baru,apakah perlu menganti timdu ini? Anwar Apakah hasil timdu yang lama mengenai perbedaan data yang 1 juta 1
Dedy Syafri Kita ad timdu untuk di amanatkan untuk membuat tim kecil,usulan sampai 63 itu menjdi 60. Timdu Kehutanan - saminuddin dan usman Unsyiah - syarufuddin BPN - kusno Bapedda - heldo,syafri Luar pemerintah – yacob dan …. Ibnu rusdi Timdu sebaiknya di revisi kembali. edo Sk 19 ,59 Ibnu rusdi Pasal 32 ini , Bagaimana maksudnya ?budidaya dengan kawasan hutan Saminuddin Td dr bapedda,asumsi yng kita bahas td mengenai usulan tambahan padahal ini usulan baru,di kehutanan kami tdk melihat usulan yng pernah di usulkan yg terdahulu,dan kl kita tdk merevisi timdu,maka kita akan membahas yg dulu. Terkait masalah pasal 32,sudah ada penjelasan di lampiran di table 2. Anwar Di harapkan ke bapedda untuk mengusulkan revisi timdu ke gubernur dan tembusan ke DPRA. Syafri Ketua timdu ini pak Rajali (LIPI) Timdu besar terdiri 57 orang,timdu kecil terdiri dari 8 orang. Yang belum naik ke kita Aceh tanggara, Aceh jaya, subulussalam dan Aceh selatan Anwar Menurut pak syafri ad 4 yng bermasalah,sedangkan di lapangan lebih dari itu Ibnu rusdi Tgl 19 sep.kita undang smua.dan kita kasih wkt 2 hari,maka yg lain di geser di sesuaikan. T.syarifuddin Mengenai 4 kab yang belum selesai.bearti yang 18 kab sudah naik ke….,seandainya ad masalah dgn 18 kab ini apakah bapedda bisa menjelaskan Anwar Solusi untuk rancangan qanun ini,maka tgl 19 kita buat RDPU.
Selanjutnya membahsa jadwal yng sudah di buat.
KESIMPULAN : 2
Banda Aceh, 2 Agustus 2012 PANSUS II TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
SEKRETARIS,
TGK. ANWAR RAMLI, S.Pd
DRS. H. ADNAN BEURANSYAH
3
Notulen RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH (RTRWA) Hari Tanggal Tempat Acara
: : : :
Rabu 19 September 2012 Gedung Utama DPR Aceh Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raqan RTRWA mengenai penentuan Pola Ruang Kabupaten/Kota
Hadir Pansus II
: Tgk. Anwar Ramli, S. Pd; H. Ibnu Rusdi, SE; Tgk. Adnan Beuransyah; Tgk. Ali Murtala; Ir. T. Syarifuddin; Drs. Aminuddin, M. Kes; H. Fuady Sulaiman, ST; Tenaga Ahli : Dr. Ir. Irfan, MSc; Dr. Ilyas Ismail, SH, MH; Ir. T. Iskandar; Sofyan Umar, ST, M. Sc. SKPA : Iskandar; Dedy Fahrian; Heldo; Saminuddin B. Tou (Kabid Planologi); Usman (Kasie P2KH); Farhan S (Staf P2H); Kab/Kota :. Pembukaan MC (Putri Mayangsari Boer) Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Kata Sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua DPRA (Drs. H. Hasbi Abdullah, MS) Kata sambutan oleh Ketua Pansus II Tahun 2012 DPRA Tgk. Anwar Ramli Raqan RTRWA sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Pansus XI tahun 2010 yang dipimpin oleh Saudara Jufri Hasanuddin. Tapi belum bisa kita sahkan karena yang diusulkan oelh eksekutif belum bisa diterima oleh legislative, dimana banyaknya penambahan kawasan lindung sampai dengan 1 juta Ha, sehingga Aceh akan banyak sekali hutan. Kita memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya anugrah Allah SWT yaitu luasnya kawasan hutan Aceh, kalau tidak bisa kita atur secara baik maka akan mendatangkan malapetaka untuk rakyat Aceh. Sekarang termasuk NGO luar sudah mengklaim dan mengkapling yang bahwa hutan itu punya mereka, pemerintah kab/kota yang menggunakan untuk pembangunan maka harus berhubungan dengan hukum karena sudah mereka kuasai. Seperti TNGL dan KEL. Pansus II dan BKPRA dalam Qanun RTRWA ini tidak lagi menyebut adanya KEL ini, karena bisa membawa malapetaka buat kita semua. Kami mohon dukungan kepada pemkab/kota agar kita bisa kita atur pola ruang sehingga kita tidak harus berhubungan dengan hukum. Penutupan Pembacaan Doa oleh Tgk. Mushar Usman.
Sesi Kedua : Tgk. Anwar Rapat kita lanjutkan pada sesi kedua. Mekanisme RDPU ini adalah pemaparan dahulu oleh BKPRA (Dishutbun Aceh), yang disampaikan adalah menurut usulan kab/kota ke BKPRA setealh ditelaah dan diteliti inilah hasilnya, apabila ada ketidaksamaan data, kami minta kepada pemkab untuk member saran kepada pansus agar sempurna qanun ini. Yang kami lakukan ini belum sempurna 100% karena user adalah pemkab/kota, makanya kami sangat mengharapkan masukan dari bapak/ibu. RDPU kita pada hari ini khusus mengenai pola ruang, karena mengenai struktur ruang sudah pernah kita adakan RDPU sebelumnya pada waktu pansus XI Tahun 2010 DPRA. Kita mintakan paparan dari Pak Iskandar Bappeda untuk memaparkan materi mengenai pola ruang. Iskandar Bappeda Yang paling mengetahui wilayahnya adalah pemkab/kota sebagai user. Substansui teksni dari kementerian PU mengenai tata ruang kita sudah selesai. Pola ruang ini tidak mudah untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan kabuapten/kota. Kami mintakan kepada Dishutbun untuk memaparkan, kalau ada perbedaan maka kita jadikan holding zone. Kepada Dishutbun agar dapat memaparkan pola ruang. Pemaparan pola ruang oleh Dishutbun Aceh: Saminuddin B. Tou Penyusunan pola ruang ini sudah berjalan cukup lama, sesuai dengan hasil rapat tanggal 17 september 2012, kami diminta oleh pansus II DPRA untuk menyiapkan usulan terutama terkait kawasan hutan untuk kita mintakan persetujuan sunstansi ke pusat. Kami susun ini berdasarkan usulan kab/kota yang pernah disampaikan kepada kami. Kedua berdasarkan hasil kajian kami yaitu butuh lahan, baik yang diusulkan atau tidak yang perlu dilakukan penyesuaian. Dalam penyusunan ini kami lihat dari segi kelerengan, curah hujan, dan perizinan. Data yang kami sajikan ini ada perbedaan dengan usulan kab/kota. Karena kab/kota menggunakan pedomaan SK Menhut, kami mencoba menghitung kembali lampiran peta, kami mengambil hasil dari pengukuran yang kami lakukan. Beberapa kab/kota ada menggunakan tapal batas, kalau ini ada perbedaan maka kami menggunakan dari hasil pengukuran. Selanjutnya ada perbedaan database nya, kami mendasarkan pada citra spot 2009. Kab/kota lebih banyak mendasar pada skala 1:250.000, kami menggunakan skala yang lebih besar. Selanjutnya kami paparkan rencana pola ruang Aceh perkabupaten. 1.
No
RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH BARAT 2010 - 2030
FUNGSI HUTAN
1
TWA daratan
2
Hutan Lindung
3
Kawasan Lindung Diluar Kawasan Hutan
SK 170/KPTSII/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030
Luas (Ha)
(%)
Luas (Ha)
(%)
Luas (Ha)
(%)
-
-
-
-
473
0,17
105.754
38
105.278
38
101.468
37
-
-
5.873
2
-
-
4
Hutan Produksi Tetap
5.825
2
5.412
2
4.789
2
5
Hutan Produksi Konversi
-
-
412
0
-
-
6
Areal Penggunaan Lainnya
164.291
60
158.895
58
164.525
61
7
Luas Daratan
275.870
100
275.871
100
271.255
100
2. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2010 - 2030
No 1 2 3 4 5 6 7
3.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FUNGSI HUTAN Taman Nasional Hutan Lindung Kawasan Lindung Diluar kawasan hutan Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 63.860 33,93 37.911 20
Luas (Ha) 63.074 66.060
(%) 34 35
Luas (Ha) 63.074 46.449
(%) 33 24
-
-
2.180
1
-
-
-
-
14.463
8
-
-
-
-
-
-
18.657
10
59.081
31
63.600
34
67.777
36
188.214
100
189.766
100
188.205
100
RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH BESAR 2010 - 2030
FUNGSI HUTAN Cagar Alam Tahura Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Taman Wisata Alam Pinus Aceh TWA - Kuta Malaka Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 1.098 0,38 1.020 0,35 70.367 24
Luas (Ha) 17.998 6.146 70.259
(%) 6 2 24
Luas (Ha) 6.146 71.404
(%) 2 25
76.944
27
70.949
24
54.533
19
-
-
17.989
6
15.661
5
-
-
1.547
1
1.425
0
-
-
6.901
2
16.177
6
118.899
41
115.309
40
131.215
45,01
290.246
100
290.246
100
291.496
100,00
4. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH JAYA 2010 - 2030
No 1 2 3 4 5 6
FUNGSI HUTAN Hutan Lindung Kawasan Lindung Diluar kawasan hutan Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 176.725 46
Luas (Ha) 193.748
(%) 50
Luas (Ha) 181.438
(%) 51
-
-
4.051
1
-
-
54.661
14
41.060
11
55.319
14
-
-
1.087
0
-
-
139.315
36
131.188
37
155.666
40
387.724
100
358.824
100
387.710
100
5. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH SELATAN 2010 - 2030
No
FUNGSI HUTAN
1 2 3
Suaka Marga Taman Nasional Hutan Lindung Kawasan Lindung Diluar kawasan hutan Hutan Produksi Terbatas Hutan produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
4 5 6 7 8 9
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
Luas (Ha) 56.470 78.388 159.587
(%) 14 19 38
Luas (Ha) 53.862 78.388 158.673
(%) 13 19 38
-
-
199
0
6.836
2
2.902
1
6.137
1
4.769
1
-
-
3.483
1
110.245
26
115.386
28
417.663
100
417.662
100
KET
6. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL 2010 – 2030
No
FUNGSI HUTAN
SK 170/KPTS-II/2000 Luas (Ha)
(%)
USULAN RTRWA 2010-2030 Luas (Ha)
(%)
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Suaka Marga TWA daratan TAMAN WISATA ALAM ANAK LAUT (DARAT) Twa Perairan Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan dan Perairan
20.801 23.718
5 6
20.766 23.369
5 6
22.349 -
6 -
-
-
823
0
25.521
7
205.725 -
53 -
205.725 1.411
53 0
206.677 2.871
53 1
17.342
4
11.176
3
9.097
2
-
-
5.909
2
-
-
122.638
31
121.046
31
125.912
32
390.224
100
390.224
100
392.427
100
7. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH TAMIANG 2010 – 2030
No
FUNGSI HUTAN
1
Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
2 3 4 5
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
Luas (Ha) 46.851
(%) 22
Luas (Ha) 45.119
(%) 21
37.705
18
35.578
17
-
-
3.792
2
127.417
60
127.484
60
211.973
100
211.973
100
KET
8. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH TENGAH 2010 – 2030
No
1 2 3 4 5 6
FUNGSI HUTAN Taman Buru Lingga Isaq Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%)
Luas (Ha)
(%)
Luas (Ha)
(%)
86.444
19
86.295
19
84.234
18
183.242
41
175.500
39
157.057
34
6.941
2
6.941
2
6.106
1
73.429
16
69.120
16
59.300
13
95.349
21
107.549
24
152.971
33
445.405
100
445.405
100
459.668
100
9. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH TENGGARA 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN Taman Nasional Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 277.178 65 84.888 20
Luas (Ha) 281.844 96.325
(%) 68 23
Luas (Ha) 281.844 88.044
(%) 68 21
-
-
-
-
374
0
38.793
9
47.075
11
61.763
15
416.962
100
416.962
100
424.203
100
10. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH TIMUR 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN Cagar Alam Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 184 0 170.646 31
Luas (Ha) 311 170.680
(%) 0 31
Luas (Ha) 311 170.090
(%) 0 31
102.631
19
98.708
18
118.825
22
269.089
50
273.603
50
254.159
47
542.711
100
542.712
100
543.814
100
11. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN ACEH UTARA 2010 – 2030
No
FUNGSI HUTAN
1
Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
2 3 4
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030 Luas (Ha) (%) 8.304 3
Luas (Ha) 7.652
(%) 3
28.387
11
25.694
10
233.431
87
235.471
87
269.470
100
269.469
100
KET
12. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BENER MERIAH 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Taman Buru Lingga Isaq Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 65.714 35
Luas (Ha) 71.676
(%) 38
Luas (Ha) 69.993
(%) 37
64.423
34
46.721
25
60.936
32
71
0
71
0
-
-
54.225
28
73.610
39
63.751
33
190.394
100
190.394
100
190.400
100
13. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BIREUEN 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5 6 7
FUNGSI HUTAN Tahura Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 205 0 31.556 18
Luas (Ha) 31.352
(%) 17
Luas (Ha) 31.352
(%) 17
3.998
2
4.436
2
3.920
2
33.639
19
32.442
18
33.682
19
-
-
760
0
-
-
110.642
62
110.642
62
110.219
61
179.632
100
179.632
100
179.582
100
14. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN GAYO LUES 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN Taman Nasional Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 204.394 39 188.806 36
Luas (Ha) 201.842 230.086
(%) 36 41
Luas (Ha) 201.842 229.175
(%) 36 41
19.686
4
19.758
4
-
-
30.646
6
28.905
5
38.580
7
72.730
13
75.310
14
97.484
18
6
Luas Daratan
554.990
100
554.990
100
529.265
100
15. RENCANA POLA RUANG KOTA BANDA ACEH 2010 – 2030
No 1 2
FUNGSI HUTAN Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
Luas (Ha)
(%)
Luas (Ha)
(%)
5.616
100
5.616
100
5.616
100
5.616
100
KET
16. RENCANA POLA RUANG KOTA LANGSA 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 5.293 22
Luas (Ha) 3.136
(%) 15
Luas (Ha) 2.480
(%) 12
6.278
31
5.928
29
1.940
8
-
-
1.042
5
1.795
7
10.927
54
10.891
54
14.904
62
20.341
100
20.340
100
23.932
100
17. RENCANA POLA RUANG KOTA LHOKSEUMAWE 2010 – 2030
No 1 2
FUNGSI HUTAN Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
Luas (Ha)
(%)
Luas (Ha)
(%)
15.342
100
15.342
100
15.342
100
15.342
100
KET
18. RENCANA POLA RUANG KOTA SUBULUSSALAM 2010-2030
No 1
FUNGSI HUTAN Suaka Marga
SK 170/KPTS-II/2000 Luas (Ha) 3.565
(%) 3
USULAN RTRWA 2010-2030 Luas (Ha) 3.075
(%) 3
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 5.200 4
2 3 4 5 6 7 8 9
Taman Nasional Tahura Plasma Nutfah Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
-
-
1.782
2 17
939 19.667
1 16
19.557
17
19.557
12.366
11
9.322
8
7.795
6
-
-
3.173
3
-
-
82.082
70
80.662
69
87.742
72
117.571
100
117.571
100
121.342
100
19. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN NAGAN RAYA 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FUNGSI HUTAN Suaka Marga Twa Perairan Hutan Lindung Kawasan Lindung Diluar Kawasan Hutan Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 2.051 0,58 2.654 0,75 141332 40
Luas (Ha) 142.242
(%) 40
Luas (Ha) 128167
(%) 36
-
-
11358
3
-
-
-
-
8.778
2
-
-
18.722
5
13.373
4
15890,9
4
-
-
5.069
1
5.490
2
193.511
55
187731
53
187073
53
354.475
100
354.476
100
354.491
100
20. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN PIDIE 2010 – 2030
No 1 2 3 4
FUNGSI HUTAN Tahura Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 74 0 180.247 57
Luas (Ha) 73 183.349
(%) 0 58
Luas (Ha) 73 178.127
(%) 0 56
41.318
13
31.818
10
34.958
11
-
-
8.307
3
-
-
5 6
Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
92.185
29
98.600
31
101.683
32
316.925
100
316.925
100
316.962
100
21. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN PIDIE JAYA 2010 – 2030
No 1 2 3 4
FUNGSI HUTAN Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 54.841 58
Luas (Ha) 47.806
(%) 50
Luas (Ha) 53.574
(%) 57
5.347
6
-
-
-
-
41.641
44
41.221
43
39.788
42
94.795
100
94.795
100
94.628
100
22. RENCANA POLA RUANG KOTA SABANG 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN TWA daratan Twa Perairan Hutan Lindung Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan dan Perairan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
USULAN RTRWKABUPATEN 20102030 Luas (Ha) (%) 1.135 6 5.823 32 3.405 19
Luas (Ha) 1.201 5.303 3.121
(%) 7 30 18
Luas (Ha) 1.201 5.303 3.121
(%) 7 30 18
7.860
45
7.860
45
7.674
43
17.485
100
17.485
100
18.037
100
23. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SIMEULU 2010 – 2030
No 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN Tahura Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Areal Penggunaan Lainnya Luas Daratan
SK 170/KPTS-II/2000
USULAN RTRWA 2010-2030
Luas (Ha) 61.512
(%) 34
Luas (Ha) 833 61.512
(%) 0 34
28.651
16
27.818
15
92.559
51
92.559
51
182.722
100
182.722
100
KET
Tgk. Anwar Sudah kita dengarkan paparan dari Dishutbun Aceh, ada beberapa perbedaan antara provinsi dan kabuapten/kota, tapi hanya sedikit perbedaan pada angka perhitungan luasan kawasan. Ibnu Rusdi Disini bukan sesi Tanya jawab, tapi kita menerima usulan dari kab/kota, Bupati Simeulue Usulan RTRWA yang disampaikan terdahulu 37% : 62%, itu belum terakomodir usulan simeulue. HL seluas 61.512 Ha, dari 34% kami usulkan menjadi 28,44%, sisanya sebagai lahan penggganti perkebunan sawit. - APL sebaiknya ditiadakan karena dicadangkan untuk kepentingan Simeulue. - Kami mengusulkan adanya Taman Wisata Alam khususnya laut. - Apresiasi pada pansus II yang mengakomodir usulan kab/kota. - Dalam UUPA disebutkan pemkab memiliki otoritas penuh mengatur wilayahnya. - Kalau pihak Jakarta menolak usulan kita yang tidak sesuai dengan SK Menhut 170 maka akan berdampak pada percepatan pembangunan di kabupaten. Agar komitmen kita kalau sudah kita usulkan dan finalkan RTRWA ini, kita harapkan kita tidak kalah melakukan lobi dengan pemerintah pusat agar tidak memakan waktu yang sangat lama. Bupati Aceh Besar - Posisi Raqan RTRW Aceh Besar per-Agustus 2012 kita sudah mendapat persetujuan substansi dari Gubernur dan pembahasan di Dirjen tata ruang di Kementerian PU, dan sekarang kita sedang melakukan perbaikan. - Dalam penjelasan Raqan RTRWA disini kami belum bisa membaca yang teliti, bagaimana mengenai ruas jalan lintas tengah Seulimum – Jantho, keberadaan jalan Jantho – keumala belum ada penjelasan, begitu juga dengan jalan lintas tengah. - Bagaimana pengembangan Pelabuhan Malahayati yang masuk dalam KAPET sabang. Sabang Ada hal yang berbeda dengan hal yang kami lakukan, kita satu-satunya kota yang sudah selesai pembahasan akhir RTRWK, kami mohon tidak mesti kabupaten/kota ikut induknya yaitu propinsi, kami ada kekhusususan mengatur sabang, agar tidak ada perubahan lagi RTRWK Sabang dengan adanya Raqan RTRWA ini. Bupati Singkil - Kami tidak banyak perubahan, hanya pola ruang yang dibahas di Aceh. Hanya Hutan Produksi yang datanya salah yang disampaikan Dishutbun Aceh. - Perselisihan mengenai sawit dan pertanian sudah diselesaikan masyarakat. - Jalan Singkil – Kuala Baru –Trumon, dan terminal Tipe B di Kecamatan Gunong Meriah itu belum masuk dalam RTRWA. Bener Meriah Ada 4 data yang kami dapatkan dari paparan Dishutbun yaitu: dari hasil analisis timdu, peta SK menhut 170, usulan dari Kabupaten/Kota, dan Usulan dari BKPRA. Keempat data ini hampir sebagian besar sinkron, ada beberapa hal teknis yang tidak bisa kita bahas disini, analisis ini sudah hampir mendekati, nanti kita sesuaikan kembali dengan provinsi.
Kamaruzzaman, Bappeda Lhokseumawe RTRW Kota Lhokseumawe sedang dibahas dan sudah mendapat persetujuan kementerian PU pada bulan Pebruari 2012. Dalam rangka mempercepat RTRWA dan sinkronisasi, Pemerintah Aceh agar bisa memperhatikan seperti penggunaan APL yang berbeda. Kami harapkan RTRWK Lhokseumawe nantinya tidak ada perubahan lagi dengan adanya RTRWA. Razali, Bappeda Pidie Jaya Ada beberapa hal yang sudah kita paduserasikan dengan BKPRA dan BKPRN, menyangkut dengan pola ruang ada beberapa hal yang terjadi perubahan. - Luasan hutan lindung, usulan kita kita lebihkan, dan ada beberapa tempat kita usulkan menjadi kawasan lindung setempat, dalam rapat dengan kehutanan pusat, agar usulan kawasan lindung setempat itu agar dipisahkan saja dan dimasukkan dalam hutan lindung, yang kita inginkan agar berada di luar kawasan hutan, agar dishutbun bisa mengakomodir, karena konsisi ini sudah kita masukkan ke DPRK untuk dimasukkan dalam Raqan RTRWK. - Agar dibentuk tim teknis disamping tim yang ada di pansus ini. - Jalan Meureudu - Geumpang agar dimasukkan dalam RTRWA. Bappeda Bireuen. Saat ini kami sudah membahas raqan RTRWK di tingkat DPRK. Ada pergeseran yang kami usulkan tidak sama dengan yang disampaikan provinsi. Ada Tahura yang dimasukkan tapi tidak kita usulkan, Tetapi ada Hutan Konversi yang tidak kami akomodir tapi dimasukkan dalam RTRWA. Manzola, Bappeda Aceh Tengah - Bagian selatan ada gapong Depet Indah, secara RTRW itu tidak masuk dalam Aceh tengah, perbatasan dengan Nagan Raya, itu masuk dalam kawasan mana. - Taman Buru Linge itu belum jelas, dan ada pengurangan wilayah - Hutan Produksi, ke depan agar kita cadangkan untuk pengembangan ekonomi rakyat, nanti tim teknis kami akan menghubungi kembali tim BKPRA. Zulkifli, Bappeda Aceh Utara Koreksi: - draft Ranqanun pada pasal 17, pelabuhan kruekuh lhokseumawe, dalam RTRWN pelabuhan itu adanya di Aceh Utara, agar tidak disebutkan lagi lhokseumawe karena berada dalam kawasan Aceh Utara. - Pasal 23, pelabuhan udara malikulsaleh, berada di Aceh Utara bukan di Lhokseumawe. - Pasal 36, Huruf c, Pusat Konservasi Gajah itu luasnya hanya 700an Ha. - Luasan daratan, untuk alokasi otsus migas menggunakan formula dengan luas 60 ribu Ha lebih. - Luasan 329.000 Ha, UU Nomor 2 Tahun 2001 pemekaran Aceh Utara, jelas disebutkan luasannya. - Citra yang kita gunakan juga citra spot, hanya tahunnya yang berbeda. - Proses RTRWK, waktu diberikan rekom dari pihak BKPRA tidak berubah, Rekom yang diberikan itu sudah ditempuh prosesnya namun sekarang sudah ada perubahannnya. Luasan daratan sekarang ada perbedaan, agar kita ada suatu kesepakatan nantinya karena ini dokumen 20 tahun kedepan.
Zarwansyah, Bappeda Aceh Tenggara Dapil VII terdiri dari 4 kabupaten, ketiga kabupaten lainnya memilki APL yang sangat signifikan, padahal Aceh Tenggara yang banyak penduduknya, dalam RTRWA kami hanya ada 11% untuk APL, selebihnya Gunung Leuser dan Hutan Lindung. Kami sarankan Taman Nasional GN tetap kita pertahankan, Hutan Lindung sesuai SK Menhut 170 agar bisa dialihfungsikan menjadi APL sebesar 16 ribu sekian Ha, APL agar bisa ditambah menjadi 54 ribu sekian Ha. Zulkifli, Bappeda Aceh Besar - Sebahagian kab/kota hampir siap pembahasan RTRWK, agar perlu suatu forum yang segera untuk mengakomodir. - Mengenai luas wilayah ini bagaimana, apakah harus merubah UU, yang kami lihat luasan di BKPRA lebih kecil, ada kabupaten yang bertambah dan ada yang berkurang. - Pasal 35, sebainya ada forum tambahan mengenai struktur ruang karena banyak sekali dilakukan revisi seperti jalan strategis. - Tahura pocut meurah intan, ini sepertinya masih dalam Hutan Lindung Hutan Konversi, tapi belum ada dalam penetapan, sedangkan Hutan Konversi tidak bisa dirubah. Bagaimana menempatkan komplek Brimob dalam Tahura tersebut. - Pasal 29, sarana persampahan aceh besar belum secara tegas disebutkan. - WKP Seulawah Agam, dalam RTRWK sudah kita sebutkan, pematangan lahan untuk eksplorasi panas bumi di Seulawah. Fadli Maulana, Bappeda Aceh Tamiang - Dalam Pola ruang, aceh tamiang itu tidak disebutkan berapa luas areal yang masuk dalam TNGL, dari hasil perhitungan tamiang tidak ada kawasan TNGL. - Pasal 27, mengenai air bersih, wacana yang muncul sekarang, seperti pembahasan DAS sekarang di langsa, pengembangan regional dalam RTRWA disini antara langsa dan Aceh timur, padahal sumbernya dari aceh tamiang – langsa, bukan Aceh timur – langsa. Marta M. Nazir, Bappeda Aceh Selatan - Kami sudah berkali-kali mengusulkan tapi dengan data yang tetap, apa yang ditampilkan tadi sangat berbeda dengan apa yang kami usulkan kepada Bappeda Aceh. - Ketika masih bergabung dengan Aceh Singkil, rawa singkil itu hanya sedikit masuk dalam kawasan aceh singkil, lebih banyak masuk ke daerah trumon. - Perlu juga kajian yang mendalam, agar qanun RTRWA ini bisa menjawab kebutuhan kab/kota. Kami sudah siapkan datanya, nanti kami serahkan. Muslim, Aceh barat daya - Kami sudah usulkan perubahan Hutan Lindung 27.000 Ha dengan peruntukan terutama untuk HP dan APL, 18 ribu sekian Ha untuk HP. Sebagian besar usulan kami sudah diakomodir dalam RTRWA namun belum maksimal, terutama HP 27 Ribu yang kita usulkan yang diakomodir hanya 20 ribu Ha. - Agar tetap ada HP dalam pola ruang dengan menggeser HPT menjadi HP, dan lindung dijadikan HPT. - APL sangat terbatas hanya 58ribu Ha, dan itu sudah termasuk perumahan, industry, dll. Padahal Abdya itu merupakan interline antar kabupaten lainnya. - Kawasan lindung diluar kawasan hutan itu daerahnya arahnya ke laut, sebagian besar sudah menjadi perkebunan masyarakat, tutupan hutan sudah berkurang dan sudah ada pembentukan badan jalan.
-
Perbedaan luas hanya pada digitalisasi, kami tidak ada penambahan TNGL. KEL, diabdya berdasarkan SK menhut harus dicabut, BPKEL juga harus dibubarkan.
Sahrul, Dishut Aceh Barat Kami sudah ada persetujuan menteri PU di Jakarta. Mengenai Pola ruang kami belum bisa menyatakan setuju sebelum ada sinkron data, dalam SK menhut 170, tidak ada kawasan lindung diluar kawasan hutan. Yang sudah dijadikan substansi di BKPRN agar diakomodir. Aceh Tenggara Penduduk Aceh di Aceh Tenggara banyak bekerja di Tanah Karo, karena di Aceh sangat sedikit lahan. Mereka tidak ada lahan karena terbentur dengan HL dan TNGL. Kondisi Mereka seperti itu sangat rentan dengan pendangkalan akidah. Sabang Pengalaman kami dalam proses pembuatan RTRWK. Dari awal kita sudah menyiapkan raqan internal di tingkat Kota, kita bahas dan kita bawa ke BKPRA sampai berbulanbulan, masukan dari BKPRA kita akomodir, kemudian keluar rekom Gubernur, lalu kita bawa ke BKPRN. Dalam rapat di kementerian PU, keluar Rekom dari Kementerian, kemudian kita bahas lagi di DPRK. Setelah selesai itu, perlu dibahas lagi dengan BKPRA, seharusnya tidak perlu lagi kita bahas, cukup dievaluasi saja. Padahal sudah digodok dahulunya. Kami mengharapkan agar ke depan tidak terjadi proses yang sangat panjang dan melelahkan ini. Iskandar Bappeda Apabila masih ada perbedaan maka akan kita sinkronisasikan. Dan apabila tidak sama juga maka menjadi Holding Zone, harus kita bahas bersama tanggal 9 oktober di DPRA agar ada satu titik temu. Dalam menentukan luas kawasan kita tidak hanya lihat dari scoring, tapi juga pada aspek perizinan, permukiman dan aspek sosial. Kami menugaskan kepada tim kecil agar segera bisa memutuskan perbedaan ini secepat mungkin, kami tugaskan saudara Heldo. Dr. Irfan Persetujuan substansi yang sudah disetujui oleh Gubernur itu tidak termasuk pola ruang. Sistem holding zone juga belum menjadi solusi akhir, apabila menhut tidak menyetujui maka harus kembali ke pola dasar, maka jalan yang kita tempuh adalah kita harus sinkronisasi antara kita terlebih dahulu. Tgk. Anwar Kami harapkan kepada tim teknis atas izin Bupati agar tidak pulang dulu, tapi melakukan sinkronisasi pola ruang dulu dengan tim kecil BKPRA dan Pansus II. Untuk lampiran Peta RTRWA harus ditanda tangani oleh Bupati/walikota. Rapat Dengar pendapat Umum hari ini saya tutup.
Pansus II Tahun 2012 Ketua, TGK. ANWAR RAMLI, S. Pd
