Susunan Redaksi Pembina: Sri Mulyani Djoko Kirmanto Iwan Nursyirwan Bambang Susantono Hafil Widianto Imam Anshori Dewan Redaksi: A. Tommy M Sitompul R. Eddy Soedibyo Indrawadi
4
6
DAFTAR ISI
Pemimpin Redaksi: Ade Satyadharma Wakil Pemimpin Redaksi: Fauzi Redaksi/Redaktur : Widayati Syamsu Rizal Sardi Wawan Hernawan Sri Sudjarwati M. Arwan Sadjimin Penyunting : Ade Satyadharma Fauzi Wawan Hernawan Widayati Sri Sudjarwati Desain/Lay Out: Ernawan Ucu Susanto Foto / Dokumentasi: M. Arwan Entis Amijaya Ernawan Sekretariat / Sirkulasi : Kasimun Sadjimin Ernawan Entis Amijaya
Alamat Redaksi : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Sekretariat Dewan Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7231083 Fax. (021) 7231083 e-mail :
[email protected] http://www.dsdan.go.id
SAJIAN UTAMA 4 Antara Bogor - Jakarta Bahas Draft Rancangan KN-SDA 6 Akhirnya, Draft Rancangan KN-SDA Jadi Naskah Akademis SAJIAN KHUSUS 7 Menggagas Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SIH3 INSPIRASI 10 Situ Gintung, Riwayatmu Kini SOROTAN 13 Disepakati, Draft Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan
TT T NUANSA 14 Banten, Merintis Pembentukan Dewan SDA Provinsi
ANEKA 15 Anggota Dewan SDA Nasional Dari Unsur non-Pemerintah
Pesisir Pantai Kota Ambon - Provinsi Maluku
2
T
T A J U K
Berharap KN-SDA Segera Ditetapkan
A
Surat Anda... Ucapan Terima Kasih Bersama ini kami Dewan Pimpinan Nasional Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia (DPN Gapkaindo), mengucapkan terima kasih dan selamat atas terbitnya Bulletin Perdana Dewan Sumber Daya Air. DPN Gapkaindo juga mengucapkan selamat atas terbentuknya Pengurus Dewan SDA Nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan hal tersebut, DPN Gapkaindo mempunyai kepentingan dan mendukung keberadaan wadah koordinasi Dewan SDA Nasional, karena sama-sama memiliki kepentingan bersama dalam hal penyelamatan SDA ke depan dan kami sebagai stakeholder siap membantu kegiatan Dewan SDA Nasional dengan cara menugaskan Anggota Gapkaindo yang tersebar di 30 provinsi untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Harapan kami semoga tugas berat yang diemban Dewan SDA Nasional dapat berjalan sesuai keinginan kita bersama. Demikian surat ini kami sampaikan, semoga Dewan SDA Nasional dapat menjalankan tugas dengan baik. Dewan Pimpinan Nasional Gapkaindo Sekretaris Jenderal H. Pinky Sharieffudin Kompl.Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I/39 - Jln. Letjend. Suprapto JAKARTA 10640
Redaksi Terima kasih atas perhatian dan dukungan DPN Gapkaindo terhadap Dewan SDA Nasional dan media penerbitannya “Bulletin Dewan SDA”. Sebagai informasi dalam tahun 2009 ini kami akan menerbitkan “Bulletin Dewan SDA” sebanyak 5 (lima) edisi. Kami juga berharap agar jalinan kerjasama ini dapat terbina dan terus ditingkatkan.
Ralat Edisi Februari-Maret 2009 : Tertulis Hal. 7 dalam tabel: - Gubernur Jawa Timur mewakili Indonesia bagian timur - Ir. Kusnaedi, Dipl. HE, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air (JIK-PA) Seharusnya - Gubernur Jawa Timur mewakili Indonesia bagian barat - Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air (JIK-PA)
danya perubahan iklim global (global climate changes) laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, kian membutuhkan ketersediaan air. Baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, irigasi pertanian, pariwisata maupun industri. Terlebih lagi dengan penyebaran penduduk yang pesat dan ketersediaan air yang tidak merata di setiap pulau di Indonesia, sehingga memang mengharuskan adanya kebijakan nasional khususnya mengenai pengelolaan SDA ke depan guna memenuhi kebutuhan akan air tersebut. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) tengah berupaya untuk terus memfasilitasi penyempurnaan draft rancangan Kebijakan Nasional SDA (KN-SDA) yang telah disusun sebelumnya. Rapat-rapat penyempurnaan draft rancangan KN- SDA ini pun dilaksanakan di Jakarta dan Bogor, hingga di lokakaryakan yang mengundang anggota Dewan SDA Nasional baik dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah. Hasilnya, draft rancangan KN- SDA ini telah disepakati oleh anggota Dewan SDA Nasional sebagai naskah akedemik. Naskah akademik ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam perumusan KN-SDA yang akan dilaksanakan oleh suatu Panitia Khusus yang dibentuk Dewan SDA Nasional. Dengan demikian, kita menunggu dan berharap agar KN-SDA tersebut dapat segera difinalkan oleh Dewan SDA Nasional. Apalagi, menurut rencana Dewan SDA Nasional pada bulan Juli 2009 akan melaksanakan sidang perdana yang akan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan SDA Nasional yang notabenenya merupakan stakeholders SDA. Semoga dalam pembahasan nantinya tidak berkepanjangan. Pasalnya, KN-SDA ini sudah lama ditunggu dan dibutuhkan oleh para pengelola SDA, baik itu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. l
3
Sajian Utama
Antara Bogor – Jakarta, Bahas Draft Rancangan KN-SDA Setelah beberapa kali dibahas di Ibukota Negara – Jakarta, kali ini dengan mengundang seluruh calon anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), baik dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah, di Kota Hujan – Bogor, draft rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (KN-SDA) terus disempurnakan.
D
alam rapat awal April 2009 yang dibuka oleh Ir. Hafil Widianto, MM – Asisten Deputi Urusan Infrastruktur SDA yang merupakan wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didampingi Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT, diskusi berlangsung dan dilaksanakan secara marathon hingga malam hari. Saat memberikan penjelasannya, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Imam Anshori menyatakan, pembahasan draft KN-SDA sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya.
4
Dalam paparannya, Imam menjelaskan apa Kebijakan Nasional itu dan bagaimana kedudukannya terhadap produk kebijakan yang lain, misalnya rencana pengelolaan SDA, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta rencana strategis kementerian/lembaga. Sebagai referensi, dibagikan beberapa contoh “National Water Policy” dari berbagai negara, seperti Bhutan, Bangladesh, India dan Thailand. Penjelasan tersebut diperlukan karena masih ada beberapa anggota yang meragukan apakah draft naskah
yang ada masih cukup layak untuk dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus. “Sehingga Panitia Khusus yang akan ditunjuk Ketua Dewan SDA Nasional nantinya tidak berangkat dan membahas dari sesuatu hal yang belum ada. Draft ini bisa dijadikan bahan dalam penyusunannya,” jelas Imam. Peraturan Pemerintah (PP) Menyinggung mengenai Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menurut Imam,
ada 10 PP yang akan jadi turunannya. “PP yang sudah lahir duluan adalah yang berkaitan dengan Air Minum, diikuti PP Irigasi, selanjutnya PP Pengelolaan SDA yang berbarengan dengan PP Air Tanah,” papar Imam. Adapun PP yang masih ditunggu, Imam Anshori menuturkan, adalah PP tentang Waduk dan Bendungan, PP Sungai dan Danau, serta PP tentang Rawa. Berikutnya PP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. “Hanya saja, untuk PP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air dipandang oleh rekanrekan yang ada di Kementerian LH, belum urgent untuk dibuat. Karena PP yang ada masih cukup memadai, sehingga sampai hari ini masih digunakan PP yang ada,” ungkap Imam. Sedangkan PP lain yang juga masih digarap adalah PP tentang Hak Guna Air. PP ini sangat sensitif, menurut Imam Anshori, karena hak guna air bukanlah hak memiliki air, akan tetapi hak untuk menggunakan air dari suatu sumber air dalam jumlah dan pada tempat tertentu. PP ini dimaksudkan terutama untuk melindungi kepentingan masyarakat agar hak-haknya dalam menggunakan air untuk keperluan pokok sehari-hari dan untuk irigasi pertanian rakyat tidak dikalahkan oleh para pihak pemodal kuat yang mengantongi izin. Selain itu PP ini juga bertujuan untuk membangun perilaku hemat dalam penggunaan air. “Itu semua adalah beberapa PP
Pembahasan draft KN-SDA di Kota Bogor
Saat penyerahan salinan Keppres kepada anggota unsur non-Pemerintah
yang masih perlu disusun. Lalu apakah sementara PP itu belum ada, kemudian KN-SDA ini masih harus menunggu ?” tanya Imam. Menurut Imam, dalam penyusunan KN-SDA tersebut tidak perlu menunggu semua PP lahir terlebih dahulu. Pasalnya, amanat penyusunan naskah KN-SDA sudah ada dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA. Begitu juga dalam PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA. ”KN-SDA ini adalah sesuatu yang sangat urgent,” katanya. Selain membahas draft KN-SDA, juga membahas rancangan Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan.
Dengan menyisir pasal per pasal, dan berbagai masukan oleh para peserta rapat, rancangan peraturan tatatertib persidangan yang penyusunannya diprakarsai oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional, juga telah disempurnakan. Salinan Keppres Pada kesempatan tersebut, anggota Dewan SDA Nasional yang hadir khususnya dari unsur non-Pemerintah, juga telah menerima salinan Surat Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan SDA Nasional, tertanggal 27 Maret 2009. Sedangkan kepada anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Pemerintah yang merupakan instansi terkait dengan pengelolaan SDA, salinan Keppres tersebut telah dikirimkan langsung ke alamat masing-masing oleh Sekretariat Kabinet RI. Berdasarkan Keppres No.6 tahun 2009 yang menyebutkan Kementerian, nama dan organisasi yang diwakilinya, maka sudah resmi calon anggota menjadi anggota Dewan SDA Nasional setelah penantian beberapa bulan. Tinggal kita berharap, agar para anggota Dewan SDA Nasional dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pikiran dan tenaganya melalui koordinasi antar stakeholders, sehingga pengelolaan SDA ke depan akan lebih baik lagi. l sri/wid/ad
5
Sajian Utama
Akhirnya, Draft Rancangan KN-SDA Jadi Naskah Akademis
D
raft Rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (KNSDA) yang digagas oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional dengan bantuan nara sumber Prof. R.W Triweko (Universitas Parahyangan Bandung) dan Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE (Kemitraan Air Indonesia-KAI), disepakati akan dijadikan naskah akademis. Kesepakatan tersebut dihasilkan pada rapat lanjutan pembahasan draft rancangan KN-SDA di medio Mei 2009 di Jakarta setelah melalui beberapa kali pelaksanaan rapat dan lokakarya, termasuk ketika berembug di Kota Hujan – Bogor awal April 2009 lalu.
6
Dalam kesepakatan yang terdiri dari lima butir itu termasuk di dalamnya perlu di buat skema keterkaitan antara KN- SDA dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) sebagai kelengkapan naskah akademis. Draft KN-SDA ini diharapkan dapat disusun dalam bentuk narasi sederhana, mudah dipahami tanpa perlu memuat strategi, target waktu dan pencapaiannya. Naskah ini berisikan visi, misi, tujuan dan prinsip pengelolaan SDA sesuai dengan penjelasan Pasal 4, Peraturan Pemerintah (PP) 42/
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Butir yang lain juga menyebutkan bahwa naskah yang sudah ada akan dijadikan naskah atau kajian akademik bagi penyusunan naskah KN-SDA nantinya, melalui Panitia Khusus yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional. Disebutkan juga, bahwa matriks yang ada dalam draft rancangan KN-SDA itu merupakan bagian dari naskah akademik dan akan jadi pointer dalam perumusan kebijakan. l wwn/fz/ad
Sajian Khusus
Menggagas Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SIH3 Dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) disebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan SDA , Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) sesuai dengan kewenangannya.
S
ISDA sebagaimana dimaksud berupa jaringan informasi SDA yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksud meliputi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, dan hidrogeologis. Mengingat pentingnya Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) tingkat nasional sebagaimana diamanatkan UU No. 7 tahun 2004, maka konsep Rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 ini digagas oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional. Dalam rapat yang mengundang
institusi terkait di Jakarta medio Mei 2009, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT menjelaskan bahwa SISDA sangat perlu diadakan dan harus mendapatkan dukungan berbagai pihak. Pasalnya, hal ini akan dipakai sebagai basis informasi yang sangat penting didalam upaya mengelola SDA ke depan. “Sistem informasi sebagaimana yang ditekankan dan diamanatkan UU ini tidak menghendaki adanya sentralisasi pengelolaan informasi H3 ke dalam satu institusi. Sistem pengelolaan yang diamanatkan oleh UU SDA adalah terintegrasinya pengelolaan informasi
H3 yang berada di berbagai institusi, kompatibilitas metoda dan teknologi pengelolaannya,” jelas Imam Anshori. Selanjutnya bahwa yang lebih penting lagi adalah informasi mengenai H3 itu harus jelas clearing house-nya agar informasi yang disajikan terjamin keakuratan dan kebenarannya serta ketepatan waktu penyampaiannya. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi kesimpangsiuran informasi seperti yang pernah terjadi selama ini. “Misalnya ketika kejadian banjir besar di DKI Jakarta ataupun bencana jebolnya Situ Gintung, bermacam data curah hujan bermunculan dari berbagai sumber dan ironisnya data yang
7
disajikan oleh setiap instansi tidak ada yang persis sama,” kata Imam. Atas Usul Dewan Amanat menyusun Kebijakan Pengelolaan SIH3 itu, menurut Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, pada akhirnya juga menghendaki keterlibatan Dewan Sumber Daya Air. Dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 7 / 2004 tentang SDA secara jelas menyebutkan, bahwa kebijakan pengelolaan SIH3 ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat berdasarkan usulan Dewan SDA Nasional. Amanat ini juga tertuang dalam tugas Dewan SDA Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden No.12/2008 tentang Dewan SDA,” tutur Imam. Ditegaskan lagi bahwa Dewan SDA
Nasional tidak hanya merumuskan kebijakannya tetapi juga akan melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan SIH3. Untuk keperluan penyusunan kebijakan tersebut, akan segera ditetapkan tim penyusun yang berasal dari berbagai pihak atau instansi yang selama ini berkompeten dalam bidang pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. FGD (Forum Group Discussion) Sebagai tindak lanjutnya, Sekretariat telah mengadakan pertemuan pada tanggal 20 Mei 2009 yang dihadiri oleh unsur-unsur pengelola dan pengguna SIH3 ini.
Dalam pertemuan tersebut Kabag Pelayanan Informasi – Sekretariat Dewan SDA Nasional, Ir. A. Tommy M. Sitompul, M.Eng memaparkan konsep penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3). Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SIH3 didukung oleh tenaga ahli dibidangnya untuk mendampingi tim penyusun dalam merumuskan Kebijakan Pengelolaan SIH3. “Kemudian juga para praktisi akan diundang saat diadakan pembahasanpembahasan lebih lanjut, misalnya saja di dalam Focus Group Discussions (FGD),” katanya. Tommy memaparkan, bahwa inti daripada Kebijakan Pengelolaan SIH3 ini sebenarnya merupakan intermedia informasi antara penyedia dan pengguna. “Termasuk tujuannya, siapa kelompok sasarannya, hingga bagaimana mekanisme flow dari sistem informasi ini. Bahkan regulasi-regulasi yang ada diharapkan bisa menjadi pedoman dan bisa dipahami oleh semua penyedia maupun pengguna,” ujarnya. Didalam pemaparannya, Tommy juga menyampaikan, bahwa penyusunan kebijakan ini akan diawali dengan uraian kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh stakeholder terkait SIH3. Umpamanya saja, oleh Ditjen SDA, Puslitbang SDA, Dep.Pertanian, Dep. Kehutanan, ESDM, Kantor Meneg LH, Bakorsurtanal, BMKG, Dinas terkait di daerah, Lembaga Pendidikan, Swasta, dan institusi lainnya. “Hal tersebut dianggap penting, agar kelak kebijakan yang disusun betulbetul bisa mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian tujuannya dirumuskan sesuai dengan kebijakan, berikut siapa yang akan mengimplementasikan kebijakan ini, dan instrumen pelaksana seperti apa yang didisain untuk melaksanakan kebijakan itu,” ungkap Tommy. SOP Kabag Pelayanan Informasi – Sekretariat Dewan SDA Nasional menambahkan, bahwa sebagaimana biasa kalau ada instrumen pelaksana, pasti ada Standard Operational Proce-
8
dures (SOP) untuk menjalankan sistem tersebut. Yang terakhir adalah kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. “Ada tiga issue pokok yang diidentifikasikan akan mewarnai pembuatan konsep kebijakan SIH3 ini. Issue pertama, adalah pengaturan mengenai kelembagaannya, bagaimana kedudukan dan hubungan antar instansi di Pusat maupun daerah,” tegas Tommy. Issue berikut tentang Pengelolaan SIH3 ini antara lain kapasitas SDMnya, bagaimana kinerjanya akan diukur dari keakuratan, kebenaran dan ketepatan informasi yang disampaikan, termasuk mekanisme fungsi pengaturan hubungan antar pengelola berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data maupun analisisnya. Selanjutnya, mekanisme dalam mengatur hubungan antara pengelola dan pengguna, antara pengolah data dengan yang akan memanfaatkan informasi dalam rangka penyebarluasan informasi tersebut. “Mekanismenya diharapkan dapat diatur sedemikian rupa untuk menjamin keberlanjutan SIH3 yang akan dibangun kelak,” ucap Tommy. Issue terakhir adalah mengenai teknologinya, termasuk kompatibilitas sistemnya.
“Karena sistem ini tidak akan disatukan dalam satu institusi tertentu, melainkan tersebar, sehingga penggunaan software yang berbeda akan terjadi,” tambah Tommy. Namun, yang penting adalah bagaimana sistem di masing-masing instansi pengolah itu compatible, baik teknologi untuk komunikasi data maupun teknologi pengolahan dan analisis datanya. Berikutnya perlu dibuatkan pengaturan tentang bagaimana teknologi formatting datanya, dan siapa yang akan menjadi clearing house yang bertanggungjawab terhadap keluaran masing-masing informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi tersebut. Kemudian juga data entry-nya diatur siapa yang melakukan ketika di masing-masing pengolah secara bersamaan memasukkan suatu data untuk jenis data yang sama. Lebih lanjut Tommy menjelaskan, pengaturan lainnya adalah mengenai pertukaran data yang diatur dalam lingkup teknologi dan target penggunanya. “Dari hasil inventarisasi, didapat bahwa penyedia data dan informasi tidak saja Pemerintah Pusat ataupun
lembaga pemerintah terkait lainnya, melainkan banyak periset yang terkait dengan SDA, seperti industri/perusahaan, kalangan akademisi, dan masyarakat umum,” katanya. Menurut Tommy, hal itu menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah sangat strategis sekali. Pasalnya, yang membutuhkan bukan hanya kalangan internal Pemerintah saja, tetapi juga termasuk eksternal, kalangan akademik, dan lembaga internasional. “Menyangkut kepentingan kalangan internasional itu ke depan, diupayakan adanya terjemahan kebijakan ini ke dalam bahasa Inggris, sehingga mudah dipahami secara luas,” tutur Tommy. l faz/ad/tom
Hasil Kesepakatan
S
etelah mendapatkan beberapa masukan dan usulan dari para peserta rapat yang terdiri dari institusi terkait, seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) – Departemen Pekerjaan Umum (PU), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bakosurtanal, BKMG, Puslitbang SDA, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, BPPT dan Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIK-PA), telah menghasilkan suatu kesepakatan. Beberapa kesepakatan tersebut antara lain, bahwa penyusunan kebijakan ini melalui mekanisme Forum Group Discussions (FGD). Selanjutnya keluarannya akan dibahas di Tim Penyusun Juga disepakati Tim Penyusun dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Tim: Ir. Leonarda B. A Ibnusaid, M.Eng (Dep. PU), Wakil Ketua: Drs. Achmad Sasmito (BMKG), dan Sektretaris: Ir. Agus Suprapto, M.Eng, PhD (Dep. PU). Sedang anggotanya terdiri dari Drs. Budi Suhardi,
DEA (BMKG), Drs. I Putu Pudja, MM (BMKG), DR.Ir. Arie Setiadi, M.Sc (Puslitbang SDA), Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg (Puslitbang SDA), Dr. Ir. Agung Bagiawan, M.Eng (Puslitbang SDA), Ir. Wawan Herawan, M.Si (Puslitbang SDA), Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc (Dep. Pertanian), Ir. Richard Karim (Dep. Pertanian), dan I Made Gora Pandi, MS (Dep. Pertanian). Anggota tim penyusun lainnya adalah Kepala Pusat Lingkungan Geologi- Badan Geologi (Dep. ESDM), Drs. Moch.Fakhrudin, MS (LIPI), Drs. Tumudi M.Si (Bakosurtanal), Ir. Iman Santosa, M.Sc (Dep. Kehutanan), dan Prof.DR. Hidayat Pawitan (MHI). Sementara untuk tenaga ahli yang akan menyusun naskah akademiknya, para peserta rapat tersebut telah menyepakati dengan menunjuk Ir. Yoesron Lubis, M.Eng untuk bidang hidrologi dan Prof. DR. Peter Hehanusa untuk bidang hidrogeologi. Sedangkan untuk bidang hidrometeorologi diusulkan Drs. Heri Harjanto. l ad/tom
9
Inspirasi
Situ Gintung, Riwayatmu Kini Rapiali Zainuddin
Runtuhnya bangunan pelimpah - spillway Situ Gintung yang berada di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten yang menyebabkan hilangnya jiwa dan kerugian harta benda beberapa waktu lalu, menarik perhatian seluruh pemerhati Sumber Daya Air (SDA), khususnya mengenai awal penyebab peristiwa tersebut. Tak terkecuali dengan Ir. Rapiali Zainuddin. Selain sebagai pemerhati SDA dan Ketua Advokasi Masyarakat Peduli Air (MPA), ia kini sebagai salah seorang anggota Dewan SDA Nasional yang berkeinginan urun rembug menuangkan ulasannya termasuk rekomendasi perlunya koordinasi dalam perencanaan dan pemanfaatannya pasca bencana. Berikut tulisannya.
S
itu Gintung menyandang nama yang salah kaprah. Sesungguhnya bukan situ seperti pengertian dalam bahasa Betawi dan Sunda yang berarti danau, akan tetapi Situ Gintung adalah waduk yang tercipta setelah pembangunan bendungan itu pada tahun 1933. Waduk dapat tercipta dengan membendung sungai untuk menampung air yang kemudian akan digunakan untuk keperluan irigasi, pembangkit energi listrik, air baku, rekreasi serta untuk menampung sementara air banjir yang kemudian dilepas dengan debit yang relatif lebih kecil.
Spillway Situ Gintung sebelum runtuh
10
Ada juga waduk yang dibangun untuk menahan air bekas pertambangan yang sengaja ditampung agar tidak mencemari lingkungan di hilir. Air yang tercemar dibiarkan di waduk tersebut. Bendungan yang digunakan membendung sungai, ada yang berukuran besar dan kecil. Di Indonesia apabila tingginya di atas 15 meter dan atau dapat menampung air lebih 500 ribu m3, dikategorikan bendungan besar. Sedangkan di kalangan internasional hanya yang tingginya lebih dari 15 meter. Oleh karena itu, Situ Gintung tergolong bendungan besar karena volume tampungannya mencapai
2.000.000 m3, meskipun tingginya kurang dari 10 meter. Sama halnya dengan Waduk Riam Kanan di Kalimantan Selatan, volume waduk = 1,2 juta m3, tinggi bendungannya 57 m serta sama-sama terbuat dari timbunan tanah. Kehandalan Untuk mendapatkan bendungan yang handal dibutuhkan perencanaan, pemilihan lokasi, desain, pembangunan dan pemeliharaan. Semua proses harus melibatkan ahli masing-masing kegiatan. Pada masa perencanaan harus diteliti data debit sungai paling tidak selama 20 tahun berurutan, survey lokasi, berapa volume yang effektif, berapa besar volume sepanjang tahun yang dapat digunakan dan siapa-siapa yang akan menggunakan. Juga penelitian tanah fondasi dan bahan bangunan lokal yang akan digunakan dan masih banyak lagi. Pelimpah atau spillway merupakan perlengkapan paling penting pada bendungan. Gunanya untuk mengalirkan ke hilir kelebihan debit yang tidak tertampung. Kesalahan desain dapat mengakibatkan keruntuhan yang fatal yang diakibatkan overtopping atau pelimpahan di atas bendungan atau
kerusakan bangunan spillway akibat kecepatan aliran air. Air tertampung dapat tiba-tiba tumpah mengikis bendungan yang terbuat dari timbunan tanah, lalu pecah dan kemudian menyapu semua yang menghalangi aliran ke hilir. Bendungan yang dibuat dari tanah, rawan terhadap overtopping, penurunan tubuh bendungan atau tebing longsor. Sedangkan bendungan dari beton bisa terguling atau tiba-tiba runtuh jika fondasi lemah. Bendungan tanah atau dari batuan relatif murah karena menggunakan material setempat. Paling penting sewaktu mendesain bendungan ialah pemilihan banjir rencana. Banjir rencana dipilih berdasarkan statisik dari curah hujan maupun debit sungai. Untuk bendungan dipilih debit periode ulang 100 tahun, atau 1 % akan terjadi, lalu meningkat ke periode ulang 1.000 tahun atau 0,1 % akan terjadi. Akan tetapi sekarang umum dipakai PMP, Probable Maximum Prepetation – perkiraan curah hujan maximum dan PMF, Probable Maximum Flood perkiraan banjir maksimum. Keduanya tentu saja belum pernah tercatat terjadi, akan tetapi bila terjadi dapat menimbulkan malapetaka yang sangat besar dan fatal akibatnya. Sebagai contoh perkiraan banjir di suatu sungai menurut kemungkinan terjadi di bawah ini : Terlihat betapa besarnya PMF dibanding debit rencana lainnya. Makin besar periode ulang yang dipilih, makin aman bangunan, tetapi makin mahal pula biaya pembangunannya. Karena tuntutan lingkungan sekarang, semua bendungan besar atau bendungan yang dapat memiliki akibat Kala Ulang (Tahun)
Debit Banjir M3/det
2 5 10 20 50 100 1000 10000 PMF
259 508 685 859 1132 1319 2091 2763 5534
kerusakan yang besar dan fatal, harus didesain menggunakan banjir desain PMF. Salah satu cara yang dipakai menetapkan banjir rencana yang dipilih dengan menggunakan optimasi biaya. Bangunan yang menggunakan debit rencana rendah, akan memerlukan biaya konstruksi rendah, tetapi memerlukan operasi pemeliharaan yang rendah atau sebaliknya. Dengan menggunakan grafik biaya konstruksi dan biaya operasi pemeliharaan didapat biaya total terendah. Keruntuhan bendungan di dunia sudah terjadi lebih dari 200 kali, baik di negara berkembang maupun negara maju, umpamanya Kanada dan Amerika Serikat. Di Indonesia juga sudah terjadi beberapa kali. Umpamanya jebolnya tanggul sementara waduk Sempor dan Lodan (keduanya di Jawa Tengah-red). Keruntuhan biasanya berakibat fatal bila terjadi kerusakan struktur. Penelitian terhadap bocoran terutama pada bendungan besar, harus dilakukan sebelum terjadi keruntuhan. Pelimpah Overtopping atau peluapan tidak boleh terjadi, untuk itu bendungan harus dilengkapi bangunan pelimpah untuk mengalirkan debit lebih jika waduk tibatiba penuh. Untuk keamanan, di atas pelimpah diberi pintu yang bisa dibuka sewaktu-waktu. Pintu ini juga memperbesar daya tampung waduk untuk pencegahan banjir. Penyebab keruntuhan bendungan:
38 persen erosi buluh, 35 persen peluapan air atau overtopping, 21 persen fondasi jebol, dan sisa-nya longsor. Hanya penyebab erosi buluh yang dapat diketahui lebih dini karena prosesnya berjalan lambat. Sehingga dengan pengamatan sehari-hari dapat diketahui dan dapat segera diperbaiki. Akibat perubahan lingkungan terlebih adanya perubahan cuaca, menyebabkan debit banjir bertambah besar dan lebih sering. Curah hujan besar juga biasanya terpusat di lokasi tertentu. Kemungkinannya desain bendungan Situ Gintung menggunakan banjir rencana 100 tahunan yang lazim waktu itu bila mendesain bangunan yang dianggap kecil. Padahal seharusnya menggunakan PMF, bila seandainya dibangun sekarang. Mungkin karena dianggap kecil, maka pengamatan sehari-hari kurang dilakukan apalagi umurnya sudah 76 tahun dan tidak pernah ada tanda-tanda kerusakan selama ini. Nama situ yang melekat mengurangi perhatian bahwa Situ Gintung merupakan tipe bendungan besar.
Runtuhnya spillway Situ Gintung
11
Pada saat runtuh sebetulnya sudah akhir musim hujan, sehingga waduk sudah penuh, akibatnya setiap debit yang datang tentunya akan melimpah ke hilir. Akibat pelimpah yang sudah kekecilan pada saat Climate Change sekarang, tidak semua debit banjir dapat dialirkan ke hilir. Dengan demikian, muka air di waduk naik akhirnya melimpah melalui puncak tanggul tanah, padahal pelimpahan adalah musuh besar tanggul tanah. Aliran air mengikis pelan-pelan puncak bendungan dan beberapa waktu kemudian runtuh disusul bangunan pelimpah yang patah berkeping keping. Menurut seorang teman yang tinggal di pinggir waduk dekat bendungan itu, dua minggu sebelum kejadian, sudah turun hujan lebat sehingga waduk penuh dan sudah ada pengaliran terus menerus di atas mercu pelimpah. Menurut penuturannya, selama 40 tahun tinggal disana baru pada tanggal 26 Maret lalu terjadi hujan yang demikian tinggi intensitasnya melebihi curah hujan yang biasa. Meskipun menjelang musim kemarau, terjadi fenomena alam - hujan sangat lebat turun pada lokasi kecil yang tidak terpantau oleh stasion penakar hujan yang letaknya di luar lokasi, seperti yang terjadi di kawasan Situ Gintung. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyebab runtuhnya bendungan Situ Gintung pada tanggal 27 Maret 2009 akibat overtopping. Kesaksian Tim BPPT bahwa pada
12
Menurut seorang teman yang tinggal di pinggir waduk dekat bendungan itu, dua minggu sebelum kejadian, sudah turun hujan lebat sehingga waduk penuh dan sudah ada pengaliran terusmenerus di atas mercu pelimpah. tahun 2008 ketika mengadakan penelitian kualitas air, sudah nampak retakretak di tubuh bendung bagian hilir sehingga mereka berkesimpulan terjadi seepage atau erosi buluh, amat sukar dipercaya. Retakan lumrah pada timbunan tanah pada musim kemarau. Sedangkan bila ada mata air di hilir, merupakan hal biasa pada bendungan urugan dan yang penting tidak membawa butiran tanah timbunan. Bila ada erosi buluh, tidak terjadi tiba-tiba dan tidak perlu menunggu waduk penuh. Pembangunan Kembali Karena saat ini manfaat bendungan yang semula untuk lahan irigasi sudah berubah menjadi perumahan, waduk di sana hanya digunakan untuk rekreasi. Hampir semua fasilitas rekreasi di sana dimiliki oleh pengusaha restoran Situ Gintung yang memiliki
tanah luas di sekitar waduk. Berdasarkan hal-hal di atas pembangunan kembali waduk Situ Gintung harus diteliti dengan seksama, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang luasnya hanya 200 Ha sudah merupakan perumahan, tidak ada lagi peresapan, sehingga semua air hujan mengalir ke waduk. Pada musim kemarau hanya air limbah mengisi waduk, sehingga sudah tidak layak lagi untuk rekreasi. Air yang meresap di area waduk juga tercemar. Daerah hilir yang juga sudah penuh perumahan, bisa terkena malapetaka yang fatal kedua kalinya bisa tidak diteliti dengan seksama. Secara teknis di area tersebut dapat dibuat bendungan yang kokoh, akan tetapi dipandang dari sudut ekonomi dan lingkungan pasti tidak akan memenuhi syarat. Kalau toh dibangun, hanya akan menguntungkan perusahan rekreasi tersebut di atas. Oleh karena itu, semestinya inisiatif membangun kembali harus datang dari mereka – pengusaha restoran termasuk pembiayaannya. Namun begitu, Pemerintah harus melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), agar air limbah dari perumahan sekitar waduk diolah sebelum dialirkan ke waduk. Karena hanya digunakan sebagai tempat rekreasi dan lan-lain, maka seperti halnya waduk yang dibangun PLN dan dikelola sendiri, maka pemanfaat rekreasi di sana harus mengikuti aturan pengelolaan sungai atau sebaliknya dikelola oleh Pemda Kota Tangerang Selatan. Perlunya Koordinasi Rencana pembangunan dan pemanfaatannya kembali harus melibatkan berbagai pihak. Untuk ini diperlukan koordinasi antar stakeholder terkait di dalam wilayah sungai di mana sumber air Situ Gintung berasal. Peran Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagai wadah koordinasi dibutuhkan. Dalam koordinasi ini sekurang-kurangnya melibatkan wakil-wakil masyarakat yang terkena dampak negatif maupun yang akan mendapat manfaat. Begitu pula pemerintahan setempat pun perlu dilibatkan l
Sorotan
Disepakati, Draft Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan Ketika Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), baik dari perwakilan unsur Pemerintah maupun unsur non-Pemerintah berembug di Kota Hujan – Bogor, Jawa Barat awal April 2009 lalu, akhirnya menyepakati draft rancangan Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan.
N
askah draft rancangan Peraturan Dewan SDA Nasional tentang Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan yang terdiri dari 4 Bab dan 31 Pasal tersebut nantinya akan ditetapkan dalam Sidang Perdana Dewan SDA Nasional yang rencananya akan dilaksanakan bulan Juli 2009. Draft ini merupakan tata aturan yang lazim atau ketentuan yang dibuat untuk dapat dipatuhi oleh seluruh peserta dalam suatu rapat atau persidangan dengan segala konsekuensi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pembahasan draft ini telah dilaksanakan beberapa kali, baik dalam forum tim penyusun maupun dalam forum yang lebih luas seperti pelaksanaan pembahasan di Bogor tersebut. Pada pembahasan di kota hujan tersebut, beberapa hal yang cukup penting telah disepakati antara lain mengenai istilah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan SDA
Nasional, akan disebut sebagai sidang. Begitu juga mengenai pengambilan keputusan diusahakan sedapat mung-
kin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila cara pengambilan keputusan melalui musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang ada pada saat pengambilan keputusan. Hasil kesepakatan yang dilaksanakan anggota Dewan SDA Nasional di Bogor ini, kemudian disempurnakan oleh Tim Penyusun dan telah menghasilkan Draft Final Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan Dewan SDA Nasional yang akan ditetapkan dalam sidang perdana Dewan SDA Nasional bulan Juli 2009. l wid/wan/ad
Disepakati Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan
13
NUANSA
Endar Margono
Banten, Merintis Pembentukan Dewan SDA Provinsi
Provinsi Banten hingga medio April 2009, tengah merintis pembentukan wadah koordinasi Sumber Daya Air (SDA) di tingkat provinsi dengan nama Dewan SDA Provinsi Banten. Meski sebelum terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, di provinsi ini telah ada wadah koordinasi seperti itu. Namun dikarenakan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada, maka pembentukannya akan disempurnakan.
D
emikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas SDA dan Pemukiman – Provinsi Banten, Endar Margono, CES, MM ketika ditemui “Bulletin Dewan SDA” di selasela pelaksanaan “Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA, Perpres 12 tahun 2008 tentang Dewan SDA, Permen PU No.04 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai, dan Perda Provinsi Banten No. 15 tahun 2008 tentang Irigasi” di Anyer, Banten pertengahan April lalu. Menurut Endar, sejak Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air, pemerintah provinsi Banten melalui Bappeda mengambil inisiatif untuk membentuk Dewan SDA Provinsi. “Pada sekitar tahun 2002-2003 acuannya belum ada, akan tetapi hanya berdasarkan kebutuhan. Namun setelah disahkannya UU No. 7 tahun 2004, kita harus menyesuaikan lagi. Hanya saja untuk anggota non-birokrat tidak direkrut melalui proses pemilihan, tetapi secara aklamasi,” katanya. Terlebih lagi setelah ada aturan Pepres No. 12 tahun 2008 tentang Dewan SDA, lanjut Endar, pihaknya akan mengubah kembali keanggota Dewan SDA Provinsi Banten.
14
Keempat Oleh karena itulah, Dinas SDA dan Pemukiman - Provinsi Banten, menurut Endar, akan membicarakannya dengan pihak-pihak terkait dan perlu melaksanakan revisi kembali untuk yang keempat kalinya. “Namun semangatnya tetap untuk mengintegrasikan pengelolaan SDA. Masalah SDA di Banten cukup pelik, terutama di daerah Utara dari Tangerang sampai dengan Cilegon. Di sana banyak industri dan pertaniannya. Masalah kebutuhan air lintas sektor ini memang perlu ditangani,” tegasnya. Endar menegaskan kembali, bahwa sebelum Dewan SDA Provinsi dibentuk, di Banten sudah ada forum Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bisa dikatakan cikal bakal keanggotaan Dewan SDA Provinsi Banten. “Akan tetapi yang masih eksis adalah forum DAS Cidanau, karena di sana ada konservasi SDA - semacam
danau atau sumber air untuk kawasan Krakatau Steel yang dihilirnya banyak Penanaman Modal Asing (PMA) termasuk untuk daerah Cilegon,” ujar Endar. Namun demikian, Endar menambahkan, di hulu danau tersebut sumber airnya semakin lama semakin menurun. Karena itulah muncul salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap lingkungan, yaitu Forum DAS Cidanau. “Dalam menjaga kelestarian lingkungan di daerah hulu tersebut, kemudian atas prakarsa forum tersebut, masyarakat yang berada di bagian hulu diberikan insentif oleh salah satu anak perusahaan Krakatau Steel yang mengelola khusus masalah SDA untuk kebutuhan Karakatau Steel dan Kota Cilegon pada umumnya,” tutur Endar. Misalnya saja peran serta, masyarakat yang berada di bagian hulu untuk melaksanakan penanaman sejenis pohon tertentu dan kemudian menjaga lingkungannya. “Jadi kerjasama hulu-hilir sudah ada di Banten. Mereka yang menanam pohon akan diberi remunerasi. Ini tentunya ada keuntungan timbal balik. LSM inilah yang memfasilitasi orang hulu dan hilir yang konsepnya diambil dari negara Kostarika, karena LSM ini pernah studi ke sana,” kata Endar. l ad/tom
ANEKA
Anggota Dewan SDA Nasional Dari Unsur non-Pemerintah Saat anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), baik dari perwakilan unsur Pemerintah dan non-Pemerintah mengadakan rapat di Kota Bogor – Jawa Barat awal April lalu, keseluruhan anggota telah menerima salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan SDA Nasional. Untuk anggota yang berasal dari unsur Pemerintah, salinan Keppres No. 6 tahun 2009 tersebut telah langsung di kirimkan ke alamat instansinya masing-masing oleh Sekretariat Kabinet RI. Sedangkan untuk anggota dari unsur non-Pemerintah, mereka menerimanya langsung dari Sekretariat Dewan SDA Nasional ketika berlangsungnya rapat di Bogor kala itu. Inilah sekilas mengenai profil organisasi/asosiasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta nama yang bersangkutan sebagai anggota Dewan SDA Nasional.
KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN NASIONAL (KTNA) Mempunyai akta pendirian bernomor 54 tanggal 25 Agustus 2006, merupakan unsur perwakilan pengguna air untuk pertanian dan perikanan di Dewan SDA – Nasional. Organisasi yang mempunyai keanggotaan 275.788 kelompok tani itu, berkantor di Sekretariat KTNA - Kantor Pusat Departemen Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kepengurusan organisasi ini telah mempercayakan Ir. H. Winarno Thohir - Ketua KTNA sebagai anggota Dewan SDA Nasional nomor (17). Kegiatan Kemasyarakatan yang dilakukan organisasi ini banyak mengarah kepada misi untuk meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendapatan para Petani dan Nelayan. Kegiatan ini akan diupayakan terus berlangsung secara periodik yang meliputi kegiatan-kegiatan rembugan/ musyawah, sosialisasi maupun bentuk-bentuk pelatihan lainnya.
ASOSIASI BUNGA INDONESIA (ASBINDO) Merupakan salah satu asosiasi yang sudah berdiri cukup lama sebagaimana ditunjukkan dalam akta pendiriannya bernomor 315, tanggal 11 Juni 1990. Profesionalisme dalam soal ke-floraan dari asosiasi ini sudah tidak diragukan lagi. Itulah menjadi bekal masuk sebagai unsur perwakilan pengguna air untuk pertanian pada Dewan SDA-Nasional. Wanita Pasti Menyenangi Bunga – mungkin karena slogan itu, sehingga Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo) ini menempatkan susunan kepengurusan semuanya wanita. Tercatat nama Karen Sjarief Tambayong, Anggota Dewan SDA-N (18), sebagai Ketua. Asbindo tergolong aktif melakukan berbagai pelatihan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah didalam memasyarakatkan budidaya tanaman hias (florikultura). Presentasi mengenai potensi dan prospek usaha industri florikultura dan workshop tentang potensi ekspor tanaman hias dan bunga potong, termasuk paling sering diikuti. Kegiatan kemasyarakatan lainnya secara periodik antara lain menyelenggarakan demonstrasi merangkai bunga dan berpartisipasi dalam pameranpameran nasional, khususnya yang bertema florikultura.
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA (PERPAMSI) Asosiasi yang lebih akrab dengan sebutan PERPAMSI ini didirikan sesuai akta Nomor 136, tanggal, 23 Juni 1975. Kedudukannya di Dewan SDA-Nasional sebagai unsur perwakilan yang menjadi wadah para pengusaha air minum. Kepengurusan organisasinya diketuai oleh Ir. H. Achmad Marju Kodri, yang juga telah ditunjuk sebagai anggota Dewan SDA Nasional (19). Organisasi ini merupakan tempat bergabungnya beberapa pengusaha air minum di Indonesia yang beralamat di Graha Perpamsi Jln.Dewi Sartika 287 Cawang, Jakarta Timur.
GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) Menilik namanya seharusnya asosiasi ini lebih erat kaitannya dengan masalah per-karetan (rubber). Namun tidak demikian, karena organisasi GAPKINDO termasuk salahsatu anggota Dewan SDAN unsur non-Pemerintah yang dipilih sebagai perwakilan untuk industri pengguna air. Sebagai asosiasi gabungan dari Perusahaan Karet di Indonesia, yang didirikan 22 Desember 1989 sudah banyak memiliki anggota/perusahaan, dan aktif menjalin kerjasama dengan instansi Pemerintah. Kegiatan kemasyarakatannya mulai tahun 2004 dengan bekerjasama SDLHE Departemen Perindustrian dan JETRO dalam rangka memberikan bimbingan tehnis cara pengolahan limbah cair kepada perusahaan dan industri karet di Indonesia. GAPKINDO berkantor pusat di jalan Cideng Barat 62A, Jakarta Pusat, menunjuk Ir. Erwin Tunas sebagai anggota Dewan SDA Nasional (21). Asosiasi ini aktif didalam melakukan pelatihan secara intensif didalam penerapan sistem manajemen lingkungan pada industri karet guna meningkatkan kompetensi para penanggungjawab lingkungan. Hingga tahun 2007 masih berlangsung kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk melakukan bimbingan di kalangan industri karet.
15
ASOSIASI PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH INDONESIA (APATINDO) Sekretariat Dewan Pengurus Nasional Apatindo ini beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Blok B3 No.85 Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Asosiasi yang didirikan dengan akta No.2 tanggal 20 Mei 2003 ini merupakan unsur perwakilan pengguna air untuk pertanian di Dewan SDA Nasional. Meski tergolong sebagai asosiasi baru berusia muda, namun sejak 2005-2007 sudah aktif mengikuti berbagai seminar triwulanan dan mengikuti sertifikasi juru pengeboran air tanah bekerjasama dengan Pusdiklat Geologi - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Asosiasi ini sangat concern dengan permasalahan kehidrologian khususnya air tanah. Ketua asosiasi ini adalah Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT yang merupakan anggota Dewan SDA Nasional (22).
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) Sebagai organisasi yang menghimpun (asosiasi) dari para pengusaha hutan di Indonesia ini menempatkan kantornya di gedung milik Departemen Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lt.9 Wing EIV/925 Senayan, Jakarta Pusat. Asosiasi yang memiliki NPWP 01.374.937.9077.000 menjadi unsur perwakilan pengusaha bidang kehutanan di Dewan SDA Nasional. Salah seorang pengurusnya, DR. Ir. Bambang Widyantoro, saat ini telah dipercaya sebagai anggota Dewan SDA Nasional (36). Asosiasi pengusaha hutan di Indonesia ini pada tahun 2006-2007 lalu sudah berkiprah di beberapa bidang kegiatan yang beraspek lingkungan. Tahun 2006 misalnya, melakukan pengembangan dan monitoring kriteria dan indikator pengelolaan Hutan Produksi Lestari (HPL) sebagai implementasi dari Year 2000 International Tropical Timber Organization (ITTO), dan membangun sistem penilaian HPL bersama Dep.Kehutanan. Selain itu juga mengembangkan dan melakukan diseminasi untuk metode pembalakan yang ramah lingkungan melaui reduce impact logging. Bentuk kerjasama juga dilakukan seperti dengan organisasi World Wildlife Fund (WWF) Nusa Hijau untuk sosialisasi dan fasilitasi program sertifikasi bertahap dalam pengelolaan hutan lestari. Kerjasama dengan IPB untuk melakukan kajian rasionalisasi pungutan di sektor kehutanan. Organisasi APHI ini juga terbilang aktif didalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan. Pada tahun 2007, ikut terlibat aktif didalam upaya pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, khususnya jasa lingkungan hutan meliputi air, karbon, keanekaragaman hayati, dan ekowisata.
16
JARINGAN INFORMASI KOMUNIKASI PENGELOLAAN SDA (JIK-PA) Kepengurusan kelembagaan ini diketuai Ir. Kusnaeni, Dipl.HE - Anggota Dewan SDA Nasional (24). Posisi dari organisasi JIKPA ini di Dewan SDA-Nasional adalah sebagai unsur perwakilan untuk konservasi SDA. Sesuai Akta Pendirian No.5 tanggal 22 Maret 2005, organisasi JIK-PA berkantor di Jln.Kalimalang Blok A/20 PTB-Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Organisasi ini berfokus terhadap peningkatan peran sektor dan peningkatan peran masyarakat dalam suatu gerakan kemitraan penyelamatan air secara nasional. Beberapa prestasi pernah diraih antara lain terbangunnya 37 Kec/Desa dalam aspek fisik maupun sosial/kelembagaan antara lain dengan terlaksananya pemetaan kondisi lingkungan fisik SDA serta penetapan lokasi hingga ke tingkat sub-sub Daerah Aliran Sungai (DAS). Melalui beberpa pelatihan sektor, di masyarakat terbentuk Kelompok Kerja GN-KPA di tingkat Kecamatan, hingga Kelompok Komunikasi tingkat Desa disertai matriks program bottom-up kelompok. Selanjutnya diharapkan berkembang lebih luas lagi setelah terbangunnya komitmen kesesepakatan dengan para stakeholder di 61 Kabupaten/Kota mengenai implementasi lokasi GN-KPA tingkat Sub DAS, berikut pembentukan tim GN-KPA tingkat Kabupaten/Kota melalui SK Bupati/Walikota, disertai matriks program antar dinas/badan provinsi untuk lokasi DAS yang disepakati. Selain akan meneruskan kegiatan-kegiatan sesuai kesepakatan yang sudah berlangsung, sekarang ini JIK-PA sudah membangun komitmen dengan stakeholder di 23 propinsi.
PSDA WATCH Singkatan PSDA di sini adalah bukan Pengelolaan Sumber Daya Air melainkan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Beralamat di Multika Building Lt.I Km.204, Mampang Prapatan Raya no.71-73,Jakarta Selatan, sebuah organisasi/yayasan yang didirikan berdasarkan akta nomor 219, tanggal 22 Agustus 2006. Organisasi ini menjadi unsur perwakilan untuk bidang konservasi SDA di Dewan SDA Nasional. Adapun DR. Hasim, DEA, yang juga anggota Dewan SDA Nasional (27), merangkap sebagai Ketua Umum organisasi. Organisasi ini banyak melakukan kegiatan pendampingan, pemberdayaan, advokasi, diskusi, dan roundtable kepada masyarakat secara periodik. Sebagai referensi diantaranya seminar nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Penguatan Kelembagaan Petani, Pengkaderan Lingkungan Hidup dan Penanaman Pohon di Dataran Tinggi Dieng. Kemudian nara sumber pada Seminar Nasional Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Dieng. PSDA Watch menjadi nara sumber pada seminar Gerhan-Arahan Pembentukan Unit Manajemen Kawasan Kelola dan Pengembangan SDM dalam Program Gerakan Nasional Reboisasi Hutan dan Lahan (Gerhan), bekerjasama dengan Departemen Kehutanan.
YAYASAN AIR ADHI EKA Memiliki akta pendirian No. 04, tanggal 26 Januari 2007 beralamat di Gedung I Kompleks Departemen PU, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan. Kedudukan organisasi ini di Dewan SDA Nasional sebagai unsur perwakilan konservasi SDA. Salah seorang pengurus organisasi ini, Ir. Rubiyanto, Dipl.HE merupakan anggota Dewan SDA Nasional (26). Organisasi profesi berbadan hukum yayasan ini mengawali kiprahnya tahun 2007 bekerjasama dengan JICA - Jepang dalam hal teknik dan manajemen bencana dari pembangunan SABO Dam. Jalinan kerjasama pemerintah Indonesia dengan ISDM (Integrated Sediment Related Disaster Management Project) JICA-Jepang selama itu ditandai dengan selesai dibangunnya monumen Sabo di Pasir Lebar Bawah, Bengkulu, dan diterbitkannya buku mengenai Sejarah Sabo Indonesia. Program maupun propososal yang sudah disiapkan waktu itu diantaranya tentang penyiapan data praktis untuk masyarakat, penyamaan presepsi stakeholder, registrasi para pensiunan yang aktif, dan juga akan menjalin kerjasama dengan Balai Besar WS Cimanuk-Cisanggarung. Hingga tahun 2008 – selain masih melanjutkan program review master plan Bengawan Solo, juga masih menindak lanjuti kegiatan/ program sebagai anggota GWP, berikut menyiapkan kerjasama dengan Kantor Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui bantuan LSM Negara Belanda.
INDONESIAN MINING ASSOCIATION (IMA) - ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA (API) Ir. Priyo Pribadi Soemarno yang merupakan jajaran Pengurus IMA/API ini juga sebagai salah satu anggota Dewan SDA Nasional (35). Organisasi ini didirikan sesuai akta No.103 tanggal 26 Januari 1988 merupakan unsur perwakilan pengguna SDA untuk pertambangan. Alamat kantor di Gd. Gajah 5 th Unit A-II, Jl. DR. Sahardjo Raya No.111, Jakarta 12810. Beberapa tahun yang lalu, asosiasi bidang pertambangan ini banyak menyalurkan bantuan sosial kemasyarakat yang menjadi korban (musibah) bencana alam. Misalnya saja bencana alam yang pernah terjadi di Nias (2001), Banjir di kota Jakarta (2002), Bencana Tsunami di NAD (2004), dan Gempa di Yogyakarta (2006) dengan membangun pos pengobatan dan tiga rumah tahan gempa. Secara periodik organisasi ini melakukan survey bekerjasama dengan PwC dan APBI dan menerbitkan buku Mine Indonesia. Selain itu pada setiap dua tahun ikut menyelenggarakan pameran dan konferensi, Indonesian Mining Confrence & Exhibition, dan aktif ikut di Asean Federation of Mining Associations Conference (AFMA). Asosisasi IMA ini pernah berseminar bersama Kemitraan Air Indonesia (KAI) untuk Dialog Nasional Penyelenggaraan Sumber Daya Air yang Efektif (2002), dan beberapa seminar/lokakarya yang diadakan oleh instansi pemerintah maupun kalangan akademisi/ perguruan tinggi.
YAYASAN GARUDA NUSANTARA (Gabungan Rumpun Pemuda Nusantara) Yayasan pecinta lingkungan dan pelestari alam ini sudah berdiri sejak 15 Pebruari 1986. Beralamat di Jln.Dharmawangsa X/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Organisasi ini memasang logo kepala burung garuda memandang jauh ke bawah yang seakan mau memberikan gambaran perlunya kewaspadaan untuk menjaga kepunahan Bumi dan semua yang tumbuh di atasnya. Pimpinan yayasan ini Ully Harry Rusady - anggota Dewan SDA Nasional (29), berkeinginan menggabungkan rumpun pemuda nusatara agar lebih mencintai alam tanah air. Organisasi yang fokusnya terhadap pelestarian lingkungan hidup ini beberapa kali menerima penghargaan dari Pemerintah, diantaranya penerima Satya Lancana Pembangunan di bidang Pembinaan Lingkungan Hidup (1996), Wana Lestari Satya Nugraha Bidang Pendidikan Konservasi Alam & Lingkungan (1998), Bintang Jasa Pratama RI Bidang Lingkungan Hidup (2000) dan penerima Kalpataru Bidang Pembinaan (2001). Yayasan ini juga sebagai anggotai Dewan Pertimbangan Kalpataru dan Menuju Indonesia Hijau (2007). Sebagai unsur perwakilan konservasi SDA di Dewan SDA Nasional, yayasan ini giat melaksanakan kegiatan kemasyarakatan secara periodik, antara lain, mencanangkan kegiatan wajib menanam pohon dan pelatihan, seperti Diklat Dasar Kecakapan Hidup Pendidikan Luar Sekolah untuk Pemberdayaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sumber Daya (P3SD), Diklat Suaka/Kursus Kader Konservasi Alam dan Lingkungan seluruh Indonesia, juga Diklat Konservasi Alam & Lingkungan. Pernah melakukan kerjasama Public Awarnes dengan asosiasi Kemitraan Air Indonesia (KAI). Prestasi lain yang diperoleh diantaranya mewakili pemerintah mengikuti panel diskusi hutan tropis di New Delhi - India (1988), Delegasi RI pada Asia-Pacific Regional Consultation Workshop On Water & Poverty, Dhaka - Bangladesh (2002).
MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA (METI) Berkantor di Kawasan Sudirman Jakarta Kavling 58 lantai 9 Gedung.Graha Niaga, tersebutlah nama Tri Mumpuni, salah satu anggota dewan pakar di organisasi METI yang juga Anggota Dewan SDA Nasional (32). Peran organisasi METI di Dewan SDA Nasional adalah sebagai unsur perwakilan Pengguna SDA untuk energi listrik. Kegiatan kemasyarakatan organisasi ini, meski aktif diforum-forum diskusi bagi pengelolaan Lingkungan Hidup (LH), namun organisasi ini cenderung berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait melalui kegiatan dan programprogram pengembangan energi ketenagalistrikan. Umpamanya saja organisasi ini tercatat diikutkan didalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyediaan Energi dan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Juga ikut menyampaikanan draft dari RUU Ketenagalistrikan kepada Komisi VII DPR-RI.
17 17
KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK BENDUNGAN BESAR (KNI-BB) Beralamat di jalan H Agus Salim No. 69, Jakarta 10350. Organisasi KNI-BB ini sudah lebih 30 tahun lalu berdiri, tepatnya seperti yang tercatat dalam akta pendirian No. 20 tanggal 14 Nopember 1975. Memiliki AD/ART hasil Rapat Anggota Luar Biasa sejak 24 Maret 2004 lalu. Saat ini organisasinya memiliki 980 orang anggota dan 41 anggota badan. Organisasi KNI-BB merupakan unsur perwakilan untuk masalah pengendalian daya rusak air di Dewan SDA Nasional. Dimana seorang pengurusnya yaitu Ir. Bambang Kuswidodo, Dipl.HE merupakan salah satu anggota Dewan SDA Nasional (37). Didalam UU SDA No.7 tahun 2004 Bab V tentang Pengendalian Daya Rusak Air, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dimana upaya itu perlu diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga bisa diartikan bahwa pengendalian daya rusak air dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola SDA wilayah sungai dan masyarakat. Dalam mendukung upaya-upaya tersebut organisasi KNI-BB senantiasa peduli terhadap keamanan bendungan besar baik dalam rangka pembangunan maupun pengelolaan bendungan, baik untuk tujuan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, maupun pengendalian daya rusak air. Dengan demikian perlu suatu sertifikasi keahlian dan peningkatan kualitas SDM. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pembekalan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga operasi dan pemeliharaan bendungan besar itu. Secara periodik tahunan, organisasi KNI-BB selalu melakukan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi bendungan besar melalui penyelenggaran seminar. Kemudian untuk meningkatkan kualitas SDM di keanggotaan organisasi ini, diikutsertakan dalam acara pertemuan tahunan Internasional Commision On Large Dam (INACOLD).
GABUNGAN PENGUSAHA NASIONAL ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (GAPASDAP) Organisasi ini beralamat di Gedung Landmark Centre Tower 1 Lt. 15, Suite 1503- Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Unsur perwakilan pengurus organisasi, yaitu Ir. Nugroho Basuki telah di percaya Pemerintah untuk mewakili kepentingan organisasi sebagai salah seorang anggota Dewan SDA Nasional (33). GAPASDAP merupakan unsur perwakilan di Dewan SDA Nasional untuk organisasi pengguna SDA bagi keperluan transportasi.
18
KEMITRAAN AIR INDONESIA ( KAI ) Merupakan organisasi profesi berbadan hukum yayasan yang diurus tidak kurang dari 30 orang tenaga ahli bidang tehnik keairan bergelar Master ataupun Doktor, dimana ada diantaranya masih aktif berdinas di lingkungan kerja Ditjen Sumber Daya Air Dep.PU. Kantor kesekretariatannya pun dipilih Gedung IX Departemen PU, Jalan Pattimura 20 Jakarta Selatan. Hal ini kemungkinan berguna untuk memudahkan jalinan komunikasi maupun informasi antar anggota pengurus setiap saat. Struktur kepengurusan organisasi Kemitraan Air Indonesia (KAI) ini membagi pekerjaan kelompok di dua badan dan lima bidang tugas kerja. Adapun Bidang Pengarah diketuai oleh Ir. H. Achmadi Partowijoto, CAE,PU-SDA, IPU.Masr yang juga anggota Dewan SDA Nasional (23). Organisasi KAI banyak memiliki program orientasi kemasyarakatan dan berpengalaman dalam bidang pengelolaan SDA di Indonesia, sehingga sudah tepat menduduki tempat di Dewan SDA-N sebagai unsur perwakilan untuk konservasi SDA.
TELAPAK Alamat organisasi bertempat di Gd. Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) LT.1 Jl. Pajajaran No.54 Bogor 1614. Didirikan berdasarkani akta No. 289 tanggal 15 Oktober 2003. Sebagai Anggota Dewan SDA Nasional sebagai unsur perwakilan untuk konservasi SDA. Kepengurusan organisasi diketuai Ambrosius Ruwindrijanto, dengan Sekretaris Funny Murdianti. Adapun Christian P.P Purba yang merupakan salah seorang anggota TELAPAK dipercaya untuk mewakili organisasi ini sebagai Anggota Dewan SDA Nasional (31). Organisasi ini menempatkan empat pokok bidang kegiatan kerja kemasyarakatan, antara lain tentang pengembangan sosial – ekonomi dan badan usaha mayarakat, penguatan kapasitas, investigasi, advokasi/ pendampingan dan kampanye media ke masyarakat. Selain itu pembelajaran pengelolaan daya hutan dari penebangan liar menuju pengelolaan dan pola penangkapan ikan yang destrutif menuju aquakultur kelautan oleh masyarakat. Kemudian membuat pola pendekatan ekosistem dan negosiasi didalam pengelolaan lembah sungai dan pulau terpencil.
RINJANI TREK MANAGEMENT BOARD (RTMB) Beralamatkan di Lombok Raya Hotel Jln.Panca Usaha No.11 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), organisasi ini terutama berkecimpung dalam upaya menjaga kelestarian alam dan pengembangan pariwisata di Taman Nasional di wilayah Gunung Rinjani - NTB. Adapun Ir. Arief Tongkagie, yang merupakan Wakil Ketua dari organisasi ini dipercaya oleh organisasinya sebagai salah seorang angggota Dewan SDA Nasional (34). Kedudukan organisasi RTMB di Dewan SDA Nasional sebagai unsur perwakilan dari organisasi pengguna SDA untuk kegiatan pariwisata.
JARINGAN KERJASAMA PELESTARIAN HUTAN INDONESIA (SKEPHI) Alamat organisasi bertempat di Komplek Liga Mas Indah Blok E-1 No. 3 Jl. Duren Tiga Raya, Pancoran Jakarta 12760. Organisasi ini berdiri berdasarkan akta pendirian No. 5 tanggal, 16 Mei 2006. Kedudukannya di Dewan SDA Nasionalsebagai unsur perwakilan konservasi SDA. Pengurus organisasi ini adalah Ir. S. Indro Tjahyono yang jua sebagai anggota Dewan SDA Nasional (28). Organisasi SKEPHI aktif di dalam mengikuti lokakarya/ workshop maupun seminar mengenai hal-hal yang berkaitan pembangunan sektor SDA di Indonesia. Diantaranya ikut menghadiri dalam saresehan Hari Air Dunia (HAD) 2006 yang bertema perspektif budaya dan pengelolaan lahan dan air. Kemudian juga sarasehan GP3A se-Jawa Barat. Tahun 2007, hadir pada acara workshop strategi pembangunan SDA di Pulau Jawa. Organisasi ini juga mengikuti Trainning of Trainer (ToT) TPM Program Participatory Irrigation Sector Project (WISM) baik di Bogor maupun Yogyakarta.
LEMBAGA PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PENERANGAN EKONOMI DAN SOSIAL (LP3ES) Beralamat di Jln. S. Parman No.81, Slipi, Jakarta Barat. Memiliki akta pendirian No. C2-1463-HT01-03, tertanggal 15 Februari 1963. Sebagai sebuah Lembaga Penelitian yang banyak menyororoti masalah nasional tentang ekonomi dan sosial itu, sudah eksis sejak era Orde Lama (Orla) sekitar tahun 1963. Waktu itu banyak pakar dan peneliti ikut bergabung ke dalam organisasi ini dan menuliskan hasil pemikirannya ke majalah Prisma, salah satu media terbitan lembaga ini. Lembaga LP3ES merupakan unsur perwakilan konservasi SDA di Dewan SDA Nasional. Dimana salah seorang pengurus organisasi ini – Wakil Direkturnya, yaitu Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr masuk dalam jajaran keanggotaan Dewan SDA Nasional (30).
HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) Beralamat di Gd. Arsip Kampus - Dep. Pertanian, Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550. Dididirkan berdasarkan akta pendirian No. 3 & 4 perubahan tertanggal 5 Agustus 2005, 20 Oktober 2005, dengan NPWP 02.491.222.2-017.000. Organisasi HKTI di Dewan SDA Nasional sebagai unsur perwakilan pengguna air untuk pertanian. Tersebut salah satu nama, Martin Hutabarat, SH, Ketua Bidang Pertanahan, Hukum dan Perundang-undangan HKTI, sebagai anggota Dewan SDA Nasional (16), merupakan unsur perwakilan pengguna air untuk pertanian.
MASYARAKAT PEDULI AIR (MPA)
ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN INDONESIA (ASPADIN) Organisasi ini memiliki akta pendirian bernomor 63, tertanggal 31 Januari 2007. Beralamat di Jl. Pemuda Kav. 1448, Jakarta Timur 13220. Wakil Ketua Umum asosiasi ini, Hendro Baroeno, merupakan anggota Dewan SDA Nasional (20). Asosiasi ini berperan di Dewan SDA Nasional sebagai unsur perwakilan perusahaan air minum yang merupakan pengguna air untuk kebutuhan air minum dalam kemasan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan akta pendirian No. 63 tanggal 29 Desember 1999, lokasi organisasi ini beralamat di Jln. Cempaka Putih Tengah XXVII C No.2 Jakarta. Adapun Ketua Bidang Advokasi organisasi ini Ir. Rapiali Zainuddin, seorang pensiunan pejabat Ditjen Pengairan yang masih aktif menulis artikel tentang SDA, dipercaya sebagai anggota Dewan SDA Nasional (25). MPA merupakan unsur perwakilan untuk bidang konservasi SDA.
19
Gulma Air, Sebabkan Sedimentasi Sumber Air
