DRAFT RUUPILKADA PER 24 FEBRUARI 2014 PUKUL 21.14 WIB
DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DENGAN ALTERNATIF : MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEHDPRD
DRAFT 24 FEB 2014. DPRD UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diatur dalam UndangUndang tersendiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk UndangUndang tentang Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAJJ PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah
pusat,
selanjutnya
disebuL
Pemerintah,
adalah
Presiden
Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
1
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republxk Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Kepala Daerah adalah gubernur untuk provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota. 7. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut/disingkat Pilkada adalah Pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan bupati/walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik dan termasuk partai politik lokal di Aceh. 9. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya. 10. Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Fraksi atau gabungan Fraksi DPRD Provinsi atau sebutan lainnya yang didaftarkan di KPU Provinsi. 11. Calon bupati/walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KPU Kabupaten/Kota. 12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di provinsi dan kabupaten/kota. 13. Panitia Pemilihan di DPRD Provinsi atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD Provinsi atau
2
sebutan lainnya dan bertugas untuk menyusun peraturan Gubernur serta mehyelenggarakan pemilihan.
tata tertib pemilihan
14. Badan Pengawas Pemilu gubernur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan gubernur 15. Panitia
Pengawas
Pemilihan
bupati
dan
walikota,
selanjutnya
disebut
Panwas
Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota. 16. Pemilih untuk Pemilihan Gubernur adalah Anggota DPRD Provinsi atau sebutan lainnya. 17. Pemilih untuk Pemilihan bupati /walikota adalah Anggota DPRD kabupaten/kota. BAB II ASAS DAN PRINSIP PBLAKSANAAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Pemilihan gubernur, bupati, dan wnlikotn dilaksanaknn .secara demokrntis bordasnrkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ____ Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan Pasal 3 (1) Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional. (2) Calon gubernur, bupati, dan walikota berasal dari proses uji publik. Pasal 4 (1) DPRD provinsi memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur dan KPU provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan gubernur; (2) DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis kepada bupati/walikota dan KPU kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati/walikota
3
Pasal 5 (1) Pemilihan gubemur, bupati dan walikota diawali dengan pendaftaran bakal calon dan uji publik; (2) Pemilihan gubemur, bupati dan walikota diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua. (3) Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Pengumuman pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota; b. Pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota; c. Penelitian persyaratan administrasi calon gubernur, bupati dan walikota; dan d. Penetapan calon gubernur, bupati dan walikota; (4) Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan gubernur, bupati dan walikota. (5) Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. (6) Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penyampaian visi dan misi; b.Pemungutan dan penghitungan suara; c. Penetapan hasil pemilihan; dan d. Penyampaian keberatan. (7) Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulai 7 (tujuh) hari setelah tahapan pertama pemilihan selesai. BAB III PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Pasal 6 (1)
Gubernur dipilih oleh Anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)
Eupati/walikota dipilih oleh Anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 7
(1) Penyelenggara Pemilihan Gubemur adalah: a. KPU Provinsi; dan b. DPRD Provinsi. (2) KPU Provinsi menyelenggarakan tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3). 4
(3) DPRD Provinsi menyelenggarakan tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ay at (6). Pasal 8 (1) Penyelenggara Pemilihan bupati/walikota adalah: a. KPU kabupaten/kota; dan b.DPRD kabupaten/kota. (2) KPU kabupaten/kota menyelenggarakan tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3). (3) DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6). Pasal 9 Dalam melaksanakan tahapan pertama pemilihan gubernur, bupati dan walikota, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota mempunyai kewajiban ; a. mengumumkan pendaftaran bakal calon; b. melaksanakan menyelenggarkan uji publik yang meliputi kompetensi dan integritas; c. mengumumkan pendaftaran calon; d. melaksanakan kegiatan pendaftaran; e. melaksanakan kegiatan seleksi persyaratan calon; f. melaksanakan kegiatan penetapan calon; dan g.. menyampaikan nama-nama calon beserta dokumen kelengkapan calon kepada DPRD Provinsi dan/atau DPRD kabupaten/kota; Pasal 10 DPRD Provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (7) membentuk Panlih. Pasal 11 (1) Panlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur. (2)Anggota Panlih terdiri dari unsur-unsur fraksi dan masing-masing fraksi dapat diwakili 3 (tiga) orang, yang ditentukan sccara proporsional. (3) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi, kabupaten dan kota karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panlih meranglcap anggota. (4) Sekretaris DPRD Provinsi, kabupaten dan kota karena jabatannya adalah Sekretaris Panlih, bukan anggota.
5
(5) Apabila sescorang anggota Panlih dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon gubemur, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panlih, dan keanggotaannya dalam Panlih digantikan oleh anggota DPRD Provinsi, kabupaten dan kota dari fraksi yang sama. (6) Tugas Panlih berakhir setelah penetapan calon gubemur, bupati dan walikota terpilih. (7) Dalam hal terjadi sengketa pemilihan .gubemur, bupati dan walikota, tugas Panlih sebagaimana dimaksud ayat (6) berakhir setelah Panlih melaksanakan putusan Mahkaxnah Agung. (8) Guna menjamin txansparansi dan efisiensi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi Panlih dalam pelaksanaan tugasnya. Pasall2 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panlih menyiapkan tata tertib pemilihan yang dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panlih. (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri. (3) Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 13 Dalam melaksanakan tahapan kedua pemilihan, panlih mempunyai kewajiban : a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon gubernur, bupati dan walikota; b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; c. menetapkan hasil pemilihan; d. menetapkan calon gubernur, bupati dan walikota terpilih; dan e. menindaklanjuti Putusan Pengadilan, bilamana terjadi sengketa. Pencalonan Paragraf Kesatu Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon Pasal 14 Peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah calon gubernur, bupati dan walikota yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD Provinsi, kabupaten dan kota.
o
Pasal 15 Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati dan walikota adalah yang memenuhi syarat- syarat: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. memiliki kompetensi; e. memiliki integritas; f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya. i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j.
daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan; o. Tidak berstatus sebagai Bupati/Wakil Bupati atau. Walikota/ Wakil Walikota; p. Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota; q. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD; r. tidak memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan petahana; s. berhenti sementara dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota Petahana; t.
non aktif bagi Pimpinan DPR, DPD, dan DPRD; 7
u. pemberitahuan kepada pimpinan mencalonkan diri;
bagi anggota DPR,
DPD,
dan DPRD yang
v. berhenti dari jabatan organik bagi anggota TNI/Polri, dan PNS; w. berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; x. Daftar riwayat hidup setiap calon gubernur, bupati dan walikota; y. Bagi pejabat BUMN dan BUMD mengikuti Peraturan Perundang-undangan; z. Tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati dan walikota. BAB IV PBNDAFTARAN BAKAL CALON Pasal 16 (1) KPU provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon gubernur baik yang diusulkan partai politik/gabungan partai politik. (2) KPU kabupaten/kota mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bupati/walikota bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon bupati/walikota baik yang diusulkan partai politik/gabungan partai politik. (3) Pendaftaran bakal calon gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, bupati, dan walikota. (4) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan para bakal calon gubernur, bupati, dan walikota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. BABV UJI PUBLIK Pasal 17 (1) Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bupati, dan walikota baik yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik wajib mengikuti uji publik yang meliputi kompetensi dan integritas. (2) Partai politik/gabungan partai politik dapat mengusulkan 1 (satu) atau lebih bakal calon gubernur, bupati, dan walikota untuk mengikuti uji publik. (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panel yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota. (4) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi. 8
(5) Uji publik dilaksanakan secara terbuka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, bupati, dan walikota. (6) Pcscrta uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan dari panel sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BAB VI PENYBLENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 18 (1) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD Provinsi, kabupaten dan kota pada saat mendaftarkan calon gubernur, bupati dan walikota kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, wajib menyerahkan; a. surat pencalonan yang ditandatangani
oleh
pimpinan
fraksi
atau
pimpinan
gabungan fraksi; b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur, bupati dan walikota; c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon gubernur, bupati dan walikota; dan d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Fraksi atau gabungan fraksi hanya dapat mengusulkan satu calon gubernur, bupati dan walikota. (3) Pengumuman pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, bupati dan walikota (4) Pengumuman pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. (5) Pendaftaran calon gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah 1 (satu) hari pengumuman pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota berakhir. Bagian Kedua Penelitian Persyaratan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 19 (1) KPU
Provinsi
dan
KPU
kabupaten/kota
meneliti
kelengkapan
persyaratan
administrasi calon gubernur, bupati dan walikota serta melakukan klarifikasi kepada 9
instansi terkait yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota. (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota. (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada fraksi dan calon 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai. (5) Apabila calon gubernur, bupati dan walikota dari fraksi belum memenuhi syarat, fra'ksi diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. (6) Dalam hal calon gubernur, bupati dan walikota yang diajukan fraksi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, fraksi diberi kesempatan untuk mengajukan calon gubernur, bupati dan walikota baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. (7) KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang ten tang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat. (4), ayat (5) dan ayat (6), sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (6) kepada pimpinan fraksi yang mengusulkan calon gubernur, bupati dan walikota. (8) Apabila hasil penelitian berkas calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksu'd pada ayat (7) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, fraksi tidak dapat lagi mengajukan calon gubernur, bupati dan walikota. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan calon gubernur, bupati dan walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.
10
Bagian Ketiga Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 20 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalain Pasal 19, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan calon gubernur, bupati dan walikota sekurangkurangnya 2 (dua) orang dalam rapat pleno yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota disertai Berita Acara Penetapan calon gubernur, bupati dan walikota. (2)Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas selama 3 (tiga) hari oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dan disampaikan kepada DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota. (3) Terhadap penetapan calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon gubernur, bupati dan walikota yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan hasil penetapan calon gubernur kepada Mahkamah Agung dan calon bupati/walikota kepada pengadilan tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan oleh calon gubernur, bupati dan walikota yang tidak ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati dan walikota. (5) Mahkamah Agung memutus keberatan hasil penetapan calon gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan dari calon gubernur dan pengadilan tinggi memutus keberatan hasil penetapan calon bupati/walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan dari calon bupati dan walikota. (6) Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan imengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (7) Apabila Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi mengabulkan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang penetapan calon gubernur, bupati dan walikota, maka KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dengan memasukkan dan menetapkan nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota yang sebelumnya belum ditetapkan dalam daftar nama calon gubernur, bupati dan walikota dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi. (8) KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan kembali nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota yang memenuhi syarat setelah putusan Mahkamah 11
Agung dan pengadilan tinggi sebflM. -e'ah ditetapkan. • •*-"— *—ud pada ayat (6) selama 3 (tiga) hari W Calon-calon
*»"- 21
gubeniUr>
-bagaimana dimaksud dajam memenuhi
**£.^
tel
persyarataji
kabupaten/kota dilakukan penLdian
?
^ ^^ dan *™
(2) Pengundian nomor urut calon m,K
Pasal 22
pengganti.
Bagian Keempat Menyampaikan Nama-Nama Calon Gubernur, Bupati dan Walikota beserta kelengkapan dokumen kepada DPRD Provinsi Pasal 23 (1) Nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, diserahkan kepada DPRD provinsi, kabupaten dan kota untuk dilakukan pemilihan. (2) Penyerahan nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara langsung dengan surat Ketua KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota disertai kelengkapan dokumen pencalonan dan dibuat berita acara penyerahan. (3) Penyerahan nama-nama dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
12
Pasal 24 (1) Berdasarkan nama-nama calon gubemur, bupati dan walikota yang disampaikan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada DPRD provinsi, Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), selanjutnya Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nama-nama calon gubemur, bupati dan walikota dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan kepada panlih untuk dilakukan proses pemilihan. (2) Setelah menerima nama-nama dan dokumen calon gubemur, bupati dan walikota, Panlih menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari. Bagian Kelima Perlengkapan Pemungutan Suara Pasal 25 Panlih menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara. Sekretaris DPRD Provinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara sekurang-kurangnya : a.kotak suara; b.surat suara; c. tinta; d.bilik pemungutan suara; e.alat untuk memberi tanda pilihan; dan f. papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara. (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat foto, nama dan nomor urut calon gubernur, bupati dan walikota. (3) Bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib Pemilihan. Pasal 27 (1) Dalam hal salah satu calon gubemur, bupati dan walikota berhalangan tetap sejak penetapan nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota sampai pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, bupati dan walikota , fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon gubemur, bupati dan
13
walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon gubernur, bupati dan walikota berhalangan tetap. (2) KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon gubernur, bupati dan walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran. (3) Dalam hal salah seorang dari calon gubernur, bupati dan walikota berhalangan tetap sejak penetapan calon gubernur, bupati dan walikota sampai pada saat dimulainya penyampaian /isi dan misi calon gubernur, bupati dan walikota sehingga jumlah calon gubernur, bupati dan walikota kurang dari 2 (dua), KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon gubernur, bupati dan walikota dinyatakan berhalangan tetap untuk waktu selama 3 (tiga) hari. (4) Pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak satu calon gubernur, bupati dan walikota yang sudah memenuhi syarat. (5) Dalam hal terjadi salah satu calon gubernur, bupati dan walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, bupati dan walikota sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pcmilihan gubernur, bupati dan walikota dilanjutkan dan calon gubernur, bupati dan walikota yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. (6) Dalam hal calon gubernur, bupati dan walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, bupati dan walikota sampai hari pemungutan suara, calon gubernur, bupati dan walikota kurang dari 2 (dua) tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (7) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Fraksi yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengusulkan calon gubernur, bupati dan walikota pengganti. (9) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan calon gubernur, bupati dan walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkannya paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota pengganti.
14
Bagian Keenam Penyampaian Visi, Misi Dan Program Pasal 28 (1) Penyampaian visi, misi dan program dilaksanakan bagian dari penyelenggaraan Pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
sebagai
(2) Penyelenggara dan penanggung jawab penyampaian visi dan misi adalah Panlih. (3) Penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon gubernur, bupati dan walikota dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi, kabupaten dan kota yang bersifat terbuka untuk umum, dengan acara penyampaian visi, misi, program masing-masing calon gubernur, bupati dan walikota, dan dilakukan tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD Provinsi, kabupaten dan kota. (4) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panlih dapat menunjuk panelis/pakar untuk mendampingi anggota DPRD. (5) Bentuk serta format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota. (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program ditetapkan oleh Panlih. (7) Penyampaian visi, misi dan program dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. (8) Penyampaian visi, misi dan program dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik. (9) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon gubernur, bupati dan walikota. (10) Penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD Provinsi, kabupaten dan kota menerima nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Bagian Ketujuh Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Paragraf Pertama Pemungutan Suara Pasal 29 (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD 15
Provinsi, kabupaten dan kota. (2) Pemungutan ayat (1)
suara sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan setelah penyampaian visi, misi dan program dalam hari yang
sama. Pasal 30 (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi, kabupaten dan kota . (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripuma ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam. (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari. (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripuma tetap dilaksanakan. (7) Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh anggota yang berasal lebih dari 1 (satu) fraksi. (8) Apabila Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dilaksanakan, keputusan dan penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 31 (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan masing-masing fraksi atau gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi untuk bertindak sebagai saksi. (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi atau gabungan fraksi. (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara. (4) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, fraksi atau gabungan fraksi menunjuk saksi pengganti. Pasal 32 (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon gubernur, bupati dan walikota. 16
(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membcrikan tanda khusus pada surat suara yang telah disediakan oleh Panlih. (3) Surat Suara untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota dinyatakan sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh Panlih; dan b. Pemberian tanda khusus satu kali dalam bentuk tanda silang (x) atau tanda contreng (V) pada kolom surat suara'yang disediakan. Paragraf Kedua Penghitungan Suara Pasal 33 (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panlih setelah pemungutan suara dinyatakan selesai. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi masing-masing calon gubernur, bupati dan walikota dan masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara baik secara langsung maupun melalui layar monitor. (3) Calon gubernur, bupati dan walikota melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panlih yang bertugas untuk itu, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara. Paragraf Ketiga Penetapan Hasil Pemilihan Pasal 34 (1) Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) calon gubernur, bupati dan walikota telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan dinyatakan selesai. (2) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil 2 (dua) calon gubernur, bupati dan walikota yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua. (3) Apabila hasil perolehan suara calon gubernur, bupati dan walikota urutan terbesar pertama terdapat 2 (dua) calon gubernur, bupati dan walikota atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan di antara calon
17
gubernur, bupati dan walikota dimaksud untuk menentukan calon gubernur, bupati dan walikota hingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Apabila hasil perolehan suara calon gubernur, bupati dan walikota pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemungutan suara lanjutan dari 2 (dua) calon gubernur, bupati dan walikota yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua, sampai mendapatkan calon gubernur, bupati dan walikota yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. (5) Apabila hasil perolehan suara calon urutan terbesar kedua terdapat 2 (dua) calon gubernur, bupati dan walikota atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan di antara calon gubernur, bupati dan walikota dimaksud untuk menentukan calon gubernur, bupati dan walikota yang berhak dipilih bersama-sama dengan calon gubernur, bupati dan walikota urutan pertama, (6) Apabila hasil perolehan suara calon gubernur, bupati dan walikota pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemungutan suara lanjutan dari 2 (dua) calon gubernur, bupati dan walikota yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua, sampai mendapatkan calon gubernur, bupati dan walikota yang mendapatkan dukungan suara terbanyak untuk dipilih bersama-sama dengan calon gubernur, bupati dan walikota urutan pertama. (7) Terhadap calon gubernur, bupati dan walikota yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), dilakukan pemilihan untuk memperoleh calon gubernur, bupati dan walikota yang mendapatkan suara terbanyak. (8) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), dituangkan
dalam
berita
acara
pemilihan
yang
ditandatangani
oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi. (9) Apabila berita acara pemilihan tidak ditandatangani sebagaimana ketentuan pada ayat (8), tanpa adanya alasan dan tidak adanya pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan. (10) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penetapan calon gubernur, bupati dan walikota terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota.
18
Bagian Kedelapan Pengajuan Keberatan Pasal 35 (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10), calon yang merasa dirugikan atau mempunyai bukti awal adanya dugaan politik uang yang terjadi sebelum, selama dan setelah pemilihan calon gubernur dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung dan calon bupati dan walikota ke Pengadilan tinggi. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon gubernur, bupati dan walikota. (3) Keberatan oleh calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan dalam pemilihan Gubernur, bupati dan walikota dengan tembusan kepada Panlih. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10) tidak ada yang mengajukan keberatan, DPRD Provinsi, kabupaten dan kota dapat mengusulkan pengesahan calon gubernur, bupati dan walikota terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. (5) Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi memutus keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan calon gubernur, bupati dan walikota oleh Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi. (6) Apabila putusan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya politik uang dalam pemilihan, Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dapat membatalkan hasil pemilihan. (7) Terhadap anggota DPRD Provinsi, kabupaten dan kota yang terbukti melakukan atau turut serta melakukan politik uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi, kabupaten dan kota dengan tidak menghilangkan perbuatan pidananya. (8) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui Peradilan umum atau Peradilan Tipikor. (9) Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (10) Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah diterima oleh pemohon dan DPRD provinsi, kabupaten dan kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak selesai dibacakan.
19
' (11) DPRD Provinsi, kabupaten dan kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi paling lambat 3 (tiga) hari keija setelah menerima Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi. Pasal 36 (1) Apabila Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) menyatakan gugatan pemohon ditolak atau tidak diterima, DPRD Provinsi, kabupaten dan kota menyampaikan usul pengesahan calon gubernur, bupati dan walikota terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi diterima oleh DPRD !
Provinsi, kabupaten dan kota.
(2) Apabila Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) menyatakan gugatan pemohon diterima, DPRD Provinsi, kabupaten dan kota menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan •tinggi sesuai Amar Putusan, dan menyampaikan usul pengesahan calon gubernur, bupati dan walikota terpilih sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota tentang penetapan calon gubernur, bupati dan walikota terpilih. Bagian Kesembilan Paragraf Kesatu Pemilihan Ulang Pasal 37 (1) Apabila berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi menyatakan pemilihan diulang, maka DPRD Provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dibacakan, melaksanakan pemilihan ulang. (2) Pemilihan ulang diikuti oleh calon gubernur, bupati dan walikota yang ditetapkan KPU Provinsi, kabupaten dan kota sesuai Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi. Paragraf Kedua Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pasal 38 (1) Dalam dan
ha!
untuk
melaksanakan
pemilihan
ulang,
KPU
Provinsi
KPU
kabupaten/kota
membuka pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota yang
mekanismenya sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1). 20
(2) Terhadap calon gubernur, bupati dan walikota yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan .penelitian persyaratan administrasi dan ditetapkan calon gubernur, bupati dan walikota yang memenuhi syarat dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota menyerahkan nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen administrasi persyaratan kepada DPRD Provinsi, kabupaten dan kota, untuk dilanjutkan pelaksanaan tahapan kedua pemilihan. Pasal 39 DPRD Provinsi, kabupaten dan kota setelah menerima nama-nama calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), menugaskan panlih untuk melaksanakan tahapan kedua pemilihan. Pasal 40 Pelaksanaan tahapan kedua pemilihan mulai dari penyampaian visi, misi, dan program masing-masing calon gubernur, bupati dan walikota sampai penetapan hasil pemilihan yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36. Bagian Kesepuluh Usui Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Paragraf Kesatu Usui Pengesahan Pasal 41 (1) Calon gubernur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau Pasal 36 atau Pasal 38 diusulkan dengan surat Pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkan surat keterangan Panitera Mahkamah Agung katau setelah Putusan Mahkamah Agung ditindaklanjuti. (2) Calon bupati dan walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau Pasal 36 atau Pasal 38 diusulkan dengan surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkan surat keterangan Panitera pengadilan tinggi atau setelah Putusan pengadilan tinggi ditindaklanjuti (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administrasi seluruh tahapan dalam proses pemilihan. 21
(4) .Menteri meneruskan kepada Presiden, paling lama 3 (tiga) hari setclah menerima usulan DPRD Provinsi untuk calon gubernur dan gubernur meneruskan kepada menteri, paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Paragraf Kedua Pengesahan Pasal 42 (1)
Presiden menetapkan pengesahan dengan Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1),
(2)
Menteri menetapkan pengesahan dengan Keputusan menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). Paragraf Ketiga Pelantikan Pasal 43
(1) Gubernur
sebelum
memangku
jabatannya
dilantik
dengan
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. (2) Sumpah/janji gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa." (3) Bupati/walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. (4) Sumpah/janji
bupati/walikota
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai bupati/walikota
dengan
sebaik-baiknya
dan
seadil-adilnya,
memegang
teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
22
Pasal 44 (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1),; memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. (2) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan Pasal 45 (1) Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. (2) Dalam hal Presiden berhalangan pelantikan gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. (3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan pelantikan gubernur dilakukan oleh menteri. Pasal 46 (1)
Bupati/walikota dilantik oleh Menteri di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
(2)
Dalam dilakukan
hal
Menteri
berhalangan
pelantikan
bupati/walikota
oleh gubernur Pasal 47
Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, Bupati dan walikota diatur dalam Peraturan Presiden. BAB vn PEMANTAU Pasal 48 (1) Pemantauan pemilihan dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri. (2) Pemantau
pemilihan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
harus
memenuhi persyaratan yang meliputi: a. bersifat independen; dan b.mempunyai sumber dana yang jelas. (3) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
23
BAB VIII PENDANAAN Pasal 49 Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dibebankan pada APBN, dan dapat didukung melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 50 sengaja memberikan keterangan yang
(1) Setiap orang yang dengan tidak benar mengenai dlri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diPerlukan untuk pengisian data calon gubemur, bupati dan walikota, diancam dengan pidana penjara "paling singkat 3 (tiga, bulan dan paling !ama XQ ^J—^££^ sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua (2)
h
:l^Z, dengan sengaja memaisukan surat yang menurut ^ Tar UnZg-Undang^ni diperlukan untuk menjalankan sua. ~j££ maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah a*u tidak
dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (Uga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling se^kit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, bupati dan walikota dan orang yang kehilangan hak menjadi calon tersebut mengadukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling ^ banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
dengan sengaja
nZzziz secara mei h izrrT ^ ^-
r*» ~, kehilangan
P'dana penjara pali (-mbiian puJuh
J
*
' *""** -»» se ngaj,
dt 48
"^
rnur bupati d
j^str: r '
Won tersebut mengadukan diancam „ ( «»«* puluh delapan) bu]an . ^ *»*» 00 00
' «*■*«■" PUiuh
dan
men
*
^ahui bahwa *"•"«»« . ""•••*<*bsura* ^ i
-**
dimaksud pada ayat (2, adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon gubernur, bupati dan walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 51 (1) Setiap calon gubernur, bupati dan walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon gubernur, bupati dan walikota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Pimpinan Fraksi atau gabungan Fraksi yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00
(dua
puluh
lima
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 52 (1) Setiap calon gubernur, bupati dan walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Pimpinan Fraksi atau gabungan Fraksi yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda 25
paling sedikit Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal S3 Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorai sistem informasi penghitungan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 54 Dalam hal Panlih DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota Panlih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 55 Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 56 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.
26
BABX KBTBNTUAN PERALIHAN Pasal 57 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemilihan gubernur, bupati dan walikota diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini, dengan ketentuan: a.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari yang sama pada tahun 2015.
b.
Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur, bupati dan walikota sampai dengan tahun 2020.
c.
Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari yang sama pada tahun 2020.
d.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati dan Walikota yang definitif pada tahun 2018.
e.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati dan Walikota yang definitif pada tahun 2020. Pasal 58
(1)
Bagi gubernur, bupati dan walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020 maka masa jabatan tersebut tidak dihitung satu periode.
(2)
Bagi gubernur, bupati dan walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020 diberikan hak pensiun sebagai mantan gubernur, bupati dan walikota satu periode.
(3)
Bagi daerah yang gubernur, bupati dan walikota berakhir masa jabatannya tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, karena sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terselesaikannya tahapan pemilihan pada desember tahun 2018 maka untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan walikota akan ditunjuk penjabat gubernur, bupati dan walikota sampai dengan tahun 2020.
27
I
(4) Bagi gubernur, bupati dan walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan masa jabatannya kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan pilkada serentak maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak secara nasional pertama kali dimulai pada tahun 2020. Pasal 60 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 61 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 62 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 28
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR
29
