KADAR KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

KADAR KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH Abstraksi Pilkada adalah tonggak demokrasi langsung di daerah, namun pelaksanaannya rawan konflik. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek dan faktor yang potensial

pemicu

melatarbelakanginya. potensi

konflik

seminimal

terselenggara

Dari

dapat

mungkin

konflik pemahaman

dihindari

sehingga

dengan

yang

aman,

dan

ini,

ditekan

pilkada lancar

dapat dan

demokratis. Bila konflik tidak bisa dihindari, mka diperlukan sebuah manajemen dan resolusinya untuk

menyalurkan

serta

menganalisa

agar

konflik tidak lepas kendali dan terjadi luar konteks proses demokrasi. A. Pendahuluan Konflik merupakan realitas sosial yang terjadi dalam setiap lapisan masyarakat, dari tingkat keluarga, RT, Desa, sampai ke tingkat negara, dan bahkan dunia. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu yang lain, antara Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

1

individu dengan masyarakat atau antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain. Konflik merupakan fakta sosial, karena manusia hidup dalam kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat normanorma, aturan-aturan, adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Persoalannya adalah, bagaimana agar konflik tidak berubah menjadi ketegangan sosial atau bahkan sampai pada kekerasan sosial. Menjelang pemilihan pimpinan Kepala Daerah PILKADA hampir selalu diliputi oleh ketakutan akan terjadinya kekerasan komunal antar kelompok etnis, agama, maupun asal daerah. Di sini sengaja memakai istilah kekerasan, karena orang seringkali mencampuradukkan antara konflik dengan kekerasan. Menurut Simon Fisher dkk (2001), konflik berbeda dengan kekerasan. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan, sedangkan kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, sosial atau lingkungan dan /atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Pengertian tersebut menegaskan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, dia berada diantara kita dan selalu bersama-sama kita, dan konflik menjadikan manusia menjadi berubah, tanpa konflik kehidupan akan statis. Lebih jauh dikatakan, jika konflik selalu ada, berarti konflik itu sebenarnya dibutuhkan, dan manfaat konflik diantaranya adalah membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah yang akan mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, mencari solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis, dan menimbulkan kesenangan. Dalam tulisan ini yang dimaksud konflik disini adalah pertikaian antar komunitas etnis, agama dan daerah dalam bentuk kekerasan Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

2

sehingga menimbulkan korban manusia, hewan maupun kerusakan sosial lingkungan dan benda-benda lainnya. Setiap kelompok atau golongan menginginkan (jika perlu memaksakan) agar yang menjadi Kepala Daerah tersebut adalah berasal dari golongan atau kelompoknya. Dari kenyataan ini seharusnya nafsu kritis rasionalis kita sebagai bangsa yang katanya Bhinneka Tunggal Ika itu bertanya : Mengapa kita ingin agar pemimpin daerah kita berasal dari orang yang se Etnis, se iman jika perlu serahim dengan kita ?. Apakah keinginan tersebut memang merupakan keinginan mayoritas atau hanya sekedar keinginan dari orang yang kepingin DUDUK dan tim suksesnya yang mencoba memanipulasi sentimen Etnis dan golongan dari masyarakat lapis bawah (grassroot) ? Untuk mengatasi benturan yang disebabkan oleh perbedaan kelompok ini, biasanya para politikus kita lewat partai politik, menawarkan solusi klasik yaitu membagi kue jabatan menjadi dua, yaitu; jika Gubernur atau Bupatinya berasal dari kelompok Etnis atau agama A, maka wakilnya dari kelompok B, begitu pula sebaliknya. Solusi seperti inilah yang sering disebut politikus sebagai solusi terbaik. Jika kita merenung lebih dalam, maka dibalik nafsu yang menginginkan agar orang dari kelompoknyalah yang menjadi pemimpin sebenarnya terdapat rasa ketakutan dan keserakahan. Rasa ketakutan karena jika yang menang dari kelompok atau golongan atau etnis lain, maka

golongan

atau

kelompoknya

akan

di

anaktirikan

atau

dimarjinalkan, sedangkan keserakahan timbul dalam bentuk harapan bahwa jika yang menjadi pemimpin berasal dari kelompoknya, maka ia akan mendapat perhatian lebih karena ada hubungan emosional dari kesamaan

etnis,

agama

dan

golongan,

dengan

demikian

akan

mendapatkan kemudahan-kemudahan.

Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

3

Sebagai suatu entitas sosial berdimensi paradoksal, Pilkada dari satu sisi bisa menjadi wujud demokrasi dalam era otonomi daerah dan dari sisi lain akan menjadi ajang perebutan kuasa dan money. Mereka yang kurang mengenal realitas dan seluk beluk sosial di daerah tertentu umumnya optimis dengan Pilkada mendatang, sedangkan mereka yang mewarisi pemikiran kritis historis meragukan jaminan kebenaran dan kejujuran langkah-langkah prosedural Pilkada, “Siapa yang menjamin kebenaran pelaksanaan Pilkada?” merupakan pertanyaan hakiki Pilkada. B. Potensi dan Peluang-Peluang Konflik

Potensi konflik dalam proses pilkada merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, karena manifestasinya sesungguhnya tidak dikehendaki. Ada beberapa daerah tertentu yang mempunyai potensi konflik sangat besar dan ekskalatif, baik yang sifay horisontal maupun vertikal. Beberapa daerah lainnya justru sudah terjadi atau manifest, meskipun faktor pemicunya bukan soal pilkada. Sebagian lainnya, konflik yang terjadi telah dapat diredam, namun bara apinya belum dapat dipadamkan, laksana api dalam sekam. Sementara itu, daerah-daerah lain yang dipandang masih adem ayem juga memendam bara konflik yang besar karena faktor kesenjangan ekonomi dan sosial misalnya. Potensi konflik yang nyaris tersebar di semua daerah di Indonesa itu perlu diwaspadai dan diantisipasi sejak dini. Tujuannya tidak hanya agar pilkada dapat berjalan lancar dan sukses, tetapi juga sebagai awal atau pintu masuk bagi upaya mengelola daerah secara adil yang pada gilirannya dapat mengatasi akar persolan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan pilkada bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses


4

pengelolaan daerah. Pilkada yang demokratis justru dimaksudkan untuk mencari pemimpin yang berkualitas dan akan menjadi problem solverI bagi setiap permasalahan di daerah, dan bukan sebaliknya menjadi sumber atau pangkal masalah. Secara normatif, proses pilkada sejak tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaannya bukan arena konflik, tetapi justru sarana pembelajaran masyarakat agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dan berbeda pendapat. Tapi persoalannya pilkada adalah kegiatan politik yang dilakukan di tempat dan lingkungan masyarakat yang sangat heterogen kepentingannya, sehingga terjadinya konflik politik adalah sesuatu yang sulit dihindarkan. Persoalannya adalah bagaimana mengelola konflik itu agar tidak merusak sendi-sendi demokrasi dan bangunan masyarakat secara keseluruhan, tetapi justru sebaliknya sebagai alat untuk menyalurkan berbagai perbedaan dengan cara-cara yang beradab dan tanpa kekerasan atau kerusuhan massa. Justru inilah hakekat lain dari penyelenggaraan pilkada, dan bukan sebaliknya sebagai ajang atau pemicu konflik betapapun besarnya potensi ke arah itu. Persoalannya adalah pilkada langsung yang digelar mulai bulan Juni 2005, merupakan sesuatu yang baru, sementara pengalaman masyarakat sangat minim. Keberhasilan melaksanakan pemilu tahun 2004 merupakan pelajaran berharga, tetapi masih tidak cukup dan belum teruji kemapanannya. Demikian juga praktik-praktik demokrasi di tingkat desa berupa pemilihan kepala desa terjadi dalam lingkup kecil (desa) dimana penduduk

dan

kepentingannya

relatif

homogen

dibalur

sistem

kemasyarakatan yang bercirikan paguyuban. Sebaliknya pengalaman empirik yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah memberikan contoh sebaliknya. Fenomena kekerasan lebih sering mengemuka, baik yang dilakukan oleh massa, kelompok masyarakat atau aparat negara. Kekerasan demi kekerasan sering Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

5

dipertontonkan dengan telanjang dalam kehidupan sehari-hari atau lewat media massa. Praktek dan realitas yang sering dipilih untuk mendesakkan kehendak dan mengatasi persoalan adalah sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi dan berlanjut dalam proses pilkada. Kekhawatiran ini telah menjadi realitas umum di masyarakat yang sesungguhnya menghendaki sebaiknya agar pilkada berjalan lancar dan aman. Semua pihak kawatir jika pilkada justru menjadi penyulut atau pemicu konflik yang telah ada dan memperluasnya dalam tingkatan yang lebih enskalatif dan mendalam. Kekawatiran ini bukan sesuatu yang mengada-ada atau didramatisir, tetapi jsutru lebih mengacu pada pengalaman masa lalu. Di era orde baru konstalasi sosial politik di permukaan kelihatan adem ayem, karena konon rezim orde baru yang berkuasa mampu menekan konflik sosial ke tingkat yang dapat dikendalikan. Tapi asumsi itu tidak semua benar sebab potensi konflik ternyata tidak mengecil atau mati justru semakin berkembang di bawah permukaan. Kedahsyatan dari manifestasi potensi konflik dapat dilihat di penghujung

dan pasca

jatuhnya rezim Soeharto. Rezim Soeharto yang didukung militer dengan mengedepankan pendekatan represif ternyata tidak mampu mematikan potensi

konflik

yang

ada,

tetapi

justru

semakin

mendorong

berkembangnya konflik yang kemudian meledak tak terkendali pasca jatuhnya rezim Soeharto. Kondisi demikian ini sering disebut sebagai bentuk euforia reformasi, tetapi juga manifestasi dari ledakan konflik yang terpendam. Lagi pula konflik sosial sesungguhnya senantiasa ada (omnipresent) atau ada dimana-mana. Keberadaannya melekat pada struktur sosial dan setiap kegiatan dan kehidupan sosial masyarakat, oleh karenanya tidak bisa dihilangkan. Dimanapun tempatnya, sejarah mencatat bahwa kekuatan yang dimiliki rezim otoritarian atau totalitarian tidak pernah mampu Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

6

membunuh potensi konflik, melainkan sekedar menekannya ke bawah permukaan tanpa meresolusikannya secara layak. Suatu saat rezim itu akan runtuk karena pembusukan yang terjadi di dalam (social and political decay) sebagaimana yang dialami rezim Soeharto. Dan seiring dengan bergulirnya demokratisasi, maka potensi konflik itu menjadi manifest, seolah tiba-tiba saja datang. Indonesia adalah contoh par-execelent akan hal ini, yang mana hingga saat ini belum menemukan sistem yang melembaga untuk mengelola konflik secara demokratis. Pemilu yang digelar tahun 1999 dan 2004 adalah salah satu upaya terpenting untuk mengkanalisasi konflik dan mengelolanya untuk tujuan produktif. 1. Dalam proses Penyaringan Balon Kepala Daerah (konflik dalam

rekruitmen kandidat) Ketidakjujuran dan manipulasi dalam proses pilkada, mulai dari tahap penyaringan calon yang layak menjadi Kepala Daerah (memenuhi dan mematuhi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah), penentuan jumlah pemilih (angka-angka statistik abstrak), perhitungan suara dan permainan-permainan kotor yang menipu rakyat (pemberian suara oleh manipulator Pilkada). Seleksi calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi normanorma obyektif –legal (profesional, kredibilitas, accountable) akan mengundang reaksi massa di daerah pemilihan. Rakyat berharap tim seleksi calon Kepala Daerah sungguh-sungguh bersih, berkompeten dan terpercaya. Permainan pada tahap pencalonan akan menyengsarakan keadaan daerah yang dipimpinnya. Yang layak dicalonkan adalah mereka yang benar-benar berkompetensi profesional dan berdedikasi dalam membangun daerah.


7

Proses rekruitmen kandidat calon kepala daerah sangat ditentukan oleh parpol meskipun semua orang dapat mengajukan dirinya, tapi harus melalui lembaga partai politik, walaupun sekarang sudah ada calon independent namun aturan masih belum mengaturnya secara lebih rinci. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan langsung, kesempatan bagi calon individu atau perseorangan terbuka luas, tapi justru hal ini telah meningkatkan potensi konflik yang lebih besar pula. Contoh konkrit yang telah melakukan pencalon independent adalah pencalonan Irwandy Yunus sebagai Calon Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Potensi konflik dalam rekruitmen calon dapat muncul apabila parpol menolak calon perseorang karena memiliki calon sendiri. Sementara calon perseorangan tidak dapat menerima penolakan tersebut. Seperti disebutkan dalam pasal 59 ayat (6) Undang-undang Pemerintahan Daerah bahwa parpol hanya dapat mengusulkan satu pasangan calin dan pasangan itu tidak dapat diusulkan lagi oleh parpol atau gabungan parpol lain. Dengan demikian, ada kecenderungan parpol atau gabungan parpol mengusulkan

pasangan

calon

pilihan

mereka

sendiri,

tanpa

mengakomodasi calon perseorangan. Padahal calon perseorangan itu bisa saja mengjukan klaim bahwa ia adalah tokoh yang berpengaruh, sehingga mampu meraup banuk suara pendukung. Klaim itu dinilai wajar mengingat pilkada langsung melibatkan suara rakyat sepenuhnya. Persoalannya, seringkali semua calon yang lolos seleksi atau gagal mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan luas. Menjadi persoalan jika kegagalan itu lebih disebabkan oleh keputusan parpol yang tidak mau mencalonkannya karena menilai ada calin lain yang lebih layak dan pas dengan kepentingan parpol yang mencalonkan. Biasanya ketika tokok sebagai calon perseorangan tidak dipilih sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh partai politik di daerah tersebut, maka tokoh yang bersangkutan dapat tersinggung dan marah. Hal inilah Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

8

yang memicu konflik di daerah, selama pelaksanaan pilkada langsung. Oleh karena itu perlu mekanisme terbuka dalam pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk calon perseorangan. 2. Dalam proses pemilihan Calon Kepala Daerah Para Calon Kepala Daerah dan Tim Suksesnya dalam kampanye sangat memahami hal ini. Memang biaya yang paling murah untuk memobilisasi massa adalah dengan membakar rasa fanatisme etnis dan golongan. Padahal kadar fanatisme antara masyarakat bawah dan elit politiknya berbeda. Fanatisme masyarakat bawah terhadap golongannya biasanya murni, sedangkan fanatisme para elite politiknya umumnya hanya semu, sekedar agar mendapat dukungan mayoritas saja. Bahkan dalam proses kampanye tidak jarang para juru kampanye dari Calon Kepala Daerah tertentu melakukan black campain, carracter assassination, intimidasi dan menggelorakan sentimen golongan ataupun kelompoknya serta yang tak dapat dielakkan lagi adalah mobilisasi massa yang bisa menimbulkan keributan antar para pendukung. Sedangkan dalam proses pemilihan, kondisi yang akan timbul yaitu adanya serangan fajar, sabotase, manipulasi data. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait baik dari pihak keamanan, Panwasda maupun penyelenggara (KPUD sampai petugas TPS). Kekecewaan dan ketidakpuasan sosial yang terkait dengan langkah-langkah prosedural pencalonan hingga pemilihan hanya akan mempertebal akumulasi sosial dalam masyarakat yang merasa “kalah” dalam pilkada. Bukan mustahil, perasaan-perasaan di atas akan memancing mereka untuk melakukan tindakan-tindakan konfliktual dalam masyarakat. 3. Mengentalnya Gejala Primordialisme Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

9

Dalam proses Pilkada gejala primordialisme sangat sulit disingkirkan, karena sikap keakuan antara inside dan outside atau ingroup dan outgroup pasti selalu menjadi lem perekat yang paling mudah dan murah dalam mempengaruhi emosi massa. Namun dibalik itu justru sikap primordialisme ini cenderung lebih mudah menyulut emosi massa, dan mudah menjadi benturan-benturan yang bisa menimbulkan tindak kekerasan. Tanpa pencerahan politik yang lebih baik, rakyat akan cenderung memilih calon-calon sedaerah, sesuku, sebahasa dan sebudaya. Sedangkan calon-calon yang sebenarnya lebih layak dan cocok akan tersingkir dari kalangan masyarakat yang belum dewasa dalam pendidikan politik. 4. Beberapa Kendala Teknis Penyelenggaraan Pilkada Di samping soal potensi konflik yang masih membayangin penyelenggaraan pilkada, muncul juga persoalan-persoalan teknis yang tidak kalah berat dan serius. Persoalan tekni sini tidak bisa dianggap sepele dibandingkan dengan persoalan lain seperti soal demokrasi dan potensi konflik karena jika tidak ditangani dengan baik, justru akan mengacaukan proses demokrasi dan memicu konflik yang lebih luas. Beberapa persoalan teknis penyelenggaraan pilkada yang masih belum terselesaikan biasanya bervariasi antar daerah, namun ada kesamaan diantara mereka yaitu soal mepetnya waktu yang tersedia dan kendala dana yang minim. Kedua hal ini membawa implikasi yang luas terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pilkada seperti proses distribusi logistik dan sosialisasi pilkada. Beberapa KPUD mengeluh soal minim dan belum turunnya anggaran, baik dari APBD maupun APBN. Bahkan diantara KPU kabupaten di daerah pemekaran ada belmu memiliki personel dan sebagian diantaranya dalam proses seleksi calon-calon anggota KPU


10

padahal pelaksanaan pilkada semakin dekat. Sebelum calon-calon itu terpilih dan diangkat KPU pusat, KPU kabupaten belum bisa melakukan pilkada. Sambil menunggu kucuran dana yang jumlahnya tidak banyak, KPUD harus tetap melaksanakan tugasnya, meskipun tidak optimal. Pilkada seharusnya menjadi ajang uji coba pluralisme politik tanpa melahirkan konflik terpola yang berbasiskan etnik, agama atau segala bentuk kebudayaan. Demokrasi dalam dirinya mengandaikan kesatuan kultural yang merangkul semua kelompok sosial. Suatu politik peradaban dalam membangun suatu demokrasi diharapkan dapat lahir dari pilkada. Kesadaran mendasar akan adanya keterkaitan antara demokratisasi dan konflik identitas kelompok sosial perlu ditumbuhkan sejak sekarang sehingga beberapa langkah antisipatif dapat ditempuh. Antena Early Warning System (EWS) perlu segera dipasang. Penegakan hukum positif secara bersih dan terpercaya dinantikan dalam pelaksanaan Pilkada. Sanksi hukum positif yang transparan selayaknya dikenakan

pada

pihak-pihak

yang

terbukti

mempermainkan

dan

memanipulasi Pilkada demi kepentingan-kepentingan terselubung golongan atau kelompok sosial tertentu. Pemantauan dan kontrol normatif oleh pemerintah pusat dalam kerja sama dengan masyarakat termasuk suatu kebutuhan mendasar. Disamping adanya wadah pengaduan masyarakat tentang langkahlangkah non prosedural dan langkah manipulatif dalam penanganan problematika sosial masyarakat, sebuah jembatan antar anasir sosial (etnis, agama, kebudayaan dan politik) perlu segera dibangun menyongsong Pilkada mendatang. Menghadapi potensial konfliktual, tampaknya nilai-nilai tradisi lokal berupa kesetiakawanan, kerjasama, saling percaya dan tenggang rasa antar kelompok sosial sudah waktunya dibangkitkan kembali setelah sekian lama dipolitisasi oleh pihak-pihak yang memanipulasi perkembangan sosial masyarakat yang begitu majemuk. Tugas Mata Kuliah Manajemen Sistem Aparatur dan Konflik Organisasi

11

Untuk itu sebagai langkah antisipatif penanggulangan konflik dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu diperhatikan antara lain : 1. Syarat calon Kepala Daerah harus sesuai dengan aturan main (UU maupun PP), bagi yang tidak memenuhi syarat, KPUD harus tegas untuk mencoret, jangan sampai ada kompromi-kompromi di belakang layar. 2. Penyelenggara ( KPUD sampai petugas TPS) dan Panwasda Pilkada harus tetap menjaga netralisasi, jangan sampai ada keberpihakan pada calon Kada tertentu. 3. Aturan kampanye harus tegas, artinya kalau ada peserta dan tim suksesnya yang melakukan pelanggaran terhadap aturan kampanye harus diberi sanksi dan ditindak. 4. Membangun etika politik siap kalah, sehingga apapun hasilnya jika

dilaksanakan dengan jurdil dan transparan maka siap menerima kekalahan itu. 5. Menghindari sikap primordialisme yang berlebihan. 6. Sosialisasi aturan main dalam Pilkada. Ini harus dilakukan semaksimal mungkin, mengingat untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara langsung, sehingga masyarakat benar-benar memahami dan mengerti aturan dan tata cara dalam Pilkada, bukan hanya sebagai formalitas politik saja. 7. Panwasda harus bisa mengantisipasi akan adanya serangan fajar ataupun serangan senja dalam bentuk apapun. Masyarakat tidak bisa maju dan berkembang hanya karena kebanggaan terhadap kelompok atau golongannya yang menjadi pemimpin, tetapi

dari

kebajikan

dan

kebijakan

pemimpin

itu

sendiri,

serta

penghayatannya terhadap moral yang diajarkan oleh agamanya. Sebagai saran, mari kita berpikir dengan jernih, kita pilih bersama orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin tanpa melihat kelayakan


12

asal etnis atau agamanya, kemudian kita dudukkan dia bersama-sama. Namun jika ternyata dia tidak becus, maka bersama-sama kita ingatkan dia.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Abdul Asri. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada. Jakarta: Pustaka Cidesindo. Sanit, Arbi. 1981. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali. Sjamsudin, Nazarudin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: Gramedia.


13

KADAR KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Recommend Documents