DRAFT AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIKANAN KABUPATEN BREBES

LAPORAN AKHIR

DRAFT AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIKANAN KABUPATEN BREBES

Oleh: Tim Universitas Pancasakti Tegal

KERJASAMA

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BREBES DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2008

Draft Akademik Raperda Perikanan

1

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul

: Draft Akademik Rancangan Peraturan Daeran Perikanan Kabupaten Brebes.

2. Personalia :  Penanggung jawab : Ka. Lemlit Universitas Pancasakti Tegal.  Kepala Proyek Nama lengkap

: Siswanto, S.H., M.H.

Pangkat / Gol

: Penata Tk I / III D.

Fakultas

: Hukum.

Universitas

: Pancasakti Tegal.

 Tim Peneliti

:

No.

Nama

Bidang Keahlian

1

Siswanto, S.H., M.H.

Ilmu Hukum

2

Indras Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ilmu Hukum

3

Gunistiyo, S.E.,M.Si.

Manajemen Keuangan

4

Ir. Kusnandar, M.Si

Perikanan

5

Ir. Nur Is Darmawan, M.Si.

Perikanan

6

Ir. Suyono, M.Pi.

Perikanan

 Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Brebes

 Waktu Penelitian

: 2 ( dua bulan ).

 Biaya penelitian

: Rp. 24.000.000,-

 Sumber biaya

: APBD Kabupaten Brebes. Tegal,

Nopember 2008

Mengetahui, Ka.Lemlit UPS Tegal,

Ketua Tim,




2

ABSTRAK

Tujuan dari pembuatan naskah akademik ini adalah untuk: memberikan penjelasan mengenai perlunya isu-isu pengelolaan sumberdaya perikanan diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes; memberikan acuan dalam merumuskan obyek dan lingkup peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan materi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Kabupaten Brebes; dan menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah: studi literatur dan dokumen; verifikasi data di Lapangan; dan konsultasi publik dan lokakarya (Workshop). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi: Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif); Analisis Tematik; dan Analisis Isi (Content Analysis). Dari hasil analisis disimpulkan bahwa regulasi hukum baik perdata maupun pidana merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas dan tegas, diantaranya meliputi: tata guna lahan dan perijinan, pengawasan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, serta pencurian dan tindak kriminal lain terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Dengan demikian dituntut untuk memberikan penjelasan mengenai perlunya isu-isu pengelolaan sumberdaya perikanan diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Dalam merumuskan obyek dan lingkup peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan materi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Kabupaten Brebes harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dasar hukum, dasar filosofis, dasar sosiologis, dan hasil kajian perundangundangan. 2. Asas, yaitu asas manfaat, asas pembangunan berkelanjutan, asas tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan desentralisasi, Asas pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, asas kesejahteraan masyarakat, asas keterpaduan, asas keterbukaan, dan asas keadilan pengelolaan. 3. Tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Peraturan Daerah tentang Perijinan Usaha Perikanan ini adalah: mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga sumber. daya perikanan yang ada dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang, memanfaatkan sumberdaya perikanan secara bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, menjaga ketestarian sumberdaya perikanan, dan mencegah, mengendalikan, memulihkan dan substitusi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan perikanan. 4. Sasaran pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Peraturan Daerah ini adalah: agar tiap pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, untuk mengendalikan sumber dampak dan tiap kegiatan/usaha sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan dapat ditekan, untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang, melibatkan masyarakat untuk


3

berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pernantauan dampak usaha perikanan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya perikanan. 5. Urusan dan kewenangan Kabupaten, prinsip dalam penentuan retribusi, pengaduan dan penyelesaian sengketa, sanksi administratif, sanksi perdata, penyidikan dan ketentuan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan adalah berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah yang akan disusun selain merupakan pembaharuan juga merupakan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Peraturan daerah yang masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 91 Tahun 1985 tentang Perikanan dan sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pilihan sesuai Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Peraturan Daerah diusulkan mengatur hal-hal atau materi yang berkaitan dengan: 1. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, 2. pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan; 3. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya; 4. pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 5. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu; 6. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan; 7. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan; 8. pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan; 9. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil; 10. pengelolaan perikanan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangundangan dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku; 11. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan wilayah daerah, dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia; 12. pengawasan perikanan. 13. retribusi sektor perikanan.


4

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK

iii

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR TABEL ................................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................

viii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Tujuan ..............................................................................................

2

C. Ruang Lingkup.................................................................................

2

D. Metodologi .......................................................................................

3

1. Teknik Pengumpulan Data..........................................................

4

2. Teknik pengolahan Data .............................................................

5

3. Teknik Analisis Data ..................................................................

6

E. Pengertian dan Batasan ....................................................................

7

F. Sistematika Dokumen ......................................................................

9

KONDISI DAN ISU SEKTOR PERIKANAN .....................................

12

A. Pengantar..........................................................................................

12

B. Potensi Sumber Daya Alam ............................................................

12

1. Geografis.....................................................................................

12

2. Topografis ...................................................................................

12

3. Klimatologi .................................................................................

13

4. Hidrologi .....................................................................................

14

C. Pendidikan, Sosial Ekonomi, Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat .................................................................................................

15

1. Pendidikan....................................................................................

15

2. Sosial Ekonomi ...........................................................................

16

3. Kependudukan ............................................................................

16


5

4. Kesehatan Masyarakat .................................................................

17

D. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ............................................

18

1. Perikanan Laut ...........................................................................

18

2. Perikanan Darat dan Payau .........................................................

19

3. Kolam..........................................................................................

19

4. Perairan Umum ...........................................................................

19

E. Isu-isu Sektor Kelautan dan Perikanan ...........................................

20

F. Analisis ............................................................................................

21

BAB III KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN ..........................

24

A. Dasar Hukum ..................................................................................

24

B. Dasar Filosofis ................................................................................

24

C. Dasar Sosiologis ..............................................................................

24

D. Kajian Perundang-undangan ...........................................................

25

BAB IV PRINSIP DAN MEKANISME PENGATURAN ................................

32

A. Asas, Tujuan dan Sasaran ...............................................................

32

1. Asas .............................................................................................

32

2. Tujuan .........................................................................................

34

3. Sasaran ........................................................................................

34

B. Urusan dan Kewenangan Kabupaten ...............................................

35

1. Sub Bidang Kelautan ...................................................................

35

2. Sub Bidang Umum ......................................................................

37

3. Sub Bidang Perikanan Tangkap...................................................

38

4. Sub Bidang Perikanan Budidaya .................................................

40

5. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.................................

43

6. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran .....................................

44

7. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan ....................................

44

8. Sub Bidang Investasi dan Peluang Usaha ...................................

44

C. Retribusi ...........................................................................................

45


6

D. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa............................................

46

E. Sanksi Administrasi ........................................................................

47

F. Sanksi Perdata .................................................................................

48

G. Penyidikan .......................................................................................

48

H. Ketentuan Pidana ............................................................................

49

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..............................................

50

A. Kesimpulan .......................................................................................

50

B. Rekomendasi.....................................................................................

51


7

DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

1. Ketinggian Tanah

13

2. Tingkat Pendidikan

15

3. Kepadatan Penduduk

16


8

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Langkah Penyusunan Naskah Akademik


3

9

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pemanfaatan sumber daya perikanan diarahkan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahtaraan rakyat dengan sebesar-besarnya namun tetap dengan tetap senantiasa menjaga kelestariannya. Hal ini diartikan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dilakukan secara rasional dan senantiasa seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan adalah dengan pengendalian usaha perikanan melalui perijinan.

Perijinan

selain berfungsi untuk pembinaan juga untuk memberikan kepastian usaha perikanan disamping untuk pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian. Pengembangan usaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum, perlu didorong dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diantaranya berupa berlakunya ijin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Kemudahan tersebut bukan berarti diberikannya keleluasaan bagi pengusaha khususnya pengusaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penetapan jangka waktu yang tertentu bagi beroperasinya kapal perikanan terkait dengan ketersediaan sumber daya perikanan. Di wilayah Kabupaten Brebes, hal-hal tersebut lebih dirasakan nilai pentingnya mengingat perairan pantai Kabupaten Brebes di bagian Barat secara administratif berbatasan langsung dengan perairan pantai Cirebon yang sudah lintas provinsi sehingga sering kali menimbulkan permasalahan sengketa penangkapan perikanan pantai. Selain hal tersebut, sebagaimana fenomena kegiatan usaha perikanan skala rakyat di tempat lain, permasalahan dikotomi antara kesulitan-kesulitan yang dihadapai oleh nelayan maupun pembudi daya ikan dengan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) juga dihadapi oleh kegiatan usaha perikanan di Kabupaten


10

Brebes. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No 16 Tahun 2006, tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, UU No 16 Tahun

1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan, UU No 9 Tahun 1985, tentang Perikanan, UU No 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, UU No 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No 11 Tahun 1974, tentang Pengairan, UU No 1 Tahun 1973, tentang Landas Kontinen Indonesia,UU No 16 Tahun 1964, tentang Bagi Hasil Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan, maka dipandang perlu untuk mengatur Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah. B. Tujuan. Tujuan dari pembuatan naskah akademik ini adalah untuk : 1. Memberikan

penjelasan

mengenai

perlunya

isu-isu

pengelolaan

sumberdaya perikanan diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. 2. Memberikan acuan dalam merumuskan obyek dan lingkup peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan materi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Kabupaten Brebes. 3. Menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. C. Ruang Lingkup. Naskah Akademik adalah uraian pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik untuk memberikan argumen-argumen ilmiah mengenai perlunya


11

pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah Kabupaten Brebes. Tindakan Pengelolaan ini meliputi upaya pemanfaatan potensi dan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Naskah Akademik ini berisikan tujuan, sasaran, potensi yang dimiliki, permasalahan perikanan, analisis teoritis, tinjauan terhadap perundang-undangan terkait, pokok-pokok pikiran, norma hukum, obyek dan lingkup pengaturan serta mekanisme pengaturan. D. Metodologi Untuk mendukung penyusunan naskah akademik yang komprehensif, sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perikanan Kabupaten Brebes diperlukan metode yang tepat dan praktis. Metode ini secara sistematik diharapkan akan mendapatkan datadata yang sahih (valid), sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan output yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam menyusun naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan. Berikut adalah diagram langkah di dalam penyusunan naskah akademik ini. Menentukan Topik

Merumuskan Masalah

TIM Penyusunan Draff Raperda

Menyajikan hasil studi sebagai rujukan

Membuat Desain Studi

Menganalisa Data

Mengumpulkan Data

Mengolah Data

Gambar 1 : Langkah Penyusunan Naskah Akademik

Rumusan permasalahan yang diturunkan dari topik telah dibahas di muka, demikian pula desain studi secara garis besar telah dijelaskan. Berikut langkah-langkah selanjutnya.


12

1. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Literatur dan Dokumen Studi dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang perkembangan kota, baik secara fisik maupun sosial. Pengkajian tentang teori-teori ini diperlukan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat Kabupaten Brebes. Di samping itu, studi juga dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

denqan

masalah

perikanan, utamanya dalam hal pengelolaan. Hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya digunakan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang gambaran umum Kabupaten Brebes beserta masalah-masalahnya, utamanya yang berkaitan dengan perikanan. Seluruh studi literatur dan dokumen ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang unsurunsur pokok dalam bidang pengelolaan perikanan di samping gambaran tentang standar minimal dan norma-norma hukum yang dapat digunakan dalam masalah pengelolaan perikanan di Kabupaten Brebes. b. Verifikasi data di Lapangan Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu masalah perikanan dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi permasalahan perikanan yang mungkin dilakukan demi kepentingan tertentu. c. Konsultasi Publik dan Lokakarya (Workshop) Konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan


13

yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif, sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (cross check) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua stake holders (pemangku kepentingan). Konsultasi publik ini dilakukan dengan warga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha, para pakar, instansi terkait, legislatif, dan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan asosiasi profesi hukum). Lokakarya (workshop) yang melibatkan masyarakat pemerhati, masalah perikanan, instansi terkait, LSM, dan masyarakat pemanfaat perikanan akan bisa menjadi wahana yang sangat efektif dan efisien untuk mendapatkan data. Lokakarya ini bisa diarahkan secara tematis untuk mendapatkan informasi-informasi serta pemikiran-pemikiran konstruktif yang mendukung penyusunan naskah akademik ini. 2. Teknik Pengolahan Data Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat, maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif (Neuman, 1997). Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif

didapatkan

melalui

proses

informal,

misalnya

melalui

wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik, tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (key


14

persons), tradisi, common sense, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini, tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan. 3. Teknik Analisis Data Setelah data diolah langkah berikutnya adalah proses analisis data. Ada tiga bagian proses analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil analisis yang menyeluruh. a. Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif) Substansi yang ditekankan pada bagian ini adalah hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, termasuk yang dilakukan dalam lokakarya. Analisis ini diharapkan bisa menggambarkan isu perikanan nyata yang secara langsung dihadapi masyarakat Kabupaten Brebes disamping mengetahui persepsi masyarakat tentang urgensi pengelolaan masalah-masalah perikanan di Kabupaten. Dalam bagian ini data alternatif menjadi cukup signifikan dijadikan bahan analisis meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk menghindari hasil analisis yang bias. b. Analisis Tematik Masalah-masalah perkotaan secara umum yang didapatkan dari literatur, kondisi nyata geografi, lingkungan, masyarakat Kabupaten Brebes, dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan bahanbahan yang dibutuhkan dalam bagian analisis tematik ini. Di samping itu, catatan hasil konsultasi publik dan

notulensi lokakarya juga

merupakan bahan-bahan yang sangat penting. Setelah dikategorikan dan diseleksi sesuai kebutuhan, bahan-bahan ini dianalisis untuk memperkuat argumen-argumen yang mendasari materi naskah akademik. c. Analisis Isi (Content Analysis) Dari Catatan yang ada perlu dikaji istilah-istilah yang sering muncul di dalam wawancara, lokakarya, konsultasi publik, sloganslogan perjuangan LSM, dll. Disamping itu, perlu dicermati dan dikaji


15

data alternatif (tradisi, mitos, dll) ~ berkembang kuat dan subur di tengah masyarakat dan, bahkan menjadi pedoman hidup mereka. Semua substansi ini diseleksi dan dipilah-pilah (coding) untuk menyusun unsur-unsur yang diperlukan, utamanya menentukan ruang lingkup peraturan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam masalah pengelolaan perikanan. E. Pengertian dan Batasan 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

mendinginkan,

menangani,

mengolah,

dan/atau

mengawetkannya. 6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi

dalam

pengumpulan

informasi,

analisis,

perencanaan,

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan


16

di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari. 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.


17

18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. 20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 21. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. 22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. 23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan. 25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. F. Sistematika Dokumen Naskah Akademik ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :


18

BAB 1. Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang mengapa naskah Akademik ini disusun, maksud

dan

tujuan,

ruang

lingkup,metode

yang

digunakan

dalam

pengumpulan dan analisis data yang diperoleh, pengertian dan batasan.

BAB 2. Kondisi Dan Issu Sektor Perikanan di Kabupaten Brebes. Bagian pertama pada bab ini memuat kondisi/potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes, meliputi : letak geografis, klimatologi, topografi, hidrologi, serta potensi di bidang pendidikan, social ekonomi, kependudukan dan kesehatan masyarakat. Disamping itu diuraikan tentang sumberdaya perikanan yang meliputi Sumberdaya Perikanan Laut, Sumberdaya Perikanan Darat, Sumberdaya Perikanan Pantai, Sumberdaya Perairan Umum. Selain itu diuraikan tentang issu-issu perikanan yang terjadi di Kabupaten Brebes yang meliputi : stok ikan, over fishing, konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan, ketidakseimbangan biaya produksi.

BAB 3. Kajian Hukum Pengelolaan Perikanan Bab ketiga menguraikan tentang landasan hukum penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan, kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan, terkait dengan otonomi daerah, serta dasar filosofis dan sosiologis. Kajian meliputi peraturan perundang-undangan nasional di bidang perikanan beserta peraturan pemerintah dan surat keputusan presiden, surat keputusan menteri terkait di bidangnya. Dikaji pula peraturan daerah di Tingkat Propinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Brebes di bidang perikanan.

BAB 4. Prinsip Dan Mekanisme Pengaturan. Bab keempat ini menguraikan tentang asas dan tujuan, wewenang dan tanggungjawab, system pengendalian, perijinan dan rekomendasi, pengelolaan sumberdaya

perikanan,

biaya,

pengawasan,

pengaduan,

penyelesaian

sengketa, sanksi (administratif, perdata), penyidikan dan ketentuan pidana dari rancangan peraturan daerah tentang perikanan di Kabupaten Brebes.


19

BAB. 5 Penutup. Bab ke lima berisikan draft raperda tentang perikanan Kabupaten Brebes beserta penjelasannya, yang merupakan bagian penutup dari naskah akademik Raperda Perikanan Kabupaten Brebes.


20

BAB II KONDISI DAN ISU SEKTOR PERIKANAN

A. Pengantar Kedudukan Kabupaten Brebes dalam konstelasi regional sangat strategis, karena keuntungan lokasional sebagai simpul atau transit point transportasi regional sebagai wilayah pintu gerbang menuju Propinsi Jawa Tengah dan simpil persimpangan menuju ke wilayah selatan Jawa Tengah dan ke wilayah timur Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan pantai. Daerah perbukitan mempunyai ketinggian 11 m – 875 m dari permukaan air laut, luas wilayah Kabupaten Brebes 1661,17 km2 terbagi dalam 17 Kecamatan dengan topografi 5 Kecamatan merupakan daerah pantai, terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan. Dengan batas-batas sebagai berikut : *

Sebelah Utara

:

Laut Jawa

*

Sebelah Timur

:

Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

*

Sebelah Selatan

:

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

*

Sebelah Barat

:

Propinsi Jawa Barat

B. Potensi Sumberdaya Alam 1. Geografis Posisi geografi Kabupaten Brebes terletak di pantai Utara Jawa Tengah paling barat, tepatnya pada 108o 41’ 37,7” - 109o 11’ 28,92” Bujur Timur dan 6o 44’ 56,5” - 7o 20’ 51,48”. Sedang luas wilayah mencapai 1661,17 km2 . Letak geografi Kabupaten Brebes ini dalam koridor pembangunan merupakan pintu gerbang Jawa Tengah dari arah barat. 2. Topografis Kabupaten Brebes terdiri dari dataran rendah (pantai) dan dataran tinggi (perbukitan, dengan topografi yang demikian Kabupaten Brebes memiliki berbagai macam kemiringan. Di bagian Utara yang merupakan


21

daerah pantai dan dataran rendah, memiliki kemiringan antara 0 – 2%, kemudian di bagian Selatan yang merupakan daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat bervariasi antara 2 – 50%. Dengan demikian ketinggian tanahnya juga bervariasi seperti terlihat dalam table 1 : Tabel 1. Ketinggian Tanah No 1

2

3

Daerah

Ketinggian (m dpl)

Daerah Pantai

1-5 m

Wanasari

1m

Brebes

3m

Tanjung

3m

Bulakamba

3m

Losari

5m

Daerah Dataran Rendah

5 – 23 m

Jatibarang

5m

Songgom

5m

Kersana

11 m

Ketanggungan

17 m

Banjarharjo

22 m

Larangan

23 m

Daerah Dataran Tinggi Bantarkawung

161 – 875 m 161 m

Bumiayu

162 m

Tonjong

175 m

Paguyangan

342 m

Salem

500 m

Sirampog

875 m

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2006. 3. Klimatologi Iklim atau (climate) adalah kumpulan statistika cuaca selama kurun waktu tertentu. Statistika cuaca yang dimaksud adalah nilai-nilai kuantitatif dan watak kejadiannya dari anasir meteorologist. Sedangkan anasir meteorologist merupakan nilai kuantitatif atau watak penciri yang dimiliki atmosfer (properties atmosphere) yang lazim diukur. Anasir iklim


22

yang dikaji meliputi suhu udara, kelembaban uara, hujan (kondensasi dan presipitasi), angina dan lama penyinaran matahari. Secara umum iklim di Kabupaten Brebes adalah tipe iklim tropis dengan suhu rata-rata 27,85 oC dan suhu udara minimum 21,70 oC yang terjadi pada bulan Januari - Februari, sedangkan suhu udara maksimum 34 o

C yang terjadi pada bulan September – Oktober. Curah hujan rata-rata

1595,0 mm. 4. Hidrologi a. Air Permukaan. Merupakan kondisi air tanah setempat yang khususnya pada kedalaman tertentu, dekat dengan permukaan tanah atau bahkan keluar ke permukaan tanah sehingga langsung berhubungan dan berbengaruh terhadapsifat fisik dan sifat rekayasa dari masa bebatuan dan tanah. Air permukaan merupakan factor penyumbang terhadap air tanah yang dapat mengakibatkan berkurangnya kuat geser tanah. Aliran permukaan berupa : aliran pada alur (erosi alur), aliran pada lembah (erosi lembah), aliran sungai (erosi sungai). b. Aliran Permukaan Di wilayah Kabupaten Brebes aliran permukaan yang paling banyak adalah aliran sungai (erosi sungai), selain itu juga dijumpai aliran pada lembah (waduk) (erosi lembah), aliran pada alur (erosi alur) dan saluran irigasi baik teknis maupun non teknis. Potensi air di Kabupaten Brebes bersumber pada sungai sungai yang mengalir di Kabupaten Brebes antara lain : Sungai Kaligangsa, Sungai Pemali, Sungai Balaikambang, Sungai Luwungmalang, Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, Sungai Kluwut, Sungai Babakan, Sungai Buntiris, Sungai Kebuyutan, Sungai Sinung, Sungai Tanjung, Sungai Bancang, Sungai Cisanggarung, Sungai Cikeruh, Sungai Erang, Sungai Pedes, Sungai Cigelagah, Sungai Cigunung, Sungai Cilakar, Sungai Ciraja, Sungai Rambatan dan ada dua waduk yaitu Waduk Malahayu dan waduk Penjalin.


23

c. Air Tanah Bebas Merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kabupaten Brebes yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali(dangkal) yang kedalamannya antara 3 – 18 m d. Air Tanah Tertekan Merupakan air yang terkandung di dalam lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batu kedap air, sehingga hamper tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit airnya sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan sekelilingnya. C. Pendidikan, Sosial Ekonomi, Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat. 1. Pendidikan. Klasifikasi pendidikan penduduk untuk masing-masing Kecamatan Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 2. Tingkat pendidikan No

Kecamatan

PT/ AKD

SMA

SMP

SD

TDK TAMAT

BLM PERNAH SEKOLAH 4152

1

Salem

774

2.565

5.525

22.723

9.349

2

Bantarkawung

778

3.497

7.474

33.640

18.580

8244

3

Bumiayu

2.477

11.218

18.189

30.402

12.357

5636

4

Paguyangan

946

4.457

8.671

27.699

19.918

8860

5

Sirampog

631

3.570

9.551

15.916

11.817

5311

6

Tonjong

982

5.073

9.899

18.725

12.688

5700

7

Larangan

1.092

5.326

11.991

37.576

36.912

16184

8

Ketanggungan

1.167

5.391

9.321

37.126

34.487

15224

9

Banjarharjo

928

3.575

6.837

40.859

28.235

12496

10

Losari

1.264

5.487

11.297

35.292

29.913

13055

11

Tanjung

972

4.061

7.640

26.468

22.338

9891


24

12

Kersana

672

3.403

6.772

19.407

12.992

5811

13

Bulakamba

1.619

7.838

14.344

46.187

36.356

15916

14

Wanasari

1.348

7.348

14.198

42.664

28.658

12653

15

Songgom

365

1.985

5.766

20.269

19.467

8498

16

Jatibarang

3.113

6.501

10.979

23.535

13.468

6073

17

Brebes

5.029

19.468

15.033

43.183

27.438

12429

Jumlah Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2006 2. Sosial Ekonomi Untuk tahun 2006 tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 62,19 % Sedangkan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 2006 adalah sebesar 82,68 %. 3. Kependudukan Kabupaten Brebes dengan luas wilayah 1661,17 km2 terbagi dalam 17 Kecamatan, terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan yang mempunyai pantai ada 5 , yaitu : Wanasari, Brebes, Tanjung, Bulakamba , Losari. Dilihat dari kepadatan penduduknya sebagaimana tergambar dalam table 3 Tabel 3 Kepadatan penduduk No

Kecamatan

Desa

Luas (Km2)

Penduduk

Kepadatan Penduduk per Km 369

1

Salem

21

152.09

56.096

2

Bantarkawung

18

205.00

91.534

447

3

Bumiayu

15

73.69

102.231

1.387

4

Paguyangan

12

104.94

92.022

877

5

Sirampog

13

67.03

60.573

904

6

Tonjong

14

81.26

68.748

846

7

Larangan

11

164.68

138.071

838

8

Ketanggungan

21

149.07

131.009

879


25

9

Banjarharjo

25

140.07

115.775

825

10

Losari

22

89.43

123.288

1.379

11

Tanjung

18

68.19

92.470

1.356

12

Kersana

13

25.23

62.577

2.480

13

Bulakamba

19

101.55

157.655

1.553

14

Wanasari

20

72.26

136.613

1.891

15

Songgom

10

50.72

73.383

1.447

16

Jatibarang

22

33.18

79.561

2.376

17

Brebes

23

82.30

154.785

1.881

Jumlah 293 1.661.17 1.736.401 Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2006.

1.045

Kecamatan Salem mempunyai jumlah penduduk terkecil 56.096 jiwa (3,22%) dan kecamatan Sirampog berjumlah 60.573 jiwa (3,48%), sedangkan kecamatan yang paling padat Kecamatan Bulakamba 157.665 jiwa (9,07%) dan untuk daerah pusat kecamatan Brebes sebanyak 154.785 jiwa (8,91%). Berdasarkan hasil regristrasi tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Brebes 1.736.401 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2006 sebesar 8.693 jiwa atau 0,50%. Kondisi tersebut memberikan arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya untuk menurunkan jumlah kelahiran memberikan hasil nyata. Penduduk Kabupaten Brebes berumur produktif

(15-64) tahun

berjumlah 1.079.879 jiwa, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif ( 0-14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2006 sebesar 1,6 jiwa yang berarti 1 orang penduduk usia produktif menanggung

1-2 orang

penduduk usia tidak produktif. Disisi lain penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. 4. Kesehatan Masyarakat. Perbaikan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan dengan cara pencegahan dan pembrantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengawasan air bersih,


26

D. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 1. Perikanan Laut a. Jumlah produksi dari sub sektor perikanan tangkap/laut berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2001 sampai dengan akhir 2007 dengan angka produksi 2,6 ton pada tahun 2001 yang meningkat sampai ke angka produksi tertinggi mendekati 3 ton pada tahun 2003 kemudian menurun sampai ke angka sekitar 1,5 ton pada tahun 2006 dan menurun lagi menjadi 1,2 ton pada akhir tahun 2007). b. Jumlah armada penangkapan ikan berfluktuatif, sekitar 3000 armada pada tahun 2001, turun menjadi 2600 armada pada tahun 2002 dan 2003, meningkat menjadi 2900 armada pada tahun 2004 lalu terus menurun menjadi 2700 armada pada tahun 2005, 2600 armada pada tahun 2006 dan turun secara signifikan pada akhir triwulan IV pada tahun 2007 menjadi 2100 armada. Armada tersebut sebagian besar berupa motor tempel sederhana, sedangkan armada yang berupa kapal motor relatif sedikit. c. Jumlah rumah tangga perikanan dari tahun 2001 sampai dengan 2008 berfluktuatif dan relatif stabil, berkisar 13.500 sampai dengan 15.000 rumah tangga nelayan. d. Fasilitas perikanan laut yang disediakan pemerintah berupa Tempat Pelelangan Ikan sejak tahun 2001 sampai dengan 2008 sejumlah 8 buah tersebar di sepanjang pantai Kabupaten Brebes dengan jmlah produk dominan di TPI Kluwut yang mencapai sekitar 75 % dari seluruh produksi perikanan laut di Kabupaten Brebes. e. Tidak ada kejadian pencurian ikan yang terdeteksi selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2007. Namun demikian tidak bisa dipastikan, bahwa pencurian tersebut benar-benar tidak ada mengingat pencurian ikan biasanya dilakukan di perairan lepas pantai dan relatif sulit untuk dideteksi.


27

2. Perikanan Darat dan Payau a. Jumlah produksi terus meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2001 sebesar 13 ton pada tahun 2001 menjadi 20 ton dengan nilai pada akhir tahun 2006 b. Produksi perikanan darat/payau didominasi oleh produksi tambak air payau. Luas lahan tambak meningkat dari tahun 2001 sebesar 8500 Ha pada tahun 2001 menjadi 9 900 Ha pada akhir tahun 2007. 3. Kolam a. Jumlah produksi

terus meningkat dari 106 ton pada tahun 2001

menjadi 155 ton pada akhir tahun 2006 b. Luas lahan kolam relatif stabil dari tahun 2001 sampai dengan 2007 seluas 114 Ha. 4. Perairan Umum a. Waduk 1) Jumlah produksi terus meningkat dari 115 ton pada tahun 2001, 218 ton pada tahun 2002, meningkat signifikan menjadi 451 ton pada tahun 2003 dan 971 ton pada tahun 2004 kemudian menjadi 1100 ton pada tahun 2005 dan meningkat 2 kali lipat menjadi 2000 ton pada akhir tahun 2006. 2) Waduk di Kabupaten Brebes ada dua buah, yakni Waduk Malahayu di Banjarharjo dengan luas 702 Ha dan Waduk Penjalin di Bumiayu dengan luas 125 Ha. Perbandingan jumlah armada, alat tangkap, nelayan dan produksi Waduk Malahayu dengan Waduk Penjalin sekitar 4 : 1. b. Sungai dan Karamba 1) Produksi relatif berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 68 ton pada tahun 2001, 135 ton pada tahun 2002, 131 ton pada tahun 2003, 142 ton pada tahun 2004, 108 ton pada tahun 2005 dan menjadi 180 ton pada akhir tahun 2006. 2) Keberadaan sungai-sungai di Kabupaten Brebes tersebar dari Kecamatn Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari. Draft Akademik Raperda Perikanan

28

E. Isu-Isu Sektor Kelautan Dan Perikanan 1. Produksi perikanan tangkap dari perairan pantai di Kabupaten Brebes cenderung menunjukan gejala over fishing (kelebihan tangkapan) yang ditunjukan dengan penurunan produksi ikan tangkapan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. 2. Sebagian besar pelaku usaha perikanan tangkap adalah nelayan kecil dengan menggunakan motor tempel yang daya jelajahnya sempit dan kemampuan tangkapnya relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksinya. Dampak yang diakibatkan adalah tidak seimbangnya biaya produksi penangkapan ikan dengan nilai produksi yang diperoleh. sehingga tingkat kesejahteraan nelayan relatif tidak meningkat dari tahun ke tahun. 3. Selain itu dengan keberadaan stok ikan yang semakin menipis memaksa nelayan untuk memperluas daerah penangkapannya sampai melintasi teritorial lain bahkan sampai lintas propinsi (Kabupaten Cirebon, Jawa Barat) yang terkadang menimbulkan konflik kepentingan dengan nelayan setempat. 4. Produksi perikanan darat/payau di Kabupaten Brebes didominasi oleh usaha budidaya tambak.

Dari aspek lahan dan lingkungan, usaha

budidaya air payau tersebut.

memiliki dua ancaman utama

yakni

pencemaran kualitas air media dan abrasi pantai. Penurunan kualitas air muara dan pantai terjadi akibat semakin banyaknya limbah domestik dan industri, disamping akibat kegiatan budidaya udang yang tidak ramah lingkungan pada waktu yang lalu.. Abrasi pantai terjadi dikarenakan gerusan arus/gelombang laut terhadap pantai yang semakin kehilangan kawasan penyangganya yang berupa

areal sabuk hijau (hutan

pantai/bakau). 5. Peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan darat maupun perikanan umum masih sangat dimungkinkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknik budidaya perikanan secara intensif namun dengan tetap menjaga aspek keramahan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan


29

upaya peningkatan kualitas genetika, perlakuan tertentu ntuk memacu pertumbuhan dan mengoptimalkan biaya produksi. 6. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan adalah dengan diversifikasi produk, peningkatan kualitas produk melalui pengolahan hasil perikanan, maupun peningkatan efektifitas dan efisiensi tata niaga hasil perikanan. F. Analisis Produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Brebes cenderung meningkat dari sekitar 15.000 ton pada tahun 2001 menjadi sekitar 19.000 ton pada tahun 2002, 20.000 ton pada tahun 2003, 30.000 ton pada tahun 2004, 31.000 ton pada akhir tahun 2005 namun menurun menjadi sekitar 26.000 ton pada akhir tahun 2006.. Demikian juga nilai produksinya juga meningkat terus dari sekitar Rp 140 milar pada tahun 2001 menjadi Rp 428 milar pada akhir tahun 2005. Dari total produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Brebes dari tahun 2001 sampai 2006, sekitar 70 – 85 % diperoleh dari produksi perikanan darat yakni tambak terutama dari Kecamtan Brebes dan Losari dengan didominasi oleh ikan bandeng sebagai kultivan utama Produksi perikanan tangkap dari perairan pantai di Kabupaten Brebes cenderung menunjukan gejala over fishing (kelebihan tangkapan) yang ditunjukan dengan penurunan produksi ikan tangkapan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Dampak yang diakibatkan adalah tidak seimbangnya biaya produksi penangkapan ikan dengan nilai produksi yang diperoleh. Hal ini lebih terasa lagi bagi nelayan, mengingat sebagian besar pelaku usaha perikanan tangkapan di Kabupaten Brebes didominasi oleh nelayan kecil dengan menggunakan motor tempel yang daya jangkaunya sempit dan daya tangkapnya relatif kecil. Selain itu dengan keberadaan stok ikan yang semakin menipis memaksa nelayan untuk memperluas daerah penangkapannya sampai melintasi teritorial lain bahkan sampai lintas propinsi (Kabupaten Cirebon,


30

Jawa Barat) dan

terkadang menimbulkan konflik kepentingan dengan

nelayan setempat. Kondisi produksi sektor kelautan dan perikanan pantai di Kabupaten Brebes tersebut tidak terlepas dari kondisi daya dukung lahan dan lingkungannya.

Di kawasan pantai dan perairan pantai telah terjadi

degradasi/penurunan

kualitas

lahan

secara

signifikan,

baik

berupa

pencemaran air pantai/muara sungai maupun abrasi pantai. Penyebab dari penurunan lahan dan daya dukung lingkungan tersebut berasal dari aktivitas alam berupa abrasi maupun karena aktivitas manusia baik domestik maupun industri yang tidak ramah lingkungan.. Selain hal tersebut, yang juga harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan pencurian ikan di perairan laut Kabupaten Brebes oleh kapal-kapal asing. Sampai tahun 2007 hal tersebut memang tidak terdeteksi namun bukan berarti dapat dipastikan tidak ada mengingat armada pengamannya masih sangat terbatas. Berkaitan dengan kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Brebes tersebut, maka diperlukan adanya upaya-upaya yang lebih efektif untuk mengatur usaha perikanan tangkap termasuk juga mengatur pengelolaan sumberdaya pendukungnya. Upaya regulasi tersebut harus dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen yang terkait dengan sub sektor perikanan tangkap di Kabupaten Brebes. Secara umum produksi perikanan darat mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai tahun 2006. Hal tersebut dikarenakan daya dukung produksinya relatif masih berada pada tataran normal. Peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan darat maupun perikanan umum masih sangat dimungkinkan dengan mengoptimalkan penerapan teknik budidaya perikanan secara intensif namun dengan tetap menjaga aspek keramahan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya pengaturan tata guna lahan budidaya, peningkatan kualitas genetika/benih ikan, pemberian perlakuan tertentu ntuk memacu pertumbuhan ikan dan mengoptimalkan biaya produksinya, penaggulangan penyakit ikan secara efektif, dan termasuk juga penelolaan sistem informasi perikanan dan kelautan yang akurat. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan nilai produksi kelautan dan


31

perikanan adalah dengan diversifikasi produk, peningkatan kualitas produk melalui pengolahan hasil perikanan, maupun peningkatan efektifitas dan efisiensi tata niaga hasil perikanan termasuk di dalamnya meliputi pengaturan retribusi dan semisalnya. Kegiatan usaha kelautan dan perikanan

bukan semata-mata

merupakan kegiatan teknis saja, namun merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari permasalahan sosial dan hukum.

Sering kali

terjadi, walaupun secara teknis, ekologis dan ekonomis tidak bermasalah namun pada sisi lain terjadi sengketa sosial maupun hukum sehingga akhirnya sebuah usaha kelautan dan perikanan menjadi

tidak lancar..

Berkaitan

dengan hal tersebut maka regulasi hukum baik perdata maupun pidana merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas dan tegas, diantaranya meliputi: tata guna lahan dan perijinan, pengawasan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, serta pencurian dan tindak kriminal lain terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan.


32

BAB III KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN

A. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai panduan dan pedoman secara vertikal adalah : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Peraturan Pemrintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap B. Dasar Filosofi Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan

perekonomian

nasional

dan

daerah,

terutama

dalam

meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi dayaikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. C. Dasar Sosiologis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan Draft Akademik Raperda Perikanan

33

metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. D. Kajian Perundang-undangan Pasal

33

Undang-undang

Dasar

1945

mengamanatkan

agar

pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan atau kelompok usaha bersama. Walapun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan.


34

Secara umum, penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum Indonesia, akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya. Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Di samping itu masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin. Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar. Di lain pihak, harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran, Pemerintah memberi bimbingan dan dorongan agar hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu pemerintah menyediakan tempat pelelangan ikan. Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu perusahaan perikanan Indonesia yang telah memperoleh manfaat dari pemanenan sumber daya ikan maupun usaha pembudidayaan di laut dan di


35

perairan lainnya di wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikanannya. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan dibebaskan dari pungutan perikanan. Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan, Pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan perusahaan perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. Beberapa perkembangan kebutuhan di bidang usaha perikanan tersebut di atas, dalam kenyataannya belum seluruhnya ditampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002. Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta kebutuhan masyarakat maka Kabupaten Brebes memandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang usaha perikanan dengan Peraturan Daerah. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Daerah Bukan Pajak guna menunjang pembangunan daerah, Penerimaan Daerah Bukan Pajak Kabupaten Brebes sebagai salah satu sumber penerimaan daerah perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


36

Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku di Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, maka kedua Peraturan Pemerintah tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku

Pada

Departemen

Kelautan

dan

Perikanan.

Dalam

perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 belum dapat mengakomodasi beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Jenis PNBP di bidang pembudidayaan ikan yang belum terakomodasi antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, jasa teknologi, jasa desiminasi, jasa pengujian laboratorium, jasa penggunaan fasilitas, dan jasa kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan di bidang penangkapan ikan antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing ulur dan jasa pengembangan penangkapan ikan. Adapun jenis PNBP di bidang pengolahan hasil perikanan yang belum terakomodasi antara lain jasa pengujian mikrobiologi, kimia serta sewa tempat dan sarana. Selain itu, beberapa besaran tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 terutama yang berasal dari pungutan perikanan, jasa karantina ikan, dan jasa


37

pendidikan dan pelatihan, kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dari segi upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dari segi kemampuan pengguna jasa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi

urusan

Pemerintah.

Dalam

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.


38

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan

pencapaian

efisiensi

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dan

demokratisasi

sebagai

esensi

dasar dari

kebijakan

desentralisasi. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan,kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.


39

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan

urusan-urusan

pemerintahan

yang

berdasarkan

kriteria

pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur,

dan

kriteria

sebagai

prasyarat

menyelenggarakan

urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berkaitan dengan hal di atas maka untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu, urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah maka Kabupaten Brebes dapat membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.


40

BAB IV PRINSIP DAN MEKANISME PENGATURAN

A. Asas, Tujuan, dan Sasaran 1. Asas Asa-sasas pengelolaan Sumberdaya Perikanan menurut Peraturan Daerah tentang Perijinan dan Usaha Perikanan ini adalah: a. Asas Manfaat Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada, harus dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi mendatang.. b. Asas Pembangunan Berkelanjutan Asas keberlanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya hak dan kewajiban tersebut, maka kemampuan pengelolaan sumberdaya perikanan harus memperhatikan kelestariannya. c. Asas Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Desentralisasi Asas tanggung jawab negara mengandung makna bahwa negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di sisi lain, mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayahnya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah lain, serta melindungi dari dampak kegiatan di luar wilayahnya. Asas Desentralisasi mengandung makna bahwa Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara keestariannya.


41

d. Asas Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Asas pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mengandung makna bahwa kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan sumberdaya perikanan bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Dengan meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, akan meningkatkan hasil produksi perikanan dan menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. e. Asas Kesejahteraan Masyarakat Asas kesejahteraan masyarakat mengandung makna bahwa pembangunan

sebagai

upaya

sadar

dalam

mengolah

dan

memanfaatkan sumberdaya perikanan, dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Oeh karena itu, penggunaan sumberdaya perikanan harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. f. Asas Keterpaduan Asas keterpaduan mengandung makna bahwa sumberdaya perikanan sebagal suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda, mengakibatakan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan. Pengembangan satu subsistem akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Pembangunan memerlukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya perikanan didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap serasi, selaras, dan tercapai keseimbangan subsistem. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan secara terpadu antar subsistem, antara pusat dengan daerah, dan lintas daerah sebagai ciri utamanya. Untuk itu dalam


42

menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan di daerah harus taat asas pada kebijakan nasional. g. Asas Keterbukaan Asas keterbukaan mengandung makna bahwa Peraturan Daerah tentang Perijinan Usaha Perikanan ini memberi ruang lebih luas pada masyarakat untuk berperan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan. h. Asas Keadilan Pengelolaan Asas keadilan pengelolaan mengandung makna bahwa setiap. orang berhak atas pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik dan benar. 2. Tujuan Tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Peraturan Daerah tentang Perijinan Usaha Perikanan ini adalah: a. Mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga sumber. daya perikanan yang ada dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang. b. Memanfaatkan sumberdaya perikanan secara bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. c. Menjaga ketestarian sumberdaya perikanan. d. Mencegah, mengendalikan, memulihkan dan substitusi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan perikanan. 3. Sasaran Sasaran pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Peraturan Daerah ini adalah: a. Agar tiap pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. b. Untuk mengendalikan sumber dampak dan tiap kegiatan/usaha sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan dapat ditekan.


43

c. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. d. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pernantauan dampak usaha perikanan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya perikanan. B. Urusan dan Kewenangan Kabupaten 1. Sub Bidang Kelautan 1) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penataan ruang laut diwilayah laut kewenangan Kabupaten.. 2) Melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir diwilayah laut kewenangan Kabupaten. 3) Melaksanakan

koordinasi

pengelolaan

terpadu

pemanfaatan

sumberdaya laut di wilayah kewenangan Kabupaten. 4) Melaksanakan

koordinasi

perizinan

terpadu

pengelolaan

dan

pemanfaatan wilayah laut 5) Pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah kewenangan Kabupaten. 6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 7) Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dan kapal tenggelam berdasarkan wilayah pemanfaatan dengan Pemerintah dan propinsi. 8) Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksptorasi, eksploitasi, konservasi dan pengetolaan kekayaan laut diwilayahnya 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang kelautan 10) Melaksanakan kegiatan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam 11) diwilayah pesisir dan laut kewenangan Kabupaten.. 12) Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan diwilayah perairan laut kewenangan Kabupaten..


44

13) Melakukan kegiatan penyerasian dan harmonisasi pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut. 14) Pelaksanaan

kegiatan

pencegahan

pencemaran

dan

kerusakan

sumberdaya ikan dan lingkungannya. 15) Melaksanakan koordinasi antar Kabupaten. dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta 16) lingkungannya. 17) Melaksanakan pembinaan dalam rangka perlindungan terhadap suaka perikanan diwilayah kewenangan Kabupaten.. 18) Melaksanakan penetapan perdagangan, pemasukan dan pengeluaran ikan dari dan ke luar wilayah Kabupaten.. 19) Melaksanakan perlindungan terhadap jenis ikan yang ditindungi 20) Peningkatan pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir yang diakibatkan oleh faktor alam maupun manusia. 21) Pelaksanaan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten.. 22) Melaksanakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfab spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Kabupaten.. 23) Melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Kabupaten.. 24) Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, kawasan konservasi dan rehabilitasi perairan di wilayah laut kewenangan propinsi. 25) Melakukan kegiatan rehabilitasi untuk kawasan pesisir dan pulaupulau kecil yang telah mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang). 26) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di wayah pesisir laut dan puau-puIau kecil. 27) Melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimailsasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di Kabupaten..


45

28) Memberikan

jaminan

terselenggaranya

pengeolaan

sumberdaya

kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional di wilayah laut kewenangan Kabupaten.. 2. Sub Bidang Umum 1) Pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah perairan Kabupaten. 2) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor perikanan di wilayah Kabupaten.. 3) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu. 4) Pelaksanaan kefjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya perikanan diwilayah perairan kewenangan Kabupaten.. 5) Memberikan bimbingan teknis pelaksahaan penyusunan zonasi dan lahan perairan untuk kepentingan perikanan diwilayah perairan laut Kabupaten.. 6) Mengumpulkan data dan informasi sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya. 7) Bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perlkanan. 8) Pelaksanaan pengelolaan wilayah perairan di Kabupaten.. 9) Peiaksanaan penelitian dan pengembangan SDKP di wilayah perairan Kabupaten.. 10) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten.. 11) Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten.. 12) Melakukan pengkajian dan evaluasi kinerja birokrasi dan perikanan di Kabupaten.. 13) Menyusun data ketenagakerjaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten.. 14) Mengumpulkan,

mengolah

dan

menganalisis,

petayanan

dan

menyebarluaskan informasi perikanan dan basil laut.


46

15) Mengumpulkan data dan informasi sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan di wiayahnya. 16) Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumberdaya perikanan. 17) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. 18) Melaksanakan pembinaan sosial ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. 19) Memberikan bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya alam hayati. 20) Menganalisis dan menanggulang residu bahan kimia komoditi hasil perikanan air tawar diwilayah kewenangan Kabupaten.. 21) Melaksanakan konservasi plasma nutfah perikanan dan ekosistemnya. 3. Sub Bidang Perikanan Tangkap 1) Mengawasi pengadaan kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT. 2) Melakukan prakiraan dan perhitungan produksi hasil perikanan tangkap 3) Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan (sarana penangkapan). 4) Mendemontrasikan dan kaji terap alat tangkap dan mesin perikanan (sarana penangkapan). 5) Menyebarluaskan prototipe alat tangkap dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan kepada nelayan 6) Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan. 7) Merekomendasikan dan melaksanakan pembinaan pembangunan kapal perikanan dengan ukuran sampal 10 GT. 8) Membangun, mengelola dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 9) Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten..


47

10) Kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada pelabuhan perikanan. 11) Member) izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam dengan ukuran sampai 10 GT) yang menjadi kewenangannya. 12) Memberikan rekomendasi izin usaha bagi kapal berukuran 10-30 GT. 13) Memberikan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan. 14) Memberikan bimbingan pengadaan, pengelolaan distribusi bahan baku dan hasil bahan pangan asal ikan. 15) Memberikanan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 16) Mengawasi dan memeriksa lalu lintas ikan hidup dari dan/atau kewilayahnya. 17) Mendemonstrasikan

dan

desiminasi

teknologi

dan

bimbingan

penerapan teknologi perikanan tangkap spesifik lokasi. 18) Mendorong berkembangnya galangan kapal perikanan. 19) Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan tidak lebih dan 10 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK serta tidak menggunakan tenaga kerja dan/atau modal asing. 20) Kewenangan

untuk

mengatur

dan

menyelenggarakan

Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) di petabuhan perikanan. 21) Mengawasi pengadaan kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT. 22) Memfasilitasi pendistribusian bahan bakar minyak untuk nelayan. 23) Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum diwilayah laut 4 mil. 24) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi statistik perikanan. 25) Melaksanakan kebijakan, norma, pedoman, kerangka acuan dan cetakbiru pernbangunan kapal perikanan.


48

26) Melaksanakan kebijakan, norma, pedoman dan kerangka acuan pembangunan dan pembuatan alat penangkap ikan. 27) Melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi pendaftaran kapal perikanan dibawah 10 GT. 28) Melaksanakan

pemberian

izin

dan

rekomendasi

pengadaan,

pembangunan kapal perikanan dibawah 10 GT. 29) Melaksanakan pendataan dan pelaporan pelaksanaan penetapan kebijakan, norma standar dan pedoman teknis produktivitas kapal dan alat penangkap ikan. 30) Melaksanakan

kebijakan,

norma,

pedoman,

kerangka

acuan

pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan fisik kapal perikanan dibawah 10 GT dan atau pendelegasian kewenangan pusat. 31) Melaksanakan penetapan kebijakan, norma, pedoman dan kerangka acuan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk efisiensi penangkapan ikan. 32) Melaksanakan

pemberian

izin

dan

rekomendasi

pengadaan,

pembangunan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan. 4. Sub Bidang Perikanan Budidaya 1) Pengendalian eradikasi penyakit ikan. 2) Mengamati, mengidentifikasikan, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat pembudidaya ikan/nelayan dari wilayah administrasinya. 3) Metaksanakan pemetaan potensi berdasarkan tata guna lahan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan pembudidaya ikan air payau, air tawar dan laut di wilayahnya 4) Mengamati, mengidentifikasikan, memetakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis cara pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan. 5) Menetapkan pemanfaatan lahan dan tata guna lahan pembudidayaan ikan.


49

6) Melakukan rehabilitasi kawasan pembudidayaan dengan tanaman mangrove serta perlindungan terhadap biota langka di wilayah pesisir dan laut. 7) Memberikan bimbingan, usaha perbenihan, menetapkan perizinan mutu benih, izin produksi serta melakukan pengawasan peredaran benih ikan. 8) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan induk dasar dan mutu benih. 9) Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) Lokal dan BBI Pantai. 10) Melaksanakan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan. 11) Mengawasi mutu pakan ikan dan bahan baku pakan ikan dalam peredaran. 12) Memberikan bimbingan teknis pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan. 13) Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan. 14) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan pembudidayaan ikan. 15) Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian izin penggunaan obat ikan dan pakan ikan (pengadaan penggunaan dan peredaran obat ikan dan pakan ikan). 16) Membimbing dan mengawasi pupuk dan pakan ikan di tingkat pembudidaya kan. 17) Menetapkan kebijakan pengadaan pakan ikan. 18) Memberikan bimbingan teknis pengelolaan saluran tersier untuk pembudidayaan ikan. 19) Memantau dan mengawasi penerapan standar teknis Pasar Benih Ikan. 20) Memantau peredaran obat ikan. 21) Memantau, mengawasi dan mengeluarkan izin usaha pembudidayaan Ikan sampai dengan wilayah laut Kabupaten..


50

22) Memberi bimbingan analisis usaha pembudidayaan ikan dan memasarkan hasil perikanan. 23) Memberi bimbingan usaha pembudidaya ikan, manajemen usaha pembudidayaan ikan dan pencapaian pola kerja sama usaha pembudidayaan ikan. 24) Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 25) Mengembangkan kawasan perbenihan air tawar dan air payau. 26) Sertifikasi perbenihan yang produksi induk/benih diedarkan antar kabupaten dalam provinsi. 27) Melaksanakan sistem informasi benih. 28) Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil pembudidayaan ikan. 29) Memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi ikan hidup dan ikan olahan antar Kabupaten.. 30) Membina

dan

mengembangkan

kerja

sama

kemitraan

usaha

pembudidayaan ikan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha. 31) Mendemonstrasikan teknologi dan bimbingan penerapan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 32) Memantau dan mengawasi penerapan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 33) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi pembudidayaan ikan 34) Pengoperasian,

pengumpulan

data

primer

komoditas

usaha

pembudidayaan ikan serta sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan dan perairan. 35) Memberikan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pembenihan. 36) Memberi izin usaha pertambakan (ikan di air tawar dan air payau) dan dilaut sampai dengan 4 mil yang tidak menggunakan tenaga kerja asing dan atau modal asing.


51

37) Membangun dan memelihara saluran tersier tambak dan kolam di wilayah Kabupaten. (diberikan batas luas lahan yang menggunakan saluran tersier). 38) Prakiraan dan perhitungan produksi hasil pembudidayaan dan benih ikan air tawar/payau/laut 39) Memberikan

kewenangan

fasilitasi

pembiayaan

usaha

bagi

pembudidayaan ikan. 40) Memberikan persetujuan operasional kolam pancing yang bersifat komersial termasuk pemberian bimbingari teknisnya. 41) Menetapkan tata ruang budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. 42) Menyediakan data/informasi pengembangan perikanan budidaya 43) Memberikan bimbingan teknis manajemen dan pengolahan prasarana irigasi untuk pembudidayaari ikan. 44) Merekomendasikan

atas

peredaran

pakan

ikan

(pengadaan,

penggunaan dan peredaran pakan ikan). 45) Melakukan bimbingan dan pengawasan dalam rangka sertifikasi budidaya. 46) Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB). 47) Mengamati, mengidentifikasikan, memetakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis cara pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan hama dan penyakit ikan. 48) Menetapkan tata ruang budidaya laut, budidaya air payau dan 49) budidaya air tawar. 5. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian 1) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan sosial budaya atau kearifan lokal setempat berdasarkan kewenangan wilayah laut. 2) Melakukan pengawasan dan perlindungan distribusi pengangkutan hasil laut.


52

3) Melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten.. 4) Melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan terhadap pulau-pulau di wilayah perbatasan 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran 1) Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha. 2) Melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 3) Membangun, merawat dan mengawasi operasional pasar ikan. 7. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan 1) Melakukan

pembinaan

dan

pengembangan

diklat

bagi

pembudidaya/nelayan berdasarkan potensi bidang perikanan di wilayahnya. 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang perikanan dan diklat kedinasan petugas perikanan sesuai dengan kebutuhan. 3) Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola pembudidaya ikan/nelayan. 4) Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan. 8. Sub Bidang Investasi dan Peluang Usaha 1) Melaksanakan promosi komoditas perikanan dan hasil laut. 2) Memberikan fasilitasi investasi di bidang kelautan dan perikanan. 3) Meningkatkan promosi dan minat investasi di kawasan pulau-pulau kecil.


53

4) Mendorong peningkatan investasi di pulau-pulau kecil. 5) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap calon investor pengembangan kawasan pulau-pulau kecil. 6) Meningkatkan

pembinaan

dan

pengelolaan

terhadap

lembaga

permodalan C. Retribusi 1. Pengadaan komoditas semi publik dapat dibiayai oleh retribusi 2. Manfaat dari pengenaan retribusi adalah mewujudkan rasa keadilan, menjamin efisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi, mendukung perluasan kapasitas produksi, meniadakan beban defisit anggaran dan lebih memudahkan dalam pengelolaannya. 3. Penentuan tarif retribusi dengan pendekatan biaya rata-rata dimasa datang yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: BOt+1 + BPt+1 + BKt+n Ht = TDt = PDt dimana: Ht

= Harga di tahun t;

TDt

= Tarif dasar untuk tahun t;

BO t+1 = Biaya operasi di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga/tarif dasar di tahun t BP t+1 = Biaya pemeliharaan di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga / tarif di tahun t BKt+n = Biaya konstruksi / modal di tahun mendatang yang digunakan Untuk perhitungan harga / tarif dasar di tahun t. PDt

= Jumlah pedagang yang dipergunakan untuk perhitungan harga / tarif dasar di tahun t;


54

D. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 1. Pengaduan Instansi yang bertanggungjawab di bidang usaha perikanan wajib menerima pengaduan atau laporan masalah eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan. 2. Instansi yang bertanggungjawab di bidang usaha perikanan wajib memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, memfasilitasi upaya penyelesaian atau melakukan upaya yang sekiranya penting dan berguna bagi penegakan hukum bidang perikanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 3. Penyelesaian Sengketa a. Bupati

wajib

mengambil

inisiatif

dan

tanggapserta

untuk

menyelesaikan masalah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah pemerintahan lain. b. Bupati bertanggunggugat atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes yang disebabkan karena kesalahan dalam pemberian izin usaha perikanan. c. Penyelesaian sengketa lingkungan sebagai akaibat usaha perikanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Untuk memfasilitasi sengketa di luar pengadilan, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi mediator dan/atau fasilitator. e. Lembaga Penyedia Jasa ini dapat dibentuk baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pembentukan dan mekanisme kerja lembaga penyedia jasa akan diatur dalam Peraturan Bupati.


55

f. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Sanksi Administratif 1. Apabila ada dugaan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akaibat usaha/kegiatan perikanan maka Bupati atau pejabat lain yang berwenang dapat meminta dilakukan Audit Lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atas biaya yang dibebankan pada penanggungjawab dan/atau pelaku; 2. Audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat dilakukan oleh perorangan/badan/lembaga indipenden yang berkompeten yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten. Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak, maka Bupati berwenang memaksakan untuk dilakukan audit lingkungan dengan bantuan aparat keamanan. Hasil audit lingkungan ini akan diumumkari kepada masyarakat. 3. Bupati berwenang melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk: mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran; menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran; melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, pemulihan atas beban biaya dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada Butir (3) didahului dengan perintah Bupati. 5. Bupati berwenang pula melakukan: a. Peringatan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya pcemaran dan/atau kerusakan lingkungan; b. Paksaan Pemerintah (bestuur dwang); c. Pencabutan rekomendasi atau izin usaha/kegiatan bagi usaha/kegiatan yang mendapatkan ijin dari Pemkab; d. Memberikan

rekomendasi

kepada

Pemerintah

Provinsi

yang

berwenang selaku pemberi ijin, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.


56

6. Mekanisme paksaan pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. F. Sanksi Perdata 1. Setiap usaha/kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah tentang usaha perikanan di wilayah Kabupaten Brebes dapat dikenai sanksi perdata berupa penggantian kerugian dan/atau pembayaran kompensasi dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Dwangsom dapat dibebankan kepada pelaku usaha/kegiatan yang telah terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 3. Instansi yang bertanggung jawab di bidang usaha perikanan dapat menangani sengketa lingkungan. G. Penyidikan 1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawal Negeri Sipil. 2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada butir di atas berwenang: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha perikanan; b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang usaha perikanan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang usaha perikanan; d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha perikanan; e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidäng usaha perikanan;


57

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha perikanan. 3. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawal Negeri Sipil bagaimana dimaksud dalam Butir (1) wajib berpedoman padä ketentuan Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. H. Ketentuan Pidana 1. Sanksi pidana dapat diterapkan terhadap orang perseorangan, badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya perikanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Sanksi pidana juga dapat diterapkan terhadap mereka yang karena kealphaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat usaha perikanannya. 3. Selain sanksi pidana sesuai dengan perundangan yang berlaku juga dapat dilakukan tindakan tata tertib.


58

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Berkaitan dengan isu-isu pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Brebes, maka diperlukan adanya upaya-upaya yang lebih efektif untuk mengatur usaha perikanan termasuk juga mengatur pengelolaan sumberdaya pendukungnya. Upaya regulasi tersebut harus dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen yang terkait dengan sub sektor perikanan di Kabupaten Brebes. Regulasi hukum baik perdata maupun pidana merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas dan tegas, diantaranya meliputi: tata guna lahan dan perijinan, pengawasan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, serta pencurian dan tindak kriminal lain terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Dengan demikian dituntut untuk memberikan penjelasan mengenai perlunya isu-isu pengelolaan sumberdaya perikanan diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Dalam merumuskan obyek dan lingkup peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan materi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Kabupaten Brebes harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 14.

Dasar hukum, dasar filosofis, dasar sosiologis, dan hasil kajian perundang-undangan.

15.

Asas, yaitu asas manfaat, asas pembangunan berkelanjutan, asas tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan desentralisasi, Asas pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, asas kesejahteraan masyarakat, asas keterpaduan, asas keterbukaan, dan asas keadilan pengelolaan.

16.

Tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Peraturan Daerah tentang Perijinan Usaha Perikanan ini adalah: mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga sumber. daya perikanan yang ada dapat


59

dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang, memanfaatkan sumberdaya perikanan secara bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, menjaga ketestarian sumberdaya perikanan, dan mencegah, mengendalikan, memulihkan dan substitusi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan perikanan. 17.

Sasaran pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Peraturan Daerah ini adalah: agar tiap pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat memberikan

manfaat

sebesar-besarnya

kepada

masyarakat,

untuk

mengendalikan sumber dampak dan tiap kegiatan/usaha sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan dapat ditekan, untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang, melibatkan pelaksanaan

masyarakat dan

untuk

pernantauan

berpartisipasi dampak

dalam

perencanaan,

usaha perikanan

terhadap

pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya perikanan. 18.

Urusan dan kewenangan Kabupaten, prinsip dalam penentuan retribusi, pengaduan dan penyelesaian sengketa, sanksi administratif, sanksi perdata, penyidikan dan ketentuan pidana.

B. Rekomendasi Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah yang akan disusun selain merupakan pembaharuan juga merupakan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Peraturan daerah yang masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 91 Tahun 1985 tentang Perikanan dan sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk


60

melaksanakan urusan pilihan sesuai Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Peraturan Daerah diusulkan mengatur hal-hal atau materi yang berkaitan dengan: 1. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, 2. pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan; 3. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya; 4. pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 5. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu; 6. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan; 7. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan; 8. pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan; 9. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil; 10. pengelolaan perikanan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangundangan dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku; 11. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan wilayah daerah, dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia; 12. pengawasan perikanan. 13. retribusi sektor perikanan.


61

DRAFT AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIKANAN KABUPATEN BREBES

Recommend Documents