S0

Pedoman Tata Kerja PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0  Buku Kesatu Revisi 02  Buku Kedua Revisi 03

15 April 2015

Indonesia SCM Summit Oil & Gas Industry

Tujuan Penyusunan PTK007 Rev.03

1. Percepatan & Penyederhanaan Proses Tender 2. Peningkatan Keutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri 3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

4/15/2015

-Property of SKK Migas-

2

4/15/2015


3

Kebijakan Umum Mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri

Mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri

Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

4/15/2015


4

Ketentuan Umum - Mengacu Pada Instansi Pemerintah Membidangi Industri Minyak Dan Gas Bumi Nilai TKDN

Tata cara perhitungan TKDN barang dan jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

Buku APDN

Mewajibkan KKKS untuk menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.

AML Approved Manufacturer List

Kontraktor KKS dan Penyedia Barang/Jasa harus mengacu Buku APDN dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan Approved Manufacturer List (AML).

SNI

KKKS harus menggunakan SNI untuk barang atau peralatan yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi

Preferensi Harga

dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN. -Property of SKK Migas-

4/15/2015

IMPORT Hanya Bila Tidak Memenuhi Se-kurang2nya :

I. KUALITAS

II. WAKTU

 Test, dan  Persetujuan Teknis SKK Migas  Tender,  Survei Independen, atau

 Asosiasi

III. HARGA

 Kewajaran Harga  OE atau koreksi OE

dan /atau NON-APDN 5

Sekilas Ketentuan Keberpihakan Dalam Negeri

4/15/2015


7

Komponen Dalam Negeri

Komponen Dalam Negeri Komponen Dalam Negeri Barang Komponen Dalam Negeri Jasa

Barang

Jasa

: Di lakukan proses akhir fabrikasi sebahagian/ keseluruhan di Indonesia : Akhir Pengerjaan dilakukan sebahagian/ keseluruhan Bab III 2. & 3.

di Indonesia

TIDAK DIPERHITUNGKAN DALAM TKDN Komponen non-biaya jasa 4/15/2015

Keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang -Property of SKK Migas-

8

Perhitungan TKDN Alat Kerja PTK 007 Rev II Asal Alat Kerja

DN LN

4/15/2015

Kepemilikan

Nilai TKDN

PTK 007 Rev.03 Kepemilikan

Nilai TKDN

Perusahaan Dalam Negeri

100 %


100 %

Perusahaan Nasional / Asing

75 %

Perusahaan Nasional

75 %

Perusahaan Asing

50%


100 %


75 %

Perusahaan Nasional / Asing

0%

Perusahaan Nasional 50% Perusahaan Asing

Apresiasi Invenstasi


0%

9

Target Capaian TKDN Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

BARANG No

KOMODITAS

JASA No.

Target Capaian TKDN (%) Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(20132016)

(2017-2020)

(20212025)

1.

Fuel

60

75

95

2.

Pelumas

50

60

70

3.

Pipa Pemboran (OCTG) - Hi Grade - Low Grade

25 15

40 25

55 40

4.

Pipa Penyalur (linepipe)

50

65

80

5.

Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia

40

60

80

3.

Jasa Perkapalan

6.

Electrical Submersible Pump

15

30

50

4.

Jasa Pesawat Udara

7.

Pumping Unit

40

55

70

5.

8.

Machinery & Equipment

20

30

50

9.

Wellhead dan Xmas tree -Darat -Laut

40 15

60 35

80 50

Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi -Darat -Laut

Lain-lain

15

25

40

1.

10.

4/15/2015

2.

Target Capaian TKDN (%)

KOMODITAS

Jasa Pemborongan EPCI -Darat -Laut Jasa Pemboran - Darat - Laut

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(20132016)

(2017-2020)

(2021-2025)

50 35

70 45

90 55

55 35

75 45

95 55

75

85

95

80

90

100

60 15

75 25

90 35

6.

Jasa FEED

60

70

80

7.

Lain-lain

40

60

80


10

4/15/2015


11

Ketentuan Audit Tipikor BAB VIII Dokumen Pemilihan PBJ Hal. 71

2.4 Dokumen pendukung kualifikasi ....: 2.4.1 Surat Pernyataan di ttd Pimpinan Tertinggi ...: 2.4.1.7. Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign

Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau AntiBribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital

4/15/2015

Bab XII Kontrak Hal. 195

2. Isi Kontrak 2.27 Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign

BAB XIII Penilaian Kinerja Hal. 206

2. Pengawasan 2.1 Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign

Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau AntiBribery and Corruption

(ABC) kepada KKKS berdasarkan data hardcopy Corrupt Practices dan data digital. Act (FCPA), dan/atau AntiPengawasan ini dapat Bribery and Corruption dilakukan secara pre, (ABC) kepada perusahaan current dan post audit: Pelaksana Kontrak. 2.1.1 Pengawasan internal: Pelaksana Kontrak wajib KKKS dan/atau SKK Migas menyampaikan data atau auditor yang ditunjuk hardcopy dan data digital SKK Migas, dan kepada auditor independen 2.1.2 Pengawasan yang ditunjuk oleh KKKS eksternal: auditor dan/atau SKK Migas. pemerintah dan eksternal lainnya -Property of SKK Migas-

BAB XIV Pengelolaan PBJ Hal. 214

5.3 Kategori Hitam 5.3.2 Siapapun yang untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja KKKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS.

12

Ketentuan Baru / Perubahan Topik

Ketentuan

Masa Berlaku

Dianggap masih berlaku dengan bukti tanda terima dokumen

Surat/

perpanjangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau

Sertifikat

badan yang berwenang, dengan ketentuan: 1. Tanggal tanda terima dokumen perpanjangan harus sebelum tanggal habisnya masa berlaku surat maupun sertifikat; dan 2. Untuk surat-surat dianggap berlaku sampai dengan masa penyampaian: a. Sistem satu sampul dan dua sampul  disampaikan dalam dokumen penawaran; atau b. Sistem dua tahap disampaikan dalam dokumen penawaran tahap-II (kedua).

4/15/2015


13

Ketentuan Baru / Perubahan Topik

Ketentuan

Pengadaan Kegiatan Khusus

 Menara Pengeboran Laut & Pendukungnya, Jasa Seismik (offshore & swamp)  Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung  Perpanjangan Sewa FSO/FPSO/FPU  Penunjukan Langsung  Menara Pengeboran Darat & Pendukungnya, EPC (offshore & swamp) /Sewa FSO/FPSO/FPU  Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas

Bila lelang awal gagal:  Karena kurang jml Peserta  Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung yg lulus PQ  Karena harga > OE  Peserta menawarkan harga baru

Metode Tender EOR (Enhanced Oil Recovery EOR)

Laboratory-test , field test hingga pilot project

4/15/2015

bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi.  Dapat dilakukan penunjukan langsung.  Tidak memerlukan HPS/OE.  Pelaksanaan mengacu pada anggaran  Kontrak implementasi proyek EOR menggunakan -Property of SKK Migas14 kontrak multi years

Ketentuan Baru / Perubahan

Topik Batasan Perubahan Lingkup Kerja

Ketentuan  Nilai PLK disebabkan aspek teknis/operasional tidak dibatasi besarannya (sesuai kebutuhan operasi)  Nilai PLK disebabkan proses Tender dibatasi maksimal: 10% untuk non-drilling/non-konstruksi terintegrasi; dan  25% untuk drilling/konstruksi terintegrasi  Tetap mengacu pada Ketentuan PP79

HPS/OE

 Setelah negosiasi bersamaan HPS/OE dapat direvisi maksimal 10% dari nilai HPS/OE awal.  Khusus offshore & swamp untuk rig pengeboran dan jasa pendukungnya, serta pekerjaan EPC: HPS/OE dapat direvisi maksimal 30% dari nilai HPS/OE awal.

4/15/2015


15

Ketentuan Baru / Perubahan

Topik

Ketentuan

Lokasi

Kebijakan Umum

Pelaksanaan



Pengadaan

Bagi KKKS dalam tahap Eksploitasi, Proses Tender untuk paket Tender Kebutuhan penunjang operasi lapangan

dengan

nilai

perkiraan

paket

Tender

sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US$500,000.00 (lima ratus

ribu

dolar

Amerika

Serikat)

wajib

diselenggarakan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS. 

KKKS dapat melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai Kemampuan Penyedia Barang/Jasa di provinsi daerah

4/15/2015


operasi utama KKKS.

16

Batasan Nilai Metode Pengadaan dan Golongan Usaha Usaha Besar

US$1.jt

US$1.jt Kondisi Khusus

Kondisi Khusus

Kondisi Khusus Usaha Menengah

US$500.rb

US$250.rb Usaha Kecil

US$20.rb PELELANGAN UMUM/TERBATAS 4/15/2015

PELELANGAN SEDERHANA

PEMILIHAN LANGSUNG -paa-

PENUNJUKAN LANGSUNG 17

Tidak ada syarat Tidak ada syarat Kuorum.. Kuorum.. Tender Barang Wajib Barang NonWajib

Barang NonAPDN Jasa Lainnya, Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN

Percepatan Tahapan Proses Tender

Lelang Awal

Lelang Ulang

Proses Lanjutan *

Lelang Terbatas

Lelang Terbatas

Lelang Umum

15%

5%

0%

Lelang Terbatas

Lelang Umum

Pemilihan Langsung

5%

0%

0%

Lelang Umum

Lelang Umum

Pemilihan Langsung

0%

0%

0%

Lelang Umum

Lelang Umum

Pemilihan Langsung

35% • 30%; atau sesuai • 5%; atau kondisi tertentu • Sesuai min 3 min 5% Penaw. Teknis

Preferensi TKDN Semua nilai

≥ US$250 ribu atau Rp 2,5 miliar

• 15% atau • 0%

*Berlaku apabila dalam lelang ulang tidak ada penawaran yang masuk atau tidak ada yang lulus teknis, atau tidak ada kesepakatan harga -Property of SKK Migas4/15/2015 19

Tender Jasa Jenis Jenis Tender TenderPekerjaan KonstruksiJasa

Nilai Tender

Onshore

KONSORSIUM ≤ Rp2000M

Nilai Tender

(US$200jt)

Peserta Tender • PDN Peserta • PN • PDN-PDN Tender Pemuka • PDN-PN

PEMUKA Konsorsium Leadfirm Porsi Min PDNPDN * KONSORSIUM Porsi Min PDN

•50% Nilai Kontrak •50% Nilai Jasa

Pekerjaan Konstruksi Lainnya/Jasa Konsultansi

> Rp200M (US$20jt) Harus dengan Perusahaan Rp200M > Rp2000M ≤ Rp200M • PDN (US$20jt) (US$200jt) (US$20jt) • PNRp2000M Dalam Negeri

≤ Rp200M (US$20jt)

> Rp2000M (US$200jt) • PDN

• PN • PDN • PDN-PDN • PN • PDN-PN

Offshore & Sw am p

• PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA PDN • PDN-PN-PA

• PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN

(US$200jt) • PDN-PDN • PDN • PDN-PN • PN • PDN-PA • PDN-PDN • PDN-PN-PA

• PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PA PDN/PN • PDN-PN-PA • PDN-PN-PA

- Perusahaan Dalam Negeri

PDN/PN • 50% Nilai Kontrak PDN

- Perusahaan Nasional PDN/PN PDN/PN • 30% Nilai Kontrak

•30% Nilai Nilai Jasa•15% Nilai • 30% - TIDAK bisa Perusahaan Asing Kontrak Kontrak Kontrak

•30% Nilai Nilai Jasa•50% Nilai • 50% Kontrak

• 30% apabila sbg •30% Nilai •50% Nilai anggota konsorsium Jasa

Jasa

• 15% apabila sbg •30% Nilai •15% Nilai anggota konsorsium Jasa

Jasa

- Porsi Jasa & Barang PERUSAHAAN sbg anggota konsorsium Pelaksanaan Jasa DALAM - Porsi anggota konsorsium 25% sbg 50% sbg negeri 50% sbg 50% sbg 50% sbg • O Porsi Maks dalam dalam negeri subkontraktor subkontraktor subkontraktor subkontraktor subkontraktor NEGERI PA * Dikecualikan untuk pengadaan m enara pengeboran lepas pantai (offshore dan sw am p) - Sub-kontraktor Perusahaan Nasional Porsi Maks PA apabila * •30%

Pelaksanaan 4/15/2015

25% apabila sbg subkontraktor subkontraktor & •20% •20% apabila 30% •20%sbg apabila •10% apabila anggota Konsorsium sbg anggota sbg anggota sbg anggota sbg anggota konsorsium konsorsium konsorsium konsorsium 50% dilaksanakan di 30% dilaksanakan di

50% dilaksanakan -Property of SKK Migas- di dalam negeri

20

Batasan Minimal TKDN Tender Jasa 100%

Ketentuan Awal

Penentuan lebih tinggi/rendah tetap mempertimbangkan prinsip dasar rantai suplai dengan ketentuan: 1. Sesuai batasan minimal TKDN dalam Daftar Pengadaan (Procurement List); 2. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas; 3. Historical data; atau 4. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:

35%



5%

  

4/15/2015


Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi; Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten; atau Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan.

21

Preferensi Harga – Barang

Preferensi TKDN Syarat

Besaran Preferensi

4/15/2015

Preferensi Status Perusahaan

 TKDN ≥ 25%

 TKDN ≥ 25%  Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri

 Preferensi maksimal 15%

 Preferensi = 2,5%

 Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)


22

Preferensi Harga Jasa

Preferensi TKDN Syarat

Besaran Preferensi

4/15/2015

Preferensi Status Perusahaan

 TKDN ≥ 30%

 TKDN ≥ 30%  Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri  Porsi pelaksana pekerjaan oleh PDN minimal 50%  Porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah Indonesia min 50%

 Preferensi maksimal 7,5%  Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)

 Preferensi =


 7,5% (untuk PDN atau Konsorsium(PDN-PDN))  5% (Konsorsium (PDN-PN-PA) dengan pemuka PDN)

(Pembobotan sesuai dengan kategori perusahaan dalam buku APDN Jasa.) 23

Bobot Normalisasi Kategori Penyedia Jasa Berdasarkan Buku APDN Jasa Bobot No

Kategori Dalam APDN Jasa

Perusahaan DN (7,5%)

Konsorsium Dengan Perusahaan DN Sebagai Leader (5%)

100%

100%

1

Diutamakan

2

Dimaksimalkan

75%

75%

3

Diberdayakan

50%

50%

4

Non-APDN

25%

25%

Bobot Normalisasi diberlakukan kepada Preferensi Status Perusahaan

4/15/2015


24

Preferensi Barang/Jasa Preferensi Barang

PTK 007 Revisi 2

PTK 007 Revisi 3

TKDN x 15% Preferensi barang maksimal : 15%

Jasa

TKDN x 7,5% Preferensi jasa maksimal : 7,5%

PTK 007 Revisi 2

PTK 007 Revisi 3

Persentase TKDN

32%

32%

32%

Target TKDN*

25 %

25%

40%

32 % x 15%

32%/25% x 15%

32%/40% x 15%

Preferensi Barang

3,2%

15%

*Target TKDN mengacu pada Permen ESDM No 15 tahun 3013 * 4/15/2015 Target TKDN unsur Barang pada Kontrak Jasa mengacu -Property of SKK Migas-pada Target TKDN Jasanya

12%

25

Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka PEMBINAAN

 Mendorong Proses Perbaikan Berkelanjutan  Hanya dikenakan pada Perusahaan  Sanksi dengan batas waktu  Masa Pembuktian  Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk konsorsium,

4/15/2015


BAB XIV

sanksi terhadap semua anggota konsorsium 26

Penutup

Pedoman ini mulai berlaku tanggal 28 Maret 2015

Proses Tender yang telah melewati tahap rapat penjelasan, atau bila proses Tender tidak melakukan rapat penjelasan tetapi telah melewati masa lima hari kerja sebelum tanggal penyampaian dokumen penawaran, dilanjutkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011. Ketentuan ini tidak berlaku untuk batas kewenangan KKKS dalam tahap Eksplorasi dan KKKS dalam tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 1. dan 2.

4/15/2015


27

Disclaim er

Materi presentasi ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Apabila terdapat keputusan yang berdampak hukum maka yang berlaku adalah materi yang tercantum pada buku pedoman Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 dan Buku Kedua Revisi 03.

4/15/2015


28

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)

KANTOR PUSAT 4/15/2015 of SKK MigasGedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39,-Property 40 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA

PO BOX 4775 Telepon : +62 2129 2924 1607 Faksimile : +62 21 2924 9999

S0

Recommend Documents