S0

Pedoman Tata Kerja PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0  Buku Kesatu Revisi 02  Buku Kedua Revisi 03

18 Februari 2015

Sosialisasi kepada Asosiasi Usaha

Disclaimer

Materi presentasi ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Apabila terdapat keputusan yang berdampak hukum maka yang berlaku adalah materi yang tercantum pada buku pedoman Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 dan Buku Kedua Revisi 03.

2/20/2015

-paa-

2

Tujuan Penyusunan PTK007 Rev.03

1. Percepatan & Penyederhanaan Proses Tender

2. Peningkatan Keutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri 3. Penerapan Sistem

Akuntabilitas

Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa

2/20/2015

-paa-

3

2/20/2015

-paa-

4

Kebijakan Umum

Mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri

Mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri

Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2/20/2015

-paa-

5

Ketentuan Umum - Mengacu Pada Instansi Pemerintah Membidangi Industri Minyak Dan Gas Bumi

Nilai TKDN

Tata cara perhitungan TKDN barang dan jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

Buku APDN

Mewajibkan KKKS untuk menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.

AML Approved Manufacturer List

Kontraktor KKS dan Penyedia Barang/Jasa harus mengacu Buku APDN dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan Approved Manufacturer List (AML).

SNI

KKKS harus menggunakan SNI untuk barang atau peralatan yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi

Preferensi Harga

dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN.

2/20/2015

-paa-

6

Perubahan Ketentuan NO

Ketentuan

Kriteria

Pengecualian

I.

Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri

Mengacu pada Permen ESDM NO. 15 Tahun 2013

Kriteria Perusahaan Dalam Negeri

1) Kualitas.  Buku APDN  SNI  Berlaku juga untuk Peserta Tender  Kualifikasi Tenaga Kerja minimum & SKKNI



2) Jumlah  Sesuai kebutuhan/jadwal kebutuhan

3) Waktu  Waktu penyerahan yang wajar 4) Harga  Wajar dengan memasukkan Preferensi Barang/Jasa Dalam Negeri & Status Perusahaan Dalam Negeri 2/20/2015

-paa-



   

K3S dapat melakukan asesmen/uji produk  lapor SKK Migas, dan Persetujuan Fungsi Teknis SKK Migas

Bukti dari Tender; Lembaga Survei Independen; atau Laporan Asosiasi Harga Penawaran setelah negosiasi > OE/OE Koreksi

7

Status Perusahaan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia

Perusahaan Dalam Negeri (PDN)

Perusahaan Nasional (PN)

Perusahaan Asing (PA) 2/20/2015

Minimal 51% dari saham yang memiliki hak suara (voting right), hak dividen dan hak Kendali Manajemen dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, BUMN/D, pemerintah daerah dan/atau Negara RI.

Minimal 2/3 anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah Warga Negara Indonesia. Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia namun tidak memenuhi persyaratan sebagai PDN. perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -paa-

8

Sekilas Ketentuan Keberpihakan Dalam Negeri

2/20/2015

-paa-

9

Komponen Dalam Negeri Komponen Dalam Negeri Komponen Dalam Negeri Barang

Komponen nonbiaya barang

Barang : Di lakukan proses akhir fabrikasi sebahagian/ keseluruhan di Indonesia Komponen biaya barang: dihitung sampai lokasi pengerjaan (pabrik/workshop), merupakan biaya untuk memproduksi barang (biaya material langsung, tenaga kerja langsung, factory overhead ) Komponen biaya pendukung: transportasi, handling, dan instalasi Keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang

 Jasa

Komponen nonbiaya jasa 2/20/2015

Bab III 2. & 3.

Komponen Dalam Negeri Jasa

: Akhir Pengerjaan dilakukan sebahagian/ keseluruhan di Indonesia

Komponen biaya: dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa (biaya barang/peralatan tepasang/material, jasa tenaga kerja dan konsultan, jasa alat kerja/fasilitas kerja, jasa umum.

Keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran -paa-

10

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) TKDN

nilai biaya komponen dalam negeri nilai komponen biaya

-paa-

Bab III 3.

2/20/2015

=

11

Buku APDN Barang Berdasarkan SKUP Migas, Ditjen Migas menerbitkan buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN), yang meliputi Daftar Barang Diwajibkan, Dimaksimalkan dan Diberdayakan sebagai acuan pengendalian impor barang operasi dan pengadaan barang dan jasa : Daftar Barang Diwajibkan Memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP ≥ 40% dan TKDN barang ≥ 25 %. Daftar Barang dimaksimalkan Memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP < 40% dan TKDN barang ≥ 25 %. Daftar Barang Diberdayakan Memenuhi persyaratan kualitas dan memiliki nilai TKDN barang < 25 %. 2/20/2015

-paa-

12

Buku APDN Jasa Buku APDN Jasa adalah buku acuan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas yang berisi Daftar Jasa Diutamakan, Daftar Jasa Dimaksimalkan dan Daftar Jasa Diberdayakan serta Daftar Kemampuan Produsen Dalam Negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas. KELOMPOK Diutamakan

KONDISI 1. *** 2. Kebutuhan Utama 3. Keberpihakan DN (T)

Dimaksimalkan 1. *** 1. *** 1. ** 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan Pendukung Utama Utama 3. Keberpihakan 3. Keberpihakan 3. Keberpihakan DN (T) DN (R) DN (T) Diberdayakan

ACUAN

2/20/2015

-paa-

1. *** 1. ** 1. * 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan Pendukung Utama Utama/Pendu 3. Keberpihakan 3. Keberpihakan kung DN (R) DN (R) 3. Keberpihakan DN (T)

13

Perhitungan TKDN Alat Kerja PTK 007 Rev II Asal Alat Kerja

DN

LN

2/20/2015

Kepemilikan

PTK 007 Rev.03

Nilai TKDN

Kepemilikan

Nilai TKDN

Perusahaan Dalam Negeri

100 %

Perusahaan Dalam Negeri

100 %

Perusahaan Nasional / Asing

75 %

Perusahaan Nasional

75 %

Perusahaan Asing

50%

Perusahaan Dalam Negeri

100 %

Perusahaan Dalam Negeri

75 %

Perusahaan Nasional / Asing

0%

Perusahaan Nasional

50%

Perusahaan Asing

0%

-paa-

14

Target Capaian TKDN Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

BARANG No

KOMODITAS

JASA No.

Target Capaian TKDN (%) Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(20132016)

(2017-2020)

(20212025)

1.

Fuel

60

75

95

2.

Pelumas

50

60

70

3.

Pipa Pemboran (OCTG) - Hi Grade - Low Grade

25 15

40 25

55 40

4.

Pipa Penyalur (linepipe)

50

65

80

5.

Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia

40

60

80

3.

Jasa Perkapalan

6.

Electrical Submersible Pump

15

30

50

4.

Jasa Pesawat Udara

7.

Pumping Unit

40

55

70

5.

8.

Machinery & Equipment

20

30

50

9.

Wellhead dan Xmas tree -Darat -Laut

40 15

60 35

80 50

Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi -Darat -Laut

Lain-lain

15

25

40

1.

10.

2/20/2015

2.

-paa-

Target Capaian TKDN (%)

KOMODITAS

Jasa Pemborongan EPCI -Darat -Laut Jasa Pemboran - Darat - Laut

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(20132016)

(2017-2020)

(2021-2025)

50 35

70 45

90 55

55 35

75 45

95 55

75

85

95

80

90

100

60 15

75 25

90 35

6.

Jasa FEED

60

70

80

7.

Lain-lain

40

60

80

15

Pengawasan  KKKS wajib melakukan monitoring dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak.  Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak..  Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh Kontraktor KKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas.

 Pelaksana

Kontrak

wajib memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak.  Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak.  Pelaksana Kontrak wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada Kontraktor KKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak.

2/20/2015

-paa-

16

2/20/2015

-paa-

17

Perubahan Ketentuan NO

Topik

Ketentuan

1.

Kewenangan Pengelola Pengadaan

Melakukan Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Atau US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sama seperti pada Panitia Tender.

2.

Pengadaan barang/jasa dengan cara penunjukan langsung

Dapat dilaksanakan oleh KKKS afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas

2/20/2015

-paa-

18

Perubahan Ketentuan

(lanjutan)

No 3.

Topik KKKS Afiliasi BUMN

2/20/2015

Ketentuan

Penjelasan

Kriteria: a. 100% sahamnya dimiliki oleh BUMN atau dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau gabungan BUMN dengan anak perusahaan BUMN;

Anak Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang mengikuti ketentuan mengenai anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik b. Bertindak sebagai Negara Nomor PER-05/MBU/2008 operator pada Wilayah tentang Pedoman Umum Kerja yang bersangkutan. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, atau perubahannya.

-paa-

19

Perubahan Ketentuan

(lanjutan)

No

Topik

Ketentuan

Penjelasan

4.

Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas

Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan jasa yang termasuk dalam kategori jasa kebutuhan utama KUH Migas dengan memenuhi persyaratan: 1. 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh negara Republik Indonesia; atau 2. 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh gabungan antara negara Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh BUMN atau gabungan BUMN.

 Untuk mengoptimalisasi peralatan/aset milik Negara RI.  Pembuktian:

2/20/2015

-paa-

 Akte Notaris; atau  Akte Pendirian & Perubahan Terakhir dari Perusahaan & Perusahaan induknya.

20

Ketentuan Audit Tipikor BAB VIII Dokumen Pemilihan PBJ Hal. 71

2.4 Dokumen pendukung kualifikasi ....: 2.4.1 Surat Pernyataan di ttd Pimpinan Tertinggi ...: 2.4.1.7. Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign

Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau AntiBribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital

2/20/2015

BAB XIII Penilaian Kinerja

Bab XII Kontrak

Hal. 206

Hal. 195

2. Isi Kontrak 2.27 Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign

2. Pengawasan 2.1 Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign

Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau AntiBribery and Corruption

(ABC) kepada KKKS berdasarkan data hardcopy dan data digital. Pengawasan ini dapat dilakukan secara pre, current dan post audit: 2.1.1 Pengawasan internal: KKKS dan/atau SKK Migas atau auditor yang ditunjuk SKK Migas, dan 2.1.2 Pengawasan eksternal: auditor pemerintah dan eksternal lainnya

Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau AntiBribery and Corruption

(ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data hardcopy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas. -paa-

BAB XIV Pengelolaan PBJ Hal. 214

5.3 Kategori Hitam 5.3.2 Siapapun yang untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja KKKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS.

21

Perubahan Ketentuan

(lanjutan)

No 8.

Topik

Ketentuan

Masa Berlaku Surat/Sertifikat Pelaku Pengadaan Dianggap masih berlaku dengan bukti tanda terima dokumen Barang/Jasa perpanjangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau

badan yang berwenang, dengan ketentuan: 1. Tanggal tanda terima dokumen perpanjangan harus sebelum tanggal habisnya masa berlaku surat maupun sertifikat; dan 2. Untuk surat-surat dianggap berlaku sampai dengan masa penyampaian: a. Sistem satu sampul dan dua sampul  disampaikan dalam dokumen penawaran; atau b. Sistem dua tahap disampaikan dalam dokumen penawaran tahap-II (kedua); atau 3. Untuk sertifikat Panitia Tender berlaku sampai dengan diperolehnya hasil dari proses perpanjangan.

2/20/2015

-paa-

22

Perubahan Ketentuan

(lanjutan)

No 9.

10.

11.

Topik

Ketentuan

Metode Tender  Menara pengeboran laut lepas pantai (offshore & swamp) beserta jasa pendukungnya.  Perawatan dan pembuatan FPSO, FPU, dan yang sejenis.  Survei seismik (offshore & swamp) Pelelangan Terbatas

 Menara Pengeboran Laut & Pendukungnya, Jasa Seismik (offshore & swamp)  Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung  Perpanjangan Sewa FSO/FPSO/FPU  Penunjukan Langsung  Menara Pengeboran Darat & Pendukungnya, EPC (offshore & swamp) /Sewa FSO/FPSO/FPU  Pelelangan Terbatas

Metode Tender EOR (Enhanced Oil Recovery EOR)

Laboratory-test, field test hingga pilot project

2/20/2015

Bila lelang pertama gagal:  Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung yg lulus PQ  Karena harga > OE, Peserta menawarkan harga baru

bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi.  Dapat dilakukan penunjukan langsung.  Tidak memerlukan HPS/OE.  Pelaksanaan mengacu pada anggaran  Kontrak implementasi proyek EOR menggunakan kontrak -paa- multi years 23

Perubahan Ketentuan

(lanjutan)

No

Topik

12.

Batasan Perubahan Lingkup Kerja

13.

14.

Ketentuan

 Nilai PLK disebabkan aspek teknis/operasional tidak dibatasi besarannya (sesuai kebutuhan operasi)  Nilai PLK disebabkan proses Tender dibatasi maksimal:  10% untuk non-drilling/non-konstruksi terintegrasi; dan  25% untuk drilling/konstruksi terintegrasi  Tetap mengacu pada Ketentuan PP79 HPS/OE Setelah negosiasi bersamaan HPS/OE dapat direvisi maksimal 10% dari nilai HPS/OE awal. Khusus offshore & swamp untuk rig pengeboran dan jasa pendukungnya, serta pekerjaan EPC: HPS/OE dapat direvisi maksimal 30% dari nilai HPS/OE awal. Sanski  Kuning: kepada Peringatan 6-bln + “masa pembuktian 6-bln” Penyedia  Merah: Barang/Jasa Skorsing 1-thn + “masa pembuktian 1-thn”  Hitam:  Skorsing-I di KKKS bersangkutan  2-thn + “masa pembuktian 1-thn”  Skorsing-II di semua KKKS  1-thn + “masa pembuktian 1-thn”  Kesalahan oleh sub-kontraktor  Pelaksana kontrak dikenakan sanksi 1tingkat lebih rendah.  Untuk Penyedia Barang/Jasa Konsorsium, Sanksi dikenakan kepada semua anggota Konsorsium

2/20/2015

-paa-

24

Perubahan Ketentuan

(lanjutan)

No 15.

Topik Lokasi Pelaksanaan Pengadaan

Ketentuan Kebijakan Umum  Bagi KKKS dalam tahap Eksploitasi, Proses Tender untuk paket Tender Kebutuhan penunjang operasi lapangan dengan nilai perkiraan paket Tender sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) wajib diselenggarakan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS. 

2/20/2015

KKKS dapat melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai Kemampuan Penyedia Barang/Jasa di provinsi daerah operasi utama KKKS.

-paa-

25

Jenis Pengadaan

Rev III

Jenis Pengadaan

2/20/2015

Rev II

Pengadaan Barang

Pengadaan Barang

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan Pekerjaan Pemborongan

Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan Jasa Konsultansi

-paa-

26

Batasan Nilai Metode Pengadaan dan Golongan Usaha Usaha Besar

US$1 Jt

US$1 Jt Kondisi Khusus

Kondisi Khusus

Kondisi Khusus Usaha Menengah

US$500 Rb

US$250 Rb Usaha Kecil

US$20 Rb PELELANGAN UMUM/TERBATAS 2/20/2015

PELELANGAN SEDERHANA

PEMILIHAN LANGSUNG -paa-

PENUNJUKAN LANGSUNG 27

Proses Tender Yang Memerlukan Persetujuan SKK Migas TAHAP EKSPLORASI 1. Berwenang melaksanakan & mengambil keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. 2. Tatacara pengadaan harus mengikuti tatacara yang diatur dalam pedoman ini. 3. Melaporkan Rencana Tender menara pengeboran sebelum dilaksanakan proses Tender 28 2/20/2015

-paa-

TAHAP EKSPLOITASI Tahap Pengadaan Rencana Tender Hasil Pelaksanaan Tender

Nilai Rp.

Jenis Kegiatan

US$ Semua Nilai

> Rp.50,-miliar

> US$5 juta

> Rp.200,-miliar

> US$20 juta

FPCI

Semua Jenis Kegiatan

Proyek Konstruksi terintegrasi (EPC/EPCI/FPCI) atau Pemboran (Drilling) & Pendukungnya Penambahan Lingkup Kerja/ Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak

> 10% dari kontrak awal > Rp.200,-miliar

> US$20 juta

Semua Jenis Kegiatan

(PLK / PJWK)

Nilai Kontrak Menjadi > Rp.200,-miliar Pembatalan Tender dan/atau pemutusan dini Kontrak

• Nilai awal Kontrak > Rp. 200,-miliar atau > US$ 20 juta

> US$20 juta

• Nilai awal Kontrak ≤ Rp. 200,-miliar atau ≤ US$ 20 juta

Nilai Kontrak

> Rp.200,-miliar

> US$ 20 juta

Semua Jenis Kegiatan

Batasan Minimal TKDN Pada Tender Barang

KATEGORI TENDER BARANG

2/20/2015

Tender barang wajib

15%

Tender barang non-wajib

5%

Tender barang non-APDN

0%

-paa-

29

Tender Barang Wajib

Non-Wajib

Non-APDN

Kategori Dalam Buku APDN

Diwajibkan

• Dimaksimalkan • Diberdayakan

Tidak terdapat dalam Buku APDN

Nilai Tender

Semua Nilai

≤ Rp2,5M (US$250rb)

> Rp2,5M (US$250rb)

≤ Rp2,5M (US$250rb)

> Rp2,5M (US$250rb)

Metode

Pelelangan Terbatas

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Pelelangan Umum

Pelelangan Umum

Peserta Tender

• Pabrikan dalam negeri • Agen Pabrikan dalam negeri • TKDN ≥ 15% • Sertifikat TKDN

• Penyedia Barang/ Jasa • Tanpa batasan TKDN

• Pabrikan dalam negeri • Agen Pabrikan dalam negeri • TKDN ≥ 5%

• Penyedia Barang/Jasa • Tanpa batasan TKDN

Evaluasi Harga

Memperhitungkan preferensi

Tidak memperhitungkan preferensi

Memperhitungkan preferensi

Tidak memperhitungkan preferensi

2/20/2015

-paa-

Memperhitungkan preferensi

BAB 30 X- 9

Pernyataan TKDN Jasa Form SC-12B

2/20/2015

-paa-

31

Tender Barang Kategori Wajib

Barang Wajib

N

Kategori Diwajibkan dalam Buku APDN Y

NonWajib

1

2

3

2/20/2015

N

Pelelangan Terbatas • Batasan TKDN 15% • Dibuktikan dalam Buku APDN atau Sert. TKDN

N1

Pelelangan Terbatas Ulang • Batasan TKDN 5% • Dibuktikan dalam Buku APDN atau Sert. TKDN Pelelangan Umum • Tanpa batasan nilai TKDN

Penawaran ≥ 1 atau Lulus Teknis ≥ 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE

N2

Y N3

Lelang Batal -paa-

Penunjukan Pemenang 32

Tender Barang Kategori Non-Wajib NonWajib

Kategori Dimaksimalkan atau Diberdayakan dalam Buku APDN

N

NonAPDN

Y 1

2/20/2015

N

N1

Pelelangan Terbatas Batasan TKDN 5%

2

Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN

3

Pemilihan Langsung Tanpa batasan nilai TKDN

Penawaran ≥ 1 atau Lulus Teknis ≥ 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE

N2

Y N3

Lelang Batal -paa-

Penunjukan Pemenang 33

Tender Barang Kategori Non-APDN NonAPDN Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN

Penawaran ≥ 3 atau Lulus Teknis ≥ 1 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE N

Y

N 1

Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN

Pelelangan Ulang

N1 2

2/20/2015

Y

Penunjukan Pemenang

Penawaran ≥ 1 atau Lulus Teknis ≥ 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE

Pemilihan Langsung Tanpa batasan nilai TKDN -paa-

N2

Lelang Batal 34

Tender Jasa Jenis Tender Nilai Tender

Peserta Tender

Pemuka Konsorsium

Porsi Min PDN *

Porsi Maks PA * Pelaksanaan Jasa

Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi ≤ Rp200M (US$20jt)

> Rp200M (US$20jt) • PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA

• PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN PDN

PDN/PN

• 50% Nilai Kontrak

• 30% Nilai Kontrak

• 50% Nilai Jasa

• 30% Nilai Jasa

• 30% apabila sbg anggota konsorsium

• 15% apabila sbg anggota konsorsium

25% sbg subkontraktor

30% sbg subkontraktor & anggota Konsorsium

50% dilaksanakan di dalam negeri

30% dilaksanakan di dalam negeri

* Dikecualikan untuk pengadaan menara pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp) 2/20/2015

-paa-

35

Tender Jasa

(lanjutan)

Jenis Tender

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi

Onshore

Nilai Tender

Peserta Tender

Leadfirm Porsi Min PDN

Porsi Maks PA Pelaksanaan 2/20/2015

≤ Rp2000M (US$200jt)

• PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN PDN

> Rp2000M (US$200jt) • PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA PDN/PN

Offshore & Swamp

≤ Rp200M (US$20jt)

• PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN PDN

Rp200M (US$20jt) Rp2000M (US$200jt) • PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA PDN/PN

> Rp2000M (US$200jt) • PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA PDN/PN

•50% Nilai Kontrak

•30% Nilai Kontrak

•50% Nilai Kontrak

•30% Nilai Kontrak

•15% Nilai Kontrak

•50% Nilai Jasa

•30% Nilai Jasa

•50% Nilai Jasa

•30% Nilai Jasa

•15% Nilai Jasa

•30% apabila sbg anggota konsorsium

•20% apabila sbg anggota konsorsium

•20% apabila sbg anggota konsorsium

•20% apabila sbg anggota konsorsium

•10% apabila sbg anggota konsorsium

25% sbg subkontraktor

50% sbg subkontraktor

50% sbg subkontraktor

50% sbg subkontraktor

50% sbg subkontraktor

50% dilaksanakan di dalam negeri -paa-

36

Batasan Minimal TKDN Tender Jasa 100%

Ketentuan Awal

Penentuan lebih tinggi/rendah tetap mempertimbangkan prinsip dasar rantai suplai dengan ketentuan: 1. Sesuai batasan minimal TKDN dalam Daftar Pengadaan (Procurement List); 2. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas; 3. Historical data; atau 4. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:

35%

 

5%

  2/20/2015

-paa-

Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi; Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten; atau Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan. 37

Tender Jasa Pengadaan Jasa

Batasan TKDN awal ditetapkan ≥ 30%

• • • •

Penawaran ≥ 3 atau

Lulus Teknis ≥ 1

N

Y

Pelelangan Umum Batasan TKDN 35% atau berdasarkan: Procurement List Data SKK Migas Data KKKS Kemampuan pasar

A

Pelelangan Ulang

N

TKDN dari 3 Penawaran yg lulus teknis > 30%

Y

N

Pelelangan Umum Batasan TKDN sesuai yg terendah dpt dicapai pd penawaran lelang sblmnya

Pelelangan Umum Batasan TKDN 30%

atau

Penawaran ≤ HPS/OE 1

Y 2/20/2015

Penunjukan Pemenang -paa-

1

B 38

Tender Jasa B

(Lanjutan)

A

1

2

TKDN dari 3 Penawaran yg lulus teknis > 5%

Penawaran ≥ 1 atau

Lulus Teknis ≥ 1 atau

Y

Penawaran ≤ HPS/OE

Y

N

3 N

Pelelangan Umum Batasan TKDN 5%

N1

Pemilihan Langsung Batasan TKDN 15% Pemilihan Langsung Tanpa Batasan TKDN

2/20/2015

N3 N2

Pelelangan Umum Batasan TKDN sesuai yg terendah dpt dicapai pd penawaran lelang sblmnya

Penunjukan Pemenang

Lelang Batal -paa-

39

Preferensi Harga – Barang

Preferensi TKDN Syarat

Besaran Preferensi

2/20/2015

Preferensi Status Perusahaan

 TKDN ≥ 25%

 TKDN ≥ 25%  Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri

 Preferensi maksimal 15%  Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)

 Preferensi = 2,5%

-paa-

40

Preferensi Harga Jasa

Preferensi TKDN Syarat

Besaran Preferensi

2/20/2015

Preferensi Status Perusahaan

 TKDN ≥ 30%

 TKDN ≥ 30%  Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri  Porsi pelaksana pekerjaan oleh PDN minimal 50%  Porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah Indonesia min 50%

 Preferensi maksimal 7,5%  Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)

 Preferensi =

-paa-

 7,5% (untuk PDN atau Konsorsium(PDN-PDN))  5% (Konsorsium (PDN-PN-PA) dengan pemuka PDN) (Pembobotan sesuai dengan kategori perusahaan dalam buku APDN Jasa.) 41

Bobot Normalisasi Kategori Penyedia Jasa Berdasarkan Buku APDN Jasa Bobot No

Kategori Dalam APDN Jasa

Perusahaan DN (7,5%)

Konsorsium Dengan Perusahaan DN Sebagai Leader (5%)

100%

100%

1

Diutamakan

2

Dimaksimalkan

75%

75%

3

Diberdayakan

50%

50%

4

Non-APDN

25%

25%

Bobot Normalisasi diberlakukan kepada Preferensi Status Perusahaan

2/20/2015

-paa-

42

Preferensi Barang/Jasa Preferensi

Barang

PTK 007 Revisi 2

PTK 007 Revisi 3 TKDN

x15% ∗ Target TKDN

TKDN x 15%

Preferensi barang maksimal : 15%

Jasa

TKDN

x7,5% Target TKDN∗

TKDN x 7,5% Preferensi jasa maksimal : 7,5%

PTK 007 Revisi 2

PTK 007 Revisi 3

Persentase TKDN

32%

32%

32%

Target TKDN*

25 %

25%

40%

32 % x 15%

32%/25% x 15%

32%/40% x 15%

3,2%

15%

12%

Preferensi Barang

*Target TKDN mengacu pada Permen ESDM No 15 tahun 3013 * 2/20/2015 Target TKDN unsur Barang pada Kontrak Jasa -paamengacu pada Target TKDN Jasanya

43

Percepatan Tahapan Proses Tender Tender

Barang Wajib

Barang NonWajib

Barang NonAPDN Jasa Lainnya, Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN

Lelang Awal

Lelang Ulang

Proses Lanjutan *

Lelang Terbatas

Lelang Terbatas

Lelang Umum

Preferensi TKDN Semua nilai

15%

5%

0%

Lelang Terbatas

Lelang Umum

Pemilihan Langsung

5%

0%

0%

Lelang Umum

Lelang Umum

Pemilihan Langsung

0%

0%

0%

Lelang Umum

Lelang Umum

Pemilihan Langsung

35% • 30%; atau sesuai • 5%; atau kondisi tertentu • Sesuai min 3 min 5% Penaw. Teknis

≥ US$250 ribu atau Rp 2,5 miliar

• 15% atau • 0%

*Berlaku apabila dalam lelang ulang tidak ada penawaran yang masuk atau tidak ada yang lulus teknis, atau tidak ada kesepakatan harga 2/20/2015 -paa44

Harga Penawaran 80% di Bawah HPS/OE

Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan verifikasi

Y

T

Tidak Lulus/ Diskualifikasi

Sesuai Kesesuaian penawaran harga dengan Lingkup Kerja Y atau spesifikasi Peserta Tender Membuat Surat Pernyataan

Penunjukan Pemenang

T Sanksi Hitam

2/20/2015

Tenaga Kerja /Jasa Boga

T

Pekerjaan Selesai -paa-

Y

Selesai 45

Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa

Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan.

BAB XIV

Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium.

2/20/2015

-paa-

46

Surat Keputusan Nomor KEP-0018/SKKO0000/2015/S0

Surat Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, kecuali beberapa ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang diberlakukan lebih awal melalui surat terpisah dari Kepala SKK Migas.

2/20/2015

-paa-

47

Surat Edaran

Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0

2/20/2015

-paa-

48

Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab II

3. Keadaan Khusus Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, SKK Migas dapat menerbitkan ketentuan khusus mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala SKK Migas.

2/20/2015

-paa-

49

Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XI 10. Negosiasi Harga Penawaran …………..

10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus Dalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal, mengacu pada Bab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Peserta Tender dengan ketentuan sebagai berikut: 10.6.1. Tender dalam tahapan sebelum penyampaian dokumen penawaran harga: 10.6.1.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas. 10.6.1.2. Proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabila ada).

2/20/2015

-paa-

50

Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XI (lanjutan…) 10. Negosiasi Harga Penawaran …………..

10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus ………..

10.6.2. Tender dalam tahapan setelah penyampaian dokumen penawaran harga: 10.6.2.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas; 10.6.2.2. Apabila telah melalui tahap pembukaan penawaran harga namun belum dilakukan negosiasi harga, maka KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender, proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabila ada); 10.6.2.3. Apabila sedang dalam tahapan negosiasi harga, maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada peringkat pertama s.d ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan. 2/20/2015

-paa-

51

Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XI (lanjutan…) 10. Negosiasi Harga Penawaran …………..

10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus ………..

2/20/2015

10.6.3. Tender dalam tahapan setelah diperoleh calon pemenang Tender berupa konfirmasi tertulis atas hasil negosiasi dari calon pemenang Tender: 10.6.3.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas. 10.6.3.2. KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender. 10.6.3.3. KKKS melakukan negosiasi kembali pada calon pemenang Tender. Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidak mengubah sasaran pekerjaan. 10.6.3.4. Apabila negosiasi gagal, maka KKKS melakukan negosiasi bersamaan kembali kepada peringkat pertama s.d. ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang disesuaikan. -paa-

52

Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XII 5. Manajemen Kontrak ……………………….

5.5. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus. Dalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal mengacu pada Bab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Pelaksana Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut: 5.5.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas. 5.5.2. HPS/OE yang disesuaikan tersebut diberitahukan kepada Pelaksana Kontrak. 5.5.2.1. KKKS melakukan negosiasi kembali pada Pelaksana Kontrak. Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidak mengubah sasaran pekerjaan. 5.5.2.2. Perubahan nilai Kontrak berlaku untuk sisa periode Kontrak. 5.5.2.3. Apabila negosiasi gagal, maka KKKS dapat melakukan melakukan pemutusan dini Kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pedoman ini. 2/20/2015

-paa-

53

Penutup

Pedoman ini mulai berlaku tanggal 28 Maret 2015

Proses Tender yang telah melewati tahap rapat penjelasan, atau bila proses Tender tidak melakukan rapat penjelasan tetapi telah melewati masa lima hari kerja sebelum tanggal penyampaian dokumen penawaran, dilanjutkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011. Ketentuan ini tidak berlaku untuk batas kewenangan KKKS dalam tahap Eksplorasi dan KKKS dalam tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 1. dan 2.

2/20/2015

-paa-

54

Help Desk dan Laman

Help Desk

Laman

2/20/2015

• Dino Andrian ([email protected]) • Irvan M. Idris ([email protected]) • Kunto Purbono ([email protected])

• www.skkmigas.go.id

-paa-

55

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)

KANTOR PUSAT 2/20/2015 Gedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA

-paa-

PO BOX 4775 Telepon : +62 2156 2924 1607 Faksimile : +62 21 2924 9999