2010 S0 TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PERTAMINA DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

–1– Surat Keputusan Nomor : Kpts–44/C00000/2010–S0 Tanggal : 16 September 2010

SURAT KEPUTUSAN No.Kpts– 44/C00000/2010–S0 TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PERTAMINA DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO) Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan Manfaat Pensiun yang lebih baik dan dengan memerhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun PERTAMINA (DP PERTAMINA), maka dipandang perlu untuk memberikan kenaikan Manfaat Pensiun bagi sebagian Penerima Manfaat Pensiun. b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA dengan menerbitkan Surat Keputusan ini. Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1992; 2. Peraturan Pemerintah pelaksanaannya;

Nomor

76

Tahun

1992

dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003; 4. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP–30/MBU/2009; 5. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP–29/MBU/2010;

peraturan


6. Anggaran Dasar PT PERTAMINA (PERSERO) beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sesuai Keputusan No.AHU.49347.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008. MEMUTUSKAN Dengan mencabut Surat Keputusan Direksi PT PERTAMINA (PERSERO) Nomor Kpts–46/C00000/2007–S0 tanggal 24 September 2007 tentang Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA. Menetapkan :

Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pendiri adalah PT PERTAMINA (PERSERO);

2.

Pemberi Kerja adalah Pendiri dan/atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan Pekerja;

3.

Dana Pensiun adalah Dana Pensiun PERTAMINA (DP PERTAMINA);

4.

Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA (PDP PERTAMINA);

5.

Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun PERTAMINA;

6.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun PERTAMINA;

7.

Undang–Undang adalah Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

8.

Pekerja adalah setiap Pekerja/Pegawai/Karyawan Waktu Tidak Tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja;


9.

Peserta adalah Pekerja yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan terdaftar di Dana Pensiun;

10.

Mantan Pekerja adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan berhak atas pensiun ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;

11.

Pensiunan adalah Pekerja yang telah berhenti bekerja dan memperoleh hak Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan;

12.

Penerima Manfaat Pensiun adalah Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak yang menerima pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan;

13.

Pihak yang berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk;

14.

Janda/Duda adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta, Mantan Pekerja atau Pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;

15.

Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta, Mantan Pekerja atau Pensiunan dan telah didaftarkan pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;

16.

Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun Anak adalah anak termuda yang pada saat Peserta/Mantan Pekerja/Pensiunan/Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dibawah 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih kuliah/sekolah/cacat dan belum menikah;

17.

Pihak yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dan telah didaftarkan pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia untuk menerima dana yang merupakan hak Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak;

18.

Masa Kerja adalah masa kerja Peserta yang diakui Pemberi Kerja untuk digunakan sebagai dasar perhitungan besar Manfaat Pensiun;

19.

Masa Kepesertaan adalah masa sejak Pekerja terdaftar sebagai Peserta sampai dengan berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun;

20.

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah persentase tertentu dari Gaji Pokok/ Upah Pokok/Upah Tetap/Upah Tetap Pensiun/Upah yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan Manfaat Pensiun;


21.

Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat Pensiun pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan;

22.

Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;

23.

Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja pada periode 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal;

24.

Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja;

25.

Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang– kurangnya 3 (tiga) tahun, yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya;

26.

Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk Pemberi Kerja;

27.

Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran–pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran–pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran–pembayaran tersebut;

28.

Bunga yang layak adalah bunga tertinggi deposito berjangka 12 (dua belas) bulan yang berlaku pada Bank Pemerintah pada masa keterlambatan pembayaran iuran atau masa kepesertaan;

29.

Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang tentang Perbankan;

30.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.


BAB II DANA PENSIUN Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan (1)

Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun PERTAMINA disingkat DP PERTAMINA.

(2)

Tempat kedudukan Dana Pensiun di Jakarta dan jika dianggap perlu Pengurus dapat mendirikan cabang–cabang dan/atau perwakilan–perwakilan sesuai kebutuhan. Pasal 3 Tanggal Pembentukan Dana Pensiun

(1)

Dana Pensiun untuk pertama kalinya didirikan dalam bentuk Yayasan Dana Pensiun PERTAMINA berdasarkan Akta Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., Nomor 22 tanggal 15 Januari 1969 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan RI dengan surat Nomor S–190/MK.6/1977 tanggal 15 Juli 1977.

(2)

Yayasan Dana Pensiun PERTAMINA sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini telah disesuaikan dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dengan Surat Keputusan Direksi PERTAMINA Nomor Kpts–144/C0000/97–S0 tanggal 20 Oktober 1997 dan mendapatkan pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP–007/KM.17/1998 tanggal 20 Januari 1998, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 20 Februari 1998 Tambahan Berita Negara RI Nomor 16 sehingga berubah status menjadi badan hukum yang diberi nama Dana Pensiun PERTAMINA.

(3)

Surat Keputusan Direksi PERTAMINA Nomor Kpts–144/C0000/97–S0 tanggal 20 Oktober 1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu : a. Surat Keputusan Direksi PERTAMINA Nomor Kpts–127/C00000/2001–S0 tanggal 30 November 2001 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP–096/KM.6/2002 tanggal 29 April 2002, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 28 tanggal 19 Juli 2002 Tambahan Berita Negara RI Nomor 58.


b. Surat Keputusan Direksi PERTAMINA Nomor Kpts–008/C00000/2003–S0 tanggal 17 November 2003 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP–484/KM.5/2004 tanggal 7 Desember 2004, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 2 tanggal 7 Januari 2005 Tambahan Berita Negara RI Nomor 2. c. Surat Keputusan Direksi PERTAMINA Nomor Kpts–46/C00000/2007–S0 tanggal 24 September 2007 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP–102/KM.10/2008 tanggal 29 Mei 2008, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 49 tanggal 17 Juni 2008 Tambahan Berita Negara RI Nomor 14. (4)

Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 4 Asas, Maksud dan Tujuan Pembentukan Dana Pensiun

(1)

Dana Pensiun berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang–Undang Dasar 1945 dan perubahannya.

(2)

Dana Pensiun merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja.

(3)

Maksud dibentuknya Dana Pensiun untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan Pihak yang Berhak.

(4)

Dana Pensiun bertujuan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan perhitungan Manfaat Pensiun menggunakan rumus bulanan. Pasal 5 Kekayaan Dana Pensiun

(1)

Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pemberi Kerja.

(2)

Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari : a. Iuran Peserta; b. Iuran Pemberi Kerja;


c. Hasil Investasi; d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja lain. Pasal 6 Pengelolaan Kekayaan (1)

Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan : a. Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri. b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman maupun dipinjamkan dalam bentuk apapun. BAB III PENDIRI DAN MITRA PENDIRI Pasal 7 Pendiri

Pendiri Dana Pensiun adalah PT PERTAMINA (PERSERO) yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT PERTAMINA (PERSERO) beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sesuai Keputusan No.AHU.49347.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008. Pasal 8 Kewajiban Pendiri (1)

Membayar Iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan.

(2)

Memungut Iuran Peserta Pendiri dan menyetor kepada Dana Pensiun setiap bulan.

(3)

Mengakui sebagai hutang atas Iuran Peserta Pendiri dan Iuran Pendiri yang belum disetor.


(4)

Membayar denda keterlambatan penyetoran iuran.

(5)

Memberikan data Peserta Pendiri dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan Pekerja dari Pendiri kepada Dana Pensiun beserta perubahannya.

(6)

Melaporkan secara tertulis kepada Menteri : a. Perubahan Dewan Pengawas selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya perubahan; b. Perubahan Pengurus selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan; c. Perubahan penunjukan Penerima Titipan selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

(7)

Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun oleh Menteri. Pasal 9 Tanggung Jawab Pendiri

(1)

Menjaga kelangsungan penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan Peraturan dan ketentuan Undang–Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

(2)

Memenuhi pendanaan program pensiun agar kewajiban kepada Peserta, Mantan Pekerja, dan Penerima Manfaat Pensiun dari Pendiri selalu terpenuhi.

(3)

Bertanggung jawab atas kebenaran data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan Pekerja dari Pendiri beserta perubahannya. Pasal 10 Hak dan Wewenang Pendiri

(1)

Menetapkan dan mengubah Peraturan.

(2)

Menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus.


(3)

Menetapkan besar honorarium dan pendapatan lainnya bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas serta penghasilan dan pendapatan lainnya bagi Pengurus.

(4)

Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.

(5)

Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.

(6)

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun.

(7)

Menyetujui, menangguhkan dan mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri. Pasal 11 Mitra Pendiri

Mitra Pendiri Dana Pensiun terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

PT Pertamina Tongkang; PT Patra Jasa; PT Badak Natural Gas Liquefaction; PT Pelita Air Service; PT Pertamina Dana Ventura, PT Indopelita Aircraft Services.

Pasal 12 Kewajiban Mitra Pendiri (1)

Mematuhi Peraturan dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan.

(2)

Membayar Iuran Mitra Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan.

(3)

Memungut Iuran Peserta Mitra Pendiri dan menyetor kepada Dana Pensiun setiap bulan.

(4)

Mengakui sebagai hutang atas Iuran Peserta Mitra Pendiri dan Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor.

– 10 – Surat Keputusan Nomor : Kpts–44/C00000/2010–S0 Tanggal : 16 September 2010

(5)

Membayar denda keterlambatan penyetoran iuran.

(6)

Memberikan data Peserta Mitra Pendiri dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan dari Pekerja Mitra Pendiri kepada Dana Pensiun beserta perubahannya.

(7)

Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun oleh Menteri. Pasal 13 Hak Mitra Pendiri

(1)

Mengajukan usul dan saran mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Pensiun.

(2)

Mengajukan permohonan tertulis kepada Pendiri untuk mengakhiri keikutsertaan pada Dana Pensiun. Pasal 14 Tanggung Jawab Mitra Pendiri

(1)

Memenuhi pendanaan program pensiun agar kewajiban kepada Peserta, Mantan Pekerja, dan Penerima Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri selalu terpenuhi.

(2)

Bertanggung jawab atas kebenaran data Peserta Mitra Pendiri dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan Pekerja dari Mitra Pendiri beserta perubahannya. Pasal 15 Penangguhan Kepesertaan Pekerja Mitra Pendiri

(1)

Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut–turut tidak menyetor iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri berdasarkan laporan dari Pengurus dapat melakukan penangguhan kepesertaan Pekerja Mitra Pendiri dan wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri disertai bukti yang mendasarinya.


(2)

Jangka waktu penangguhan kepesertaan maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Mitra Pendiri ditetapkan penangguhannya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

(3)

Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan ini tetap berlaku termasuk pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan, kecuali pembayaran iuran dan masa kerja dalam perhitungan Manfaat Pensiun .

(4)

Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah menyetor seluruh hutang iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Pekerja Mitra Pendiri.

(5)

Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Pekerja Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan bukti setoran seluruh hutang iuran.

(6)

Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak menyetor seluruh hutang iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan. Pasal 16 Pengakhiran Mitra Pendiri

(1)

Pengakhiran keikutsertaan Mitra Pendiri selain sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (6), Pendiri dapat mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri berdasarkan permohonan tertulis Mitra Pendiri, dengan melakukan perubahan Peraturan.

(2)

Apabila Mitra Pendiri sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau bergabung dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri dialihkan ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.

(3)

Apabila Mitra Pendiri sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Iuran Pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan bagi Pekerja Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.


(4)

Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Pekerja dan Mantan Pekerja beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan : a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun; atau b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.

(5)

Bagi Penerima Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, maka pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Penerima Manfaat Pensiun yang bersangkutan.

(6)

Dalam hal besar Manfaat Pensiun bulanan yang akan dialihkan sama dengan besar Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan Menteri, maka berdasarkan pilihan Penerima Manfaat Pensiun, dapat dibayarkan secara sekaligus.

(7)

Hak dan kewajiban Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak tanggal pengakhiran Mitra Pendiri yang ditetapkan dalam pernyataan tertulis Pendiri dan pemberlakuannya berlaku efektif sejak perubahan Peraturan telah mendapatkan pengesahan Menteri.

(8)

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pengakhiran keikutsertaan Mitra Pendiri menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri. BAB IV DEWAN PENGAWAS Pasal 17 Tata Cara Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Dewan Pengawas

(1)

Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.


(2)

Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama, dan seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua yang berasal dari wakil Pemberi Kerja.

(3)

Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus.

(4)

Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(5)

Anggota Dewan Pengawas baru dapat ditunjuk oleh Pendiri setelah memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun.

(6)

Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta terdiri dari Pekerja yang menjadi Peserta dan Pensiunan.

(7)

Dewan Pengawas sebanyak–banyaknya berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Anggota.

(8)

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengawas dibantu oleh sebanyak–banyaknya 2 (dua) orang Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

(9)

Direksi dari Pendiri dan Direksi dari Mitra Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

(10) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Pekerja atau bukan Pekerja. (11) Pengajuan calon Anggota Dewan Pengawas dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dapat diusulkan oleh organisasi Pekerja dan yang mewakili Pensiunan dapat diusulkan oleh organisasi Pensiunan kepada Pendiri. (12) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. Masa jabatan berakhir; b. Meninggal dunia;


c. Mengundurkan diri; d. Diberhentikan oleh Pendiri; e. Dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; f.

Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau

g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir. (13) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentian. (14) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Dewan Pengawas maka Pendiri mengangkat anggota yang baru selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan tersebut untuk masa jabatan yang masih tersisa dari Anggota Dewan Pengawas yang digantikan. Pasal 18 Kewajiban Dewan Pengawas (1)

Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun.

(2)

Menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta dan Penerima Manfaat Pensiun.

(3)

Meneliti semua jenis laporan yang memerlukan pengesahan Pendiri.

(4)

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal–hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.

(5)

Memberikan tanggapan kepada Pendiri terhadap masalah–masalah dan persoalan yang timbul dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.


(6)

Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang–kurangnya sekali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada : a. Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik; b. Saran dan pendapat Peserta atau Penerima Manfaat Pensiun. Pasal 19 Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

(1) (2)

Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Dana Pensiun. . Menunjuk Aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris.

(3)

Memeriksa keadaan keuangan berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu–waktu.

(4)

Melihat buku dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi kekayaan Dana Pensiun.

(5)

Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Anggota Pengurus apabila Anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan dan/atau melalaikan tujuan Dana Pensiun.

(6)

Menerima honorarium dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pendiri.

(7)

Memberi persetujuan atas rencana investasi tahunan. Pasal 20 Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.


Pasal 21 Rapat Dewan Pengawas (1)

Dewan Pengawas harus mengadakan rapat sekurang–kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh sekurang–kurangnya 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal–hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.

(2)

Undangan rapat Dewan Pengawas dibuat secara tertulis oleh Sekretaris Dewan Pengawas selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan materi yang akan dibicarakan.

(3)

Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

(4)

Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri sekurang–kurangnya ¾ (tiga perempat) dari seluruh Anggota Dewan Pengawas. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri sekurang–kurangnya ½ (setengah) dari seluruh Anggota Dewan Pengawas.

(5)

Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan setiap Anggota Dewan Pengawas hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

(6)

Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat yang akan menentukan tindakan selanjutnya.

(7)

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, harus dibuat notula oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh salah seorang Anggota Dewan Pengawas yang hadir, yang harus disampaikan kepada setiap Anggota selambat–lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan rapat.


(8)

Jika terdapat pendapat yang berbeda dengan hasil keputusan rapat, maka pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan dalam notula rapat.

(9)

Keputusan Dewan Pengawas dapat diambil tanpa mengadakan rapat Dewan Pengawas dengan ketentuan semua Anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan sekurang–kurangnya ¾ (tiga perempat) dari seluruh Anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis. BAB V PENGURUS Pasal 22 Tata Cara Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Pengurus

(1)

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Anggota Pengurus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

(2)

Pengurus terdiri dari sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, seorang diantaranya sebagai Presiden Direktur, dan lainnya sebagai Direktur.

(3)

Pengurus ditunjuk dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(4)

Anggota Pengurus sebelum ditunjuk, wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai anggota Pengurus guna mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan dan Undang–Undang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya.

(5)

Keanggotaan Pengurus berakhir apabila : a. b. c. d. e. f.

(6)

Masa jabatannya berakhir; Meninggal dunia; Mengundurkan diri; Diberhentikan sebagai Pengurus oleh Pendiri; Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau Dana Pensiun dibubarkan.

Apabila terjadi kekosongan Anggota Pengurus maka Pendiri menunjuk anggota baru selambat–lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadi kekosongan tersebut untuk masa jabatan yang masih tersisa.


(7)

Persyaratan sebagai Anggota Pengurus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri antara lain : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian; d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang–kurangnya selama 3 (tiga) tahun; dan e. Memiliki sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.

(8)

Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentiannya.

(9)

Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain. Pasal 23 Kewajiban Pengurus

(1)

Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan dan Undang–Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

(2)

Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.

(3)

Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun oleh Menteri.

(4)

Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun.


(5)

Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing–masing Peserta.

(6)

Menyampaikan secara berkala kepada Menteri termasuk data elektronik menurut jenis, bentuk dan jangka waktu yang ditetapkan Menteri, yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan; b. Laporan Investasi dan Daftar Investasi; c. Laporan Aktuaris; d. Laporan Teknis.

(7)

Menyampaikan kepada Pendiri dan Mitra Pendiri laporan–laporan sebagaimana tercantum dalam ayat (6) Pasal ini, selambat–lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan–laporan tersebut disampaikan kepada Menteri.

(8)

Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai : a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri melalui media Pemberi Kerja, organisasi–organisasi Pekerja dan Pensiunan; b. Hal–hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri; c. Setiap perubahan Peraturan; d. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik selambat– lambatnya 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Menteri; e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

(9)

Memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut–turut.

(10) Memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut–turut.


(11) Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. (12) Membicarakan secara berkala bersama Dewan Pengawas mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun. (13) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun selambat– lambatnya setiap akhir bulan Oktober, untuk mendapatkan persetujuan Pendiri. (14) Menyampaikan rencana investasi tahunan selambat–lambatnya setiap akhir bulan Oktober, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. (15) Mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 24 Hak dan Wewenang Pengurus (1)

Presiden Direktur dan atau Direktur mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak melakukan segala tindakan yang bersifat mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain.

(2)

Presiden Direktur atau Direktur berhak menunjuk seorang atau beberapa orang Pekerja Dana Pensiun atau pihak lain baik sendiri–sendiri maupun bersama–sama untuk mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, dengan wewenang yang diatur dalam surat kuasa.

(3)

Untuk dan atas nama Dana Pensiun, Pengurus berhak membeli dan menjual barang– barang bergerak.

(4)

Anggota Pengurus berhak menerima penghasilan serta pendapatan lainnya yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri.


(5)

Meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada Pendiri, Mitra Pendiri maupun langsung kepada Peserta dan Penerima Manfaat Pensiun.

(6)

Mengangkat dan mengakhiri hubungan kerja Pekerja Dana Pensiun.

(7)

Menetapkan imbalan jasa bagi Pekerja Dana Pensiun.

(8)

Melakukan perjanjian dengan Penerima Titipan.

(9)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga.

(10) Menangguhkan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Penerima Manfaat Pensiun yang tidak memberikan data/dokumen lainnya yang diperlukan Dana Pensiun atau memberikan data/dokumen yang diragukan kebenarannya. (11) Mengakhiri penangguhan pembayaran Manfaat Pensiun. Pasal 25 Tanggung Jawab Pengurus (1)

Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan dan ketentuan tentang Dana Pensiun yang berlaku;

(2)

Pengurus, masing – masing atau bersama – sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan peraturan perundang – undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh secara melawan hukum atas atau dari kekayaan Dana Pensiun;

(3)

Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.


Pasal 26 Rapat Pengurus (1)

Pengurus harus mengadakan rapat secara berkala sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau atas usul dari Direktur yang memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada Presiden Direktur dengan menyebutkan hal – hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.

(2)

Undangan rapat Pengurus harus dilakukan dengan surat resmi selambat – lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan materi yang akan dibicarakan.

(3)

Rapat Pengurus dipimpin oleh Presiden Direktur. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Direktur.

(4)

Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri sekurang–kurangnya 2 (dua) Anggota Pengurus.

(5)

Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan setiap Anggota Pengurus hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

(6)

Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat yang akan menentukan tindakan selanjutnya.

(7)

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pengurus harus dibuat notula yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan salah satu Anggota yang hadir.

(8)

Jika terdapat pendapat yang berbeda dengan hasil keputusan rapat, maka pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan dalam notula rapat. BAB VI JASA PENERIMA TITIPAN Pasal 27 Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan

(1)

Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.


(2)

Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.

(3)

Isi perjanjian harus memuat sekurang – kurangnya : a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan; b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberi informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh Akuntan Publik dan atau oleh Aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

(4)

Perubahan perjanjian penitipan dan atau penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

(5)

Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan. BAB VII PENGHASILAN DASAR PENSIUN ( PhDP) Pasal 28

(1)

Pemberi Kerja menetapkan PhDP yang berlaku di perusahaan masing–masing.

(2)

PhDP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut : a. 26% (dua puluh enam persen) dari Upah Tetap Pensiun bulan terakhir untuk PT PERTAMINA (PERSERO). b. 26% (dua puluh enam persen) dari Upah Tetap bulan terakhir untuk : 1) PT. Badak Natural Gas Liquefaction; 2) PT. Pertamina Dana Ventura; dan 3) PT. Indopelita Aircraft Services.


c. 26% (dua puluh enam persen) dari Upah bulan terakhir untuk PT. Pertamina Tongkang. d. 26% (dua puluh enam persen) dari Upah Pokok bulan terakhir untuk PT. Patra Jasa. e. 178% (seratus tujuh puluh delapan persen) dari Gaji Pokok bulan terakhir untuk PT. Pelita Air Service. (3)

Dalam hal Pemberi Kerja akan mengubah besaran PhDP, maka harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pendiri.

(4)

Perubahan besaran PhDP berlaku setelah Pendiri melakukan perubahan Peraturan dan disahkan oleh Menteri. BAB VIII KEPESERTAAN Pasal 29 Syarat Menjadi Peserta

(1)

Setiap Pekerja Waktu Tidak Tertentu / Pekerja Tetap yang telah berusia sekurang– kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi Peserta Dana Pensiun.

(2)

Untuk menjadi Peserta, Pekerja wajib menandatangani pernyataan untuk menjadi Peserta dan bersedia dipotong upahnya sebagai Iuran Peserta serta wajib mematuhi Peraturan.

(3)

Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pekerja didaftarkan oleh Pemberi Kerja untuk menjadi Peserta Dana Pensiun dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja. Pasal 30

Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.


Pasal 31 Hak Peserta (1)

Mengajukan wakilnya kepada Pendiri untuk dapat ditunjuk dalam keanggotaan Dewan Pengawas.

(2)

Melihat hasil pengawasan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Dana Pensiun.

(3)

Menyampaikan pendapat dan saran kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

(4) Menetapkan Pihak yang Ditunjuk. (5)

Memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau hak atas Pensiun Ditunda, atau Pengembalian Iuran bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun. Pasal 32 Kewajiban Peserta

(1)

Membayar Iuran Peserta setiap bulan yang dipotong langsung oleh Pemberi Kerja dari upah Pekerja yang bersangkutan.

(2)

Menaati Peraturan.

(3)

Memberikan data kepesertaan.

(4)

Mendaftarkan Istri/Suami dan Anak serta melaporkan setiap terjadi perubahan susunan keluarga kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja. Pasal 33 Tanggung Jawab Peserta

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data / keterangan yang diberikan kepada Pemberi Kerja / Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.


Pasal 34 Pendaftaran Istri/Suami/Anak (1)

Pendaftaran Istri/Suami/Anak dilakukan oleh Peserta kepada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.

(2)

Istri/Suami yang dapat didaftarkan adalah Istri/Suami dari perkawinan yang sah sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia dan diakui oleh Pemberi Kerja.

(3)

Dalam hal hubungan perkawinan Istri/Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah, Istri/Suami dihapus dari daftar Penerima Manfaat Pensiun.

(4)

Anak yang dapat didaftarkan adalah :

(5)

a.

Anak Peserta yang lahir dari perkawinan dengan Suami/Istri yang sah dan terdaftar di Dana Pensiun;

b.

Anak yang disahkan menurut hukum dan diakui oleh Pemberi Kerja;

c.

Anak yang dilahirkan selambat–lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus atau Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;

d.

Anak yang belum menikah dan berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih bersekolah / kuliah.

Istri/Suami/Anak yang tidak dapat didaftarkan adalah : a. Istri/Suami yang kawin dengan Peserta setelah berhenti bekerja dari Pemberi Kerja dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus) hari sejak perkawinan terputus atau Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.


BAB IX PENGALIHAN KEPESERTAAN Pasal 35 Pengalihan Kelompok Peserta Ke Dana Pensiun Lain (1)

Pengalihan kelompok Peserta dilakukan dari Dana Pensiun ke Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Pemberi Kerja.

(2)

Pengalihan kepesertaan tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat pengalihan.

(3)

Hak Peserta sebesar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang sekurang–kurangnya sama dengan himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak.

(4)

Pemberi Kerja lama bertanggung jawab atas pemenuhan hak Peserta dan biaya pengalihan.

(5)

Hak, kewajiban serta kekayaan dari Kelompok Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini beralih ke Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menerima pengalihan. Pasal 36 Pengalihan Peserta Antar Pemberi Kerja

Pengalihan Peserta dapat dilakukan antar Pemberi Kerja dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1)

Pengalihan kepesertaan tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat pengalihan.

(2)

Hak Peserta sebesar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun dari Pemberi Kerja lama yang sekurang–kurangnya sama dengan himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak.


(3)

Pemberi Kerja lama bertanggung jawab atas pemenuhan hak Peserta dan biaya pengalihan.

(4)

Kepesertaan dilanjutkan dengan memperhitungkan pengakuan Masa Kerja pada Pemberi Kerja lama.

(5)

Pengakuan Masa Kerja pada Pemberi Kerja lama disesuaikan dengan besarnya hak Peserta yang dialihkan. BAB X MASA KERJA Pasal 37 Masa Kerja Untuk Perhitungan Manfaat Pensiun

(1)

Masa kerja Peserta yang diakui oleh Pemberi Kerja untuk digunakan sebagai dasar perhitungan besar Manfaat Pensiun, meliputi : a. Masa Kerja sejak diangkat sebagai Pekerja atau sejak didaftarkan menjadi Peserta sampai dengan berhenti bekerja; b. Pengakuan Masa Kerja pada Pemberi Kerja lama karena pengalihan Peserta antar Pemberi Kerja berikut pengalihan hak atas Manfaat Pensiun.

(2)

Masa Kerja untuk perhitungan Manfaat Pensiun bagi Peserta cacat atau meninggal dunia dihitung seolah–olah Peserta mencapai usia Pensiun Normal.

(3)

Masa Kerja dihitung sampai dengan satuan hari.

(4)

Masa Kerja yang tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan Manfaat Pensiun: a. Masa Kerja dari Peserta selama meninggalkan pekerjaan tanpa upah dan tanpa membayar iuran; b. Masa penangguhan kepesertaan yang menyebabkan berakhirnya keikutsertaan Mitra Pendiri.


(5)

Masa Kerja dari Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus diperhitungkan tanpa terputus.

(6)

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) Pasal ini tidak berlaku apabila Peserta telah : a. Menerima pembayaran Manfaat Pensiun; b. Menerima pembayaran pengembalian himpunan iuran ditambah bunga yang layak; atau c. Mengalihkan hak atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan tersebut dikembalikan ke Dana Pensiun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibayarkan atau dialihkan. Pasal 38 Perhitungan Pengakuan Masa Kerja

(1)

Pengakuan Masa Kerja pada Pemberi Kerja baru adalah sebesar hasil perbandingan antara Hak Peserta yang dialihkan dari Pemberi Kerja lama dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja baru untuk Masa Kerja yang sama pada saat pengalihan.

(2)

Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih pendek dari Masa Kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja lama, maka pengakuan Masa Kerja yang lebih panjang dari Masa Kerja sesuai Hak Peserta yang dialihkan dapat dilakukan hanya bila Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi dan tidak boleh melebihi Masa Kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja lama.

(3)

Dalam hal Hak Peserta yang dialihkan lebih besar dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja baru maka diberikan Masa Kerja tambahan sehingga kewajiban akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.


(4)

Pengakuan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini dapat dilakukan setelah ada : a. Perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan kedua belah pihak mengenai pengalihan kewajiban dan kekayaan yang berkaitan dengan Masa Kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau b. Pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan Masa Kerja pada Pemberi Kerja yang lama. BAB XI IURAN Pasal 39 Iuran Peserta

(1)

Iuran Peserta merupakan bagian dari Iuran Normal yang wajib dibayar oleh Peserta dan dipungut secara langsung oleh Pemberi Kerja setiap bulan sejak menjadi Peserta sampai dengan berhenti bekerja atau meninggal dunia.

(2)

Iuran Peserta sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari PhDP. Pasal 40 Iuran Pemberi Kerja

(1)

Iuran yang wajib dibayar oleh Pemberi Kerja terdiri dari : a. Iuran Normal Pemberi Kerja; dan atau b. Iuran Tambahan, dalam hal terdapat defisit.

(2)

Iuran Normal Pemberi Kerja merupakan selisih antara jumlah Iuran Normal yang diperlukan berdasarkan perhitungan Aktuaris dengan Iuran Peserta yang ditetapkan dalam bentuk persentase dari PhDP.

(3)

Iuran Tambahan merupakan iuran yang wajib disetor oleh Pemberi Kerja dalam rangka melunasi defisit pendanaan yang besarnya sesuai dengan perhitungan Aktuaris.


Pasal 41 Tata Cara Pembayaran Iuran (1)

Jatuh tempo pembayaran iuran setiap bulan adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(2)

Pemberi Kerja wajib menyetorkan Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat–lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(3)

Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan sebagai : a. Hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan denda. b. Piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

(4)

Biaya yang timbul dalam rangka penyetoran iuran dan atau pembayaran denda menjadi beban Pemberi Kerja. Pasal 42 Denda Keterlambatan

(1)

Denda keterlambatan penyetoran iuran dihitung dengan menggunakan bunga yang layak selama masa keterlambatan.

(2)

Masa keterlambatan adalah sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan diterimanya iuran oleh Dana Pensiun, yang dihitung berdasarkan satuan hari. Pasal 43 Kekurangan dan Kelebihan Setoran Iuran

(1)

Dalam hal jumlah Iuran Pemberi Kerja berdasarkan Laporan Aktuaris yang baru lebih kecil daripada jumlah Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya, kelebihan Iuran Pemberi Kerja yang terjadi diperhitungkan sebagai Iuran Pemberi Kerja berikutnya, baik Iuran Normal maupun Iuran Tambahan.


(2)

Dalam hal jumlah Iuran Pemberi Kerja berdasarkan Laporan Aktuaris yang baru lebih besar daripada jumlah Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya, maka kekurangan iuran yang terjadi harus dilunasi pada tahun buku yang bersangkutan, setelah tanggal pernyataan Pendiri dalam Laporan Aktuaris yang baru.

(3)

Dalam hal kekurangan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak dilunasi, maka dikenakan denda sesuai Pasal 42. BAB XII KEPENSIUNAN Pasal 44 Usia Pensiun

(1)

Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

(2)

Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang–kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

(3)

Usia wajib pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

(4)

Usia Peserta untuk penetapan Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang tercantum pada surat pengangkatan sebagai Pekerja menurut bukti yang sah. Pasal 45 Larangan Penggunaan Hak atas Manfaat Pensiun

(1)

Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

(2)

Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.


Pasal 46 Rumus Manfaat Pensiun (1)

Manfaat Pensiun bulanan bagi Pensiunan dihitung berdasarkan rumus : MP = MK x F x PhDP terakhir Keterangan : MP MK F PhDP

= = = =

Manfaat Pensiun Masa Kerja Faktor penghargaan per tahun Masa Kerja Penghasilan Dasar Pensiun

(2)

Faktor penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan 2,5% (dua setengah persen).

(3)

Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir.

(4)

Hasil perhitungan Manfaat Pensiun dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah. Pasal 47 Manfaat Pensiun Peserta

(1)

Manfaat Pensiun Normal, dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

(2)

Manfaat Pensiun Dipercepat, sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang–kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.


(3)

Besar hak atas Pensiun Ditunda, sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dengan Masa Kerja sekurang–kurangnya 3 (tiga) tahun dan tidak mengalihkan Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun lain.

(4)

Manfaat Pensiun Cacat, dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk Pemberi Kerja.

Pasal 48 Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Pensiunan (1)

Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia Pensiun Normal dan berakhir 6 (enam) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia.

(2)

Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia Pensiun Normal dan berakhir 6 (enam) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia.

(3)

Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena cacat dan berakhir 6 (enam) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia.

(4)

Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Mantan Pekerja mencapai usia Pensiun Normal atau atas permintaan yang bersangkutan dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dan berakhir 6 (enam) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia.

(5)

Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pensiunan bulan ke–1 (pertama) sampai dengan bulan ke–6 (enam) setelah Pensiunan meninggal dunia dibayarkan kepada Janda/Duda dan dalam hal tidak ada Janda/Duda dibayarkan kepada Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun Anak.


(6)

Pembayaran Manfaat Pensiun dilaksanakan setelah Peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja.

(7) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pensiunan berakhir pada akhir bulan saat Pensiunan meninggal dunia, apabila tidak ada Janda/Duda/Anak yang berhak. Pasal 49 Hak Atas Pensiun Ditunda (1)

Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau c. Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

(2) Pengalihan Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku sepanjang Mantan Pekerja masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. (3) Dalam hal Mantan Pekerja memilih Hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, besarnya hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari seluruh pembayaran hak atas Pensiun Ditunda pada saat pengalihan yang sekurang – kurangnya sama dengan akumulasi Iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak. Pasal 50 Manfaat Pensiun Janda/Duda (1)

Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Mantan Pekerja yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai pada saat Mantan Pekerja berhenti bekerja.


(2)

Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.

(3)

Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia setelah mencapai Usia Pensiun Normal sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia.

(4)

Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Pensiunan yang meninggal dunia adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besar Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya. Pasal 51 Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda

(1)

Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

(2)

Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Pensiunan yang meninggal dunia dilakukan terhitung mulai bulan ke–7 (tujuh) setelah Pensiunan meninggal dunia.

(3)

Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda berakhir pada akhir bulan setelah : a. Janda/Duda meninggal dunia; atau b. Janda/Duda menikah.

(4)

Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dilaksanakan setelah : a. Janda/Duda dari Peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja;


b. Janda/Duda dari Mantan Pekerja/Pensiunan memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun. Pasal 52 Manfaat Pensiun Anak (1)

Manfaat Pensiun Anak dari Mantan Pekerja yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan tidak ada Janda/Duda adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai pada saat Mantan Pekerja berhenti bekerja.

(2)

Manfaat Pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan tidak ada Janda/Duda adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.

(3)

Manfaat Pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia setelah mencapai Usia Pensiun Normal sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan tidak ada Janda/Duda adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia.

(4)

Manfaat Pensiun Anak dari Pensiunan yang meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besar Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.

(5)

Manfaat Pensiun Anak dari Janda/Duda yang meninggal dunia atau menikah adalah sebesar Manfaat Pensiun Janda/Duda. Pasal 53 Pembayaran Manfaat Pensiun Anak

(1)

Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah :


a. Peserta/Mantan Pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau b. Janda/Duda meninggal dunia atau menikah. (2)

Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dari Pensiunan yang meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan ke–7 (tujuh) setelah Pensiunan meninggal dunia.

(3)

Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan setelah Anak : a. Meninggal dunia; b. Mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun jika tidak bersekolah / kuliah; c. Mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih bersekolah / kuliah atau cacat; atau d. Menikah.

(4)

Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilaksanakan setelah : a. Anak dari Peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja; b. Anak dari Mantan Pekerja/Pensiunan/Janda/Duda memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun. Pasal 54 Tata Cara Penetapan dan Penggantian Pihak yang Ditunjuk

(1)

Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak yang sah dapat menetapkan Pihak yang Ditunjuk untuk menerima dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan oleh Peserta secara tertulis dan didaftarkan ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja.


(3)

Penetapan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini batal demi hukum apabila Peserta menikah dan didaftarkan ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja sebelum meninggal dunia atau berhenti bekerja.

(4)

Peserta dapat mengubah penetapan Pihak yang Ditunjuk sebagai penerima dana yang merupakan hak Peserta setiap saat dan harus dilaporkan ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan penunjukan. Pasal 55 Pembayaran Dana yang merupakan Hak Peserta kepada Pihak yang Ditunjuk

(1)

Pembayaran dana yang merupakan hak Peserta kepada Pihak yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus.

(2)

Dana yang dibayarkan kepada Pihak yang Ditunjuk adalah sebesar Nilai Sekarang dari seluruh Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia, yang sekurang–kurangnya sama dengan himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak pada masa kepesertaan.

(3)

Pembayaran dana yang merupakan hak Peserta dilakukan setelah Dana Pensiun menerima data yang diperlukan secara lengkap. Pasal 56 Kartu Pensiun

(1)

Dana Pensiun menerbitkan Kartu Pensiun sebagai identitas Penerima Manfaat Pensiun dan berlaku seumur hidup atau sampai dengan hak pensiun berakhir.

(2)

Penggantian Kartu Pensiun dilakukan dalam hal : a. Kartu Pensiun hilang atau rusak; b. Istri / Suami dari Pensiunan meninggal dunia atau bercerai.


Pasal 57 Tempat Pembayaran Manfaat Pensiun Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Dana Pensiun atas pilihan Penerima Manfaat Pensiun. Pasal 58 Tambahan Manfaat Pensiun (1)

Besar Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Pensiun Ditunda, serta Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan tambahan sebesar Rp.200.000,– (dua ratus ribu Rupiah).

(2)

Bagi Janda/Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia, maka besar Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52 diberikan tambahan sebesar Rp.200.000,– (dua ratus ribu Rupiah). Pasal 59 Kenaikan Manfaat Pensiun

(1)

Bagi Penerima Manfaat Pensiun yang menerima Manfaat Pensiun kurang dari Rp.2.000.000,– (dua juta Rupiah) dan masih memiliki hak atas Manfaat Pensiun per 30 April 2010, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebagai berikut : a. Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal yang menerima Manfaat Pensiun lebih kecil atau sama dengan Rp.300.000,– (tiga ratus ribu Rupiah), diberikan kenaikan sebesar Rp.200.000,– (dua ratus ribu Rupiah). b. Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal yang menerima Manfaat Pensiun Rp.301.000,– (tiga ratus satu ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,– (empat ratus ribu Rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp.150.000,– (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan minimal Manfaat Pensiun setelah kenaikan menjadi Rp.500.000,– (lima ratus ribu Rupiah).


c. Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal yang menerima Manfaat Pensiun Rp.401.000,– (empat ratus satu ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,– (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp.100.000,– (seratus ribu Rupiah) dengan minimal Manfaat Pensiun setelah kenaikan menjadi Rp.550.000,– (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). d. Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal yang menerima Manfaat Pensiun Rp.501.000,– (lima ratus satu ribu Rupiah) sampai dengan Rp.600.000,– (enam ratus ribu Rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp.75.000,– (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan minimal Manfaat Pensiun setelah kenaikan menjadi Rp.600.000,– (enam ratus ribu Rupiah). e. Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal yang menerima Manfaat Pensiun Rp.601.000,– (enam ratus satu ribu Rupiah) sampai dengan Rp.700.000,– (tujuh ratus ribu Rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp.50.000,– (lima puluh ribu Rupiah) dengan minimal Manfaat Pensiun setelah kenaikan menjadi Rp.675.000,– (enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). f. Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal yang menerima Manfaat Pensiun Rp.701.000,– (tujuh ratus satu ribu Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000,– (dua juta Rupiah) diberikan kenaikan maksimal sebesar Rp.50.000,– (lima puluh ribu Rupiah) dengan maksimal Manfaat Pensiun setelah kenaikan menjadi Rp.2.000.000,– (dua juta Rupiah). g. Bagi penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiun Normal dan Peserta meninggal dunia diberikan kenaikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kenaikan penerima Manfaat Pensiun Normal sesuai huruf a sampai dengan huruf f. h. Bagi penerima Manfaat Pensiun Dipercepat/Ditunda diberikan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kenaikan penerima Manfaat Pensiun Normal sesuai huruf a sampai dengan huruf f. i. Bagi penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiun Dipercepat/Ditunda diberikan kenaikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kenaikan penerima Manfaat Pensiun Dipercepat/Ditunda sesuai huruf h. (2)

Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2010.


BAB XIII MANFAAT LAIN Pasal 60 Kepada Penerima Manfaat Pensiun diberikan Manfaat Lain sebesar Rp.500.000,– (lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasal 61 Pengembalian Iuran (1)

Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun karena alasan kelebihan tenaga kerja, mengundurkan diri secara baik–baik atau alasan kesehatan bukan karena cacat berhak menerima kembali Iuran Peserta dan Iuran Normal Pemberi Kerja beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak.

(2)

Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun diluar alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berhak menerima kembali himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak. Pasal 62 Sisa Dana yang merupakan Hak Peserta

(1)

Dalam hal tidak ada lagi Pihak yang Berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah keseluruhan himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak pada masa kepesertaan sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan kepada ahli waris dari Peserta secara sekaligus.


(2)

Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah Dana Pensiun menerima data yang diperlukan secara lengkap. Pasal 63 Manfaat Pensiun secara Sekaligus

(1)

Dalam hal Manfaat Pensiun bulanan yang sudah dan akan dibayarkan sama dengan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan Menteri, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan permintaan Penerima Manfaat Pensiun.

(2)

Besar Manfaat Pensiun secara Sekaligus adalah Nilai Sekarang dari seluruh Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan. BAB XIV PAJAK Pasal 64 Pajak atas Manfaat

Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain menjadi beban Dana Pensiun. BAB XV NILAI SEKARANG Pasal 65 Perhitungan Nilai Sekarang Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berdasarkan perhitungan aktuaria terakhir.


BAB XVI PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMBAYARAN KEMBALI MANFAAT PENSIUN Pasal 66 Attestatie de Vita (1)

Dalam rangka pemutakhiran data, setiap tahun Dana Pensiun mengirim formulir Attestatie de Vita yaitu surat keterangan masih hidup kepada Penerima Manfaat Pensiun.

(2)

Setiap Penerima Manfaat Pensiun wajib mengisi dan mengembalikan Attestatie de Vita ke Dana Pensiun sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

(3)

Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak mengembalikan Attestatie de Vita sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pembayaran Manfaat Pensiun ditangguhkan.

(4)

Manfaat Pensiun yang telah ditangguhkan dapat dibayarkan kembali setelah Dana Pensiun menerima Attestatie de Vita atau bukti–bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XVII BIAYA DANA PENSIUN Pasal 67

(1)

Biaya – biaya yang dibebankan pada Dana Pensiun meliputi biaya pengelolaan investasi, biaya operasional, bonus / jasa produksi / tantiem dan atau santunan purna jabatan / Penghargaan Atas Pengabdian bagi Pengurus, Pekerja Dana Pensiun, dan Dewan Pengawas serta biaya pembubaran Dana Pensiun.

(2)

Biaya pengelolaan investasi terdiri dari :


a. Biaya Penerima Titipan; b. Biaya Fund Manager; c. Biaya Bank; d. Biaya Jasa Appraisal Investasi; e. Biaya Konsultan Penilaian Fund Manager; f.

Biaya Pengelolaan Gedung Oil Centre;

g. Biaya on–line data service bursa efek. (3)

Biaya operasional terdiri dari : a. Honor Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas; b. Penghasilan untuk Pengurus; c. Biaya Pekerja; d. Biaya pendidikan/pelatihan; e. Biaya renovasi, pemeliharaan dan administrasi kantor; f.

Biaya pengiriman Manfaat Pensiun;

g. Biaya listrik, air, telepon, fax, internet; h. Biaya rapat/pertemuan/tim; i.

Biaya barang cetakan dan fotokopi;

j.

Biaya buku/majalah/koran dan dokumentasi;

k. Biaya pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang inventaris; l.

Biaya operasi kendaraan jabatan/dinas;

m. Biaya perjalanan dinas; n. Biaya penyusutan inventaris dan bangunan; o. Biaya Konsultan;


p. Biaya Pengadilan; q. Biaya Teknologi Informasi; r. Biaya representasi; s. Biaya asuransi aset; t.

Biaya kontrak pekerjaan;

u. Iuran Asosiasi Dana Pensiun; v. Pajak; w. Biaya administrasi umum, administrasi bank; x. Biaya sosialisasi dan pertemuan; y. Biaya Persatuan Wanita Patra. BAB XVIII TAHUN BUKU Pasal 68 Tahun Buku Dana Pensiun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB XIX PERUBAHAN PERATURAN Pasal 69 (1)

Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pendiri dan berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.

(2)

Perubahan Peraturan yang mengakibatkan perubahan besar Manfaat Pensiun, tidak boleh mengurangi hak Peserta sampai saat pengesahan.

(3)

Tata cara perubahan Peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.


BAB XX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 70 Syarat Pembubaran Dana Pensiun ini dapat dibubarkan : a.

Berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri;

b.

Menurut pendapat Menteri, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Peserta / Penerima Manfaat Pensiun atau Pihak yang Berhak atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keuangan Dana Pensiun;

c.

Pendiri bubar. Pasal 71 Penyelesaian Pembubaran

(1)

Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dibubarkan, hak Peserta dan hak Penerima Manfaat Pensiun atau ahliwarisnya merupakan hak utama setelah kewajiban kepada Negara dipenuhi.

(2)

Pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dibubarkan dengan urutan sebagai berikut : a.

Peserta, Penerima Manfaat Pensiun, dan Pihak lainnya yang berhak atas Manfaat Pensiun;

b.

Pekerja Dana Pensiun;

c.

Pihak–pihak selain yang disebut pada butir a dan b ayat ini.

(3)

Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja dilarang.

(4)

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.


BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 (1)

Hal–hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ditetapkan oleh Pengurus/Dewan Pengawas/Pendiri baik sendiri–sendiri atau bersama– sama sesuai bidang tugasnya masing–masing.

(2)

Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Menteri.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2010 ____________________________________________________________________________ Direktur Utama Selaku Pendiri Dana Pensiun PERTAMINA

Karen Agustiawan

2010 S0 TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PERTAMINA DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

Recommend Documents