Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
r n1vi roi
nI me Bit ti
Sdfl(I %od.IIt
,
2s
And '50004
rn
opl
pi
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Sebuah Tinjauan Terhadap Beberapa Proyek Perkotaan
S
e adldn dengan perubahanperLbahan politik ddn
ekonomi yanig terus mendominasi suasana di Indonesia, mdkalah ini menilai sampai sejauh mdna Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) telah dilaksanakan dalam pelaksanaan harian proyek-proyek besar di sektor pembangunan perkotaan ydng dibiayai oleh Bank Dunia selama 2 - 5 tdhun yang silam. Bank Dunia mempunvai sejarah yang cukup ldma ddalam membantu provek-proyek pembangunan perkotddn di Indonesia. Karena luasnyd lingkup
dari dampak MdSdlah lingkungan dang yang dkanmperjadi akan tenjadi dasa darn linykn proyekproyek itu, bany7ak di antara
modal diberikan, dan proyekprovek yang diisetujui setelah bulan Juli 1995, telah disertai RKL secara komprehensif. ' Makalah ini bertujuan untuk menilai efektifitas RKL dalam mengendalikan Cdampak
lingkunigan dan meningkdtkan pengelolaan lirngkungan hidup. Makalah ini disusun sebagian besar berdasarkan berbagai hasil
diskusi dan kunjungan lapangan di beberapa lokasi proyek perkotaan
W
O
Rencana pengelolaan lingkungan hidup mempunyai dua ftingsi yang sangat penting: memdstikdn bahwa dalam pelaksanaan provek perencanaan, disain, konstruksi, dan pelaksanaannya - mempunydi dampak negatif yang sekecil mungkin terhadap lingkungan; dan layak lingkungan daldm pelaksanaan. Intinya acdlah RKL menjamin bahiva semua tugas dilaksanakan melalui penilaian dampak lingkungan akan membawva hasil.
selbelninr,'la.' I)anipak-danripakini akan nzienipenigarililisalu wilayalh yancy lebilh lins daripada lokasi nntlnk kalagori 1 i:i nienielili alanflasililasnnlnlik pelaksanaanifisikniya.Kajiani Lingknntigan (EAU danipak neqatifsiali proyek vang nl(rigkini akanl limilbo, dan jiga inenieliti danipak posilifiya jika dibanidinigkanl denigaini cara-carm laih yang niiinngkini dapat dilerapkani di wilavalh ilu, misalilva denrgan adav'a no aclioni 'ietgaii nleiigarljurkaii lanykali-larlgkali yalg diperlukarr urlltlk ieiicegall, nnenniperkecil, nieniiperiniganiatan rnienngyanit danipak-dantipakyanlg parahi denigan iniemperbaiki pelaksanaanikejialan pedili linagknnrgani yang dilarksanaiikain dengani baik. L'ntitk proyek dalani katagori A, penninijanii berlangyunn-jawab alas penulisani salin laporan biasanya laporir Penlykajianf Lingknniigani (alan laporan rmen yelnrnlml nengenai Penilaian Lingkoungan sektoral alan regional) yanig denganl seperlunya, nieniakip nnisinr- nisinr dari lul-lhal lain seperti yang terlera pada calatan
dilakukan sebelum investasi
E
LINGKUNGAN PENTING?
zl jika ineiriliki danipak lingkinrlgainl yatng besar,sensilif; beragani, dan yaang belinii perniall lerjadi
terhadap rnaslah lingkungan yang terinci (EA) biasanya
H
MENGAPA RENCANA PENGELOLAAN
April 1999. Meskipun dengan
Alenunit Insrinksi Operasi Bank (O1) 4.01, 'Suatlu prt ek yang dlajnikai terniasnik dalanti Kaiaagori
di dalam katagori A'. Penilaian
T
di Indonesia pdda bulan N9aret dan keterbatasannya, namun contoh yang akan dikemukaan menunjukkain suatu hal yang bermanfaat terhadap pengelolaan lingkungan hidup (ian pengawasan provek-proyek bantuan Bank Dunia di Indonesia, dan gejala umum dalam pengelolaan lingkungan. Kami berterima kdsih kepada semua pimpinan team, pengelola proyek dan rekan-rekan sejaxvat di institusi lokal untuk kerjasama merekd ddn masukan masukan yang bergund.
proyek-proyek tersebut termasuk
Public Disclosure Authorized
1
rrelny.. E ll2093
R
tamibaliani naoinior 7Bank Dniiiiia, 1999. ' Alenurnl lntsltriksi Operasi Banlk OP 4.01, 'Rencana penigelolaani lingkuniganr dari snalin prwyek lerdiri dari beberapa keringanian, petnonilcran, dan langkalb-lanigkahinslilisi vang larins diperlmalikall dalani pelaksaiaanl dan pengoperasianl langkalm-langkalm oninuk minengioranigi danipak-danipaksosial dan linigkingan, tindakani uanik niemniip kerngian lersebut, alau nienilboial kerimiganan hingyga pada laliap-laliapyany dapal dilerimmia. Rencania ilu juga nriencakup langkaln-lanigkalm yang diperilnkanl unluttk dilaksaniakan. Rencarna Penqelolaaniadalali nnlsnir penlinig laporan Penqkajian Linigkrynlgarl (E,l), unntiik prvek-proyek dalarrn kalagori A; bagi ban yak proyek dalanr kalaqori B,Pengkajian Linigkiningan ii miningkin halaya akatr mnienigqlasilkani Kencania Pengelolaal.'
L
D
B
A
1N1
K
Cs
R
0
U
P
menjadi salah satu sebab mengdpa pengelolaan lingkungan masih kurang berhasilP
_
Box 1: PROYEK INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BALI (BUIP) Proyek Infrastruktur Perkotaan Bali (BUIP) menunjukkan ev'olusi yang menarik dalam pelaksanaan proyek perkotaan di Indonesia. Dampak dampak lingkungan, keringanan terhadapnya dan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya, semua diberi prioritas utama. Proyek multi sektor ini - proyek perkotaan kedua di Bali - mempunyai komponen-komponen kecil yang luas yang tersebar di seluruh Bali. Persediaan air minum, pembangunan jalan-jalan di kota-kota, pengolahan limbah manusia dan sanitasi, Pengelolaan limbah padat, perbaikan infrastruktur pasar, perbaikan kampung, dan Pengelolaan lalulintas adalah bagian dari proyek BUIP ini. Penilaian Lingkungan (EA) secara sektoral disiapkan untuk proyek ini, setelah adanya tinjauan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup di pulau Bali. Penilaian Lingkungan mendapati perlunya training (latihan) dan komponen bantuan teknis khusus didisain untuk memenuhi keperluan ini. Pelatihan tahap pertama telah diselenggarakan dengan berhasil, dan tujuan proyek itu ialah agar semua komponen pimpinan proyek (PIMPRO) diberi pelatihan di bidang Pengelolaan lingkungan, sebelum mereka memulai tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Sebuah Komite Pemantau Lingkungan telah dibentuk, untuk mentaati rekomendasi Penilaian Lingkungan. Komite yang berfungsi di bawah Bapedalda ini, menyaring semua sub proyek, dan memonitor pelaksanaannya. Langkah positif lain yang telah diambil dalam proyek ini ialah dimasukannya RKL dalam dokumen-dokumen tender. Laporan pengawasan Bank Dunia terhadap BUIP, telah menyoroti pelaksanaan RKL. Studi dampak lingkungan kumulatif, akan dilakukan oleh seorang konsultan, untuk mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak terhadap lingkungan hidup dari sektor pariwisata dan dari sektor pembangunan ekonomi lain di Bali.
Dengan menguraikan dampak, mengukur pengurangan dan pemantauan dampak, institusi yang bertanggungjawab atas pemantauan, dan dalam beberapa contoh, indikator-indikator kinerja, RKL menggambarkan tentang halhal yang harus dilakukan. Provekproyek ydng layak lingkungan harus mengikuti langkah-langkah RKL pada tahap avval, dan yang lebih penting, selalu memegang prinsip-prinsip "layak" dalam pengelolaan lingkungan.
Goodland, r Robert and Jean-Roger Asercier(1999)i EvoludioiiLrofEuvirovirrierltal
Assessnlerit in tle IVorld Baiik:frorn Approval to Resnlis', WVashington, DC: The WVorld Bank. I Crooks, Rob and Sean Foley (1995)
mengatakan bahwa tidak adanya
keuangan saja. Tetapi, dokumendokumen proyek itu sendiri, jarang
pelaksanaan RKL, yang sering berisi langkah-langkah
memberikan pelaksanaan RKL
pengembangdn kdpdsitas
0
Dalam studi Bank Dunia tahun 1995 tentang pengelolaan lingkungdn hidup di Indonesia berkesimpulan bahwa 'hambatan administratif yang paling utama untuk mengelola lingkungan secdrd efektif adalah bahwa sistim AIVIDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pemerintah tidak menjamin bahwa isu-isu lingkungan akan dapat diidentifikasi secara dini dalam tahap pengembangan proyek, atau terjawab oleh perubahanperubahan dalam konsep proyek atau dalam disain atau strategi lain yang sesuajV4. Dan juga disarankan
untuk meningkdtkadn kinerjd lingkungan. Dalam evaluasi terbaru mereka terhadap RKL, Goodland dan NMercier
disediakan untuk pengelolaan
W
PEMANTAUAN DI INDONESIA
sajd didnggap sebagai hdmbatan birokrdsi danl tidak sebdgdi Sdrdana
implementasi RKL dalam perjanjian legal, sehingga dengan demikian menempatkan Ipengelolaan lingkungan' pada tahap yang sebelumnya hanya
E
LINGKUNGAN HIDUPDAN
Salah satu segi kelemahan ldinnya ialah tidak adanya pengawasan lingkungan vang teratur dalam proyek-provek Bank Dunia (BD). Meskipun dalam rencana pelaksanaan proyek suddh muldi mengikutkan beberapa elemen supervisi lingkungan, namun hal ini tidak berhubungan langsung dengan RKL. Akibatnya, RKL masih
merekomendasikan keikutsertaan
H
LKERANGKA PERLINDUNGAN
status yang sama seperti langkahlangkah usaha perlindungan lainnva. Ini berarti tidak ada pertanggungjavvaban secara hukum, jika semua atau sebagian dari RKL itu tidak dilaksanakan.
Meningkatnya jumlah dokumendokumen penilaian proyek saat ini
T
Meskipun demikian, terlihat adanya pelaksdnadn RKL yang diterapkan dengan seksama dan pada waktu yang tepat. RKL atau bagian-bagiannya, dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sebagai berikut: RKL didapati berguna oleh pelaksana proyek ergn olehpeminja na proyek dan pihak pemnjam, unsur-unsur rencanauntuk tersebut harus dilaksanakan apatkdn dukungan rak mendapatkan dukungan rakyat umum dan sektor swdsta; rencananya sederhana dan mudah diikuti, sebagian besar dari langkah-langkdh pengurangan dampak sudah sering dilakukan di Indonesia; dan pada akhirnya kdrena otoritas di tingkat nasional dan BD mendukung dan mendorong pelaksanaan RKL.
R
L
D
B
-
A
Reviewv of Environmlental nAssessmienit anid .ttanagetnent Lvperience in Indonjesia, Environment Dept. Paper No. 25, WVashinigton, DC: The WVorld Bank.
addlah
N
K
G
R
0
U
P
berlangsungnya anggapan bdhwa tidak ada kejelasan mengenai fungsi dan tidak ada hukuman/ penalti.
bahwd kualitas AMIDAL akan meningkat dan para pejabat akan melakukan rekomendasi khusus ddri ANIDAL hanya jika ada dialog yang terbuka dengan masyarakat. Penvebaran informasi dan konsultasi dianggap sebagai kunci untuk meningkdtkan tanggungjaxvab secard menyeluruh. Beberapa tdhun yang lalu, rekomendasi semacam ini teldh dipertimbangkdn paling tidak dalam disain proyek-proyek BD. Saat ini konsultasi dan penyebaran
Rancangan Undang-Unddng (RUtU) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disusun sebagai bagian dari BDTAP telah disahkan pada tahun 1997. UU ini diharapkan akan dapat meningkatkan pengeloldaan dan perlindungan LH melalui penvediaan alat pelaksana penegakan hukum yang praktis dan yang lebih beragam. Sehubungan dengan dibentuknya instansi pengelola lingkungan setempat dan propinsi (Bapedaldd) UU baru ini seharusnya menvediakan
informasi ke masvarakdt telah
pelaksanaan peraturan-peraturan
Proyek InfrastrukplrPerkolaau
masuk dalam kaiian analisa lingkungan. Kajian sectoral (Urmbrella EA) dilakukani pada proyekproyek besar yang memiliki dampak lingkungan yang beragam, atau pd(la suatu ddna pinjaman yang disediakan untuk satu kelompok di kota kecil dalam satu wilaVdh atdan propinsi. Walaupun demikian, pelaksandan temuantemuan ANDAL masih lemah baik idalam modifikasi disain maupun pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
tentang lingkungan. Bapedalda, dengan 50 - 100 staf akan menggantikan beberapa biro lingkungdn dan tim-tim Pengelolaan lingkungdn yang ada saat ini. Pembentukdn Bapedalda
Bali Proyek Pengembangan Perkotaan Kaliniarttaa
Salahi satu proyek Bank Dunia yang telah selesai, Proyek Bantuan Tehnis Pengembangan Bapedal (BI)TAP), memiliki tujuan utama untuk membantu Pemerintah Indonesia memperkuat Badan Pengenddlian Dampak Lingkungan (Bapedal), dan mendlisain serta melaksaniakan langkah-langkah yang tepat iladrM pengendalian polusi di tingkat pusat maupun di daerdh. Proyek ini bertujuan dengan secara jelas menetdpkan satu sistim pertanggungan jdwab lingkungan dan rnenempatkan tenaga ahli scrta ditempatkannya peralatan yang diperlukan untuk pengelolaan Iingkunigani pada
PROYEK - PROYEK PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN YANG DIBIAYAI OLEH BANK DUNIA
Tinjauan ini meliputi empat proyek, dengan investasi investasi di sepuluh pusat perkotaan di Indonesid:
Proyek 1erngenibarngarn Perkolaan
Surabaya
dimulai pada tahun 1997 - 1998
Proyek Penigembangani Perkolaan
ddn banyak kota menunjukkan keinginan untuk membentuk instansi seperti itu; tetapi sejauh ini hanya 9 yang telah beroperasi. liga Bapedalda percontohan, satu di antaranva di Semarang, salah satu kota yang masuk dalam contoh di makalah ini.
Semararng-Surakarta
Meskipun pengaturan administratif bagi pengelolaan lingkungan hidup telah dijelaskan, dan sasaran penting telah tercapai dalam hal lU perlindungan Iingkungan, sdlah satu diantara kritik utama terhadap BDTAP dan proyek-proyek lain dengan komponeni-komponien yang memperkuat institusi, vaitu adalah sulit menerapkan sistim-sistim pengelolaan dan pemantauan yang efektif jika tidak ada sistim hukurm yang berfunlgsi. Ringkasan OEI) dari Laporan Penyelesaian Pelaksanaan
Proyek BDTAP mengambil kesimpulan, bahwva keefektifan Bapedal sangat clipengaruhi oleh
Sampai tanggal 50 Juni, 1999, ada 9 proyek yang tergabung dalam proyek infrastruktur perkotaan / lingkungdn di Indonesia dalam tahdp pelaksanaan yang berbeda Sebagian besar dari proyek-proyek pi terpusat pada usaha perbaikan pelaytanan kepada pendudutk perkotaan, bak melalui investasi dalam infrastruktur maupun dengan memperkuat instansi yang bertanggung-jaiab memberi pelayanan. Pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan ddalah bagian dari tujluan Implementation Completion Report, Indonesia, BAPEDAL Development Technical Assistance Project, Environment and Social Development Sector Utnit, Indonesia Country NManagemenit U'nit, Eaist ASid aind Pacific Region. The WVorld Bank, 1999.
bdnyak faktor: 'Kiraig lmikizya koamnnirlikasi larn kerjasarua,sistiniz biikuni yang kuranig ntiendldk:iiig iltjiuani - ilujiuani pengelolaani litrgklltlgall Ii tilp, adanya
Operations Evaluation Department, ICR Review Summar' of the BAPEDAL
tergdntulg pada investasi, antdra
Inulaya korupsi vang nieliuas, dan
PU, Cipta Karya (Ian Dinas
7 ILima selebihnya ialah: Provek Jabotabek 1ll, Proyck Pengembangan Perkotadll Jdawa
Kebersihan, serta Bappeda tingkat I
diguinakaniinya wewveiniag politik unttik izenigliiindarkani diri dari taiaggung-jawtsab
(lan tingkdt 11. Bappeda tinigkat I
liuknit, idarn akltirnrya poeggeseranI
Pcrkotddn SUldaV('Si 11, Pinjdmdn untuk
dan 11 adalah pUSdt perencanadn investasi, dan koordinasi pada
tanggivig-jawab penegakana litikirni kepada Bapedalda"> Makalah ini juga
inoVsSi ddll pcngCtdhuaLn kotamadva,
tingkat lokal dan tingkat propinsi.
menutnjuLkkdn masih
Perkotaani.
tingkdt pemerintahan pusat'. Di
waktu lampaLu, tanggung-jawdab pencegahan dan pemdntdaLan
dampak liingkulngan dibagi-bagi,
T
H
E
W
0
R
L
D
B
A
N
DeDelopment TcJuical A9sistan9e Lo
Timur 11,Proyck Pcngembangdn
Proyek Penaniganani Kcemiskinan
K
G
R
0
U
P
kelembagaan proyek-proyek itu. Tiga dari proyek tersebut mempunyai investasi di lebih dari satu kota. Investasi-investasi dalam proyek-proyck ini, memiliki semua atau sebagian besar dari komponen-komponen berikut: -
jalan perkotaan air bersih dan sistim distribusi saluran air hujan dan pengendalian banjir pengumpulan dan pembuangan limbah padat sarana pembuangan tinja saluran dan fasilitas sanitasi di tempat
biasanya dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang diberikan kepada kontraktor swasta. Namun, para kontraktor sering harus diawasi oleh instansi setempat dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Hal ini seiring lebih menjadi tanggung-jawab kunjungan misi Bank Dunia dari pada pemerintah setempat yang tampaknya kurang dapat mengambil sikap konfrontasi dengan kontraktor sektor swasta, atau yang tidak menaruh minat dan tidak mampu mengawasi kontrakkontrak dengan baik. Misalnya, kunjungan ke salah satu tempat proyek membuktikan bahwa seorang kontraktor swasta, yang diperintahkan melalui kunjungan misi Bank Dunia sebelumnya, agar jangan meneruskan pekerjaan di sebuah jembatan, sampai studi
program-program multi sektor untuk perbaikan kampung dan pasar program-program untuk mengembangkan dan
penempatan kembali selesai, ternyata masih melanjutkan pekerjaan itu. Pejabat proyek setempat mengaku bahwa meskipun tidak dilakukan pembayaran terhadap kontraktor itu, sampai disetujuli oleh pibak Bank Dunia, kontraktor tidak diberitahu agar menghentikan pekerjaannya.
memperkLat lembaga-
lembaga setempat program-program untuk meningkatkan penghasilan setempat bantuan teknis untuk pelaksanaan PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - PENGALAMAN DARI INDONESIA
.
, .
-
tentang instansi yang sudah ada sebagai rekan kerja yang
-
-
-
-
mendatangkan penghasilan, kekurangan tenaga ahli teknis dan peralatan pemonitoran menjadi bagian dari masalah yang dihadapi. Pernah diusulkan bahwa jika kantor walikota dan staf Tingkat 11 lebih melibatkan diri dalam persiapan ANDAL, dan bekerjasama dengan staf Bapedalda, di bawah pimpinan walikota, maka
-
-
-. .
-
-
.
Paling tidak, dalam tahap konstruksi, proyek-proyek BD tampaknya mengikuti langkahlangkah pengendalian yang tercantum dalam RKL. Konstruksi
O
'
*
nyai dokumen RKL yang terpisah, tetapi selalu menjadi bagian dari laporan EA, yang disebut sebagai ANDAL di Indonesia.
W
Pemantauan kegiatan proyek dan dampak lingkungan secara rutin oleh instansi pemerintah mengalami kesulitan baik karena langkanya sumber-sumber daya, maupun ketidakjelasan mengenai siapa yang mempunyai wewenang, dan tidak adanya tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang telah ditemukan. Memang jelas ada reaksi ketika kunjungan supervisi mendeteksi adanya masalah pada komponen proyek, tetapi pengawasan seperti ini hanya dilakukan secara periodik saja. Pada saat-saat tidak adanya pengawasan, pemantauan tidak teratur, dan sulit mendapatkan data/catatan yang ada. Tim pemantau lingkungan dan instansi pemerintah, tidak tahu
-
swasta. Tidak semua proyek, bahkan yang katagori A, mempu-
E
standar-standaryangberlaku
I
Ada dua jenis utama tindakan pengendalian dalam RKL, yang menjadi tanggung-jawab pemerintah dan pihak kontraktor
H
Pemantauan danpenegakan
Dalam kasus-kasus lainnya, instansi pemerintah bertanggung-jawab
Tingkat dari instansi setempat yang diidentifikasi dalam RKL yang telah mengikuti dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan).
T
terhadap langkah pengendalian dan pemantauan secara teratur. Misalnya, dalam kasus tempat pembuangan akhir (TPA) - Dinas Kebersihan bertanggung-jawab untuk melaksanakan rencana operasi lokasi TPA, sedangkan Bapedalda memantau pelaksanaan rencana operasi tersebut. Namun, karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi, tidak satu instansi yang mau bertanggung-jawab dalam mengatasi permasalahan yang ada. Di Surabaya, satu tempat pembuangan sampah yang seharusnya ditutup oleh Dinas Kebersihan setempat, dan yang dilaporkan telah dimonitor oleh Bapedalda, ternyata masih beroperasi. Kendaraan-kendaraan truk secara teratur masih menggunakannya, karena alternatif lokasi belum ditemukan.
-
-
{C'CQ Program Perbaikan Kampung
R
L
D
B
A
1sN
K
G
R
O
U
P
dalam anggaran investasi pembangunan dan bukan dalam anggaran pembiayaan yang berkelanjutan.
pemonitoran akan lebih merupakan usaha kerjasama yang lebih baik. Karena posisinya lemah dibandingkan dengan instansi setempat yang lain, maka tidak mungkin peran Bapedalda sebagai pengawas akan mendapat perhatian yang lebih baik.
Di Banjarmasin (Kalimantan) misalnya, operator truk sampah diperintahkan untuk mengangkut sampah empat kali sehari ke tempat pembuangan sampah. Jumlah sampah yang diangkut ke tempat pembuangan sampah tidak dihitung, dan tidak ada pengawasan apakah sampah itu memang benar-benar dibuang di tempat pembuangan sampah itu. Sampah luber di tempat-tempat transfer, dan adanya pembuanagn sampah secara liar di seluruh kota Banjarmasin menunjukkan endahnya kinerja Dinas Kebersihan. Tempat-tempat pembuangan tidak teroperasi, tidak dipelihara, atau tidak ditutup sesuai dengan petunjuk-petunjuk pemeliharaan pengelolaan lingkungan.
Kerangka hukum untuk menegakkan pematuhan UU lingkungan dan peraturanperaturannya tidak memadai, terutama dari segi pelanggaranpelanggaran oleh pemerintah setempat instansi lainnya. Tidak jelas bagaimana sanksi-sanksi akan diterapkan bahkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta. Tidak adanya transparansi dalam penilaian dan penetapan denda, menghambat pemberlakuan penegakkan pematuhan akan standar-standar yang ada. Kecuali mutu air minum secara mendasar, pemonitoran lingkungan secara umum tidak dilakukan dengan teratur dan data-data yang diperoleh belum dapat diandalkan. Penekanan RKL pada polusi suara dan debu selama masa konstruksi, telah memenuhi aturan, tetapi pemonitoran mutu udara secara teratur, bahkan pada perbaikan jalan di perkotaan, atau dalam proyek-proyek transportasi, jarang dilakukan.
Langkah-langkah pengendalian juga mencerminkan perencanaan yang seharusnya menjadi bagian dari proses EA, untuk menjamin bahwa sumber-sumber lahan dan air digunakan secara efektif, dengan mengurangi kerusakan terhadap lingkungan. Tetapi, memperoleh lahan kadang-kadang menghadapi masalah, meskipun proyek-proyek Bank Dunia telah memberikan jaminan yang sangat kuat, bahwa tersedia rencana penempatan kembali dan disepakati sebelum pelaksanaan proyek. Dalam beberapa kasus, tugas proyek telah dimulai, sebelum semua lahan diperoleh. Di Surabaya misalnya, saluran-saluran pembuangan air dan jalan-jalan telah dialihkan, karena beberapa rumah tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, ke wilayah yang lebih baik. Dibeberapa kasus lain, masalahmasalah seperti itu mengurangi benefit proyek. Mendapat lahan yang sesuai untuk pembuangan sampah, menjadi masalah utama yang sulit dipecahkan. Di Semarang, pelaksanaan proyek sangat terlambat, karena tempattempat yang ditetapkan oleh para
Langkah-langkah pemberian ganti rugi dan pengurangan dampak Banyak rekomendasi RKL tentang pengendalian dan pemantauan yang erat kaitannya dengan operasi dan pemeliharaan (O & M). Tetapi, status kegiatan 0 & M yang rendah, mengarah pada kurangnya lokasi sumber dana dan tenaga ahli teknis. Hanya sedikit insentif bagi mereka yang melaksanakan 0 &NM dengan baik; mereka digaji sangat rendah, dan tidak diawasi. Jadwal pemonitoran untuk 0 & M jarang sekali diikuti, bahkan jika dana 0 & M yang terbatas itu tersedia, biasanya dimasukkan ke
T
H
E
W
0
R
L
D
B
A
N
pejabat setempat dan oleh para konsultan, dianggap tidak memadai oleh staf Bank Dunia (lihat box 2). Ini berarti, bahwa tempat-tempat pembuangan sampah yang tersedia, meskipun tidak layak lingkungan, dan kurang pengelolaannya, masih terus dipakai. Tinjauan ini menyarankan agar Bank Dunia mengadakan kunjungan ulang ke komponen limbah padat semua proyek perkotaan di Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap tingkat yang telah dicapai hingga saat ini. Berdasarkan sedikit contoh dari proyek-proyek yang dikunjungi oleh tim peninjau, perlu dilakukan langkah secepatnya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dari penempatan dan pengoperasian TPA yang tidak sesuai. Peran serta masyarakat, terutama dalam komponen proyek yang berbasis pada masyarakat terus mengalami perbaikan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peran sebagai penghubung untuk proyek-proyek Bank Dunia, dan juga berperan sebagai pemberi masukan. Ini penting dalam suasana perubahan yang dialami oleh Indonesia saat ini, dengan perubahan yang cepat dalam desentralisasi dan perubahan. kekuasaan di bidang ekonomi yang memberikan para pejabat setempat lebih besar wewenang sehingga hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Sedikitnya di salah satu proyek, para pejabat pemerintah bersedia mengundang para anggota dari LSM setempat untuk hadir dalam rapat-rapat guna mendengarkan kritikan mengenai pelaksanaan komponen perbaikan kampung (KIP). SEBAB-SEBAB
TIDAK DILAKSANAKANYA RKL
Keputusan investasi dibuat berdasarkan atas biaya, dana yang tersedia, dan keberadaan lahan, dan bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan. Anggaran pelaksanaan yang kecil, juga menjadi sebab lemahnya
K
G
R
0
U
P
pegawai dari badan pemerintah itu harus merasa yakin di dalam melaksanakan tugasnya, meskipun jika hal ini menyebabkan diri mereka berada pada pihak oposisi dengan rekan-rekannya dari badan-badan pemerintah yang lain. RUU yang baru mengenai desentralisasi, mungkin secara radikal akan mengubah tingkat tanggung jawab pejabat setempat. Otonomi keuangan dan keputusan-keputusan investasi akan berubah bersamaan dengan pertanggung-jawaban terhadap rakyata Ada harapan bahwa rakyt.jAa hargpanbahwa dh ngkungan akan tumuan-tukuan bantuan teknis dapat ditingkatkan.
Box 2:
PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT PENIMBUNAN SAMPAH DI INDONESIA
Dukungan Bank Dunia di dalam pembangunan tempat penimbunan sampah dan penutupan tempat-tempat penimbunan di kota-kota ukuran menengah di Indonesia memperoleh hasil kesuksesan yang beragam. Banyak usaha yang telah dijalankan untuk mengumpulkan dan mengelola limbah padat secara keseluruhan, tetapi pembuangan limbah secara aman akan memerlukan usaha yang lebih intensif dalam hal memilih tempat untuk pembuangan limbah itu, dan untuk operasi i sehari-hari yang lebih baik terhadap tempat-tempat pembuangan itu sendiri. Sebagian besar tempat pembuangan limbah di Indonesia berada di bawah standar minimum persyaratan yang dapat diterima. Usaha mengembangkan tempat-tempat pembuangan limbah baru kadangkadang menemui kesulitan, seperti halnya dengan kasus SSUDP, di mana Bank telah membiayai perbaikan tempat pembuangan limbah di Jatibarang, demikian pula studi pemilihan tempat pembuangan untuk pembuangan limbah yang baru. Tempat baru yang dipilih di Semarang didapati oleh Bank Dunia tidak memenuhi syarat karena beberapa hal: letaknya dekat pusat kota, di sana ada air yang tergenang dan adanya hutan bakau, letaknya dekat sekali dengan laut dan permukaan air di bawah tanah adalah tinggi, wilayah itu dikelilingi oleh hunian rakyat. Walaupun tempat itu mudah
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN YANG TERJADI SECARA UMUM Di DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
dipakai, karena lahan itu milik kotamadya. Pengembangan dan pengoperasian lahan ini akan menyebabkan banyak masalah di masa depan, tetapi agaknya secara politik belum ada usaha untuk memilih satu tempat yang dari segi geotehnis dan dari segi masyarakat, lebih sesuai.
Ada dua kecenderungan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama
Proses yang berkepanjangan dan terputus-putus untuk memilih tempat pembuangan limbah yang baru yang kemudian ternyata tidak memenuhi syarat dan berlanjutnya pelaksanaan operasi pembuangan limbah di Jatibarang yang tidak memadai, menggarisbawahi masalah pengelolaan pembuangan akhir dari limbah serta tidak adanya kemauan politik ke arah itu. Juga jelas bahwa Bank Dunia harus memantau kegiatan-kegiatan di tempat itu dengan lebih teliti, dan mengambil tindakan tegas jika tidak ada tanggapan ke arah itu.
ialah pergeseran ke arah struktur yang lebih desentralisasi, di mana para pejabat propinsi dan setempat mendapat otonomi keuangan yang lebih luas, dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan. penderunaan nangan. IKecenderungan yang kedua ialah, meningkatnya privatisasi pelayanan perkotaan, dengan adanya penekanan yang baru pada perlunya strategi pengawasan polusi, dan kemampuan serta kemauan pemerintah dalam mengelola dan memonitor kontrak-kontrak. Dalam suasana ketidakpastian sekarang ini, adalah sulit untuk menetapkan kapan struktur dan operasi instansi Bapedal yang diusulkan, meliputi Bapedalda, akan sepenuhnya efektif. Bahkan jika terjadi perubahan-perubahan birokrasi akan diperlukan waktu sebelum instansi tersebut dapat memberikan kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan pada tingkat daerah setempat.
-
pelaksanaan RKL, tetapi tidak adanya kesadaran dan pelatihan di antara staf setempat juga merupakan sebab yang sama pentingnya. Pada waktu lampau, RKL sering tidak dibuat sebagai dokumen yang terpisah, meskipun hal ini sudah berubah. Para pejabat pemerintah setempat sendiri juga harus menyadari bahwa RKL adalah dokumen tindakan, yang implementasinya diperintahkan dengan perjanjian hukum di dalam persetujuan pinjaman dengan Bank Dunia.
karena dokumen- dokumen itu jarang dipakai dalam proses pengambilan keputusan, dan masalah lingkungan tidak menjadi prioritas. Demikian pula jika konsultan menolak sesuatu yang dianggapnya penting, dan ini kadang-kadang terjadi, maka masalah-masalah ini mungkin akan mendapat perhatian staf Bank Dunia, untuk ditindaklanjuti, karena para pejabat setempat tidak menganggap masalah lingkungan adalah suatu prioritas.
Para konsultan sering dipakai untuk memonitor pelaksanaan proyek tetapi mutu pekerjaan yang dilakukan sangat kurang. Mutu yang lebih baik jarang diminta,
T
H
E
W
0
R
Akhirnya, badan yang melaksanakan proyek itu bertanggung-jawab bagi semua usaha pemantauan, dan langkahlangkah pengurangan dampak yang harus dilakukan. Para
L
D
B
A
N
Perubahan yang kedua ialah privatisasi pelayanan tertentu, yang mula-mula dilihat sebagai
K
G
R
0
U
P
setempat, dan terpisah dari EA yang lebih besar, sebagai panduan atau petunjuk bagi staf yang bertanggung jawab uintuk memantau dan mengawasi pelaksanaannva. Pihak peminjam hdrus menyadari diikutkannya secara khusus persyaratanpersyaratan peldksandan RKL dalam perjanjian hukum, jika itu memang ada kaitannya.
.-
Jika sanksi-sanksi dan denda-denda diterapkan bagi pelanggaranvpelanggaran secara lebih
______________
lebih
Pembuangan sampah yang tidak terkendalikan dekat tempat pembuangan sampah.
teratur ddn secara
'kehilangani kekuasaan' oleh sebagian instansi setempat.
efektif, akan menghasilkan perbaikan pelaksanaan RKL dan
RKL dkan terus dilihat sebagai hambatan birokrasi.
Namun, mereka telah menvaksikan adanya perbaikanl dalam pemberian pelavdnan dan dengan meMdsang harga dan memberikdn
akan meningkatkan output proyek Tetapi pada tahap permulaan, RKL itu sendiri akan dapat menjadi petunjuk yang lebih berguna bagi
Jalur tanggung jawab yang lebih jelas bagi badan yang melaksanakan provek, terutama dalam arti
denda, mereka akhirnya mempunvai sedikit wvewenang. Bagi para pegawai di kantorkantor vang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini merupdkdn perubahan yang mereka naniti-nantikan. Di Denpasar koleksi tinja dengan truk-truk sxvasta telah berhasil meningkatkani kebersihan umum, dan mendatanigkan penghasilan
para manajer proyek, kontraktor, konsultan, dan bagi instansi setempat vang bertanggung-jawab. Tambahan lagi, adanya hal-hal yang bisa dipelajari di antara unitunit Bank Dunia, dan adanya pertukaran ide dan informasi di antara staf yang bekerja di berbagai negara, akan menimbulkan ide-ide baru dan solusinyd. RKL ' kh usus ' ang menangani komponen , g peraturan-peraturan dan
kemampuan untuk memantau, untuk memperbaiki, serta untuk memberikan pendlti bagi pard kontraktor, dan badanbddan pemerintdh lainnya, merupakan bagian dari tantangan itu. Akhirnya, pelaksanaan RKL seharusnya dilihat tidak saja sebdgai Idngkdh penjagaan
bdgi pemerintah setempat.
terbuka, penegakani
pematuhdn langkah-ldngkah
vang sangat penting, namun
juga sebdgai suatu kesempatan untuk t memperbaiki upaya praktek-praktek yang ada, pengelolaan lingkungan dkan lebih banyak diikuti dengan seksama, daripada hidup jangka panjang RKL yang mempunvai dengan memperkuat mempnyalkapasitas lembaga-lembaga sederet panjang langkah lingkungan hidup. Jika vang harus dilakukan, yang lingkah-langkah utama mengenai pelatihan dan mungkin kurang pelu dan gagdl memprioritaskan pengawasan tidak dilaksanakan, kesempatan dampak-dampak dan itu akan lenyap, ydng dapat langkah-langkah pengendaliannya memperbaiki hasil-hasil dari RKL seharusnvd disediakan sikap peduli terhadap dalam bahasa dderah lingkungan hidup.
Meskipun demikian, penanam modal yang banyak koneksinya masih belum mendapat hukuman denda jika gagal mematuhi peraturan - peraturan dan standar pembuangan limbah yang berlaku.
SARANySARAN Perbdikan ddlam lembaga-lembaga pengelolaan lingkungdn, perundang-undangan yang lebih jelas dan kuat, serta diciptakannya sistim yang dapat melaksanakan perundang-uLndangan secara
Makalah ini disusun oleh Heinz Unger, Jack Fritz, dan Tanvi Nagpal Untuk keterangan lebih lanjut, harap hubungi: Heinz Unger, E-mail:
[email protected] Tanvi Nagpal, E-mail:
[email protected]
Jack Fritz, E-mail:
[email protected] Dokumentasifoto oleh: Tanvi Nagpal Februari2000
T
H
E
W
0
R
L
D
B
A
N
K
s
R
0
U
P
I
