PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DENGAN SWAKELOLA DI INDONESIA

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DENGAN SWAKELOLA DI INDONESIA Oleh : 1) Apul Sianturi ABSTRAK Adanya isu sentral tentang pengelolaan hutan produksi alam yang lestari merupakan bukti semakin tingginya tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah (Departemen Kehutanan) untuk menyongsong era globalisasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan betapa tingginya tingkat pemborosan pemanfaatan hutan dan kerusakan tegakan tinggal yang terjadi sebagai akibat tidak adanya kegiatan pengelolaan hutan serta kurangnya perhatian terhadap kerusakan lingkungan. Dalam pengelolaan hutan lestari, praktek pemanenan hutan dikendalikan dan dikaitkan dengan praktek silvikultur untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai tegakan secara berkelanjutan. Di samping itu, ada kesenjangan antara ketersediaan kayu dari hutan produksi alam dengan kebutuhan industri pengolahan yang menuntut pasokan kayu dari hutan alam yang lebih besar. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan hutan produksi alam. Kajian ini bertujuan mendapatkan informasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan hutan produksi. Sedangkan sasarannya adalah bentuk pengelolaan hutan produksi yang dapat mendukung perkembangan industri hasil hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurusan hutan yang selama ini dilakukan bukanlah pengelolaan hutan sehingga belum dapat memberikan kelestarian hutan. Untuk memperbaikinya diperlukan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan hutan agar pemanenan hasil hutan hanya dapat berlangsung dari hutan yang dikelola secara lestari. Para pemilik perusahaan masih kurang berminat untuk mengelola hutan dan hanya berminat dalam pemanenan hasil hutan terutama kayu. Berdasarkan kenyataan dan pengalaman ini pengelolaan hutan lebih mungkin dilakukan dengan sistem swakelola. Sistem swakelola diharapkan akan memberikan produksi yang lebih lestari karena tujuan pengelolaan bukan hanya untuk memaksimumkan profit tetapi juga untuk melestarikan hutan serta menjaga lingkungan hidup. Swakelola dapat dilakukan oleh Unit Pengelolaan Hutan (UPH) yang menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 17 adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. UPH dapat menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). Mengingat sistem HPH yang merupakan sistem kontrol yang sudah berjalan, maka penerapan sistem swakelola harus dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal swakelola hanya dilakukan pada hutan yang tidak diberikan ijin usaha pemanfaatannya pada pihak lain atau areal yang sudah habis masa berlakunya, kemudian pada tahap berikutnya dilakukan swakelola pada areal hutan yang telah habis dan atau tidak diperpanjang lagi 1)

Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola (Apul Sianturi)

261

masa ijin usaha pemanfaatannya. Dengan kata lain IUPHHK alam dan tanaman dianggap dan diperlakukan seperti UPH. Kegiatan tertentu seperti penebangan, penanaman, dan pemeliharaan hutan dapat dilakukan pihak lain sesuai kebutuhan, agar organisasi dan biaya UPH tidak menjadi terlalu besar. Kata kunci: hutan produksi, hutan tanaman, pengelolaan, pemanfaatan, swakelola I. PENDAHULUAN Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bernilai baik di Indonesia maupun di dunia. Hutan bukan saja merupakan sumber daya ekonomi yang besar dan belum dimanfaatkan, tetapi juga yang terpenting adalah merupakan penopang kehidupan. Sejak zaman dahulu hutan merupakan sumber utama bahan makanan, bahan bakar, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Peran hutan akan tetap seperti itu di masa yang akan datang walaupun dalam intensitas dan bentuk yang mungkin berbeda. Walaupun sejarah hutan jati di Pulau Jawa dapat dilihat sejak abad XVI, pengelolaan hutan di Indonesia masih baru dikembangkan tiga dekade yang lalu. Pada waktu zaman orde baru, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah yang pragmatis dan sistematis dalam membangun ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan ini dipercepat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri, UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dan UU No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal asing. Sejak itu berkembang pemanfaatan hasil hutan khususnya kayu melalui pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) yang diatur dengan PP 21 tahun 1970 dan dikelola dengan sistem tebang pilih Indonesia (TPI) yang ditetapkan tahun 1972. Banyak perusahaan nasional maupun internasional yang berlomba-lomba untuk mendapatkan areal HPH dalam sekala luas. Hampir seluruh hutan produksi kemudian diberikan hak pengusahaannya kepada para pengusaha. Produksi kayu meningkat drastis sampai mencapai puncaknya pada tahun 80-an dan mulai menurun pada tahun 90-an. Penurunan produksi terjadi karena kurangnya pemahaman akan kemampuan hutan untuk berproduksi sehingga yang dipanen melebihi produktivitas hutan di samping kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat tetap berproduksi dalam jangka panjang. Kurangnya kesadaran tersebut bukan saja pada para pengusaha tetapi juga pada petugas kehutanan yang mengawasi pelaksanaan pengusahaan hutan. Para pemilik HPH tidak berkeinginan untuk mengelola hutan secara lestari apalagi ijin yang diberikan adalah Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam waktu yang terbatas dan bukan ijin usaha pengelolaan hutan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Pada tahun 90-an dicoba mengatasi kemunduran ini dengan pemberian kesempatan melaksanakan pemanenan hutan dengan sistem tebang jalur tanam Indonesia (TJTI) di samping penggunaan sistem TPTI. Namun hal ini tidak banyak memperbaiki keadaan, bahkan hutan semakin rusak, terutama karena pelaksanaan TJTI dilakukan pada areal bekas tebangan dengan sistem TPTI yang sering disebut 262

Vol. 7 No. 4 Desember Th. 2007, 261 - 283

tebangan “cuci mangkuk”, serta kurangnya pengawasan pelaksanaan di lapangan. Melihat hal ini maka sistem TJTI dilarang pada tahun 2000. Pada era reformasi tahun 1997 kerusakan hutan makin parah dengan makin meningkatnya “kebebasan” dalam segala hal termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan. Terjadi penebangan yang tidak terencana atau penebangan liar di mana-mana. Rakyat diperalat oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan sesaat tanpa memperhatikan kelestarian hutan. Otonomi daerah yang dilaksanakan tahun 2001 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumberdaya hutan di daerah memperparah reformasi yang sudah salah arah. Akibatnya di samping produksi yang tidak tercatat meningkat yang berarti pemasukan uang ke negara menurun, hutan makin rusak yang terlihat dari terjadinya kekeringan yang diikuti kebakaran hutan pada musim kemarau, dan banjir pada musim hujan. Kerusakan hutan atau deforestasi tahun 1997 sebesar 1,7 juta ha meningkat menjadi 2,5 juta ha per tahun dalam tiga tahun terakhir (Purnama, d.k.k. 2003). Kerusakan hutan yang demikian parahnya dapat kita rasakan dari banjir yang terjadi akhir-akhir ini. Hampir seluruh daerah mengalami banjir hingga akhir bulan Juni 2007. Jika pada tahun 1997 Rencana Karya Tahunan (RKT) mencapai 15,6 juta m3 maka pada tahun 1998 menjadi 10,2 juta m3, tahun 1999 menjadi 10,3 juta m3, tahun 2000 menjadi 3,4 juta m3, dan tahun 2001 menjadi 1,8 juta m3, sehingga dalam lima tahun terakhir rata-rata menjadi 8,2 juta m3. (Suhariyanto. 2003). Secara alami terjadi penurunan volume tebangan dari hutan alam. Kondisi ini sesuai dengan keadaan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat dari kesalahan dalam pengelolaan hutan bahkan boleh dikatakan karena hutan tidak dikelola sama sekali khususnya bekas areal HPH yang telah ditinggalkan karena habis masa ijinnya atau karena kayunya telah habis bahkan karena kesalahan lain-lain. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan dalam usaha menyesuaikan tingkat tebangan (soft landing) sebesar 8,6 juta m3, 6,9 juta m3, dan 5,7 juta m3 pada tahun 2002, 2003, dan 2004 (Purnama, d.k.k. 2003) secara berurutan seharusnya tidak berpengaruh banyak karena masih di atas RKT tahun 2001. Adanya kebijakan soft landing bukan menggambarkan adanya usaha menghemat hutan melainkan memberikan indikasi bahwa kegiatan pemanenan hutan bersifat penambangan hutan padahal hutan merupakan sumber daya alam yang terbaharui. Jika hutan dikelola dengan baik dan benar maka tebangan tahunan seharusnya tetap dan tidak menurun setiap tahun, bahkan seharusnya dapat meningkat bila pengelolaan hutan dilakukan dengan baik dan benar sebagai akibat dari peningkatan riap dengan adanya penebangan (cutting effect). Oleh karena itu perlu adanya kebijakan baru agar produksi dari hutan dapat dipertahankan atau ditingkatkan sampai batas daya dukung hutan itu sendiri dengan melakukan pengelolaan hutan lestari. Di atas sudah terlihat bahwa para pemilik HPH apalagi pemilik IUPPHHK kurang berminat jika tidak mau dikatakan tidak berminat untuk mengelola hutan. Dipihak lain pemerintah memerlukan hutan sebagai pengatur lingkungan dan sebagai faktor produksi mengharapkan agar hutan dikelola secara lestari. Tulisan ini mencoba menganalisis kemungkinan dilaksanakannya pengelolaan hutan lestari dengan swakelola. Dari beberapa unsur kegiatan pengelolaan hutan seperti reboisasi, penataan batas telah banyak dilakukan secara proyek tapi hasilnya tidak menggembirakan. Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan arah yang mungkin dilakukan dalam menuju pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola (Apul Sianturi)

263

II. PENDEKATAN MASALAH Masalah pengelolaan hutan produksi didekati dengan penelaahan hasil penelitian pengelolaan hutan produksi yang telah ada. Alur pikir dari pendekatan masalah adalah sebagai berikut: Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang telah berjalan lebih dari 30 tahun telah mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan yang besar di samping pola konsumsi kayu yang meningkat terutama dengan adanya industri pengolahan kayu. Hal ini terlihat dari terjadinya kesenjangan antara penawaran dan permintaan kayu dimana permintaan kayu meningkat sedang penawaran kayu menurun. Untuk menjaga kelestarian jangka panjang perlu dilakukan rencana ulang pengelolaan hutan produksi agar dapat meningkatkan produktivitas hutan produksi. Hutan produksi yang terdiri dari hutan primer, hutan bekas tebangan (LOA), dan hutan terdegradasi tidak dapat dikelola hanya satu sistim silvikultur tetapi harus dengan kombinasi sistem silvikultur tebang pilih (TPTI) dan tebang habis (THPB). Tebang pilih digunakan pada hutan primer dan hutan bekas tebangan (LOA) yang relatif masih baik, sedangkan tebang habis pada areal-areal hutan terdegradasi atau kurang produktif. LOA memerlukan jangka benah selama 35 tahun agar dapat ditebang kembali. Hutan yang kurang produktif dan atau hutan terdegradasi dijadikan hutan tanaman (THPB) dengan komposisi 60% penghasil kayu pertukangan (PTK) dan 40% penghasil pulp. Rotasi hutan tanaman ditentukan berdasarkan tujuan penanaman dan jenis yang ditanam. Hutan penghasil kayu pertukangan misalnya dengan rotasi 35 tahun dan dan hutan penghasil kayu pulp misalnya dengan rotasi 8 tahun. Komposisi ini dibuat agar pengelola tidak menunggu terlalu lama untuk mendapat hasil. Dengan cara ini diharapkan produksi kayu dari hutan produksi akan diarahkan dari hutan tanaman yang produktivitasnya lebih tinggi, sedang dari hutan alam akan diarahkan untuk penghasil kayu mewah dan sebagai konservasi hutan. Dalam 35 tahun pertama penebangan hanya dilakukan pada areal hutan primer, sedang hutan bekas tebangan dipelihara dan dijaga, dan hutan yang kurang produktif dijadikan hutan tanaman. Dengan demikian luas areal tebangan pertahun dalam 35 tahun pertama adalah 1/35 dari hutan primer. Selanjutnya tahun ke IX dan seterusnya dilakukan penebangan kayu pulp dari areal hutan tanaman penghasil pulp. Kemudian setelah tahun ke XXXVI dan seterusnya dilakukan penebangan dari areal hutan tanaman penghasil kayu pertukangan. Setelah selesai 35 tahun pertama bila hutan tanaman telah mampu memenuhi kebutuhan kayu maka hutan primer (LOA yang telah dikelola selama 35 tahun) merupakan sumber penghasil kayu mewah. Dengan kata lain penebangan dari hutan alam hanya dilakukan dengan harga kayu yang tinggi dengan luas tebangan maksimum per tahun menjadi 1/35 dari luas areal hutan alam. Selama ini pemilik perusahaan tidak atau kurang tertarik dengan pengelolaan hutan lestari tapi lebih tertarik pada kegiatan pemanfaatan kayu dan ijin yang diberikan juga hanya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan ijin usaha pengelolaan hutan. Sehingga pemilik perusahaan hutan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan lain di luar pemenfaatan kayu. Oleh karena itu perlu dicari pelaku yang mau dan mampu melakukan pengelolaan hutan lestari. Salah satu yang mungkin adalah dengan swakelola atau dengan perkataan lain pemerintah mengelola seluruh hutan produksi. Namun pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pemanenan kayu dapat diberikan pada 264


pihak lain atau swasta. Dalam kondisi pengelolaan demikian dapatlah dilakukan sistem lelang pekerjaan. Dengan sistem ini, satu unit pengelolaan hutan (UPH) yang dapat dikelola dengan sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis akan memberikan hasil berupa kayu dari hutan tanaman dan kayu dari hutan alam. Kayu dari hutan alam menjadi kayu mewah yang harganya diharapkan lebih tinggi dari harga kayu dari hutan tanaman. Dengan kata lain nilai kayu (PSDH dan DR dijadikan satu) yang dijual dari hutan alam harus lebih tinggi daripada nilai kayu yang dijual dari hutan tanaman. Sedangkan nilai kayu dari hutan tanaman ditentukan sesuai dengan rumus penentuan nilai kayu. HUTAN PRODUKSI

AREAL IUPHHK

AREAL BUMN/BUMD

AREAL BEBAS

DIKELOLA BUMS

DIKELOLA BUMN/BUM D

DIMINTA PERUSAHA

AN? BAIK & LESTARI? HABIS

BAIK & LESTARI ? HABIS?

SWAKELOLA UPH/KPHP

TPTI

PRODUKSI KAYU DARI TPTI JADI KAYU MEWAH DAN PRODUKSI HASIL HUTAN LESTARI DARI HUTAN TANAMAN

THPB

PRODUK HH CUKUP?

Gambar 1. Pola pikir pendekatan masalah


265

Dari Gambar 1 terlihat bahwa hutan produksi saat ini ada yang dikelola swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan areal yang tidak/belum ada pengelolanya. Areal yang sudah diberikan kepada perusahaan diatur agar pengelolaannya dilaksanakan oleh pemegang ijin sehingga tidak perlu lagi dibentuk UPHnya. Tetapi untuk areal yang tidak dibebani hak pengusahaan perlu ada pengelolanya. Areal yang saat ini belum/tidak ada pengelolanya tapi masih diminati oleh perusahaan atau BUMN/BUMD maka sebaiknya diberikan hak/ijin pengelolaannya dengan prosedur yang berlaku, namun bagi areal yang tidak diminati maka pemerintah wajib melaksanakan pengelolaannya dengan membentuk UPH atau KPHP. Dengan demikian areal yang dikelola dengan swakelola relatif sedikit, sehingga biaya yang diperlukan tidak terlalu besar pada tahap awal. KPHP yang melakukan pengelolaan hutan produksi dapat melakukan TPTI maupun THPB sesuai dengan kondisi awal dari hutan yang dikelola dan tujuan dari pengelolaan hutan tersebut. Bila di belakang hari produksi kayu dari hutan tanaman (THPB) telah mencukupi untuk keperluan permintaan kayu maka hutan alam hanya (TPTI) hanya menjadi penghasil kayu mahal. III. KONDISI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN PASOKAN KAYU SAAT INI Luas hutan produksi Indonesia pada 2006 adalah sekitar 58 juta ha yang terdiri dari hutan produksi terbatas sebesar 23 juta ha dan hutan produksi tetap sebesar 35 juta ha (Tabel 1). Dari luas tersebut lebih dari 41 juta hektar telah diberikan hak pengusahaannya pada pihak ketiga, yang terdiri dari jangka I lebih dari 27 juta hektar, dan jangka II lebih dari 14 juta hektar (Anonim, 2001). Hingga tahun 2006 perusahaan yang masih aktif ada sebanyak 322 perusahaan dengan luas 28.778.923 ha yaitu swasta murni sebanyak 214 buah dengan luas areal 20.365.805 ha, BUMN murni 13 buah dengan luas areal lebih dari 965.820 ha, penyertaan modal 87 buah dengan luas 6.525.628 ha, dan patungan 8 buah dengan luas 821.870 ha. 3 Dengan asumsi riap hutan sebesar satu m /ha/tahun, dan faktor eksploitasi sebesar 0,8 dan faktor keamanan sebesar 0,8 maka produksi kayu dari hutan produksi 3 secara potensial dan lestari seharusnya sebesar 26,7 juta m pertahun, dan bila riap 3 tanaman diasumsikan sebesar 1,5 m /ha/tahun maka produksi secara potensial dari 3 hutan produksi seharusnya menjadi 40 juta m /tahun. Oleh karena itu produksi hutan masih dapat ditingkatkan di masa mendatang dengan perbaikan sistem pengelolaan hutan. Produksi kayu bulat untuk dekade terakhir (1990/1991 - 2006) rata-rata sebesar 24,8 juta m3/tahun dimana produksi terbesar terjadi pada tahun 1997/1998 sebesar 29,5 juta m3 dan terkecil pada tahun 1998/1999 sebesar 19 juta m3 (Anonim, 2001). Produksi ini relatif masih lebih kecil dari yang seharusnya bila hutan dikelola dengan baik. Penebangan liar yang sebelum adanya reformasi sudah ada, dan setelah adanya reformasi tahun 1997 kegiatan ini semakin marak, terutama dengan adanya anggapan bahwa rakyat yang berhak atas hutan di daerahnya. Hal ini diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah tahun 2001, dimana para kepala daerah merasa yang paling berhak untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang di daerah. 266


Tabel 1. Luas Hutan dan Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan. Pulau

HAS/HPA

HL

HPT

HP

Sumatera 4.532 6. 340 5.07 0 6.885 Jawa 42 9 673 360 1.665 Bali&NTT 463 1.2 77 516 487 Kalimantan 3.9 62 6.410 11. 107 13.756 Sulawesi 1.478 4. 733 3. 301 1. 393 Maluku 452 1. 358 1.5 94 1. 190 Irian Jaya 8.166 9.170 3.6 81 9.956 Jumlah 19 .482 29.961 25.629 35. 332 Sumber: Anonim 2007. Statistik Kehutanan Indonesia

Hutan tetap 22.827 3. 127 2. 743 35. 235 10.9 05 4. 595 30.962 11 0.394

Hutan konversi 5.729 0 113 5018 581 2.5 11 8.7 83 22 .7 35

Jumlah 28.558 3. 127 2.856 40 .253 11.4 86 7.106 39.745 133 .129

Produksi kayu bulat untuk dekade terakhir (1990/1991 - 2006) rata-rata sebesar 3 24,8 juta m /tahun dimana produksi terbesar terjadi pada tahun 1997/1998 sebesar 3 3 29,5 juta m dan terkecil pada tahun 1998/1999 sebesar 19 juta m (Anonim, 2001). Produksi ini relatif masih lebih kecil dari yang seharusnya bila hutan dikelola dengan baik. Penebangan liar yang sebelum adanya reformasi sudah ada, dan setelah adanya reformasi tahun 1997 kegiatan ini semakin marak, terutama dengan adanya anggapan bahwa rakyat yang berhak atas hutan di daerahnya. Hal ini diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah tahun 2001, dimana para kepala daerah merasa yang paling berhak untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang di daerah. Dengan adanya reformasi dan otonomi daerah bukan saja pemerintah daerah yang merasa memiliki hutan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, apalagi yang ada di dalam hutan. Setiap ada kegiatan penebangan maka masyarakat langsung mengklaim bahwa tegakan atau pohon tersebut sebagi milik dari masyarakat. Oleh karena itu setiap usaha untuk menebang pohon baru dapat berlangsung bila yang mau menebang membayar harga pohon kepada masyarakat atau penduduk. Pengusaha HPH tidak dapat mengatasi hal ini dan mau tidak mau harus membayar harga pohon tersebut kepada masyarakat yang mengaku memiliki pohonpohon yang akan ditebang. Dengan demikian para pengusaha HPH harus membayar dua kali atas satu pohon yang ditebang yaitu PSDH dan DR kepada pemerintah pusat dan harga pohon pada masyarakat. Kondisi yang demikian merupakan salah satu penyebab para pengusaha tidak mampu untuk mengelola hutannya dengan baik dan benar di samping masalah-masalah lain . Adanya penebangan liar, klaim masyarakat terhadap hutan, serta kurangnya pengelolaan hutan mengakibatkan makin meningkatnya deforestasi dewasa ini. Kalau pada tahun 1997 laju deforestasi baru 1,7 juta ha per tahun maka dewasa ini laju tersebut telah meningkat menjadi 2,5 juta ha per tahun. Akibat dari semuanya terjadi lahan kritis dimana-mana. Luas lahan kritis disajikan pada Tabel 2. Dalam pada itu pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan, namun sayangnya tidak dapat dilaksanakan di lapangan atau kebijakan tersebut hanya menyelesaikan symptom dan bukan menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Masalah yang mendasar seharusnya adalah pengelolaan hutan. Sampai saat ini hutan belum dikelola secara baik dan benar dan hanya dieksploitasi Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola (Apul Sianturi)

267

saja. Kalaupun ada pengelolaan hutan masih dilakukan di atas kertas dan bukan di lapangan atau hutan. Tabel 2. Perkiraan Luas Lahan Kritis Selama Pelita VII No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pulau

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali & Nusa Tenggara Maluku Irian Jaya Jumlah Sumber : Anonim 2000c

Luas Lahan Kritis (1.000 Ha) Kawasan Hutan Non Kawasan Hutan 1.989 4. 353 367 1.700 2.613 4.566 9.745 948 363 105 180 515 1.649 1.720 8.137 15.106

Pengelolaan hutan yang selama ini dilakukan dengan sistem tebang pilih dimaksudkan untuk menormalkan hutan dengan mengambil pohon-pohon yang tua, serta memelihara pohon-pohon muda, dan menanami areal yang kosong. Sayangnya yang dilakukan hanya menebang pohon-pohon tua tanpa memelihara pohon-pohon muda apalagi menanami areal kosong. Sebagai akibatnya areal kosong bertambah luas dan pohon-pohon muda tidak dapat tumbuh dengan baik, sehingga riap tahunan tidak mencapai yang diharapkan. Dengan kata lain produksi dari hutan akan menurun secara pasti bila tidak ada tindakan nyata di lapangan/hutan. Pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, seharusnya dilakukan oleh unit pengelola hutan (UPH), namun sayangnya hal ini belum ditindak lanjuti. Sampai sekarang hutan-hutan belum dikelola secara baik dan benar. Oleh karena itu perlu diprioritaskan pembentukan UPH yang akan mengelola hutan secara menyeluruh. UPH yang akan dibentuk yang mengelola hutan secara mandiri atau otonom yang akan melaksanakan segala aktivitas pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, penanaman atau rehabilitasi, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanenan hutan. Dengan demikian semua target-target kegiatan ada pada UPH, sedangkan secara nasional target tersebut hanya merupakan penjumlahan dari target-target UPH. Departemen Kehutanan dengan demikian hanya bersifat memberikan pedomanpedoman atau standard-standard pengelolaan hutan, dan bukan lagi menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan hutan. Kawasan hutan dan pengelolaan hutan yang benar diasumsikan dimulai tahun 2010, dengan kata lain mulai tahun 2010 tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan hutan seperti tebangan liar dan tumpang tindih areal. Hal ini berlaku untuk semua bentuk pengelolaan. Bentuk pengelolaan diasumsikan hanya ada swakelola dan hutan yang diberikan ijin usaha pada pihak swasta dikelola oleh pihak swasta sampai masa ijin habis.

268


IV. KONDISI INDUSTRI KAYU DAN PERMINTAAN KAYU SAAT INI Permintaan dan konsumsi hasil hutan kayu dalam negeri sangat besar terutama 3 konsumsi kayu bakar melebihi 157 juta m pada tahun 1999. Walaupun kayu bakar tidak seluruhnya dihasilkan dari hutan, tapi hal ini tidak dapat diabaikan dalam perencanaan produksi hasil hutan. Produksi kayu bulat industri tahun 1999 adalah sebesar 36,195 juta m3 dimana terdapat di dalamnya kayu bulat untuk pulp dan kertas (Tabel 3). Tabel 3. Produksi, Impor, Ekspor, dan Konsumsi Hasil Hutan Indonesia Tahun 1999 No 1. 2.

Jenis Produk Wood fuel (000 m3 ) Industrial round wood (000 m3 ) 3. Sawn Wood (000 m3 ) 4. Wood based panels (000 m3 ) 5. Pulp for paper (000 ton) 6. Paper and paperboard (000 ton) Sumber: diolah dari FAO, 2001

Produksi 157.223 36.195

Impor

Ekspor

0 119

0 7

Konsumsi 157.223 36.306

2.545 9.117

74 42

1.597 6.111

2.022 3.048

1.895 5.487

797 131

1.368 1.538

1.324 4.080

Tabel 4 menunjukkan perkembangan produksi kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu lapis dua dekade terakhir. Produksi kayu bulat rata-rata 20,8 juta m3 yang lebih kecil dari produksi kayu bulat industri karena kayu bulat untuk pulp dan kertas tidak termasuk di dalamnya. Dalam perencanaan kebutuhan kayu bulat untuk industri seharusnya keseluruhan kebutuhan bahan baku industri hulu termasuk pulp dan kertas harus diperhitungkan. Oleh karena itu kemungkinan data dari FAO (Tabel 3) sebaiknya yang digunakan. Dari Tabel 3 tersebut terlihat bahwa produksi kayu gergajian sebesar 2.545.000 m3 atau setara dengan 5,090 juta m3 kayu bulat, wood based panels sebesar 9.117 ribu m3 atau setara dengan 16,58 juta m3 kayu bulat, pulp dan kertas sebesar 7.382 3 3 ribu m atau setara dengan 36,91 juta m kayu bulat. Dengan demikian jumlah kayu 3 bulat yang dibutuhkan berdasarkan produksi tahun 1999 adalah sebesar 58,58 juta m . Kalau bahan baku kayu industri tersebut didapatkan dari hutan tanaman dengan riap 10 m3/ha/tahun untuk kayu gergajian dan wood based panels dan daur tanaman 35 tahun maka diperlukan areal tanaman seluas 2,19 juta hektar. Demikian juga untuk keperluan pulp dan kertas dari hutan tanaman dengan riap sekitar 25 3 m /ha/tahun dan daur 8 tahun maka luas areal hutan tanaman adalah sekitar 1,48 juta hektar. Bila dari luas areal hutan yang ditanami hanya 70 persen maka areal hutan tanaman adalah sebesar 3,129 juta hektar untuk kebutuhan kayu gergajian dan wood based panels, serta 2,114 juta hektar untuk pulp dan kertas. Pembangunan 5,5 juta hektar hutan tanaman telah mampu untuk mensuplai industri dengan kapasitas produksi seperti tahun 1999. Bila produksi tahun 1999 baru mencapai 60 persen kapasitas produksi maka areal hutan tanaman yang diperlukan adalah sebesar 9,17 juta hektar. Dengan perbaikan sistem silvikultur dan pengelolaan hutan yang baik maka produktivitas hutan atau riap hutan alam dan tanaman masih dapat ditingkatkan.


269

Tabel 4. Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kayu 17 Tahun Terakhir No

Tahun

1. 90/91 2. 91/92 3. 92/93 4. 93/94 5. 94/95 6. 95/96 7. 96/97 8. 97/98 9. 98/99 10. 99/00 11. 2000 12. 2001 13. 2002 14. 2003 15. 2004 16. 2005 17. 2006 Rata – Rata: Sumber: Anonim, 2007

Kayu bulat (ribu m3)

25.316 23.892 28.267 26.848 24.027 24.850 26.096 29.252 19.027 20.620 13.798 11.155 9.004 11.423 13 .549 24.222 21.792 20.773

Kayu Lapir (ribu m3 )

Kayu Gergajian (ribu m3 ) Gergajian

3.117 3.006 3.534 2.244 1.730 2.014 3.565 2.613 2.707 2.060 2.789 675 623 763 433 1.472 0. 679 2.001

Setara kayu bulat 6.234 6.012 7.068 4.488 3.460 4.028 7.130 5.226 5.414 4.120 5.578 1.350 1.246 1.526 866 2.944 1.358 4.003

Kayu lapis 9.415 9.124 9.874 9.924 8.066 9.122 10.270 6.710 7.155 4.612 4.443 2.101 1.694 6.110 4.514 4.534 3.812 6.558

Setara kayu bulat 18.830 18.248 19.748 19.848 16.132 18.244 20.540 13.420 14.310 9.224 8.886 4.202 3.388 12.220 9.028 9.068 7.624 13.115

+/(ribu m3) Kayu bulat 248 -348 1.451 2.512 4.435 2.578 -1.574 10.606 -0.697 7.276 -0.666 5.603 4.37 0 -2.323 3.655 12.21 0 12.81 0 -2.221

Dari uraian-uraian di atas terlihat adanya kesenjangan antara kemampuan hutan dalam menghasilkan kayu dan permintaan kayu oleh industri. Kebijakankebijakan yang selama ini dikeluarkan belum dapat menjawab masalah ini. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan yang mendasar yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan meningkatkan produktivitas hutan melalui pengelolaan hutan yang baik dan benar serta dipatuhi semua pihak terkait. V. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI MASA DATANG Bila produksi kayu gergajian, kayu lapis, pulp dan kertas disetarakan dengan kayu bulat dengan asumsi rendemen sebesar 0,50; 0,55; dan 0,20 masing-masing secara berurutan untuk kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp dan kertas maka jumlah kayu bulat yang diperlukan adalah sebesar 51,194 juta m3. Jumlah ini terdiri keperluan kayu gergajian sebesar 5,090 juta m3, kayu lapis sebesar 17,84 juta m3, serta pulp dan kertas sebesar 28,265 m3. Produksi tersebut belum dihasilkan oleh industri dengan kapasitas penuh. Bila produksi tersebut baru dihasilkan dengan menggunakan kapasitas 60 persen dari kapasitas masing-masing industri, maka kebutuhan bahan baku bila mengharapkan industri beroperasi secara optimal bulat adalah sebesar 85,33 m3 atau dibulatkan menjadi 86 juta m3/tahun. Jumlah tersebut belum termasuk kayu bakar yang jumlahnya jauh lebih besar namun tidak seluruhnya didapatkan dari hutan. 270


Hutan produksi yang ada saat ini serta kemungkinan berkurangnya di masa datang serta dengan pengelolaan yang berlaku dewasa ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan baru yang dapat meningkatkan produktivitas hutan. Salah satu asumsi yang mendasar adalah pengelolaan hutan sudah harus dilakukan dengan benar dan baik. Areal hutan primer masih ditebang dengan sistem TPTI dengan daur tebangan 35 tahun. Areal bekas tebangan saat ini tidak ditebang selama 35 tahun namun tetap dipelihara. Areal kritis dan lahan kosong dijadikan hutan tanaman dengan perbandingan 2 untuk penghasil pulp dan 3 untuk penghasil kayu pertukangan. Riap hutan tanaman adalah 10 dan 25 m3/tahun masing-masing untuk penghasil kayu pertukangan dan kayu pulp. Hutan produksi yang saat ini tidak diberikan atau telah habis masa ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, dikelola negara secara swakelola dan dilakukan oleh UPH. Pada setiap areal unit pengelolaan akan dikelola dengan sistem tebang pilih dan tebang habis. Tebang pilih dilakukan pada areal yang masih berhutan baik, sedang tebang habis pada lahan kritis dan lahan kosong. Bila luas areal untuk UPH sekitar 100 000 ha maka untuk mengelola hutan produksi diperlukan sekitar 562 UPH. Areal seluas 100.000 ha tersebut terdiri dari hutan alam, hutan bekas tebangan yang masih baik, hutan bekas tebangan yang sudah rusak, serta lahan hutan yang sudah kosong. Kalau masing-masing areal UPH masih ada lahan kosong dan hutan bekas tebangan yang sudah rusak maka areal tersebut sebaiknya diperuntukkan jadi hutan tanaman, sedangkan hutan alam dan hutan bekas tebangan yang masih baik direncanakan dipanen dengan tebang pilih yang benar kalau kondisi hutannya memungkinkan hingga hutan tanaman yang dibuat dapat memberi hasil. Setelah hutan tanaman dapat dipanen maka sistem tebang pilih dihentikan dengan progresif tergantung dari kebutuhan bahan baku industri sampai hutan tanaman mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku secara lestari bagi industri pengolahan kayu. Pengurangan tebangan dari tebang pilih dapat dilakukan dengan mengenakan harga nilai kayu yang makin tinggi sampai suatu saat harga kayu dalam negeri sama atau lebih tinggi dari harga impor kayu. Dengan adanya pengenaan nilai tegakan yang tinggi maka industri yang kurang efisien akan keluar dari pasar sedangkan industri yang efisien masih dapat bersaing dalam mendapatkan bahan baku baik dari dalam negeri maupun impor. Pengenaan nilai tegakan yang tinggi juga mendorong para pengusaha untuk berusaha membangun hutan tanaman. Luas areal dan kondisi hutan produksi pada saat ini dapat dilihat pada Tabel 5. Dari Tabel ini terlihat bahwa hutan primer masih cukup luas yaitu sekitar 40% dari areal hutan produksi, sedang areal bekas tebangan baru mencapai 34%, dan lahan kritis atau kosong sekitar 26%. Oleh karena itu areal yang masih mungkin untuk dipanen masih cukup luas. Untuk menghindari kesalahan dalam data maka ditambahkan 3 kondisi baru yaitu: 1) kebenaran data hanya 60%, 2) kebenaran data 70%, dan 3) kebenaran data 80%. A. Kebenaran Data Luas Areal Hutan 60 Persen Luas hutan primer, hutan bekas tebangan (LOA), dan hutan tanaman disajikan pada Tabel 6. Dari tabel ini terlihat bahwa hutan primer (alam) seluas 13,179 juta ha, hutan bekas tebangan (LOA) seluas 18,373 juta ha, dan hutan tanaman seluas 9,575 juta ha. Hutan tanaman terdiri dari hutan penghasil kayu pertukangan seluas 5,723 juta Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola (Apul Sianturi)

271

ha dan hutan penghasil pulp seluas 3,783 juta ha. Tabel 5. Luas Areal Hutan Produksi Alam (dalam ribuan ha) Bioregion

Luas hutan produksi alam (ribu ha) Luas Luas Total HPT HP

Penutupan lahan (%)

1.910 11.926 3.276 538

8.006 12.099 1.471 556

9.916 24.025 4.747 1.094

20 30 50 35

HT bekas tebangan 36 40 25 46

1.654 3.365

1.053 10.380

2.707 13.745

40 65

Jumlah 22.670 33.566 56.236 Sumber: diolah dari data Anonim, 2000

40

Sumatera Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua

HT primer

Lahan kosong

Uni Pengelola hutan (unit)

44 30 25 19

99 240 47 11

38 18

22 17

27 137

34

26

562

Tabel 6. Luas Hutan Produksi Alam Bila Data 60% Benar Bioregion

Sumatera Kalimantan Sulawesi Ba li & Nusa Tenggara Maluku Irian Jaya Jumlah

Luas Hutan Produksi Alam (ribu ha) HT HT Total Primer LOA 1.190 3.570 4.760 4.324 9.610 13.934 1.424 1.187 2.611 230 504 734

650 5.361 13.179

1.029 2.171 18.373

1.679 7.783 31.552

Luas Hutan Tanaman (ribu ha) Pertukangan Pulp Total

Total (ribu ha)

1.571 2.594 427 75

1.047 1.730 285 17

2.618 4.324 712 92

7.378 18.258 3.323 826

214 811 5.723

143 561 3.783

357 1.102 9.056

2.036 9.237 41.058

Luas hutan produksi yang nyata di lapangan tidak diketahui dengan pasti maka dalam skenario ini diasumsikan bahwa data yang ada terutama mengenai luas hutan primer dan hutan tanah kosong. Riap hutan alam diasumsikan 1 dan 1,5 m3/ha/tahun yaitu asumsi yang digunakan dalam TPTI dan hasil penelitian riap hutan bila dipelihara dengan baik. 1.

Riap hutan alam tetap 1m3/ha/tahun Hutan bekas tebangan yang ada sebelum pengelolaan hutan yang baik dan benar dilakukan pada tahun 2010 dibiarkan dan dipelihara serta dilindungi selama 35 tahun untuk tumbuh, dan baru pada tahun 2045 diperbolehkan untuk dipungut kembali bila diperlukan dengan sistem tebang pilih yang baik dan benar. Sedangkan hutan primer mulai tahun 2010 ditebang dengan luas tebangan sebesar 1/35 dari luas hutan primer dengan sistem tebang pilih yang dilakukan secara baik dan benar. Semua areal bekas tebangan dipelihara sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem tebang 272


pilih. Dengan cara ini diharapkan hutan primer atau hutan alam akan berproduksi secara lestari. Pembuatan hutan tanaman pada lahan kosong dan semak belukar dengan perbandingan 40 persen untuk hutan penghasil kayu pulp dan 60 persen untuk 3 penghasil kayu pertukangan. Riap hutan tanaman adalah 25 m /ha/tahun untuk pulp 3 dan 10 m / ha/tahun untuk kayu pertukangan serta daur tanaman 8 tahun untuk pulp dan 35 tahun untuk kayu pertukangan. Dengan demikian hutan tanaman penghasil pulp baru akan dipanen pada tahun 2018 dan hutan tanaman penghasil kayu pertukangan tahun 2045. Bila data luas hutan primer dan lahan kosong diasumsikan benar 60 persen dan 3 riap bekas tebangan tetap 1 m /ha/tahun maka pruduksi kayu bulat pada tahun 2010 3 hanya dihasilkan dari hutan primer sebesar 10 juta m , dan pada tahun 2018 dari hutan 3 3 primer sebesar 10 juta m dan hutan tanaman pulp sebesar 61 juta m , sehingga total 3 produksi setelah tahun 2018 sampai 2044 sebesar 71 juta m . Hal ini akan tercapai bila hutan primer seluas 384 ribu ha ditebang setiap tahun dengan sistem tebang pilih dan hutan tanaman yang seluas 436,8 ribu ha yang ditanam sejak tahun 2010 dapat dipanen dan ditanam kembali tahun 2018 dan seterusnya (Gambar 2) Pada tahun 2045 tebangan ditambah dari bekas tebangan yang lalu seluas 544 ribu ha dan hutan tanaman kayu pertukangan seluas 249,6 ribu ha maka produksi menjadi 127,03 juta m3 3 yang terdiri dari kayu pertukangan sebanyak 65,98 juta m dan kayu pulp sebanyak 3 61,05 juta m Gambar 2 ). Bila pada saat ini kebutuhan industri sudah dapat dipenuhi dengan kayu dari hasil hutan tanaman maka tebangan dari hutan alam dapat dikurangi dengan mengenakan nilai tegakan yang lebih tinggi, sehingga produksi kayu 3 pertukangan dari hutan tanaman menjadi 45,78 juta m dan hasil kayu pulp dari hutan 3 tanaman menjadi 61,05 juta m pertahun setelah tahun 2045. 140,000,000

Volume (m3)

120,000,000 100,000,000 80,000,000

H primer H LOA

60,000,000 40,000,000

HT PTK

20,000,000 HT Pulp

20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50 20 55 20 60

0

Tahun

Gambar 2. Produksi kayu bulat dari hutan produksi alam dan hutan tanaman (data 60 3 % benar danriap hutan bekas tebang 1 m /ha/tahun) 3

2. Riap hutan alam meningkat menjadi 1,5 m /ha/tahun Namun bila data luas hutan primer dan lahan kosong tetap 60 persen benar 3 tetapi riap bekas tebangan meningkat menjadi 1,5 m /ha/tahun maka produksi kayu Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola (Apul Sianturi)

273

pada tahun 2010 sampai 2044 masih sama dengan di atas, baru pada tahun 2045 dan seterusnya menjadi 137 juta m3 yang terdiri dari kayu pertukangan sebesar 76 juta m3 dan kayu pulp sebesar 61 juta m3 (Gambar 3). Seandainya kebutuhan bahan baku industri sudah dapat dipenuhi dari hutan tanaman maka sejak tahun 2044 harga nilai tegakan dari hutan alam produksi dapat ditingkatkan sehingga penebangan hutan alam produksi akan berkurang dan akan beralih ke hutan tanaman. Dengan demikian 3 produksi dari hutan tanaman akan sama dengan di atas yaitu 45,78 juta m /tahun untuk 3 kayu pertukangan dan 61,05 juta m /tahun untuk pulp. 160,000,000 140,000,000

Volume (m3)

120,000,000

H Primer H LOA

100,000,000

HT PTK

80,000,000

HT Pulp

60,000,000

Ky PTK Ky Bulat

40,000,000 20,000,000

20 10 20 14 20 18 20 22 20 26 20 30 20 34 20 38 20 42 20 46 20 50 20 54 20 58

0

Tahun

Gambar 3. Produksi kayu bulat hutan produksi alam dan hutan tanaman bila 60 % 3 Data uas hutan benar dan riap bekas tebangan 1,5 m /ha/tahun B. Kondisi Kebenaran Data Luas Areal Hutan 70 Persen Bila data luas hutan primer dan lahan kosong disumsikan benar 70 persen maka luas hutan primer menjadi 15,38 juta ha, hutan bekas tebangan tetap 18,37 juta ha, sedangkan hutan tanaman menjadi 11,13 juta ha (Tabel 7). Tabel 7. Luas Hutan Produksi Alam dan Tanaman Bila Data Luas Hutan 70% Benar

Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & NTT Maluku Irian Jaya Jumlah

274

Luas Hutan Alam (ribu ha) HT HT Total Primer LOA 1.388 3.507 4.958 5.045 9.610 14.655 1.662 1.187 2.849 268 504 772 758 1.029 1.787 6.254 2.474 8.728 15.375 18 .373 33.748

Luas Hutan Tanaman (ribu ha) Pertukangan Pulp Total 1.832 3.027 498 87 250 981 6.677

1.222 2.018 332 58 167 654 4.451

3.054 5.045 830 145 4.167 1.635 44.876

Total (ribu ha) 8. 012 19.700 3.679 917 2.204 10.363 44.876


3

1. Riap hutan alam tetap 1 m /ha/tahun 556.38 190.77 3 Bila riap hutan bekas tabangan tetap 1 m /ha/tahun maka pruduksi kayu bulat pada tahun 2010 hanya dihasilkan dari hutan primer sebesar 11,83 juta m3, dan 3 pada tahun 2018 dari hutan primer sebesar 11,83 juta m dan hutan tanaman penghasil 3 kayu pulp sebesar 71,22 juta m , sehingga total produksi setelah tahun 2018 sampai 3 2044 sebesar 83,05 juta m . Hal ini akan tercapai bila hutan primer seluas 33,75 RIBU ha ditebang setiap tahun dengan sistem tebang pilih dan hutan tanaman yang seluas 556,38 ha yang ditanam sejak tahun 2010 dapat dipanen dan ditanam kembali tahun 2018 dan seterusnya (Gambar 4). Pada tahun 2045 tebangan ditambah dari hutan bekas tebangan yang lalu seluas 544 ribu ha dan hutan tanaman kayu 3 pertukangan seluas 190,778 ribu ha maka produksi menjadi 146,23 juta m yang 3 terdiri dari kayu pertukangan sebanyak 75,01 juta m dan kayu pulp sebanyak 71,22 juta 3 m (Gambar 4). Dalam kondisi bahan baku industri dapat dipenuhi dari hutan tanaman saja, maka hutan produksi alam dapat dibatasi penebangannya dengan menaikkan harga nilai tegakan (PSDH dan DR), sehingga produksi hutan tanaman menjadi 53,42 3 3 juta m untuk pertukangan dan 71,22 juta m untuk kayu pulp. Kemudian bila kebenaran data hutan primer dan lahan kosong hanya benar 70 3 persen serta siap hutan bekas tebangan hanya 1 m /ha/tahun maka produksi pada 3 tahun 2005 menjadi 11,8 juta m pertahun dengan luas tebangan per tahun sebesar 448.000 ha. Hutan tanaman penghasil pulp yang dibangun pertahun sejak tahun 2005 adalah 509.600 ha yang akan dipanen pada tahun 2013, serta hutan tanaman penghasil kayu pertukangan seluas 174.720 ha pertahun dan mulai dipanen pada tahun 2040. 3 Dengan demikian produksi kayu pada tahun 2013 sampai 2039 menjadi 83 juta m 3 yang terdiri dari kayu pertukangan sebanyak 11,8 juta m dan kayu pulp sebanyak 3 3 71,2 juta m . Pada tahun 2040 dan seterusnya produksi kayu bulat menjadi 146 juta m 3 3 yang terdiri dari kayu pertukangan sebesar 75 juta m dan kayu pulp sebesar 71 juta m (Gambar 4). 160,000,000

Volume (m3)

140,000,000 120,000,000

H Primer

100,000,000

H LOA HT PTK

80,000,000

HT Pulp

60,000,000

Ky PTK

40,000,000

Ky Bulat

20,000,000

2058

2054

2050

2046

2042

2038

2034

2030

2026

2022

2018

2014

2010

0

Tahun

Gambar 4. Produksi kayu bulat dari hutan produksi alam dan hutan tanaman bila data luas hutan 70 % benar dan riap hutan bekas tebangan 1 m3/ha/tahun


275

3

2. Riap hutan alam meningkat menjadi 1,5 m /ha/tahun Dalam pada itu dengan asumsi yang sama namun riap hutan bekas tebangan 3 menjadi 1,5 m /ha/tahun maka produksi kayu dari hutan alam akan meningkat pada tahun 2040. Kalau pada tahun 2010 sampai tahun 2044 produksi hutan alam hanya 3 sebesar 11,8 juta m /tahun tetapi tahun 2045 dan seterusnya akan menjadi 32,4 juta 3 m /tahun. Dengan demikian produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman 3 pada tahun 2018 sampai 2044 adalah sebesar 83 juta m /tahun yang terdiri dari kayu 3 3 pertukangan sebesar 11,8 juta m dan kayu pulp sebesar 71,2 juta m , dan setelah 3 3 tahun 2045 menjadi 157 juta m yang terdiri dari kayu pertukangan sebesar 85,8 juta m 3 dan kayu pulp sebesar 71,2 juta m (Gambar 5).

180,000,000

Volume (m3)

160,000,000 140,000,000

H Primer

120,000,000

H LOA

100,000,000

HT PTK

80,000,000

HT Pulp

60,000,000

Ky PTK

40,000,000

Ky Bulat

20,000,000 2058

2054

2050

2046

2042

2038

2034

2030

2026

2022

2018

2014

2010

0

Tahun

Gambar 5. Produksi kayu bulat dari hutan produksi alam dan hutan tanaman bila data luas hutan 70 % benar dan riap hutan bekas tebangan 1,5 m3/ha/th C. Kebenaran Data Luas Areal Hutan 80 Persen Bila data luas hutan primer dan lahan kosong diasumsikan benar 80 persen maka luas areal hutan alam produksi menjadi 35,94 juta ha yang terdiri dari hutan primer 17,57 juta ha dan bekas tebangan 18,37 juta serta hutan tanaman seluas 12,72 juta ha yang terdiri dari hutan penghasil kayu pertukangan seluas 7,63 juta ha dan hutan tanaman penghasil pulp 5,09 juta ha. (Tabel 8). 3

1. Riap hutan produksi alam 1 m /ha/tahun Riap hutan bekas tebangan tetap 1 m3/ha/tahun, dan ditebang setelah tahun 2045. Hutan tanaman penghasil pertukangan dan pulp mempunyai riap sebesar 10 dan 3 25 m /ha/tahun dengan daur tanaman 35 dan 8 tahun, Maka produksi kayu bulat pada 3 tahun 2010 hanya dihasilkan dari hutan primer sebesar 10 juta m , dan pada tahun 2018 3 dan dari hutan tanaman penghasil kayu pulp sebesar 61 juta m , sehingga total 3 produksi setelah tahun 2018 sampai 2044 sebesar 71 juta m . Hal ini akan tercapai bila hutan primer seluas 384 ribu ha ditebang setiap tahun dengan sistem tebang pilih dan hutan tanaman yang seluas 436,8 ribu ha yang ditanam sejak tahun 2010 dapat dipanen dan ditanam kembali tahun 2018 dan seterusnya (Gambar 6). Pada tahun 2045 276


tebangan bertambah dari bekas tebangan yang lalu seluas 544 ribu ha dan dari hutan tanaman penghasil kayu pertukangan seluas 249,6 ribu ha maka produksi menjadi 127 3 juta m3 yang terdiri dari kayu pertukangan sebanyak 66 juta m dan kayu pulp sebanyak 3 61 juta m (Gambar 6). Tabel 8. Luas hutan produksi alam dan tanaman bila data luas hutan 80% benar Bioregion

Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & NTT Maluku Irian Jaya

Hutan Produksi Alam (ribu ha) Ht Ht Total Primer LOA 1.586 3.570 5.156 5.766 9.610 15.376 1.899 1.187 3.086 306 504 810 866 1.029 1.895 7.147 2. 474 9.621

Jumlah

17.572

18.373

Hutan Tanaman (ribu ha) Pertukangan

35.945

Total (ribu ha)

Pulp

Total

2.094 3.459 570 100 286 1.122

1.396 2.306 380 66 190 748

3.490 5.765 950 166 476 1.870

8.646 21.142 4.036 976 2.371 11.491

7.631

5.087

12.718

48.663

Dengan asumsi riap hutan bekas tebangan 1 m3/ha/tahun serta asumsi lain sama dengan di atas, maka produksi hutan primer pada tahun 2010 adalah sebesar 13,5 juta m3/tahun sampai tahun 2017. Tahun 2018 hutan tanaman penghasil kayu pulp yang ditanam tahun 2010 mulai dipanen dengan produksi sebesar 81,40 juta m3/tahun, 3 sehingga total produksi tahun 2018 sampai tahun 2044 menjadi 94,92 m /tahun (Gambar 5). Tahun 2045 hutan bekas tebangan dan hutan tanaman penghasil kayu pertukangan yang ditanam sejak tahun 2010 mulai ditebang dengan masing-masing 3 3 produksi sebesar 11,76 juta m dan 61,05 juta m , sehingga total produksi tahun 2045 3 dan seterusnya menjadi 165,45 juta m /tahun (Gambar 6) 180,000,000

Volume (m3)

160,000,000 140,000,000

H Primer

120,000,000

H LOA

100,000,000

HT PTK

80,000,000

HT Pulp

60,000,000

Ky PTK

40,000,000

Ky Bulat

20,000,000

20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50 20 55 20 60

0

Tahun

Gambar 6. Produksi kayu bulat dari hutan produksi alam dan hutan tanama bila data 3 hutan 80 % benar dan riap hutan bekas tebangan 1 m /ha/tahun


277

2. Riap hutan produksi alam meningkat menjadi 1,5 m3/ha/tahun Bila riap hutan bekas tebangan menjadi 1,5 m3/ha/tahun sedang asumsi lain tetap maka produksi hutan primer tetap sebesar 13,52 juta m3/tahun sampai tahun 2044. Selanjutnya hutan tanaman penghasil pulp yang ditanam pada tahun 2010 dapat dipanen dengan produksi sekitar 81,40 juta m3/tahun. Baru pada tahun 2045 setelah hutan bekas tebangan dan hutan tanaman penghasil kayu pertukangan mulai ditebang produksi meningkat menjadi 176,95 juta m3/tahun yang terdiri kayu perkakas sebesar 3 3 95,55 juta m /tahun dan kayu pulp sebesar 81,40 juta m /tahun (Gambar 7 ). 200,000,000 180,000,000

Volume (m3)

160,000,000

H Primer

140,000,000

H LOA

120,000,000

HT PTK

100,000,000

HT Pulp

80,000,000

Ky PTK

60,000,000

Ky Bulat

40,000,000 20,000,000

20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50 20 55 20 60

0

Tahun

Gambar 7. Produksi kayu bulat dari hutan produksi alam dan hutan tanaman bila data 3 hutan 80 % benar dan riap hutan bekas tebangan 1,5 m /ha/thn. Dari uraian-uraian di atas telah terlihat adanya tiga asumsi mengenai kebenaran data luas areal hutan produksi yang berbeda yaitu 60%, 70%, dan 80% serta dua asumsi 3 perbedaan riap hutan alam yaitu 1 dan 1,5 m /ha/tahun. Perbedaan luas hutan produksi serta perbedaan riap tahunan akan memberikan perbedaan tingkat produksi hasil hutan kayu yang sangat nyata bila hutan dikelola dengan benar dan baik (Tabel 9). Asumsi kebenaran data areal hutan 100% tidak dimasukkan karena hutan produksi telah banyak dirambah terutama setelah habisnya masa ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau habisnya masa HPH dimana hutan produksi seolah-olah tidak bertuan atau tidak dikelola. Ketiga asumsi tersebut serta dengan skenario pengelolaan hutan yang dilakukan akan memberikan produksi kayu yang relatif cukup besar. Dengan luas hutan produksi 41 juta ha sampai 49 juta ha akan memberikan produksi kayu antara 127 juta m3/tahun sampai 180 juta m3/tahun. Oleh karena itu penentuan luas areal hutan produksi yang akan dikelola dengan benar sudah harus merupakan prioritas utama. Dengan demikian ada kepastian mengenai luas kawasan hutan produksi baik di atas kertas sama dengan di lapangan. Areal-areal yang sudah dirambah mungkin sebaiknya dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberikan pada masyarakat yang akan dimanfatkan sesuai dengan fungsinya. 278


Tabel 9. Areal dan produksi dari hutan produksi bila dikelola dengan baik dan Benar Kebenaran

Uraian

data 60%

70%

80%

Areal (juta

Produksi A

Produksi B

ha)

(juta m3/th)

(juta m3/th)

Hutan produks

41,057

127,025

137,122

H Primer

13,179

10,144

10,144

H LOA

18,373

20,193

30,290

H T Penghasil PTK

5,723

45,785

45,785

H T Penghasil Pulp

3,763

61,047

61,047

Hutan produks

44,877

146,236

157,036

H Primer

15,376

11,834

11,834

H LOA

18,373

21,599

32,398

H T Penghasil PTK

6.677

53,416

53,416

H T Penghasil Pulp

4,451

71,221

71,221

Hutan produks

48,663

165,447

178,9 50

H Primer

17,572

13,525

13,525

H LOA

18,373

23,005

34,507

H T Penghasil PTK

7,631

61,047

61,047

H T Penghasil Pulp

5,087

81,396

81,396

Pengelolaan hutan dengan swakelola akan berakibat seluruh hutan terkelola dengan baik dan kemungkinan produksi hutan akan meningkat, namun akan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar karena seluruh pembiayaan mulai dari biaya organisasi, pengelolaan dan pembuatan hutan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Kalau alternatif ini dipilih maka sebaiknya dimulai dari kawasan hutan produksi yang saat ini belum diberikan hak pengelolaannya pada pihak lain. Pada kawasan hutan yang tidak diserahkan pada pihak ketiga dibentuk unit pengelola hutan (UPH) dengan areal seluas antara 50.000 - 100.000 ha setiap UPH. UPH akan membuat rencana induk pengelolaan hutan. Tergantung dari kondisi kawasan maka pada satu UPH dapat dilakukan berbagai sistem silvikultur. Bila masih ada hutan primer dapat ditebang dengan menggunakan aturan tebang pilih sedangkan hutan bekas tebangan yang masih baik dipelihara selama 35 tahun dan baru ditebang dengan menggunakan aturan tebang pilih. Hutan terdegradasi dan lahan kosong dijadikan hutan tanaman dengan menggunakan aturan tebang habis. Hutan tanaman terdiri dari hutan tanaman penghasil kayu pertukangan dan hutan tanaman penghasil kayu pulp dengan perbandingan luas areal 3 banding 2 dimana daur hutan tanaman penghasil kayu pertukangan 35 tahun dan hutan tanaman penghasil pulp hanya 8 tahun. Luas hutan tanaman yang dibangun dengan swakelola pada asumsi kebenaran data areal sebesar 60 persen, 70 persen dan 80 persen adalah seluas 9,505 juta ha, 11,128 juta ha, dan 12,718 juta ha Dengan cara ini diharapkan setiap UPH akan berproduksi sepanjang tahun paling tidak mulai tahun ke IX dan meningkat setelah tahun ke XXXVI dari hutan tanaman dan hutan bekas tebangan. Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola (Apul Sianturi)

279

Dari hasil berbagai prediksi terlihat bahwa produksi kayu dengan swakelola akan dapat melampaui permintaan industri setelah tahun 2045. Pada tahun 2010 sampai 2044 produksi kayu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan industri terutama untuk kayu pertukangan. Setelah tahun 2045 hutan produksi alam akan dapat dikurangi atau di stop karena hutan tanaman telah mampu memproduksi kebutuhan kayu dalam negeri. Pengurangan tebangan dari hutan produksi alam dapat dikurangi dengan menaikkan harga/nilai tegakan (PSDH dan DR) sampai tingkat yang lebih tinggi dari harga tegakan hutan tanaman. Dapat juga dilakukan dengan ekstrim yaitu dengan melarang tebangan dari hutan produksi alam dan hanya membolehkan tebangan pada hutan produksi tanaman. Tetapi dengan cara ini fungsi hutan produksi sudah berubah jika kayunya tidak dimanfaatkan. Jadi supaya fungsinya dapat terpenuhi maka produksi dari hutan produksi alam hanya diperbolehkan dengan membayar biaya tegakan yang tinggi, sehingga kayu dari hutan produksi alam dapat dianggap sebagai kayu mewah. Dengan cara ini biaya pengelolaan hutan produksi alam masih dapat dipenuhi dari hasil produksi hutan tersebut. Pengelolaan hutan produksi alam dengan swakelola memerlukan Unit Pengelola Hutan (UPH). Satu UPH mengelola hutan produksi seluas 100.000 ha. Dalam satu areal UPH dapat dilakukan tebang pilih dengan permudaan alam dan dapat dilakukan dengan tebang habis dengan permudaan buatan atau hutan tanaman. Dengan demikian diperlukan sekitar 560 UPH untuk mengelola seluruh hutan produksi. Bila pegawai setiap UPH diperkirakan 30 orang, maka diperlukan sebanyak 16.800 pegawai yang akan mengelola hutan yang terdiri dari para sarjana, dan SKMA. Seandainya gaji seorang pegawai rata-rata Rp 5.000.000,- per bulan maka diperlukan biaya untuk pegawai saja sekitar Rp 1.008.000 juta per tahun. Biaya ini akan bertambah dengan biaya manajemen, biaya pembuatan hutan tanaman, dan biaya pengelolaan hutan. Dengan adanya pengelolaan hutan oleh UPH maka Departemen Kehutanan tentu sudah harus disesuaikan terutama dengan penyesuaian tugas dan fungsinya yang hanya membuat membuat kriteria dan standar serta prosedur. Dengan demikian maka Departemen Kehutanan harus makin ramping bila masih diperlukan atau dapat berubah menjadi hanya setingkat esselon 1 (Direktur Jenderal). UPT pusat yang selama ini ada di daerah juga perlu ditiadakan karena merupakan pemborosan saja serta tidak sesuai dengan adanya desentralisasi. Hal ini saja sudah cukup besar penghematan yang dilakukan. Lain dari pada itu proyek-proyek yang selama ini seperti penataan batas, reboisasi, gerhan, perlindungan hutan, dan lain-lain tidak lagi dilakukan oleh Departemen tetapi langsung oleh UPH. Kegiatan-kegiatan tersebut selama ini menghabiskan banyak dana namun hasilnya relatif tidak ada. Dengan adanya pengelolaan hutan maka diharapkan akan tercapai adanya kepastian kawasan, adanya peningkatan produksi, terkelolanya hutan, serta adanya lingkungan hidup yang lebih baik. Tanpa adanya kepastian kawasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan maka produksi hutan secara lestari tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu program kehutanan setelah pemilu 2009 adalah untuk meletakkan kondisi kepastian kawasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan. Dengan kata lain kepemilikan hutan sudah jelas mana yang hutan negara, mana yang hutan adat, mana 280


yang hutan milik, dan lain-lain. Terutama dengan berlakunya pemerintahan desentralisasi sejak tahun 2001, serta adanya pemekaran daerah pemerintahan provinsi dan kabupaten maka kepastian kawasan hutan harus dilakukan dengan segera agar dapat dikelola dengan lestari. VI. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Produksi kayu bulat dari hutan produksi alam akan selalu makin berkurang bila pengelolaan hutan produksi alam tidak dilakukan dengan baik dan benar, apalagi bila dilakukan tebangan ulang sebelum daur tebang tercapai atau terjadinya cuci mangkok seperti yang terjadi selama ini. 2. Pengelolaan hutan produksi dengan swakelola akan memberikan kelestarian hutan yang lebih terjamin. 3. Produksi dari hutan produksi alam pada tahun 2010 dan seterusnya, bila seluruh hutan produksi dikelola dengan swakelola dan kebenaran data hutan primer adalah 60 persen, 70 persen, dan 80 persen secara berurutan. adalah sebesar 10,1 3 3 3 juta m , 11,8 juta m , dan 13,5 juta m per tahun 4. Bila hutan tidak dikelola dengan baik dan benar maka dengan produksi tersebut pada tahun 2044 tidak ada lagi produksi yang dapat diharapkan dari hutan produksi alam. 5. Pengelolan hutan dengan baik dan benar sudah merupakan keharusan untuk dilakukan segera dan jika mungkin paling tidak sejak tahun 2010 bila menginginkan hutan produksi dapat berproduksi secara berkelanjutan yang dapat memenuhi permintaan akan kayu dalam negeri. 6. Untuk memenuhi kebutuhan kayu setelah hutan produksi alam habis, perlu dibangun hutan tanaman paling sedikit seluas 11,128 juta ha dengan perbandingan 2 untuk penghasil kayu pulp dan 3 untuk penghasil kayu pertukangan yang dibangun sejak tahun 2010 dengan luas 556,42 ribu ha/tahun selama 8 tahun untuk kayu pulp dan 190,8 ribu ha/tahun selama 35 tahun untuk kayu pertukangan bila pengelolaan dengan swakelola. 7. Kepastian luas kawasan hutan produksi agar ditentukan dan kawasan dapat dikelola agar tidak terjadi lagi perambahan. 8. Biaya yang ditanggung negara dengan swakelola akan sangat besar karena biaya manajemen dan biaya pengelolaan hutan ditanggung negara, namun dengan efisiensi dan efektivitas dari Departemen kehutanan rasanya biaya tidak menjadi masalah. 9. Agar hutan produksi tidak bertambah rusak maka sistem pengelolaan ini harus dilakukan secepat mungkin dengan membuat aturan baru baik berupa PP maupun undang-undang. 10. Pembentukan KPHP kiranya dapat diarahkan ke dalam bentuk pengelolaan hutan produksi yang diusulkan dalam tulisan ini khususnya untuk areal-areal yang tidak diberikan kepada pihak lain.


281

Daftar Pustaka Anonim. 2000a. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Umum MPR RI tanggal 1-21 Oktober 1999. BP Dharmabakti. Jakarta. ________. 2000 b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta. ________. 2000 c. Statistik Kehutanan dan Perkebunan Indonesia. Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta. ________. 2003. Statistik Kehutanan dan Perkebunan Indonesia. Badan Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta. ............... 2007. Statistik Kehutanan Indonesia. Badan Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta. Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia. 1999. Produksi dan Perdagangan Produk Hasil Hutan Indonesia Suatu Tantangan di Abad 21. Makalah pada Seminar Pencapaian Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Ambang Abad 2000 (Progress Towards Year 2000 Objective, belum diterbitkan). Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia. 1999. Produksi dan Perdagangan Produk Hasil Hutan Indonesia Suatu Tantangan di Abad 21. Makalah yang disajikan pada Seminar Pencapaian Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Ambang Abad 21 pada Tanggal 5 Oktober 1999 di Bogor. Badan Litbang Kehutanan, 1991. Tebang Habis Cara Jalur, Intensitas Sampling, Tabel Isi Pohon, Faktor Eksploitasi dan Angka Pengaman Serta Faktor konversi di Hutan Alam Pinus Daerah Takengon di Provinsi Aceh yang Dikelola Secara Tebang Habis dengan Permudaan Buatan. Laporan Penelitian Kerjasama Badan Litbang Kehutanan dengana PT Alas Helau . Bogor. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan dan Badan Litbang Kehutanan. 1989. Studi identifikasi pemanfaatan limbah pembalakan di DAS Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur (tidak diterbitkan). FAO. 2001. State of the World.s Forest. FAO, Rome. Purnama, B.M., A.Justianto, R. Tjandrakirana, dan K.B. Prihatno. 2003. Produksi Kayu bulat Indonesia: Potensi dan Permasalahannya. Prosiding Diskusi Panel .Menyongsong Industri Perkayuan Yang Lestari.. 24 April 2003 Kerjasama Antara Pus litbang Sosek, Badan Litbang Kehutanan-Departemen Kehutanan, ITTO Project PD 85/01 Rev. 2(1), Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK). Bogor. Sianturi, A. 1990. An Optimal Harvesting Model to Evaluate The Indonesia Selective Cutting System For Secondary Dipterocarp Forests. Dissertation. Unoversity of Washington. Not Published. Seattle. 150 p. ................ 2004. Hutan dan Produksi Kayu Bulat Indonesia Dari Tahun 1961 Sampai 2001. Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan. Vol. 1 No. 1 Augustus Th 2004. Bogor. pp 45 - 54

282


............. 2005. Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari Dengan Sistim HPH. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 2 No. 1 April Th 2006. Bogor. Pp 1-16 Suhariyanto. 2003. Peranan Pemerintah dalam upaya Pembangunan Industri Kehutanan Secara Berkelanjutan. Prosiding Diskusi Panel .Menyongsong Industri Perkayuan Yang Lestari.. 24 April 2003 Kerjasama Antara Pus litbang Sosek, Badan Litbang Kehutanan-Departemen Kehutanan, ITTO Project PD 85/01 Rev. 2(1), Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK). Bogor. Toman, M. A. and P.M.S. Ashton. 1995.. Sustainable Forest Acosystems and Management: A Review Article. Forest Science 42 (3): 366 . 377. WWF Indonesia,. 1999. Pengelolaan dan Pengusahaan Hutan Indonesia. Makalah pada Seminar Pencapaian Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Ambang Abad 2000 (Progress Towards Year 2000 Objective)(belum diterbitkan).


283

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DENGAN SWAKELOLA DI INDONESIA

Recommend Documents