PEDOMAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI LAPAS/RUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM Mencermati kondisi dan permasalahan saat ini bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan sudah merambah pada Lapas dan Rutan, kondisi tersebut di perkuat dengan adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hampir 50% peredaran narkoba di Indonesia terjadi dan dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terutama di lingkungan institusi pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan suatu upaya dan langkah nyata terhadap penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan melalui pelaksanaan program aksi penangulangan dan pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan Program Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah suatu upaya serta komitmen nyata dari jajaran Pemasyarakatan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas dan Rutan guna mewujudkan Lapas/Rutan 100% bebas dari narkoba.
1
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM AKSI
Pelaksanaan program aksi terhadap penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia harus menjadi suatu upaya untuk menyatukan langkah, tindakan serta komitmen dari seluruh jajaran petugas pemasyarakatan dalam memerangi bahaya narkoba. Langkah tersebut perlu diwujudkan dengan melaksanakan rangkaian kegiatan program aksi secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan, adapun rangkaian upaya dalam program aksi penanggulangan dan pemberatasan narkoba di Lapas dan Rutan adalah sebagai berikut :
A. Program Aksi Berkelanjutan Pelaksanaan program aksi berkelanjutan merupakan inti dari keseluruhan rangkaian kegiatan penanggulangan dan pemberantasan narkoba di dalam Lapas/Rutan, adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan antara lain :
a). Kepala Divisi Pemasyarakatan.
Melakukan kerja sama penanggulangan dan pemberantasan narkoba di dalam Lapas/Rutan dengan instansi terkait (Kepolisian, TNI, BNN dan Dinas Kesehatan).
Mengaktifkan
Satuan
Petugas
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Satgas P4GN) untuk melakukan penggeledahan, razia, atau sidak terhadap narkoba, handphone dan barang terlarang lainnya di dalam Lapas/Rutan secara periodik dan insidentil.
Melakukan asistensi dan supervisi secara terus-menerus terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Lapas/Rutan.
Melakukan penetapan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah terhadap Lapas/Rutan 100% bebas narkoba untuk selanjutnya dilakukan pemasangan banner yang menandakan Lapas/Rutan 100% bebas narkoba di UPT yang ditentukan.
Melakukan penetapan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Lapas pengampu rehabilitasi di UPT yang ditentukan.
2
Mempercepat proses pemeriksaaan terhadap pemberian sanksi bagi petugas yang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba di Lapas/Rutan.
b). Kepala UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 1). Berantas Peredarannya :
Melakukan penggeledahan, razia, atau sidak terhadap narkoba, handphone dan barang terlarang lainnya di dalam Lapas/Rutan secara periodik dan insidentil yang dilaksanakan oleh intern maupun melibatkan instansi terkait lainnya.
Mengoptimalkan peran Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dalam melakukan pengawasan dan penggeledahan terhadap setiap petugas, pengunjung, tamu dinas dan setiap barang yang masuk Lapas/Rutan, untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, handphone dan barang terlarang lainnya di dalam Lapas/Rutan.
Mengoptimalkan
peran
regu
pengamanan
dalam
melakukan
penggeledahan dan pengawasan terhadap setiap petugas, pengunjung, tamu dinas yang diduga mengedarkan narkoba, handphone dan barang terlarang lainnya di dalam Lapas/Rutan.
Memaksimalkan pengawasan dan penguatan terhadap area rawan yang dapat menjadi jalur/akses keluar masuknya narkoba dan barang terlarang lainnya di Lapas/Rutan.
Membatasi kunjungan bagi penghuni yang terindikasi terlibat peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan.
Mengoptimalkan peran intelijen dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba.
Mengoptimalkan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di dalam Lapas/Rutan.
Menyatakan sikap perang dan melawan peredaran narkoba kepada para penghuni dan masyarakat melalui pemasangan banner/spanduk.
Melaksanakan tes narkoba secara rutin terhadap penghuni dan petugas secara berkala.
Melaksanakan pengawasan intensif terhadap penghuni maupun petugas yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkoba. 3
Melakukan pengawasan komunikasi yang dilaksanakan penghuni melalui kunjungan dan wartel secara intensif.
Melaksanakan koordinasi dengan institusi setempat (Kepolisian, TNI, BNN
dan
Pemda)
guna
menciptakan
sinergitas
dalam
upaya
penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Lapas/Rutan.
2). Tindak Tegas Pelakunya : a. Narapidana :
Melakukan pengusutan secara tuntas setiap kasus narkoba dan penggunaan handphone di Lapas/Rutan.
Memberikan sanksi tegas kepada narapidana dan tahanan yang menggunakan atau mengedarkan narkoba di Lapas/Rutan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
b. Petugas : Petugas yang terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta penggunaan handphone di dalam Lapas/Rutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3). Rehabilitasi Penggunanya : a) Narapidana pengguna narkoba: Melakukan assesment narapidana pengguna. Melaksanakan
program
rehabilitasi
secara
terencana
dan
berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait dan keluarga. Melakukan pemindahan narapidana pengguna ke Lapas pengampu rehabilitasi.
b. Petugas yang menggunakan narkoba : Melakukan tes urine bagi petugas yang diduga menggunakan narkoba. Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap
petugas
yang
terbukti
positif
menggunakan
narkoba 4
berdasarkan hasil tes urine untuk selanjutnya dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Merekomendasikan petugas yang terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine dan telah dikenakan sanksi untuk mendapatkan program rehabilitasi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.
C. TARGET CAPAIAN 1.
Terwujudnya Lapas dan Rutan yang bebas dari peredaran gelap narkoba dan handphone di setiap wilayah.
2.
Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab setiap petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas.
3.
Terlaksananya program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana di setiap Lapas dan Rutan serta tercapainya ketertiban penghuni dalam melaksanakan dan mengikuti setiap program pembinaan yang diselenggarakan.
D. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program aksi merupakan salah satu bentuk pengendalian dan penilaian untuk mengetahui sejauh mana program dapat berjalan dan apa saja hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Adapun mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program aksi sebagai berikut : a). Kepala UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kepala UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara wajib melaporkan secara tertulis secara berkala terhadap pelaksanaan program aksi kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. b). Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Divisi Pemasyarakatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program aksi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan disertai dengan data dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
5
c). Direktur Jenderal Pemasyarakatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan program aksi berdasarkan hasil laporan Divisi Pemasyarakatan dan hasil pemantauan langsung guna memastikan pelaksanaan program berjalan sebagaimana diharapkan. d). Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal melakukan pengawasan, reviu, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi sebagai laporan kepada Menteri dan masukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai target capaian yang telah ditentukan dalam rencana aksi yakni meningkatnya disiplin dan tanggung jawab setiap petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, terlaksananya program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana di setiap Lapas dan Rutan serta terciptanya ketertiban penghuni dalam mengikuti setiap program pembinaan yang diselenggarakan dapat tercapai guna mendukung terwujudnya Lapas/Rutan 100% bebas narkoba di setiap wilayah.
6
BAB III PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Aksi ini, diharapkan adanya konsistensi upaya yang berkelanjutan dalam pelaksanaan di daerah sesuai dengan urgensi dan semangat perang melawan narkoba. Selain itu juga diharapkan adanya keinginan yang kuat dari seluruh jajaran Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rencana aksi ini, karena keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari seluruh insan di lingkungan pemasyarakatan baik petugas maupun warga binaan pemasyarakatan dan peran serta masyarakat sebagaimana tergambarkan dalam tiga pilar pemasyarakatan. Demikian Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dibuat, agar seluruh jajaran pada Divisi Pemasyarakatan, UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara turut serta dalam mensukseskan program aksi tersebut.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
I Wayan K Dusak NIP. 19570727 198303 1 001
7
Lampiran FORMAT LAPORAN PENGGELEDAHAN PROGRAM AKSI PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI LAPAS/RUTAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JL. VETERAN NO.11 JAKARTA PUSAT 10110 TLP. (021) 3857611 FAX. (021) 3857612 Website : www.ditjenpas.go.id
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN
Nama UPT
:
.................................................................................................
Pada hari ............ , ........................ 2016, pada jam ............... telah dilakukan penggeledahan oleh : 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... (nama tim satgas/perorangan) Barang-barang hasil penggeledahan : 1. ............................................................................ 2. ............................................................................ 3. ............................................................................ 4. ............................................................................ 5. ............................................................................ (dst) Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, .................. 2016 Penanggung Jawab,
Nama Jelas NIP. ...............................
8
