RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI KEBENCANAAN MELALUI PENYELENGGARA JARINGAN SELULER
A.
UMUM Surat
: 95/SJ.4/HK.02.01/11/2015, 5 November 2015
Undangan Hari/Tanggal
: Rabu s.d. Kamis, 11 s.d. 12 November 2015
Pukul
: 13.30 s.d. Selesai
Tempat
: Kantor Pos Bogor Jl. Ir H Djuanda No. 5 Kel. Paledang Bogor
Pimpinan
: Kabag PUU, Biro Hukum
Rapat Peserta Rapat
: Kasubbag PUU I Biro Hukum, Kasubbag PUU III Biro
Hukum,
Telsus
Non
Perwakilan Setditjen
Kasi
Analisa
Pemerintah,
Penyelenggaraan
Dit.
Telsus
Bagian
Hukum dan
PPI,
Perwakilan
Kerja
PPKU, Sama
Direktorat
Telekomunikasi Ditjen PPI. B.
PENDAHULUAN
Rapat membahas tentang materi muatan dan legal drafting dan penyesuaian
format
Rancangan
Peraturan
Menteri
tentang
Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Penyelenggara Jaringan Seluler dengan Permen Kumham tentang Pengundangan.
C.
PEMBAHASAN Pembahasan terhadap substansi dan materi muatan dari Rancangan Peraturan Menteri Tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Penyelenggara Jaringan Seluler antara lain sebagai berikut: 1. Perubahan dan penyempurnaan materi muatan serta legal drafting pada bagian Konsideran “menimbang” antara lain sebagai berikut: a. Penambahan frasa “untuk melaksanakan” pada bagian menimbang huruf a; b. Perubahan bagian menimbang huruf b yang semula: “bahwa
kondisi
geografis,
geologis,
hidrologis
dan
demografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan rawan terjadinya bencana alam yang dapat menelan korban jiwa manusia dan kerugian lainnya”, diubah sehingga menjadi: “bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
rentan
terhadap bencana alam yang dapat menelan korban jiwa manusia dan kerugian lainnya” dikarenakan kalimat yang pertama dipandang rancu sehingga perlu diubah sehingga lebih koheren. 2. Penyempurnaan materi muatan pada bagian Dasar Hukum Mengingat antara lain sebagai berikut: a. Penambahan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor:
292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5601); b. Dasar
Hukum
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum perlu untuk dikaji lebih lanjut. 3. Pasal 2 ayat (1), Penambahan frasa “wajib” bagi Penyedia Informasi Kebencanaan untuk menyediakan Informasi Kebencanaan beserta Daerah Terdampak Bencana. 4. Pasal 2 ayat (3), penghilangan frasa “telah”, karena kurang tepat. Selain itu, materi muatan dalam Pasal 2 ayat (3) perlu dipastikan kembali oleh satuan kerja pemrakarsa apakah penempatan ketentuan ini tepat dalam Bab II tentang Penyedia Informasi Kebencanaan dan frasa “nota kesepahaman” dimasukkan dalam ketentuan pasal tersebut karena dalam penerapannya kerja sama sudah mencakup baik MoU maupun Perjanjian Kerja Sama. 5. Pasal 4, perubahan frasa “dilakukan tanpa biaya apapun” diubah menjadi “wajib dilakukan tanpa dipungut biaya”. 6. Pasal 5 ayat (2) yang semula berbunyi “Pengirim Informasi Kebencanaan prasaranan
wajib
menjamin
perangkat
keterhubungan
pengiriman
informasi
sarana
dan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menerima dan mengirim Informasi Kebencanaan dalam waktu kurang dari 1 (satu) detik” diubah sehingga menjadi “Keterhubungan sarana dan prasarana perangkat pengiriman infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat menerima dan mengirim Informasi Kebencanaan dalam waktu kurang dari 1 (satu) detik.” 7. Pasal 8 ayat (4) huruf f yang semula berbunyi “memiliki sistem keamanan yang baik dan handal terhadap ancaman dan gangguan keamanan siber” diubah dan ditambahkan dengan frasa andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem
Elektronik Pasal 15 ayat (1) UU ITE
sehingga menjadi “sistem
keamanan informasi yang andal, aman dan bertanggung jawab terhadap ancaman dan gangguan keamanan siber” 8. Penyempurnaan terhadap Pasal 12, antara lain sebagai berikut: a.
Penambahan satu ayat yang ditempatkan pada ayat (1) yakni: “Kementerian,
Penyedia
Informasi
Kebencanaan,
dan
Pengirim Informasi Kebencanaan harus melaksanakan uji coba Penyampaian Informasi Kebencanaan”. b.
Pasal 11 ayat (2), frasa “pihak yang melaksanakan uji coba” diubah
menjadi
“Kementerian,
Penyedia
Informasi
Kebencanaan, dan Pengirim Informasi Kebencanaan”. 9. Menghapus ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin, karena tidak ada delegasi dalam UU Telekomunikasi untuk pengenaan sanksi administrasi. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang tidak menyalurkan informasi kebencanaan dikenai pidana sesuai dengan Pasal 45 UU Telekomunikasi.
D.
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT Rancangan
Peraturan
Kebencanaan
Melalui
diharmonisasi
oleh
dimatangkan
kembali
Menteri
Tentang
Penyelenggara Biro oleh
Hukum, satuan
Penyampaian Jaringan
namun kerja
Informasi
Seluler
telah
substansi
perlu
pemrakarsa
dengan
memperhatikan masukan uji publik dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.
Jakarta, 12 November 2015
Pembuat Risalah,
Mengetahui
1. Sariaty Dinar Silalahi, Kasubag PUU I: 2. Prananto Nindyo, A.N, staff PUU: 3. Hanifan Niffari, Staf PUU: Ibrahim Jamal Kabag Hukum
PUU,
Biro
