KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAIIAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT B INA INVESTASI INF RA S TRUKTUR Jl. Pattimura No. 20 Keba yoran Baru Jakarta Selatan l2l 10 Telp.021-7226339 Nomor
Lampiran
:
Perihal :
VM Oa(&-k/qo2 I (satu) berkas
Jakarta, 13 Mei 2016
Rapat Penyusunan Rancangan Surat Edaran Menteri pekerjaan Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
umum tentang Tata
Kepada Yth: (Terlampir) Di Jakarta Sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Presiden No.38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktu, bahwa setiap Kementerian menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian sebagai Simpul KPBU. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Bina lnvestasi Infrastrulctur sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 tahun 2015 bertugas
menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu penyiapan bahan penyusunan Norm4 Standar, pedoman dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan investasi infiastruktur. Tahun 2016 ini, Direktorat Bina Investasi
Infrastruktur mengusulkan 6 (enam) rancangan
NSPI! yang
salah satunya adalah NSpK Talo
caru
Pelaksaaaan KPBU. Sebagai upaya dalam menyelaraskan penyusunan NSPK tersebu! maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu
pada:
Hari/Tanggal
Rabu, 18 Mei 2016
Waktu Tempat
08.30
Agenda Acara
WIB-
selesai
Hotel Santika Premiere Bintaro, Jl. Prof Dr. Satrio Blok B7lA3-01 CBD Bintaro Jaya Tangerang Selatan - Banten Rapat Penlusunan Rancangan NSPK Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Mengingat masukan dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat bagi Penyusunan Rancangan NSPK Tata Cara Pelaksanaan KPBU, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mencermati terlebih dahulu Term of Refe r e n c e (T o R) terlampir. Panitia hanya menyediakan akomodasi selama acara, sedangkan biaya perjalanan dinas dibebankan pada instansi pengutus. Konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu kami terima selambatnya tanggal 16 Mei 2016 melalui email :
[email protected] atau contact person : Hilda (Hp.0g l2 ZgSglg3) Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak{bu, kami ucapkan terima kasih.
Direktur Bina Investasi Infrastruktu r
, 1
Tembusan KeoadaYth.:
Direktur Bina Konstruksi Kementerian pUpR (sebagai laporan)
9^
I
004
No Surat Tanggal
Daftar Undangan Kepada Yth:
1. Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi; 2. Direktur Bina Kelembagaan dan sumber Daya Jasa konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi; 3. Direktur Bina Kompetensi dan produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi; 4. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Ditjen Bina Konstruksi; 5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
6'
Kasubdit Sinkonisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur, Direktorat DBII, Dirjen Bina Konstruksi. 7. Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Bina Marga 8. Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan, Dit. perencanaan pembiayaan perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan 9. Kasubdit standar dan Pedoman, Dit. Rumah Susun, Di$en penyediaan perumahan 10. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi publik, Setditjin Bina Konstruksi I l. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi publik, Setditjen pembiayaan perumahan 12. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi publik, Sesditjen Bina Marga 13. Kasubdit Datinfo, Dit. Perencanaan pembiayaan perumahan, Diden pembiayaan Perumahan 14. Kasubbag Advokasi Hukum, Setditjen Cipta Karya 15. Kasubbag Perundang-undangan, Sesditjen Bina Marga 16. Kepala Seksi Kerjasama, Sub Direktorat pemanfaatan SDA, Ditjen SDA 17. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan, Setditjen pembiayaan perumahan I 8. Kasubbag Perundang-undangan, Setditjen penyediaan perumahan 19. Kasubbag Penatausahaan BMN, Setditjen penyediaan perumahan 20. Kasi Kelembagaan, Dit. Perencanaan perumahan, Ditjen penyediaan perumahan 21. Kasi Sinkronisasi Investasi Infrastruktur, , DirektoratbBII, Iiirjen Bina Konstruksi. 22. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Setditjen Cipta Karya 23. Tim Tenaga Ahli 24. Akhmad Hady Amrullah, ST, MT 25. Gunawan Arif Wibowo, S.Ap, MT 26. Hilda Isfanovi, ST, MPSDA
JADWAL ACARA RAPAT Penyusunan Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Hotel Santika Premier Bintaro - Banten, Rabu 18 Mei 2016 Waktu
Materi
s
i Acara
Rabu, 18 Mei 2016 08.00- 08_30
Registrasi Peserta
08.30 - 09.00
Pembukaan dan Arahan
-
09.00
10.00
10.00
P
Ir. RM. Dudi Suryobintoro, MM ( Dtektur Birn Investasi Infrastruldux )
Peran BPIW dalam tahapan KPBU
- 10.15 Sesi
I
Infrastruktur PUPR
Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPIW;
Coffee Break
Panitia
:
Narasumtrer
KPBU Infrastnrktur Jalan di Kementerian PUPR Proses Bisnis KPBU Infiastruktur Proses Bisnis
10.15
-
12.15
Perumahan di Kementerian PUPR Diskusi dan Tanya Jawab
12.15
- 13.15
Ishoma Sesi
II
:
Proses B isnis KPBU Infrastruktur SDA di Kementerian PUPR Proses Bisnis
13.l5
KPBU I nfrastruktur
SPAM di Kementerian PLrPR
16.30
Proses Bisnis
KPBU Infrastruktur Air
Limbah, Persampahan dan Fasilitas Perkotaan Diskusi dan Tan a Jawab
16.30
-
16.45
16.45
-
17.30
Coffee B re ak Ses
t7.30
i
III
Kese
anitia
:
katan dan Tindak Lan Pe
SE
:
Badan Pengatur Jalan Tol
Dhektorat Perencanaan Penyediaan Perurnahaq Ditien Penyediaan Perumahan Moderator : Wa Triwidodo, ST, M. Eng Panitia Narasumber: Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen Sumber Daya Air Dhektorat P engembangan Sistem Penyediaan Ab Minttrr1 Ditjen Cbta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastrukn:r Permukima4 Ditjen Cbta Karya Moderator : Martalia Isne ini, ST, ME Panitia Koordinator : Tenasa AhlL Tim Pe un SE
MINI TERMS OF REFERENCE KONSINYASI TII\A PENYUSUN TENTANG TATA CARA PEIAKSANAAN KPBU DI KEMENTERIAN PUPR
I.
TATAR BETAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2Ol5-ZOIg, menyebutkan bahwa untuk lebih menjamin ketersediaan pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan nasional, perlu dikembangkan sumber dan mekanisme pembiayaan yang lainnya. Beberapa sumber dan mekanisme pembiayaan yang mungkin untuk dikembangkan adalah pemanfaatan skema Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran swasta melalui kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR), pinjaman langsung (direct lending) dari mitra pembangunan kepada BUMN, Municipol Development Fund (MDF,I dan penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah.
Pemerintah telah mengatur skema Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan lnfrastruktur. Lingkup kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, yaitu (1) infrastruktur jalan, (2) infrastruktur sumber daya air dan irigasi, (3) infrastruktur air minum, (4) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, (5) infrastruktur
sistem pengelolaan air limbah setempat, (6) infrastruktur s;stem pengelolaan persampahan, (7) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, (g) infrastruktur kawasan dan (9) infrastruktur perumahan rakyat. Lingkup kegiatan KpBU ini dapat dimungkinkan untuk berkembang lebih luas sesuai dengan kebutuhan penyediaan
infrastruktu r. Pasal 46 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 3g
rahun 2015 menyebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Eadan Usaha Pelaksana dalam penyediaan lnfrastruktur, diatur dengan peraturan menteri yang m enyelengga ra kan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat ini, Bappenas telah mengeluarkan Peraturan Menteri ppN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan lnfrastruktur. Peraturan teknis ini mencakup ruang ringkup untuk semua jenis
infrastruktur yang dikerjasamakan, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk mengatur ruang lingkup kerjasama infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Penyusunan produk hukum terkait tata cara peraksanaan Konsinyosi
/ fim
Penyusun
L
di lingkungan Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, diamanatkan pula pada Pasal 46 ayat 2 Peraturan presiden Nomor 3g Tahun 2015. pasal 46 ayat 2 KPBU
Perpres 38 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2.
TUJUAN KONSINYASI
Konsinyasi ini bertujua n untuk:
i.
Menyusun dan mengonsolidasikan jadwal penyusunan produk hukum tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU pUpR;
ii.
Memahami bersama proses bisnis KpBU masing-masing sector bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Ra kyat.
iii.
Menyepakati ruang lingkup Tata Cara pelaksanaan KpBU bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.
PESERTA KONSINYASI
Konsinyasi ini akan dihadiri oleh semua Tim penyusun dari setiap Unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, yaitu:
i. ii. iii. iv. v. vi. 4.
Ditjen Sumber Daya Air
Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen Penyediaan Perumahan Ditjen Pembiayaan perumahan Biro Hukum
-
Setjen
WAKTU DAN TE'VIPAT PETAKSANAAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: Hari
/ Tanggal
Pukul Tempat
: Rabu, 18 Mei 2016 : 08.30 WtB s.d. selesai
: Hotel Santika premier Bintaro Jl. prof. Dr. Satrio Blok 87 / A3_Ol CBD Bintaro jaya Tangerang Selatan - Banten
Konsinyoti I Tim Penyusun
2
5.
MATERI KONSINYASI
Waktu Rabu, 18 Mei 2016
Materi
08.00- 08.30
Re
-
-
10.00
10.00
Peran BPIW dalam tahapan KPBU
Pusat Perencanaan Infrastruktur pekerjaan
Infrastruktur PUPR
Umum dan Perumahan Rakyat, BPIW;
Coffee Break
Panitia
10.r5
i
I:
Narasumber
Proses Bisnis KPBU Infia struktur Jahn di Kementerian PUpR
- 12.15
Proses Bisnis KPBU Infrastnrktur Perumahan di Kementerian pUpR
Diskusi dan T 12.15
-
13.15
Jawab
II
Proses Bisnis KPBU Infrastruktur
- 16.30
SPAM di Kementerian PUPR Proses Bisnis KPBU Inliashuktur Air Limbah, Persampahan dan Fasilitas Perkotaan
T Jawab Coffee Break
Diskusi dan
-
r6.45 Sesi
16.4s
-
17.30
17.30
Konsinyosi I
fin
D
n Pen
Moderator : W
III
Direktorat
P
M
engembangan Jaringan SDA,
Air
Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipa Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukimarl Ditjen Cipta Karya Moderator : Martalia Isne
ST I,{E
Panitia Koordinator
Kesepakatan dan Tindak Laniut SE
S
:
Dil n Sumber Da
:
Pe
Penyusun
diaan Perumahan
Triwilodq Panitia
Narasumber
SDA di Kementerian PUPR
16.30
Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumaha
:
Proses Bisnis KPBU Infrastruktur
:
Badan Pengah:r Jahn Tol
Ishoma Sesi
13.15
Panitia
Ir. RM. Dudi Suryobintorq MM ( Direkhl Bina Investasi Infrashuktur )
Ses
10.15
trasiPeserta
i Acara
Pembukaan dan Arahan
08.30 - 09.00
09.00
Pen
Tena
A
Tim Pen
:
sun SE
n
3
