PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS RANCANGAN SURAT EDARAN OJK Sehubungan dengan rencana penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang: a. Komite Yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; bersama ini kami sampaikan rancangan SEOJK tersebut untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, khususnya para pelaku industri asuransi. Tanggapan dan masukan dari asosiasi dan/atau dari anggota asosiasi secara sendiri-sendiri atas rancangan SEOJK dimaksud dapat disampaikan melalui surat kepada: Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan u.p Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur no 2-4 atau e-mail dengan alamat
[email protected]. Tanggapan dan masukan dimaksud hendaknya dapat kami terima paling lambat tanggal 9 Desember 2013.
KP : D.05/NB.1233
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/SEOJK.05/2013 TENTANG
BENTUK, SUSUNAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
Yth. 1. Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa; dan 2. Perusahaan Reasuransi. di Indonesia
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/SEOJK.05/2013 TENTANG
BENTUK, SUSUNAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Sehubungan
dengan
Peraturan
…./POJK.05/2013
tentang
Tata
Otoritas
Kelola
Jasa
Perusahaan
Keuangan Yang
Nomor
Baik
Bagi
Perusahaan Perasuransian, perlu untuk mengatur bentuk, susunan dan tata cara penyusunan rencana korporasi dan rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1.
Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2.
Perusahaan
Asuransi
adalah
perusahaan
asuransi
kerugian
dan
perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam undangundang usaha perasuransian. 3.
Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang usaha perasuransian.
4.
Rencana Korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan yang dilakukan Perusahaan dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan perusahaan.
5. Rencana…
-2-
5.
Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan jangka pendek (satu tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehatihatian dan penerapan manajemen risiko.
6.
Direksi adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7.
Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
II. CAKUPAN RENCANA KORPORASI PERUSAHAAN 1.
Rencana Korporasi paling kurang meliputi: a. struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang masingmasing organ Perusahaan; b. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya; c. posisi rencana strategis Perusahaan per tahun; d. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Korporasi; e. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Korporasi beserta keterkaitan dengan setiap unsur tersebut.
2.
Struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang masing-masing organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling kurang memuat: a. bagan struktur organisasi Perusahaan; b. uraian tugas, kewajiban dan wewenang dari masing-masing organ Perusahaan beserta jajaran di bawah direksi dan komite yang dibentuk Dewan Komisaris.
b. uraian…
-3-
3.
Evaluasi
pelaksanaan
Rencana
Korporasi
periode
sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling kurang memuat: a. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Korporasi dengan Rencana Bisnis dan realisasi setiap tahunnya; b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi; c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan. 4.
Posisi rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling kurang memuat: a. analisis yang digunakan perusahaan dalam menyusun Rencana Korporasi; b. sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam Rencana Korporasi; c. strategi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mencapai Rencana Korporasi.
5.
Asumsi
yang
dipakai
dalam
penyusunan
Rencana
Korporasi
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d paling kurang memuat: a. asumsi makro, yaitu antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar, tingkat inflasi dan pertumbuhan rata-rata industri asuransi; b. asumsi
mikro
meliputi
faktor
yang
mempengaruhi
kegiatan
operasional Perusahaan yang berasal dari internal. III. CAKUPAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN 1.
Rencana Bisnis paling kurang meliputi: a. ringkasan eksekutif; b. kebijakan dan strategi manajemen; c. penerapan manajemen risiko dan kinerja perusahaan saat ini; d. proyeksi keuangan beserta asumsi yang digunakan; e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; f. rencana permodalan; g. rencana investasi; h. rencana reasuransi;
i. rencana…
-4-
i. rencana pengembangan produk dan pemasaran produk asuransi; j. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor cabang atau kantor pemasaran; l. informasi lainnya. 2.
Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a paling kurang meliputi: a. visi, misi dan nilai-nilai strategis (corporate value) Perusahaan; b. arah kebijakan Perusahaan yang memuat informasi mengenai arah dan
kebijakan
pengembangan
usaha
yang
akan
dilakukan
Perusahaan jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan; c. indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Perusahaan posisi akhir bulan Oktober pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, tingkat solvabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko asuransi, risiko operasional, dan risiko likuiditas dan rasio keuangan lainnya; d. target jangka pendek kegiatan dari Perusahaan selama 1 (satu) tahun ke depan dan target jangka menengah kegiatan dari Perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan. 3.
Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling kurang meliputi: a. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang memuat analisis yang dilakukan secara industri maupun terhadap kelompok perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama; b. kebijakan informasi
manajemen umum
(manajemen
kebijakan
statements)
Perusahaan
yang
yang
memuat
ditetapkan
oleh
manajemen dalam mengembangkan usaha Perusahaan di waktu yang akan datang; c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan yang memuat informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Perusahaan dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
d. strategi…
-5-
d. strategi pengembangan bisnis yang memuat informasi langkahlangkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan yang telah
ditetapkan,
termasuk
penjelasan
mengenai
strategi
pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; e. strategi
pengembangan
sumber
daya
manusia
dan
kebijakan
remunerasi (remuneration policies) yang paling kurang memuat informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (benefits) dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai termasuk kepada dewan pengawas syariah bagi Perusahaan yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit syariah pada Perusahaan. 4.
Penerapan
manajemen
risiko
dan
kinerja
perusahaan
saat
ini
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling kurang meliputi: a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko yang diidentifikasi oleh Perusahaan; b. penerapan tata kelola yang baik; c. kinerja keuangan yang meliputi aspek permodalan dan investasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif; d. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi Perusahaan yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit syariah pada Perusahaan. 5.
Proyeksi
keuangan beserta asumsi
yang digunakan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf d paling kurang meliputi: a. arus kas dan posisi keuangan; b. laba rugi; c. asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan tingkat inflasi dan asumsi mikro meliputi tingkat persaingan antar Perusahaan
dan
pertumbuhan
industri
perasuransian,
dan
tertentu
lainnya
yang
digunakan; 6.
Proyeksi
rasio-rasio
pos-pos
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf e paling kurang meliputi: a. proyeksi rasio keuangan pokok yang paling kurang memuat rasiorasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi
permodalan…
-6-
permodalan, investasi, risiko asuransi, risiko pasar dan risiko likuiditas; b. proyeksi pos-pos tertentu lainnya seperti biaya pendidikan dan pelatihan pegawai. 7.
Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f paling kurang meliputi: a. proyeksi pemenuhan modal sendiri minimum; b. rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama, rencana initial public offering (IPO), right issue, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas dan rencana penambahan modal lain, termasuk modal kerja Unit Syariah.
8.
Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g paling kurang meliputi: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian
antara
durasi
kekayaan
dan
durasi
kewajiban
Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (yield’s benchmark) yang digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas
maksimum
proporsi
kekayaan
Perusahaan
yang
dapat
ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (idle assets) dalam bentuk investasi; i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan
mengenai
penggunaan
manajer
investasi,
penasihat
investasi, tenaga ahli, dan penyedia -7- jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; dan m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai. 9. Rencana…
9.
Rencana reasuransi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h paling kurang meliputi: a. deskripsi retensi sendiri yang dilakukan oleh Perusahaan; b. rincian retensi maksimum dari setiap risiko atau peristiwa setelah reasuransi/retrosesi ditempatkan, sesuai dengan kelas bisnis/lini usaha; c. proporsi signifikan dari program yang akan direasuransikan kepada 1 (satu) Perusahaan Reasuransi atau informasi
tambahan
tentang
1 (satu) kelompok bisnis,
alasan
pemilihan
Perusahaan
Reasuransi dimaksud, termasuk rincian jaminan yang diberikan dan kesehatan keuangan; d. rincian
dari
Perusahaan
Reasuransi/Perusahaan
Retrosesi
(reasuradur/retrocesionaire) utama termasuk nama, alamat, negara asal
dari
Perusahaan
Reasuransi/Perusahaan
Retrosesi
(reasuradur/retrocesionaire); e. data statistik atau profil risiko menunjukkan eksposur bencana maksimum untuk masing-masing risiko yang direasuransikan/ diretrosesikan dan retensi sendiri dari Perusahaan. 10. Rencana pengembangan produk dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i paling kurang meliputi: a. rencana pengembangan produk yang paling kurang memuat: i. lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan; ii. kajian pengembangan produk yang mempertimbangkan data sebagai berikut: 1) kebutuhan atau permintaan masyarakat atas produk asuransi sejenis; 2) tren pemasaran produk asuransi sejenis oleh perusahaan asuransi lain; 3) ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memasarkan produk asuransi sejenis; 4) profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran; 5) profil biaya yang sesuai dengan produk yang akan dipasarkan; 6) kinerja…
-8-
6) kinerja portofolio investasi perusahaan saat ini; dan 7) portofolio investasi yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan. b. Rencana pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pengembangan produk; 11. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j paling kurang meliputi: a. rencana
pengembangan
pembentukan/perubahan
organisasi satuan
yang
kerja
memuat
dan/atau
rencana
komite
yang
disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan; c. rencana pengembangan sistem teknologi informasi yang paling kurang mampu: i. memberikan informasi terkini dan akurat mengenai portofolio pertanggungan serta profil risiko dan kerugian; ii. mendukung pelaporan terkait produk kepada lembaga pengawas perasuransian; b. rencana pengembangan sumber daya manusia yang memuat rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. rencana
pemanfaatan
tenaga
asing
dan
pengalihdayaan
yang
meliputi rencana penggunaan tenaga kerja diluar tenaga kerja tetap, baik tenaga kerja asing maupun lokal, termasuk jumlah dan bidang kerja penugasan. 12. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor cabang atau kantor pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k paling kurang meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor cabang atau kantor pemasaran, termasuk peningkatan status kantor pemasaran menjadi kantor cabang. 13. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l paling kurang
meliputi
informasi
yang
perlu
disampaikan
karena
mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf k misalnya perubahan bentuk badan hukum.
IV. TATA…
-9-
IV. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS 1.
Direksi menyusun konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.
2.
Direksi membahas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dengan Dewan Komisaris pada rapat yang mengundang Dewan Komisaris.
3.
Direksi meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk ditetapkan sebagai Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan.
4.
Rencana
Korporasi
dan
Rencana
Bisnis
ditetapkan
dalam
surat
keputusan Direksi. 5.
Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis kepada seluruh jajaran di bawah Direksi dan komite yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.
V. PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS 1.
Perusahaan harus menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
2.
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau persetujuan secara sirkular.
3.
OJK dapat meminta Perusahaan melakukan penyesuaian apabila Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4.
Perusahaan harus menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
5.
Perusahaan hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan.
6.
Perubahan Rencana Bisnis harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.
VI. PENUTUP…
-10-
VI. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ……2015. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2013
KEPALA
PENGAWAS
EKSEKUTIF
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK OTORITAS JASA KEUANGAN,
FIRDAUS DJAELANI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/SEOJK.05/2013
TENTANG KOMITE YANG DIBENTUK OLEH DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
Yth. 1. Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi; dan 2. Perusahaan Asuransi Jiwa. di Indonesia
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/SEOJK.05/2013
TENTANG KOMITE YANG DIBENTUK OLEH DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
Sehubungan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
…./POJK.05/2013
tentang
Tata
Kelola
Perusahaan
Yang
Baik
Bagi
Perusahaan Perasuransian, perlu untuk mengatur komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM 1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi
jiwa
sebagaimana
dimaksud
dalam
undang-undang
usaha
perasuransian. 2. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang usaha perasuransian. 3. Direksi adalah Organ Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 4. Dewan
Komisaris
adalah
Organ Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas
bagi…
-2-
bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 5. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan tata kelola dan komite lainnya. 6. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 7. Komite Kebijakan Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untukmembantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 8. Komite
Nominasi
bertanggungjawab
dan
Remunerasi
kepada
Dewan
adalah
komite
Komisaris
untuk
yang
dibentuk
membantu
dan
Dewan
Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur nominasi dan remunerasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 9. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab
kepada
Dewan
Komisaris
untuk
membantu
Dewan
Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya. 10.Pihak Eksternal adalah orang perorangan diluar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang audit, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, sumber daya manusia, atau asuransi. II. KOMITE AUDIT 1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari komisaris independen yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal. 3. Jumlah anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Eksternal paling sedikit separuh dari jumlah anggota Komite Audit.
4. Komite…
-34. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam: a. memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik; b. memastikan
pelaksanaan
audit
internal
maupun
audit
eksternal
dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku; c. memastikan tindak-lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Direksi dan jajaran dibawahnya; d. memastikan
tindak-lanjut
temuan
hasil
pengawasan
Otoritas
Jasa
Keuangan dilaksanakan oleh Direksi dan jajaran dibawahnya; e. memproses calon auditor eksternal termasuk penetapan honorarium bagi auditor eksternal; 5. Komite Audit harus memiliki piagam komite audit (audit committee charter) atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan ruang lingkup kerjanya. 6. Masa kerja Komite Audit ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 7. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Eksternal dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. III. KOMITE KEBIJAKAN RISIKO 1. Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko paling kurang terdiri dari Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal. 3. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam: a. mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi; b. menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 4. Komite Kebijakan Risiko harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Kebijakan Risiko dan ruang lingkup kerjanya. 5. Masa kerja Komite Kebijakan Risiko ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
IV. KOMITE…
-4IV. KOMITE LAINNYA
1. Untuk membantu pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan
Reasuransi
dapat
membentuk
Komite
Nominasi
dan
Remunerasi dan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi a. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang. b. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal. c. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam: i.
menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat
eksekutif
lainnya
di
dalam
Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; ii.
membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan
iii.
mencari calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
d. Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan ruang lingkup kerjanya. e. Masa kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. f. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi secara terpisah.
3. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan a. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang. b. Keanggotaan…
-5-
b. Keanggotaan komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan paling kurang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal. c. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam: i.
mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;
ii. menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (corporate social responsibility). d. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Kebijakan Governance dan ruang lingkup kerjanya. e. Masa kerja Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. IV. TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE 1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan komite, Dewan Komisaris menyusun keanggotaan komite periode berikutnya. 2. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Eksternal dalam komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi. 3. Susunan keanggotaan dan masa kerja komite Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. V. TATA CARA PELAPORAN KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS 1. Komite
menyampaikan
laporan
kepada
Dewan
Komisaris
atas
setiap
pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. 2. Komite membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris. 3. Laporan Komite ditandatangani oleh sekurang-kurangnya ketua Komite dan salah seorang anggota Komite. VI. PIHAK EKSTERNAL 1. Pihak Eksternal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki…
-6-
a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang audit, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, atau asuransi; b. tidak berasal dari lembaga pengatur dan pengawas usaha perasuransian Otorotas Jasa Keuangan; c. tidak berasal kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktaria, atau konsultan hukum yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; d. tidak berasal dari pejabat atau pegawai dari perusahaan terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; e. Mampu berkomunikasi secara efektif. 2. Pihak Eksternal hanya dapat menjadi anggota dalam 1 (satu) komite pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang sama. VII. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Komite
berwenang
untuk
mengakses
catatan
dan
informasi
tentang
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terkait dengan pelaksanaan tugasnya. 2. Komite dapat melakukan rapat Komite paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Hasil
rapat
Komite
dituangkan
dalam
risalah
rapat
Komite
dan
didokumentasikan dengan baik. 4. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut. 5. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan risalah rapat komite. 6. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. VIII. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ……2015.
Agar…
-7Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA
2013 EKSEKUTIF
PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK OTORITAS JASA KEUANGAN,
FIRDAUS DJAELANI
