No.6/49/DPU
Jakarta, 14 Desember 2004
SURAT EDARAN
Perihal :
Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388), dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank, sebagai berikut : I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan : 1. Uang adalah uang rupiah. 2. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
4. Kantor …
4. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. 5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. II.
KLARIFIKASI ATAS UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA 1. Permintaan klarifikasi oleh masyarakat a. Masyarakat yang menemukan Uang yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada : 1) Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengedaran Uang dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten,
Kabupaten/Kota
Bekasi,
Kabupaten/Kota
Bogor,
Kabupaten Karawang, Kota Depok; atau 2) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi masyarakat yang berdomisili di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok. Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1. b. Permintaan
klarifikasi
kepada
Bank
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara : 1) menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang meminta klarifikasi yang contohnya tertera pada Lampiran 2;
2) menyampaikan …
2) menyampaikan fisik Uang yang diragukan keasliannya; dan 3) menandatangani berita acara serah terima Uang yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 (dua) yang contohnya tertera pada Lampiran 3. 2. Permintaan klarifikasi oleh Bank a. Bank yang menemukan Uang yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada : 1) Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengedaran Uang dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi kantor Bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten,
Kabupaten/Kota
Bekasi,
Kabupaten/Kota
Bogor,
Kabupaten Karawang, Kota Depok; atau 2) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi kantor Bank yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok. Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1. b. Bank yang mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib : 1) mencatat
identitas
menyetorkan,
atau
lengkap
Nasabah
menukarkan
yang
Uang
menyerahkan,
yang
diragukan
keasliannya, dan memberikan tanda terima Uang yang diragukan keasliannya kepada Nasabah; 2) menjaga kondisi fisik Uang yang diragukan keasliannya; dan 3) menjaga agar Uang yang diragukan keasliannya tidak beredar kembali.
Kewajiban …
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak berlaku dalam hal Uang yang diragukan keasliannya ditemukan oleh Bank dalam kegiatan pengolahan Uang. c. Permintaan
klarifikasi
kepada
Bank
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan dengan : 1) menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan yang contohnya tertera pada Lampiran 4; 2) menyampaikan fisik Uang yang diragukan keasliannya; dan 3) menandatangani berita acara serah terima Uang yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan yang contohnya tertera pada Lampiran 5.
III. INFORMASI HASIL PENELITIAN ATAS UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA 1. Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya kepada pihak yang mengajukan permintaan klarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi secara lengkap dan benar. 2. Dalam hal permintaan klarifikasi diajukan oleh kantor Bank, Bank Indonesia mengirimkan tembusan informasi hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya kepada kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing. 3. Batas waktu penyampaian informasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikesampingkan apabila dalam melakukan penelitian
atas
Uang
yang
diragukan
keasliannya
diperlukan
pemeriksaan secara laboratoris. 4. Bank …
4. Bank Indonesia memberitahukan hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada pihak yang mengajukan permintaan klarifikasi. 5. Bank wajib menginformasikan hasil penelitian atas Uang yang diragukan
keasliannya
kepada
Nasabah
yang
menyerahkan,
menyetorkan, atau menukarkan Uang yang diragukan keasliannya.
IV. TINDAK
LANJUT
TERHADAP
UANG
YANG
DIRAGUKAN
KEASLIANNYA 1. Berdasarkan hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya, Bank Indonesia : a. memberikan penggantian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dinyatakan asli, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara : 1) tunai, dalam hal pihak yang meminta klarifikasi adalah masyarakat; atau 2) mengkredit rekening Bank yang bersangkutan, dalam hal pihak yang meminta klarifikasi adalah Bank. b. tidak
memberikan
penggantian
atas
Uang
yang
diragukan
keasliannya yang dinyatakan palsu. 2. Uang Palsu hasil penelitian dilaporkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya dinyatakan asli oleh Bank Indonesia, maka Bank memberikan penggantian Uang kepada Nasabah.
V. LAPORAN …
V.
LAPORAN PENEMUAN UANG PALSU 1. Penyampaian Laporan a. Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing wajib menyampaikan Laporan Penemuan Uang Palsu secara bulanan, yang selanjutnya disebut Laporan, secara benar, lengkap, dan tepat waktu kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengedaran Uang dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110 yang contohnya tertera pada Lampiran 6, yang datanya bersumber dari : 1) hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya pada bulan yang bersangkutan; dan/atau 2) pemberitahuan
oleh
Bank
Indonesia
pada
bulan
yang
bersangkutan atas penemuan Uang Palsu yang berasal dari setoran kantor Bank. b. Dalam hal Bank tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank tidak perlu menyampaikan Laporan. c. Laporan yang disampaikan oleh kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Laporan gabungan dari seluruh kantor Bank yang berkedudukan di Indonesia. 2. Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut : a. Laporan 1) Laporan dari kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing diterima oleh Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya, misalnya : data bulan Februari 2005 diterima paling lambat tanggal 14 Maret 2005.
2) Kantor …
2) Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Laporan diterima oleh Kantor
Pusat
Bank
Indonesia
melampaui
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, misalnya: data bulan Februari 2005 diterima mulai tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2005. 3) Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila Laporan diterima oleh Kantor
Pusat
Bank
Indonesia
melampaui
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada angka 2), misalnya : data bulan Februari 2005 diterima setelah akhir bulan Maret 2005. b. Dalam hal tanggal batas waktu diterimanya Laporan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya. VI. SANKSI ADMINISTRATIF Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing yang terlambat menyampaikan Laporan atau tidak menyampaikan Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
VII. LAIN-LAIN Ketentuan klarifikasi dalam rangka pembawaan Uang rupiah dari luar negeri tunduk pada ketentuan pembawaan Uang keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia yang berlaku.
VIII. KETENTUAN …
VIII. KETENTUAN PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia No.10/4 UPPB tanggal 3 Agustus 1977 perihal Tata Cara Pelaporan Penemuan Uang Rupiah Palsu atau Dimanipulasikan atau Diragukan Keasliannya dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2005.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
LUCKY FATHUL A.H. DIREKTUR PENGEDARAN UANG
