No.6/5/DPM
Jakarta, 16 Februari 2004 November 2003
SURAT EDARAN Kepada BANK, PERANTARA PEDAGANG EFEK, DAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
Perihal : Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)
Sehubungan
dengan
ditetapkannya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363), dipandang perlu untuk menyusun ketentuan tentang pelaksanaan dan penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut.
I.
KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:
1. Bank …
2
1.
Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut dengan OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. 3.
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah, yang selanjutnya disebut dengan FASBI adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia.
4.
Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.
5.
Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
6.
Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut dengan BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk pe natausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
7.
Setelmen Dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
8.
Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
II. KARAKTERISTIK, PRINSIP DAN PERSYARATAN FASBI A. Karakteristik 1. Jangka …
3
1. Jangka waktu FASBI maksimum 7 (tujuh) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. 2. FASBI ditransaksikan dengan sistem diskonto. 3. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) sebagai berikut: Nilai Nominal x 360 Nilai Tunai = ------------------------------------------------------------360 + {(Tingkat Diskonto) x (Jangka Waktu)} 4. Nilai diskonto transaksi dihitung sebagai berikut: Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai 5. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
B. Prinsip dan Persyaratan 1. Bank Indonesia dapat menyediakan FASBI setiap saat apabila dianggap perlu. 2. Bank Indonesia mengumumkan penyediaan FASBI selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan penyediaan FASBI melalui sarana BI-SSSS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi antara lain jangka waktu, tingkat diskonto, waktu pelaksanaan transaksi (sesi) dan waktu setelmen. 3. Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat menetapkan waktu penutupan transaksi lebih awal dari waktu pengajuan penawaran transaksi dan atau tambahan waktu penawaran transaksi yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2. 4. Peserta transaksi FASBI dibedakan menjadi: a. Peserta langsung yaitu Bank dan Pialang yang mengajukan penawaran transaksi FASBI secara langsung kepada Bank Indonesia.
b. Peserta …
4
b. Peserta tidak langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran transaksi FASBI kepada Bank Indonesia melalui Pialang. 5. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBI untuk kepentingan diri sendiri. 6. Pialang dilarang mengajukan transaksi FASBI untuk kepentingan diri sendiri. 7. Peserta transaksi FASBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi FASBI yang diajukan. 8. Peserta transaksi FASBI sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI-SSSS. 9. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi FASBI dari peserta langsung berdasarkan data pengajuan transaksi FASBI yang disampaikan melalui sarana BI-SSSS. 10. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi FASBI pada hari pelaksanaan transaksi (same day settlement). 11. Bank, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi FASBI yang diterima untuk seluruh waktu pelaksanaan transaksi (sesi) sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS.
III. PENGAJUAN PENAWARAN TRANSAKSI FASBI 1. Bank
Indonesia
melaksanakan
penyediaan
FASBI
sesuai
dengan
pengumuman penyediaan FASBI sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2 dan atau II.B.3. 2. Dalam kurun waktu pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2. dan atau butir II.B.3., peserta langsung mengajukan penawaran
transaksi …
5
transaksi FASBI kepada Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter (OPU-DPM) melalui sarana BI-SSSS. 3. Pengajuan penawaran transaksi FASBI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 meliputi penawaran kuantitas dan tingkat diskonto FASBI menurut jangka waktu FASBI. 4. Pengajuan penawaran kuantitas transaksi FASBI dari setiap peserta transaksi FASBI sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 5. Mekanisme pengajuan transaksi FASBI melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BISSSS yang berlaku. 6. Bank Indonesia mengumumkan penawaran transaksi FASBI yang diterima kepada peserta langsung melalui sarana BI-SSSS. IV. SETELMEN TRANSAKSI DAN PELUNASAN FASBI 1. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi FASBI segera setelah waktu pelaksanaan transaksi (sesi) FASBI berakhir dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan. 2. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana yang harus diselesaikan Bank sampai dengan waktu cut-off warning Sistem BI-RTGS maka transaksi FASBI Bank yang bersangkutan dinyatakan batal. 3. Pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dikenakan hanya pada masing-masing sesi transaksi FASBI yang tidak dapat dilakukan Setelmen Dana seluruhnya. Atas batalnya transaksi, Bank dikenakan sanksi. Contoh pembatalan transaksi FASBI dapat dilihat dalam Lampiran-1.
4. Bank Indonesia …
6
4. Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBI pada saat transaksi FASBI jatuh waktu dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan. 5. Mekanisme Setelmen Dana transaksi FASBI dan pelunasan FASBI melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.
V.
MEKANISME PENGENAAN SANKSI 1. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi FASBI sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3., Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-2 dengan tembusan kepada: 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau 2) Tim Pengawas Bank-KBI setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan b. kewajiban membayar sebesar 10/00 (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi
FASBI
yang
dibatalkan
atau
sebanyak-banyaknya
Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi FASBI dan atau pembatalan transaksi SBI di pasar perdana dan atau pembatalan transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan
OPT …
7
OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi. 3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir
1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
VI. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/10/DPM tanggal 10 Juni 2003 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI) dalam rangka Operasi Pasar Terbuka dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/16/DPM tanggal 6 Agustus 2003 tentang Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/10/DPM tanggal 10 Juni 2003 perihal Pelaksanaan dan Penyelesai an Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI) dalam rangka Operasi Pasar Terbuka dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BUDI MULYA DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
