No. 11/8/DPM
Jakarta, 27 Maret 2009
November 2003 SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH DAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI INDONESIA
Perihal : Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS)
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944), perlu ditetapkan ketentuan mengenai tata cara transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah (FASBIS) dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit…
2
3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. 5. Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS. 6. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facilities Syariah. 7. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia. 8. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS. 9. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS. 10. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen FASBIS.
11. Pialang…
3
11. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. 12. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
II. PERSYARATAN UMUM 1. FASBIS menggunakan akad wadiah (titipan). 2. Jangka waktu FASBIS paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. 3. Dalam hal tanggal jatuh tempo transaksi FASBIS bertepatan dengan hari libur maka tanggal jatuh tempo transaksi FASBIS dimaksud ditetapkan pada hari kerja berikutnya. 4. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan dana Bank pada FASBIS. 5. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 maka pemberian imbalan dilaksanakan pada saat FASBIS jatuh tempo dengan perhitungan sebagai berikut: imbalan = nominal x x tingkat imbalan FASBIS FASBIS iiiFASBIS 360
6. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
7. Bank…
4
7. Bank
Indonesia
membuka
window
time
FASBIS
dengan
mengumumkannya melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. 8. Bank
Indonesia
dapat
mengubah
window
time
FASBIS
dan
mengumumkan perubahan tersebut melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat sebelum window time FASBIS dibuka (T+0). 9. Bank
Indonesia
dapat
menutup
window
time
FASBIS
dan
mengumumkan penutupan tersebut melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan window time tersebut (T-1). 10. Peserta transaksi FASBIS dibedakan menjadi: a. Peserta langsung yaitu Bank dan Pialang yang mengajukan penawaran transaksi FASBIS secara langsung kepada Bank Indonesia. b. Peserta tidak langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran transaksi FASBIS kepada Bank Indonesia melalui Pialang. 11. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBIS untuk kepentingan diri sendiri. 12. Pialang dilarang mengajukan transaksi FASBIS untuk kepentingan diri sendiri. 13. Peserta transaksi FASBIS bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi FASBIS yang diajukan. 14. Bank hanya dapat mengajukan transaksi FASBIS apabila tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS. 15. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi FASBIS dari peserta langsung berdasarkan data pengajuan transaksi FASBIS. 16. Bank…
5
16. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi FASBIS pada hari pelaksanaan transaksi (same day settlement). 17. Bank wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi FASBIS yang diterima pada Rekening Giro sampai dengan cut-off warning Sistem BIRTGS.
III. PENGAJUAN PENAWARAN TRANSAKSI FASBIS 1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter-Biro Operasi Moneter (BI cq. DPM-BOpM) mengumumkan penyediaan FASBIS yang meliputi antara lain jangka waktu, window time dan waktu setelmen paling lambat sebelum window time FASBIS dibuka (T+0) melalui BISSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. 2. Peserta langsung mengajukan transaksi FASBIS melalui BI-SSSS dengan mencantumkan penawaran kuantitas FASBIS kepada BI cq. DPM-BOpM. 3. Window time transaksi FASBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada setiap hari kerja. 4. Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan cara pengajuan dan window time transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. 5. Tata cara pengajuan transaksi FASBIS melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.
6. Pengajuan…
6
6. Pengajuan penawaran kuantitas transaksi FASBIS dari setiap peserta transaksi FASBIS paling kurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 7. Bank Indonesia mengumumkan penawaran transaksi FASBIS yang diterima kepada peserta langsung melalui sarana BI-SSSS dan/atau sarana lainnya.
IV. SETELMEN TRANSAKSI DAN PELUNASAN FASBIS 1. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi FASBIS segera setelah waktu pelaksanaan transaksi FASBIS berakhir dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebesar nilai nominal penawaran transaksi FASBIS yang diterima sebagaimana dimaksud pada butir III.7. 2. Dalam hal Setelmen Dana berhasil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Bank dapat melihat posisi FASBIS pada terminal BISSSS. 3. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana yang harus diselesaikan sampai dengan waktu cut-off warning Sistem BI-RTGS maka transaksi FASBIS Bank yang bersangkutan dinyatakan batal. 4. Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada saat transaksi FASBIS jatuh tempo sebesar nilai nominal dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan. 5. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS sebagaimana dimaksud pada butir II.4 maka Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada saat transaksi FASBIS jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah imbalan FASBIS dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan.
V. TATA…
7
V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI 1. Dalam hal transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada butir IV.3 dinyatakan batal, Bank dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis dengan tembusan kepada: 1) Direktorat Perbankan Syariah, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau 2) Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Tim Pengawas Bank, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan b. kewajiban membayar sebesar 10/00 (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi FASBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). 2. Dalam hal transaksi FASBIS dinyatakan batal untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. 3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi. 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi FASBIS.
VI. PENUTUP…
8
VI. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009. .. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
EDDY SULAEMAN YUSUF DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
DPM
