PEDOMAN KHUSUS PEMBERIAN TANGGAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PENGGUNAAN TOOLS (PISAU ANALISIS) PARAMETER KESETARAAN GENDER (PKG)
P E DOMAN MODUL 4.2.
FORMAT TANGGAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I.
Tanggapan Secara Umum.
Penilaian umum terhadap “Materi” Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan. Penilaian umum secara “Teknik” Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. VI. Tanggapan secara khusus (berbasis Gender). (pasal demi pasal atau ayat demi ayat)
I. TANGGAPAN SECARA UMUM A. Tanggapan secara Konseptual Apakah secara konsepsi sudah
memenuhi persyaratan bagaimana menyusun suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan Asas Pembentukan dan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan ?
Untuk apa Peraturan Perundang-undangan itu
dibentuk ?
Pertanyakan dengan menggunakan konsep 4W + 1H (what, why, who, when, & how).
Apa makna dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dan biaya yang dipersiapkan ?
Mengapa harus dengan jenis PERPRES/PERDA (misalnya) ?
Siapa yang berwenang/lembaga apa saja yang terkait ?
Kapan Peraturan Perundang-undangan itu diperlukan berdasarkan prioritasnya ?
Bagaimana Peraturan Perundang-undangan tersebut bisa dilaksanakan atau efektivitasnya ?
UU/PP/
A. Tanggapan secara Filosofis
Apakah dalam : Konsiderans Menimbang; Dasar Hukum; Batang Tubuh; Penjelasan Umum maupun Pasal demi Pasal sudah memuat alasan-alasan atau normanorma yang selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Gender ?
A. Tanggapan secara Yuridis Konstitusional
Apakah
Rancangan Peraturan Perundangundangan tersebut sudah mencantumkan pasalpasal atribusi maupun delegasi yang memerintahkannya ? (Yuridis Konstitusional);
Apakah
Rancangan Peraturan Perundangundangan tersebut sudah mencantumkan pasalpasal atribusi yang berisi pokok materi muatan yang harus dimuat di dalamnya ? (material konstitusional)
A. Tanggapan Secara Ekonomis
Perlu dipertimbangkan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan, misalnya: Beban keuangan baik pada saat pembentukan maupun penerapannya; Menyangkut sarana/prasarana; Penegakkan hukumnya, seperti SDM-nya; ataupun Beban yang akan ditanggung oleh masyarakat yang terkena Peraturan Perundang-undangan tersebut. Contoh : mengenai perizinan, sanksi denda, biaya ringan, dan lain-lain.
A. Tanggapan dari Sudut Sosiologis
Perlu diperhitungkan beban yang akan dipikul
oleh masyarakat yang akan ditimbulkan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan, baik dampak negatif dan positifnya. Contoh : - Tata cara perizinan yang berbelit-belit dan membebani masyarakat. - Peran atau kesempatan untuk mendapatkan akses dan partisipasi yang setara terhadap setiap sumber daya.
A. Tanggapan dari Sudut Substansi
(Materi Muatan) Apakah
isi suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai dengan teori materi muatan peraturan perundang-undangan ? (Asas materi muatan: Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah; atau Peraturan Lembaga Negara).
A. Tanggapan dari Sudut Teknis dan Bahasa
Perundang-undangan
Apakah
Peraturan Perundang-undangan tersebut sudah tunduk dalam kaidah Bahasa Indonesia/ Bahasa Perundang-undangan ?
Bagaimana
dengan frase/frasa, peristilahan /terminologi, definisi ?
diksi,
Bagaimana dengan susunan kalimat norma yang
harus berisi larangan, kebolehan, suruhan dan atau pengecualian ?
I. Tanggapan secara khusus (berbasis Gender) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan PKG sebagai Tools (Pisau/alat Analisis) sebagai berikut : • Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dikritisi, kita cermati terlebih dahulu secara substantif (Materi Muatan) yang akan mengatur masalah apa dan keterkaitannya dengan Hak Konstitusional yang mana ...? (berdasarkan 40 Hak Konstitusional dalam 14 Rumpun Hak). Misal : RUU tentang Pendidikan Tinggi atau Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Bebas Biaya. Maka keterkaitan antara draft tersebut dengan Hak Konstitusional yaitu : Hak atas Pendidikan, maka dalam matriks terdapat didalam Rumpun Hak No.3 “Hak untuk Mengembangkan Diri” atau 40 Hak Konstitusional No.5 “Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya” atau Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
•
Setelah menentukan keterkaitan dengan salah satu hak, langkah berikutnya adalah mengkritisi pasal demi pasal atau ayat demi ayat) dengan Indikator Akses dan Partisipasi saja dari Hak tersebut sebagaimana terurai dalam kolom matriks “PKG dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Misal : RUU tentang Pendidikan Tinggi, apakah indikator Akses sebagaimana terurai dalam matriks PKG yang menentukan rambu antara lain “adanya standardisasi kurikulum, ujian dan pengajar yang sama bagi perempuan dan laki-laki” sudah terakomodir/terimplementasi dalam suatu rumusan pasal dan/atau ayat-nya...? Begitu pula dalam Raperda tentang Pendidikan Dasar Bebas Biaya, apakah indikator Akses yang menentukan rambu antara lain “hak setiap anak perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri” sudah terakomodir/terimplementasi dalam suatu rumusan pasal dan/atau ayat-nya...?
Selanjutnya, masih dalam RUU tentang Pendidikan Tinggi, apakah indikator Partisipasi sebagaimana terurai dalam matriks PKG yang menentukan rambu antara lain “memiliki dan meraih kesempatan untuk mengikuti program-program pendidikan baik formal maupun non formal” sudah terakomodir/terimplementasi dalam suatu rumusan pasal dan/atau ayat-nya...? Begitu pula dalam Raperda tentang Pendidikan Dasar Bebas Biaya, apakah indikator Akses yang menentukan rambu antara lain “setiap anak perempuan dan laki-laki berhak dan berdaya, untuk turut menentukan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasannyadan sesuai dengan minat dan bakatnya” sudah terakomodir/terimplementasi dalam suatu rumusan pasal dan/atau ayat-nya...?
a) Bila dalam suatu rumusan pasal dan/atau ayat berdasarkan hasil deteksi/analisis melalui indikator PKG Akses dan Partisipasi diketemukan rumusan yang tidak sesuai atau malah bertentangan, maka perlu dijelaskan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan tersebut dengan rambu indikator, contoh : Pasal 12 Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi anak perempuan yang belum memenuhi syarat berusia 7 (tujuh) tahun, Kepala sekolah berhak menolak yang bersangkutan untuk menjadi calon siswa baru. Rumusan Pasal 12 : Disarankan frasa “bagi anak perempuan” diubah menjadi “bagi setiap anak”. Dengan demikian baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum berusia 7 tahun tidak dimungkinkan untuk menjadi calon siswa baru.
Bila memungkinkan dapat pula rumusan Pasal 12 tersebut langsung diperbaiki atau sempurnakan, misalnya : Disarankan frasa “bagi anak perempuan” diubah menjadi “bagi setiap anak”. Dengan demikian baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum berusia 7 tahun tidak dimungkinkan untuk menjadi calon siswa baru, sehingga rumusannya menjadi: Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi setiap anak yang belum memenuhi syarat berusia 7 (tujuh) tahun, Kepala sekolah berhak menolak yang bersangkutan untuk menjadi calon siswa baru. e)Selanjutnya, format atau bentuk dari sistematika Tanggapan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
TANGGAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG TENTANG .................................................................................. Setelah mencermati dan menganalisis Rancangan Peraturan Perundangundangan tentang ... baik secara substansi maupun teknik penyusunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Parameter Kesetaraan Gender sebagai pisau/alat analisisnya, kami sampaikan Tanggapan sebagai berikut : • •
UMUM. KHUSUS.
Demikian Tanggapan yang dapat kami sampaikan, harap menjadi periksa...! Tim Tanggapan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Ketua, Sekretaris,
•
•
Selanjutnya, untuk Indikator Kontrol dan Manfaat digunakan untuk mendeteksi atau menganalisis pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan dan/atau ditetapkan serta diundangkan. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dapat dianalisis dengan rambu yang ada didalam Indikator Kontrol dan Manfaat, apakah Peraturan Perundang-undangan telah sesuai didalam dengan rambu.
