RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN PENGEMBANGAN WILAYAH GEDEBAGE MENJADI PUSAT SEKUNDER (Kantor Litbang bekerjasama dengan LPM UNPAR) TAHUN 2003 A. LATAR BELAKANG Pesatnya laju pertumbuhan pembangunan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung, membutuhkan dibukanya lokasi baru sebagai pusat pelayanan primer. Berdasarkan hasil penelitian, Kawasan Gedebage memiliki peluang dan potensi yang dapat menstimulasi pembangunan pusat pelayanan primer, yaitu : 1. Tersedianya saluran telekomunikasi PT.Telkom dan Saluran Seluler. 2. Masih tersedianya lahan pertanian yang memberikan peluang untuk pengembangan pusat pelayanan primer. 3. Telah tersedia akses secara global. 4. Kondisi lahan bersifat datar yang sangat membantu proses pematangan lahan. 5. Konsentrasi penduduk cukup besar sebagai potensi pasar sekaligus potensi tenaga kerja. 6. Tersedianya jalan kereta api yang merupakan sarana transportasi yang bersifat strategis. 7. Tersedianya sarana umum, sarana social, sarana pemerintahan kota dan pemukiman. 8. Adanya dukungan energi listrik PLN. Di sisi lain, pembangunan pusat pelayanan primer di Kawasan Gedebage dihadapkan pada berbagai permasalahan, yaitu : 1. Permasalahan kondisi fisik tata ruang, seperti kondisi aksesibility, drainase, banjir, daya dukung tanah dan jumlah lahan terbuka yang terbatas. 2. Permasalahan fungsi-fungsi ruang yang bersifat tepat untuk mengisi tata ruang Gedebage sebagai pusat pelayanan primer. 3. Permasalahn pembebasan lahan dengan harga beli yang cukup tinggi. 4. Permasalahan dampak lingkungan yang akan terjadi. 5. Permasalahan anggaran pembangunan dan pembebasan lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya penelitian yang komprehensif untuk mengkaji pembangunan pusat pelayanan primer Kota Bandung yaitu dengan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan peluang pengembangan wilayah, menganalisis kondisi fisik lokasi, menganalisis fungsi ruang yang telah ditetapkan pemerintah untuk dikembangkan di Gedebage, menganalisis hasil perencanaan terdahulu dan menganalisis kemungkinan investasi serta menetapkan kelembagaan pembangunan. B. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagi Pemerintah kota Bandung mengenai permasalahn yang akan dihadapi dan strattegi penanganannya, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam pembangunan pusat layanan primer di Kawasan Gedebage.
C. HASIL ANALISIS 1. Pusat pelayanan primer dikembangkan dalam rangka pemerataan pelayanan umum di seluruh wilayah Kota Bandung dengan memenuhi paradigma pembangunan kota melalui Dekonsentrasi Planologis. 2. Strategi penanganan pencapaian tujuan pembangunan pusat pelayanan Gedebage : a. Merencanakan tata ruang wilayah pusat primer Gedebage secara menyeluruh b. Mengkaji fungsi-fungsi ruang yang akan diintegrasikan c. Mendistribusikan fungsi-fungsi ruang kepada pengembang swasta dan pemerintah d. Menata berbagai kepentingan pembangunan secar bertahap. e. Memprediksi dukungan dana investasi. f. Menyediakan arahan bagi perencanaan fisik urban dan pengendalian pengawasan rancangan arsitektur. g. Mengarahkan konsep bentuk arsitektur kota dengan mengintegrasikan unsur budaya lokal. h. Menghitung investasi total dan cosr recovery. i. Menganalisis dampak lingkungan pembangunan pusat pelayanan primer gedebage. 3. Lingkup Rencana Struktur Tata Ruang Pusat Pelayanan Primer Gedebage : a. Perencanaan Tata Guna Tanah dan Jaringan Jalan b. Perencanaan Pengendalian Banjir dan Penataan drainase. c. Penetapan syarat-syarat dan fungsi bangunan d. Penyediaan taman kota dan daerah resapan. e. Integrasi dengan infrastruktur kota dan system utilitas kota. 4. Fungsi-fungsi yang harus diintegrasikan pada pusat pelayanan primer gedebage : a. Penyediaan terminal angkutan penumpang antar kota / regional di Kota Bandung. b. Penyediaan stadion olahraga berupa sport centre bertaraf regional Jawa Barat. c. Penyediaan sarana pengujian kendaraan bermotor d. Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan dan Canning Industry e. Penyediaan sarana perdagangan berskala layanan metropolis. f. Penyediaan sarana pariwisata dan akomodasi wisata bertaraf layanan internasional. g. Penyediaan sarana social dan sarana public skala kota dan provinsi.
Ringkasan Eksekutif STUDI PENANGANAN MASALAH PERJUDIAN DI KOTA BANDUNG (Kantor Litbang bekerjasama dengan Bukit Nusawiru Abadi) A.
LATAR BELAKANG
Perjudian meruapakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bandung. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendali tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sangsi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Permasalahan perjudian ini masih perlu dikaji karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan lainnya, diantaranya : 1. Jaringan para pelaku perjudian yang terorganisir dengan rapi sehingga sulit ditembus oleh aparat. 2. Berdampak pada segi kehidupan social di masyarakat, yang melahirkan perilaku-perilaku menyimpang secara individu dan secara umum mengganggu stabilitas social masyarakat di sekitarnya. 3. Norma hokum yang dianggap mengundang multi interpretasi baik secara materi, terlebih pada tingkatan implementasi, kemudian kaitan dengan profesionalitas aparat penegak hokum yang masih lemah. 4. Benturan yang keras dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga mengundang reaksi keras dari umat yang taat beragama. 5. Pengaruh perjudian terhadap etos kerja masyarakat dan etos maasyarakat Bandung. B.
TUJUAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan tentang masalah perjudian.
C.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu pengungkapan realitas tanpa melakukan pengukuran yang baku dan pasti, melalui studi pustaka dan observasi. D.
HASIL ANALISIS
Strategi Penanganan Perjudian di Kota Bandung : 1. Perlu adanya peraturan daerah yang sesuai dan mengacu pada peraturan diatasnya. 2. Kebijakan walikota yang mendukung implementasi peraturan sangat strategis sebagai penegasan. 3. Sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat lebih intensif dan optimal. 4. Meningkatkan efektifitas penegakan hokum, melalui penerapan hokum secara adil dan tanpa pandang bulu. 5. Meningkatkan etos kerja masyarakat dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pemberantasan perjudian. 6. Mencegah dan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk melakukan perjudian. 7. Peningkatan kualitas SDM aparat penegakan hokum secara professional dan disiplin. 8. Adanya penghargaan bagi aparat penegak hokum yang berprestasi. 9. Pengawasan terhadap penegak hokum. 10. Lokalisasi perjudian dengan berbagi aturan yang ketat. 11. Memberikan solusi atas pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. 12. Meningkatkan dan mendorong aktivitas masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. 13. Meningkatkan
peran
lembaga
keagamaan,
ormas,
kepemudaan
untuk
memfasilitasi masyarakat mencegah maraknya perjudian. 14. Sosialisasi peraturan pelarangan perjudian. E.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan : 1. Berdasarkan hasil penelitian, perjudian di Kota Bandung terdiri dari judi kasino dan judi buntut, yang menyebabkan tingkat kerawanan pada seksor social, hokum, ekonomi dan agama.
2. Tidak adanya keselarasan makna hokum yang membahas persoalan perjudian antara KUHP Pasal 303 UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981 serta Perda No 3 Tahun 2005. 3. Lemahnya penegakan hokum perjudian di dalam masyarakat. 4. Kurangnya sosialisasi peraturan perjudian di masyarakat. 5. Dorongan untuk memberantas perjudian di Kota Bandung terhambat oleh keanekaragaman etnis dan agama yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi masalah perjudian. Rekomendasi : 1. Perlu adanya penyelarasan hokum antara Perda No. 3 Tahun 2005 tentang K3 dengan KUHP Pasal 303 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. 2. Perda ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis. 3. Mendorong kinerja aparat penegak hokum untuk lebih optimal dalam menangani perjudian. 4. Memperketat izin penyelenggaraan perjudian. 5. Perlu alternative solusi untuk memperluas kesempatan kerja guna mengatisipasi lonjakan pengangguran pasca pemberantasan perjudian. 6. Optimalisasi peran dan fungsi Kesbanglinmas dalam mengayomi aktivitas ormas, OKP dan LSM sebagai organisasi mitra pemerintah dalam menangani masalah perjudian. 7. Proses sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perjudian kepada masyarakat, meliputi : a. Kerjasama DPRD dengan Pemkot b. Sosialisasi pada Instansi terkait. c. Sosialisasi pada masyarakat umum.
