Rindu Menjadi Bangsa Terhormat

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

Kerinduan yang satu ini memang bukan sekadar rindu biasa, namun kerinduan yang sangat mulia: rindu menjadi bangsa terhormat. Dan kendati diungkapkan secara terbuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi sejatinya merupakan kerinduan dari setiap anak bangsa. Saat berbicara dalam perayaan ulang tahun ketujuh Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Jakarta beberapa waktu lalu, presiden menekankan pentingnya persatuan dan kerja keras untuk membuat bangsa Indonesia lebih terhormat. Menurut presiden, salah satu cara aktualisasi atau perwujudan nasioalisme dan patriotisme saat ini adalah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada sepuluh langkah yang harus diambil untuk membuat Indonesia lebih terhormat di mata internasional, antara lain meningkatkan pendapatan rakyat sehingga terhindar dari kemiskinan. Sebuah bangsa dikatakan terhormat, kata Presiden, adalah jika rakyatnya punya taraf hidup yang layak, bebas dari kemiskinan yang ekstrem, karena akan sangat tidak terhormat jika mayoritas penduduk Indonesia miskin bahkan mencapai kemiskinan yang absolut. Oleh karena itu, ke depan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat, program pengentasan kemiskinan perlu dilakukan terus-menerus. Hal ini bisa dilakukan, apabila semua pihak mengambil bagian untuk mengurangi kemiskinan. Langkah kedua untuk menjadikan bangsa lebih terhormat adalah menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat, bukan suasana yang liar, yang sarat dengan kejahatan, kekerasan, konflik, gangguan keamanan dan lain-lain. Ketiga, menjadikan Indonesia negara yang demokratis, karena kebebasan akan membuat Indonesia semakin terhormat, namun dengan tetap mentaati peraturan, pranata sosial dan pranata hukum yang ada. Keempat, Indonesia akan lebih terhormat apabila ekonomi nasional juga ekonomi seluruh daerah makin baik dan tumbuh berkelanjutan, dan tidak memiliki utang dalam jumlah yang besar. Langkah kelima, kata Presiden, kehormatan akan muncul apabila Indonesia memiliki pemerintah yang baik, melaksanakan good governance, yang memahami persoalan rakyat, terbuka dan bebas dari korupsi serta berbagai penyimpangan. Karena itu presiden mengimbau agar pemerintah baik pusat maupun daerah mewujudkan kepemerintahan yang lebih baik. Langkah keenam, Indonesia harus memiliki pengelolaan lingkungan yang baik seperti tidak lagi menjadi eksportir asap setiap musim kemarau, karena Indonesia akan dinilai tidak pandai mengelola lingkungan dan mendapat nilai jelek di mata negara lain. Langkah ketujuh, adalah jika seluruh wilayah Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan langkah ke delapan adalah meningkatkan pencapaian ‘millenium development goals‘ dengan mengupayakan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Langkah kesembilan adalah meningkatkan prestasi olahraga nasional. Sebab jika prestasi olahraga Indonesia baik, maka nama Indonesia akan semakin terkenal dan terhormat. Sedangkan langkah ke-10, untuk menjadi negara terhormat Indonesia harus berperan aktif dalam hubungan internasional dengan tidak hanya memikirkan kondisi negara sendiri tetapi juga memikirkan kondisi dunia, sesuai dengan Undang Undang Dasar. Kesepuluh langkah itu, kata Presiden, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang terhormat, sehingga meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Namun tentu saja, mewujudkan "kehormatan" itu bukanlah pekerjaan mudah. Butuh kerja keras dan komitmen kuat dari segenap elemen bangsa baik di pusat dan daerah, lembaga kenegaraan, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, pers termasuk juga kaum perempuan. Tanpa adanya komitmen kuat dan dukungan dari seluruh masyarakat, kerinduan untuk menjadi bangsa terhormat akan tetap menjadi kerinduan yang tak berkesudahan**.

RANA

Saat ini dunia pertelevisian tampaknya mengalami penurunan signifikan dalam memberikan stimulasi atau edukasi yang baik kepada penontonnya. Para praktisi teve seakan lebih mementingkan rating daripada dampak yang akan timbul di masyarakat akibat tayangan tersebut. Contoh paling mudah adalah sinetron. Sinetron dengan rating tinggi pasti akan selalu diperpanjang masa tayangnya, padahal belum tentu efek sinetron itu bagus bagi penonton. Para pekerja teve pasti akan berdalih jika dituding ikut bersalah dalam merusak moral masyarakat Indonesia. Dan tentu saja dengan alasan klise; yang ditayangkan berdasarkan permintaan penonton; tren sinetron dan dalih lainnya. Saya termasuk salah satu penggemar sinetron. Tetapi saya menilai bahwa saat ini tidak ada satu pun sinetron di televisi yang memberikan pendidikan atau stimulasi yang bagus kepada penontonnya. Dari sinetronsinetron yang disajikan, kebanyakan bercerita tentang harta, kekuasaan, percintaan dan dunia khayal. Jika sebuah sinetron ber-setting pendidikan sekali pun, seperti di SD, SMP, maupun SMU, tidak memberikan contoh yang baik terhadap penontonnya. Saya merindukan film seperti “Keluarga Cemara” yang membawa pesan bahwa untuk bahagia tidak harus menjadi kaya harta. Contoh lain adalah tayangan infotainment yang disajikan sepanjang hari, sejak masyarakat bagun tidur, pukul lima pagi sampai tengah malam. Dari segi isinya pun, sama sekali tidak mendidik. Belum lagi “tayangan malam” yang harus lebih diperketat tayangannya. Pihak teve merasa mereka terlepas dari tanggungjawab dengan memberikan kode tertentu bagi setiap tayangan, bahkan menyarankan orangtua untuk mendampingi anaknya jika menonton televisi. Padahal, tidak selalu bisa seperti itu, karena anak pasti akan mencuri-curi jika orangtuanya tidak ada di rumah atau membujuk orangtuanya dengan alasan kurang pergaulan kalau tidak mengikuti gosip atau tayangan tertentu. Misalnya lagi, tayangan adu gulat yang telah mengorbankan beberapa jiwa anakanak. Itulah dampak serius yang harus diperhatikan bagi pihak media televisi maupun pengontrol media pertelevisian. Memang tidak semua tayangan televisi yang memiliki dampak buruk, ada beberapa tayangan yang cukup dirasakan positif, tetapi jika dipersentasekan mungkin sangat kecil angkanya. Saran saya, jika budaya Indonesia masih ingin terjaga, maka media televisi seharusnya mengurangi tayangan yang memberi stimulus jelek dan tidak mendidik. Para pembuat sinetron juga seharusnya membuat ide-ide sinetron baru yang lebih cerdas. Mahestu Wartawati [email protected]

pic: presidensby.info

Kontroversi Poligami

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani, sebagian menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta para pejabat BUMN mengikuti gerak jalan sehat dalam rangka Hari Agraria Nasional, Minggu (10/12) pagi di Silang Monas, Jakarta. (www.presiden-sby.info)

2

Belakangan ini, masalah poligami marak dibicarakan masyarakat. Terlepas dari kontroversi yang ada, saya menyambut gembira tentang rencana revisi peraturan yang ada. Berharap, akan muncul kejelasan tentang hal ini. Saya pribadi menganggap poligami adalah bagian dari aturan agama yang perlu diakomodasi secara adil oleh pemerintah. Hendaknya pemerintah menjelaskan makna dan pengertian poligami secara jelas kepada masyarakat. Mulai dari aturan terperinci dari berbagai sudut pandang sampai kepada pemahaman agama tentangnya. Sehingga masalah ini tidak menjadi bahan olok-olok ataupun menjadi alasan pembenaran bagi para lelaki “hidung belang” yang menjadikan poligami sebagai tameng dari perbuatan nakal mereka. Sekaligus saya juga menyayangkan banyaknya pihak yang mempolitisasi masalah ini

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pracetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

desain cover: ahas. foto: goen

Rindu Menjadi Bangsa Terhormat

Tayangan Teve Kurang Mendidik

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

dengan membabi buta. Opini yang muncul kebanyakan bersifat emosional dan tanpa menggunakan rasio yang jelas. Hendaknya ditimbang secara proporsional dan adil. Sekaligus saya meminta kepada pemerintah agar turut mencarikan jalan keluar dari banyaknya kasus sosial yang muncul di masyarakat, semisal prostitusi, media porno dan sebagainya. Jika dulu pemerintah berhasil dengan gerakan basmi perjudian, maka bukan tak mungkin pemerintah akan berhasil pula dengan gerakan basmi percabulan. [email protected] Pembaca KomunikA, Padang

Edisi 19/Tahun II/Desember 2006

KOMUNIKA


3

KOMUNIKA

4


KOMUNIKA


5

KOMUNIKA

8


KOMUNIKA


9

KOMUNIKA

10


KOMUNIKA

LINTAS LEMBAGA

Departemen Komunikasi dan Informatika

Perlu Lembaga Memadai Untuk Amankan Infrastruktur Internet Dalam pengamanan infrastruktur internet perlu adanya suatu wadah atau lembaga dan fasilitas yang memadai yang diselenggarakan bersama antara pemerintah dan seluruh komunitas Internet sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini diungkapkan Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar. Menurutnya, masalah keamanan infrastruktur internet nasional telah lama menjadi perhatian khusus komunitas dan pemerintah. Diakuinya, akibat penyalahgunaan fasilitas infrastruktur internet telah menimbulkan kerugian teknis, ekonomi dan citra bangsa. Untuk itu diperlukan wadah atau lembaga untuk mencegah penyalagunaan infrastruktur internet yang disebut ID-SIRTII, dimana wadah ini dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan anggotanya dari unsur aparat pemerintah termasuk penegak hukum, pakar, akademisi, praktisi dan professional terkait. “Tapi meskipun dibentuk menteri dan di biayai oleh negara, namun ID-SIRTII ini adalah sebuah lembaga yang independen yang mengutamakan kepentingan publik. Nantinya akan bekerjasama dengan berbagai lembaga sejenis melalui saluran formal antar pemerintahan,” Jelasnya. (www.bipnewsroom.info/T.Goes/Kus/id)

Departemen Perdagangan Bantuan UKM Perikanan Dalam EPA Indonesia-Jepang Menteri Perdagangan Dr. Marie Pangestu mengatakan di dalam EPA (Economic Partnership Agreement/Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang) juga telah dirancang bantuan untuk Usaha Kecil dan Menengah perikanan dan udang serta pengembangan pasar induk dan pemasaran produk Indonesia ke Jepang. Sementara itu staf ahli Menteri Perdagangan khusus bidang Kerjasama Internasional Halida Miljani SH mengatakan yang penting bagi Indonesia adalah peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang, disamping meningkatkan daya tarik investasi di hilir (downstream untuk olahan bahan baku). Halida mengatakan,EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, seperti di area standardisasi produk dan testing serta kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman, peningkatan kapasitas di bidang energi, industri, pertanian, promosi ekspor dan investasi serta pengembangan UKM. Halida mengambil contoh sektor barang yang memperoleh keuntungan dari EPA, seperti produk kayu yang diharapkan dapat meningkatkan industri perkayuan di

Indonesia, akan mendapat penghapusan bea masuk sebagian produk kayu ke pasar Jepang, serta penghapusan eskalasi tarif dimana semula semakin tinggi tingkat prosesing semakin tinggi tarif impor yang dikenakan. Di sektor jasa Halida mengatakan komitmen di bidang jasa tenaga kerja yang diperoleh Indonesia dari Jepang akan memberi peluang pengiriman tenaga kerja terampil di sektor kesehatan seperti juru rawat, pekerja di sektor pariwisata, pelaut dan konstruksi. Dia berharap, hasil EPA dan paket kebijakan investasi lain yang sedang dilakukan pemerintah akan menjadi kerangka hukum baru dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti. (www.bipnewsroom.info/mnr/id)

Kementerian Koordinasi KUKM Distribusi kompor Gas 2007 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Surya Dharma Ali mengatakan, pendistribusian kompor gas ke masyarakat dalam rangka program pengalihan pemakaian minyak tanah ke elpiji akan dimulai sekitar Maret – April 2007. ”Sekitar Maret – April kompor gas itu sudah bisa didistribusikan ke masyarakat,” kata Surya Dharma Ali.Adapun daerah yang akan mendapatkan kompor gas gratis sebanyak 400.000 unit tersebut meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dirinya menilai program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji ini merupakan kebijakan pemerintah yang tepat, mengingat belakangan ini sering terjadi kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah. Mengenai kemungkinan Pertamina akan menaikan harga elpijinya, Surya Dharma mengatakan pengunaan bahan bakar gas tetap lebih murah dibanding minyak tanah, karena perbandingannya 1:3 (satu kilo gram gas sebanding dengan tiga liter minyak tanah). (www.bipnewsroom.info/mul/toeb)

Departemen Pertanian Ekspor Produk Pertanian Harus Sesuai Standar Mutu Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan apabila ingin meningkatkan ekspor hasil pertanian, maka persyaratan mutu dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang selalu berkembang harus diikuti. "Tanpa memenuhi persyaratan standar mutu dan SPS ini mustahil pelaku agribisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen menembus pasar ekspor," kata Mentan. Mutu produk pertanian Indonesia, menurut Mentan, nampaknya masih menjadi kendala di pasaran internasional, karena konsumen di luar negeri cenderung menuntut persyaratan standar mutu yang lebih baik. Mentan menghimbau kepada pelaku agrobisnis untuk lebih menekuni, mencermati dan memenuhi persyaratan mutu untuk dapat menangkap kebutuhan konsumen dan meningkatkan ekspor di masa depan. (www.bipnewsroom.info)

Departemen Pendidikan Nasional

Mempermudah Akses Pendidikan Untuk Semua Kalangan Secara menyeluruh kualitas pendidikan nasional dirasa Melalui program PLS ini, masyarakat kurang beruntung masih sangat memprihatinkan. Dapat dilihat dari masih tetap dapat berpartisipasi dalam rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan. Hingga pembangunan. Dengan diberikan P e n d i d i k a n saat ini manajemen pendidikan nasional secara pembekalan pengetahuan dasar dan merupakan salah satu keseluruhan masih bersifat sentralisasi, yang ketrampilan berusaha secara pilar penyokong kualitas menyebabkan kebijakan yang tidak seragam, profesional, peserta didik mampu suatu bangsa. Kualitas sumber sehingga tidak dapat mengakomodasi perbedaan daya manusia tergantung dari mengembangkan diri dan minimal kepentingan daerah, sekolah-sekolah dan peserta sistem pendidikan yang dapat menciptakan lapangan dibentuk.Selain pemerintah, didik. pekerjaan untuk dirinya sendiri dan pendidikan juga merupakan Melalui Departemen Pendidikan Nasional, anggota keluarganya. tanggung jawab pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem Pendidikan berbasis masyarakat ini masyarakat. pendidikan nasional, merancang kurikulum pendidikan menjadi tangung jawab bersama sebagai dan meng-create tenaga pengajar berkualitas. Melalui upaya membebaskan Indonesia dari buta program pendidikan wajib 9 tahun diharapkan dapat huruf dan upaya menuntaskan Wajib Belajar mengentaskan buta huruf dan menciptakan suatu Pendidikan Dasar 9 tahun. ketrampilan yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Program BOS Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Program PLS kesepakatan internasional, seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu memberikan Memperoleh pendidikan adalah hak semua masyarakat, pendidikan yang merata pada semua anak, laki-laki dan begitu pula bagi anak-anak yang kurang beruntung perempuan, minimal jenjang pendidikan dasar. (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, Melalui pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada minoritas dan berada di daerah konflik, termasuk juga anaktahun 2005, dan masih terkait dengan wajib belajar 9 tahun, anak jalanan) juga berhak memperoleh pendidikan yang pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan sama minimal 9 tahun wajib belajar.Terkait permasalahan Operasional Sekolah (BOS). tersebut, Depdiknas menerapkan alternatif layanan Seluruh sekolah swasta dan negeri berhak mengajukan pendidikan, antarlain dengan membentuk Sekolah atau Bantuan Operasional Sekolah ini, dengan kriteria tertentu. Madrasah kecil dengan satu guru, membangun sistem Dengan BOS iuran sekolah yang dibebankan pada siswa akan tutorial/guru berkunjung ke kelompok komunitas belajar, lebih ringan atau bahkan mungkin pungutan iuran tersebut membangun SD Pamong, SD-MI terpadu, belajar kelas di hapuskan. Dengan semakin murahnya biaya belajar, maka jauh, serta mengembangkan SLTP-MTs Terbuka, dan semua kalangan masyarakat mendapatkan kesempatan yang mengembangkan program pembinaan pendidikan luar sama dalam mencapai cita-citanya. (dw) sekolah (PLS).

Wajah Kita

TIK Ibu Banyak orang yang bilang peran sosial seorang perempuan ketika sudah menikah akan berkurang. Beban tugas besar di lingkungan rumah tangga dan berbagai persoalan pelik senantiasa membayangi persepsi perempuan muda yang akan menikah. Lantaran ketakutan tak beralasan, aktivitasnya di luar rumah akan berkurang, kesibukan dan rutinitas kegiatan rumah tangga yang seolah tak pernah ada habisnya. Tak heran, di negara-negara maju, banyak perempuan tidak memilih untuk menikah dan menjadi ibu. Kalaupun ada yang memilih menjadi ibu pada akhirnya ia cukup mencatatkan diri dalam program adopsi anak, sekadar memenuhi naluri alami perempuan untuk membagi kasih sayang kepada anak-anaknya. *** Posisi ibu, dalam konteks budaya Indonesia menempati posisi terhormat, terlebih dalam praktek budaya matrilineal yang kerap dijumpai di beberapa daerah. Namun demikian praktek kultural ini tak selamanya sama. Banyak aktivitas yang seolah meminggirkan peran sosial perempuan. Sehingga menimbulkan "beban ganda" yang mesti ditanggung. Alih-alih malah mengancam keselamatan jiwa perempuan. Ada sebuah peristiwa yang dialami seorang perempuan di sebuah desa lokasi KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kala itu hari menjelang ashar, datang seorang ibu dengan wajah pilu. Ia meminta bantuan anak mahasiswa dari fakultas kedokteran untuk membantu persalinan pertama, Isah, anak perempuannya yang berusia 14 tahun. Menurut sang ibu itu, tanda-tanda akan melahirkan sudah dimulai sejak sehari sebelumnya. Segala usaha sudah dilakukan oleh sang dukun, akan tetapi hingga hari berikutnya, si bayi tak juga mau keluar. Akhirnya sang dukun menyerah. Setelah dilakukan pemeriksaan seadanya, akhirnya para mahasiswa itu hanya bisa menganjurkan untuk membawa Isah ke Puskesmas terdekat. Hal tersebut dikarenakan tekanan darahnya yang tinggi dan tenaganya sudah lemah. Mereka pun berembug dengan Ahmad, suami Isah, yang juga masih muda usia-nya. Sementara, ayah dan sesepuh desa berusaha mencari jalan keluar, namun terbentur pada kondisi fisik desa yang sangat terpencil di lereng gunung dan tidak adanya angkutan umum. Akhirnya diputuskan untuk menandu Isah berjalan malam hari sejauh 9 km menuju Puskesmas di kota kecamatan. Menjelang berangkat, sang ayah tiba-tiba memutuskan untuk tidak membawa anak perempuannya itu. Alasannya segala sesuatunya sudah di atur oleh Tuhan. Jika Tuhan menghendaki Isah selamat dalam melahirkan, maka ia akan selamat. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, maka itu adalah jalan terbaik buat Isah. Paginya, anak-anak mahaiswa itu memperoleh kabar bahwa Isah telah mengalami “takdir”, berpulang ke rahmatullah. Memang, sekalipun dalam konteks budaya matrilineal, prakteknya suara laki-laki jauh lebih didengar. Padahal cara berpikir yang berbeda antara laki–laki dan perempuan menghasilkan cara penilaian yang berbeda juga dalam menilai atau memandang suatu masalah. Ketakutan akan ilustrasi diatas juga kerap membayangi para perempuan muda yang akan memasuki jalan pernikahan. Namun kata ibuku, “Tidak usah terlalu risau karena terlahir jadi perempuan. Sebab perempuan sesungguhnya adalah suatu anugerah Tuhan kepada manusia pilihannya. Menjadi perempuan berarti ikut menjadi penentu penerus kehidupan manusia”. Itulah sang ibu, yang bisa menyikapi masalah dan peristiwa dari kacamata berbeda. Tak bisa dinalar namun memiliki sebuah "logika" tersendiri dan jarang bisa dipahami oleh para laki-laki. (f)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


11

pic : sastra-um.ac.id

Kendala penglihatan tak lagi menjadi masalah dalam penggunaan perangkat teknologi informasi (TI). Kini, para tuna netra siap mengikuti perkembangan di tengah semakin mudahnya akses terhadap teknologi. formasi via internet, berkomunikasi dengan email, serta membuat blog pribadi. Dan bukan tak mungkin berbagai profesi semisal penulis, penerjemah, tele-marketer, humas, dosen/guru, komposer musik, penerjemah dan lainnya dapat pula mereka kerjakan. “Jika tunanetra memiliki akses yang baik ke ICT, akan ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Tuna netra lebih mandiri dan produktif dalam kehidupan mereka, dan ICT menjadi anugerah. Tapi, jika tunanetra tidak memiliki akses ke ICT, mereka akan tertinggal dan ditinggalkan, dan kehadiran ICT pun akan menjadi musibah,” kata Aria. Namun, sayang seribu sayang, perangkat lunak yang biasa digunakan harganya masih terbilang tinggi untuk kocek orang Indonesia, mencapai $US 1.200 (sekitar Rp12 juta bila kurs $1 = Rp.10.000) untuk install di dua komputer. Itupun hanya dapat dibeli di distributor alat bantu tunanetra alias tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran. “ Software -nya memang ada, tapi tidak terjangkau banyak kalangan tuna netra. Mereka paling bisa menggunakannya hanya di lembaga-lembaga tertentu saja,” papar Aria.

Dibantu Screen Reader Adalah aplikasi TTS : Texts-to-Speechs atau biasa dikenal dengan screen reader yang membantu para tuna netra ini berkomputer ria. Perangkat lunak yang dapat membacakan semua tampilan berbentuk teks pada layar monitor. Dengan bantuan software ini, semua tombol yang ada di keyboard akan berbunyi jika ditekan. Kejelian dalam mendengar suara dan menghafal letak huruf menjadi kunci utama dalam mempelajarinya. “Untuk memudahkan para tuna netra, kami menggunakan metode mengetik 10 jari,” jelas Aria Indrawati, kepala bagian humas organisasi sosial mitranetra yang juga terlibat aktif dalam pengajaran komputer dan huruf braille pada para tuna netra di wilayah Jakarta. Dengan bermodal bisa akses ke komputer, kini tak sedikit tuna netra yang ngebut meneruskan studinya. Pengerjaan tugas kuliah dan menulis skripsi mandiri sudah dapat dilakukan. Bahkan mereka pun dapat mencari in-

Pengembangan Perangkat Lunak Untuk itu tentu saja berbagai upaya harus dilakukan. Kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dengan pemerintah semisal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), (Riset dan Teknologi) Ristek dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) juga terus dilakukan. Minimal menghasilkan screen reader berbahasa Indonesia yang, jika tidak dapat diperoleh secara cuma-cuma, setidaknya dapat terjangkau oleh para tuna netra di negeri ini. Saat ini, tak banyak yang melakukan penelitian di bidang teknologi informasi bagi kalangan tuna netra. Padahal menurut Deputi Menristek, Richard Mengko, dananya sudah tersedia. Tak kurang dari Rp50 miliar per tahun digelontorkan untuk dana insentif riset, termasuk penelitian TI bagi tuna netra. “Kalau yang mengembangkannya saja tidak ada, bagaimana? Ibarat bensin tanpa mesin,” kata Richard beberapa waktu lalu. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuka akses seluas-luasnya antara tuna netra dan komputer. Berbagai perangkat yang mendukung interaksi tersebut harus segera diwujudkan. Mengingat, komputer tidak akan berubah

pic: bank image

Anis (18) tampak tak terusik dengan banyaknya orang yang hilir mudik di laboraturium komputer Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna, Bandung. Tangannya sibuk menekan deretan tuts keyboard komputer, sesekali ia mengernyitkan dahi. Mencoba untuk fokus pada suara yang berasal dari sepasang loud speker kecil komputer. Siswi SLB A Wyata Guna ini memang tak dapat melihat barisan kata yang tampil di layar monitor, namun telinganya cukup tajam untuk sekadar mendengar suara, sebagai alat bantunya dalam menggunakan komputer. Mungkin banyak yang heran sekaligus bertanya, bagaimana mungin komputer menjadi cukup familiar bagi para tuna netra. Bukan merendahkan, bagaimana bisa? Tapi begitulah kira-kira. Hambatan cacat fisik bukan lagi menjadi masalah bagi mereka. Berbekal semangat pantang menyerah plus bantuan seperangkat piranti lunak hasil dari kemajuan teknologi, mereka kini siap melaju mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

melainkan hanya aplikasinya saja. Jika akses tuna netra semakin terbuka, bukan tak mungkin mereka mampu merambah aplikasi lain yang lebih rumit. Melaju Dengan Open Source Niatan pengembangan aplikasi bagi tuna netra bukan asal bicara saja. Setidaknya begitu yang dikatakan Menristek Kusmayanto Kadiman. Dengan tingkat kebutaan sebesar 0,1 persen per tahun –dalam semenit, empat orang mengalami gangguan penglihatan - , ditambah lagi data Departemen Kesehatan yang menyatakan 10 persen dari 66 juta anak-anak di Indonesia mempunyai masalah ketidakmampuan refraksi, pengguna komputer dari kalangan penyandang tuna netra, cukup signifikan. Pemerintah akan lebih mengedepankan penelitian dan pengembangan aplikasi yang berbasis Open Source Software. IGOS atau Indonesia Goes Open Source adalah program nasional penggunaan software legal berbasis open source. Program ini ditujukan sebagai alternatif piranti lunak dengan biaya rendah demi mengurangi penggunaan software bajakan. “Kegiatan penelitian yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah penelitian saudara Arry Akhmad Arman,” ujar Kusmayanto beberapa waktu lalu. Peneliti muda dari Institut Teknologi Bandung tersebut tengah mengembangkan Text to Speech (TTS) dalam dialek dan Bahasa Indonesia. Melalui piranti bernama Oralinux, aplikasi Open Source Software, impian para tuna netra Indonesia akan segera terwujud. Tapi tentu saja, bila masyarakat ikut mendukung program Open Source dengan cara terus menggunakannya. Pintu pemerintah telah terbuka, lantas apalagi yang ditunggu. Wahai para pembuat aplikasi Open Source, saudara kita menunggu kiprah kalian dalam pengembangan aplikasi untuk tuna netra.(dan)

Cetak File Braille Dari Internet Belajar bukan lagi perkara sulit untuk para tuna netra. Terbatasnya cetakan buku dengan huruf braille tampaknya tak bisa lagi dijadikan alasan. Kemudahan teknologi telah memutus rantai masalah yang ada selama ini. Cetak file Braille via internet mudah, cepat dan tentu saja, gratis. Salah satu web yang menyediakan file buku-buku umum berbaku huruf braille adalah KEBI Online atau yang biasa dikenal dengan KOmunitas Elektronik Braille Indonesia. Di web dengan alamat www.mitranetra.or.id tersebut tersedia ratusan file braille yang siap cetak dengan standar baku. Mulai dari buku panduan wartawan semisal "9 Elemen Jurnalisme" karya Bill Kovach, hingga "English Grammar" yang biasa dipakai lembaga pendidikan bahasa. Cara mendapatkannya pun relatif mudah. Tinggal unduh program dan file dari website, dan kemudian cetak, semudah itu. Atau bisa pesan langsung dengan mengisi formulir yang ada. Buku siap dikirim dengan segera. Saat ini, tak kurang dari 87 lembaga pendidikan tuna netra dan ratusan dan bahkan ribuan tuna netra yang sudah memanfaatkan layanan file braille ini. So, gabung..dan nikmati layanannya. (dan)

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

Kerinduan yang satu ini memang bukan sekadar rindu biasa, namun kerinduan yang sangat mulia: rindu menjadi bangsa terhormat. Dan kendati diungkapkan secara terbuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi sejatinya merupakan kerinduan dari setiap anak bangsa. Saat berbicara dalam perayaan ulang tahun ketujuh Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Jakarta beberapa waktu lalu, presiden menekankan pentingnya persatuan dan kerja keras untuk membuat bangsa Indonesia lebih terhormat. Menurut presiden, salah satu cara aktualisasi atau perwujudan nasioalisme dan patriotisme saat ini adalah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada sepuluh langkah yang harus diambil untuk membuat Indonesia lebih terhormat di mata internasional, antara lain meningkatkan pendapatan rakyat sehingga terhindar dari kemiskinan. Sebuah bangsa dikatakan terhormat, kata Presiden, adalah jika rakyatnya punya taraf hidup yang layak, bebas dari kemiskinan yang ekstrem, karena akan sangat tidak terhormat jika mayoritas penduduk Indonesia miskin bahkan mencapai kemiskinan yang absolut. Oleh karena itu, ke depan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat, program pengentasan kemiskinan perlu dilakukan terus-menerus. Hal ini bisa dilakukan, apabila semua pihak mengambil bagian untuk mengurangi kemiskinan. Langkah kedua untuk menjadikan bangsa lebih terhormat adalah menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat, bukan suasana yang liar, yang sarat dengan kejahatan, kekerasan, konflik, gangguan keamanan dan lain-lain. Ketiga, menjadikan Indonesia negara yang demokratis, karena kebebasan akan membuat Indonesia semakin terhormat, namun dengan tetap mentaati peraturan, pranata sosial dan pranata hukum yang ada. Keempat, Indonesia akan lebih terhormat apabila ekonomi nasional juga ekonomi seluruh daerah makin baik dan tumbuh berkelanjutan, dan tidak memiliki utang dalam jumlah yang besar. Langkah kelima, kata Presiden, kehormatan akan muncul apabila Indonesia memiliki pemerintah yang baik, melaksanakan good governance, yang memahami persoalan rakyat, terbuka dan bebas dari korupsi serta berbagai penyimpangan. Karena itu presiden mengimbau agar pemerintah baik pusat maupun daerah mewujudkan kepemerintahan yang lebih baik. Langkah keenam, Indonesia harus memiliki pengelolaan lingkungan yang baik seperti tidak lagi menjadi eksportir asap setiap musim kemarau, karena Indonesia akan dinilai tidak pandai mengelola lingkungan dan mendapat nilai jelek di mata negara lain. Langkah ketujuh, adalah jika seluruh wilayah Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan langkah ke delapan adalah meningkatkan pencapaian ‘millenium development goals‘ dengan mengupayakan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Langkah kesembilan adalah meningkatkan prestasi olahraga nasional. Sebab jika prestasi olahraga Indonesia baik, maka nama Indonesia akan semakin terkenal dan terhormat. Sedangkan langkah ke-10, untuk menjadi negara terhormat Indonesia harus berperan aktif dalam hubungan internasional dengan tidak hanya memikirkan kondisi negara sendiri tetapi juga memikirkan kondisi dunia, sesuai dengan Undang Undang Dasar. Kesepuluh langkah itu, kata Presiden, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang terhormat, sehingga meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Namun tentu saja, mewujudkan "kehormatan" itu bukanlah pekerjaan mudah. Butuh kerja keras dan komitmen kuat dari segenap elemen bangsa baik di pusat dan daerah, lembaga kenegaraan, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, pers termasuk juga kaum perempuan. Tanpa adanya komitmen kuat dan dukungan dari seluruh masyarakat, kerinduan untuk menjadi bangsa terhormat akan tetap menjadi kerinduan yang tak berkesudahan**.

RANA

Saat ini dunia pertelevisian tampaknya mengalami penurunan signifikan dalam memberikan stimulasi atau edukasi yang baik kepada penontonnya. Para praktisi teve seakan lebih mementingkan rating daripada dampak yang akan timbul di masyarakat akibat tayangan tersebut. Contoh paling mudah adalah sinetron. Sinetron dengan rating tinggi pasti akan selalu diperpanjang masa tayangnya, padahal belum tentu efek sinetron itu bagus bagi penonton. Para pekerja teve pasti akan berdalih jika dituding ikut bersalah dalam merusak moral masyarakat Indonesia. Dan tentu saja dengan alasan klise; yang ditayangkan berdasarkan permintaan penonton; tren sinetron dan dalih lainnya. Saya termasuk salah satu penggemar sinetron. Tetapi saya menilai bahwa saat ini tidak ada satu pun sinetron di televisi yang memberikan pendidikan atau stimulasi yang bagus kepada penontonnya. Dari sinetronsinetron yang disajikan, kebanyakan bercerita tentang harta, kekuasaan, percintaan dan dunia khayal. Jika sebuah sinetron ber-setting pendidikan sekali pun, seperti di SD, SMP, maupun SMU, tidak memberikan contoh yang baik terhadap penontonnya. Saya merindukan film seperti “Keluarga Cemara” yang membawa pesan bahwa untuk bahagia tidak harus menjadi kaya harta. Contoh lain adalah tayangan infotainment yang disajikan sepanjang hari, sejak masyarakat bagun tidur, pukul lima pagi sampai tengah malam. Dari segi isinya pun, sama sekali tidak mendidik. Belum lagi “tayangan malam” yang harus lebih diperketat tayangannya. Pihak teve merasa mereka terlepas dari tanggungjawab dengan memberikan kode tertentu bagi setiap tayangan, bahkan menyarankan orangtua untuk mendampingi anaknya jika menonton televisi. Padahal, tidak selalu bisa seperti itu, karena anak pasti akan mencuri-curi jika orangtuanya tidak ada di rumah atau membujuk orangtuanya dengan alasan kurang pergaulan kalau tidak mengikuti gosip atau tayangan tertentu. Misalnya lagi, tayangan adu gulat yang telah mengorbankan beberapa jiwa anakanak. Itulah dampak serius yang harus diperhatikan bagi pihak media televisi maupun pengontrol media pertelevisian. Memang tidak semua tayangan televisi yang memiliki dampak buruk, ada beberapa tayangan yang cukup dirasakan positif, tetapi jika dipersentasekan mungkin sangat kecil angkanya. Saran saya, jika budaya Indonesia masih ingin terjaga, maka media televisi seharusnya mengurangi tayangan yang memberi stimulus jelek dan tidak mendidik. Para pembuat sinetron juga seharusnya membuat ide-ide sinetron baru yang lebih cerdas. Mahestu Wartawati [email protected]

pic: presidensby.info

Kontroversi Poligami

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani, sebagian menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta para pejabat BUMN mengikuti gerak jalan sehat dalam rangka Hari Agraria Nasional, Minggu (10/12) pagi di Silang Monas, Jakarta. (www.presiden-sby.info)

2

Belakangan ini, masalah poligami marak dibicarakan masyarakat. Terlepas dari kontroversi yang ada, saya menyambut gembira tentang rencana revisi peraturan yang ada. Berharap, akan muncul kejelasan tentang hal ini. Saya pribadi menganggap poligami adalah bagian dari aturan agama yang perlu diakomodasi secara adil oleh pemerintah. Hendaknya pemerintah menjelaskan makna dan pengertian poligami secara jelas kepada masyarakat. Mulai dari aturan terperinci dari berbagai sudut pandang sampai kepada pemahaman agama tentangnya. Sehingga masalah ini tidak menjadi bahan olok-olok ataupun menjadi alasan pembenaran bagi para lelaki “hidung belang” yang menjadikan poligami sebagai tameng dari perbuatan nakal mereka. Sekaligus saya juga menyayangkan banyaknya pihak yang mempolitisasi masalah ini

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pracetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

desain cover: ahas. foto: goen

Rindu Menjadi Bangsa Terhormat

Tayangan Teve Kurang Mendidik

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

dengan membabi buta. Opini yang muncul kebanyakan bersifat emosional dan tanpa menggunakan rasio yang jelas. Hendaknya ditimbang secara proporsional dan adil. Sekaligus saya meminta kepada pemerintah agar turut mencarikan jalan keluar dari banyaknya kasus sosial yang muncul di masyarakat, semisal prostitusi, media porno dan sebagainya. Jika dulu pemerintah berhasil dengan gerakan basmi perjudian, maka bukan tak mungkin pemerintah akan berhasil pula dengan gerakan basmi percabulan. [email protected] Pembaca KomunikA, Padang


KOMUNIKA


3

KOMUNIKA

4


KOMUNIKA


5

KOMUNIKA

8


KOMUNIKA


9

KOMUNIKA

10


KOMUNIKA

LINTAS LEMBAGA

Departemen Komunikasi dan Informatika

Perlu Lembaga Memadai Untuk Amankan Infrastruktur Internet Dalam pengamanan infrastruktur internet perlu adanya suatu wadah atau lembaga dan fasilitas yang memadai yang diselenggarakan bersama antara pemerintah dan seluruh komunitas Internet sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini diungkapkan Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar. Menurutnya, masalah keamanan infrastruktur internet nasional telah lama menjadi perhatian khusus komunitas dan pemerintah. Diakuinya, akibat penyalahgunaan fasilitas infrastruktur internet telah menimbulkan kerugian teknis, ekonomi dan citra bangsa. Untuk itu diperlukan wadah atau lembaga untuk mencegah penyalagunaan infrastruktur internet yang disebut ID-SIRTII, dimana wadah ini dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan anggotanya dari unsur aparat pemerintah termasuk penegak hukum, pakar, akademisi, praktisi dan professional terkait. “Tapi meskipun dibentuk menteri dan di biayai oleh negara, namun ID-SIRTII ini adalah sebuah lembaga yang independen yang mengutamakan kepentingan publik. Nantinya akan bekerjasama dengan berbagai lembaga sejenis melalui saluran formal antar pemerintahan,” Jelasnya. (www.bipnewsroom.info/T.Goes/Kus/id)

Departemen Perdagangan Bantuan UKM Perikanan Dalam EPA Indonesia-Jepang Menteri Perdagangan Dr. Marie Pangestu mengatakan di dalam EPA (Economic Partnership Agreement/Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang) juga telah dirancang bantuan untuk Usaha Kecil dan Menengah perikanan dan udang serta pengembangan pasar induk dan pemasaran produk Indonesia ke Jepang. Sementara itu staf ahli Menteri Perdagangan khusus bidang Kerjasama Internasional Halida Miljani SH mengatakan yang penting bagi Indonesia adalah peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang, disamping meningkatkan daya tarik investasi di hilir (downstream untuk olahan bahan baku). Halida mengatakan,EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, seperti di area standardisasi produk dan testing serta kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman, peningkatan kapasitas di bidang energi, industri, pertanian, promosi ekspor dan investasi serta pengembangan UKM. Halida mengambil contoh sektor barang yang memperoleh keuntungan dari EPA, seperti produk kayu yang diharapkan dapat meningkatkan industri perkayuan di

Indonesia, akan mendapat penghapusan bea masuk sebagian produk kayu ke pasar Jepang, serta penghapusan eskalasi tarif dimana semula semakin tinggi tingkat prosesing semakin tinggi tarif impor yang dikenakan. Di sektor jasa Halida mengatakan komitmen di bidang jasa tenaga kerja yang diperoleh Indonesia dari Jepang akan memberi peluang pengiriman tenaga kerja terampil di sektor kesehatan seperti juru rawat, pekerja di sektor pariwisata, pelaut dan konstruksi. Dia berharap, hasil EPA dan paket kebijakan investasi lain yang sedang dilakukan pemerintah akan menjadi kerangka hukum baru dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti. (www.bipnewsroom.info/mnr/id)

Kementerian Koordinasi KUKM Distribusi kompor Gas 2007 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Surya Dharma Ali mengatakan, pendistribusian kompor gas ke masyarakat dalam rangka program pengalihan pemakaian minyak tanah ke elpiji akan dimulai sekitar Maret – April 2007. ”Sekitar Maret – April kompor gas itu sudah bisa didistribusikan ke masyarakat,” kata Surya Dharma Ali.Adapun daerah yang akan mendapatkan kompor gas gratis sebanyak 400.000 unit tersebut meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dirinya menilai program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji ini merupakan kebijakan pemerintah yang tepat, mengingat belakangan ini sering terjadi kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah. Mengenai kemungkinan Pertamina akan menaikan harga elpijinya, Surya Dharma mengatakan pengunaan bahan bakar gas tetap lebih murah dibanding minyak tanah, karena perbandingannya 1:3 (satu kilo gram gas sebanding dengan tiga liter minyak tanah). (www.bipnewsroom.info/mul/toeb)

Departemen Pertanian Ekspor Produk Pertanian Harus Sesuai Standar Mutu Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan apabila ingin meningkatkan ekspor hasil pertanian, maka persyaratan mutu dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang selalu berkembang harus diikuti. "Tanpa memenuhi persyaratan standar mutu dan SPS ini mustahil pelaku agribisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen menembus pasar ekspor," kata Mentan. Mutu produk pertanian Indonesia, menurut Mentan, nampaknya masih menjadi kendala di pasaran internasional, karena konsumen di luar negeri cenderung menuntut persyaratan standar mutu yang lebih baik. Mentan menghimbau kepada pelaku agrobisnis untuk lebih menekuni, mencermati dan memenuhi persyaratan mutu untuk dapat menangkap kebutuhan konsumen dan meningkatkan ekspor di masa depan. (www.bipnewsroom.info)

Departemen Pendidikan Nasional

Mempermudah Akses Pendidikan Untuk Semua Kalangan Secara menyeluruh kualitas pendidikan nasional dirasa Melalui program PLS ini, masyarakat kurang beruntung masih sangat memprihatinkan. Dapat dilihat dari masih tetap dapat berpartisipasi dalam rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan. Hingga pembangunan. Dengan diberikan P e n d i d i k a n saat ini manajemen pendidikan nasional secara pembekalan pengetahuan dasar dan merupakan salah satu keseluruhan masih bersifat sentralisasi, yang ketrampilan berusaha secara pilar penyokong kualitas menyebabkan kebijakan yang tidak seragam, profesional, peserta didik mampu suatu bangsa. Kualitas sumber sehingga tidak dapat mengakomodasi perbedaan daya manusia tergantung dari mengembangkan diri dan minimal kepentingan daerah, sekolah-sekolah dan peserta sistem pendidikan yang dapat menciptakan lapangan dibentuk.Selain pemerintah, didik. pekerjaan untuk dirinya sendiri dan pendidikan juga merupakan Melalui Departemen Pendidikan Nasional, anggota keluarganya. tanggung jawab pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem Pendidikan berbasis masyarakat ini masyarakat. pendidikan nasional, merancang kurikulum pendidikan menjadi tangung jawab bersama sebagai dan meng-create tenaga pengajar berkualitas. Melalui upaya membebaskan Indonesia dari buta program pendidikan wajib 9 tahun diharapkan dapat huruf dan upaya menuntaskan Wajib Belajar mengentaskan buta huruf dan menciptakan suatu Pendidikan Dasar 9 tahun. ketrampilan yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Program BOS Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Program PLS kesepakatan internasional, seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu memberikan Memperoleh pendidikan adalah hak semua masyarakat, pendidikan yang merata pada semua anak, laki-laki dan begitu pula bagi anak-anak yang kurang beruntung perempuan, minimal jenjang pendidikan dasar. (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, Melalui pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada minoritas dan berada di daerah konflik, termasuk juga anaktahun 2005, dan masih terkait dengan wajib belajar 9 tahun, anak jalanan) juga berhak memperoleh pendidikan yang pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan sama minimal 9 tahun wajib belajar.Terkait permasalahan Operasional Sekolah (BOS). tersebut, Depdiknas menerapkan alternatif layanan Seluruh sekolah swasta dan negeri berhak mengajukan pendidikan, antarlain dengan membentuk Sekolah atau Bantuan Operasional Sekolah ini, dengan kriteria tertentu. Madrasah kecil dengan satu guru, membangun sistem Dengan BOS iuran sekolah yang dibebankan pada siswa akan tutorial/guru berkunjung ke kelompok komunitas belajar, lebih ringan atau bahkan mungkin pungutan iuran tersebut membangun SD Pamong, SD-MI terpadu, belajar kelas di hapuskan. Dengan semakin murahnya biaya belajar, maka jauh, serta mengembangkan SLTP-MTs Terbuka, dan semua kalangan masyarakat mendapatkan kesempatan yang mengembangkan program pembinaan pendidikan luar sama dalam mencapai cita-citanya. (dw) sekolah (PLS).

Wajah Kita

TIK Ibu Banyak orang yang bilang peran sosial seorang perempuan ketika sudah menikah akan berkurang. Beban tugas besar di lingkungan rumah tangga dan berbagai persoalan pelik senantiasa membayangi persepsi perempuan muda yang akan menikah. Lantaran ketakutan tak beralasan, aktivitasnya di luar rumah akan berkurang, kesibukan dan rutinitas kegiatan rumah tangga yang seolah tak pernah ada habisnya. Tak heran, di negara-negara maju, banyak perempuan tidak memilih untuk menikah dan menjadi ibu. Kalaupun ada yang memilih menjadi ibu pada akhirnya ia cukup mencatatkan diri dalam program adopsi anak, sekadar memenuhi naluri alami perempuan untuk membagi kasih sayang kepada anak-anaknya. *** Posisi ibu, dalam konteks budaya Indonesia menempati posisi terhormat, terlebih dalam praktek budaya matrilineal yang kerap dijumpai di beberapa daerah. Namun demikian praktek kultural ini tak selamanya sama. Banyak aktivitas yang seolah meminggirkan peran sosial perempuan. Sehingga menimbulkan "beban ganda" yang mesti ditanggung. Alih-alih malah mengancam keselamatan jiwa perempuan. Ada sebuah peristiwa yang dialami seorang perempuan di sebuah desa lokasi KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kala itu hari menjelang ashar, datang seorang ibu dengan wajah pilu. Ia meminta bantuan anak mahasiswa dari fakultas kedokteran untuk membantu persalinan pertama, Isah, anak perempuannya yang berusia 14 tahun. Menurut sang ibu itu, tanda-tanda akan melahirkan sudah dimulai sejak sehari sebelumnya. Segala usaha sudah dilakukan oleh sang dukun, akan tetapi hingga hari berikutnya, si bayi tak juga mau keluar. Akhirnya sang dukun menyerah. Setelah dilakukan pemeriksaan seadanya, akhirnya para mahasiswa itu hanya bisa menganjurkan untuk membawa Isah ke Puskesmas terdekat. Hal tersebut dikarenakan tekanan darahnya yang tinggi dan tenaganya sudah lemah. Mereka pun berembug dengan Ahmad, suami Isah, yang juga masih muda usia-nya. Sementara, ayah dan sesepuh desa berusaha mencari jalan keluar, namun terbentur pada kondisi fisik desa yang sangat terpencil di lereng gunung dan tidak adanya angkutan umum. Akhirnya diputuskan untuk menandu Isah berjalan malam hari sejauh 9 km menuju Puskesmas di kota kecamatan. Menjelang berangkat, sang ayah tiba-tiba memutuskan untuk tidak membawa anak perempuannya itu. Alasannya segala sesuatunya sudah di atur oleh Tuhan. Jika Tuhan menghendaki Isah selamat dalam melahirkan, maka ia akan selamat. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, maka itu adalah jalan terbaik buat Isah. Paginya, anak-anak mahaiswa itu memperoleh kabar bahwa Isah telah mengalami “takdir”, berpulang ke rahmatullah. Memang, sekalipun dalam konteks budaya matrilineal, prakteknya suara laki-laki jauh lebih didengar. Padahal cara berpikir yang berbeda antara laki–laki dan perempuan menghasilkan cara penilaian yang berbeda juga dalam menilai atau memandang suatu masalah. Ketakutan akan ilustrasi diatas juga kerap membayangi para perempuan muda yang akan memasuki jalan pernikahan. Namun kata ibuku, “Tidak usah terlalu risau karena terlahir jadi perempuan. Sebab perempuan sesungguhnya adalah suatu anugerah Tuhan kepada manusia pilihannya. Menjadi perempuan berarti ikut menjadi penentu penerus kehidupan manusia”. Itulah sang ibu, yang bisa menyikapi masalah dan peristiwa dari kacamata berbeda. Tak bisa dinalar namun memiliki sebuah "logika" tersendiri dan jarang bisa dipahami oleh para laki-laki. (f)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


11

pic : sastra-um.ac.id

Kendala penglihatan tak lagi menjadi masalah dalam penggunaan perangkat teknologi informasi (TI). Kini, para tuna netra siap mengikuti perkembangan di tengah semakin mudahnya akses terhadap teknologi. formasi via internet, berkomunikasi dengan email, serta membuat blog pribadi. Dan bukan tak mungkin berbagai profesi semisal penulis, penerjemah, tele-marketer, humas, dosen/guru, komposer musik, penerjemah dan lainnya dapat pula mereka kerjakan. “Jika tunanetra memiliki akses yang baik ke ICT, akan ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Tuna netra lebih mandiri dan produktif dalam kehidupan mereka, dan ICT menjadi anugerah. Tapi, jika tunanetra tidak memiliki akses ke ICT, mereka akan tertinggal dan ditinggalkan, dan kehadiran ICT pun akan menjadi musibah,” kata Aria. Namun, sayang seribu sayang, perangkat lunak yang biasa digunakan harganya masih terbilang tinggi untuk kocek orang Indonesia, mencapai $US 1.200 (sekitar Rp12 juta bila kurs $1 = Rp.10.000) untuk install di dua komputer. Itupun hanya dapat dibeli di distributor alat bantu tunanetra alias tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran. “ Software -nya memang ada, tapi tidak terjangkau banyak kalangan tuna netra. Mereka paling bisa menggunakannya hanya di lembaga-lembaga tertentu saja,” papar Aria.

Dibantu Screen Reader Adalah aplikasi TTS : Texts-to-Speechs atau biasa dikenal dengan screen reader yang membantu para tuna netra ini berkomputer ria. Perangkat lunak yang dapat membacakan semua tampilan berbentuk teks pada layar monitor. Dengan bantuan software ini, semua tombol yang ada di keyboard akan berbunyi jika ditekan. Kejelian dalam mendengar suara dan menghafal letak huruf menjadi kunci utama dalam mempelajarinya. “Untuk memudahkan para tuna netra, kami menggunakan metode mengetik 10 jari,” jelas Aria Indrawati, kepala bagian humas organisasi sosial mitranetra yang juga terlibat aktif dalam pengajaran komputer dan huruf braille pada para tuna netra di wilayah Jakarta. Dengan bermodal bisa akses ke komputer, kini tak sedikit tuna netra yang ngebut meneruskan studinya. Pengerjaan tugas kuliah dan menulis skripsi mandiri sudah dapat dilakukan. Bahkan mereka pun dapat mencari in-

Pengembangan Perangkat Lunak Untuk itu tentu saja berbagai upaya harus dilakukan. Kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dengan pemerintah semisal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), (Riset dan Teknologi) Ristek dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) juga terus dilakukan. Minimal menghasilkan screen reader berbahasa Indonesia yang, jika tidak dapat diperoleh secara cuma-cuma, setidaknya dapat terjangkau oleh para tuna netra di negeri ini. Saat ini, tak banyak yang melakukan penelitian di bidang teknologi informasi bagi kalangan tuna netra. Padahal menurut Deputi Menristek, Richard Mengko, dananya sudah tersedia. Tak kurang dari Rp50 miliar per tahun digelontorkan untuk dana insentif riset, termasuk penelitian TI bagi tuna netra. “Kalau yang mengembangkannya saja tidak ada, bagaimana? Ibarat bensin tanpa mesin,” kata Richard beberapa waktu lalu. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuka akses seluas-luasnya antara tuna netra dan komputer. Berbagai perangkat yang mendukung interaksi tersebut harus segera diwujudkan. Mengingat, komputer tidak akan berubah

pic: bank image

Anis (18) tampak tak terusik dengan banyaknya orang yang hilir mudik di laboraturium komputer Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna, Bandung. Tangannya sibuk menekan deretan tuts keyboard komputer, sesekali ia mengernyitkan dahi. Mencoba untuk fokus pada suara yang berasal dari sepasang loud speker kecil komputer. Siswi SLB A Wyata Guna ini memang tak dapat melihat barisan kata yang tampil di layar monitor, namun telinganya cukup tajam untuk sekadar mendengar suara, sebagai alat bantunya dalam menggunakan komputer. Mungkin banyak yang heran sekaligus bertanya, bagaimana mungin komputer menjadi cukup familiar bagi para tuna netra. Bukan merendahkan, bagaimana bisa? Tapi begitulah kira-kira. Hambatan cacat fisik bukan lagi menjadi masalah bagi mereka. Berbekal semangat pantang menyerah plus bantuan seperangkat piranti lunak hasil dari kemajuan teknologi, mereka kini siap melaju mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

melainkan hanya aplikasinya saja. Jika akses tuna netra semakin terbuka, bukan tak mungkin mereka mampu merambah aplikasi lain yang lebih rumit. Melaju Dengan Open Source Niatan pengembangan aplikasi bagi tuna netra bukan asal bicara saja. Setidaknya begitu yang dikatakan Menristek Kusmayanto Kadiman. Dengan tingkat kebutaan sebesar 0,1 persen per tahun –dalam semenit, empat orang mengalami gangguan penglihatan - , ditambah lagi data Departemen Kesehatan yang menyatakan 10 persen dari 66 juta anak-anak di Indonesia mempunyai masalah ketidakmampuan refraksi, pengguna komputer dari kalangan penyandang tuna netra, cukup signifikan. Pemerintah akan lebih mengedepankan penelitian dan pengembangan aplikasi yang berbasis Open Source Software. IGOS atau Indonesia Goes Open Source adalah program nasional penggunaan software legal berbasis open source. Program ini ditujukan sebagai alternatif piranti lunak dengan biaya rendah demi mengurangi penggunaan software bajakan. “Kegiatan penelitian yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah penelitian saudara Arry Akhmad Arman,” ujar Kusmayanto beberapa waktu lalu. Peneliti muda dari Institut Teknologi Bandung tersebut tengah mengembangkan Text to Speech (TTS) dalam dialek dan Bahasa Indonesia. Melalui piranti bernama Oralinux, aplikasi Open Source Software, impian para tuna netra Indonesia akan segera terwujud. Tapi tentu saja, bila masyarakat ikut mendukung program Open Source dengan cara terus menggunakannya. Pintu pemerintah telah terbuka, lantas apalagi yang ditunggu. Wahai para pembuat aplikasi Open Source, saudara kita menunggu kiprah kalian dalam pengembangan aplikasi untuk tuna netra.(dan)

Cetak File Braille Dari Internet Belajar bukan lagi perkara sulit untuk para tuna netra. Terbatasnya cetakan buku dengan huruf braille tampaknya tak bisa lagi dijadikan alasan. Kemudahan teknologi telah memutus rantai masalah yang ada selama ini. Cetak file Braille via internet mudah, cepat dan tentu saja, gratis. Salah satu web yang menyediakan file buku-buku umum berbaku huruf braille adalah KEBI Online atau yang biasa dikenal dengan KOmunitas Elektronik Braille Indonesia. Di web dengan alamat www.mitranetra.or.id tersebut tersedia ratusan file braille yang siap cetak dengan standar baku. Mulai dari buku panduan wartawan semisal "9 Elemen Jurnalisme" karya Bill Kovach, hingga "English Grammar" yang biasa dipakai lembaga pendidikan bahasa. Cara mendapatkannya pun relatif mudah. Tinggal unduh program dan file dari website, dan kemudian cetak, semudah itu. Atau bisa pesan langsung dengan mengisi formulir yang ada. Buku siap dikirim dengan segera. Saat ini, tak kurang dari 87 lembaga pendidikan tuna netra dan ratusan dan bahkan ribuan tuna netra yang sudah memanfaatkan layanan file braille ini. So, gabung..dan nikmati layanannya. (dan)

Rindu Menjadi Bangsa Terhormat

Recommend Documents