wbs.lkpp.go.id
Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP
R.Fendy Dharma Saputra
[email protected]
Pekerjaan
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Widyaiswara di Pusdiklat Pajak Kepala Subdit Bantuan Hukum DJP Kepala KPP LTO Satu Kepala Subdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum Kasi Keberatan dan Banding Kanwil LTO Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil LTO Kasi Penyidikan WP Badan, Dit Rikpa Kasi Pemeriksaan WP Transaksi International Kasi Penggalian Potensi dan Ekstensifikasi WP, Kanwil DJP Jabar
Pendidikan
LLM in Tax , Case Western Reserve University, Cleveland , OH, USA (1998-2000) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (1985-1990) SMA 3 Bandung (1982-1985)
LKPP
KORUPSI Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Indeks Persepsi Korupsi 201 2012 2 : 3.2 dari nilai total 10 (ranking 118 118)). • 22 22,,91 91% % kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa barang/jasa.. .. – 1 kasus menyeret Pimpinan K/L K/L.. – 4 kasus menyeret Walikota/Bupati dan Wakil Wakil.. – 8 kasus menyeret Eselon I, II, dan III III..
Sumber: Transparency International (CPI Report) 2012 dan Sumber: Laporan Tahunan 201 2012 2 KPK
LKPP
Inefisiensi PBJP Fakta : • ADB, Bank Dunia : 10% – 50% • BPK : 20% – 50% • BPKP : 10% - 30% • APBN/APBD : Rp~ Rp~500 500TT dibelanjakan melalui pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20 20% %, maka terdapat inefisiensi sebesar Rp Rp.. 100 T yang setara dengan :
Inefisiensi PBJP Bandara Baru Soekarno Hatta 10 T
= 10unit/tahun
MRT Jakarta 5T
= 20unit/tahun
LKPP
LKPP
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ???
Stranas PPK 20122012-2025
Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Inpres 17 Tahun 2011)
• Rencana Aksi Pelaksanaan Whistleblower System pada Instansi Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Sub Rencana Aksi – Tersedianya Whistleblower System yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada Portal Pengadaan Nasional. – Evaluasi terhadap Whistleblower System di K/L dan Pemda.
LKPP
Dasar Hukum • Ratifikasi United Nation Convention Against Corruption 2003 melalui Undang Undang--Undang Nomor 7 Tahun 2006 2006.. • Perpres Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012--2025 dan Jangka 2012 Menengah Tahun 2012 2012--2014 2014.. • Pasal 116 Ayat (2), (3), (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah..
LKPP
Dasar Hukum • Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 2011.. • Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.. 2012 • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 2013..
LKPP
Dasar Hukum • Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah.. • Perka LKPP Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perka Nomor 7 Tahun 2013 2013.. • Surat Edaran Kepala LKPP Nomor No No..3/SE/KA/ /SE/KA/2012 2012 Tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah.. • Keputusan Deputi IV Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah..
LKPP
Tujuan WBS PBJP • Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa barang/jasa;; • Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa;; barang/jasa • Me Men ningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa barang/jasa..
Pasal 3 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Prinsip Dasar WBS PBJP • • • • • • •
Penghargaan atas harkat dan martabat manusia manusia;; Rasa aman aman;; Kerahasiaan;; Kerahasiaan Keadilan;; Keadilan Tidak diskriminatif diskriminatif;; Praduga tidak bersalah bersalah;; Kepastian hukum hukum..
Pasal 2 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Ruang Lingkup Ketentuan WBS Peraturan Kepala ini berlaku bagi seluruh K/L/D/I yang melasanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.. pemerintah
Pasal 4 Perka LKPP no 10/2013
LKPP
Kriteria Pengaduan WBS • Pengaduan pada Pengadaan Barang Barang//Jasa Pemerintah;; Pemerintah • Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sejak perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pengadaan pengadaan;; • Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 2012..
Pasal 5 Perka 7/2012
LKPP
Informasi dalam Pengaduan (1) • Nama K/L/D/I yang terindikasi terdapat penyimpangan//penyalahgunaan kewenangan penyimpangan kewenangan;; • Penjelasan mengenai mengenai:: – Pelaku; Pelaku; – Perbuatan yang terindikasi atau dianggap penyimpangan// penyalahgunaan kewenangan penyimpangan kewenangan;; – Waktu indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan;; kewenangan – Unit kerja dimana indikasi penyimpangan penyimpangan// penyalahgunaan kewenangan dilakukan dilakukan.. Pasal 6 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Informasi dalam Pengaduan (2) • Bukti yang mendukung substansi pengaduan berupa:: berupa – Data/ Data/dokumen dokumen;; – Gambar Gambar;; dan dan//atau – Rekaman Rekaman.. • Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut lanjut..
Pasal 6 ayat (3) Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Tata Cara Pengaduan • Whistleblower mengadukan di Kementerian Kementerian// Lembaga Lembaga// Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi tempat terjadinya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.. wewenang • Pengaduan disampaikan secara elektronik melalui www..wbs www wbs..lkpp lkpp..go go..id id..
Pasal 7 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
a
Pasal 8 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Pasal 9 Perka LKPP no 7/2012 Pasal 8 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Pengelolaan Pengaduan • Pengaduan diterima oleh verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya data/ informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada penelaah penelaah.. • Penelaah membuat telaahan terhadap hasil verifikasi dan menyampaikan hasil telaah berupa usulan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian Kementerian//Lembaga Lembaga//Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Daerah/Insitusi Insitusi..
Pasal 8 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Tindak Lanjut Pengaduan • Pimpinan K/L/D/I menugaskan atau menyampaikan rekomendasi kepada APIP Kementerian//Lembaga Kementerian Lembaga//Pemerintah Daerah/ Daerah/Institusi Institusi.. • Pimpinan Kementerian Kementerian//Lembaga Lembaga//Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Daerah/ Institusi menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum hukum.. • APIP Kementerian//Lembaga Kementerian Lembaga//Pemerintah Daerah/ Institusi,, Institusi dan//atau dan instansi penegak hukum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pimpinan K/L/D/I.. sesuai dengan kewenangannya K/L/D/I kewenangannya..
LKPP
Monitoring dan Evaluasi • LKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan rekomendasi oleh APIP Kementerian//Lembaga Kementerian Lembaga//Pemerintah Daerah dan dan//atau instansi penegak hukum hukum.. • APIP Kementerian Kementerian//Lembaga Lembaga//Pemerintah Daerah/ Daerah/Institusi Institusi dan//atau Instansi Penegak Hukum menyampaikan hasil dan tindak lanjut penanganan rekomendasi kepada Pimpinan K/L/D/I dan LKPP LKPP..
Pasal 8 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Penyelenggara WBS PBJP • Penyelenggara Whistleblowing System terdiri dari dari:: 1. 2. 3. 4.
Verifikator; Verifikator; Penelaah;; Penelaah Tim Pengawas Pengawas;; Administrator Sistem Sistem..
Pasal 12 Perka LKPP no 7/2012
Berada di masingmasing K/L/D/I Berada di LKPP
LKPP
Penyelenggara WBS PBJP • Syarat Verifikator Verifikator:: a. PNS PNS;; b. Min S1 atau golongan IIIa IIIa;; c. Pengalaman di bidang PBJP min 2 tahun tahun;; d. Memiliki integritas integritas;; e. Tidak bertugas sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP, PPK, dan PPHP PPHP..
Pasal 13 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Penyelenggara WBS PBJP • Syarat Penelaah Penelaah:: a. PNS PNS;; b. Min S1 atau golongan IIIa IIIa;; c. Pengalaman di bidang PBJP min 5 tahun tahun;; d. Memiliki integritas integritas;; e. Tidak bertugas sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP, PPK, dan PPHP PPHP..
Pasal 14 Perka LKPP no 7/2012
LKPP Tugas dan Kedudukan Pelaksana WBS (1) Pelaksana
Verifikator
Tugas
Kedudukan
1. melakukan verifikasi pengaduan Masing-masing untuk memastikan kebenaran data K/L/D/I dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan; 2. menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada Whistleblower; 3. meminta data dan informasi kepada Whistleblower untuk mendukung kebenaran pengaduan; 4. menyusun resume pengaduan. Pasal 17, 18 Perka LKPP no 7/2012
LKPP Tugas dan Kedudukan Pelaksana WBS (2 ( 2) Pelaksana
Tugas
Kedudukan
Penelaah
1. melakukan telaah terhadap hasil verifikasi; 2. meminta tambahan data dan informasi pengaduan; 3. meminta pendapat Tenaga Ahli apabila dibutuhkan; 4. menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan K/L/D/I.
Masing-masing K/L/D/I
Administrator Sistem
1. penyiapan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan Whistleblower System; 2. memberikan akun dan password kepada Verifikator, Penelaah, dan Sekretariat Whistleblower System.
Hanya di LKPP
Pasal 19 & 20 Perka LKPP no 7/2012
LKPP Tugas dan Kedudukan Pelaksana WBS (3 ( 3) Pelaksana Pengawas
Tugas
Kedudukan
mengawasi operasional Whistleblower System serta melaporkan: 1. kinerja Whistleblower System kepada Kepala LKPP; 2. kinerja Verifikator dan Penelaah kepada Pimpinan K/L/D/
Hanya di LKPP
Pasal 21 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Hak dan Kewajiban Whistleblower • Hak Whistleblower Whistleblower:: – Mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan penghargaan.. – Hak perlindungan berupa berupa:: a. Identitas dirahasiakan dirahasiakan;; b. perlindungan atas hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang perundang--undangan undangan.. c. penghargaan sesuai dengan peraturan perudang perudang--undangan undangan..
• Kewajiban Whistleblower Whistleblower:: – Beritikad baik baik;; – Kooperatif Kooperatif;; – Menyampaikan seluruh informasi dengan benar benar.. Pasal 22 &23 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Pembiayaan WBS PBJP • Pengembangann dan pemeliharaan dibebankan pada anggaran LKPP LKPP..
WBS
PBJP
• Pembiayaan honorarium tim pengawas administrator sistem dibebankan kepada LKPP LKPP..
dan
• Pembiayaan honorarium verifikator verifikator,, penelaah penelaah,, dan tenaga ahli dalam WBS PBJP di Kementerian//Lembaga Kementerian Lembaga//Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi dibebankan pada anggaran masing masing--masing Kementerian//Lembaga Kementerian Lembaga//Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Daerah/ Institusi.. Pasal 25 Perka LKPP no 7/2012
LKPP
Perlindungan Whistleblower (1)
Hak perlindungan Whistleblower berupa berupa:: 1. Identitas dirahasiakan dirahasiakan;; 2. Perlindungan dari tuntutan balik yang bersifat administratif kepegawaian yang akan merugikan pelapor seperti seperti:: a) penurunan jabatan jabatan;; b) penurunan nilai DP DP3 3; c) usulan pemindahan tugas tugas;; atau d) hambatan lainnya
LKPP
Perlindungan Whistleblower (2)
3. Pemindahtugasan atau mutasi bagi pelapor dalam hal timbul ancaman fisik bagi pelapor pelapor.. 4. Bantuan permintaan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan peraturan.. 5. Bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum hukum..
LKPP
Perlindungan Whistleblower (3)
6. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam hal hal:: a) Identitas pelapor diketahui pihak yang diadukan;; diadukan b) Pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada APIP APIP..
LKPP
Perlindungan Whistleblower (3)
Perlindungan melalui Aplikasi 1. Kotak komunikasi Whistleblower dengan nama samaran.. samaran 2. Server dipisahkan dari server LKPP dan INAPROC INAPROC.. 3. Jalur pengiriman informasi menggunakan saluran aman (HTTPS) (HTTPS).. 4. Verifikator dan Penelaah dilengkapi dengan prosedur operasional baku yang sangat ketat ketat.. Contoh:: Contoh – –
Verifikator tidak dapat menghapus file pengaduan pengaduan.. Atasan Verifikator dan Penelaah tidak dapat meminta keterangan dalam mengungkap identitas whistleblower.. whistleblower
Kewajiban Penyelenggaraan WBS (1) • K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/ ULP/Pejabat Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing masing,, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan ketentuan.. • K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan Barang Barang//Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN KKN.. • Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP LKPP.. Pasal 116 Perpres Nomor 70 Than 2012
Kewajiban Penyelenggaraan WBS (2) • Sampai saat ini hanya 8 K/L/D/I No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
K/L/D/I LKPP BKPM Provinsi Jawa Barat Provinsi Sulawesi Utara Provisi Sumatera Barat Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Sanggau Pasal 116 Perpres Nomor 70 Than 2012
Penyelenggaraan WBS Ke Depan • Setiap Pengaduan akan di “Attach Attach”” ke dalam Paket Pengadaan Pengadaan.. • Pelaksanaan “attachment” dilakukan secara otomatis • Intervensi manusia akan berkurang berkurang,, sehingga struktur organisasi penyelengaraan WBS akan semakin ramping ramping.. • “Attachment Attachment”” dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan
PEMBUATAN, PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN PENGHAPUSAN AKUN VERIFIKATOR DAN PENELAAH
K/L/D/I menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan yang menetapkan penambahan akun Verifikator dan Penelaah dalam penyelenggaran Whistleblower System kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP LKPP.. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP menerima dan kemudian mendisposisikan Surat Keputusan dari K/L/D/I kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Hukum..
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum menerima, dan menelaah Surat Keputusan : a. Jika Surat Keputusan lengkap maka mendisposisikan Surat Keputusan dari K/L/D/I kepada Administrator Sistem Sistem.. b. Jika Surat Keputusan tidak lengkap dan/atau membutuhkan data tambahan maka Direktur PPH akan berkoordinasi dengan K/L/D/I Administrator System menerima disposisi Surat Keputusan penambahan akun Verifikator dan Penelaah kemudian menambah akun Verifikator dan Penelaaah, serta secara otomatis mengirimkan konfirmasi akun Verifikasi dan Penelaah melalui email kepada Verifikator dan Penelaah Penelaah.. Verifikator dan Penelaah Menerima konfirmasi penambahan akun dari Administrator Sistem melalui email pribadi (Verifikator dan Penelaah) Penelaah)..
K/L/D/I konfirmasi email
surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Administrator System WBS
LKPP
disposisi disposisi Direktur PPH LKPP
http://www.wbs.lkpp.go.id
LKPP
Terima Kasih Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
https://wbs.lkpp.go.id
