Pashario Saputra ABSTRAK

ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS TERHADAP MEKANISME BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BARU PADA SAMSAT SERPONG) Pashario Saputra Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 021-5345830, [email protected], Hanggoro Pamungkas, Drs, M.Sc.

ABSTRAK

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru atau yang lebih dikenal dengan BBN I merupakan salah satu sumber potensial bagi penerimaan daerah karena tiap tahunnya memberikan kontribusi yang besar, hal ini disebabkan oleh maraknya jenis kendaraan bermotor yang menyebabkan mudah berubahnya selera konsumen terhadap kendaraan bermotor, dan mudah didapatnya kendaraan bermotor. Tetapi tidak banyak orang mengetahui tentang bagaimana mekanisme administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru karena selama ini hanya petugas dealer yang melakukan pengurusan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru tanpa mengetahui permasalahan yang kadang timbul pada saat melakukan pembayaran tersebut yaitu dalam penetapan Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) yang tidak terdaftar khususnya untuk kendaraan import yang masuk ke Indonesia.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (Field Research) dan metode kepustakaan. Sedangan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis penelitian ini perbandingan rata-rata rencana dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru sebesar 123.53%, 97.20% untuk kontribusi terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Serpong, 52.71% untuk laju pertumbuhan PAD UPTD Serpong, dan 55.78% untuk kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD UPTD Serpong. Selain itu juga terdapat masalah dalam penetapan NJKB untuk kendaraan bermotor yang belum terdaftar yang memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat penerimaan pajak. Kata Kunci : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Administrasi Pemungutan, Mekanisme Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru. New vehicle transfer title fee or better known as BBN I is one of the potential sources for reception areas for each year contributes a large, this is due to the rise of this type of motor vehicle which causes a shift in consumer tastes against easy motor vehicles, and easily gets a motor vehicle. But not many people know about how Bea Back ballots administration mechanism is the name of a new motor vehicle only because all this do maintaining officer dealers to Bea Behind the name of a new motor vehicle without knowing the problems that sometimes arise at the time of making the payment in the determination of the value of the Sale of motor vehicles (NJKB) are not listed specifically for import vehicles coming into Indonesia. The research method used is the method of field-research (Field Research) and method of library. Sedangan data analysis

methods used are qualitative and quantitative methods. The results of this comparative analysis research an average plan and realization of Bea Behind the name of a new motor vehicle of 97.20% 123.53%, for contribution to Bea Behind the name of motor vehicles Office in SAMSAT Bekasi, 52.71% growth rate for PAD Serpong, UPTD and 55.78% for contributions to Bea Behind the name of a motor vehicle to the PAD UPTD Serpong. In addition there are also problems in the determination of NJKB for motorists who have not registered that takes quite a long time so it can inhibit a tax receipt. Keywords: Vehicle Transfer title Fee, Administration Of Collection, mechanism Of the New Vehicle Transfer Title Fee

PENDAHULUAN Latar belakang penelitian Bea Balik Nama kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang potensial, peningkatan jumlah kendaraan bermotor baru setiap tahunnya, yaitu penetapan nilai jual kendaraan bermotor karena berhubungan dengan efektifitas pelayanan kepada wajib pajak dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Rumusan masalah Tata cara pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya. Tata cara pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ex CD/CC. Cara mengatasi kendaraan bermotor illegal. Perlakuan terhadap kendaraan bermotor yang bertujuan untuk pameran. Mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Analisis Mekanisme Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Bea Balik Nama kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian Menilai pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya di Kantor Samsat. Mengetahui besarnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Kantor Samsat. Mencari solusi agar mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru dapat berjalan secara efektif. Menganalisis dan menjelaskan tingkat efektifitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (Field Research), dengan cara memperoleh data dan keterangan dari tempat penelitian dilakukan untuk kali ini adalah UPTD dan Samsat dengan melakukan Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian berupa tinjauan langsung yang dilakukan pada UPTD dan Kantor Samsat untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara : Dokumentasi, Mengumpulkan dokumen–dokumen tentang tata cara penetapan dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD dan Kantor Samsat. Observasi, Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap penerapan pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil observasi kemudian dibandingkan dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian literatur untuk menemukan masalah, sebab, akibat dan memberikan masukkan atau rekomendasi. Inquires Of The Client, Penulis melakukan tanya-jawab langsung dengan pimpinan maupun karyawan di Kantor Samsat mengenai bidang kegiatan, sistem, dan prosedur yang dilakukan instansi tersebut yang berkaitan dengan masalah yang dibahas terutama mengenai administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, guna memperoleh informasi untuk mendukung penelitian ini dan Metode Kepustakaan, Melakukan pengumpulan data sekunder melalui sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mencari, dan membaca pembahasan masalah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, makalah, dan buku-buku. Metode analisis data menggunakan : Metode Analisis kualitatif Dalam metode ini penulis menyusun teori-teori Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang mana data-data tersebut diperoleh dari UPTD dan Kantor Samsat serta melalui buku-buku yang berhubungan dengan pajak daerah dan buku pendukung lainnya, yang disusun melalui proses pengumpulan data, pengklasifikasian data dan pengembangan pola dari data tersebut guna mengetahui perkembangan administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode Analisis Kuantitatif, menghitung angka-angka yang berkaitan dengan rencana dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Pendapatan Asli daerah yang sedang dilaksanakan pada periode tertentu yang dicanangkan Pemerintah Provinsi. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis data-data dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui apakah ada peningkatan atau penurunan pajak dari penerimaan pajak tersebut. Untuk mendapatkan solusi atas

permasalahan yang terjadi maka akan dipergunakan teknik analisis sebagai berikut : Analisis Comparative adalah membandingkan rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang selanjutnya dianalisis. Rumus yang digunakan sebagai berikut : Untuk mengukur tingkat pertumbuhan BBNKB maupun PAD pada kantor SAMSAT Serpong, rumusnya : Untuk mengukur perbandingan antara rencana dan realisasi, rumusnya :

Untuk mengukur kontriibusi BBNKB terhadap PAD, maka rumusnya :

HASIL DAN BAHASAN Cara Mengatasi Kendaraan Bermotor Ilegal Tidak semua kendaraan bermotor yang masuk kedalam negeri merupakan kendaraan yang legal ada beberapa orang atau oknum yang kerap kali melakukan kecurangan dengan menyelundupkan kendaraan bermotor yang tidak memiliki ijin dan kelengkapan surat-surat yang sah. Jenis-jenis tindakan ilegal meliputi: 1. Menyelundupkan kendaraan dari luar wilayah pabean kedalam wilayah pabean. 2. Membuat surat-surat kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor palsu. 3. Menjual kendaraan curian. Untuk mengatasi hal-hal ini diperlukan kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi Tanggung jawab Polisi tetapi menjadi tanggung jawab bea cukai, pemerintah daerah, warga masyarakat hingga konsumen itu sendiri. Tindak pencegahan dan untuk mengatasi kendaraan bodong / ilegal tersebut dapat dengan cara: 1. Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar negeri, dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat dan kelengkapan / kelegalan lembaga yang melakukan import kendaraan bermotor tersebut dan tujuan melakukan import kendaraan bermotor. 2. Melakukan razia guna memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pengguna kendaraan bermotor. 3. Mendata dan memeriksa secara lengkap baik kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang melakukan balik nama, mutasi maupun pada saat perpanjangan dan pengesahan surat-surat kendaraan bermotor. 4. Mendata kelengkapan setiap kendaraan bekas yang yang diperjualbelikan di show room. 5. Teliti sebelum membeli dan jangan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan penjual terlebih jika harga yang ditawarkan jauh dibawah Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan sejenisnya.

Perlakuan Terhadap Kendaraan Bermotor yang Bertujuan Untuk Pameran Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 9 ayat 6 tentang pajak dan retribusi daerah, termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali: 1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan. 2. Untuk diperdagangkan. 3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. 4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Sebagaimana disebutkan dalam point 4 bahwa kendaraan yang bertujuan untuk dipamerkan dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor, tetapi banyak kecurangan yang terjadi terhadap mobil untuk pameran ini yaitu banyaknya mobil pameran yang tiba-tiba berpindah tangan secara ilegal yaitu tanpa membayar bea balik nama yang masih terhutang padahal seharusnya kendaraan tersebut hanya untuk dipamerkan yang kemudian akan dikembalikan ke negara asalnya. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari Polisi, pihak penyelanggara, ATPM , dan Bea Cukai untuk mengecek berapa pabrikan kendaraan bermotor yang mengikuti pameran, jumlah kendaraan bermotor, jenis kendaraan

bermotor, dan identitas kendaraan bermotor (meliputi nomer mesin, rangka, dan warna kendaraan) yang mengikuti pameran dan setelah mengikuti pameran agar dapat mencegah terjadinya kecurangan terhadap kendaraan bermotor untuk pameran.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Serpong Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) yang dibayarkan saat pertama membeli atau penyerahan pertama atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II) yang dibayarkan pada saat pergantian kepemilikan atau penyerahan kedua. Pada Grafik berikut ini akan menampilkan kontribusi BBN I terhadap BBNKB selama tiga tahun terakhir: Grafik 1 Kontribusi BBN I Terhadap Penerimaan BBNKB

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa BBN I memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan BBNKB pada SAMSAT Serpong dikarenakan selama tiga tahun terakhir realisasi BBN I selalu melebihi target yang telah direncanakan sehingga penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cukup potensial dan hal ini juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir banyak terjadi pembelian kendaraan bermotor baru dikawasan serpong. Pada Tabel dibawah ini berikut akan ditampilkan besarnya kontribusi BBN I terhadap BBNKB selama 3 tahun terakhir: Tabel 1 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Serpong

Realisasi BBN I

Tahun

1

2009

61,382,520,000

63,913,052,550

96.04

2

2010

104,599,127,500

107,135,453,700

97.63

3

2011

148,610,880,000

151,754,552,200

97.93

Rata - Rata

Realisasi BBNKB

Pertumbuhan (%)

No

97.20

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir BBN I selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dan menyumbang lebih dari setengah dari pendapatan BBNKB pada SAMSAT Serpong. Dibuktikan pada tahun 2009 BBN I memberikan kontribusi sebesar 96.04%, lalu pada tahun 2010 BBN I memberikan kontribusi sebesar 97.63% meningkat 1.59% dari tahun 2009 dan pada tahun 2011 BBN I memberikan kontribusi sebesar 97.93% meningkat 0.30% dari tahun 2010 jika dirata-rata maka BBN I selama tiga tahun terakhir rata-rata memberikan kontribusi sebesar 97.20% kepada pendapatan BBNKB.

Kontribusi BBNKB Terhadap PAD Sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah ada berbagai macam pendapatan tetapi yang paling terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah memiliki beragam jenis pajak, salah satu pajak yang menyumbang kontribusi paling dominan adalah BBNKB. berikut akan ditampilkan besarnya kontribusi BBNKB terhadap PAD dalam Grafik dibawah ini, sebagai berikut: Grafik 2 Kontribusi BBNKB Terhadap PAD

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah Pendapatan asli daerah. Berikut ini akan ditampilkan besarnya nilai yang diberikan oelah Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Baru terhadap Pendapatan Asli daerah pada Tabel dibawah ini: Tabel 2 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No 1 2 3

Tahun 2009 2010 2011

Realisasi BBNKB 63,913,052,550 107,135,453,700 151,754,552,200 Rata - Rata

Realisasi PAD 120,656,348,885 177,454,749,615 280,990,520,537

Pertumbuhan (%) 52.97 60.37 54.01 55.78

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang cukup baik dari setiap tahunnya. Pada tahun 2009 realisasi Bea Balik Nama kendaraan Bermotor memberikan kontribusi penerimaan terhadap Pendapatan asli Daerah sebesar 52.97%, kemudian pada tahun 2010 kontribusi penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor meningkat menjadi 60.37% meningkat 7.40% dari tahun 2009, tetapi pada tahun 2011kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor turun sebesar 6.37% menjadi 54.01% hal ini disebabkan peningkatan target PAD pada tahun 2010-2011 yang meningkat sebesar 30.9% dibanding tahun 2009 ke 2010 yang hanya 13.8% Jika dilihat dari dari tiga tahun terakhir maka rata-rata kontribusi penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi yaitu sebesar 55.78%, ini menandakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru memberikan kontribusi yang potensial bagi Pendapatan Asli daerah.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Baru Yang Terdaftar Pada SAMSAT Serpong Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru identik dengan pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang terjual. Dalam tiga tahun terakhir kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang mengakibatkan peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru. Ada berbagai jenis kendaraan

bermotor baru yang terjual tiap tahunnya dan Pada Tabel dibawah ini akan ditunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang terdaftar pada SAMSAT Serpong yang dikelompokkan sesuai jenisnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: Tabel 3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Baru Yang Terdaftar Pada SAMSAT Serpong No

Jenis Kendaraan Bermotor 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sedan,Sedan Station dan Sejenisnya Jeep dan Sejenisnya Mini Bus dan Sejenisnya Microbus dan Sejenisnya Bus dan Sejenisnya Pick Up dan Sejenisnya Truk dan Sejenisnya Kendaraan Alat-Alat Berat Sepeda Motor (Roda 2 dan Roda 3) Jumlah

Tahun 2010

2009 327 168 1,873 8

406 422 3,915 43 12 381 312

200 174 -

10,473 13,223

2011 299 559 5,555 33 36 574 442 -

17,697 23,188

18,374 25,872

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tiap tahunnya terutama terjadi peningkatan yang tinggi pada 2010 hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 jumlah penjualan kendaraan bermotor mengalami penurunan yang diakibatkan adanya krisis global sehingga terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2010 situasi perekonomian sudah membaik sehingga penjualan kendaraan kembali meninggi dan pada tahun 2011 penjualan kendaraan bermotor kembali kepada kondisi normal bahkan meningkat pesat dan untuk penjualan kendaraan bermotor masih didominasi oleh kendaraan bermotor berjenis mini bus dan sepeda motor, dibuktikan pada tahun 2010 kendaraan mini bus mengalami penigkatan menjadi 3,951 dari tahun 2009 yang berjumlah 1,873 dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu menjadi 5,555 dari tahun 2010 yang berjumlah 3,915. Untuk jenis sepeda motor pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah sepeda motor menjadi 17,697 yang sebelumnya pada tahun 2009 berjumlah 10,473 dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 18,374 dari tahun 2010 yang berjumlah 17,697. Diperkirakan peningkatan akan terus berlanjut pada tahun berikutnya untuk kendaraan berjenis mini bus dan sepeda motor dikarenakan jumlah peminat untuk kendaraan jenis ini diperkirakan akan terus bertambah disebabkan banyaknya peminat untuk mini bus termasuk MPV dikarenakan rata-rata masyarakat Indonesia menganut paham kekeluargaan dimana mereka lebih menyukai kendaraan khususnya mobil yang dapat membawa anggota keluarga selain itu pajak yang lebih murah dibanding sedan karena masuk dalam kategori minibus membuat MPV mempunyai daya tarik yang kuat, selain itu beberapa MPV yang mendominasi saat ini seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan Grand Livina dan Suzuki APV adalah Kendaraan yang mempunyai kapasitas mesin relatif kecil, antara 1000cc hingga 1.500 cc. sehingga lebih irit dalam penggunaan bahan bakarnya., sedangkan alasan banyak pengguna memilih sepeda motor karena sepeda motor memiliki harga yang murah, irit dan praktis dan terjangkau semua kalangan, kemudian adanya sistem kredit yang memberikan kemudahan seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor dan rendahnya DP (Down payment) yang ditawarkan untuk memiliki kendaraan berjenis tersebut terutama untuk jenis sepeda motor.

Analisis Mekanisme Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru (BBN I) merupakan pajak yang dipungut sebagai pembayaran oleh wajib pajak (pemilik kendaraan), pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat pembelian atau saat penyerahan kendaraan dari dealer kepada pembeli (wajib pajak). Bea Balik Nama dapat terjadi karena terdapat perpindahan hak milik dan kewajiban dari kendaraan tersebut. Saat melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru ada tiga pihak yang ikut dalam proses tersebut yaitu Dispenda berkaitan dengan pajak yang merupakan pendapatan daerah, Kepolisian berkaitan dengan identitas

kendaraan bermotor, dan Jasa Raharja berkaitan dengan asuransi yang disebut sebagai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Baru adalah berdasarkan nilai jual yang kemudian dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan. Dalam penetapan nilai jual ini atau disebut juga Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan tiap tahunnya oleh Peraturan Gubernur. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BBN I yaitu adanya NJKB kendaraan yang tidak terdapat pada tabel yang disebabkan tidak terdatanya kendaraan dikarenakan kendaraan tersebut merupakan kendaraan Completely Built Up (CBU) yang merupakan kendaraan import yang tidak ada di dalam negeri sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menetapkan NJKB dimana kendaraan sudah masuk dan bahkan sudah memiliki pemilik tetapi masih belum dapat ditentukan besarnya BBN I yang harus di bayar. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyatakan dasar pengenaan merupakan hasil perkalian dari nilai jual dengan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor. Bobot yang ditetapkan untuk kendaraan sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor serta alat-alat berat dan alat-alat besar memiliki bobot 1 (satu) sedangkan untuk mobil barang / beban memiliki bobot 1.3 (satu koma tiga). Penetapan NJKB untuk dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan: 1.

Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (Off the road) atau 21.5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road).

2.

Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

Sedangkan untuk jenis, merek, dan tipe yang telah tercantum dalam Peraturan Gubernur ketentuan dalam menentukan NJKB adalah sebagai berikut: 1.

Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya.

2.

Untuk tahun pembuatan yang lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum yang berlaku.

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang belum tercantum. Dengan demikian pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menentukan NJKB kendaraan bermotor dan hal ini dapat menambah kelancaran pemungutan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor terutama untuk kendaraan bermotor yang tidak atau belum terdaftar NJKB-nya. Dalam proses penghitungan tersebut memakan waktu 10 (sepuluh hari) hal ini menyebabkan lamanya proses pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor baru yang dapat memakan waktu menjadi lebih dari 10 (sepuluh) hari. Untuk kendaraan yang NJKB-nya telah tercantum dalam proses pembayaran BBN I memakan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dikarenakan untuk Provinsi Banten dalam hal penomoran kendaraan dan penerbitan BPKB dilakukan di Polda, hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

IV.7. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan hal ini harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar daerah tidak kehilangan sumber pendapatan yang potensial, oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan kepada perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan pada penggunaan sistem baru dan pengembangan sistem yang sudah ada. Jenis ekstensifikasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor

terhadap kendaraan dinas baik pelat merah / TNI / Polri hal ini dapat meningkatkan objek pajak sekaligus pendapatan pajak, sedangkan intensifikasi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan razia kendaraan bermotor secara berkala untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan pelunasan kewajiban pajak kendaraan.

2.

Pembuatan Samsat on line, dimana dapat mempermudah wajib pajak / pemilik kendaraan dalam membayar kewajiban pajaknya melalui sistem komputerisasi.

3.

Pengadaaan Samsat keliling, mempermudah wajib pajak / pemilik kendaraan untuk dapat membayar kewajiban pajaknya dengan membuka stand pembayaran di tempat-tempat strategis tanpa perlu datang ke kantor Samsat.

4.

Pemberia surat teguran kepada wajib pajak / pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.

SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam 3 tahun terakhir (2009-2011) efektifitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu memeberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kondisi perekonomian khususnya perekonomian dunia mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor baru. Terjadi permasalahan dalam penetapan NJKB untuk kendaraan yang belum terdaftar sehingga dalam penetapan NJKB memakan waktu yang dapat mengganggu efektifitas penerimaan pajak.

SARAN Proses dan sistem pemugutan BBNKB dan pemungutan lainnya sudah berjalan efektif, efesien dan optimal dan diharapkan hal ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan daerah. UPTD dan SAMSAT Serpong bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi-instansi terkait lainnya untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara dan pentingnya pembayaran BBNKB dan pemungutan Kendaraan Bermotor lainnya. UPTD dan SAMSAT Serpong harus aktif dan bekerja sama dengan dealer dan para importir pada wilayah pemungutan mereka mengenai mobil baru yang akan diluncurkan sehingga proses penghitungan dan penetapan BBN I dapat berjalan dengan cepat.

REFERENSI BPS.

(2010).

Perkembangan

jumlah

Kendaraan

Bermotor

Menurut

Jenis

Tahun

2010.http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12

1987diakses

pada 15 April 2012. Hajar, Ibnu. (2009). EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI KANTOR SAMSAT JAKARTA BARAT). Skripsi S1, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Ilyas, Wirawan B & Burton, Richard. (2007). Hukum Pajak (edisi tiga). Jakarta : Salemba Empat. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/KMK.04/2002 Tentang Tata cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya. Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (edisi tiga). Jakarta : Erlangga. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta : PT. Andi. Okezone. (2011). Menguak Istilah CBU & CKD. http://autos.okezone.com/read/2011/10/17/424/516514/menguak-istilah-cbu-ckd diakses pada 15 April 2012. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2011. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penomoran Kendaraan Bermotor. Peraturan Mentri Keuangan Repunlik Indonesia Nomor 137/PMK.04/2007 Tentang Tata cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak daerah. Samsat BSD. http://202.59.168.243/samsatbsd/ Siahaan, Marihot Pahala. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah (edisi revisi). Jakarta : Rajawali Pers. Suandy, Erly. (2008). Hukum Pajak (edisi empat). Jakarta : salemba Empat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

RIWAYAT PENULIS Pashario Saputra lahir di kota Tangerang pada 1 Oktober 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang ilmu Akuntansi-Perpajakan pada tahun 2012