SERI: Transformasi Kelembagaan DJA
Edisi Mei, 2016
REVIU ANGKA DASAR (BASELINE) (Bagian 1) Ada lima tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia yaitu : 1). Perencanaan dan Penganggaran APBN; 2). Penetapan/Persetujuan APBN; 3). Pelaksanaan APBN; 4). Pelaporan dan Pencatatan APBN dan;
5). Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN.
Dalam seri artikel kali ini akan dibahas mengenai tahapan Perencanaan dan Penganggaran, khususnya pada proses Reviu Angka Dasar di dalamnya, dimana proses tersebut dibreakdown langkah-langkahnya yakni berupa Penentuan, Reviu, dan Penyesuaian Angka Dasar. Selanjutnya pada bagian 2 seri artikel ini, akan membahas rangkaian proses penganggaran berikutnya yaitu mengenai Inisiatif Baru dan Pagu Indikatif serta Kapasitas Fiskal. Perencanaan dan Penganggaran APBN Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1), misalnya : untuk APBN TA 2017 dilakukan pada tahun 2016 yang meliputi 2 kegiatan yaitu : Perencanaan dan Penganggaran. Tahap Perencanaan dimulai dari : (1) Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; (2) K/L melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran; (3) Kementerian PPN/ Bappenas mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya; (4) Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan; (5) K/L menyusun rencana kerja (Renja); (6) Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Bappenas dan Kemenkeu; (7) Rancangan awal RKP disempurnakan; (8) RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; dan (9) RKP ditetapkan. Tahap Penganggaran dimulai dari : (1) Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif; (2) Penetapan pagu Indikatif; (3) Penetapan pagu anggaran K/L; (4) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L); (5) Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN; dan (6) Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN
SERI: Transformasi Kelembagaan DJA
Edisi Mei, 2016
kepada DPR. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran tersebut, sebelum penetapan pagu
indikatif, ada tahapan penting harus dilakukan yaitu Reviu Angka Dasar (Review Baseline).
Apa Itu Review Baseline? Reviu angka dasar merupakan kegiatan menganalisis angka prakiraan maju yang telah disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk menghasilkan indikasi awal kebutuhan anggaran tahun anggaran yang direncanakan yang harus disediakan untuk melaksanakan program K/L sesuai kebijakan Pemerintah, disertai target kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari reviu angka dasar adalah proyeksi angka dasar belanja K/L yang dirinci menurut program, sumber dana, dan komponen (operasional dan non-operasional), yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan penyusunan resource envelope dan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan. Reviu angka dasar dilakukan untuk melihat keterkaitan antara input dengan output dan outcome, dan juga melihat keterkaitan antara output di level atas dengan output di level bawahnya. Selain melihat keterkaitan antara input dengan output dan outcome, reviu angka dasar juga dilakukan untuk melihat konsistensi sasaran kinerja K/L yang secara implisit tercantum dalam prakiraan maju tahun yang direncanakan dengan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis K/ L, dan pencapaian kinerja tahun anggaran sebelumnya (monev kinerja anggaran). Oleh sebab itu kepedulian K/L untuk memahami pentingnya penyusunan Arsitektur Dan Informasi Kinerja dan angka Prakiraan Maju dalam form RKA-K/L, serta pengisian aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran tidak dapat ditawar lagi. Sedangkan alasan utama dilakukannya reviu angka dasar adalah dalam rangka mencapai beberapa goals berikut ini: 1. melakukan alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency); 2. meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (improve quality of planning); 3. lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option); 4. meningkatkan disiplin fiskal (fiscal discipline); dan 5. menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Penentuan Angka Dasar Tahapan reviu angka dasar meliputi penetapan angka acuan, reviu angka dasar, dan penyesuaian angka dasar terhadap parameter ekonomi dan parameter non-ekonomi. Untuk menghasilkan angka indikasi awal yang akurat, langkah awal dalam melakukan reviu angka dasar adalah menetapkan angka acuan yang akan menjadi angka dasar untuk direviu.
SERI: Transformasi Kelembagaan DJA
Edisi Mei, 2016
Idealnya, angka acuan tersebut berasal dari angka prakiraan maju yang disusun oleh K/L dan
sudah dimutakhirkan dengan kondisi terkini untuk menjadi bahan penyusunan angka dasar RAPBN tahun yang direncanakan. Prakiraan maju yang sudah dimutakhirkan tersebut menjadi angka acuan untuk belanja operasional dan belanja non operasional, kecuali belanja pegawai. Khusus untuk belanja pegawai, reviu angka dasar dilakukan dengan mengacu pada pagu APBN (alokasi anggaran)/pagu APBN-Perubahan tahun anggaran sebelumnya. Setelah angka acuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyesuaikan angka acuan tersebut dengan persentase penyerapan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini mengingat angka dasar tersebut merupakan versi baseline (tidak ada perubahan kebijakan).
Gambar 1 Gambaran Langkah - Langkah Penyusunan Angka Dasar
Mengingat validitas angka prakiraan maju tersebut sangat penting dalam penyusunan angka dasar untuk setiap K/L, seperti hasil akhir dalam penyusunan angka dasar sebagaimana terlihat dalam alur penyusunan angka dasar pada gambar di atas, maka pengisian form
SERI: Transformasi Kelembagaan DJA
Edisi Mei, 2016
prakiraan maju dalam database RKA-KL yang berasal dari masing-masing penanggung jawab
anggarannya menjadi begitu krusial. Reviu Angka Dasar Dalam tataran teknis, dapat pula disebutkan disini bahwa ada alasan-alasan pokok dilakukannya reviu angka dasar adalah sebagai berikut: 1. K/ L melakukan kesalahan mencantumkan volume output pada saat penghitungan Prakiraan Maju. 2. K/L salah dalam mengklasifikasikan: a. Output atau komponen “berhenti” atau “berlanjut” b. Komponen “utama” atau “pendukung” 3. K/L dalam menghitung angka Prakiraan Maju pada umumnya: a. menerapkan perlakuan yang sama terhadap: 1) output yg merupakan tugas fungsi; 2) output dalam rangka penugasan; 3) output yg bersifat multiyears project; b. memasukkan alokasi belanja transito, output cadangan, dan tambahan dana dari hasil optimalisasi DPR; c. tidak memasukan tambahan alokasi yg berasal dari BA BUN, khususnya tambahan untuk biaya operasional; d. K/L melakukan perubahan di level komponen: menambah menghapus atau penajaman/perbaikan rumusan komponen; 4. Selain itu, reviu angka dasar juga penting dilakukan untuk meneliti angka Prakiraan Maju K/L tahun direncanakan yang deviasinya melebihi 10% (sepuluh persen) dibandingkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Penyesuaian Angka Dasar Penyesuaian angka dasar merupakan tahap akhir dari proses perhitungan angka dasar untuk tahun yang direncanakan. Mengingat angka dasar tersebut diturunkan dari prakiraan maju yang telah disusun pada tahun sebelumnya, perubahan-perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan prakiraan maju perlu disesuaikan. Parameter yang perlu disesuaikan angkanya tersebut, yaitu: 1. parameter ekonomi, meliputi inflasi dan nilai tukar; berupa: a. Tingkat inflasi;
SERI: Transformasi Kelembagaan DJA
b. Nilai tukar rupiah terhadap US$ 2. parameter non-ekonomi, yang antara lain meliputi:
Edisi Mei, 2016
a. Penyesuaian perhitungan belanja pegawai disesuaikan dengan perubahan database kepegawaian; b. Penambahan atau pengurangan volume output; c. Pengurangan anggaran; d. Pengurangan target volume output dan anggaran; e. Realokasi anggaran dan target output serta pagu K/L; f. Penyesuaian dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang baru; g. Tambahan acress 3,1%, untuk komponen 001. Gambar 2 Langkah-Langkah Penyesuaian Angka Dasar
Selain itu, penyesuaian angka dasar juga menyangkut output baru terkait dengan inisiatif baru yang diusulkan K/L dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Berkaitan dengan perencanaan jangka menengah, adanya mekanisme inisiatif baru mengakibatkan penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan (penyesuaian target kinerja dan anggarannya). Penyesuaian ini akan berdampak terhadap penyusunan angka prakiraan maju baru (3 tahun dari tahun yang direncanakan).
-------------
*** ------------
SERI: Transformasi Kelembagaan DJA
Edisi Mei, 2016
TIM PENYUSUN: • • •
Bidang V, Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran; Anton Rahmanto, SE., M.Sc; Efrael Tunggul Sitohang, SE., M.E.
