REVITALISASI ETIKA ADMINISTRASI SEBAGAI MANIFESTASI PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Jurnal Adminsitrasi Publik

Volume 3 Nomor 1, Juni 2012

REVITALISASI ETIKA ADMINISTRASI SEBAGAI MANIFESTASI PARADIGMA “ NEW PUBLIC SERVICE” DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Ismanto [email protected], [email protected] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Abstract : The praxis of ethics in Indonesia is being valued in the lowest standard, since many national-scale problems aroused and flooded headlines of mass media. State’s disability to overcome those problems responsively, naturally provoke public consciousness about those fundamental problems which are represented by some big scandal, namely: from Gayus to Cirus; BLBI to Century and Susno Duadji; from Nurdin, Nasrudin, Nazarudin to Syarifuddin; from Artalyta Suryani, Nunun Nurbaiti to Malinda Dee; from Qomariah-Ponco in Pekalongan to Arifinto, Anggodo and Anggoro; from Urip Tri Gunawan to Bulyan Royan, etc. In the different context, the low standard of development and public services can be seen as indicator of marginalized ethics in praxis. This condition is getting worse when imperfect regulation meets bad law enforcement and pragmatic orientation among bureaucrats as the resultante of the low standard of their welfare. Public policy and law then become comodities which can be transacted. Those are the reasons that a big breakthrough is urgently needed to be able to eradicate them. And ethics enforcement prospectively can be the answer because of its great opportunity to be accepted by the people which related to people’s great expectation, although its effectivity is depend on the strong commitment of the national leadership. Meanwhile, the ethics mainstreaming as seen on recent phenomena, theoritically relevan with the contemporary paradigm of public administration which positioning citizen as its focus of interest, not even constituent nor customer. This article will explore the praxis of ethics dimension and propose idea to overcome those problems in the near future. Keywords: ethics, law enforcement menyelesaikannya. Akibatnya, belum

PENDAHULUAN Carut marut mungkin adalah

juga

selesai

pekerjaan-pekerjaan

kata yang paling sering digunakan di

rumah di masa lalu, bertumpuknya

berbagai media untuk menggambarkan

masalah hari ini telah menyandera

kondisi

dan

negara untuk tidak mampu secara

bernegara kita saat ini. Reformasi yang

responsif mengatasi masalah yang ada,

dulu digadang-gadang dapat menjadi

bahkan nyaris gagal untuk proaktif

jembatan emas menuju kemajuan dan

mengantisipasi

kesejahteraan, kini dirasakan makin

perubahan di masa depan.

kehidupan

berbangsa

kemajuan

memang,

namun

dan

Carut marut juga mungkin

menjauh dari harapan. Tidak berarti tanpa

tantangan

adalah

kata

yang

tepat

untuk

yang

menggambarkan sejumlah tantangan

dihadapi terasa makin berat karena

dan problem mendasar yang dihadapi

nyaris

bangsa

kompleksitas

tanpa

permasalahan

diiringi

dengan

peningkatan kapasitas negara untuk

masalah

saat

ini. yang

Tantangan

dan

merepresentasi

86



tata

bermuara

juga

jatidiri bangsa sebagai akar sebabnya.

berbagai anomali dalam kehidupan

Bangsa ini disadari tengah mengalami

berbangsa dan bernegara. Sejumlah

krisis identitas, krisis kepemimpinan,

kecenderungan berikut paling tidak

krisis keteladanan, hingga krisis moral.

“kegalauan”

sistemik

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

pada

makin

Korupsi

menggambarkan sinyalemen tersebut,

terkikisnya

yang

makin

antara lain: kapitalisasi dan liberalisasi

menggurita dan melibatkan banyak

politik yang menjadi kiblat ekonomi

petinggi negara merupakan simptoma

dan politik, kemajuan demokrasi yang

yang nyata dari persoalan mendasar

tak berkorelasi dengan kesejahteraan

dimaksud. Juga hukum yang tak

ekonomi, sistem presidensial yang

mampu

gagal, rekrutmen politik yang asal,

masyarakat; kolusi, nepotisme, dan

demokrasi yang melahirkan oligarki,

praktik-praktik

aristokrasi dan bahkan dinasti-dinasti,

penyelenggara

otonomi daerah yang melahirkan raja

indikasi lain yang menjadi tontonan

dan ratu kecil di daerah, rakyat yang

masyarakat setiap hari. Sementara itu,

hanya

berbagai perilaku kekerasan di tengah

menjadi

komoditas

politik

memenuhi

rasa

keadilan

immoral negara

para

merupakan

dalam Pemilu dan Pemilukada, korupsi

masyarakat,

pelecehan,

yang makin menggurita, birokrasi

ketidakpedulian,

perjudian,

yang tersandera kepentingan, hukum

pelanggaran hak azasi, intoleransi,

yang terkebiri kekuasaan, partai yang

serta berbagai tindak kriminalitas yang

hanya jadi perahu sewaan, reformasi

makin kerap terjadi menjadi semacam

yang

bukti

kebablasan,

ekonomi

yang

yang

menunjukkan

bahwa

dimonopoli, lembaga perwakilan yang

bangsa ini sedang sakit. Inilah akar

tidak

yang

persoalan yang kita hadapi sebagai

prosedural, politik yang transaksional,

bangsa yang semuanya berakar pada

hingga gejala menuju negara yang

makin tergerusnya moralitas sebagai

gagal.

inti dari karakter manusia, jatidiri

mewakili,

Semua

terrepresentasi

demokrasi

anomali dari

kasus

tersebut Gayus

bangsa.

hingga Cirus; BLBI hingga Century

Dalam konteks yang serupa,

dan Susno Duadji; Nurdin, Nasrudin,

buruknya kualitas pelayanan publik

Nazarudin hingga Hakim Syarifuddin,

dan pembangunan daerah, serta KKN

Artalyta Suryani, Nunun Nurbaeti

yang merajalela di berbagai daerah,

hingga

dapat dipandang sebagai bentuk makin

Malinda

Dee;

Qonco

(Qomariyah-Ponco) hingga Arifinto;

terabaikannya

Anggodo

Agus

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Condro; serta Urip Tri Gunawan

Tak terkecuali di Provinsi Banten. Di

hingga Bulyan Royan. Semua menjadi

usianya yang telah memasuki satu

ikon persoalan mendasar bangsa yang

dasawarsa, citra Banten tak banyak

Widjojo

hingga

etika

dalam

87



berubah dengan era sebelum menjadi

Kementerian Menteri Dalam Negeri

provinsi.

(2010) - dengan skor 44,57 dan

Stigma

ketertinggalan, dan

peringkat keenam dari tujuh provinsi

kebodohan masih sangat melekat pada

baru di Indonesia - juga merupakan

wajah Banten hari ini. Keempat stigma

indikasi

itu memang bukan hanya identik

penyelenggaraan

dengan Banten, karena tidak sedikit

pembangunan

daerah lain di Indonesia yang memiliki

selama lebih dari satu dasawarsa ini.

keterbelakangan,

kemiskinan,

dari

distorsi

dalam

pemerintahan

di

Provinsi

dan

Banten

karakteristik yang sama, bahkan lebih

Sebagaimana dinyatakan secara

buruk dari Banten. Namun, letak

hipotetis di atas, rendahnya kualitas

Banten yang hanya ± 90 km dari

pembangunan dan pelayanan publik di

ibukota negara membuatnya menjadi

daerah

fenomena

yang

karena rendahnya kinerja aparatur

merepresentasi berbagai anomali dan

pemerintah, namun lebih mendasar

patologi

dari

luar

biasa

dalam

pelaksanaan

terjadi

itu

bukan

adalah

semata-mata

karena

tidak

nilai-nilai

moral

pembangunan dan penyelenggaraan

terinternalisasinya

pemerintahan yang dilakukan selama

dalam diri para penyelenggara negara

ini.

di Tingginya

persepsi

korupsi

daerah

menjadi

dan

dibandingkan

sebagaimana

perilaku

mementingkan diri dan kelompok

dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan

sehingga

lebih

mengemuka

dengan

dilansir oleh Komisi Pemberantasan

publik.

Korupsi

survey

akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan

Integritas Pemerintahan Daerah yang

efektivitas seringkali diabaikan dalam

rendah

penyelenggaraan

(KPK)

melalui

(5,66),

serta

Transparansi

Akibatnya

kepentingan transparansi,

pemerintahan

Internasional Indonesia (TII) melalui

sehingga berdampak terhadap makin

Indeks Persepsi Korupsi yang cukup

berkurangnya

tinggi (4,87), merupakan buah dari

untuk mendapatkan keadilan sosial.

rendahnya kualitas tata kelola dalam

Karena alasan inilah maka menelaah

penyelenggaraan

berbagai

pemerintahan

dan

hak-hak

anomali

masyarakat

tersebut

Sejumlah

relevan

dan

menjerat

dengan

menggunakan

beberapa pejabat pemerintah Provinsi

perilaku

(behaviouralism),

Banten hanyalah puncak gunung es

memusatkan

dari fenomena korupsi, kolusi, dan

implementasi

nepotisme yang faktanya mungkin

birokrasi dan pemerintahan.

pembangunan perkara

daerah.

korupsi

yang

mendasar

melihatnya pendekatan

perhatian etika

lebih

dalam

dengan pada praktik

jauh lebih menggurita dibanding apa

Makalah ini bertujuan untuk

yang nampak di permukaan. Kinerja

mengeksplorasi berbagai problematika

provinsi yang dinilai buruk oleh

etis dalam praktik pemerintahan di

88


Indonesia,


sekaligus

menggagas

administration.” (Cooper,

2001:38)

alternatif solusi guna dapat menjadi

Demikian pula halnya dengan Waldo

jawaban

(1948) yang telah jauh lebih dahulu

atas

berbagai

anomali

meyakini tesis bahwa “Those who

tersebut?

study administration study values and those who practice administration

TINJAUAN TEORI dalam

practice the allocation of values.”

kehidupan berbangsa dan bernegara di

(Cooper, 2001:38) Relasi etika dan

atas

dengan

administrasi publik itu secara tegas

menggunakan teori-teori tentang etika

juga dijelaskan oleh Frederickson dan

sebagaimana dijelaskan oleh Bertens,

Walling sebagai berikut:

dan Solomon. Secara khusus tinjauan

“In government administration values are most often taken to mean political or policy values. Political values such as who should hold elected office and who should exercise the sanctioned power of the state connect to public administration because bureaucrats and civil servants often have extensive discretion. Policy values such as choices between spending on program A versus program B are influenced by administrators. Political and policy values and preferences such as these are often connected to matters of ethics. For example, if a police department deploys shifts and forces in such a way as to leave neighborhoods which need protection without that protection while other neighborhoods are protected, there is an issue of policy ethics. Policy ethics issues such as this are seldom the focus of study in public administration.” (Cooper, 2001:38)

Berbagai

masalah

akan

ditelaah

etika administrasi dilakukan dengan menggunakan dijelaskan

teori

oleh

sebagaimana

Cooper,

serta

Frederickson dan Walling. Teori New Public Service dari Denhardt dan Denhardt

juga

digunakan

guna

membangun relevansi antara urgensi etika

dengan

paradigma

ilmu

administrasi kontemporer. Dalam Merriam-Webster’s Dictionary (www.merriamwebster.com), etika dimaknai dengan “the discipline dealing withwhat is good and bad and with moral duty and obligation”, di samping berarti juga “1) a set of moral principles or values; b) a theory or system of moral values the present-day materialistic ethic; 3) the principles of conduct governing an individual or a group professional ethics; 4) a guiding philosophy.” Dengan definisi yang senada, Solomon memaknai etika sebagai “Ethics is that part of philosophy which is concerned with living well, being a good person, doing the right thing, getting along with other people and wanting the right things in life. Ethics is essential to living in society, any society, with its various traditions, practices and institutions.” (Zimmerli, 2007:13) Cooper (1990)

menjawab

relasi etika dan administrasi, bahwa ” Values

are

the

soul

of

public

Berdasarkan

sejumlah

pemahaman tersebut, substansi etika sebenarnya adalah nilai-nilai moral, sehingga pelanggaran etika juga adalah pelanggaran

moral.

Perbedaannya

tentu saja ada pada wilayah ruang lingkup,

serta

perkembangan

sejarah

kata

maknanya.

dan

Dalam

kaitannya dengan itu, makna etika seringkali dirancukan dengan istilah etiket

dalam

praktiknya.

Etiket

89


sebenarnya


berasal

dari

bahasa

kondisi

keterpurukan

yang

nyata.

Perancis ”étiquette” yang berarti ”the

Kondisi inilah yang menurut Hart

conduct or procedure required by

(Cooper, 2001:38)) akan mendorong

good

bangkitnya kesadaran

breeding

or

prescribed

by

etis tentang

authority to be observed in social or

pentingnya etika adminstrasi. Hal ini

official

dapat disimpulkan dari konstatasinya

life”

webster.com)

(http://www.merriamatau

“the

form

of

sebagai berikut:

kendati memiliki titik singgung yang

“But out of the stupidities of those bad times has come a growing seriousness about administrative jethics, and the comprehension that ethics must be the foundation upon which all management is practiced. It has been argued herein that of all the ethical systems, the ethics of virtue is most congenial to our human nature.” Dalam konteks ilmu

sama, yaitu terkait dengan perilaku

administrasi

manusia.

kesadaran etis tersebut dapat dikaitkan

conduct or behaviour prescribed by custom or authority to be observed in social,

official

life.”(Queen’s

or

professional

English

Dictionary,

2005). Kata etiket tidak memiliki hubungan

langsung

Hart

dengan

etika,

publik,

bangkitnya

meyakini bahwa etika

dengan munculnya paradigma New

dalam kehidupan organisasional, baik

Public Service (NPS) sebagaimana

politik maupun administrasi, masih

dibangun oleh Denhardt dan Denhardt

relatif terabaikan. Etika masih sekedar

(2007:45-63)

menjadi komitmen yang sifatnya taken

mendasarkan dari pada warga negara

for granted, bukan mewujudkan nilai-

(the

nilai etis tersebut dalam menjalankan

kedaulatan

tugas organisasionalnya.

sebenarnya,

“Leaders—whether elected officials, agency heads, CEOs, or university presidents—too often protest that they are ' 'too busy'' to spend time reading books, or going to classes. They tend to take their own ethical commitments for granted, not realizing that of all the disciplines necessary for running an organization, none demands as much effort as ethics. Further, the ethics of virtue is even more demanding, because it requires individuals to intentionally shape their moral character around virtue.” (Cooper, 2001:38)

mendapatkan pelayanan paripurna dari

yang

citizen)

salah

satunya

sebagai

negara

pemilik

yang sah

yang

dan

harusnya

negara. Karenanya negara harusnya bukan hanya mengendalikan (steering) dan memuaskan pelanggannya atau konstituennya melayani Kesadaran

saja, seluruh

untuk

melainkan masyarakat.

melayani

warga

negara dengan sebaik-baiknya inilah yang

merupakan

manifestasi

dari

kembalinya kesadaran etis sebagai mainstream dalam ilmu administrasi

Terabaikannya

dalam

publik. Inilah yang diformulasi dengan

serta

sangat elegan oleh Denhardt dan

kehidupan sosial politik di berbagai

Denhardt pada bagian awal bab 3

negara,

bukunya tersebut, sebagai berikut:

penyelenggaraan

telah

etika negara

menciptakan

suatu

90


”Serve citizens, not customers. The public interest is the result of a dialogue about shared calues rather than the aggregation of individual selfinterests. Therefore, public servants do not merely respond to the demands of ”customers,” but rather focus on building relationship of trust and collaboration with and among citizens.” Secara lebih lengkap, Denhardt dan Denhardt mengabstraksikan paradigma NPS ini sebagai berikut: 1. Serve Citizens, Not Customers: The public interest is the result of a dialogue about shared calues rather than the aggregation of individual self-interests. Therefore, public servants do not merely respond to the demands of ”customers,” but rather focus on building relationship of trust and collaboration with and among citizens (Chapter 3) 2. Seek the Public Interest: Public administrators must contribute to building a collective, shared notion of public interest. The goal is not to find quick solutions driven by individual choices. Rather, it is the creation of shared interests and shared responsibility (Chapter 4) 3. Value Citizenship Over Entrepreneurship: The public interest is better advanced by public servants and citizens committed to making meaningful contributions to society than by entrepreneurial managers acting as if public money were their own (Chapter 5) 4. Think Strategically, Act Democratically: Policies and programs meeting public needs can be most effectively and responsibly achieved through collective efforts and collaborative processes (Chapter 6) 5. Recognize that Accountability Isn’t Simple: Public servants should be attentive to more than the market; they should also attend to statutory and constitutional law, community values, political norms,


professional standards, and citizen interests (Chapter 7) 6. Serve Rather than Steer: It is increasingly importan for public servants to use shared, value-based leadership in helping citizens articulate and meet their shared interests rather than attempting to control or steer society in new directions (Chapter 8) 7. Value People, Not Just Productivity: Public organizations and the net-works in which they participate are more likely to be succesful in the long run if they are operated through processes of collaboration and shared leadership based on respect for all people (Chapter 9). (Denhardt dan Denhardt, 2007:45-63) Ketujuh preposisi paragidma NPS inilah yang pada akhirnya penulis simpulkan

sebagai

abstraksi

dan

akumulasi dari kesadaran etis yang kembali mewarnai diskursus akademik tentang ilmu administrasi publik, yang muncul

dari

fakta-fakta

empiris

terabaikannya etika dalam praksis administrasi publik selama ini yang telah

berakibat

terabaikannya sebagai

pada

hak-hak

pemilik

makin

masyarakat

kedaulatan

atas

negara.

PEMBAHASAN Diabaikannya praktik Indonesia

etika

administrasi sebagaimana

dalam

publik

di

gejalanya

dirasakan dan terrrepresentasi dari berbagai kasus yang dikemukakan di bagian

pendahuluan,

merupakan

simptoma dari maladministrasi yang harus menjadi public concern untuk diatasi. Bila tidak, tentu ini akan makin merasuk jauh ke dalam sendi-sendi

91



kehidupan masyarakat, yang dapat

Cooper (1967) bahwa “Who studies

makin menjauhkan bangsa Indonesia

administration studies values, and who

dari cita-citanya untuk dapat menjadi

practices administration practices the

bangsa

makmur

allocation

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2005:301)

yang

adil

dan

Dalam

of

values.”

(Screurs,

implementasi

Ungkapan prepositif Cooper di

penegakan kode etik, penerapan ketiga

atas tadi tampaknya relevan dengan

dimensi etika individual, sosial, dan

masalah

lingkungan sebagaimana dijelaskan di

bangsa ini,

atas,

sampai

harus

memperhatikan

deontologis

maupun

Deontologi

aspek

teleologisnya.

menekankan

kewajiban-kewajiban

pada

dan

kekinian

dihadapi

yang disinyalir telah

pada

mendasar

yang

krisis

yakni

Karenanya,

yang

paling

krisis

nilai.

ilmu

administrasi

larangan

menemukan peran pentingnya sebagai

yang harus dipatuhi seseorang sebagai

ilmu yang mempelajari tentang nilai

diri, dalam masyarakat, dan sebagai

dan

bagian dari lingkungannya. Sedangkan

tersebut dalam kehidupan berbangsa

teleologi

dan bernegara. Dan karena hal ini

menekankan

pada

mengalokasikan

kemanfaatan yang dapat diperoleh

pulalah

karena

dikemukakan

dilaksanakannya

nilai-nilai

nilai-nilai

tampaknya

apa

oleh

yang

Atmosudirdjo

etika dimaksud, tidak hanya bagi

(2003)

dirinya sendiri (egoisme etis), maupun

bahwa pada dasarnya yang dituntut

bagi

masyarakat

masyarakatnya

dan

lingkungannya

(utilitarianism).

Di

samping

prinsip-prinsip

etis

itu

menemukan

saat

relevansinya

ini

hanyalah

mencakup dua hal mendasar yakni beresnya

urusan

sebagaimana ditemukan dalam filsafat

kemasyarakatan/kenegaraan

moral juga harus menjadi landasan

menuntut eksistensi ilmu administrasi

dalam

sebagai

penerapan

etika,

yang

jawaban

untuk

yang

membuat

mencakup enam prinsip utama yaitu:

segala

estetika, equality, goodness, keadilan,

terselesaikan

liberty, dan kebenaran. Dan bilamana

ketertiban dan kedamaian dalam hidup

prinsip-prinsip ini dapat diakomodasi

bermasyarakat

dalam kode etik para penyelenggara

berkembangnya ilmu hukum sebagai

negara, dan terlaksana dalam praktek

sarana untuk menjamin tidak ada pihak

administrasi publik di Indonesia, maka

yang dirugikan oleh perbuatan atau

tentu keindahan, persamaan, kebaikan,

sikap pihak lain dalam kehidupan

keadilan, kebebasan dan kebenaran

bermasyarakat.

bagi setiap orang akan terwujud dengan

sebenar-benarnya.

sebenarnya

yang

dimaksud

Inilah oleh

urusan

Di administrasi

terselenggara dengan

yang

samping sebagai

baik,

dan serta

menuntut

itu,

ilmu

“...universal

process of efficiently getting activities

92



completed with and through other

pesat

people”

manusia yang menjalankan fungsi-

sebagaimana

dikemukakan

justru

menjadikan

Robbins (1983) juga penad dengan

fungsi

tesis yang dikemukakan Atmosudirdjo

ubahnya seperti robot yang bekerja

di atas, kendati Robbins menambahkan

tanpa dilandasi oleh nilai-nilai karena

dua kata kunci yang kemudian menjadi

tuntutan kehidupan materialistis yang

pusat

makin

telaahan

ilmu

administrasi

administrasi

manusia-

menjadi

mendesak.

tak

Akibatnya

dan

pencapaian tujuan menjadi panglima

pemberdayaan manusia sebagai pelaku

dan mengesampingkan dimensi proses

perubahan yang diharapkan. Pfifner

yang menuntut tidak hanya efisiensi

(1970)

namun juga keterlibatan nilai-nilai

hingga

kini,

yaitu

efisiensi

sebelumnya

menambahkan

kata

juga

kunci

melalui

etika

didalamnya

guna

menjamin

tesisnya bahwa “Administration may

harkat dan martabat manusia tetap

be

dalam kedudukannya

defined

as

organisation

and

yang mulia.

direction of human and material

Manusia tidak hanya ditempatkan

resources to achieve desire ends.”

sebagai faktor-faktor produksi maupun

Tesis Walter pada akhirnya secara

pelaksana

spesifik menyempurnakan eksistensi,

mekanistis, namun lebih dari itu

definisi

diperankan

dan

ruang

lingkup

ilmu

administrasi

sebagai

yang

pembimbing

penyebutan

masyarakat sehingga ketertiban dan

proses-proses kunci di hulu dan hilir

kedamaian sebagai the end of goal

aktivitas

sebagai

administrasi

melalui

administrasi

yang

tujuan

utama

proses

menentukan tercapai tidaknya desire

administrasi dapat terwujud. Peran

end yang dimaksud oleh Pfifner,

inilah yang dalam bahasa agama

bahwa “administration is the process

disebut sebagai khalifah fil ardh yang

of planning, organizing, managing,

bermakna pengatur dan atau pencipta

appraising,

kesejahteraan di muka bumi.

and

controlling

an

Di samping itu, administrasi

enterprise.” Persoalannya adalah, bahwa

publik yang bekerja dalam lingkungan

telah

politik seringkali mengalami tekanan

berkembang pesat dan menjangkau

sehingga seringkali tak bebas dari

luas kehidupan masyarakat saat ini

kepentingan

politik

yang

ternyata

Praktik

politik

praktik

administrasi

tidak

yang

dibarengi

dengan

menaunginya.

etika

dalam

menghalalkan

berkembangnya

segala

cara

yang

kesehariannya, sehingga pendekatan

menggejala di era liberalisasi politik

dalam

lebih

dan ekonomi seperti saat ini, memaksa

dipengaruhi oleh pendekatan yang

birokrasi untuk berada pada posisi

positivistik

materialistik.

sebagai induk semang bagi parasitisme

Teknologi yang berkembang sangat

politik yang menggerogoti birokrasi

praktik

administrasi

dan

93



sehingga main jauh dari efektivitas dan

theory yang lebih berorientasi pada

efisiensi yang seharusnya menjadi

penghargaan atas kemampuan individu

orientasi

dibandingkan

kerjanya.

Isu

pemerasan

Badan-badan Usaha Milik Negara

dengan

kemampuan

publik secara bersama-sama. Sejumlah

(BUMN) sebagaimana sedang bergulir

kelemahan

dalam

saat ini merupakan indikasi nyata dari

paradigma NPM inilah yang kemudian

sinyalemen ini. Dan dalam konteks

melahirkan paradigma NPS sebagai

inilah etika dibutuhkan melekat dalam

antitesisnya. NPM yang meyakini

setiap

bahwa

proses

dan

tindakan

diibaratkan

administrasi. Dalam administrasi

organisasi

konteks publik

teori

ilmu

kontemporer,

sehingga

pemerintah

sebagai peran

sebuah

kapal,

pemerintah

hanya

sebagai nakhoda yang mengarahkan

memandang berbagai permasalahan

(steering)

mendasar

mengayuh (rowing) kapal tersebut,

bangsa

sebagaimana

lajunya

kapal

disebutkan di atas dari sudut pandang

banyak

etika

menemukan

mengingat dampaknya yang mereduksi

relevansinya dengan paradigma ilmu

fungsi domestikasi pemerintah. Tugas

administrasi publik kontemporer yang

pemerintah

telah

dari

penyempitan, yang hanya berperan

pardigma Old Public Administration

sebagai pengarah sehingga dapat lebih

(OPA) ke New Public Management

berkonsentrasi

(NPM), serta dari NPM menuju New

persoalan-persoalan

domestik

Public Services.

internasional

lebih

tampaknya

mengalami

pergeseran

NPM muncul pada tahun 1990 yang

merupakan

antitesis

dari

misalnya

mendapat

bukan

kritik

menjadi

mengalami

untuk

yang

persoalan

pertumbuhan

tajam

mengurusi dan

strategis,

meningkatkan

ekonomi

dan

paradigma Old Public Administration

perdagangan luar negeri. Paradigma

yang berbasis traditional ruled based,

steering rather than rowing ala NPM

authority

dengan

inilah yang dikritik sebagai paradigma

pendekatan baru yang berbasis market-

yang melupakan siapa sebenarnya

based dan competition driven based.

pemilik kapal (who owned the boat?)

Dengan demikian paradigma ini lebih

sehingga meletakkan warga negaranya

menekankan pada perubahan perilaku

dalam posisi yang marjinal sebagai

pemerintah agar menjadi lebih efektif

dampak

dan efisien dengan mengurangi peran

individualisme

pemerintah di satu sisi serta membuka

Padahal seharusnya pemerintah lebih

peran swasta dalam porsi yang lebih

dapat memfokuskan usahanya untuk

besar dalam memenuhi kebutuhan

melayani dan memberdayakan warga

masyarakat. Dan

negaranya

driven

process

karenanya NPM

lebih menekankan pada public choice

dari

sesungguhnya

liberalisasi yang

karena pemilik

dan

didewakan.

merekalah “kapal”

94


tersebut.


yang

praktik administrasi publik inilah yang

kedaulatan

kini menjadi perhatian bersama di

Merekalah

sesungguhnya

pemiliki

sebagaimana menjadi dasar filosofis

tengah

dari sistem demokrasi yang dianut.

pengabaian terhadap nilai-nilai etis

Karena inilah maka paradigma NPS

dapat

dipandang

makin

menggejalanya

dalam penyelenggaraan negara dan

sebagai

pemerintahan saat ini. Korupsi yang

kesadaran

etis

untuk

merajalela bukan hanya merupakan

warga

negara

pada

fenomena hukum semata, melainkan

tempatnya yang benar, yaitu sebagai

fenomena administrasi dan bahkan

pemilik kedaulatan yang sah, yang

fenomena moral, yang bersumber dari

wajib dilayani dengan sebaik-baiknya

terabaikannya ide ketertiban, efisiensi,

oleh pemerintah, sebagai manifestasi

kemanfaatan,

dan

produktivitas,

nyata dari filosofi demokrasi yang

sebagaimana

pernah

dikemukakan

dianutnya. Itu sebabnya demokrasi

oleh Frederickson dan Walling (2001)

menjadi

yang

di atas, dan dikutip kembali oleh

mendasari lahirnya paradigma NPS

Ginanjar Kartasasmita dalam orasi

ini,

mampu

ilmiahnya pada Dies Natalis ke-41

menempatkan citizen sebagai people

FISIPOL UGM Tahun 1996 dengan

who owned the boat, sehingga dapat

tajuk makalah “Etika Birokrasi dalam

“memaksa” pemerintah untuk kembali

Administrasi

pada peran idealnya sebagai public

Tantangan

servant, yang melayani rakyat dengan

Globalisasi”, sebagai berikut:

sebaik-baiknya,

“Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral. Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get the job done). Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi ---seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas-- dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasangagasan dasar etika --mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu—dapat menjelaskan hakikat administrasi.”

kembalinya menempatkan

primary

yang

theory

diharapkan

bukan

sekedar

melakukan steering apalagi membatasi perannya dengan memberi peran lebih luas bagi terjadinya liberalisasi politik dan ekonomi. Dengan kembalinya kesadaran etis dalam paradigma NPS ini, maka nilai-nilai etika berpeluang menjadi “panglima”

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

pelayanan

publik.

praktik dan

Keharusan

menempatkan rakyat sebagai pemilik kapal mendorong pemerintah untuk

Pembangunan: Menghadapi

Era

dapat meningkatkan kinerjanya dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel.

Nilai-nilai

etis

dalam

Penegakan

hukum

atas

berbagai kasus yang terjadi tentu menjadi

keniscayaan

guna

95



menegakkan etika sosial yang telah

manusiawi

dilanggar.

penindakan dan pencegahan terhadap

Namun

demikian

law

untuk

enforcement dirasakan sangat tidak

berbagai

cukup akhir-akhir ini. Defisit keadilan

maraknya praktik maladministrasi saat

yang dirasakan masyarakat sebagai

ini. Persoalannya hanya terletak secara

dampak dari berliku-likunya proses

teknis

penegakan hukum serta penegakan

penegakan

hukum yang berbiaya mahal, menuntut

hasil-hasil persidangan majelis kode

ada jalan alternatif guna memecah

etik

kebuntuan dalam menegakkan etika

tersebut sebagai bagian dari

sosial sekaligus mencegah meluasnya

alternative dispute resolution ataupun

pelanggaran

mediasi

etika

dalam

praktik

kasus

melakukan

immoralitas

pada

dan

bagaimana

hukum

atau

otoritas

mengakomodasi

badan

penal

yang

kehormatan

yang

pro

proses

justitia.

Artinya proses penegakan kode etik

administrasi di Indonesia. Dalam konteks inilah gagasan

yang

dilakukan

majelis

terkait

untuk merevitalisasi penegakan kode

nantinya dapat diakui hasilnya sebagai

etik di kalangan para penyelenggara

penyelesaian

negara menemukan momentumnya.

melalui proses hukum, namun tentu

Kebutuhan akan adanya Dewan Etik

dengan

atau Badan Kehormatan di setiap

tertentu dimaksud di atas.

hukum

kondisi

Dalam

kementerian, lembaga negara, hingga

tanpa

dan

konteks

harus

syarat-syarat

apa

yang

lingkungan

dilaporkan oleh Menteri Negara Badan

pemerintahan daerah dirasakan sudah

Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan

sangat mendesak untuk membantu

Iskan

mempercepat

proses

Dewan Perwakilan Rakyat Republik

hukum

memperkecil

satuan

kerja

di

penegakan

kepada

Badan

Kehormatan

ruang

Indonesia (BK DPR RI) beberapa

terjadinya penyimpangan etika sosial

waktu lalu, tampaknya relevan dengan

dalam keseharian praktik administrasi

apa yang penulis tesiskan di muka.

publik yang dijalankan oleh para

Pembuktian yang tidak terlalu rigid

penyelenggara negara.

terhadap pelanggaran etika diharapkan

serta

Formalisme yang kerap kali menyebabkan

berbelitnya

proses

dapat membantu bangsa ini perlahan tapi pasti keluar dari ”kemelut”.

hukum tentu dapat dihindari karena

Kelemahan

tidak terikatnya proses penegakan

memberikan efek jera sebagai dampak

kode etik pada hukum-hukum acara

sosialnya,

yang bersifat rigid. Di samping itu,

sanksi moral sosial yang diberikan dari

biayanya yang sangat murah dengan

sebuah

proses yang cepat serta berorientasi

sehingga perlahan tapi pasti pula nilai-

pada

nilai moral akan kembali menghiasi

social

recovery,

bukan

punishment, merupakan cara paling

sistem

dapat

proses

hukum

terbantu

penegakan

untuk

dengan

etika,

kehidupan masyarakat sehari-hari.

96



Pegawai Negeri Sipil (PNS)

New Public Service yang dibangun

nantinya mungkin tidak akan lagi

oleh Denhardt dan Denhardt (2007)

dapat bertindak sesuka hatinya dengan

merupakan abstraksi dan akumulasi

datang dan pulang sekehendaknya,

dari kesadaran etis dimaksud, yang

berpakaian seenaknya, berjalan-jalan

kemudian diformulasi dalam 7 (tujuh)

pada jam kerja sesukanya, hingga

preposisi, yaitu: Serve Citizens, Not

membaca koran dan/ atau bermain

Customers; Seek the Public Interes;

game online pada jam kerja; karena

Value

bila suasana etis telah tumbuh di

Entrepreneurship;

kalangan birokrasi maka perilaku-

Accountability Isn’t Simple; Serve

perilaku tersebut dapat ”diperkarakan”

Rather than Steer; dan Value People,

sebagai bentuk pelanggaran etis yang

Not Just Productivity.

Citizenship

etis ini ditegakkan secara kolektif

penyelenggara

karena

sedemikian

bersama

Recognize

that

Penegakan etika di kalangan

serius. Dan bila kemudian pelanggaran

kesadaran

Over

negara

sudah

mendesak

untuk

sebagaimana dimaksud oleh Denhardt

dilakukan.

dan Denhardt (2007) dalam paradigma

berbagai deviasi dan anomali yang

NPS-nya di atas, dan atas pelanggaran

makin marak menggejala dan hampir

etis tersebut dijadikan secara formal

tak tertanggulangi oleh kemampuan

sebagai pertimbangan tidak hanya atas

penegak hukum untuk mengatasinya,

kinerjanya

jejak

namun lebih dari itu adalah untuk

rekamnya untuk pertimbangan dalam

membantu mempercepat penegakan

promosi, mutasi, hingga terminasi

hukum itu sendiri. Bangsa Indonesia

pegawai. Dan pada akhirnya, bila hal

yang besar ini harusnya tidak boleh

ini dapat dilakukan secara sistemik,

terbelenggu oleh satu jalan semata

maka kesadaran etis ini akan menjadi

dalam penyelesaian berbagai kasus

code of conduct tidak hanya bagi PNS

tindak pidana, melainkan merintis

namun juga bagi masyarakat secara

jalan lain yang sesuai dengan budaya

keseluruhan. Dan pada kondisi inilah

dan kepribadian bangsa agar lebih

ketujuh tesis Denhardt dan Denhardt di

produktif, efisien, efektif, dan mampu

atas baru akan termanifestasi secara

berkontribusi

nyata.

terhadap pencapaian tujuan bangsa.

melainkan

juga

Tidak

Dalam

KESIMPULAN

hanya

secara

karena

signifikan

konteks

inilah

etis

kehadiran majelis-majelis kode etik di

sebuah

setiap kementerian, lembaga negara,

keniscayaan atas sejumlah anomali dan

hingga di tingkat satuan-satuan kerja

deviasi yang terjadi dalam praksis

menjadi

administrasi tidak hanya di Indonesia

keniscayaan. Agar tersedia banyak

melainkan juga dunia. Dan paradigma

jalan

Bangkitnya masyarakat

kesadaran

merupakan

kebutuhan,

bagi

bangsa

bahkan

ini

untuk

97


menyelesaikan


masalahnya

secara

optimis dan produktif. Amien..

DAFTAR RUJUKAN Atmosudirdjo, Prajudi. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. 2003. Ghalia Indonesia. Jakarta Bertens, K. Etika. 2001. Gramedia. Jakarta. Cooper, Terry L. 2001. Handbook of Administrative Ethics. 2nd Edition (revised and Expanded). Marcel Dekker Inc. New York Basel Encyclopaedia Britannica. 2005. DVD Version Denhardt, Janet Vinzant. Robert B. Denhardt. 2007. “The New Public Service: Serving Not Steering”. Expanded Edition. M.E. Sharpe, Armonk, New York. Kartasasmita, Ginanjar. Etika Birokrasi dalam Administrasi Pembangunan: Private Limited Tantangan Menghadapi Era Globalisasi. 1996. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke -41 FISIPOL UGM. Yogyakarta, 19 September 1996 Merriam-Webster’s Dictionary. 2005

Collegiate

Queen’s English Dictionary. 2005. Robbin, Stephen P. The Administrative Process. 1980. Prentice Hall of India. New Delhi Schreurs, Petra. The Value(s) of Public Administration. Journal “Administrative Theory and Praxis”, Vol.27 No.2, Leiden University. 2005 Zimmerli, Walther Ch. Et al. Corporate Ethics and Corporate Governance. 2007. Springer Berlin Heidelberg. New York

98

REVITALISASI ETIKA ADMINISTRASI SEBAGAI MANIFESTASI PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents