REVISI 2016
Renstra Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) Tahun 2015-2019
PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI JUNI 2016
RENSTRA DEPUTI PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI Tahun 2015-2019 (REVISI)
DEPUTI PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Juni 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kehendakNya kami dapat menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (Renstra Deputi PKT) tahun 2015-2019. Renstra PKT disusun dengan tujuan sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan di Kedeputian PKT selama tahun 2016 sampai dengan dengan tahun 2019 yang mendukung tercapainya visi dan misi BPPT. Renstra ini mengacu kepada Renstra BPPT tahun 2015-2019. Isi Renstra ini merupakan revisi dari dokumen sebelumnya yang sudah disahkan. Revisi ini dilakukan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPT berdasarkan Peraturan Kepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015. Renstra PKT ini juga mencakup perencanaan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan, target capaian serta ukuran dan indikator keberhasilan. Semoga dokumen renstra ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana maksud tersebut di atas. Terima kasih.
Jakarta, Juni 2016 Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi
Dr. Ir. Tatang A. Taufik, M.Sc
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………… .....
i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………….…..….
ii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………….….......
iv
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………....
v
BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………...……………………..........
1
1.1. Visi dan Misi BPPT…………….…………………………….…………........
2
1.2. Kondisi Umum..........................................................................................
3
1.2.1. Umum.............................................................................................
3
1.2.2. Capaian Kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.............
7
1.3. Potensi dan Permasalahan......................................................................
8
1.3.1. Potensi...........................................................................................
8
1.3.2. Permasalahan................................................................................
9
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS........................................
10
2.1. Arah Kebijakan BPPT..............................................................................
12
2.2. Sasaran Strategis PKT..............................................................................
13
2.3. Sasaran Pogram........................................................................................
14
BAB 3 PROGRAM KEGIATAN DAN TARGET KINERJA.........................................
15
3.1. Program dan Kegiatan...............................................................................
15
3.2. Target Kinerja Program..............................................................................
15
3.3. Target Kinerja Kegiatan.............................................................................
18
3.3.1. Pusat Teknologi Inovasi Daerah (PTID)……...................................
19
3.3.2. Pusat Teknologi Kawasan Spesifik (PTKS)….................................
21
3.3.3. Pusat Teknoprener dan Klaster Industri (PTKI)...............................
24
ii
3.3.4. Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi (PSTAT).................
28
BAB 4 PENUTUP........................................................................................................
30
LAMPIRAN...................................................................................................................
31
iii
DAFTAR TABEL
3.1 Tabel Kegiatan Kedeputian Bidang PKT..……………………………………….......
15
3.2 Tabel Target Kinerja Program Kedeputian Bidang PKT..………………….…...….
16
3.3 Tabel Target Kinerja Pusat Teknologi Inovasi Daerah (PTID).…………….….......
19
3.4 Tabel Target Kinerja Pusat Teknologi Kawasan Spesifik (PTKS).…………….….
22
3.5 Tabel Target Kinerja Pusat Teknoprener dan Klaster Industri (PTKI).………...….
25
3.6 Tabel Target Kinerja Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi (PSTAT)..….
29
iv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Diagram SDM PKT Berdasarkan Pendidikan..………………………...……….......
10
2.2 Diagram SDM PKT Berdasarkan Jabatan Fungsional..………………..….…...….
11
2.3 Diagram SDM PKT Berdasarkan Usia.…………….…...........................................
11
2.4 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang PKT......................................…..…….….
12
v
BAB 1 PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Salah satu misi pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan,
pemanfaatan,
dan
penciptaan
pengetahuan;
dan
(d)
membangun
infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan diperlukan penguatan sistem inovasi nasional yang mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa salah satu isu utama pembangunan nasional adalah kemandirian ekonomi, di mana daya saing Indonesia yang masih rendah menjadi penghambat bagi peningkatan daya saing diupayakan melalui pengembangan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam tetapi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang digerakkan oleh inovasi teknologi. Upaya yang harus dilakukan agar inovasi dapat berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh kalangan masyarakat yaitu diperlukan adanya dukungan sistem inovasi, baik dalam kapasitas nasional maupun daerah. Kedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) merupakan bagian dari Badan
1
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai sumber dan infrastruktur teknologi nasional yang diperlukan untuk mendorong perkembangan dan daya saing perekonomian nasional. Rencana strategis (Renstra) PKT tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Renstra BPPT 2015- 2019. Selain itu juga mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis terakhir dan kondisi umum serta potensi dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang, khususnya dalam kebijakan teknologi dan sistem inovasi.
1.1. Visi dan Misi BPPT Visi Dalam rangka pencapaian pembangunan jangka menengah khususnya untuk periode 2015-2019, visi BPPT adalah sebagai “Pusat Unggulan Teknologi yang Mengutamakan Inovasi dan Layanan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”.
Misi Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPT tersebut dilaksanakan melalui enam misi sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang kebijakan teknologi; 2. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam; 3. Melaksan
akan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan
layanan teknologi di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi; 4. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang teknologi informasi, energi, industri kimia, dan material; 5. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa; 6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan inovasi dan layanan teknologi..
Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPT ke dalam programprogram yang mendukung pembangunan nasional dan pembangunan bidang yang akan dilaksanakan, maka tujuan BPPT tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.
Peningkatan daya saing di bidang sistem inovasi nasional; 2
2. Peningkatan daya saing di bidang teknologi pengembangan sumberdaya alam; 3. Peningkatan kemandirian
bangsa di bidang teknologi kebencanaan
dan
lingkungan; 4. Peningkatan daya saing di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi; 5. Peningkatan kemandirian bangsa di bidang teknologi pangan dan obat; 6. Peningkatan daya saing di bidang teknologi informasi komunikasi, elektronika dan material; 7. Peningkatan kemandirian bangsa di bidang teknologi energi dan industri kimia; 8. Peningkatan daya saing di bidang teknologi maritim, permesinan dan transportasi; 9. Peningkatan kemandirian bangsa di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan; dan 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi.
1.2. Kondisi Umum 1.2.1. Umum Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan tumpuan bagi perwujudan kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi dan semakin adil. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor upaya/buatan,
terutama
pengetahuan
yang
dikembangkan,
dimanfaatkan,
dan
disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terusmenerus. Karena itu, daya saing semakin ditentukan oleh sistem inovasi dalam upaya mengembangkan potensi spesifiknya. Proses globalisasi yang terjadi saat ini semakin meyakinkan bahwa faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) memegang peran cukup penting, sehingga penguasaan teknologi akan sangat mempengaruhi daya saing (competitiveness) suatu bangsa. Fakta juga menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki penguasaan IPTEKIN yang bisa bersaing. Pesatnya perkembangan IPTEKIN dan globalisasi yang ditandai dengan pengembangan blok-blok ekonomi seperti AFTA, di satu sisi telah membuka kesempatan bagi perluasan pasar. Namun di sisi lain, globalisasai juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan IPTEKIN agar dapat menjadi modal bagi bangsa Indonesia menghadapi berbagai resiko dan implikasi era global. Era perdagangan kawasan ASEAN (AFTA) yang berlangsung mulai 2015, menjadi tantangan serius bagi perusahaan dalam mengoptimalisasi sumber daya, kinerja, sistem 3
manajemen, dan teknologi informasi. Di samping itu salah satu sektor yang harus diperhatikan adalah ketahanan dan kedaulatan pangan. Datangnya pemberlakuan pasar bebas ASEAN, Indonesia bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam berbagai hal. Strategi untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan adalah dengan berinovasi supaya sebuah produk bisa memiliki nilai tambah. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) menyatakan peringkat daya saing Indonesia terus menurun. Dalam rilis Global Competitiveness Report 2015-2016, WEF menyatakan posisi daya saing Indonesia turun tiga peringkat menjadi ranking 37 dengan skor 4,5. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia didasari oleh pola konsumsi, tidak berorientasi kepada ekspor, rendahnya kandungan teknologi di dalam barang yang diekspor atau terjadi kegagalan pasar teknologi, masih rendahnya perlindungan hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Kondisi ini memerlukan peningkatan value innovation dan creation melalui pendidikan dan pelatihan, perbaikan struktur kapital, restrukturisasi ekonomi dan peningkatan kandungan teknologi dalam produk-produk ekspor, dan manajemen agar Indonesia dapat bersaing dalam dunia internasional. Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam membawa Indonesia ke era ekonomi pengetahuan (knowledge-based economy) dan masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society). Karena itu, pembangunan Indonesia yang progresif perlu menjadikan penguatan sistem inovasi sebagai kesepakatan bersama dan prioritas dalam peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) beserta beragam kebijakan iptek sangat penting bagi perkembangan inovasi, namun bukan satu-satunya yang menentukan. Dinamika difusi pengetahuan
dan
pembelajaran
yang
berkembang
sangat mempengaruhi
kemampuan masyarakat dalam berinovasi. Namun itupun tidak terjadi serta merta. Beragam fenomena inovasi juga menunjukkan bahwa inovasi sebenarnya merupakan suatu proses kreatif, iteratif dan interaktif yang melibatkan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar.
Penelitian,
pengembangan,
dan
perekayasaan
sangat
penting
bagi
perkembangan inovasi. Tetapi, inovasi membutuhkan lebih dari sekedar litbangyasa. Iklim persaingan yang sehat dan kondusif sangat diperlukan bagi berkembangnya inovasi. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan 4
tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di bidang sistem inovasi, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, fokus arah kebijakan dan prioritas program dalam penguatan sistem inovasi adalah untuk mendukung pembangunan yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem inovasi merupakan langkah terpadu membenahi sistem yaitu suatu kesatuan yang mempengaruhi arah
perkembangan dan
kecepatan
inovasi,
difusi,
dan
proses
pembelajaran, secara bersistem. Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi penguatan sistem inovasi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek hingga menengah dibutuhkan suatu upaya terstruktur untuk membangun tata kelola sistem inovasi nasional. Upaya membangun tatakelola sistem inovasi nasional dapat diawali dengan mengembangkan kepeloporan dan prakarsa-prakarsa strategis penguatan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada kompetensi dan peran lembaga-lembaga yang ada saat ini. BPPT sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian merupakan lembaga yang dapat mengambil peran strategis dalam mengisi kekosongan peran dan fungsi organisasi pada level tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan BPPT adalah untuk memiliki peran khusus/spesifik untuk membangun jaringan dengan dunia industri (Zuhal, 2010). Selain pertimbangan tersebut, dalam kerangka penguatan sistem inovasi nasional, BPPT telah melakukan repositioning sebagai LembagaPemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan
peran dan fungsi pelayanan publik melalui inovasi dan
pelayanan teknologi, dalam satu kesatuan sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang saling berketerkaitan. BPPT menempatkan diri sebagai intermediator dalam suatu jejaring kemitraan yang merupakan ciri dari organisasi modern. Inovasi tidak akan terjadi dalam sebuah keterasingan, maka pengembangan dan penguatan sistem inovasi juga tidak akan terlepas dari adanya interaksi antar lembaga dan pemangku kepentingan nasional. Hal ini selaras dengan perubahan paradigma yang telah terjadi secara global yaitu dari pendekatan sektoral yang terkotak-kotak menjadi pola jejaring (keterkaitan) rantai nilai. Semua pihak harus berupaya mengatasi fragmentasi dan sekat sektoral yang menghambat menjadi pola kolaborasi sinergis. Sejalan dengan itu, BPPT telah merumuskan kembali visi, misi, dan perannya. Visi BPPT yang telah di rumus ulang yakni BPPT sebagai “pusat unggulan teknologi yang mengutamakan inovasi dan layanan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.” Pencapaian visi di atas dijalankan melalui 6 misi dan 5 peran BPPT, yaitu BPPT sebagai lembaga intermediasi, lembaga pelaksana technology clearing house, lembaga pengkaji teknologi, lembaga pelaksana audit teknologi, dan sebagai lembaga pemberi solusi teknologi. 5
Sebagai lembaga intermediasi, BPPT (a) memfasilitasi hubungan, keterkaitan, jejaring, kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam rangka litbangyasa teknologi dan reformasi kebijakan terkait dan (b) menjembatani berbagai pihak terkait dengan kepentingan tertentu dalam konteks teknologi. Sebagai lembaga pelaksana technology clearing house, BPPT berperan (a) melakukan clearance test bagi teknologi sebagai otoritas atau pendukung dalam menyatakan bahwa suatu teknologi laik atau tidak untuk diterapkan di Indonesia atau untuk konteks tertentu di Indonesia, misalnya berdasarkan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup dari segi keselamatan, kesehatan, keamanan bagi masyarakat atau kelestarian lingkungan hidup; dan (b) memfasilitasi pertukaran informasi, keahlian atau produk teknologi tertentu. Sebagai lembaga pengkaji teknologi, BPPT melakukan studi multidimensi yang sistematis tentang suatu teknologi untuk menghasilkan pemahaman tentang tingkat kesiapan teknologi (technology readiness level/TRL), perkiraan nilai (value) dari teknologi sebagai aset intelektual (intellectual asset). Juga dikaji tentang peluang dan tantangan atau keterkaitan antar Instansi dalam Pelaksanaan Tugas Pokok BPPT, resikonya, perkiraan dampak teknologi yang telah diterapkan atau yang akan diterapkan, atau implikasi strategi/kebijakan atau advis/rekomendasi kebijakan pada tataran organisasional ataupun publik. Sebagai lembaga pelaksana audit teknologi, BPPT melakukan suatu studi yang sistematis dengan
prosedur
legal
terstandar
untuk
mengevaluasi,
membandingkan,
atau
memverifikasi suatu teknologi atau suatu penerapan teknologi terhadap standar atau ketentuan persyaratan/kriteria tertentu. Sebagai lembaga pemberi solusi teknologi, BPPT melakukan perekayasaan dan penerapan teknologi dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan apa yang telah dicapai BPPT saat ini, pada masa-masa mendatang, melalui 5 peran yang telah disebutkan di atas, BPPT akan semakin meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka penguatan sistem inovasi. Dengan demikian diharapkan daya saing Indonesia secara global semakin menguat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Program kemitraan BPPT dengan industri, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat diarahkan sesuai dengan positioning, visi, misi, dan peran BPPT di atas.
6
1.2.2. Capaian Kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, sesuai rencana strategis dan renca kerja per tahun, telah melaksanakan pembangunan iptek dengan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi dengan berorientasi pada pendekatan penguatan sistem inovasi nasional dan daerah, inkubator teknologi dan penjaringan wirausahawan, dan audit kemampuan industri. Capaian kegiatan Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi selama periode RPJMN 2010-2014, antara lain: 1) Prioritas Nasional Bidang Iptek dalam RPJMN 2010-2014 terdiri atas Prioritas Nasional (11 prioritas) dan Prioritas Nasional lainnya. BPPT pada tahun 2014 mempunyai 8 program prioritas nasional yang tercantum dalam 5 Program Nasional. Capaian kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang kebijakan teknologi antara lain:
Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Inkubator Teknologi dan Penjaringan Calon Wirausahawan Inkubasi bisnis oleh BPPT bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru berbasis teknologi (PPBT) yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Sampai dengan tahun 2012, BPPT telah menginkubasi empat PPBT, yaitu PT Mikata Sukses Mandiri (produsen pupuk hayati technofert), CV Nusaroma (produsen minyak atsiri kualitas tinggi), CV Nanotech (produsen partikel nano ZnO) dan PT Surya Utama Teknik (produsen pelorot malam batik, bekerja sama dengan Inkubator Teknologi Pekalongan).
Audit Kemampuan Industri untuk Mendukung Penyediaan Listrik Nasional Pelaksanaan audit teknologi kelistrikan pada tahun 2012 ditujukan untuk mengetahui kapabilitas teknologi industri manufaktur dalam negeri guna mendukung infrastruktur ketenagalistrikan. Hal-hal teknis yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi kemampuan desain, kemampuan produksi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Beberapa industri komponen utama kelistrikan yang diaudit BPPT adalah PT. Pindad yang memproduksi generator, PT. Nusantara Turbin Propulsi (NTP) yang memproduksi turbin, PT. PAL yang memproduksi balance of plant (komponen atau peralatan pendukung), PT. Alstom Power ESI yang memproduksi heat recovery system generator (HRSG). Tahun 2012 telah diselesaikan: Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas litbang untuk mendukung kemandirian industri nasional. Tahun 2013 telah dilaksanakan: Layanan Teknologi Pelaksanaan Audit Teknologi, dan Layanan Teknologi Sistem Manajemen Proses. 7
2) Prioritas Bidang
Pengembangan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pelalawan. Disamping
melaksanakan
kegiatan
penelitian,
pengembangan,
dan
kerekayasaan (litbangyasa), Deputi Bidang PKT juga melaksanakan kegiatan kemitraan, baik dengan swasta nasional, industri dan usaha kecil dan menengah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional.
1.3. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan di lingkungan Deputi Bidang PKT dilakukan dengan melakukan identifikasi dan analisis lingkungan berpengaruh berupa analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (analisis SWOT) serta dilengkapi dengan kondisi lingkungan berpengaruh tingkat nasional dan internasional. Analisis SWOT dan lingkungan berpengaruh tersebut dirinci seperti di bawah ini.
1.3.1. Potensi a) Potensi Internal 1) Memiliki SDM unggul dengan tingkat pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan bidang keahlian, lulusan perguruan tinggi ternama Indonesia dan luar negeri. 2) Menggunakan sistem dan tata kerja kerekayasaan yang bercirikan team work, well structured, and well documented. 3) Memiliki jejaring dan kerjasama yang luas dengan mitra, stakeholder, dan pengguna. 4) Kedeputian Bidang PKT memiliki tupoksi dan mendukung mandat khusus di bidang perumusan dan pelaksanaan di bidang kebijakan teknologi. 5) Kedeputian
Bidang
PKT
merupakan
organisasi
pembelajaran
(learning
organization) sehingga bersifat dinamis dan adaptable. 6) Kapasitas SDM yang sudah terbangun dalam kerangka kerja pendekatan penguatan sistem inovasi. b) Potensi Eksternal Faktor-faktor eksternal yang bisa dianggap menguntungkan dan dapat menjadikan peluang adalah: 1) Meningkatnya tuntutan koordinasi antar K/L dan sektor yang dikoordinasi Kementerian Koordinator. 8
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah, untuk menggali potensi daerah bagi keperluan pembentukan keunggulan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong sistem inovasi daerah. 3) Adanya kebijakan pada industri untuk meningkatkan kandungan teknologi dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian, yang menuntut dilakukannya kajian kebijakan mengenai perencanaan, sumberdaya, dan kemampuan teknologi di industri. 4) Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan audit teknologi dari stakeholder. 5) Meningkatnya permintaan terhadap jasa layanan kebijakan teknologi oleh pihak pengguna (dunia usaha, masyarakat dan pemerintah/ pemda). 1.3.2. Permasalahan a) Permasalahan Internal
Pendekatan pelaksanan kerja masih belum sesuai dengan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan.
Struktur komposisi usia pegawai berupa piramida terbalik, sebagian besar pegawai berusia matang, menjelang pensiun. Selain dibutuhkan perekrutan baru, juga dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM yang ada agar mampu mengikuti perkembangan global.
Reward dan punishment belum diterapkan secara memadai.
Keterbatasan dana dan sumber daya lainnya.
b) Permasalahan Eksternal
Kesepakatan ASEAN mempererat integrasi ekonomi (MEA) yang semula direncanakan pada tahun 2020 menjadi 2015.
Masih kuatnya ego sektoral.
Paradigma pembangunan masih bersifat parsial.
9
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS
Visi pembangunan bidang IPTEK yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang IPTEK 2005–2025 adalah “terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan kesejahteraan peradaban.” Penyusunan visi BPPT didasarkan pada pencermatan terhadap amanat yang terkandung dalam dokumen visi IPTEK di atas dan memperhatikan Tupoksi BPPT serta mengakomodasi kondisi kekinian dan tuntutan terhadap BPPT. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu Nomor: 170/Kp/KA/IV/2006, tanggal 21 April 2006 yang diperbaharui dengan Perka BPPT Nomor 009 tahun 2015, maka tugas pokok Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kedeputian Bidang PKT menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengkajian kebijakan teknologi; b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian kebijakan teknologi; c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPPT. Kedeputian Bidang PKT didukung oleh 285 pegawai dengan komposisi S3 = 10.2%, S2 = 37.9%, S1 = 33,7%, dan di bawah S1 = 18,2%. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan fungsional: Jabatan Fungsional Umum = 27,4%, Peneliti = 10,5%, Perekayasa = 40,7%, Perencana = 9,5%, Lain-lain = 11,9%, dan berdasarkan usia: 20-40 tahun = 31,2%, >40-60 tahun = 66%, >60 tahun = 2,8%.
SDM PKT Berdasarkan Pendidikan 29
52 Di bawah S1 S1
108 96
S2 S3
2.1 Diagram SDM PKT Berdasarkan Pendidikan
10
SDM PKT Berdasarkan Jabatan Fungsional 4
34
23
78
16 17 45 29
26
12
1
Jabatan Fungsional Umum Peneliti Muda Peneliti Madya Peneliti Utama Perekayasa Pertama Perekayasa Muda Perekayasa Madya Perekayasa Utama Perencana Muda Perencana Madya Lain-lain
2.2 Diagram SDM PKT Berdasarkan Jabatan Fungsional
SDM PKT Berdasarkan Usia 8
89 20-40 tahun >40-60 tahun
188
>60 tahun
2.3 Diagram SDM PKT Berdasarkan Usia (Data per 13 Juni 2016)
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, struktur Kedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi adalah sebagai berikut:
11
2.4 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang PKT
2.1. Arah Kebijakan BPPT Dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis BPPT untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan BPPT pada tahun 20152019 adalah sebagai berikut: a.
Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi melalui inovasi dan layanan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing industri melalui : 1) Penyelenggaraan litbangyasa teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi: energi, informasi, elektronika, material, transportasi, maritim, hankam, permesinan, industri kimia, pangan dan pertanian, sistim
inovasi untuk
pembangunan taman tekno dan sains, dan inkubasi teknologi. 2) Melakukan peningkatan dukungan bagi pelaksanaan pengkajian dan penerapan melalui dukungan infrastruktur labratorium 3) Berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Taman Tekno dan Taman Sains. b.
Mendukung kemandirian bangsa melalui:
12
Penyelenggaraan litbangyasa teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi: obat dan kesehatan, teknologi sumber daya alam dan kelautan, lingkungan dan kebencanaan. c.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi Strategi pelaksanaan dari arah kebijakan tersebut diatas dilakukan melalui: a.
Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi melalui 3 (tiga) program utama yaitu: 1) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT), 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT, 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT.
b.
Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi melalui pembidangan teknologi yang ada di BPPT
c.
Melaksanakan kegiatan dengan pemanfaatan Sistem Inovasi Nasional
d.
Melaksanakan kegiatan dengan sistem tata kerja kerekayasaan (STTK).
2.2. Sasaran Strategis Kedeputian PKT Kontribusi Kedeputian Bidang PKT terhadap capaian visi BPPT terdapat di dalam misi pertama BPPT yakni Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang kebijakan teknologi. Misi tersebut diturunkan menjadi satu tujuan yaitu Peningkatan daya saing di bidang sistem inovasi Nasional. Kemudian dari tujuan tersebut diturunkan dua sasaran strategis BPPT yang berkaitan dengan sistem inovasi, yakni : 1. Terwujud dan berfungsinya techno park. 2. Terwujudnya Pembangunan National Science Technology Park (berkembangnya teknoprener). Kedua sasaran strategis BPPT tersebut merupakan tujuan Kedeputian Bidang PKT ditambah dengan satu tujuan lainnya, yakni Rekomendasi Kebijakan Teknologi, yang menjalankan tupoksi Kedeputian Bidang PKT. Dengan demikian tujuan Kedeputian Bidang PKT adalah: 1) Terwujud dan berfungsinya techno park. 2) Terwujudnya Pembangunan NSTP di PUSPIPTEK (Berkembangnya teknoprener ), dan 3) Pengkajian Kebijakan Teknologi.
13
2.3. Sasaran Program Kedeputian PKT Pencapaian target pada tujuan PKT dilaksanakan oleh program. Adapun program yang menjadi tanggung jawab dari Deputi Bidang PKT yaitu pada Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT) yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan oleh: a) Pusat Teknologi Inovasi Daerah (PTID) b) Pusat Teknologi Kawasan Spisifik (PTKS) c) Pusat Teknoprener dan Klaster Industri (PTKI) d) Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi (PSTAT) e) Balai Inkubator Teknologi (BIT), dan f)
Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK).
14
BAB 3 PROGRAM KEGIATAN DAN TARGET KINERJA
Kegiatan BPPT khususnya dari Kedeputian PKT hanya pada program teknis yang berisi kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan eksternal BPPT dan bersifat teknis yaitu Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang PKT.
3.1. Program dan Kegiatan Dalam
perkembangan
pengelolaan
keuangan
dan
program,
khususnya
dalam
restrukturisasi program dan kegiatan, untuk RPJMN 2015-2019, maka pada program pengkajian dan penerapan teknologi yang kegiatan-kegiatannya untuk mendukung peningkatan pencapai visi dan misi serta sasaran strategis terdiri dari: Unit Kerja
Nama Kegiatan
Pusat Teknologi Inovasi
Pengkajian dan Penerapan
Daerah (PTID)
Teknologi Penguatan Sistem Inovasi
KODE KEGIATAN 3476
untuk Pengembangan Daerah Otonom Cerdas (Smart Region) Pusat Teknologi Kawasan
Pengkajian dan Penerapan
Spesifik (PTKS)
Teknologi Kawasan Spesifik
Pusat Teknopreneur dan
Pengkajian dan Pengembangan
Klaster Industri (PTKI)
Teknoprener dan Klaster Industri
Pusat Strategi Teknologi dan
Pengkajian dan Penerapan Strategi
Audit Teknologi (PSTAT)
Teknologi dan Sistem Audit
3474
3475
3515
Teknologi Balai Inkubator Teknologi (BIT)
Penerapan dan Pelayanan Inkubasi
3463
Teknologi Balai Teknologi Industri Kreatif
Penarapan dan Pengembangan
Keramik (BTIKK)
Pelayanan Teknologi Kreatif Keramik
3514
3.1 Tabel Program dan Kegiatan Kedeputian Bidang PKT
3.2. Target Kinerja Program Target Kinerja Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Kedeputian Bidang PKT tahun 2015-2019 dengan 3 Tujuan Program digambarkan dalam Tabel berikut:
15
TUJUAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 13
T1 : Mewujudkan
SP 1. Implementasi
Jumlah jenis perizinan
dan memfungsikan
pengembangan Techno Park
yang kualitas
Techno Park di 3
Kota Pekalongan (PTID)
pelayanannya
lokasi/daerah (Kota
meningkat
Pekalongan, Kab. Pelalawan, Kota
Jumlah dokumen
Cimahi)
perencanaan kawasan
3
yang diselesaikan Jumlah perusahaan
21
berbadan hukum yang dilayani Jumlah pengguna
450
teknologi yang dilayani Jumlah perusahaan
65
inovatif yang dihasilkan Jumlah pemanfaatan
3
mikroba untuk pengelolaan lingkungan SP 1.2. Implementasi
Jumlah jenis perizinan
pengembangan Techno Park
yang kualitas
Kabupaten Pelalawan (PTKS)
pelayanannya
13
meningkat Jumlah dokumen
30
perencanaan kawasan yang diselesaikan Jumlah perusahaan berbadan hukum yang dilayani
16
18
TUJUAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR Jumlah pengguna
TARGET 150
teknologi yang dilayani Jumlah perusahaan
45
inovatif yang dihasilkan Jumlah dokumen sistem
2
standardisasi Techno Park Jumlah jenis perizinan
SP 1.3. Implementasi pengembangan Techno Park
13
yang kualitas pelayanannya meningkat
Kota Cimahi (PTKI)
Jumlah dokumen
3
perencanaan kawasan yang diselesaikan Jumlah perusahaan
18
berbadan hukum yang dilayani Jumlah pengguna
545
teknologi yang dilayani Jumlah perusahaan
60
inovatif yang dihasilkan Jumlah dokumen
5
pengembangan Techno Park dalam mendukung Cimahi sebagai smart city Jumlah perguruan tinggi
TP2 : Pewujudan Pembangunan NSTP di
SP 2.1. : Implementasi
yang melaksanakan
technopreneurship di perguruan
perkuliahan
tinggi (PTKI)
technopreneurship
17
22
TUJUAN
SASARAN PROGRAM
PUSPIPTEK
INDIKATOR Jumlah Pusat Inovasi
TARGET 22
(Berkembangnya Jumlah Perusahaan
teknoprener)
67
Inovatif yang dihasilkan SP 2.2 : percontohan pusat
Jumlah percontohan
unggulan teknologi agroindustri
pusat unggulan teknologi
3
agroindustri di 3 lokasi SP 2.3 : Penerapan dan
Jumlah Perusahaan
pelayanan inkubasi bisnis
Pemula Berbasis
berbasis teknologi (BIT)
Teknologi (PPBT) yang
35
dihasilkan SP 2.4 : Penerapan dan
Jumlah IKM keramik
pelayanan teknologi industri
yang dihasilkan
12
kreatif keramik (BTIKK) TP3 : Pengkajian
SP 3.1 : Rekomendasi
Jumlah sistem
Kebijakan Teknologi kebijakan teknologi
4
pengukuran daerah cerdas (PTID) Jumlah panduan umum
3
kawasan spesifik (PTKS) Jumlah dokumen valuasi
3
teknologi (PSTAT) Rekomendasi sistem audit teknologi
Jumlah kelembagaan
3
pendukung audit teknologi (PSTAT)
3.2 Tabel Target Kinerja Program Kedeputian Bidang PKT
3.3. Target Kinerja Kegiatan Sasaran Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kedeputian Bidang PKT dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang ada. Target Kinerja masingmasing Kegiatan Unit Kerja di Kedeputian Bidang PKT tahun 2015-2019 adalah sebagai 18
berikut: 3.3.1. Pusat Teknologi Inovasi Daerah (PTID) Pusat Teknologi Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan iklim dan lingkungan berinovasi di daerah otonom. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusat Teknologi Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan kelembagaan inovasi di daerah otonom; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan budaya inovasi di daerah otonom; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan infrastruktur khusus inovasi dan isu perkembangan teknologi global di daerah otonom; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan inovasi daerah; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Inovasi Daerah. Dalam mendukung tercapainya visi misi BPPT, khususnya Deputi Bidang PKT, PTID melaksanakan kegiatan untuk mencapai dua tujuan, yakni : 1. Implementasi pengembangan Techno Park Kota Pekalongan; 2. Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Teknologi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PTID adalah Pengkajian dan Penerapan Teknologi Penguatan Sistem Inovasi untuk Pengembangan Daerah Otonom Cerdas (Smart Region). Secara rinci target kinerja selama tahun 2015-2019 kegiatan ini adalah sebagai berikut: TUJUAN KEGIATAN TK 1 : Implementasi
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah dokumen jenis
SK 1.1 : Meningkatnya
pengembangan
ekosistem inovasi untuk
Techno Park Kota
mendukung Techno Park
Pekalongan
Kota Pekalongan
TARGET 15
perijinan bisnis dan investasi yang diperbaiki Jumlah dokumen legal
1
terkait forum tenaga intermediasi Jumlah SDM teredukasi sebagai tenaga intermediasi
19
50
Jumlah teknologi
2
perikanan budidaya yang terkodifikasi Jumlah rekomendasi
2
RPK (Ruang Publik Kreatif) SK 1.2 : Berkembangnya Klaster Industri yang relevan dengan Kawasan Techno
Jumlah produk KI yang
4
memenuhi standar Jumlah pengguna
500
teknologi yang dilayani
Park Pekalongan
Jumlah dokumen legal
SK 1.3 : Tersusunnya
2
yang dikeluarkan
perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan Techno Park Kota
Walikota terkait kawasan techno park Jumlah dokumen
Pekalongan
3
perencanaan kawasan yang diselesaikan Jumlah dokumen teknis
2
terkait kelembagaan pengelola techno park Kota Pekalongan Jumlah paket teknologi
7
yang didifusikan SK 1.4 : Berkembangnya Teknoprener yang dihasilkan dari Techno Park Pekalongan
Dokumen legal yang
1
dikeluarkan Walikota tentang penetapan Pusat Inovasi Jumlah peserta
37
inkubasi/UKM yang dilayani Jumlah PPBT/UKM inovatif yang diluluskan
20
70
Jumlah lokasi
SK 1.5 : Pemanfaatan Teknologi tematik untuk mendukung Techno Park
2
percontohan implementasi teknologi mikroba untuk pakan ikan
Kota Pekalongan
Jumlah lokasi
2
percontohan implementasi teknologi mikroba untuk pupuk organik TK 2 : Penyiapan
Sistem pengukuran
SK 2.1 :
Rumusan
Terimplementasikannya
Rekomendasi
Konsep Pembangunan
2
daerah cerdas (smart region)
Kebijakan Teknologi daerah cerdas (smart region)
Jumlah Daerah yang
4
memprakarsai implementasi indikator daerah cerdas (smart region) Jumlah Percontohan
11
Desa Inovatif Jumlah dokumen
4
strategis daerah yang inovatif (RPJMD) 3.3 Tabel Target Kinerja Pusat Teknologi Inovasi Daerah (PTID) 2015-2019
3.3.2. Pusat Teknologi Kawasan Spesifik (PTKS) Pusat Teknologi Kawasan Spesifik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusat Teknologi Kawasan Spesifik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan penyedia teknologi dan inovasi kawasan; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan pengguna teknologi dan inovasi kawasan; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan jaringan inovasi serta keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan jaringan inovasi dan kawasan 21
spesifik; dan f. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Kawasan Spesifik. Dalam mendukung tercapainya visi dan misi BPPT, khususnya Deputi Bidang PKT, PTKS melaksanakan kegiatan untuk mencapai dua tujuan, yakni : 1. Implementasi pengembangan Techno Park Kabupaten Pelalawan; 2. Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Teknologi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PTKS adalah Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kawasan Spesifik. Secara rinci target kinerja selama tahun 2015-2019 kegiatan ini adalah sebagai berikut: TUJUAN KEGIATAN TK 1 : Implementasi
SASARAN KEGIATAN SK 1.1 : Berkembangnya
pengembangan
ekosistem inovasi untuk
Techno Park
mendukung Techno Park
Kabupaten
Kabupaten Pelalawan
INDIKATOR Jumlah dokumen jenis
TARGET 15
perijinan bisnis & investasi yang diperbaiki Jumlah dokumen jenis
1
insentif yang diperlukan
Pelalawan
kawasan techno park Jumlah SDM teredukasi
50
sebagai tenaga intermediator Jumlah teknologi bidang
1
sawit yang terkodifikasi Jumlah dokumen
SK 1.2 : Meningkatnya produktivitas klaster industri unggulan untuk mendukung Techno Park Pelalawan
2
masterplan klaster industri sawit Jumlah dokumen kajian
1
potensi industri hilir sawit Jumlah dokumen kontrak
4
transaksi bisnis antara anggota klaster industri sawit Jumlah anggota klaster industri sawit yang meningkat kapasitasnya
22
4
Jumlah pengguna
190
teknologi yang dilayani Jumlah dokumen
SK 1.3 : Tersusunnya
39
perencanaan spasial
perencanaan dan implementasi pengembangan
kawasan yang diselesaikan
kawasan Techno Park
Jumlah dokumen legal
Kabupaten Pelalawan
3
yang dikeluarkan Bupati terkait kawasan techno park Jumlah dokumen teknis
2
yang dihasilkan terkait kelembagaan pengelola techno park Pelalawan Jumlah paket teknologi
11
yang didifusikan SK 1.4 : Berkembangnya Teknoprener yang dihasilkan dari Techno Park Kabupaten
Jumlah dokumen legal
terkait Pusat Inovasi Jumlah peserta
Pelalawan
2
yang dikeluarkan Bupati
85
inkubasi/UKM yang dilayani Jumlah PPBT/UKM
55
inovatif yang diluluskan Jumlah dokumen
SK 1.5 : Pemenuhan kebutuhan dasar/spesifik
5
perencanaan air bersih, limbah, dan drainase
lokal yang meningkat
untuk kawasan techno park Jumlah dokumen
2
perencanaan energi untuk kawasan techno park Jumlah dokumen perencanaan TIK untuk kawasan techno park 23
1
Jumlah dokumen
2
perencanaan sistem transportasi untuk kawasan techno park Jumlah dokumen sistem
4
standardisasi techno park TK 2 : Penyiapan
SK 2.1 : Berkembangnya
Rumusan
kajian jaringan inovasi dan
Rekomendasi
kawasan spesifik berbasis
Jumlah referensi teknis
4
kawasan spesifik Jumlah kajian kawasan
4
spesifik
Kebijakan Teknologi IPTEKIN
Jumlah capacity building
3
dan kolaborasi dengan jaringan inovasi mitra luar negeri Jumlah referensi teknis
SK 2.2 : Diterapkannya manajemen invensi dan inovasi oleh penghasil dan
invensi/inovasi Jumlah percontohan
pengguna teknologi
4
manajemen
6
perguruan tinggi/lemlitbang (penghasil teknologi) yang menerapkan manajemen invensi Jumlah percontohan IKM
6
(pengguna teknologi) yang menerapkan manajemen inovasi 3.4 Tabel Target Kinerja Pusat Teknologi Kawasan Spesifik (PTKS) 2015-2019
3.3.3. Pusat Teknoprener dan Klaster Industri (PTKI) Pusat Teknoprener dan Klaster Industri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan teknoprener dan pengembangan klaster industri tertentu berdasarkan peningkatan rantai nilai tambah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusat Teknoprener dan Klaster Industri menyelenggarakan fungsi:
24
a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan teknoprener; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan klaster industri tertentu; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan budaya teknoprener; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan teknoprener dan klaster industri; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknoprener dan Klaster Industri. Direktur PTKI, secara organisasi memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dua balai yang ada di bawahnya, yakni Balai Inkubator Teknologi (BIT) dan Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK). Dalam mendukung tercapainya visi dan misi BPPT, khususnya Deputi Bidang PKT, PTKI dan BIT serta BTIKK melaksanakan kegiatan untuk mencapai lima tujuan, yakni : 1. Implementasi Pengembangan Techno Park Kota Cimahi; 2. Implementasi technopreneurship di perguruan tinggi; 3. Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Teknologi; 4. Pelayanan inkubasi bisnis berbasis teknologi; 5. Penerapan dan pelayanan teknologi industri kreatif keramik. Untuk tujuan kegiatan kesatu sampai dengan tujuan kegiatan ketiga, merupakan kegiatan yang langsung di bawah PTKI. Sedangkan untuk tujuan kegiatan keempat dilaksanakan oleh Balai Inkubator Teknologi (BIT), serta Tujuan kelima dilaksanakan oleh Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK). Kegiatan yang dilaksanakan oleh PTKI adalah Pengkajian dan Pengembangan Teknoprener dan Klaster Industri. Sedangkan Kegiatan BIT adalah Pelayanan inkubasi bisnis berbasis teknologi dan Kegiatan BTIKK adalah Penerapan dan pelayanan teknologi industri kreatif keramik. Secara rinci target kinerja selama tahun 2015-2019 kegiatankegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 3.5 Tabel Target Kinerja Pusat Teknoprener dan Klaster Industri (PTKI) 2015-2019
TUJUAN KEGIATAN TK 1 : Implementasi
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah jenis perizinan
SK 1.1 : Meningkatnya
Pengembangan
Ekosistem Inovasi untuk
Techno Park Kota
mendukung Techno Park
yang kualitas pelayanannya meningkat.
25
TARGET 15
TUJUAN KEGIATAN Cimahi
SASARAN KEGIATAN Cimahi
INDIKATOR Jumlah dokumen analisis
TARGET 1
kebutuhan ruang publik kreatif (RPK) Jumlah kerjasama
5
dengan lembaga pendamping (universitas & litbang) SK 1.2 : Berkembangnya Klaster Industri yang relevan dengan kawasan Techno
Jumlah implementasi
8
model bisnis % Peningkatan Rantai
40
Nilai Klaster Industri
Park Cimahi
Jumlah pengguna
560
teknologi yang dilayani Jumlah dokumen
SK 1.3 : Tersusunnya
3
perencanaan kawasan
perencanaan dan implementasi pengembangan
yang diselesaikan Jumlah dokumen legal
kawasan Techno Park
3
yang dikeluarkan
Cimahi
Walikota terkait kawasan techno park Jumlah paket teknologi
8
yang didifusikan SK 1.4 : Berkembangnya Teknoprener yang dihasilkan dari Techno Park Cimahi
Jumlah tenant/ UKM
100
yang dilayani Jumlah PPBT/ UKM
60
Inovatif yang diluluskan SK 1.5 : Pemanfaatan
Jumlah dokumen
Teknologi tematik untuk
perencanaan
mendukung Techno Park
pengembangan Techno
Kota Cimahi
Park dalam mendukung Cimahi sebagai smart city
TK 2 : Implementasi technopreneurship
SK 2.1 : Meningkatnya
Jumlah Perguruan Tinggi
perguruan tinggi yang
yang melaksanakan
melaksanakan perkuliahan
perkuliahan
26
22
TUJUAN KEGIATAN di perguruan tinggi
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
technopreneurship
technopreneurship.
SK 2.2 : Meningkatnya Pusat
Jumlah Pusat Inovasi
Inovasi
yang dibangun dan
22
berfungsi
TK 3 : Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan
SK 2.3. : Meningkatnya
Jumlah Perusahaan
perusahaan inovatif
Inovatif yang dihasilkan
SK 2.4. : Percontohan pusat
Jumlah percontohan
unggulan teknologi
pusat unggulan teknologi
agroindustri
agroindustri di 3 lokasi
SK 3.1 : Tersusunnya
Jumlah Model kebijakan
rumusan kebijakan
pengembangan
Teknoprener dan Klaster
teknoprener
Industri
Jumlah Model kebijakan pengembangan
Teknologi.
67
3
3
4
kluster
industry TK 4 : Pelayanan
SK 4.1 : Meningkatnya jumlah
inkubasi bisnis
Perusahaan Pemula Berbasis
berbasis teknologi
Teknologi (PPBT)
Jumlah tenant yang
70
diinkubasi
Jumlah Perusahaan
35
Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dihasilkan SK 4.2 : Meningkatnya
Jumlah temu bisnis bagi
layanan Jejaring Bisnis dan
peserta inkubasi
5
Akses Pembiayaan Jumlah Skema
20
Pembiayaan untuk bisnis inovatif yang tersedia TK 5 : Penerapan dan pelayanan
SK 5.1 : Meningkatnya IKM
Jumlah PPBT atau UKM
Keramik yang dihasilkan
Inovatif
teknologi industri kreatif keramik
27
12
TUJUAN KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN SK 5.2 : Meningkatnya
INDIKATOR Jumlah Inovasi Bahan
TARGET 8
Teknologi Bahan Baku, Desain dan Proses Produksi Industri Kreatif Keramik Jumlah Inovasi Desain Jumlah Prototipe Alat SK 5.3 : Pengembangan
Jumlah Pelaksanaan
Strategi Pemasaran Industri
Temu Bisnis dan
Kreatif keramik
Pameran
8 8 8
3.5 Tabel Target Kinerja Pusat Teknoprener dan Klaster Industri (PTKI) 2015-2019
3.3.4. Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi (PSTAT) Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang strategi teknologi dan audit teknologi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan strategi teknologi; b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan audit teknologi; c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan instrumen kebijakan teknologi tematik; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan strategi teknologi dan sistem audit teknologi; dan e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi. Dalam mendukung tercapainya visi dan misi BPPT, khususnya Deputi Bidang PKT, PSTAT melaksanakan kegiatan untuk mencapai dua tujuan, yakni: 1. Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategi Teknologi; 2. Penyiapan Rumusan Rekomendasi Sistem Audit Teknologi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PSTAT adalah Pengkajian dan Penerapan Strategi Teknologi dan Sistem Audit Teknologi. Secara rinci target kinerja selama tahun 2015-2019 kegiatan ini adalah sebagai berikut:
28
TUJUAN KEGIATAN TK 1 : Penyiapan Rumusan Rekomendasi
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
SK 1.1 :
Jumlah Dokumen valuasi
Terimplementasikannya
teknologi
TARGET
konsep valuasi Teknologi SK 1.2 : Tersusunnya intelijen Jumlah Dokumen
Kebijakan Strategi
3
teknologi
Intelijen Teknologi
SK 2.1 : Tersusunnya
Jumlah Kebijakan
Kebijakan Sistem Audit
Standar Audit Teknologi
4
Teknologi TK 2 : Penyiapan Rumusan Rekomendasi Sistem Audit Teknologi
4
Teknologi SK 2.2 : Terbangunnya
Jumlah Kelembagaan
Kelembagaan Audit
Audit Teknologi
Teknologi
Jumlah Auditor Teknologi tersertifikasi
3.6 Tabel Target Kinerja Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi (PSTAT) 2015-2019
29
3
15
BAB 4 PENUTUP
Renstra Deputi Bidang PKT 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran serta indikator kinerja dan targetnya di lingkungan Kedeputian Bidang PKT yang telah disesuaikan dengan adanya kebijakan pemerintah dan hasil review khususnya pada tingkatan indikator. Renstra ini selanjutnya akan menjadi bahan untuk laporan akuntabilitas kedeputian kepada stakeholders dan customers dalam perencanaan program, perencanaan sumberdaya, perencanaan kelembagaan, dan pengendalian pelaksanaan program serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang PKT. Rencana strategis Kedeputian Bidang PKT merupakan cerminan dari program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan target yang lebih operasional yang disusun dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengukuran kinerja akan dilakukan dengan mengacu pada sistem dan prosedur pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPPT dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. Pelaksanaan pengukuruan kinerja dilakukan secara berkala.
30
Lampiran 1. ; Matriks Kinerja dan Pendanaan Kedeputian Bidang PKT BPPT tahun 2015-2019 TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
PELAKSANA
2018
2019
T1 : Mewujudkan dan memfungsikan Techno Park di 3 lokasi/daerah (Kota Pekalongan, Kab. Pelalawan, Kota Cimahi) SP 1. Implementasi pengembangan Techno Park Kota Pekalongan
Jumlah jenis
Paket
5
2
2
2
2
PTID
RP (M)
1,115
0,75
0,85
0,8
0,8
2
1
-
-
-
1,032
0,633
-
-
-
4
5
5
4
3
2,2
1,023
1,25
0,8
0,5
perizinan yang kualitas pelayanannya meningkat Jumlah dokumen
Dokumen
perencanaan kawasan yang
RP (M)
diselesaikan Jumlah perusahaan
Unit Usaha
berbadan hukum yang dilayani Jumlah pengguna
RP (M) Orang
100
100
100
100
50
teknologi yang dilayani Jumlah perusahaan
RP (M) Unit Usaha
2,1
1,286
1,15
1,15
1,15
5
10
20
20
10
31
TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN inovatif yang
RP (M)
2015 1,155
2016 0,364
2017
PELAKSANA
2018
2019
0,5
0,5
0,5
1
1
-
dihasilkan Jumlah
Paket
-
1
pemanfaatan mikroba untuk pengelolaan
RP (M)
-
0,368
0,6
0,5
0,5
5
2
2
2
2
1
0,8
0,8
0,75
0,7
5
3
7
8
7
1,9
1,2
2,5
2,1
2
3
4
4
4
3
lingkungan SP 1.2. Implementasi pengembangan Techno Park Kabupaten Pelalawan
Jumlah jenis
Paket
perizinan yang kualitas pelayanannya
Rp (M)
meningkat Jumlah dokumen
Dokumen
perencanaan kawasan yang
Rp (M)
diselesaikan Jumlah perusahaan
Unit Usaha
32
PTKS
TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN berbadan hukum
Rp (M)
yang dilayani Jumlah pengguna teknologi yang
Orang Rp (M)
dilayani Jumlah perusahaan
Unit Usaha
2015
2016
2017
PELAKSANA
2018
2019
0,7
0,8
1
1
0,8
10
30
30
40
40
3,4
3,73
2
2
2
5
10
10
10
10
0,4
0,8
1
1
1
-
-
-
1
1
1,34
0,8
2,2
2,15
1
5
2
2
2
2
inovatif yang dihasilkan Jumlah dokumen
Rp (M) Paket
sistem standardisasi
Rp (M)
Techno Park SP 1.3. Implementasi pengembangan Techno Park Kota Cimahi
Jumlah jenis
Paket
perizinan yang kualitas
PTKI Rp (M)
1
0,705
0,775
0,775
0,785
2
1
-
-
-
1,361
0,675
-
-
-
pelayanannya meningkat Jumlah dokumen
Dokumen
perencanaan kawasan yang
Rp (M)
33
TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
PELAKSANA
2018
2019
diselesaikan Jumlah perusahaan berbadan hukum
Unit Usaha Rp (M)
3
4
4
4
3
0,660
0,799
1,187
1,490
1,550
115
110
110
110
100
yang dilayani Jumlah pengguna teknologi yang
Orang Rp (M)
1,2
0,900
5
10
1
1
1
dilayani Jumlah perusahaan inovatif yang
Unit Usaha Rp (M)
0,500
0,700
17 1
18 1
10 1
dihasilkan Jumlah dokumen
Paket
1
1
1
2
1
pengembangan Techno Park dalam
Rp (M)
0,976
0,617
0,678
0,578
0,500
mendukung Cimahi sebagai smart city TP2 : Pewujudan Pembangunan NSTP di PUSPIPTEK (Berkembangnya teknoprener) SP 2.1. :
Jumlah perguruan
Perguruan
Implementasi
tinggi yang
Tinggi
10
34
13(K)
16(K)
19(K)
22(K)
10+3
13+3
16+3
19+3
PTKI
TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN technopreneurship melaksanakan
Rp (M)
2015 1,5
2016 1,45
2017 1,75
PELAKSANA
2018 2,05
2019 2,35
di perguruan tinggi perkuliahan technopreneurship Jumlah Pusat Inovasi
Unit
Rp (M) Jumlah perusahaan
10
1
Unit Usaha
13(K)
16(K)
19(K)
22(K)
10+3
13+3
16+3
19+3
1,3 20
1,6 7
1,9 15
2,2 15
10
inovatif yang
SP 2.2 :
dihasilkan
Rp (M)
7
2,2
5,25
5,25
3,5
Jumlah percontohan
Pusat
-
1
1
1
-
6.6
5
5
5
percontohan pusat pusat unggulan unggulan
teknologi agroindustri
teknologi
di 3 lokasi
agroindustri SP 2.3 :
Jumlah Perusahaan
Penerapan dan
Pemula Berbasis
pelayanan
Teknologi (PPBT)
inkubasi bisnis
yang dihasilkan
Unit Usaha
5
5
10
10
5 BIT
RP (M)
2,0
35
2,0
4,0
4,0
2,0
TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
PELAKSANA
2018
2019
berbasis teknologi SP 2.4 :
Jumlah IKM
Penerapan dan
keramik yang
pelayanan
dihasilkan
Unit Usaha
-
2
3
4
3 BTIKK
RP (M)
0,234
0,255
0,275
0,300
1
1
1
1
0,7101
2,5
2,8
2,5
1
1
1
-
0,5
0,5
0,5
-
1
1
teknologi industri kreatif keramik TP3 : Pengkajian Kebijakan Teknologi SP 3.1 :
Jumlah sistem
Rekomendasi
pengukuran daerah
kebijakan
cerdas
teknologi Jumlah panduan umum kawasan
Paket
-
RP (M)
Dokumen
-
RP (M)
PTID
PTKS
spesifik Jumlah dokumen valuasi teknologi SP 3.2 :
Jumlah
Dokumen
-
Rp (M) Unit
0.85 -
36
-
1
0.9 1
1
PSTAT
1 1
PSTAT
TUJUAN/ SASARAN
UNIT
INDIKATOR
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM SATUAN Rekomendasi
kelembagaan
sistem audit
pendukung audit
teknologi
teknologi
2015
RP (M)
37
2016
PELAKSANA
2017
2018
2019
(LSP)
(TUK)
(LDP)
0.3
0.5
0.8
Lampiran 2. ; Matriks Kinerja dan Pendanaan PTID - PKT BPPT tahun 2016-2019
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
KETERANGAN
2015
2016
2017
2018
2019
Paket
5
2
3
3
2
Juta Rp
761,5
150,0
200,0
250,0
300,0
Dokumen
-
1
-
-
-
Juta Rp
0
100,0
0
0
0
Orang
10
10
10
10
10
TK1 : Pengembangan Techno Park Kota Pekalongan SK 1.1. : Ekosistem
Jumlah
inovasi yang meningkat
dokumen jenis
untuk mendukung
perijinan bisnis
Techno Park Kota
& investasi yang
Pekalongan
diperbaiki
Jumlah dokumen legal terkait forum tenaga intermediasi
Jumlah SDM
38
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Juta Rp
354,0
250,0
200,0
300,0
500,0
-
-
1
1
-
0
0
200,0
250,0
0
-
1
1
-
-
teredukasi sebagai tenaga intermediasi Jumlah teknologi
Paket
perikanan budidaya yang terkodifikasi Jumlah
Juta Rp Dokumen
rekomendasi RPK (Ruang Publik Kreatif)
Juta Rp
0
250,0
250,0
0
0
SK 1.2 :
Jumlah produk
Produk
-
1
1
1
1
Berkembangnya
KI yang
Klaster Industri yang
memenuhi
relevan dengan
standar
Juta Rp
0
286,6
400,0
400,0
400,0
39
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
KETERANGAN
2015
2016
2017
2018
2019
Orang
100
110
110
110
70
dilayani
Juta Rp
2000
1000
750
750
750
SK 1.3. : Tersusunnya
Jumlah
Dokumen
-
2
-
-
-
perencanaan dan
dokumen legal
implementasi
yang
Juta Rp
0
120,0
0
0
0
pengembangan
dikeluarkan
kawasan Techno Park
Walikota terkait
Kota Pekalongan
kawasan techno
Dokumen
2
1
-
-
-
Juta Rp
278,9
120,0
0
0
0
Kawasan Techno Park Pekalongan
Jumlah pengguna teknologi yang
park Jumlah dokumen perencanaan kawasan yang diselesaikan
40
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
Jumlah
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Dokumen
1
1
-
-
-
Juta Rp
278,9
120,0
0
0
0
Paket
3
1
1
1
1
Juta Rp
474,9
273,4
700,0
450,0
250,0
Dokumen
-
1
-
-
-
Juta Rp
0
120,8
0
0
0
dokumen teknis terkait kelembagaan pengelola techno park Kota Pekalongan Jumlah paket teknologi yang didifusikan SK 1.4. :
Dokumen legal
Berkembangnya
yang
Teknoprener yang
dikeluarkan
dihasilkan dari Techno
Walikota tentang penetapan
41
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
Park Pekalongan
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Unit Usaha
5
10
10
7
5
Juta Rp
2.200,4
1.023,4
1.250
850
500
Unit usaha
5
11
21
22
11
Rp
1.155,0
243,2
500,0
500,0
500,0
-
1
1
-
-
Juta Rp
0
368,0
600,0
0
0
Unit
-
-
-
1
1
Pusat Inovasi Jumlah peserta inkubasi/UKM yang dilayani Jumlah PPBT/UKM inovatif yang diluluskan
SK 1.5. : Pemanfaatan
Jumlah lokasi
Unit
Teknologi tematik untuk
percontohan
Percontohan
mendukung Techno
implementasi
Park Kota Pekalongan
teknologi mikroba untuk pakan ikan Jumlah lokasi
42
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN percontohan
KETERANGAN
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
500,0
500,0
Percontohan
implementasi teknologi
Juta Rp
mikroba untuk pupuk organik TK2 : Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Teknologi SK 2.1. :
Sistem
Dokumen
-
1
1
-
-
Rp
0
370,8
300,0
0
0
Daerah
-
1
1
1
1
Rp
0
113,1
600,0
1000,0
900,0
Terimplementasikannya pengukuran Konsep Pembangunan
daerah cerdas
daerah cerdas (smart
(smart region)
region) Jumlah Daerah yang memprakarsai implementasi indikator daerah cerdas (smart
43
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Desa
6
1
2
1
1
298,0
113,1
800,0
900,0
800,0
region) Jumlah Percontohan
Percontohan
Desa Inovatif Rp Jumlah daerah
Daerah
-
1
1
1
1
Rp
0
113,1
800,0
900,0
800,0
yang menerapkan dokumen strategis daerah inovatif (RPJMD)
44
Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan PTKS - PKT BPPT tahun 2016-2019 TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
2015
2016
KETERANGAN
2017
2018
2019
TK1 : Pengembangan Techno Park Kabupaten Pelalawan SK1.1. :
Jumlah
Berkembangnya
dokumen jenis
ekosistem inovasi
perijinan bisnis &
untuk mendukung
investasi yang
Techno Park
diperbaiki
Kabupaten Pelalawan
Jumlah dokumen jenis
Paket
5
3
2
3
2
0,54
0,2
0,15
0,29
0,24
-
1
-
-
-
Rp. (M)
Paket Rp. (M)
insentif yang diperlukan
0,14
kawasan techno park Jumlah SDM
Orang
teredukasi
Rp. (M)
sebagai tenaga
10
10
10
10
10
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
45
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Paket
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
intermediator Jumlah teknologi bidang sawit
Rp. (M)
yang
0,19
terkodifikasi SK 1.2. :
Jumlah
Meningkatnya
dokumen
produktivitas klaster
masterplan
industri unggulan untuk
klaster industri
Dokumen
1
1
Rp. (M)
0,6
0,05
Dokumen
-
1
mendukung Techno Park Pelalawan
Jumlah dokumen kajian potensi industri
Rp. (M)
0,05
Dokumen
1
1
1
1
Rp. (M)
0,1
0,1
0,1
0,1
hilir sawit Jumlah dokumen kontrak transaksi bisnis antara 46
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
2015
KETERANGAN
2016
2017
2018
2019
Unit Usaha
1
1
1
1
Rp. (M)
0,3
0,4
0,4
0,3
anggota klaster Jumlah anggota klaster yang meningkat kapasitasnya Jumlah
Orang
10
40
50
50
40
Rp. (M)
0,1
0,3
0,5
0,5
0,4
Dokumen
6
4
10
10
9
1,1
2,5
2,1
2
-
-
-
-
pengguna teknologi yang dilayani SK 1.3. : Tersusunnya
Jumlah
perencanaan dan
dokumen
implementasi
perencanaan
pengembangan
spasial kawasan
kawasan Techno Park
yang
Kabupaten Pelalawan
diselesaikan Jumlah
Rp. (M)
Dokumen
1,0
3
47
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
dokumen legal
SATUAN
2015
Rp. (M)
0,3
Dokumen Rp. (M)
KETERANGAN
2016
2017
2018
2019
1
1
-
-
-
0,1
0,1
5
4
1
1
1
0,5
2,4
2,0
2,0
2,0
yang dikeluarkan Bupati terkait kawasan techno park Jumlah dokumen teknis yang dihasilkan terkait kelembagaan pengeloila techno park Pelalawan Jumlah paket
Paket
teknologi yang
Teknologi
didifusikan Rp. (M)
48
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
SK 1.4. :
Jumlah
Berkembangnya
dokumen legal
Teknoprener yang
yang dikeluarkan
dihasilkan dari Techno
Bupati terkait
Park Kabupaten
Pusat Inovasi
Dokumen
2015
2017
2018
2019
-
-
-
-
10
15
20
20
20
Rp. (M)
0,15
0,4
0,5
0,5
0,5
Unit Usaha
5
10
15
15
10
Rp. (M)
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
Dokumen
1
1
1
1
1
Rp. (M)
0,34
1,2
0,8
1,0
0,5
Rp. (M)
2
2016
KETERANGAN
0,05
Pelalawan Jumlah peserta
Unit Usaha
inkubasi/UKM yang dilayani
Jumlah PPBT/UKM inovatif yang diluluskan SK 1.5. : Pemenuhan
Jumlah
kebutuhan
dokumen
dasar/spesifik lokal
perencanaan air
49
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
yang meningkat
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Dokumen
2
-
-
-
-
Rp. (M)
0,6
Dokumen
1
-
-
-
-
Rp. (M)
0,4
bersih, limbah, dan drainase untuk kawasan techno park Jumlah dokumen perencanaan energi untuk kawasan techno park Jumlah dokumen perencanaan TIK untuk kawasan techno park
50
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
Jumlah
KETERANGAN
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Dokumen
-
1
1
-
-
0,5
0,6
-
1
2
1
0,8
1,15
0,5
dokumen perencanaan
Rp. (M)
sistem transportasi untuk kawasan techno park Jumlah
Paket
-
dokumen sistem standardisasi
Rp. (M)
techno park
51
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
2015
KETERANGAN
2016
2017
2018
2019
1
2
1
-
TK2 : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Teknologi SK 2.1. :
Jumlah referensi
Dokumen
Berkembangnya
teknis kawasan
jaringan inovasi dan
spesifik
Rp. (M)
Jumlah kajian
Kajian
-
0,2
0,4
0,2
kawasan spesifik berbasis IPTEKIN
-
1
1
1
1
0,3
0,3
1
1
1
1,0
1,0
1,0
2
-
-
kawasan spesifik Rp. (M) Jumlah capacity
Paket
0,3 -
-
0,3
building dan kolaborasi
Rp. (M)
dengan jaringan inovasi mitra luar negeri SK 2.2. :
Jumlah referensi
Dokumen
-
52
2
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
Meningkatnya
teknis
2015
Rp. (M)
2018
KETERANGAN
2016
2017
2019
0,5
0,5
1
1
2
2
0,3
0,3
0,6
0,6
1
1
2
2
0,3
0,3
0,6
0,6
manajemen invensi dan manajemen inovasi penghasil dan
invensi/inovasi
pengguna teknologi
Jumlah percontohan perguruan
Perguruan
-
Tinggi (Lembaga
tinggi/lemlitbang
Litbang)
(penghasil
Rp. (M)
teknologi) yang menerapkan manajemen invensi Jumlah percontohan
IKM
-
Rp. (M)
IKM (pengguna teknologi) yang menerapkan manajemen inovasi 53
Lampiran 4. Matriks Kinerja dan Pendanaan PTKI, BIT, dan BTIKK - PKT BPPT tahun 2016-2019
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
T1 : Pengembangan Techno Park Kota Cimahi SK
1.1.
:
Meningkatnya Ekosistem untuk
Inovasi
mendukung
Techno Park Cimahi
Jumlah
Paket
5
4
3
2
1
rekomendasi
Rp (M)
0,354
0,250
0,400
0,400
0,400
-
1
-
-
-
0,361
0,255
-
-
-
2
1
1
1
1
0,285
0,200
0,3755
0,3755
0,3855
peningkatan pelayanan perizinan
bisnis
dan investasi. Jumlah dokumen
Dokumen
analisis kebutuhan
Rp (M)
ruang
publik
kreatif (RPK) Jumlah kerjasama
Dokumen
dengan
Rp (M)
lembaga
pendamping
54
PTKI
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
(Universitas &Litbang) SK 1.2. :
Jumlah
Model
-
2
2
2
2
Berkembangnya
implementasi
Rp (M)
0,400
0,300
0,300
0,300
0,300
Klaster Industri yang
model bisnis
relevan dengan
% Peningkatan
Persen
-
10
10
10
10
kawasan Techno
Rantai Nilai Klaster
Rp (M)
0,400
0,300
0,640
0,740
0,700
Park Cimahi
Industri Orang
120
110
110
110
110
Rp (M)
0,400
0,300
0,600
0,600
0,600
Dokumen
2
1
-
-
-
Rp (M)
0,500
0,200
-
-
-
Dokumen
3
-
-
-
-
Jumlah pengguna teknologi yang dilayani SK 1.3. : Tersusunnya
Jumlah dokumen
perencanaan dan
perencanaan
implementasi
kawasan yang
pengembangan
diselesaikan
kawasan Techno Park Jumlah dokumen
55
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM
Cimahi
legal yang
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Rp (M)
0,361
-
-
-
-
Paket
2
2
2
1
1
Rp (M)
0,500
0,475
0,7430
0,8430
0,9430
54400
54400
54400
dikeluarkan Walikota terkait kawasan techno park Jumlah paket teknologi yang didifusikan
SK 1.4. :
Jumlah tenant/
Berkembangnya
UKM yang dilayani
Teknoprener yang
Jumlah PPBT/
dihasilkan dari
UKM Inovatif yang
Techno Park CImahi
diluluskan
Unit Usaha
10
20
30
20
20
Rp (M)
0,600
0,799
1,187
1,490
1,550
Unit Usaha
5
10
17
18
10
Rp (M)
0,560
0,700
1
1
1
SK 1.5. :
Jumlah dokumen
Paket
1
1
1
2
1
Pemanfaatan
perencanaan
Rp (M)
0,976
0,617
0,6787
0,5787
0,500
56
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN Teknologi tematik
pengembangan
untuk mendukung
Techno Park
Techno Park Kota
dalam mendukung
Cimahi
Cimahi sebagai
2015
2016
2017
2018
2019
13(K)
16(K)
19(K)
22(K)
10+3
13+3
16+3
19+3
smart city
T2 : Mengembangkan technopreneurship di perguruan tinggi SK 2.1. :
Jumlah Perguruan
Perguruan
Meningkatnya
Tinggi yang
Tinggi
perguruan tinggi yang
melaksanakan
melaksanakan
perkuliahan
perkuliahan
technopreneurship.
10
Rp (M)
1,5
1,45
1,75
2,05
2,35
Unit
10
13(K)
16(K)
19(K)
22(K)
10+3
13+3
16+3
19+3
technopreneurship SK 2.2. :
Jumlah Pusat
Meningkatnya Pusat
Inovasi yang
57
PTKI
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN Inovasi
dibangun dan
2015
2016
2017
2018
2019
Rp (M)
1
1,3
1,705
1,9
2,2
Unit Usaha
20
7
15
15
10
Rp (M)
7
2,2
4,4
4,4
3,5
berfungsi SK 2.3. :
Jumlah
Meningkatnya
Perusahaan
perusahaan inovatif
Inovatif yang dihasilkan
SK 2.4. :
Jumlah
Percontohan pusat
percontohan pusat
unggulan teknologi
unggulan
agroindustri
teknologi agroindustri di 3
-
1
1
1
-
-
6,6
5
5
-
Unit Percontohan
Rp (M)
lokasi
T3 : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Teknologi SK 3.1. : Tersusunnya
Model kebijakan
Model
-
-
1
1
1
rumusan kebijakan
pengembangan
Rp (M)
-
-
1
1
1
58
PTKI
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
Teknoprener dan
teknoprener
klaster Industri
Model kebijakan
Model
-
1
1
1
1
pengembangan
Rp (M)
-
0,099
1
1
1
klaster industri SK 3.2. : Tersusunnya
Model kebijakan
Model
-
-
1
1
1
rumusan kebijakan
pengembangan
Rp (M)
-
-
1
1
1
Teknoprener dan
teknoprener
klaster Industri
T4 : Pelayanan Inkubasi Bisnis Berbasis Teknologi SK 4.1. :
Jumlah tenant yang
Tenant
10
10
20
20
10
Meningkatnya jumlah
diinkubasi
Perusahaan Pemula
Rupiah
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
Berbasis Teknologi
(Juta)
59
BIT
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN (PPBT)
Jumlah Perusahaan
2015
2016
2017
2018
2019
Perusahaan
5
5
10
10
5
Rupiah
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
Temu Bisnis
1
1
1
1
1
Rupiah
1.000
500
1.000
1.000
1.000
5
3
5
5
2
1.500
1.050
1.500
1.500
700
Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dihasilkan SK 4.2. :
Jumlah temu bisnis
Meningkatnya
bagi peserta
layanan Jejaring
inkubasi
(Juta)
(Juta)
Bisnis dan Akses Pembiayaan Jumlah Skema Pembiayaan untuk
Skema pembiayaan
bisnis inovatif yang tersedia
Rupiah (Juta)
60
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
T5 : Penerapan dan Pelayanan Teknologi Industri Kreatif Keramik SK 5.1. : IKM Keramik
Jumlah PPBT atau
yang dihasilkan
UKM Inovatif
Perusahaan
-
Rupiah (Jt) SK 5.2. :
Jumlah Inovasi
Pengembangan
Bahan
Paket
-
Rupiah (Jt)
Teknologi Bahan
2
3
4
3
234
255
275
300
2
2
2
2
510
615
675
710
2
2
2
2
221
245
260
285
2
2
2
2
455
500
525
550
Baku, Desain dan Proses Produksi
Inovasi Desain
Industri Kreatif
Paket
-
Rupiah (Jt)
Keramik Prototipe Alat
Paket
-
Rupiah (Jt)
61
BTIKK
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM SATUAN SK 5.3. :
Jumlah
Pengembangan
Pelaksanaan Temu
Strategi Pemasaran
Bisnis dan Pameran
Paket
2015 -
Rupiah (Jt)
Industri Kreatif keramik
62
2016
2017
2018
2019
2
2
2
2
186
210
235
260
Lampiran 5. Matriks Kinerja dan Pendanaan PTSAT - PKT BPPT tahun 2016-2019
TUJUAN/
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SATUAN
2015
2016
2017
KETERANGAN
2018
2019
1
1
1
0.85
0.9
1
T1 : Penyiapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategi Teknologi SK 1.1. :
Jumlah Dokumen
Terimplementasikannya valuasi teknologi
Dokumen
-
Rp (M)
konsep valuasi Teknologi SK 1.2. : Tersusunnya
Jumlah Dokumen
Dokumen
1
1
1
1
intelijen teknologi
Intelijen Teknologi
Rp (M)
0.5
0.75
0.8
0.9
T2 : Penyiapan Rumusan Rekomendasi Sistem Audit Teknologi SK 2.1. : Tersusunnya
Jumlah Kebijakan
Kebijakan Sistem Audit
Standar Audit
Teknologi
Teknologi
SK 2.2. : Terbangunnya
Jumlah
Dokumen
-
Rp (M)
Unit
-
63
1
1
1
1
0.7
0.7
1
1
-
1
1
1
Kelembagaan Audit
Kelembagaan
Teknologi
Audit Teknologi Jumlah Auditor
Rp (M)
Orang
-
-
0.3
0.5
0.8
5
5
5
0.4
0.5
0.5
Teknologi tersertifikasi
Rp (M)
64
